Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 09 November 2020

Jokowi Bagikan 1 Juta Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat

FOKUS CIREBON - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, tetapi kali ini dalam jumlah yang besar sekaligus. Total, ada 1 juta sertifikat yang dibagikan.

"Hari ini saya akan membagikan satu juta sertifikat tanah pada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. Hari ini satu juta. Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia, yang ditayangkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/11/2020).

Pembagian sertifikat tanah dilakukan secara virtual dan hanya ada beberapa perwakilan yang datang ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat di tahun 2020.

Jumlah ini menurun dari target semula, yaitu 10 juta sertifikat. Target diturunkan mengingat adanya pandemi Covid-19.

"Saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Saya turunkan menjadi 7 juta dan saya yakin Insya Allah akan tercapai," ujar Jokowi.

Jokowi menerangkan bahwa dirinya sudah menyerahkan sebanyak 2,4 juta sertifikat tanah dalam waktu lima tahun. Jutaan lainnya diserahkan pejabat Badan Pertanahan Nasional.

"Dalam lima tahun ini total sertifikat yang sudah saya bagikan langsung ada 2,4 juta. saya muter setiap ke daerah, entah 5 ribu, 7 ribu, 10 ribu, 12 ribu," sebutnya.

Apa alasan Jokowi turun langsung bagi-bagi sertifikat tanah. Alasannya, Jokowi masih melihat adanya konflik lahan di daerah-daerah.

"Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat kepada bapak ibu? Karena setiap saya ke desa, ke kampung, saya kan hampir setiap minggu ke desa, keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum tersertifikat sehingga di lapangan banyak sengketa, konflik tanah," ujarnya.

Jokowi mengatakan, saat mendengar masukan warga soal mengapa tidak urus sertifikat, dia mendapatkan kabar bahwa urus sertifikat tanah itu lama dan dipersulit. Jokowi mengakui pernah mengalaminya dulu.

"Kenapa ini nggak diurus? Yang masuk ke telinga saya bilang urus sertifikat tanah susahnya minta ampun. Tapi nggak usah ngomong ke saya, saya ngalamin sendiri urus lama banget. Saya pernah ngalamin sendiri, jadi nggak usah diceritain pun saya sudah tahu," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan kepada masyarakat penerima untuk menyimpan dengan baik sertifikat tanah. Sertifikat tanah boleh saja diagunkan, tetapi harus dikalkulasi dan uang hasil pinjaman untuk keperluan usaha.

"Jangan dipakai beli mobil, sepeda motor, belikan anak-anak HP yang mahal-mahal, itu namanya konsumtif," kata Jokowi. (Nur)

Kampus II IAIN di Indramayu Membuka Fakuktas Umum, Ketua DPRD Berikan Dukungan

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim M.Ag


FOKUS CIREBON, (FC) - Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dr. H. Sumanta Hasyim, M.Ag melaksanakan kegiatan Presentasi terkait agenda besar yakni transformasi dari IAIN menuju UIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Pengembangan kampus II IAIN Syekh Nurjati Cirebon bikin sejumlah pihak penasaran. Salah satunya Ketua DPRD Indramayu, H Saefudin, SH. Apa benar di kampus II di Indramayu bakal dikembangkan fakultas dan jurusan yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada di Bumi Wiralodra.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta,M.Ag pun angkat suara. Sumanta menegaskan, saat ini pengembangan kampus II IAIN Cirebon terus dikebut. Bahkan pada 2022 bakal mulai dibangun sejumlah insfrastruktur pendukung. Seperti pemagaran areal kampus, akses jalan hingga penanaman pohon di areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) kampus II.

Terkait fakultas dan jurusan yang dikembangkan, Sumanta berujar d kampus II bakal dibuka fakultas rumpun keilmuan umum menjurus ke teknis dan saintek. Menurut Sumanta, fakultas keagamaan hanya dikembangkan di kampus I.

“Di Cirebon fakultas agama, di Indramayu fakultas umum. Akan dikembangkan Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan dan yang umum itu di kampus II, Indramayu,” tegas Sumanta.

Dia menambahkan, pembukaan fakultas umum sesuai dengan potensi sumber daya di Indramayu. Sehingga diharapkan bakal mampu menggaet minat mahasiswa lokal untuk melanjutkan pendidikan tinggi di tanah kelahiran.

Saat ini IAIN Cirebon tengah mempersiapkan banyak hal untuk kampus II. Mulai dari pembangunan gedung, struktur birokrasi hingga tenaga pendidik dan kependidikan. Sehingga pada saat kampus II dibuka semua unsur pendukung telah siap.

“Begitu kita buka tahun ajaran, kita sudah siapkan infrastruktur baik gedung, dosen dan strukturnya tidak satu-satu. Tapi berbarengan,” tegas Sumanta.

Mendengar penjelasan Sumanta, Ketua DPRD Indramayu, H.Saefudin,SH pun mendukung dibukannya kampus II IAIN Cirebon. 

“Tinggal menunggu rencana penganggaran. Dan pembangunannya lancar,” tegas Saefudin. (Nur)

Sabtu, 07 November 2020

HMJ IQTAF IAIN SNJ Cirebon Gelar Webinar Nasional Tentang Khazanah Tafsir Al-Qur’an di Pesantren

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Memperingati Hari Santri Nasional (HSN), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IQTAF) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar Webinar Nasional.

Acara yang berlangsung Via Zoom Meeting itu mengangkat tema “Optimalisasi Khazanah Tafsir Al-Qur’an di Pesantren sebagai Motor Moderasi Islam di Indonesia” Sabtu, (7/11/2020).

Ketua HMJ IQTAF, Fasfah Sofhal Jamil mengaku bahwa memang kegiatan ini sebagai upaya memperingati Hari Santri Nasional

“Meskipun pelaksanaannya tanggal 7 November, namun masih dalam suasana dan spirit santri yang sama,” katanya.

Dr. Hajam, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah mengapresiasi kegiatan ini yang telah menghadirkan tokoh sekaliber Nasional

“Kita kenal Zuhairi Misrawi ini cendekiawan muslim muda, juga Prof. Syafiq dikenal peneliti dan salah satu tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah,”. Kata Hajam

Menurutnya, Menghadirkan dua tokoh dari NU dan Muhammadiyah ini merupakan sinergi kekuatan bangsa, karena ada di ormas ini selalu mengusung moderasi Islam yang sekarang menjadi distingsi kemanag

“Tema yang diangkatpun bagus, karena telah menjadi kebutuhan, menjadi keniscayaan, bahwa di era milenial ini kita harus mendekati moderasi dan menjauhi sikap ekstrimisme,” ujarnya. 

Prof. Syafiq A. Mughni, MA, Ph.D, selaku narasumber pertama menyampaikan, tema ini guna mengkaji persoalan yang penting, dalam rangka membangun kehidupan keagamaan yang sesuai dengan karakter ajaran Islam, atau yang kita sebut moderasi

“Ada banyak model penafsiran kontemporer, bukan hanya beda dari pendekatan, sudut lain semakin beragam. Ada model full tafsir secara keseluruhan dan ada juga parsial,” kata Syafiq.

Lebih lanjut, kata Syafiq, Kita banyak mengenal bagaimana tafsir itu telah dikaji disiplin ilmu, salah satu diantaranya Tafsir mushafi, atau menurut urutan pada umumnya. Dan ada pula nuzuli atau menurut urutan turunnya

“Ada juga beberapa pendekatan tertentu, seperti Tafsir Ahkam. Selain itu Ada juga tulisan Dawam Raharjo dengan judul Ensiklopedi Al-Qur’an, yakni tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci, ia banyak menggunakan ilmu sosial untuk menafsirkan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, banyak ulama dari Indonesia yang telah berkarya di bidang tafsir, salah satunya Al-Ibriz, Al-Furqon dari Persis Bangil, Tafsir Attanwir dari Muhammadiyah, ada juga tafsir hubungan antar Agama.

“Wasatiyah merupakan model mencerminkan ajaran Islam yang original. Islam itu agama wasyatiyah, karena itu pula kita akrab dengan istilah ini. Meskipun memang di dalam Al- Qur’an tidak disebutkan nama pemahaman atau pemikiran tetapi karakter dalam umat Islam.

Sementara itu, narasumber kedua, Gus Zuhairi Misrawi mengatakan, Studi Al-Qur’an dan moderasi menjadi studi yang sangat penting karena kita hidup dalam suasana kebatinan. Karena saat ini ada pembajakan terhadap islam. Islam dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

“Memang kita hidup seperti yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd bahwa kita hidup dalam peradaban Al-Qur’an,” kata Gus Mis. 

Ia mengaku bahwa Ruh moderasi itu ada pada Tafsir, terutama pada tafsir Surah Al-Fatihah

“Yang harus memegang Islam di Indonesia itu orang-orang dari jurusan Tafsir Hadis. Ustad-ustad yang tampil akan diisi oleh teman-teman sekalian,” katanya.

Mengapa orang-orang muslim terbelakang dan yang lain telah maju? Lanjut dia,  Alasannya karena umat Islam jauh dari peradabannya, yaitu jauh dari peradaban Al-Qur’an.

Narasumber terakhir, Muhamad Sofi Mubarok mengungkapkan, Hizbut Tahrir mulai menyeruak kembali,  ini menjadi salah satu fenomena umat Islam di Indonesia secara khusus. 

“Hizbut Tahrir merupakan fenomena kesejarahan sirkular umat Islam yang mengkritik hegemoni Barat lantaran menancapkan pengaruh sekularisme agama di satu sisi, serta respons atas kejatuhan Turki ‘Utsmani, Palestina dan pecahnya beberapa negara Timur Tengah di sisi lain,” kata Sofi.

Menurutnya, Terlihat betul HT sebagai organisasi yang cukup membahayakan segmentasi pemikiran umat Islam Indonesia yang menghargai tradisi dan cinta NKRI. (Jam)

Jumat, 06 November 2020

Bangun Sinergitas, IAIN Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kab Cirebon Tandatangai Nota Kesepahaman

Rektor IAIN SNJ Cirebon bersama Kajari Kab Cirebon menandatangi Nota Kesepahaman, Jum'at (6/11/2020) di Kampus setempat.


CIREBON, (fokuscirebon.com) - Upaya membangun sinergitas di kedua institusi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Kejaksaan Negeri Cirebon lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman, Jum'at (6/11/2020) di Ruang Senat, lantai II, kampus setempat.

Kegiatan penandatangan tersebut menyangkut tentang pelaksanaan penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rektor IAIN SNJ Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag dalam sambutannya mengatakan, bahwa pada kegiatan ini terdapat pertimbangan penting, yakni  IAIN tidak bisa terpisahkan dari visi dan misi dalam mencerdaskan anak bangsa. "Jadi ada dua aspek, satu di bidang pendidikan dan satu lagi di bidang hukum, dimana semuanya untuk kepentingan negara dan bangsa indonesia," ujar H Sumanta.

Selain itu, IAIN juga melihat kesinambungan dan amanah negara yang satu arah. Maka dengan tujuan ini, pihaknya sangat berbangga dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Sumanta juga memberikan informasi terkait dengan rencana transformasi lembaga dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). 

Atas rencana ini, diakuinya, prosesnya sudah dilakukan sejak dari titik awal hingga terakhir pada tanggal 8 September 2020, di mana IAIN sudah melakukan presentasi di Jakarta dan dikatakan layak.

Tentu dengan berbagai pertimbangannya, semua sudah memenuhi syarat, dan periode berikutnya akan dilimpahkan ke Men-PAN dan kemudian akan keluar Kepres untuk alih status ini.

Selain itu, Sumanta juga menjelaskan bahwa saat ini IAIN SNJ Cirebon memiliki tiga kampus, yakni kampus pertama berada di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, kampus kedua berlokasi di Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kab Cirebon,  dengan luas tanah 4,2 hektar. Kemudian kampus ketiga berada di Kabupaten Indramayu.

Sebagai mana di kampus satu, di kampus dua juga akan dibangun student center, gedung Mahad dan sejumlah fakultas serta jurusan.

"Kami atas nama IAIN mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kepercayaan kepada lembaga kami, juga terimakasih atas kerjasama untuk saling sinergitas ini, khususnya bantuan hingga tanah di kampus II kini sudah bersertifikat," ucap Sumanta kepada pihak Kejaksaan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Setiawan Nurkholik SH MH, juga mengucapkan hal yang sama, yakni kepercayaanya kepada Jaksa pengacara negara. "Untuk hal ini, memang kami dalam Tata Usaha Negara (TUN), dibolehkan untuk melakukan legal opinion.

Kendati, ada tugas pengabdian sebagai bentuk preventif atau pencegahan di dalam tata usaha negara. Maka dalam rangka melaksanakan tugas kejaksaan ini, diperlukan keterbukaan di pihak-pihak terkait.

Kajari juga meminta, agar nota kesepahaman ini bukan hanya formalitas semata, tetapi menjadi sinergitas untuk kemaslahatan bersama.


Di akhir acara, kedua pimpinan yakni Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menandatangani nota kesepahaman dan disaksikan oleh unsur pimpinan lainnya dari kedua belah pihak. (din)





LP2M IAIN Cirebon Lakukan Kunjungan Koordinasi dan Konsultasi Ke Rumah Dinas Kepala Kemenag Kanwil Jabar

 

Kunjungan kerja LP2M IAIN SNJ Cirebon ke Rumah Dunas Kepala Kemenag Kanwil Jabar di Bandung.


FOKUS CIREBON - Ketua LP2M Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag. didampingi sejumlah pejabat LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon melakukan kunjungan ke rumah dinas Kepala Kemenag Kanwil Jabar, Dr. H. Adib, M.Ag, Jum'at (06/11/2020).

Kunjungan ini merupakan bentuj koordinasi dan Konsultasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Kepala Kemenag Kanwil Provinsi jawa Barat.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Cirebon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon telah banyak mencetak para tenaga pendidik. Sementara Kementerian Agama (Kemenag) khususnya di Kantor Wilayah dan Kabupaten/Kota merupakan user/pengguna jasa para tenaga pendidik dan kependidikan khususnya di madrasah pada semua tingkatan.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dr. H. Adib, M.Ag saat menerima kunjungan Kordinasi dan Konsultasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat, Jln. Supratman 32 Kota Bandung.

Pada kesempatan tersebut, ketua LP2M Dr.H. Ahmad Yani, M.Ag beserta tim menyampaikan peluang untuk bersinergi  dengan kiprah LP2M dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di Wilayah Ciayumajakuning.

“Antara lain berupa Pendampingan Madrasah Binaan di Majalengka, Pesantren Binaan, Pendampingan Komunitas Ekowisata Taman Nasional Gunung Ciremai, dan Koperasi Syariah di Kuningan, serta KKN mahasiswa di Kab. Brebes, Cirebon, dan Indramayu,” kata Yani.

Sebagai Kepala Kanwil, Dr. H. Adib, M.Ag menyambut baik peluang bersinergi tersebut. Adib mengatakan bahwa banyak hal yang dapat disinergikan dengan PT khususnya LP2M IAIN/UIN, seperti yang sudah dilaksanakan Kanwil Kemenag Jabar adalah program Sertifikasi Pembimbing Haji dengan UIN SGD Bandung dan Fakultas UAD IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Ke depan insyaa Allah, kita cek perencanaan tahun 2021, beberapa peluang progam yang dapat disinergikan dengan Kanwil Kemenag Jabar, misalnya Pendampingan Madrasah, Pemberdayaan Masjid, sebagai Narasumber peningkatan kapasitas tenaga Pendidik di Madrasah, bahkan dalam penelitian,” tuturnya. (din)

LP2M IAIN Cirebon Gagas Kolaborasi Program dengan LP2M UIN SGD Bandung

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Dalam rangka penguatan program Penelitian, Penerbitan dan publikasi ilmiah serta Pegabdian kepada Masyarat, LP2M Syekh Nurjati Cirebon bersepakat untuk melakukan kolaborasi dengan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hal ini disampaikan Ketua LP2M, Kang Yani sapaan akrab (Ahmad Yani) setelah melakukan kunjungan kordinasi dan Konsultasi dengan Pengelola LP2M UIN SGD Bandung pada Jum'at, 6 Nopember 2020, di kampus UIN SGD, Jl. Cipadung Bandung.

Menurut Kang Yani, LP2M UIN Bandung dengan IAIN Cirebon adalah saudara kandung, yang sudah seharusnya saling menopang untuk memajukan masing-masing lembaga. 

Secara faktual UIN SGD Bandung layak dibanggakan dan dapat dijadikan rujukan dalam beberapa programnya, terutama dalam bidang riset, pengabdian kepada Masyarakat, publikasi ilmiah dan program akselerasi Guru Besar yang langsung disupport Warek I dan II. 

Beberapa peneliti terbaik tahun 2019 berasal dari UIN Bandung, demikian pula capain jumlah guru besar selama tahun 2019-2020 sudah mencapai 13 orang. Memecahkan record diantara PTKIN. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua. 

"kami bersepakat untuk saling sharing dan belajar terhadap capaian tersebut, tutur kang Yani.

Ketua LP2M UIN Bandung (Dr. Hunul Qodim, MA) yang diwakili Sekretaris Dr. H. Sarbini, M.Ag. didampingi Kapuslitpen (Dr. Deni Miharja, M.Ag), Kapus PkM (Dr. Aef Kusnawan, M.Ag), Kepala PSGA (Dr.  Akmaliah, M.Ag dan Kasubg TU (Ibu Euis) menyambut baik ajakan kolaborasi program bersama LP2M Syekh Nurjati Cirebon. 

Menurut Sarbini, Kolaborasi ini dalam berbagai program bersama antara lain dapat dilakukan dalam Program KKN Mahasiswa, Penelitian Dosen, Penulisan Karya Ilmiah maupun Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut masing-masing Kepala Pusat dari kedua lembaga saling bertukar informasi dan pengalaman terkait program kerja masing-masing, dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan (MoU) Kerjasama antara kedua lembaga terutama dalam Bidang Penelitian, Penerbitan, Publikasi ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat disaksikan kedua belah pihak.


Dari LP2M IAIN Cirebon hadir lengkap mendampingi Ketua, Sekretaris LP2M (Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag.MA), Kapuslitpen (Dr.Budi Manfaat, M.Si), Kapus PkM (H. Mahbub Nuryadien, M.Ag), Kepala PSGA (Naila Farah, M.Ag) Kasubag TU (Drs. H.Ibnu Sina, M.Si) dan staf. (din)

Kamis, 05 November 2020

Setiap Bulan Pemkab Cirebon Keluarkan Biaya Hingga Rp 9 Milyar Untuk Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M.Ag


CIREBON, (fokuscirebon.com) - Bupati Cirebon menyatakan, bahwa hampir setiap bulannya pemerintah daerah membiayai program JKN-KIS. 

Sementara jumlah warga Kabupaten Cirebon yang tercatat menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 2.122.490 jiwa. Jika dilakukan prosentase, maka jumlah tersebut setara dengan 96,05 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, yang mencapai 2.209.870 jiwa.

Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M.Ag mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa diantaranya, biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dengan banyaknya warga Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki jaminan kesehatan, Imron berharap problem pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon, tidak lagi bermasalah.

Dirinya tidak ingin lagi, mendengar ada informasi mengenai warga yang tidak diberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal.

"Karena salah satu tujuan kami bekerjasama dengan BPJS, yaitu agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," kata Imron, Usai menandatangani perjanjian kerjasama jaminan kesehatan cakupan semesta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Pendopo Bupati Cirebon.

Imron juga menyampaikan, bahwa  pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut jugalah yang menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Kabupaten Cirebon, yaitu agar seluruh penduduk dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai. 

“Dengan terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta di Kabupaten Cirebon kami berharap dapat menyukseskan Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,” jelas Imron.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari menuturkan, masih ada sekitar 4 % warga Kabupaten Cirebon yang belum bergabung dalam program JKN-KIS. 

Namun menurut Andayani, jumlah tersebut bukan merupakan tanggungjawab Pemkan Cirebon secara keseluruhan. Karena sangat memungkinkan dalam 4 % persen tersebut, merupakan pegawai swasta yang seharusnya menjadi tanggungjawab perusahaan tempat warga tersebut bekerja.

"Karena harus dicek dulu. Kalau memang dia pekerja swasta, maka harus diarahkan untuk meminta kepada tempat warga tersebut bekerja," ujar Andayani.

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam program kerjasama yang disepakati bersama Pemkab Cirebon ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membayar biaya program JKN - KIS untuk warganya, sebesar Rp 9 Milyar dalam setiap bulannya. (din)

Jurusan HKI IAIN Cirebon Gelar Kegiatan Studi Audensi Virtual 2020, Studi Terhadap UU Cipta Kerja

Dr Drs H Amran Suadi SH MH M.Hum, Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung RI


CIREBON, (fokuscirebon.com) - Dengan disyahkannya UU Cipta Kerja, maka diharapkan bagaimana peran Lembaga Peradilan di Indonesia mampu bekerja optimal untuk keadilan masyarakat Indonesia. Maka untuk menjawab ini, Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI) mengundang dua pemateri yang berkompeten melalui kegiatan Studi Audensi Virtual 2020, Kamis, (5/11/2020).

Uji Wijaya, Ketua Pelaksana menyampaikan, kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai muatan pengetahuan tentang hukum yang menjadi kajian-kajian mahasiswa dari berbagai sisi dan aspek. Kendati demikian, kegiatan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan.

"Ini merupakan hari yang istimewa, karena terselanggaranya kegiatan tahunan yang digagas himpunan keluarga hukum Islam IAIN SNJ Cirebon ini bisa menghadirkan para pemateri yang berkompeten di bidang hukum," jelasnya.

Dian Rhamdan Hidayat, Ketua Umum HMJ HK mengatakan, bahwa kegiatan Studi Audien Virtual dengan tema Optimalisasi Fungsi Peradilan Dalam Upaya Menegakan Keadilan di Tengah Arus Globalisasi (Studi Terhadap UU Cipta Kerja) ini sangat mendukung terhadap pengetahuan hukum bagi para mahasiswa.

"Kita tahu bahwa UU Cipta Kerja menjadi diskusi yang hangat, mulai dari soal naskah dan teknis yang tertutup, maka kita sebagai mahasiswa tentu ini menjadi kajian yang menarik sebagai pengetahuan hukum," katanya.

Sementara Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Asep Saepullah M.H.I mengatakan bahwa apa yang digagas ini menjadi pengetahuan kita semua dan meningkatkan mutu akademik, khusunya di jurusan hukum keluarga.

Wakil Dekan III, Fakultas dan Ekonomi Islam, Dr H.A. Syatori, M.Si mengatakan Studi Audensi Virtual 2020 menjadi pengetahuan yang sangat berguna bagi kita semua, terutama bagi pengetahuan akademik yakni jurusan HK, semoga kajian kajian berkualitas yang disajikan HK bisa memberikan Konstribusi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Terlebih materi yang diangkat soal kehangatan UU Cipta Kerja, bagaimana UU ini mampu berperan dalam keadilan sehingga dengan pemaparan para materi yang berkompeten, menjadi pengetahuan bagi kita semua dan ini sangat mampu meningkatkan intelektualitas para mahasiswa khususnya para mahasiswa hukum.

Wakil Rektor III, Dr H Ilman Nafi'a MAg, dengan kegiatan ini, maka jurusan HKI ini menjadi sangat penting untuk dipublikasikan di internal IAIN dan dipublikasikan secara umum kepada publik masyarakat, karena kelebihan fakultas hukum dan jurusan hukum, berbeda dengan fakultas atau jurusan lainnya. 

Kemudian melihat hukum ini juga harus dilihat pada dua persepketif yang berbeda, yakni bagaimana memahami hukum secara persepektif Islam dan hukum secara umum dan nilai.

Masuk dalam pemaparan materi, pembicara pertama Dr Drs H Amran Suadi SH MH M.Hum, Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung RI, menjelaskan tentang optimlasi peran peradilan dalam menegakan keadilan di era globalisasi, dengan menyebutkan bahwa di Indonesia Mahkamah Agung membawahi 4 peradilan di bawahnya, yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). 

Tugas Mahkamah Agung, adalah Badan Peradilan Tertinggi dalam menjalankan tugas Kehakiman. Sedang fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengatur, fungsi nasehat, fungsi administrasi dan fungsi lainnya. 

Demikian juga dengan soal peningkatan peran peradilan di era globalisasi itu, menurutnya Mahkamah Agung melakukan 13 tugas yakni peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, inovasi percepatan penyelesaian perkara, penyederhanaan penyelesaian perkara, efektivitas pelaksanaan tugas peradilan, peningkatan integritas aparatur peradilan, keterbukaan informasi, membentuk badan peradilan yang mandiri, meningkatkan transparansi, transparansi persidangan digital, kerjasama dengan peradilan dunia dan efektivitas pelayanan unit kerja.

Sedangkan Badilag, atau Badan Peradilan Agama sebagai representasi kita terhadap audensi dengan IAIN Cirebon. Yang isinya adalah tentang pelayanan terpadu satu pintu yang sudah di manfaatkan masyarakat pencari keadilan, praktisi hukum dan lainnya. Termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Lalu kenapa tidak menyinggung UU Cipta Kerja, karena memang Mahkamah Agung itu milik bersama dan tidak membuat opini tersendiri.

"Jadi Mahkamah Agung itu selalu terus mengawasi dan memonitor perjalanan peradilan di Indonesia. Dan yang terpenting keadilan itu berdasarkan hukum bukan berdasarkan perasaan, kemudian biaya perkara yang diperlukan juga semuanya sudah transparan, termasuk soal penetapan prodeo," ujarnya.

Pemateri kedua, Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum Ketua Komisi Yudisial mengawali dengan membahas tentang pengenalan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. 

Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum Ketua Komisi Yudisial RI

Lalu mengapa diperlukan adanya Komisi Yudisial, yakni dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim. 

Kemudian juga karena keinginan yang besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yang bersih. Dan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pengawasan atas prilaku hakim di luar teknis yudisial oleh sebuah lembaga independen. (din)






 


Sengketa Tanah Jalan Pintu Masuk Pasca Sarjana IAIN Diakui Milik PD Pembangunan

Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon, Panji Amiarsa SH, M.Hum


CIREBON, (fokuscirebon.com) - Sepertinya kasus tanah seluas 2.101 M2, yang membentang masuk ke kampus Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon mulai menemui titik terang. Kendati kedua belah pihak masih sama-sama saling mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut.

Panji Amiarsa, Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon saat ditemui sejumlah media menyatakan, bahwa tanah tersebut memang termasuk aset daerah dan dikelola oleh PD Pembangunan.

Kendati Panji Amiarsa mengakui jika tanah tersebut belum tersertifikasi. Pihaknya, berencana akan menemui Jaksa pengacara negara untuk konsultasi sekaligus meminta masukan sebagai bahan pertimbangan kedepannya.

"Masih banyak aset daerah yang belum di sertifikat. Ini memang kelemahan PD Pembangunan, tetapi kami akan memperbaiki kelemahan ini untuk meminimalisir pada kasus-kasus tanah aset daerah, sehingga kedepan PD Pembangunan sudah bisa melakukan validasi hukum," katanya, Kamis (5/11/2020).

Jadi sekali lagi, tegas Panji Amiarsa, tanah yang berada di Jalan Perjuangan, pintu masuk ke kampus Pasca Sarjana IAIN SNJ Cirebon adalah tanah aset daerah yang dikelola pihak PD Pembangunan.

"IAIN Cirebon (dulu STAIN-red) mempergunakan tanah tersebut sudah sesuai yang didasarkan pada MoU dengan Walikota Cirebon pada jaman Subardi S.Pd. Selanjutnya kami akan intens membicarakan penyelesaian tanah tersebut, tentunya setelah melakukan koordinasi-koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, agar tanah bisa segera diselesaikan," tandasnya.

Sementara itu, dipihak lain H M Muharam MPd mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) 004/THTT-SPH/SSXIV/II/2015. Sehingga status tanah tersebut muncul kepermukaan dan menjadi sengketa kedua belah pihak.   (din)

Buruan.. !! Daftar dan Ikuti Bebagai Perlombaan Dengan Hadiah Menarik Di Acara HUT KPI Ke 19, IAIN Cirebon


CIREBON, (fokuscirebon.com) -  Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) ke-19,  Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) KPI adakan berbagai macam jenis kegiatan mulai dari lomba webinar, hingga acara malam puncak yang menjadi penutup kegiatan ini. Kamis, (4/11/2020)

Pada tahun ini HMJ KPI melangsungkan kembali acara COMIC (Communication Interest Contest) jilid 2 dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Media di Masa Pandemi dengan Mengaktualisasi Nilai-nilai Islami”.

Acara ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan guna memeriahkan hari ulang tahun Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Kegiatan Comic jilid 2 ini sudah dimulai sejak tanggal 1 (pembukaan pendaftaran lomba) yang berlangsung hingga tanggal 20 November (sebagai malam puncaknya) mendatang.

Berbagai macam lomba yang diselenggarakan juga sebagai ajang penyaluran bakat para mahasiswa pada bidangnya masing-masing, tidak hanya ditujukkan kepada mahasiswa KPI saja tetapi beberapa perlombaan juga dibuka untuk umum.

Karena masih dalam keadaan pandemi maka perlombaan banyak dilaksanakan secara online

Kegiatan ini sudah disusun oleh panitia pelaksana sejak jauh-jauh hari, berbagai opsi kegiatan sudah dibahas dan dipersiapkan dengan maksimal, meskipun ada beberapa kendala yang dialami namun mereka tetap bersemangat dan antusias dalam mensukseskan acara HUT KPI pada tahun ini.

Berikut adalah daftar nama lomba beserta nomor contact penanggung jawab (pj) LombaFutsal, Cp : 089529958432 (Burhanudin),  LombaTiktok, Cp : 085711242614 (Dea), Lomba Vlog Hut KPI, Cp : 087833234135 (Fitrotunnisa), Lomba Presenter, Cp: 087784467677 (Adnil), Lomba Desain Grafis, Cp : 083824647313 (Nepri), Lomba Fotography Cp : 082318051379 (Abdul), Lomba Dakwah, Cp : 089607341379 (Kadadi), Lomba E-Sport (Mobile Legend) Cp : 081223285824 (Miftah), Lomba Essay, Cp : 081461148769 (Widia). 

Untuk info selanjutnya dapat menghubungi @hmjkpiiainsnj. Banyak hadiah menarik dari setiap perlombaan, jadi pastikan untuk mengikuti setiap lomba dan kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

"Selamat bertanding dan jadilah pemenang!!!… show your talent and be champions," ujar panitia kegiatan. (Nur)

Selasa, 03 November 2020

Di Tengah Pandemi, Pemkab Cirebon Dorong UMKM Berinovasi dalam Produk

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melalukan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bangkit dalam masa pandemi covid 19 ini.

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag mengatakan, pandemi covid 19 ini cukup berdampak dalam berbagai hal, terutama sosial ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong untuk memulihkan kembali perekonomian di Kabupaten Cirebon.

"Salah satunya yaitu, mendorong UMKM untuk bangkit," kata Imron, saat melakukan kunjungan kerja di  Kecamatan Suranenggala, Selasa 3 November 2020.

Menurut Imron, di tengah pandemi saat ini, UMKM jangan sampai terpuruk, namun harus bangkit. Agar bisa bangkit, Imron meminta UMKM untuk melakukan inovasi dalam produknya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tanggungjawab untuk mendorong kebangkitan UMKM ini. Oleh karena itu, sejumlah langkah juga sudah dilakukan oleh Pemkab Cirebon, untuk mendukung kebangkitan UMKM.

"Salah satunya yaitu menggelar pameran produk-produk UMKM," kata Imron.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga, akan mengenalkan sejumlah produk UMKM kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga siap untuk membantu dalam hal pemasaran.

Walaupun pemerintah daerah sangat siap untuk mendukung kebangkitan UMKM, namun Imron meminta unsur lainnya juga ikut terlibat dalam gerakan ini.

Selain pemerintah daerah, Imron instansi lainnya di level kecamatan dan desa, untuk bisa membantu pemda, dalam mendorong bangkitnya kembali UMKM.

"Pelaku usaha UMKM nya juga, harus ikut berusaha bersama, untuk bisa bangkit dalam masa pandemi ini," katanya. (Nur)