Setiap Bulan Pemkab Cirebon Keluarkan Biaya Hingga Rp 9 Milyar Untuk Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M.Ag

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Bupati Cirebon menyatakan, bahwa hampir setiap bulannya pemerintah daerah membiayai program JKN-KIS. 

Sementara jumlah warga Kabupaten Cirebon yang tercatat menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 2.122.490 jiwa. Jika dilakukan prosentase, maka jumlah tersebut setara dengan 96,05 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, yang mencapai 2.209.870 jiwa.

Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M.Ag mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa diantaranya, biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dengan banyaknya warga Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki jaminan kesehatan, Imron berharap problem pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon, tidak lagi bermasalah.

Dirinya tidak ingin lagi, mendengar ada informasi mengenai warga yang tidak diberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal.

"Karena salah satu tujuan kami bekerjasama dengan BPJS, yaitu agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," kata Imron, Usai menandatangani perjanjian kerjasama jaminan kesehatan cakupan semesta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Pendopo Bupati Cirebon.

Imron juga menyampaikan, bahwa  pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut jugalah yang menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Kabupaten Cirebon, yaitu agar seluruh penduduk dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai. 

“Dengan terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta di Kabupaten Cirebon kami berharap dapat menyukseskan Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,” jelas Imron.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari menuturkan, masih ada sekitar 4 % warga Kabupaten Cirebon yang belum bergabung dalam program JKN-KIS. 

Namun menurut Andayani, jumlah tersebut bukan merupakan tanggungjawab Pemkan Cirebon secara keseluruhan. Karena sangat memungkinkan dalam 4 % persen tersebut, merupakan pegawai swasta yang seharusnya menjadi tanggungjawab perusahaan tempat warga tersebut bekerja.

"Karena harus dicek dulu. Kalau memang dia pekerja swasta, maka harus diarahkan untuk meminta kepada tempat warga tersebut bekerja," ujar Andayani.

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam program kerjasama yang disepakati bersama Pemkab Cirebon ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membayar biaya program JKN - KIS untuk warganya, sebesar Rp 9 Milyar dalam setiap bulannya. (din)

Read More

Jurusan HKI IAIN Cirebon Gelar Kegiatan Studi Audensi Virtual 2020, Studi Terhadap UU Cipta Kerja

Dr Drs H Amran Suadi SH MH M.Hum, Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung RI

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Dengan disyahkannya UU Cipta Kerja, maka diharapkan bagaimana peran Lembaga Peradilan di Indonesia mampu bekerja optimal untuk keadilan masyarakat Indonesia. Maka untuk menjawab ini, Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI) mengundang dua pemateri yang berkompeten melalui kegiatan Studi Audensi Virtual 2020, Kamis, (5/11/2020).

Uji Wijaya, Ketua Pelaksana menyampaikan, kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai muatan pengetahuan tentang hukum yang menjadi kajian-kajian mahasiswa dari berbagai sisi dan aspek. Kendati demikian, kegiatan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan.

"Ini merupakan hari yang istimewa, karena terselanggaranya kegiatan tahunan yang digagas himpunan keluarga hukum Islam IAIN SNJ Cirebon ini bisa menghadirkan para pemateri yang berkompeten di bidang hukum," jelasnya.

Dian Rhamdan Hidayat, Ketua Umum HMJ HK mengatakan, bahwa kegiatan Studi Audien Virtual dengan tema Optimalisasi Fungsi Peradilan Dalam Upaya Menegakan Keadilan di Tengah Arus Globalisasi (Studi Terhadap UU Cipta Kerja) ini sangat mendukung terhadap pengetahuan hukum bagi para mahasiswa.

"Kita tahu bahwa UU Cipta Kerja menjadi diskusi yang hangat, mulai dari soal naskah dan teknis yang tertutup, maka kita sebagai mahasiswa tentu ini menjadi kajian yang menarik sebagai pengetahuan hukum," katanya.

Sementara Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Asep Saepullah M.H.I mengatakan bahwa apa yang digagas ini menjadi pengetahuan kita semua dan meningkatkan mutu akademik, khusunya di jurusan hukum keluarga.

Wakil Dekan III, Fakultas dan Ekonomi Islam, Dr H.A. Syatori, M.Si mengatakan Studi Audensi Virtual 2020 menjadi pengetahuan yang sangat berguna bagi kita semua, terutama bagi pengetahuan akademik yakni jurusan HK, semoga kajian kajian berkualitas yang disajikan HK bisa memberikan Konstribusi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Terlebih materi yang diangkat soal kehangatan UU Cipta Kerja, bagaimana UU ini mampu berperan dalam keadilan sehingga dengan pemaparan para materi yang berkompeten, menjadi pengetahuan bagi kita semua dan ini sangat mampu meningkatkan intelektualitas para mahasiswa khususnya para mahasiswa hukum.

Wakil Rektor III, Dr H Ilman Nafi'a MAg, dengan kegiatan ini, maka jurusan HKI ini menjadi sangat penting untuk dipublikasikan di internal IAIN dan dipublikasikan secara umum kepada publik masyarakat, karena kelebihan fakultas hukum dan jurusan hukum, berbeda dengan fakultas atau jurusan lainnya. 

Kemudian melihat hukum ini juga harus dilihat pada dua persepketif yang berbeda, yakni bagaimana memahami hukum secara persepektif Islam dan hukum secara umum dan nilai.

Masuk dalam pemaparan materi, pembicara pertama Dr Drs H Amran Suadi SH MH M.Hum, Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung RI, menjelaskan tentang optimlasi peran peradilan dalam menegakan keadilan di era globalisasi, dengan menyebutkan bahwa di Indonesia Mahkamah Agung membawahi 4 peradilan di bawahnya, yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). 

Tugas Mahkamah Agung, adalah Badan Peradilan Tertinggi dalam menjalankan tugas Kehakiman. Sedang fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengatur, fungsi nasehat, fungsi administrasi dan fungsi lainnya. 

Demikian juga dengan soal peningkatan peran peradilan di era globalisasi itu, menurutnya Mahkamah Agung melakukan 13 tugas yakni peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, inovasi percepatan penyelesaian perkara, penyederhanaan penyelesaian perkara, efektivitas pelaksanaan tugas peradilan, peningkatan integritas aparatur peradilan, keterbukaan informasi, membentuk badan peradilan yang mandiri, meningkatkan transparansi, transparansi persidangan digital, kerjasama dengan peradilan dunia dan efektivitas pelayanan unit kerja.

Sedangkan Badilag, atau Badan Peradilan Agama sebagai representasi kita terhadap audensi dengan IAIN Cirebon. Yang isinya adalah tentang pelayanan terpadu satu pintu yang sudah di manfaatkan masyarakat pencari keadilan, praktisi hukum dan lainnya. Termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Lalu kenapa tidak menyinggung UU Cipta Kerja, karena memang Mahkamah Agung itu milik bersama dan tidak membuat opini tersendiri.

"Jadi Mahkamah Agung itu selalu terus mengawasi dan memonitor perjalanan peradilan di Indonesia. Dan yang terpenting keadilan itu berdasarkan hukum bukan berdasarkan perasaan, kemudian biaya perkara yang diperlukan juga semuanya sudah transparan, termasuk soal penetapan prodeo," ujarnya.

Pemateri kedua, Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum Ketua Komisi Yudisial mengawali dengan membahas tentang pengenalan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. 

Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum Ketua Komisi Yudisial RI

Lalu mengapa diperlukan adanya Komisi Yudisial, yakni dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim. 

Kemudian juga karena keinginan yang besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yang bersih. Dan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pengawasan atas prilaku hakim di luar teknis yudisial oleh sebuah lembaga independen. (din)

 

Read More

Sengketa Tanah Jalan Pintu Masuk Pasca Sarjana IAIN Diakui Milik PD Pembangunan

Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon, Panji Amiarsa SH, M.Hum

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Sepertinya kasus tanah seluas 2.101 M2, yang membentang masuk ke kampus Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon mulai menemui titik terang. Kendati kedua belah pihak masih sama-sama saling mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut.

Panji Amiarsa, Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon saat ditemui sejumlah media menyatakan, bahwa tanah tersebut memang termasuk aset daerah dan dikelola oleh PD Pembangunan.

Kendati Panji Amiarsa mengakui jika tanah tersebut belum tersertifikasi. Pihaknya, berencana akan menemui Jaksa pengacara negara untuk konsultasi sekaligus meminta masukan sebagai bahan pertimbangan kedepannya.

"Masih banyak aset daerah yang belum di sertifikat. Ini memang kelemahan PD Pembangunan, tetapi kami akan memperbaiki kelemahan ini untuk meminimalisir pada kasus-kasus tanah aset daerah, sehingga kedepan PD Pembangunan sudah bisa melakukan validasi hukum," katanya, Kamis (5/11/2020).

Jadi sekali lagi, tegas Panji Amiarsa, tanah yang berada di Jalan Perjuangan, pintu masuk ke kampus Pasca Sarjana IAIN SNJ Cirebon adalah tanah aset daerah yang dikelola pihak PD Pembangunan.

"IAIN Cirebon (dulu STAIN-red) mempergunakan tanah tersebut sudah sesuai yang didasarkan pada MoU dengan Walikota Cirebon pada jaman Subardi S.Pd. Selanjutnya kami akan intens membicarakan penyelesaian tanah tersebut, tentunya setelah melakukan koordinasi-koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, agar tanah bisa segera diselesaikan," tandasnya.

Sementara itu, dipihak lain H M Muharam MPd mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) 004/THTT-SPH/SSXIV/II/2015. Sehingga status tanah tersebut muncul kepermukaan dan menjadi sengketa kedua belah pihak.   (din)

Read More

Buruan.. !! Daftar dan Ikuti Bebagai Perlombaan Dengan Hadiah Menarik Di Acara HUT KPI Ke 19, IAIN Cirebon

CIREBON, (fokuscirebon.com) -  Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) ke-19,  Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) KPI adakan berbagai macam jenis kegiatan mulai dari lomba webinar, hingga acara malam puncak yang menjadi penutup kegiatan ini. Kamis, (4/11/2020)

Pada tahun ini HMJ KPI melangsungkan kembali acara COMIC (Communication Interest Contest) jilid 2 dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Media di Masa Pandemi dengan Mengaktualisasi Nilai-nilai Islami”.

Acara ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan guna memeriahkan hari ulang tahun Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Kegiatan Comic jilid 2 ini sudah dimulai sejak tanggal 1 (pembukaan pendaftaran lomba) yang berlangsung hingga tanggal 20 November (sebagai malam puncaknya) mendatang.

Berbagai macam lomba yang diselenggarakan juga sebagai ajang penyaluran bakat para mahasiswa pada bidangnya masing-masing, tidak hanya ditujukkan kepada mahasiswa KPI saja tetapi beberapa perlombaan juga dibuka untuk umum.

Karena masih dalam keadaan pandemi maka perlombaan banyak dilaksanakan secara online. 

Kegiatan ini sudah disusun oleh panitia pelaksana sejak jauh-jauh hari, berbagai opsi kegiatan sudah dibahas dan dipersiapkan dengan maksimal, meskipun ada beberapa kendala yang dialami namun mereka tetap bersemangat dan antusias dalam mensukseskan acara HUT KPI pada tahun ini.

Berikut adalah daftar nama lomba beserta nomor contact penanggung jawab (pj) LombaFutsal, Cp : 089529958432 (Burhanudin),  LombaTiktok, Cp : 085711242614 (Dea), Lomba Vlog Hut KPI, Cp : 087833234135 (Fitrotunnisa), Lomba Presenter, Cp: 087784467677 (Adnil), Lomba Desain Grafis, Cp : 083824647313 (Nepri), Lomba Fotography Cp : 082318051379 (Abdul), Lomba Dakwah, Cp : 089607341379 (Kadadi), Lomba E-Sport (Mobile Legend) Cp : 081223285824 (Miftah), Lomba Essay, Cp : 081461148769 (Widia). 

Untuk info selanjutnya dapat menghubungi @hmjkpiiainsnj. Banyak hadiah menarik dari setiap perlombaan, jadi pastikan untuk mengikuti setiap lomba dan kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

"Selamat bertanding dan jadilah pemenang!!!… show your talent and be champions," ujar panitia kegiatan. (Nur)

Read More

Di Tengah Pandemi, Pemkab Cirebon Dorong UMKM Berinovasi dalam Produk

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melalukan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bangkit dalam masa pandemi covid 19 ini.

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag mengatakan, pandemi covid 19 ini cukup berdampak dalam berbagai hal, terutama sosial ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong untuk memulihkan kembali perekonomian di Kabupaten Cirebon.

"Salah satunya yaitu, mendorong UMKM untuk bangkit," kata Imron, saat melakukan kunjungan kerja di  Kecamatan Suranenggala, Selasa 3 November 2020.

Menurut Imron, di tengah pandemi saat ini, UMKM jangan sampai terpuruk, namun harus bangkit. Agar bisa bangkit, Imron meminta UMKM untuk melakukan inovasi dalam produknya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tanggungjawab untuk mendorong kebangkitan UMKM ini. Oleh karena itu, sejumlah langkah juga sudah dilakukan oleh Pemkab Cirebon, untuk mendukung kebangkitan UMKM.

"Salah satunya yaitu menggelar pameran produk-produk UMKM," kata Imron.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga, akan mengenalkan sejumlah produk UMKM kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga siap untuk membantu dalam hal pemasaran.

Walaupun pemerintah daerah sangat siap untuk mendukung kebangkitan UMKM, namun Imron meminta unsur lainnya juga ikut terlibat dalam gerakan ini.

Selain pemerintah daerah, Imron instansi lainnya di level kecamatan dan desa, untuk bisa membantu pemda, dalam mendorong bangkitnya kembali UMKM.

"Pelaku usaha UMKM nya juga, harus ikut berusaha bersama, untuk bisa bangkit dalam masa pandemi ini," katanya. (Nur)

Read More

Bupati Cirebon : Akreditasi Fakultas Kedokteran UGJ Layak Mendapat A

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag saat mengikuti assesment lapangan daring, Senin (2/11/2020).

CIREBON - Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag berharap nilai akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, bisa meningkatkan dibandingkan sebelumnya.

Hal tersebut disampailan Imron, usai mengikuti assesment lapangan daring, akreditasi fakultas kedokteran UGJ Cirebon, Senin 2 November 2020.

Menurut Imron, sudah banyak kontribusi yang diberikan oleh UGJ untuk Kabupaten Cirebon, seperti halnya dalam masalah kesehatan.

Imron mengungkapkan, bahwa Kabupaten Cirebon melakukan kerjasama dengan UGJ dalam penanganan covid 19, sehingga penanganan di Kabupaten Cirebon lebih cepat.

"Banyak juga pegawai kesehatan kami yang merupakan alumni dari UGJ," ujar Imron.

Sehingga menurut Imron, sudah sangat layak jika akreditasi untuk Fakultas Kedokteran UGJ yang sebelumnya B, bisa meningkat menjadi A.

Tentunya, peningkatan akreditasi ini, nantinya akan meningkatkan kualitas dari sistem pengajaran dan juga lulusannya.

"Peningkatan akreditasi juga, akan berdampak positif terhadap lulusannya," ujar Imron.

Imron juga menjelaskan, selain bekerjasama dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga, menggandeng UGJ dalam masalah ekonomi, pariwisata dan bidang lainnya.

Dalam bidang ekonomi, UGJ melakukan pendampingan terhadap masyarakat secara langsung. 

Ia mengatakan, salah satu hasil positif dari pendampingan yang dilakulan oleh UGJ, dirasakan oleh pengrajin gerabah di Jamblang.

"Setelah dilakukan pendampingan oleh UGJ, kualitas gerabah di Jamblang menjadi meningkat," ujarnya. (Nur)

Read More

HMJ KPI IAIN Cirebon Gelar Webinar Globalisasi Tentang Tantangan Kaum Akademisi Indonesia Pasca Covid-19

Dr.H.Aan Mohammad B, M.A, Ketua Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati  Cirebon dan Dr. Didi Junaedi, M.A tengah memberikan pemaparan materi pada acara wabinar tentang globalosasi

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan webinar nasional online tentang 'Globalisasi: Tantangan Kaum Akademisi Indonesia Pasca Covid-19, Kompetensi, Kualitas, dan Kolaborasi', Minggu, (1/11/2020).

Dalam kegiatan ini, sejumlah pemateri dihadirkan, di antaranya Dr. H.Aan Mohammad B, M.A, Ketua Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati  Cirebon. Kemudian Dr. Didi Junaedi, M.A (Dosen IAT dan penulis buku-buku motivasi Islam) serta Romzi Ahmad (Asisten Stafsus Presiden RI- Wakil Ketua Siber Kreasi) 

Dalam pemaparannya, Dr. Didi Junaedi, M.A mengatakan, bahwa kualitas mahasiswa ditentukan oleh dari apa yang ada di dalam dirinya. Sebab kompetisi itu harus didasari oleh kualitas, dan kompetisi tidak bisa.dilakukan secara sendiri, tetapi harus dengan berkolaborasi. 

"Terkait dengan kualitas, tentu perlu diupgrade di internalnya. Ini maksudkan untuk memenuhi dan menjawab kualitas diri dengan dunia luar," paparnya.

Didi Junaedi juga menyinggung soal pengaruh globalisasi dan pandemi covid 19 hingga bagaimana cara menyiasati pendidikan di masa ini. Maka menurut Didi, kuasai teknologi dan selalu mengupgrade informasi agar tidak gaptek teknologi. 

Selain itu, kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dan tidak mengkaitkan pandemi.covid 19 ini dengan budaya dan agama. Artinya, ini soal kesehatan, maka protokol kesehatan harus tetap dilakukan di mana pun kita berada.

 "Jadi kita semua harus selau mengupgrade diri, mengupgrade informasi, hal ini untuk menjawab tantangan globalisasi dan revolusi industri. Sebab yang dibutuhkan pada era ini yakni kecerdasan intelektual dan penguasaan teknologi," jelasnya.

Sementara itu, Dr H Aan Mohammad B, M.A menyatakan, gobalisasi dan era industrialisasi menuntut semua memiliki keahlian.

Maka, seorang akademisi harus dapat meminimalisir dampak globalisasi, misalnya seperti hoax. Selain itu, mahasiswa dan akademisi juga haus memiliki tantangan, yakni budaya kecerdasan. (Nur)

Read More

IKMI Harus Peka Problem Sosial, Jangan Bungkam Demi Kemajuan Daerah

CREBON, (fokuscirebon.com) - Sebutan kaum intelektual sampai saat ini masih melekat pada kelompok mahasiswa. Identitas tersebut menjadi cerita panjang dalam lintasan kesejarahan Indonesia. Dimulai dari 28 Oktober 1928 dengan sebutan Sumpah Pemuda, hingga dekade eksponen'45, eksponen'66 hingga eksponen'98, yakni runtuhnya Orde Baru oleh kekuatan gelombang reformasi.

Mewarisi semangat pergerakan kepemudaan serta didasari keinginan berkontribusi pada tanah air, sekumpulan aktivis asal Indramayu yang menempuh pendidikan tinggi di Cirebon membentuk Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKMI) se Cirebon. Hal itu mencuat dalam sesi bincang Selayang Pandang  dalam Penerimaan Anggota Baru (PAB) IKMI, Sabtu (31/10) di Cirebon. 

Sesi yang diisi alumni dan demisioner IKMI, Suwandi dan Suparjo itu berlangsung hangat walau digelar vertual. Banyak hal yang dikupas pria yang akrab disapa Wandi itu. Salah satunya peran strategis mahasiswa dalam menyorot isu-isu kemasyarakatan. 

"Peran strategis mahasiswa ialah mampu menyuarakan hal apa saja asal demi kepentingan masyarakat. Amati, soroti dan sampaikan kegelisahan kalian demi kemaslahatan masyarakat di daerah," tegas dia. 

Sementara itu, Suparjo menawarkan sebuah pilihan tentang identitas mahasiswa yang kian tahun kian tergerus oleh hegemoni politik kekuasaan dan politik ekonomi.

Baginya, kekuatan mahasiswa harus menjadi identitas yang tak pernah pudar oleh waktu dan kepentingan apapun. Mahasiswa harus memiliki ruh dan perjuangan yang nyata. 

Pergerakan mahasiswa harus terus diasah oleh kekuatan intelektualnya, berjalan di atas kepentingan masyarakyat yang tidak terdistorsi dan terdisparitas oleh kekuatan kelompok manapun, sehingga identitas kaum intelektual, kaum pemikir dan pembaharu tetap terus terjaga dan melakat bersama kekeuatan daya kritisnya.

Maka, sebagai alumni juga senior di IKMI, pria yang akrab disapa Kang Ajo ini mengajak agar mahasiswa yang tergabung dalam IKMI harus terlahir dari tujuan dan arah organisasi ini.

Agar, rumah besar ini bisa menjadi kejuatan besar pula dalam mendoring dan menciptakan kader-kader yang bedintelektual maju, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang lain maupun bagi daerahnya. 

"Inilah identitas yang harus dimiliki oleh para kader IKMI, sehingga perkaderan terus berjalan bersama kuatnya rumah IKMI. Sebagai ibu kandung yang terus melahirkan mahasiswa-mahasiwa yang memilik integritas dan intelektual tinggi," paparnya. (din)

Read More

IKMI Se-Wialayah Cirebon Gelar Penerimaan Anggota Baru (PAB) Secara Virtual

CIREBON, (fokuscirebon.com) -Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKMI) Se-Wilayah Cirebon menggelar Penerimaan Anggota Baru (PAB) secara virtual bagi anggota baru. Di Sekretariat IKMI Cirebon mulai dilaksanakan secara Online, Sabtu dan Minggu (31 Oktober – 1 November).

Ketua Umum IKMI Se-Wilayah Cirebon Abdul Wahab Menjelaskan, kegiatan terpaksa dilaksanakan secara online karena kondisi saat ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19. 

Beragam kegiatan seperti Pengenalan ORDA IKMI, diskusi, dan pengukuhan sebagai anggota baru IKMI digelar guna memeriahkan PAB IKMI 2020.

Ketua Umum IKMI Se-Wilayah Cirebon Abdul Wahab PAB Virtual tahun ini terbilang sukses, pasalnya peserta PAB tahun ini menebus sampai 100 mahasiswa jumblah yang terbilang banyak jika di banding tahun-tahun kemarin. 

Dia katakan, bagusnya antusias peserta PAB Virtual berdampak baik pada organisasi IKMI. Sebab IKMI membutuhkan anggota yang aktif, militan, Progresif dan Revolusioner dan yang terpenting mau belajar menggerakan roda organisasi sebelum akhirnya turun  menjadi bagian dari masyarakat menerapkan peran-peran mahasiswa.

Sementara itu Ketua pelaksana PAB Virtual Fatihul Fauzi mengatakan ikmi adalah wadah para mahasiswa indramayu yang kuliah di kampus-kampus di Cirebon untuk menjaga kebersamaan, dan juga organisasi ini untuk mengingat akan asal daerahnya sendiri sebab, sejauh-jauhnya kita menempuh pendidikan di luar daerah kita akan kembali lagi di Dareah sendiri yaitu Indaramayu.

Di Cirebon Lanjut Abdul Wahab Ketua umum IKMI mahasiswa dari indramayu terbilang banyak, dan IKMI punya peran setrategis  dalam mengorganisir mahasiswa indramayu agar lebih Proaktif dalam berorganisasi. 

IKMI juga mempunyai peran setrategis  yang di butuhkan PEMDA Indramayu dalam mengkritisi dan memberi masukan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Setelah PAB virtual, sejumbelah kegiatan juga dirancang sebagai tindak lanjut follup PAB IKMI yang secara online kali ini, untuk mengikat pendekatan emosional biar lebih erat kokoh dan solid. (din)

Read More

Bukti Pelayanan Prima, Dishub Luncurkan Smart Card Untuk Pelayanan KIR

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Sekretaris Dishub dan Kepala UPTD Uji Kir, Agung saat memberikan penjelasan pada program 'Smart Card'

FOKUS CIREBON, (FC) - Di penghujung tahun 2020, terobosan terbaru kembali dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon. Ini sebagai bukti nyata atas kerja nyata Dishub dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan. 

Terobosan tersebut dengan diluncurkannya smart card atau kartu pintar untuk pelayanan pengujian kir. Dengan smart card itu, memudahkan untuk akses informasi dan bukti otentik telah melakukan uji kir.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cirebon, Ir H Yoyon Indrayana MT mengatakan, smart card menggantikan buku uji kir. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, mudah, dan murah. 

Yoyon menjelaskan, diluncurkannya Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Simpel PKB) Terintegrasi Secara Nasional, wujud nyata inovasi Dishub Kota Cirebon.

“Saya senang inovasi. Kerja jangan biasa saja. Tidak sekadar rutinitas. Launching smart card ini bentuk inovasi kita. Terima kasih kepada seluruh jajaran Dishub Kota Cirebon,” ucapnya saat launching Simpel PKB Terintegrasi Secara Nasional di UPTD Pengujian Kir di Jl Kalijaga Kota Cirebon, belum lama ini.

Yoyon berharap, segenap jajaran Dishub Kota Cirebon lebih banyak berinovasi dalam bekerja. Agar optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ke depan, secara bertahap semua layanan di Dishub Kota Cirebon dilakukan secara online. Dengan tujuan memberikan pelayanan yang murah, cepat dan mudah.

Dipihak lain Kepala UPTD Pengujian Kir, Agung, melalui penguji senior, Erick, mengatakan bahwa semua yang dilakukan semata hanya untuk pelayanan. Tentunya pelayanan prima agar masyarakat puas. 

"Kami hanya melayani, yakni melayani dengan sepenuh hati, karena itu, kami semua bekerja profesional dan penuh tanggungjawab. Ini yang kami lakukan untuk masyarakat transportasi yang kami layani di sini," terangnya. (Nur)

Read More

Jalin Kerjasama Pengawasan Usaha, IAIN Cirebon Bersama KPPU Tandatangani MoU

Ketua KPPU dan Wakil Rektor 1 IAIN Cirebon tengah bersama menandatangani nota kerjasama pengawasan usaha, Jum'at (30/10/2020).

CIREBON, (fokuscirebon.com) -  IAIN Syekh Nurjati (SNJ) Cirebon melakukan penandatangan nota kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di gedung FITK IAIN SNJ Cirebon, Lantai 5, kampus setempat, Jum'at (30/10/2020).

Penandatangan kerjasama ini dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan terhadap persaingan usaha, sebagaimana tugas dan wewenang KPPU yang di atur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha dan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam sambutannya, Rektor IAIN SNJ Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag yang berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Wakil Rektor 1, Dr H Saefudin Zuhri M.Ag menyampaikan rasa terimksh nya kepada KPPU yang sudah memberikan kepercayaan kepada IAIN Cirebon untuk pengawasan persaingan usaha yang diwujudkan dengan penandatangan nota kerjasama.

Saefudin Zuhri juga menjelaskan bahwa IAIN Cirebon sebelumnya juga sudah bekerjasama dengan sejumlah lembaga, seperti KPK, KPU dan KPI.

"Dan hari ini kita bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," ujar Warek 1, seraya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan tersebut.

Menurut Saefudin Zuhri, kerjasama ini sebagai langkah strategis dalam mengisi RPJM, terlebih di IAIN memiliki Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang akan dikembangkan menjadi dua fakultas yakni Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

"Jadi intinya, nanti detail-detailnya akan dibicarakan lebih lanjut, yang penting di antara kedua belah pihak bisa saling menguntungkan," tandasnya kepada fokus Cirebon.

Saefudin Zuhri juga menyatakan, jika kerjasama ini juga bisa sebagai bentuk di mana IAIN SNJ Cirebon bisa mengimplementasikan  kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar.

Dr Kartini, M.Pd Wakil Rektor 2, IAIN SNJ Cirebon yang juga turut membubuhkan tanda tangan pada nota kerjasama pengawasan usaha.

"Disitu ada salah satu opsi atau pilihan yaitu magang. Jadi mahasiswa kita ada pilihan magang selama dua semester di institusi-institusi di luar kampus kita. Jadi dengan KPPU misalnya mahasiswa kita dari fakultas syari'ah, akuntasi syariah dan ekonomi syariah, mereka bisa magang dan itu diakui oleh kita sebagai SKS," ujar Saefudin Zuhri. 

Sementara terkait kerjasama tersebut, pihaknya akan terlebih dahulu membicarakan secara detail, apa-apa saja yang bisa dikerjasamakan, karena ini sifatnya masih awal, tentu nanti akan ada tindak lanjutnya, yang terpenting dari kerjasama ini ada saling menguntungkan pada kedua belah pihak.

Sementara itu, penandatanganan nota  kerjasama dilakukan langsung oleh Ketua KPPU RI Kurnia Toha dan dari pihak IAIN dilakukan oleh Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalu Wakil Rektor 1, Dr H Saefudin Zuhri M.Ag.

Ketua KPPU, Kurnia Toha mengatakan kerjasama antara KPPU dan IAIN Cirebon adalah upaya meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha, khususnya dikalangan mahasiswa dan akademisi serta masyarakat pada umumnya.

Kurnia Toha juga menyatakan KPPU dan perguruan tinggi memiliki hubungan yang cukup baik. Dalam setiap tahunnya pihaknya juga sering menerima mahasiswa magang dari berbagai PTN dan PTS yang jumlahnya cukup banyak.

"Hukum persaingan usaha sehat memang harus sering kami sosialisasikan kepada semua kalangan masyarakat agar tidak tercipta monopoli, di mana yang besar menguasai usaha kecil," katanya.

Maka eksistensi kampus ini bisa membantu dalam mensosialisasikan hukum persaingan usaha sehat kepada masyarakat. Sebab, KPPU tidak mampu melaksanakan amanah dua UU tersebut, maka diperlukan kerjasama dengan stakeholder, salah satunya adalah perguruan tinggi.

Kurnia Toha juga menjelaskan bahwa KPPU di Indonesia baru ada 6 kantor wilayah di Indonesia dan Cirebon masuk dalam KPPU Kanwil 3. 

Dijelaskan, dalam tugas dan kewenangannya, sebagaimana amanat UU No 5 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2008, KPPU baru hanya melakukan sebatas pencegahan, dan belum ada yang sampai ke judicial review.

"Jadi kami, KPPU bertugas untuk memberikan pendapat setiap kebijakan ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tetapi jika ada kebijakan daerah yang dikeluarkan dan dianggap tidak sehat untuk usaha ekonomi, maka KPPU akan turun ke daerah untuk menyelesaikannya," tandasnya.

Guntur Saputra Saragih dalam konteks urgensi kerjasama ini mengatakan, pada dasarnya  kita mempunyai kewenangan dalam hal kebijakan, advokasi dan penegakan hukum, dan tentu saja kita melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah Perguruan Tinggi dan kita berharap bisa bersinergi.

"Karena kampus juga bisa memberikan pemikiran intelektualnya terhadap mengkiritisi kebijakan yang bisa menjadi dasar rekomendasi atau juga melihat bagaimana pelanggaran persaingan usaha di daerah," tutur juru bicara KPPU kepada fokus cirebon.

Diakhir acara, Komisioner KPPU, Yudi Hidayat SE M.Si memaparkan tentang KPPU dan hukum persaingan usaha Indonesia. 

Mengawali paparanya, Yudi menjelaskan soal kedudukan KPPU sebagai lembaga non struktural (independen) yang dibentuk oleh UU No 5 Tahun 1999 dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Terkait tugas, KPPU selain bekerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia juga dengan institusi-institusi lainnya, termasuk kerjasama dengan NU terkait Fiqh persaingan usaha.

Yudi juga menjelaskan peran KPPU secara nasional dalam menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya mensejahterakan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

KPPU juga telah membentuk Direktorat Ekonomi, yang mana hal ini termasuk dalam upaya untuk terus mendukung perekonomian nasional yang semakin berkembang yaitu melalui pelaksanaan kajian industri nasional.

"Jadi tugas KPPU itu ada 4, yaitu penegakan hukum, penilaian marger dan akuisisi, pemberian saran dan pengawasan," jelasnya menutup rangkaian acara penandatangan nota kerjasama tersebut. (Nurudin)

Read More