DPRD Kota Cirebon Menyampaikan Rekomendasi Atas LKPj Walikota Cirebon

Penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon Tahun anggaran 2021.

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon tahun anggaran 2021, Rabu (20/4/2022), dalam rapat paripurna DPRD, di Griya Sawala gedung DPRD.

Penyampaian rekomendasi beserta catatan atas LKPj Walikota 2021 dilakukan sebulan setelah Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan LKPj 2021 pada 21 Maret 2022 lalu dalam rapat paripurna DPRD.

Catatan dan rekomendasi DPRD tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos. Ada 71 rekomendasi yang terbagi untuk 23 perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cirebon.

Namun di dalam penyampaiannya, catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPj Walikota 2021 terbagi berdasarkan urusan pemerintahan. Seperti, kesehatan, pendidikan, perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang, dan sebagainya.

Catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPj Walikota 2021 tersebut merupakan hasil kajian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPj Walikota. Kemudian disepakati dalam rapat paripurna internal DPRD untuk menjadi sikap kelembagaan DPRD.

Setelah itu barulah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD secara terbuka, termasuk dihadiri oleh walikota Cirebon, wakil walikota Cirebon, beserta jajarannya.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati yang memimpin jalannya rapat paripurna menuturkan, berdasarkan Permendagri Nomor 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD Kota Cirebon memiliki waktu untuk membahas LKPj paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima.

“Adapun salah satu tugas Pansus pembahas LKPj Walikota Cirebon tahun anggaran 2021, yaitu melaporkan hasil kerja Pansus dalam rapat paripurna,” kata Fitria.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Walikota Cirebon Nashrudin Azis menilai, DPRD Kota Cirebon punya kualitas untuk mengawasi jalannya roda Pemerintah Kota Cirebon.

Karena itu, menurut Azis, harus ada komitmen bersama dari unsur pimpinan DPRD untuk menyelaraskan rekomendasi prioritas yang akan segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Cirebon.

“Kami juga mengusulkan, jika secara aturan dibolehkan, adanya unsur eksekutif dan legislatif dalam tim tindak lanjut rekomendasi ini,” kata Azis. (din)

Read More

Keluhan Bupati Cirebon Direspon Kementerian PUPR

CIREBON - Kementerian PUPR merespon dengan cepat keluhan Bupati Cirebon, Imron. Hal tersebut disampaikan Imron, usai bertemu dengan Wamen PUPR di kantor Kementerian PUPR Jakarta, didampingi oleh Kadis PUTR dan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Menurutnya, semua persoalan yang berhubungan dengan PUTR Kabupaten Cirebon, direspon dengan sangat baik.

"Kami diterima Wamen PUPR, John Wempi Wetipo, dengan sangat baik. Beliau sangat respon dengan berbagai persoalan yang sering Pemkab Cirebon hadapi," ungkap Bupati, Selasa (19/4/2022).

Bupati menjelaskan, Kementerian PUPR sudah membuka ruang komunikasi untuk Pemkab Cirebon. Hal itu berkaitan dengan desain program yang ada di Kabupaten Cirebon. Malahan, Wamen meminta secepatnya kepada SKPD terkait untuk mempersiapkan dokumen dan kelengkapan data yang akurat.

"Malahan kami ditantang untuk secepatnya mempersiapkan data yang akurat. Sebelum lebaran kita agendakan lagi untuk pertemuan," ungkap Imron.

Imron menyebutkan, persoalan banjir, jalan kabupaten, TPAS, SPAM, SPAL dan Rutilahu merupakan program yang menjadi prioritas. Pihaknya meminta agar Kementerian PUPR memberikan prioritas anggaran untuk membantu persoalan tersebut.

"Kalau untuk TPAS Kubang Deleg, asal pengadaan tanahnya sudah aman, kementerian sangat antusias sekali. Wamen juga meminta supaya semua titik urgensi yang ada di PUTR Kabupaten Cirebon segera dilengkapi," jelasnya.

Imron menambahkan, Kabupaten Cirebon tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan banjir, persoalan jalan rusak dan sektor PUTR dengan menggunakan dana APBD Kabupaten. Untuk itu, dirinya datang langsung ke Kementerian PUPR untuk berkoordinasi meminta supaya ada kenaikan anggaran dari Kementerian PUPR.

"Ini untuk anggaran tahun depan ya. Tapi syukur-syukur tahun sekarang ada juga yang dialokasikan untuk Kabupaten Cirebon," tukasnya. (Bambang)

Read More

Rektor IAIN Cirebon Bertekad Memerangi Pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa

CIREBON, FC - Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg akhirnya mencopot jabatan dosen yang tersandung kode etik di kampus setempat.

Sanksi pencopotan jabatan tersebut terkait perbuatan tidak menyenangkan terhadap mahasiswi di kampus setempat.

“IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertekad memerangi segala bentuk pelanggaran kode etik dosen dan mahasiswa, baik berupa tindakan asusila maupun kekerasan seksual di kampus,” kata rektor dalam keterangan tertulis, Senin (18/4/2022).

Bahkan, Dewan Etik Pelanggaran Disiplin Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun telah menyidang kasus kasus tersebut yang telah dilaporkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak kampus setempat.

“Sidang ini dilaksanakan selama empat kali, yaitu pada tanggal 4, 6, 11, dan 14 April 2022 telah menghasilkan keputusan yang direkomendasikan kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun memutuskan untuk memberi sanksi kepada dosen dengan mencopot jabatannya, karena telah melanggar kode etik ASN berupa perbuatan tidak menyenangkan terhadap mahasiswi.

Untuk diketahui, dalam kasus lain, Dewan Etik IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun sedang melakukan pendalaman dugaan kasus kekerasan seksual antarmahasiswa. Dalam waktu dekat pemeriksaan ini memutuskan hasilnya sebagai rekomendasi kepada rektor untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, kasus kekerasan seksual di IAIN Syekh Nurjati Cirebon viral usai disebarkan salah satu akun di media sosial. Bahkan, mahasiswa pun beberapa kali melakukan aksi untuk mengawal kasus tersebut. (din)

Read More

Dalam Dua Tahun, Ditargetkan 1 Juta Pohon Mangga Gincu Ditanam di Cirebon

CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag., beserta Kepala Dinas Pertanian dan Go Green Indonesia, melaksanakaan penanaman mangga gedong gincu di Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Senin (18/04/2022). 

Penanaman ini, merupakan launching gerakan penanaman satu juta pohon mangga gedong gincu di Kabupaten Cirebon, yang didukung oleh Go Green Indonesia. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., menyambut baik dan mengapresiasi, Kabupaten Cirebon dilibatkan dalam program penanaman satu juta pohon ini. 

Imron menyebutkan, Kabupaten Cirebon yang berada di wilayah pesisir dan dikenal dengan cuaca yang panas, memang membutuhkan pohon yang banyak. 

"Sehingga gerakan ini sejalan, agar Cirebon menjadi sejuk," ujar Imron. 

Imron juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, untuk menyambut baik dan mendukung program ini. 

Ketua Go Green Indonesia, Jatmiko menuturkan, gerakan 1 juta pohon di Kabupaten Cirebon ini, akan melibatkan seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

Ia menargetkan, dari jumlah 412 desa dan 12 kelurahan, masing-masing bisa menanam minimal 1.000 pohon dalam satu tahun. 

"Sehingga sekitar 2 tahun, jumlah 1 juta pohon bisa tercapai," ujar Jatmiko. 

Jatmiko menuturkan, pemilihan mangga gedong gincu sebagai pohon yang ditanam dalam program ini, karena gedong gincu menjadi ikon Kabupaten Cirebon. 

Ia juga berharap, nantinya desa-desa yang akan menanam mangga gedong gincu ini, tidak membeli bibit dari luar, melainkan bisa membelinya dari Desa Panongan Lor. 

"Saya harap, Desa Panongan Lor bisa jadi sentra bibit. Sehingga nanti bisa meningkatkan PAD juga," kata Jatmiko. (Indah)

Read More

Menag Yaqut : Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sukseskan SPAN-UM PTKIN

JAKARTA, FC- Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas merilis Seleksi Prestasi Akademik Nasional Ujian Masuk (SPAN-UM) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2022.

Menag mengingatkan, PTKIN tidak semata fokus pada perluasan akses, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan mutu.

Menurutnya, ikhtiar Kementerian Agama dalam perluasan akses masyarakat untuk kuliah di PTKIN semakin berhasil. Pasalnya, setiap tahun ratusan ribu pendaftar ikut terlibat dalam proses SPAN-UM PTKIN.

Tahun 2021 misalnya, Menag mengungkapkan, tidak kurang 280 ribu calon mahasiswa yang mendaftar, terdiri atas 182.890 pendaftar dari 11.920 sekolah melalui jalur SPAN PTKIN dan 100.038 pendaftar melalui jalur UM PTKIN.

“Jumlah pendaftar SPAN-UM PTKIN tiap tahun terus meningkat. Ini setidaknya menjadi penanda bahwa upaya perluasan akses yang dilakukan Kementerian Agama berhasil,” terang Menag di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

“SPAN-UM PTKIN sangat strategis, sebagai tahap awal mendapatkan calon-calon mahasiswa terbaik. Karenanya, seleksi mahasiswa ini menjadi sarana peningkatan mutu PTKIN,” sambungnya.

Kualitas PTKIN, kata Menag, bisa dilihat dari output atau lulusan yang dihasilkan. Publik akan menilai seberapa besar PTKIN memiliki dampak bagi kehidupan, tidak hanya bagi negara bangsa, tapi juga peradaban dunia. Dalam konteks ini, SPAN UM PTKIN merupakan langkah awal peningkatan kualitas PTKIN.

“Untuk memiliki output yang baik, tidak hanya dibutuhkan proses saja. Input yang baik tentunya diharapkan akan berdampak kepada kualitas yang akan dihasilkan,” tuturnya.

Ketua Panitia SPAN UM PTKIN yang juga Rektor UIN Walisongo Semarang Imam Taufiq menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN atau PTN dengan Program Studi Keagamaan di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. 

Pola seleksi secara nasional pada perguruan tinggi disebut SPAN-PTKIN dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi disebut UM-PTKIN. Kedua pola seleksi tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

“SPAN UM PTKIN akan dilaksanakan oleh 58 PTKIN yang tersebar di seluruh Indonesia dan 1 Fakultas Agama PTN yaitu Universitas Singaperbangsa Karawang. Proses pendaftaran jalur SPAN-PTKIN akan dilaksanakan mulai bulan Februari hingga April 2022 . Daftar program studi dan daya tampung SPAN – PTKIN dapat dilihat pada laman : http://www.span-ptkin.ac.id,” terang Imam Taufiq.

“Sementara, proses pembukaan pendaftaran jalur UM-PTKIN, diserahkan ke masing-masing PTKIN, dan akan berakhir pada Juni 2022. Daftar program studi dan daya tampung UM – PTKIN dapat dilihat pada laman: http://www.um-ptkin.ac.id,” tandasnya. (Ril)

Read More

Sahur Bareng Warga, Bupati Cirebon Bagikan Bantuan

CIREBON - Sahur On The Road dan Ngobrog Sahur yang dilakukan Bupati Cirebon, Imron, Jumat dini hari (15/4/2022), mendapat apresiasi masyarakat sekitar.  Beberapa masyarakat yang sempat mendapatkan bingkisan di bunderan Kedawung, mengaku kaget. Pasalnya, dia tidak menyangka kalau yang membagi-bagikan bingkisan itu adalah Bupati Imron dan istrinya.

"Awalnya saya kaget karena pas lagi ngumpul-ngumpul, tiba-tiba ada beberapa mobil berhenti. Eh, ternyata yang turun Pak bupati sama ibu. Kita diberi bingkisan nih, dalamnya minyak goreng, beras dan mie instan," aku warga di sekitar bunderan Kedawung bernama Wanto.

Tim Bupati terus bergerak, dan kembali membagikan bingkisan di bunderan Plered dan bunderan Pasar Minggu. Lokasi-lokasi tersebut memang sering dijadikan kongkow warga sekitar. Begitupun dengan bantuan yang diberikan di seputar Pasar Palimanan. Mereka mengaku senang, karena bantuan yang diberikan bisa meringankan beban seperti kondisi saat ini.

"Cukup membantu ditengah situasi yang  serba sulit seperti sekarang ini," kata warga lainnya.

Usai membagikan bingkisan, Imron kembali bergerak menuju ke Desa Jatianom Kecamatan Susukan. Di Mesjid Nurul Mubin, Imron bersama pengurus Masjid mengadakan sahur bersama. Namun sebelum sahur, bupati memberikan bantuan stimulan sembako kepada pengurus DKM.

"Acara ini kami selenggarakan untuk membantu masyarakat sekitar. Tidak itu saja, ini supaya saya sebagai bupati juga lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Mohon maaf kalau saya belum bisa menjangkau semuanya," kata Imron.

Usai melaksanakan shalat subuh berjamaah, rombongan kembali bergeser. Masih di desa yang sama, Imron kembali memberikan bantuan stimulan sembako di Masjid Al Muttaqien. Tidak itu saja, bupati juga memberikan bantuan Rutilahu untuk 3 rumah yang dianggap sudah tidak layak.

"Semoga semua bantuan yang kami berikan, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Saya juga mengajak kepada semua masyarakat yang mempunyai harta berlebih, untuk bisa membantu sesama," jelasnya.

Sementara itu Camat Susukan, Carsono, mengaku bangga karena wilayahnya merupakan kecamatan pertama yang dikunjungi dalam program tersebut. Carsono juga mengaku, akan terus mendukung program kerja Bupati Cirebon, baik saat ini maupun program yang akan datang.

"Ini adalah penghormatan yang luar biasa dari bupati untuk masyarakat Kecamatan Susukan. Kami selalu siap mendukung program kerja bapak, baik saat ini maupun kedepannya," tukas Carsono (Indah)

Read More

Kepala ESDM Jabar Bahas Rasio Elektrifikasi dengan Bupati

CIREBON - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (E-SDM) Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengadakan pertemuan dengan Bupati Cirebon Imron. Bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, membahas terkait persoalan Rasio Elektrifikasi, Kamis (14/4/2022).

Ai mengatakan, Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumahtangga yang memiliki sumber penerangan, baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN.

"Ini adalah salah satu program Jabar Caang, yang merupakan bagian dari upaya mencari energi baru dan terbarukan. Kami juga sudah siapkan FS dan DED untuk sekolah dan pesantren," ungkap Ai.

Menurutnya, program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Anggarannya sendiri bisa dari APBD maupun non APBD. Saat ini, pihaknya terus menggali potensi penyusunan DED (Detail Engineering Design) pada gedung-gedung pemerintahan. 

"Dalam waktu dekat, kami akan siapkan infrastruktur untuk gedung-gedung pemerintah. Nantinya akan dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)," ungkap Ai.

Sementara itu, Kabupaten Cirebon sendiri siap dengan adanya program PLTS pada beberapa gedung milik Pemkab Cirebon. Ada 4 titik sekolah yang dalam waktu dekat akan dipasang PLTS. Yaitu SMAN 1 Plumbon, SMKN 1 Jamblang, SMKN 1 Kedawung, dan SMKN 1 Mundu. Namun, diperlukan anggaran baik dari APBD maupun non-APBD.

"Kami menyambut program ini dengan cukup antusias. Ini kan bagian dari mencari energi terbarukan, jadi ini adalah program yang bagus," jelas Imron.

Hal itu karena, Kementerian ESDM pernah berkomentar, mereka optimis dapat menuntaskan target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun mendatang. Dengan begitu, seluruh wilayah Indonesia akan teraliri listrik pada tahun 2022.

"Memang perlu anggaran yang besar. Tapi saya percaya, pemerintah pusat akan benar-benar mendukung program ini. Jadi di Kabupaten Cirebon sendiri, saya yakin bisa berjalan sesuai harapan," tukasnya. (Heri)

Read More