Pengukuhan Pengurus AMKI Cirebon Raya, Perkuat Peran Media Konvergensi untuk Daerah

CIREBON, FC - Melalui Surat Keputusan (SK) yang dibacakan langsung oleh Sekretaris AMKI Jawa Barat, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Cirebon Raya resmi dikukuhkan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat di ruang Pendopo Bupati Cirebon bersamaan dengan pelantikan Pengurus AKMI yang ditandai dengan penyerahan bendara Pataka.

Dalam sambutannya, Ketua Umum AMKI Pusat, Ir Tundra Meliala menegaskan bahwa AKMI lahir dari kegelisahan sekaligus harapan para pegiat media di tengah perubahan lanskap pers nasional yang semakin dinamis, apalagi melihat perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa dibendung.

Tepat pada 24 Desember 2024, AMKI resmi berdiri sebagai rumah bersama bagi media siber, media cetak, media elektronik, hingga media sosial dan konten kreator dari berbagai daerah di Indonesia.

AMKI tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari ruang-ruang diskusi, pertemuan sederhana, dan semangat kolektif untuk menghadirkan karya jurnalistik dan konten kreatif yang tidak hanya informatif, tetapi juga berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Dari sanalah AMKI memantapkan diri sebagai wadah kolaborasi media konvergensi, menjawab tantangan zaman digital yang kian kompleks.

Langkah AMKI kian terasa strategis ketika pada 29 April 2025, organisasi ini melakukan audiensi dengan kementerian negara, bahkan sebelum Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM diterima. 

AMKI juga aktif dalam berbagai forum penting, serta mengikuti rangkaian agenda hingga ke Mahkamah Konstitusi. Tak berhenti di situ, AMKI melakukan roadshow dengan Deputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bagian dari ikhtiar membangun legitimasi dan sinergi kelembagaan.

Puncak tonggak sejarah terjadi pada 30 Juni 2025, saat AMKI secara resmi dikukuhkan dan hadir untuk Indonesia. Momentum tersebut menjadi penanda bahwa media konvergensi memiliki posisi dan peran strategis dalam ekosistem pers nasional. 

Pasca pengukuhan, AMKI langsung bergerak cepat dengan beraudiensi ke Dewan Pers, sebagai bentuk komitmen untuk berada dalam koridor profesionalisme dan etika jurnalistik.

Ke depan, AMKI juga merancang kerja sama lintas negara dan kementerian, di antaranya rencana MoU dengan Kedutaan Besar Timor Leste, serta penguatan kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. 

Komitmen intelektual AMKI diwujudkan melalui Seminar Nasional pada 19 November 2025, yang digelar bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komdigi.

Perjalanan organisasi terus berlanjut dengan konsolidasi daerah.  Pada 29 November 2025, AMKI melantik pengurus AMKI Jaya (Jakarta), setelah sebelumnya melantik pengurus di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, AMKI telah menuntaskan 28 agenda strategis, sebuah capaian penting bagi organisasi yang terbilang muda.

Di Jawa Barat sendiri, AMKI telah memiliki 13 kepengurusan daerah yang telah menerima SK. AMKI Cirebon Raya lahir setelah AMKI Karawang, menjadi bagian dari ekspansi organisasi yang menegaskan bahwa kekuatan media tidak hanya bertumpu di pusat, tetapi juga tumbuh dan berakar kuat di daerah.

AMKI membawahi berbagai platform media siber, cetak, elektronik, dan media sosial dengan kekuatan lebih dari 300 ribu konten kreator yang berada di belakangnya. 

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, AMKI berkomitmen menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi konten kreator, termasuk agenda pelatihan yang direncanakan pada momentum Idul Fitri mendatang. Terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW), AMKI juga tengah menyiapkan skema pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penanda sejarah bagi tumbuhnya media konvergensi di daerah.

“Media konvergensi tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi harus berkembang di daerah. AMKI hadir sebagai wadah dan tiang kolaborasi. Organisasi ini harus memiliki struktur yang kuat, program pembinaan yang nyata, dan tetap terbuka terhadap kolaborasi lintas media,” ujarnya.

Memasuki tahun kedua, AMKI dinilai mampu menunjukkan akselerasi organisasi yang signifikan. Meski masih muda, kepengurusan AMKI telah mengembang hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua AMKI Pusat juga menyinggung sejarah Cirebon yang memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan pers, sebagai modal moral dan inspirasi bagi insan media di wilayah ini.

“Jadilah contoh, jadilah pelopor, dan tetap profesional. Bangun AMKI dengan semangat kolaborasi. Mari kita buktikan bahwa media konvergensi berdiri kuat di tanah Indonesia,” pungkasnya.

AMKI kini menatap masa depan dengan keyakinan bahwa kolaborasi, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik adalah fondasi utama untuk menghadirkan media yang bermartabat dan berdaya guna bagi Indonesia. (din)

Read More

Upacara HPN 2026 Digelar di Balai Kota Cirebon, Insan Pers Diajak Hadir dan Bersatu

 

KOTA CIREBON, FC – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, insan pers di Kota Cirebon dijadwalkan mengikuti Upacara HPN yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Balai Kota Cirebon, mulai pukul 07.00 WIB.

Upacara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan insan pers sekaligus merefleksikan peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan mengawal kepentingan publik, khususnya di wilayah Cirebon.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cirebon, Muhammad Alif Santosa, SH, mengajak seluruh jurnalis dan insan media untuk hadir sebagai peserta upacara dengan penuh rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap profesi kewartawanan.

“Peringatan HPN bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan komitmen insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Alif Santosa.

Dalam pelaksanaannya, peserta upacara diimbau mengenakan pakaian menyesuaikan dengan seragam kerja masing-masing media atau organisasi, sebagai simbol identitas dan keberagaman pers yang tetap bersatu dalam satu semangat.

Melalui Upacara HPN 2026 ini, diharapkan insan pers Kota Cirebon semakin solid, berintegritas, dan mampu menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. (Nurdin)

Read More

Bukan Sekadar Pelapor Peristiwa, Wali Kota: Pers Adalah Fondasi Nalar Publik yang Sehat

CIREBON – Di tengah kepungan arus informasi digital yang kian riuh, pers dituntut untuk berdiri tegak melampaui fungsinya sebagai sekadar pelapor peristiwa. Pers yang profesional dan memiliki integritas kini menjadi kebutuhan mendesak sebagai fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. 

Hal tersebut menjadi pesan sentral dalam upacara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kota Cirebon tahun 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (9/2/2026).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kredibilitas pers adalah benteng terakhir masyarakat agar tidak tersesat dalam labirin disinformasi. 

Menurutnya, di era di mana hoaks mudah diproduksi, kehadiran produk jurnalistik yang terverifikasi menjadi penyaring sekaligus penerang yang menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah.

“Pers yang profesional dan berintegritas bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. Kita diingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pilar demokrasi. Kehadiran pers yang kredibel menjadi penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi,” ujar Wali Kota dalam amanatnya.

Menariknya, peringatan HPN tahun ini mencetak sejarah baru di Kota Cirebon. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara resmi bersama seluruh insan pers. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi atas pembacaan Ikrar Pers yang dilakukan para jurnalis, yang ia nilai sebagai janji moral untuk menyajikan fakta yang riil dan menjauhi hoaks demi memperkuat kembali kepercayaan publik.

“Alhamdulillah, tahun ini mungkin pertama kalinya kita melakukan upacara secara resmi bersama Pemerintah Kota Cirebon. Saya ingin ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya, insyaallah tahun depan lebih meriah lagi. Dengan adanya ikrar tadi, tujuannya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers akan semakin kuat lagi melalui pemberitaan yang benar,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memposisikan pers sebagai mitra strategis yang memiliki peran ganda. Di satu sisi, pers diharapkan menjadi penyambung lidah program pembangunan pemerintah kepada masyarakat secara edukatif. 

"Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik yang tajam selama berbasis data sebagai bahan evaluasi birokrasi dalam melakukan perbaikan layanan public," tegasnya.

Senada dengan semangat kolaborasi tersebut, Ketua PWI Kota Cirebon, Alif Santosa, menekankan pentingnya konsep sinergi pentahelix dalam membangun daerah, sesuai dengan tema HPN 2026 yakni "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat."

“Kolaborasi pentahelix adalah sumber kekuatan kita. Hari ini kita buktikan bahwa pers tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan, tapi juga aksi nyata melalui bakti sosial, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkap Alif.

Alif juga memaparkan bahwa HPN 2026 di Kota Cirebon akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari diskusi nasional pasca-Ramadan, turnamen futsal antarlembaga untuk memupuk kebersamaan, lomba baca puisi Hari Kartini, hingga sekolah jurnalistik bagi pelajar SMA dan mahasiswa.

Sebagai penutup rangkaian upacara, digelar pula diskusi bersama OJK bertajuk "Cerdas Finansial di Era Digital". Langkah ini diambil sebagai respons konkret pers dalam mengedukasi warga agar tidak terjerumus investasi ilegal. 

"Upacara HPN 2026 ini menjadi simbol bahwa di Kota Cirebon, pers dan pemerintah bergerak bersama bukan hanya untuk mengabarkan berita, tetapi untuk membangun peradaban dan ekonomi yang berdaulat," pungkasnya. (din)

Read More

Hadapi Tantangan Era Digital, Pemkot Cirebon Dorong Transformasi Guru BK yang Humanis

 

CIREBON – Guru Bimbingan Konseling (BK) di Kota Cirebon dituntut untuk terus beradaptasi dengan cepat di tengah gempuran teknologi yang mengubah pola perilaku siswa. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar Layanan Bimbingan Konseling yang digelar oleh PGRI Kota Cirebon bekerja sama dengan UNINDRA Jakarta di SMPN 1 Kota Cirebon, Sabtu (7/2/2026).

Membuka kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menekankan bahwa peran guru BK, guru kelas, hingga guru TK saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu. 

Era digital bukan sekadar perubahan alat komunikasi, melainkan pergeseran mendasar pada mentalitas dan interaksi sosial siswa.

"Digitalisasi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi akses informasi terbuka lebar, namun di sisi lain, fenomena perundungan siber (cyber bullying), kecanduan gawai, hingga paparan konten negatif menjadi ancaman nyata bagi psikologis siswa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tema seminar "Transformasi Layanan BK di Era Digital: Adaptif, Inovatif, dan Humanis" sangat relevan untuk dipraktikkan. Wakil Wali Kota berharap para pendidik di Kota Cirebon tidak gagap teknologi agar mampu masuk ke ekosistem digital tempat para siswa berada tanpa menghilangkan sisi empati.

"Jika cara kita berkomunikasi masih menggunakan pola lama yang kaku, maka pesan bimbingan tidak akan sampai. Namun ingat, meski kita di era digital, sentuhan kemanusiaan tidak boleh hilang. Teknologi hanyalah alat, namun empati dan kemampuan mendengarkan adalah inti dari konseling," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar layanan konseling tidak lagi bersifat pasif atau sekadar "menunggu bola" di ruang BK. Inovasi melalui platform konsultasi daring yang terintegrasi atau pemanfaatan data digital dianggap perlu untuk memetakan potensi serta risiko siswa secara dini.

Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis antara PGRI Kota Cirebon dengan UNINDRA Jakarta.

“investasi terbaik dalam dunia pendidikan bukanlah terletak pada kemegahan bangunan sekolah, melainkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia para gurunya,” tuturnya 

Di kesempatan yang sama, Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto melaporkan bahwa antusiasme peserta dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Tercatat lebih dari 200 peserta hadir mengikuti rangkaian seminar dan sesi praktik pemecahan masalah (problem solving).

"Kehadiran lebih dari 200 peserta ini menunjukkan betapa guru-guru di Kota Cirebon memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Mereka sadar bahwa memperbarui kompetensi adalah kebutuhan mutlak di zaman sekarang," ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan strategi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di sekolah masing-masing. 

“Transformasi hasil seminar ini diharapkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi serta mengarahkan generasi penerus di Kota Cirebon agar tetap tangguh di tengah disrupsi teknologi,” harapnya. (din)

Read More

Pesan Menkomdigi di HPN: Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah oleh Algoritma

 

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

Read More

BPBD Kabupaten Cirebon Catat 234 Bencana Sepanjang 2025, Warga Diminta Waspada

 

KABUPATEN CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 234 kejadian bencana sepanjang 2025.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 243 kejadian. Bencana pada 2025 didominasi oleh fenomena hidrometeorologi, seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, menyatakan potensi bencana hidrometeorologi masih perlu diwaspadai.

Menurutnya, hujan lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, hingga gelombang tinggi masih mengintai sejumlah wilayah.

“Sehubungan dengan potensi terjadinya cuaca hidrometeorologi berupa hujan lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi di beberapa wilayah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” ujar Ikin, Jumat (6/2/2026).

Ia mengingatkan masyarakat agar aktif memantau informasi cuaca terkini dari sumber resmi, seperti BMKG dan instansi terkait.

Warga juga diminta menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, mulai dari bantaran sungai, lereng perbukitan, hingga kawasan pesisir saat cuaca ekstrem melanda.

Selain itu, BPBD mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air guna menekan risiko banjir.

Langkah antisipasi lainnya adalah mengamankan barang-barang berharga yang berpotensi rusak akibat angin kencang maupun genangan air.

Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat segera melapor ke BPBD Kabupaten Cirebon melalui layanan call center 112 atau pesan singkat WhatsApp di nomor 087787299991.

“Kerja sama dan kewaspadaan seluruh masyarakat sangat diperlukan guna meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem. Keselamatan adalah prioritas utama,” tegasnya.

BPBD Kabupaten Cirebon berkomitmen terus memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas instansi, mengingat intensitas kejadian hidrometeorologi di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. (din)

Read More

Bupati Imron Lantik 116 Kepala Sekolah di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron melantik dan mengambil sumpah tugas tambahan 116 kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jumat (6/2/2026).

Imron mengatakan, pelantikan ini merupakan pelantikan susulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat telah terpenuhi.

Dengan pelantikan tersebut, kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Cirebon dipastikan telah tuntas.

“Total kepala sekolah yang dilantik hari ini ada 116 orang. Ini pelantikan susulan, karena izinnya baru turun. Sekarang sudah tuntas dan tidak ada lagi kekosongan,” ujar Imron.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sengaja mempercepat pelantikan agar kekosongan jabatan kepala sekolah tidak berlangsung lama dan tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Imron, pengangkatan kepala sekolah harus melalui mekanisme perizinan dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara langsung meski terjadi kekosongan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran kepala sekolah dan guru dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini, tidak hanya berfokus pada capaian akademik.

“Anak-anak harus dididik tidak hanya soal pelajaran, tetapi juga karakter yang baik, seperti disiplin dan tanggung jawab,” katanya.

Imron mencontohkan budaya kebersihan di negara maju yang telah tertanam sejak bangku sekolah dasar, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia meminta para kepala sekolah dan guru untuk menanamkan budaya bersih kepada peserta didik, termasuk pengelolaan sampah dari lingkungan sekolah.

“Kalau dari SD sudah dibiasakan bersih dan mengelola sampah, beban persoalan sampah di tingkat kabupaten akan jauh berkurang,” tuturnya.

Imron menambahkan, pembentukan karakter peserta didik menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak SD saat ini, nanti pada 2045, usianya sekitar 25-30 tahun. Kalau sejak sekarang dibentuk cerdas dan berkarakter, maka negara kita akan menjadi negara maju,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto mengatakan, pelantikan 116 kepala sekolah tersebut merupakan hasil promosi dari guru menjadi kepala sekolah.

Ronianto merinci, dari 116 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas tiga kepala TK, 17 kepala SMP, dan sisanya kepala SD, yang mengisi kekosongan jabatan per 1 Desember 2025.

Ia menambahkan, proses pengisian jabatan kepala sekolah membutuhkan waktu, karena harus melalui persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pelantikan hari ini merupakan pelantikan susulan. Seluruhnya adalah promosi dari guru menjadi kepala sekolah,” jelasnya. (din)

Read More