Objek Wisata Sisi Sagara Kabupaten Kuningan, Targetkan Jadi Tempat Wisata Favorit di Jawa Barat

FOKUS CIREBON - Sisi Sagara adalah potensi wisata yang digagas sejak tahun 2017, terletak di Desa Cipasung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Sebelumnya lahan tersebut adalah bengkok desa seluar 5 Hektar yang persis berdampingan dengan Waduk Darma

kepala Desa Cipasung, Nanang Nuryadi memaparkan bahwa Desa Cipasung meminta kajian untuk dilakukan survey oleh akademisi Tri Sakti. Selain itu, Pemerinta Desa Cipasung juga menyampaikan ke jajaran Dinas di Kabupaten Kuningan sampai ke Bupati Kuningan.

"Alhamdulillah menurut akademisi Trisakti, ini merupakan potensi wisata yang baik. Karena suasana nya pas untuk sun rise dan sun set nya, juga berdampingan dengan sisi Waduk Darma, ditambah pemandangan sebelah utara nya itu adalah Gunung Ciremai. Jadi kami bersemangat untuk meningkatkan potensi wisatanya, dan menarik para wisatawan datang kesini. Sisi Sagara juga memiliki ikon unik, yaitu ada dermaga selfie ," papar Nanang, (Rabu,01/09).

Nanang menambahkan bahwa, sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 sudah mendapatkan repitalisasi pengembangan objek Wisata Sisi Sagara. Pada tahun 2020, wisata Sisi Sagara akan sudah akan mendapatkan penataan, namun karen terjadi pandemi Covid-19, anggaran-anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

"Tahun sekarang ini kita progresnya sudah menyerap anggaran dari Kabupaten Kuningan sekitar 1,1 Milyar, yang digunakan untuk 6 kegiatan, yaitu ticketing, branding, kios ruko, WC umum, gajebo, dan pemagaran," tambahnya.

Sementara itu Wawan Hermawan, sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Cipasung mengatakan, proses pembangunan objek wisata Sisi Sagara menjadi lebih bersemangat karena ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 05 Mojang Jajaka (MOKA) di Desa Cipasung.

"Mahasiswa-mahasiswa KKM 05 MOKA dari UMC memang sangat mensuport dalam hal objek wisata Sisi Sagara. Harapan kami, mahasiswa KKM bisa jadi melengkapi, memberi saran dan masukan terkait perispan untuk launching objek wisata Sisi Sagara," jelasnya.

Doni Sandria sebagai Ketua KKM UMC Kelompok 05 MOKA berharap, KKM yang dilaksanakan selama 1 bulan dapat menambah wawasan dan pengalaman menarik. 

"Saya harap selama 1 bulan melaksanakan program kegiatan KKM, kami mendapatkan wawasan dan pengalaman menarik yang bisa diterapkan saat setelah lulus kuliah nanti. Tentunya banyak kesan-kesan menarik yang kami peroleh selama masa KKM ini yang akan kami ingat sampai lulus nanti," tukasnya. (Indah) 

Read More

Fraksi DPRD Kota Cirebon Berikan Pandangan Umum Terhadap Perubahan APBD Tahun 2021

CIREBON – Masing-masing fraksi DPRD Kota Cirebon memberikan pemandangan umum terhadap perubahan APBD tahun 2021. Juru bicara tiap fraksi menyampaikan pandangannya melalui rapat paripurna yang digelar di Griya Sawala, gedung DPRD.

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati SPd menyampaikan, sesuai amanat UU Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah dan perubahannya, disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal.

Di antaranya, ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja. Menurutnya, perubahan anggaran pun bisa disebabkan karena sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.

“Pertimbangan dasar perubahan APBD yang akan dilakukan antara lain kerena sudah ditetapkannya Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021, belum mengakomodir seluruhnya kegiatan, sehingga harus masuk dalam Perubahan APBD 2021,” ujar Affiati.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan bahwa mata anggaran belanja pada Perubahan APBD tahun 2021 ini masih melanjutkan kebijakan yang dilaksanakan pada APBD murni. Menurutnya, fokus anggaran masih pada penanganan dan pencegahan Covid-19. Terutama, program vaksinasi.

Menurutnya, dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi masih diprioritaskan. Termasuk pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan pasca vaksinasi, distribusi dan pengamanan vaksin, serta insentif bagi tenaga kesehatan.

Program lain yaitu menyediakan anggaran membuat kegiatan pos komando di tingkat kelurahan dan belanja di bidang kesehatan lain yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

“Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada APBD 2021 di Kota Cirebon sudah memasuki semester kedua,” tuturnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Nasdem, M Noupel SH MH berharap agar pemerintah dapat terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski berdasarkan pada ringkasan Perubahan APBD tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,08 persen.

Noupel menilai, peningkatan PAD bisa dimaksimalkan dari sisi retribusi, khususnya retribusi parkir. Fraksi Nasdem melihat masih banyak kebocoran-kebocoran yang begitu signifikan.

“Kami Fraksi Nasdem meminta agar pemerintah dapat memberikan target kenaikan untuk retribusi parkirnya. Kami optimis dalam kondisi sulit seperti ini, upaya-upaya pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatannya akan berjalan maksimal,” kata Noupel. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Setujui Perubahan APBD 2021

FOKUS CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna di ruang Griya Sawala gedung dewan, Senin (30/8/2021).

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan laporan hasil pembahasan Perubahan APBD. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang akrab disapa Andru itu berharap evaluasi gubernur terkait Raperda tentang Perubahan APBD 2021 tak memakan waktu lama.

“Kami dari Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemerintah Kota Cirebon meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun memang saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19,” kata Andru yang ditunjuk sebagai juru bicara Banggar DPRD Kota Cirebon.

Andru mengatakan, Raperda tentang Perubahan APBD 2021 telah dibahas di tingkat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kemudian, lanjut Andru, Banggar dan TAPD sepakat raperda ini disetujui dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd mengatakan, pembahasan Perubahan APBD dilakukan sesuai amanat UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

Disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal. Di antaranya, ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja.

Selain itu, lanjut Affiati, perubahan anggaran juga bisa disebabkan karena sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.

“Pertimbangan lainnya adalah karena ditetapkannya Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021, belum mengakomodir seluruh kegiatan. Sehingga harus masuk dalam Perubahan APBD 2021,” kata Affiati.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan, Perubahan APBD 2021 tetap memprioritaskan penanggulangan Covid-19. Meski saat ini kasus penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon melandai, Azis mengaku, pemerintah harus tetap mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus.

“Konsentrasi masih untuk penanggulangan Covid-19. Kemudian, ada kegiatan yang sifatnya wajib. Kalau untuk visi-misi sih sepertinya tidak keburu. Kita geser ke 2022,” kata Azis. (din)

Read More

Perkuat Bahasa dan Sastra Arab, Jurusan BSA FUAD IAIN Cirebon Jalin Kerja Sama dengan Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia

FOKUS CIREBON, - Menyambut tahun akademik baru 2021 - 2022, keluarga BSA Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan kegiatan kuliah terbuka melalui Join Zoom Meeting. 

Kegiatan dengan Topik Kuliah Umum 'Belajar Bahasa Arab di Bumi Melayu' ini, menghadirkan Prof Madya Dr Elsayed Mohamed Salem Al-Awadi, dosen Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, Sabtu (28/8/2021), dengan Opening Speech Dr Hajam  M.Ag, Dekan Fakultas UAD, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Kepada fokuscirebon.com, Dr Hajam menjelaskan, kegiatan tersebut untuk menjalin kerja sama antara Jurusan BSA Fakultas Uhuludin, Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Universitas luar negeri, tentu dengan pertukaran dosen dan mahasiswa, yakni untuk penguatan bahasa dan sastra arab.

"Ya, kali ini dengan Universitas Sultan Zaenal Abidin, Terengganu, Malaysia dengan Nara Sumbernya Prof.Madya Dr.Elsayed Muhammed Salem Al-Awadi. Kerja sama ini bertujuan untuk sharing materi dan metodologi kebahasaan dan kesastraan Arab dan Melayu," terang Hajam.  

Menurut Hajam, metodologi kebahasaan dan kesastraan bahasa arab dan melayu yang di sharring adalah cara dan model pembelajaran bahasa arab yang efektif untuk penguasaan gramatika, percakapan/dialog, satra banding, kritik sastra, filsafat bahasa.

"Harapanya, dengan pertukaran dosen dan mahasiswa ini untuk persiapan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar," tandasnya. (din)

Read More

Usai Melantik, Bupati Cirebon Minta Perumda Tirtajati Minimalkan Keluhan Pelanggan

FOKUS CIREBON.- Bupati Cirebon Imron melantik sejumlah dewan pengawas dan direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirtajati di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Pejabat yang dilantik yaitu Ir. H. Avip Suherdian, MT sebagai Ketua dewan pengawas, Anas Basuki, S.Si sebagai sekretaris dewan pengawas, H. Azis Hakim, S.Ud sebagai anggota dewan pengawas.

Kemudian, Muhammad Irsyad, SH., M.Si., sebagai direktur teknik dan Hendra Chandra Saputra, SH sebagai direktur umum.

Bupati Cirebon mengatakan, pejabat yang baru saja dilantik ini diminta agar tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Menurutnya, perusahaan tersebut sering mendapatkan keluhan dari para pelanggan.

Imron menambahkan, saat musim kemarau, kebutuhan air bersih di Kabupaten Cirebon dipastikan meningkat. Melalui kinerja yang baik, permasalahan itu pasti dapat teratasi.

"Perumda Air Minum Tirta Jati ini membutuhkan SDM yang andal. Saya minta jangan sampai mendapatkan banyak keluhan dari pelanggan," kata Imron.

Menurut Imron, Perumda Air Minum Tirtajati ini memiliki dua fungsi, yakni sosial dan ekonomi. Untuk sosial, perusahaan tersebut membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Sedangkan secara fungsi ekonomi, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Berarti, Perumda Air Minum Tirta Jati ini juga berperan dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Suharyadi mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya itu akan terus berkontribusi memberikan PAD. Tidak tanggung-tanggung, 55 persen laba bersih diberikan kepada daerah.

Sepanjang 2021 ini, kata Suharyadi, pihaknya sudah menghimpun laba kotor mencapai Rp 1,3 miliar. "Hampir separuhnya untuk daerah, selebihnya untuk program CSR dan tunjangan bagi karyawan," kata Suharyadi. (Heri)

Read More

Pemkab Cirebon Komitmen Tuntaskan Masalah Stunting

FOKUS CIREBON -  Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar acara Rembuk Stunting di Ballroom Hotel Sutan Raja, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Bupati Cirebon Imron membuka kegiatan itu dan dihadiri pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Suhartono.

Imron menuturkan, pemerintah daerah berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah stunting di Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan seluruh pihak. "Saat ini upaya penurunan ada di jalurnya dan membutuhkan konsistensi. Kabupaten Cirebon memiliki angka stunting cukup tinggi di Jawa Barat," kata Imron.

Imron mengatakan, kalau angka stunting tidak dapat ditekan, dikhawatirkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada masa yang akan datang tidak bakal berkualitas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengatakan, tahun lalu, dari 160 ribu balita, sebanyak 11,73 persennya mengalami stunting. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 7,9 persen.

Meskipun begitu, kata Eni, tingkat stunting di Kabupaten Cirebon tidak melebihi target dari pemerintah provinsi dan nasional sebesar 14 persen. "Target sampai 2024 harus turun," katanya.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterbitkan. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Perpres tersebut menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didapuk sebagai Ketua Pengarah, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah menteri lainnya.

Sedangkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana.

Perpres tersebut juga menetapkan lima pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting, yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Monitoring dan Evaluasi.

Lima pilar tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagai kerangka intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (din)

Read More

Bertujuan Studi Banding, PSGA IAIN Bandung Berkunjung Ke PSGA IAIN Cirebon

FOKUS CIREBON - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menerima kunjungan PSGA UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka silaturahim dan studi banding, Jum'at (27/8/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Naila Farah, M.Ag langsung menerima rombongan di ruang kerjanya.  

Naila Farah menjelaskan, kunjungan ini bertujuan terkait program-program PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi, penanggulangan pelecehan seksual dan registrasi. 

Menurut Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kunjungan PSGA UIN Bandung dikarenakan PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi setiap bulannya dengan konsisten selalu mengadakan Webinar. 

Apalagi pada kegiatan tersebut, PSGA IAIN Cirebon selalu mendatangkan narasumber yang cukup populer,  sehingga menjadi daya tarik PSGA UIN Bandung untuk berkunjung ke Cirebon. 

Terkait kegiatan ini, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon berharap bisa selalu bekerja sama dengan PSGA UNI Bandung, terutama sharing program guna untuk menciptakan kampus yang sadar jender.

Sementera itu, Dr. Akmaliah, M.Ag selaku perwakilan PSGA UIN Bandung didampingi tim, memberikan harapannya terkait kunjungannya, dirinya berharap bisa saling berbagi informasi tentang kemajuan-kemajuan PSGA dalam berbagai halnya. (din)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Sorotan Anggaran Penanggulangan Covid 19 dan Pembayaran Premi BPJS Kesehatan

FOKUS CIREBON – Komisi III DPRD menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon membahas rencana kerja tahun 2022 di ruang Griya Sawala, Kamis (26/8/2021). 

Komisi III menyoroti anggaran penanggulangan Covid-19 dan pembayaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, Dinkes telah memaparkan tentang rencana kerjanya untuk 2022. Pihaknya telah memberikan catatan terkait program prioritas Dinkes dengan harapan ideal.

“Kami tadi bahas soal bagaimana premi BPJS Kesehatan tahun depan. Apakah cukup, atau tidak. 100 persen Universal Health Coverage (UHC) itu berapa anggarannya, jangan sampai kurang,” kata Tresnawaty usai rapat.

Tresnawaty menyarankan anggaran untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan tahun depan minimalnya sama dengan anggaran tahun sebelumnya yakni Rp26 miliar. “Yang terposting di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata kurang, hanya Rp 21 miliar untuk tahun depan. Harusnya minimal seperti tahun ini,” tuturnya.

Selain menyoroti soal anggaran untuk pembayaran premi BPJS, Tresnawaty juga menilai, pentingnya kajian dan perhitungan yang matang terkait penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemkot Cirebon harusnya bisa belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dalam menangani pandemi. Sehingga, tak ada lagi refocusing atau penyesuaian anggaran.

“Penanggulangan pandemi Covid-19 ini masuk dalam anggaran kondisi kejadian luar biasa (KLB). Dinkes menganggarkan Rp 2,8 miliar. Ini harus dilihat lagi, cukup atau tidak. Ini sumber anggarannya dari DAK non fisik,” terangnya.

Rencananya Komisi III DPRD akan mengundang Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati untuk membahas anggaran penanggulangan pandemi. “Biar kita tahu kebutuhannya berapa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr H Edy Sugiarto MKes mengatakan, penaggulangan pandemi Covid-19 dan pembayaran premi BPJS Kesehatan masuk dalam 10 program prioritas Dinkes Kota Cirebon. Ia juga tak menampik anggaran pembayaran premi BPJS Kesehatan kurang ideal.

“Untuk anggaran (penanggulangan) Covid-19 belum ya. Tapi untuk iuran BPJS itu harusnya Rp26 miliar, tertulisnya Rp21 miliar. Selebihnya soal kesehatan ibu dan anak, stunting, pelayanan kesehatan dan lainnya,” kata Edy. (din)

Read More

DPRD Kota cirebon Bersama Disdik Bahas KUA-PASS 2022

FOKUS CIREBON – Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Pendidikan (Disdik) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, Kamis (26/08/2021).

Dalam rapat yang digelar di Griya Sawala tersebut, Komisi III mengevaluasi perencanaan anggaran prioritas pada tahun 2022 yang sudah disusun Disdik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, dikarenakan masih dalam pandemi Covid-19, dimana pembelajaran tatap muka belum bisa digelar, maka prioritas anggaran tidak terlalu banyak. Pasalnya, pandemi belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

“Kami berharap tahun depan sudah normal lagi, sehingga anggaran bisa ditingkatkan. Prioritas anggaran pendidikan tidak banyak, di antaranya belanja pegawai dan BOS untuk SMP dan SD,” kata Tresnawaty usai rapat.

Tresna mengatakan, proyeksi kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam KUA-PPAS oleh Disdik sebesar Rp319 miliar, bersumber dari APBN dan APBD.

Dari APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya bisa memberikan pagu indikatif sebesar Rp37,8 miliar. Anggaran dari pemerintah daerah itu untuk pembiayaan belanja modal, hibah RA dan MI, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.

Di sisi lain, pagu yang ditetapkan APBN sama sekali tidak berkurang dibanding sebelumnya, yaitu sebesar Rp241 miliar. Prioritas anggaran terbesar untuk pembiayaan guru dan tenaga pendidikan honorer di Kota Cirebon.

Pagu anggaran yang dialokasikan di APBN hanya untuk penyelenggaraan pendidikan reguler, tidak bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan yang lain.

“Kalau dari APBD kecil sekali. Tenaga honorer masih banyak belum terbayar. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kegiatan reguler, tetap berjalan. Sementara untuk upgrade kapasitas guru dan siswa tidak ada. Kegiatan-kegiatan untuk pelatihan, event, seminar, dan sebagainya tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyoroti pagu anggaran tahun 2022 yang belum secara spesifik mencantumkan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, jangan sampai ketika tidak dicantumkan, Disdik tiba-tiba meminta anggaran untuk PJJ.

“Dari hasil rapat, PJJ dianggarkan. Karena kebijakan dari pemerintah pusat masih menjaga situasi kondisi di tengah pandemi ini,” katanya.

Meski anggaran dari APBN tidak berkurang, namun kebutuhan untuk belanja pegawai dari masih tinggi. Kemudian, pagu anggaran yang ditetapkan APBN tidak bisa dialihkan untuk pembiayaan lainnya.

“Pagu anggaran tidak bisa digeser-geser. Masalahnya dari APBD belum bisa mengakomodir bantuan untuk MDTA. Kami akan bertanya kepada pemkot sejauh mana keseriusannya untuk hal ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon, Dr H Irawan Wahyono MPd mengakui jika laporan yang disampaikan rapat tidak terlalu rinci, sehingga harus ditindaklanjuti pada saat rapat lanjutan. Perihal anggaran PJJ, Irawan memyebutkan, masih dialokasikan pada tahun 2022.

Menurutnya, jika situasi kondisi masih belum bisa memungkinkan pembelajaran tatap muka, maka PJJ masih dilaksanakan. Namun demikian, Disdik sudah mengantisipasi jika anggaran tidak cukup membiayai PJJ yang melibatkan kerjasama dengan TV swasta lokal.

“Ya kalau masih pandemi maka PJJ. Tapi Disdik sudah punya alat teleconference untuk PJJ di sekolah-sekolah. Kami masih menyesuaikan anggarannya,” katanya. 

Read More