KPI IAIN Cirebon Berikan Pelatihan Design Grafis Kepada Siswa Bina Cendekia Utama Cirebon

Ketua Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon tengah membuka dan memberikan materi pada kegiatan pelatihan design graphis kepada siswa MA dan SMK Bina Cendekia Utama Cirebon pada kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan KPI.

FOKUS CIREBON - Sebagai bentuk pengabdian, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, memberikan pelatihan design grafis kepada siswa MA dan SMK Bina Cendekia Utama Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Dengan tema "Dakwah Millenial Melalui Design Graphis", siswa sangat antusias mengikuti materi hingga selesai. Materi design graphis sendiri termasuk materi yang dapat membantu para siswa dan pelajar lainnya mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. 

"Ya, untuk mempersiapkan masyarakat (generasi muda, mahasiswa, kaum terpelajar) agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis," terang Ketua Jurusan KPI, Dr H Aan Mohamad Burhanudin M.Ag.

Aan menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon, Mertapada Wetan, bertujuan untuk berdakwah.

Capaian kegiatannya kata Aan, peserta mampu membuat konten dakwah dengan design grafis dengan baik. Harapannya, para millenial punya kesadaran tinggi untuk berdakwah dengan cara yang persuasif dengan memanfaatkan kelebihan design grafis dari kegiatan pengabdian jurusan KPI.

"Saya melihat langsung begitu antusias dan senangnya para siswa dan  ketika praktek mereka mampu menunjukkan hasil yg baik," kata Aan.

Aan menambahkan, kalangan millenial itu kadang males membaca, namun dengan design grafis cukup membantu mereka untuk aktif berdakwah di medsos, sekaligus punya nilai literasi digital. (din)

Read More

Mudahkan Pedagang Pasar, Penarikan Retribusi Bisa Melalui Aplikasi E-Retribusi

FOKUS CIREBON.- Salah satu upaya Pemkab Cirebon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan menarik retribusi pasar. Untuk memudahkannya, kini penarikan retribusi dari pedagang pasar bisa dilakukan secara non tunai melalui aplikasi e-retribusi.

"Para pedagang yang akan membayar retribusi cukup memindai kode batang atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran," Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno saat menghadiri launching e-retribusi di Bank BJB Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (22/9/2021).

Menurutnya, hal itu sebagai upaya Pemkab Cirebon untuk mengejar ketertinggalan. Sebab, imbas pandemi Covid-19, PAD jadi menurun cukup drastis. Tentu saja, lanjut dia, adanya upaya penghimpunan retribusi menggunakan non tunai ini supaya lebih efektif dan efesien.

"Penarikan retribusi secara non tunai diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Seluruh prosesnya pun sangat transparansi. Sebab, uang yang dibayarkan langsung para pedagang akan langsung masuk ke kas daerah. Hal tersebut pun bisa mencegah adanya tindak pidana korupsi oleh petugas pemungut retribusi," ungkapnya.

Untuk langkah awal, kata dia, diterapkan di pasar daerah, yakni Pasar Babakan, Pasar Ciledug, Pasar Jamblang, Pasar Palimanan, Pasar Cipejeuh, Pasar Sumber, dan Pasar Batik Plered. 

"Bukan hanya retribusi pasar, retribusi KIR pun akan dicoba dilakukan secara non tunai. Awal 2021, kami sudah terapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) perwakilan Cirebon," tuturnya.

Tujuan dari ETPD antara lain, tambah dia, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran secara digital. "Selain itu, guna membiasakan transaksi digital bagi masyarakat serta ASN. Layanan ETPD yang sudah diluncurkan bisa untuk transaksi penerimaan daerah di beberapa sektor pajak atau retribusi menggunakan QRIS," ulasnya. (din)

Read More

DPRD Setujui Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2022

Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022.

Persetujuan itu dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfhi dan Bupati Cirebon Imron, dalam rapat paripurna, Rabu (22/9/2021).

Dalam kesempatan itu juga, sekaligus rapat paripurna Hantaran Perubahan KUA/PPAS tahun anggaran 2021.

Adapun rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Cirebon 2022 ini sebelumnya sudah dibahas dalam rapat badan anggaran dengan beberapa perubahan yang disetujui dan disepakati untuk ditetapkan menjadi KUA.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya.

Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 

"Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD tahun 2022 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2022.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tepat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan pelaksanaan untuk penetapan APBD Tahun 2022. 

"Tahun 2022 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional. Usulan belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 5,1 triliun lebih," kata Imron. (din)

Read More

Bupati Cirebon : Perlu Reforma Agraria untuk Atasi Sengketa Lahan

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan sengketa lahan hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Akibat konflik tersebut, rakyat kecil yang selalu menjadi korban atau pihak dirugikan.

Menurut Imron, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan reforma agraria yang merupakan upaya penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil.

Tujuan dari reforma agraria ini, kata Imron, mengubah struktur masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi, susunan masyarakat yang lebih adil dan merata.

"Tujuannya supaya semua rakyat mempunyai aset produksi sehingga lebih produktif, dan pengangguran dapat ditekan. Intinya, masyarakat harus dapat haknya," kata Imron saat membuka rapat gugus tugas reforma agraria di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Selasa (21/9/2021).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan tahun 2021 bidang tanah di wilayahnya sudah bersertifikat. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.

Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno mengatakan, Program PTSL ini salah satunya untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat berupa bukti kepemilikan tanah (sertifikat).

“Dahulu membuat sertifikat tanah sangatlah susah, tetapi sekarang pemerintah membuat program PTSL, diharapkan semua bidang tanah khususnya di Kabupaten Cirebon sudah bersertifikat kecuali tanah negara,” kata Rahmat.

Menurutnya, pihak ATR/BPN Kabupaten Cirebon mempunyai target untuk ribuan bidang tanah yang sudah terukur pada tahun 2021.

“Target 45 ribu bidang tanah tersertifikat akan tetapi sampai hari ini baru 33.225 ribu yang baru terukur, artinya masih banyak yang belum terukur. Sisanya tahun sekarang selesai pengukuran,” katanya.

Rahmat meminta, semua pihak ikut membantu dalam program PTSL ini. Sebab, dengan adanya PTSL ini diharapkan bisa mengetahui batas-batas wilayah suatu desa.

Selain itu, kata Rahmat, ada dampak positif dengan adanya PTSL. Sebab beberapa desa pasti memiliki kekayaan desa masing-masing.

“Artinya, kami tidak ingin mendengar adanya pergeseran batas desa. Kalau sudah terukur dengan benar kita bisa mengetahui batas wilayah desa dengan desa lainnya,” katanya. (Heri)

Read More

Bupati Cirebon Kukuhkan Forum Komunikasi ASN PPPK Penyuluh Pertanian

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengukuhkan Forum Komunikasi ASN PPPK penyuluh pertanian Kabupaten Cirebon di Ball Room Hotel Apita Kecamatan Kedawung,  Selasa (21/9/2021). 

Imron meminta agar para penyuluh bekerja bersunguh-sunguh untuk para petani di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Kita mendapatkan 99 penyuluh pertanian yang masuk dalan ASN PPPK. Mudah-mudahan nanti ke depan pertanian di Kabupaten Cirebon bisa lebih baik dan petaninya lebih sejahtera dengan adanya penyuluh pertanian ini," kata Bupati Imron. 

Imron berharap, ke depannya para penyuluh pertanian ini bisa memberikan solusi dalam permasalahan petani. Bahkan, penyuluh nantinya akan melaporkan ke pemerintah daerah apa yang menjadi masalah di petani itu sendiri. 

"Para penyuluh setelah menampung  keluhan para petani, nantinya mereka harus melaporkan ke pemerintah daerah supaya saya (bupati, Red) bisa memuat kebijakan-kebijakan yang bisa membantu permasalahan para petani di Kabupaten Cirebon, " katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi ASN PPPK Penyuluh Pertanian Kabupaten Cirebon, Sanaji, SP mengatakan, untuk saat ini jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Cirebon mencapai 300 lebih. Bahkan, angka tersebut sangatlah kurang dengan jumlah desa yang mencapai 412 desa. 

"Idealnya penyuluh itu, satu penyuluh satu desa, akan tetapi karena keterbatasan sehingga sekarang satu penyuluh maksimal tiga desa. Ini sangat kurang banyak sekali," katanya. 

Ia menjelaskan, potensi pertanian di Kabupaten Cirebon sangatlah besar. Bahkan, bukan hanya tanaman padi tetap masih banyak tanaman yang lainnya. 

"Kondisi pertanian sangatlah besar potensinya, ada Pajale (padi jagung kedelai) sehingga ketika itu semua dikembangkan secara maksimal, saya yakin bisa meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon, " katanya. 

Ia mengungkapkan, butuh sinergitas semua pihak agar pertanian di Kabupaten Cirebon bisa menghasilkan hasil yang maksimal. 

"Harus ada dukungan semua pihak, karena para petani butuh irigasi, air dan semuanya. Agar ke depannya para petani bisa sejahtera, " katanya. (Bam)

Read More

Pemerintah Kabupaten Cirebon Apresiasi Langkah PMI Atasi Persoalan di Semua Sektor

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

FOKUS CIREBON - Banyak hal yang sudah dilakukan PMI bagi daerah Kabupaten Cirebon. Bahkan di masa pandemi Covid-19, PMI Kabupaten Cirebon juga selalu hadir untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi langkah PMI dalam membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan di semua sektor. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak PMI yang selalu membantu pemerintah daerah dalam semua sektor. 

"PMI Kabupaten Cirebon banyak berkiprah dalam membantu Pemerintah daerah. Seperti penanganan bencana, serta penanganan Covid-19 dengan menyediakan plasma untuk pasien Covid-19 serta bantuan lainnya," kata Imron seusai acara apel siaga di Desa Gemel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon,  Selasa (21/9/2021).

Imron menjelaskan, butuh sinergitas semua pihak dalam penanganan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Salah satunya PMI yang tidak henti-hentinya membantu masyarakat Kabupaten Cirebon yang membutuhkan," katanya. 

Disinggung soal wilayah Kecamatan Plered, khususnya Desa Gamel dan Sarabau yang setiap tahun mengalami bencana banjir, Imron mengatakan, dirinya ingin mengetahui apa penyebab terjadinya banjir yang setiap tahun terjadi di wilayah tersebut. 

"Kita lihat dulu faktornya kenapa wilayah tersebut sering banjir. Nanti Pemkab Cirebon juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam penanganannya," katanya. 

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Rd. Sri Heviyana mengatakan, pihaknya sengaja memilih Desa Gamel untuk kegiatan puncak HUT ke-76 PMI tahun 2021. Pasalnya, Desa Gamel merupakan desa yang setiap tahun mengalami bencana banjir.

"Aksi bersih-bersih sungai di Desa Gamel ini melibatkan semua pihak, seperti TNI, Polri, Basarnas, BPBD, DLH, dan sejumlah relawan. Semoga kalau sungainya bersih tidak terjadi banjir kembali," katanya. 

Heviyana menjelaskan, kegiatan ini merupakan puncak HUT-76 PMI. Bahkan, selain kegiatan bersih-bersih sungai, banyak kegiatan yang dilakukan PMI Kabupaten Cirebon. 

"Kemarin kita sudah melakukan vaksinasi drive thru, dan vaksinasi massal di pesantren, pemberian sembako kepada masyarakat tidak mampu, memberikan penghargaan kepada perwakilan warga yang sudah mendonorkan plasmanya dan sekarang bersih-bersih sungai di Desa Gamel," katanya. (Heri)

Read More

Blanko KTP di Kota Hingga 2021 Aman, Warga Diimbau Disiplin Jalankan Prokes

FOKUS CIREBON – Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon mulai berjalan normal, kendati masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

Namun masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin saat mendatangi kantor Disdukcapil untuk perbaikan data kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Drs. H. Atang Hasan Dahlan, M.Si menjelaskan, saat PPKM level 4 lalu pihaknya hanya melayani maksimal 50 orang per hari. Namun sejak Pemda Kota Cirebon menerapkan PPKM level 3, kini kembali melayani 150 orang per hari. 

“Pada PPKM level 4 kami batasi pelayanan. Kalau sekarang Kota Cirebon PPKM level 3, jadi sudah normal kembali,” kata Atang.

Masyarakat yang ingin melakukan perbaikan data kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, akta kelahiran dan akta kematian bisa datang langsung ke kecamatan atau ke kantor Disdukcapil. Atang menjamin perbaikan data kependudukan selesai maksimal 1 hari.

“Masyarakat yang ingin prosesnya cepat silakan datang ke Disdukcapil, tapi kalau sudah mengajukan ke kecamatan, sabar menunggu sampai data kependudukan selesai dicetak,” tuturnya.

Terkait ketersediaan blanko KTP elektronik, lanjut Atang, masih dalam kategori aman sampai dengan akhir 2021. Sebab stok blanko yang tersedia saat ini sebanyak 11.678 keping. Dalam sehari, pihaknya mampu mencetak 200 keping KTP elektronik. 

“Silakan yang ingin membuat baru, mengganti status, pindah domisili atau rusak, silakan ajukan ke kami atau ke kecamatan. Akan kami proses secepatnya,” katanya.

Sejak pandemi Covid-19, Disdukcapil mengedepankan pelayanan online bagi masyarakat yang ingin memperbaiki data kependudukan.

“Akta kelahiran dan kematian akan dikirim ke email pemohon, jadi bisa mencetak sendiri. Sedangkan nomor antrean bisa mendaftar di nomor telepon 0812-1333-1862 dengan format ketik NIK#NAMA,” jelas Atang.

Hal ini untuk memberi kemudahan pemohon mengambil antrean dan memperhitungkan waktu datang ke kantor Disdukcapil. “Nanti akan dibalas oleh admin terkait nomor antreannya. Jadi masyarakat tidak menunggu lama di kantor kami,” katanya. (din)

Read More