Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 26 Oktober 2021

Pemkab Cirebon Tetapkan Delapan Prioritas Pembangunan untuk Tahun 2022


KABUPATEN CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Cirebon terhadap Pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD setempat, Selasa (26/10/2021). 

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih saat membacakan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022, mengatakan, bahwa penyampaian hantaran nota keuangan disampaikan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. 

Menurutnya, untuk memenuhi ketentuan tersebut pihaknya telah menyampaikan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 pada saat hantaran nota keuangan RAPBD dihantarkan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu. 

"Bahwa didasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2021 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 ditunjukkan dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM," kata Wabup Ayu. 

Ayu menjelaskan, berdasarkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 8 prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2022. 

"Yang pertama meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dasar, serta  perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat," katanya. 

Menurut Wabup Ayu, ada juga untuk peningkatan pelayanan dasar kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian industri perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. 

Selain itu, kata Ayu, ada perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. 

"Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Serta yang terakhir  reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," katanya. 

Ayu menambahkan, dalam perumusan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022. 

Adapun Proporsi Alokasi Anggaran Yang Dirumuskan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2022 adalah "Pada pelayanan umum sebesar 31,77 persen, ketertiban dan ketentraman sebesar 1,49 persen, ekonomi sebesar 5,32 persen, lingkungan hidup sebesar 6,27 persen, perumahan dan fasilitas umum sebesar 1,55 persen, kesehatan sebesar 22,5 persen, pariwisata sebesar 0,36 persen, pendidikan sebesar 29,85 persen dan perlindungan sosial sebesar 0,87 persen, melalui tema pembangunan tersebut pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2022 diharapkan  dapat mencapai 4,61 persen," katanya. 

Ayu mengatakan, untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 sampai 3,5 persen inflasi. 

"Dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa menekan laju inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan pada angka 11,04 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 10,7 persen," katanya. (din)

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Dorong Peran Pemda dalam Mendukung Program JKN


KABUPATEN CIREBON - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. Rahmat Sutrisno, M.Si mengikuti acara Evaluasi dan Advokasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dengan Kemendagri secara Virtual di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (26/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Kepala DPMD, Erus Rusmana, Kepala Bappelitbangda, Suhartono, S.Sos, Kepala Bappenda, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Arjawinangun dan Wakil Direktur RSUD Waled.

Hadir secara Virtual dalam acara tersebut, Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan, Rokhimah Hayati, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Pemprov Jawa Barat, Hj Raden Dewi Sartika. 

Dalam paparannnya, Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan, Rokhimah Hayati mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah melaksanakan kewajiban penganggaran dan pendaftaran JKN. 

Menurutnya, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mendorong peran pemda dalam mendukung program JKN sebagai program prioritas nasional. 

"Kami mengajak semua untuk kembali berkomitmen dalam kolaborasi untuk  mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera," katanya. 

Hayati berharap, dengan berbekal pengetahun dan informasi yang didapat, semua bisa memastikan penduduk di wilayahnya sudah terdaftar pada peserta aktif JKN.

"Kami memastiakn semua pekerja baik penerimah upah maupun bukan penerima upah termasuk pekerja Non ASN terdaftar secara aktif pada program JKN dan memastikan perndaftaran perencanaan anggaran dan pembayaran sebagai peserta aktif JKN sebagaimana diatur dalam Peraturam Mendargri Nomer 119 Tahun 2019," katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Hukum, dan Kesejahteraan Pemprov Jawa Barat, Hj. Raden Dewi Sartika mengatakan, dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk menyukseskan program JKN. 

"Dalam menyukseskan program JKN semua pihak baik dari BPJS Kesehatan maupun pemerintah daerah harus berperan aktif di mana masih mempunyai peran mulai dari pendataan sasaran, jenis keanggotaan mulai dari PBI sampai dengan mandiri, penganggaran, pembayaran yang pembagian perannya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota kemudian kebijakan dan program pelayanan kesehatan di lapangan," katanya. 

Dewi menjelaskan, data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sampai bulan Oktober 2021 tercatat sebagai peserta JKN sebanyak 78.81 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat 47 juta jiwa lebih. 

"Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jabar sesuai dengan amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah menganggarkan kontribusi PBI pada Anggaran Perubahan 2021 untuk 16.966.876 jiwa selama satu tahun, sampai 12 bulan sesuai kapasitas Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Jabar," katanya. (din)

DEMA FUAD IAIN Syekh Nurjati Cirebon Menggelar Kegiatan Workshop Media

50 mahasiswa IAIN, ikuti kegiatan Workshop Media hasil besutan DEMA FUAD IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (26/10/2021).


FOKUS CIREBON -  Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon mengadakan kegiatan Workshop Media, di ruang kelas 406 FUAD, lantai 4, Selasa (26/10/2021).


Dalam kegiatan ini, sebanyak 50 peserta workshop menyimak pemaparan pemateri dan larut dalam diskusi hangat, membuat kegiatan workshop media dengan tema "Pengembangan Potensi Permediaan Kominfo FUAD Melalui Digital Marketing dan Jurnalistik" sukses digelar.

Ketua Pelaksana, Ahmad Luthfi Firdaus menyatakan, tujuan pertama dari acara kegiatan seminar workshop media ini untuk mengembangkan potensi permedian Kominfo ORMAWA FUAD.

Tujuan kedua sekaligus merealisasikan salah satu program kerja dari Departemen Dimplomasi dan Publikasi DEMA FUAD.

Ahmad Luthfi Firdaus menjelaskan, bahwa pada kegiatan ini, pemateri pertama disampaikan oleh Mochammad Kasrullah seorang Founder Istigfar.id & Cirebon share. Materi yang dipaparkan tentang digital marketing di media sosial agar cara bisa mengekspose di media sosia. 

Kemudian pemateri kedua disampaikan oleh Dedy S Musashi, SS, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia perwakilan Indramayu & Jurnalis METRO TV. Materi yang dipaparkan tentang Jurnalistik, yakni bagaimana cara menuliskan suatu berita dengan sesuai prosedur. (Heri/Nikia)

Kadin Diminta Jalin Komunikasi Dengan Pemda dan Berkontribusi Nyata Untuk Masyarakat

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag


KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Cirebon memiliki peranan strategis bersama pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi yang sempat lumpuh akibat pandemi Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan bupati saat menghadari muskab Kadin Kabupaten Cirebon di Apita Tower, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (26/10/2021).

Imron mengatakan, kemajuan untuk Kabupaten Cirebon tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Melainkan harus dilakukan secara bersama, termasuk oleh pengusaha yang tergabung dalam Kadin.

"Harus bisa maju bersama-sama. Saya minta Kadin ini terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, supaya kontribusi yang diberikan nyata untuk masyarakat," kata Imron.

Ketua Kadin Jabar Cucu Suara mengatakan, Kadin Kabupaten Cirebon harus memberikan pemikiran dan gagasan kepada pemerintah daerah. Sesuai undang-undang, organisasi ini punya tugas di bidang perdagangan dan jasa.

"Kalau kondisi perekonomian tidak mampu berkembang, Bupati Cirebon bisa salahkan Kadin Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon harus bangkit secara ekonomi," katanya.

Cucu mengatakan, pada beberapa kasus sebelumnya banyak anggota dari Kadin yang meminta proyek pembangunan secara langsung kepada pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu melanggar aturan.

Anggota Kadin, kata Cucu, harus berjalan sesuai aturan, terutama dalam proyek pembangunan pemerintah. "Jangan pernah mengotak-atik APBD. Seharusnya pengusaha harus bisa memberikan CSR kepada masyarakat," katanya.

Kadin Kabupaten Cirebon, saat ini diketuai Edi Baredi yang merupakan pemilik EB Batik di Desa Panembahan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Pria tersebut merupakan salah satu pengusaha batik ternama di Cirebon. (din)

Wakil Wali Kota Cirebon Membuka Pelatihan SDM Pariwisata Tingkat Kota Cirebon

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra Hj Eti Herwati


FOKUS CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati membuka Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata tingkat Kota Cirebon, Selasa (26/10).  

Menurut Eti Herawati, SDM ini berperan penting dalam pengembangan pariwisata. "Ibarat motor penggerak kelangsungan industri sekaligus pelaku utama yang menciptakan produk inti pariwisata," katanya.

Eti juga berharap, sektor pariwisata di Kota Cirebon harus terus dikembangkan. Apalagi Kota Cirebon memiliki banyak potensi wisata dengan keunikan dan keunggulannya. 

"Saya yakin, pariwisata di Kota Cirebon dapat pulih dengan cepat di masa pandemi Covid-19. Tentunya dengan semangat gotong royong yang kita miliki, sektor pariwisata di Kota Cirebon akan bangkit kembali," ujarnya. (din)



Senin, 25 Oktober 2021

Wabup Ayu Ingatkan Semua ASN agar Berkomitmen Tinggi dalam Terapkan SPIP



KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si membuka acara Monitoring dan Evaluasi SPIP dan Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon di Hotel Verse Kecamatan Kedawung, Senin (25/10/2021). 

Wabup Ayu mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada semua ASN agar tetap berkomitmen tinggi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

"Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih," katanya. 

Ia pun menjelaskan, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien. 

"Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP ini, kami mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah dan seluruh jajaran wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mulai dari konsep pedoman, implementasi sampai dengan proses ukuran keberhasilan penyelengaraan SPIP, khususnya di Kabupaten Cirebon," ujarnya.

Selain itu, kata Ayu, maksud dan tujuan diadakannya acara ini adalah untuk menyediakan media pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mendukung kinerja yang transparansi, akuntabilitas, dalam  pengelolaan keuangan, administrasi serta pertanggungjawaban. 

"Sistem Pengendalian Intern pemerintah terdiri dari lima unsur antara lain, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian," katanya. 

Ayu mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat serius dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah. 

Menurutnya, dalam pengendalian yang menjadi unsur penting adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandasan etika yang berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon tanpa terkecuali.

"Integritas dan etika tersebut perlu dibudayakan sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Sehingga budaya kerja yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Cirebon perlu dilaksanakan secara terus menerus," katanya. 

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, Drs. Iyan Ediyana, M.M mengatakan, tujuan diadakan acara SPIP ini untuk  memberikan gambaran kesiapan pelaksanaan penilaian SPIP di Kabupaten Cirebon. 

"Acara ini diikuti 64 orang dari perwakilan perangkat daerah, sekretaris, bagian program, perwakilan kecamatan, puskesmas dan lainnya," katanya. (dn)

Sabtu, 23 Oktober 2021

Bupati Imron Lantik Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj Cirebon


KABUPATEN CIREBON - Pelantikan Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj (Ikhwan KHAS) Cirebon, berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Sabtu (23/10/2021) malam.

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, momen pelantikan PC Ikhwan KHAS Cirebon ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional (HSN). Hal tersebut menjadi pengingat perjuangan para kiai pada zaman kemerdekaan.

Menurut Imron, organisasi yang baru saja dibentuk itu harus memiliki komitmen untuk memajukan pesantren. Pada zaman globalisasi ini, kemajuan bisa diraih semua orang, tidak terkecuali santri.

"Santri ini adalah orang yang beruntung, karena apa? Mereka secara pergaulan terjaga, secara keilmuan agama juga tidak kalah hebat dibandingkan pendidikan lainnya," katanya.

PC Ikhwan KHAS Cirebon diketahui merupakan organisasi alumni resmi yang disahkan langsung Yayasan dan Pondok Pesantren KHAS Kempek. Tujuan dibentuknya organisasi ini, sebagai agen perubahan.

Organisasi tersebut pun dibentuk sebagai wadah dan sarana pengembangan bagi generasi muda agar dapat tumbuh dan mengembangkan potensinya.

Sebelum dilantik PC Ikhwan KHAS Kempek Cirebon sempat berjalan tidak sesuai dengan harapan. Dilantiknya organisasi ini, diharapkan bisa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik untuk alumni Ponpes KHAS Kempek.

Organisasi tersebut awalnya dibentuk pada 14 Juni 2021 dan Akromi dipilih sebagai ketua periode 2021 sampai 2023. Namun akibat pandemi covid-19, pelantikan baru bisa dilaksanakan pada 22 Oktober tahun ini. (din)

Jumat, 22 Oktober 2021

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Asrama Pesantren Mahasiswa ABA Institut, Ini Kata Bupati Cirebon

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag


KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melakukan peletakan batu pertama pembangunan Asrama Pesantren Mahasiswa ABA Institute di Blok Mingkrik Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Jumat (22/10/2021). 

Imron menjelaskan, pembangunan asrama pesantren mahasiswa ini ke depan bisa mencetak generasi muda yang mampu dalam semua bidang. 

"Dengan adanya asrama pesantren khusus mahasiswa ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa ikut membantu dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Bupati Imron. 

Imron berharap kepada para mahasiswa agar memanfaatkan asrama pesantren ini sebagai wadah untuk menuntut ilmu. Pasalnya, di era globalisasi ini semua dituntut untuk mengikuti arus yang ada. 

"Saya berpesan kepada mahasiswa yang ada di asrama pesantren ini tetap belajar sungguh-sungguh untuk ikut dalam pembangunan baik Kabupaten Cirebon maupun bangsa Indonesia, " kata Imron.

Sementara itu, Ketua ABA foundation, M. Dodo Ali Murtadho mengatakan, pembangunan asrama pesantren mahasiswa ini dirintis sudah jauh-jauh hari. 

"Hingga saat ini santri kami yang baru ada 16 orang, dan mereke semua mahasiswa yang sekolah ada yang di IAIN, UMC dan sebagainya, cuma tinggalnya di pesantren kami," katanya. 

"Para santri juga tidak hanya dari Cirebon melainkan dari Majalengka. Ke depan kalau asrama pesantren mahasiswa sudah jadi kita akan menambah jumlah santri baru lagi," tambahnya. (Bam)

Penuhi Pendidikan Tinggi Standar Nasional, Jurusan KPI IAIN Cirebon Melaksanakan Audit Mutu Internal

Kegiatan AMI di Jurusan KPI FUAD IAIN Suleh Nurjati Cirebon, Jum'at (22/10/2021).


FOKUS CIREBON - Bertepatan dengan Hari Santri, Jurusan KPI, FUAD IAIN Syekh Nurjati Cirebon melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jum'at (22/10/2021).

Hadir pada kegiatan tersebut, Dekan FUAD Dr. HaJam, M.Ag, Wadek 1, Dr. Arief Rachman, M.Si, Wadek 2, Dr. Sri Rokhlinasari, Wadek 3, Dr. Anwar Sanusi, M.Ag dan para auditor AMI di Jurusan KPI, Hj. Yeti Nurizzati dan Yuyun Maryuni.

Menurut Ketua Jurusan KPI, Dr Aan Mohamad Burhanudin, bahwa AMI ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional guna menciptakan budaya mutu. 

Kegiatan AMI ini, ujar Aan, merupakan implementasi Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tetang SPM Dikti. 

Selain itu, kata Aan, proses AMI di Jurusan KPI berjalan obyektif dan benar-benar mengedepankan profesionalitas. Apalagi AMI tahun ini berbeda dari tahun kemarin, di mana AMI tahun ini proses input oleh audit serta validasi data nya oleh asesor melalui aplikasi online siborang, lalu dikonfirmasi dengan visitasi ke jurusan.

"Alhamdulillah, hasil dari AMI di Jurusan KPI sangat baik, namun masih harus melengkapi data yang dibutuhkan agar hasilnya bisa meningkat," terangnya.


Aan juga menjelaskan, bahwa AMI merupakan kegiatan rutinitas tahunan, yang sangat penting bagi jurusan, karena jurusan dapat wawasan dan pengetahuan baru dari setiap standar dengan kesesuaian dokumennya.

Selain itu, AMI juga dapat memberikan potret atau gambaran kondisi jurusan dengan lebih tepat, sehingga bisa dimanfaatkan untuk proses perbaikan guna peningkatan mutu jurusan. (din)

Wabup Ayu Ikuti Upacara Hari Santri Tingkat Jabar, Ini Pesan Gunernur


KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si didampingi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, H Asdullah mengikuti Upacara Hari Santri Tingkat Provinsi Jawa Barat secara Virtual di Command Center Kantor Setda, Jumat (22/10/2021). 

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat,  H Ridwan Kamil dan perwakilan unsur Forkopimda Provinsi Jabar. 

Gubernur Jawa Barat, H Ridwan Kamil saat membacakan sambutan Menteri Agama RI H Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. 

Menurutnya, penetapan 22 Oktober tersebut merujuk pada tercetusnya "Resolusi Jihad" yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan lndonesia. 

"Resolusi Jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita diperingati sebagai Hari Pahlawan," katanya.

Ia menjelaskan, sejak ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahun rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. 

"Untuk peringatan Hari Santri Tahun 2021 ini mengangkat tema 'Santri Siaga Jiwa Raga'. Maksud tema 'Santi Siaga Jiwa Raga' adalah bentuk pernyataan sikap santri lndonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela Tanah Air, mempertahankan persatuan lndonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga Jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran lslam rahmatan lil'alamin serta tradisi luhur bangsa lndonesia," kata Kang Emil.

Kang Emil mengugkapkan, bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan lndonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan lndonesia. 

"Siaga Raga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri didedikasikan untuk lndonesia. Oleh karena itu, santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk lndonesia. Jadi, Siaga Jiwa Raga merupakan komitmen seumur hidup santri yang terbentuk dari tradisi pesantren yang tidak hanya mengajarkan kepada santri-santrinya tentang ilmu dan akhlak, melainkan juga tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan jiwa dengan cara digembleng melalui berbagai 'tirakat' lahir dan batin yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Menurut Kang Emil, Tema 'Santri Siaga Jiwa Raga' menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi Gorona Virus Desease (Covid-19) seperti sekarang ini. Di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan 5M+1D (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Doa). 

"Hal ini juga perlu diperhatikan masyarakat lndonesia pada umumnya agar tetap menyiagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa lndonesia, terutama dalam rangka bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19," ajaknya.

Ia mengatakan, semua patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi Covid-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya.

"Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan dan sikap kehati-hatian yang selama ini diajarkan para pimpinan pesantren (kiai/nyai) kepada santri-santrinya. Tidak lupa pula bahwa keteladanan mereka berkontribusi untuk mendorong para santri bersedia ikut vaksin yang saat ini sedang diprogramkan pemerintah luar biasa," kata kang Emil. 

Kang Emil mengatakan, dua tahun lalu menjelang Peringatan Hari Santri 2019, kaum santri mendapatkan 'kado istimewa' berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 

Menurutnya, Undang-Undang tentang Pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. 

"Peringatan Hari Santri Tahun 2021 ini, kalangan pesantren kembali mendapatkan 'kado indah' dari Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren," katanya. 

Oleh karena itu, kata Emil, melalui momen Upacara Peringatan Hari Santria thun 2021 ini, dirinya mengajak bersama-sama mendoakan para pahlawan terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. 

"Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Swt," katanya. (Fiqi)

Pemkab Cirebon Bersama Kemanag Peringati Hari Santri Nasional


KABUPATEN CIREBON - Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2021 tingkat Kabupaten Cirebon, berlangsung di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, Jumat (22/10/2021).

Peringatan tersebut dipimpin langsung Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan sambutan Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas yang dibacakan Bupati Cirebon, HSN ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 yang menetapkan setiap 22 Oktober adalah HSN.

Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya "Resolusi Jihad" yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan lndonesia.

Pada HSN 2021 ini, kata Imron, mengangkat tema "Santri Siaga Jiwa Raga". Maksud dari tema tersebut yakni, sebagai bentuk pernyataan sikap santri lndonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela Tanah Air, mempertahankan persatuan lndonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia.

"Bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan lndonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan lndonesia," kata Bupati Imron.

Imron mengatakan, tema Santri Siaga Jiwa Raga menjadi sangat penting dan relevan pada masa pandemi covid-19. Di mana, santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan 5M+1D atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan Doa.

Beberapa pesantren berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi di tengah kondisi keterbatasan.

"Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan dan sikap kehati-hatian yang selama ini diajarkan oleh para pimpinan pesantren (kiai/nyai) kepada santri-santrinya. Tidak lupa pula bahwa keteladanan mereka berkontribusi untuk mendorong para santri bersedia ikut vaksin yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah," katanya.

Bentuk perhatian negara kepada santri yakni, pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal tersebut berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pada 2021 ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren.

"Melalui momen Upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan. Terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama," katanya.

Selain memperingati HSN 2021, Bupati Cirebon memberikan penghargaan Anugerah Santri yang diwakili tiga orang dengan menganugerahkan hibah tanah masing-masing 300 meter persegi untuk pembangunan kantor urusan agama (KUA). (din)

Kamis, 21 Oktober 2021

Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan Demokratis dan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Wali Kota Cirebon, Hj Eti Herawati


FOKUS CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Hj Eti Herawati membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana secara daring, Kamis (21/10). 

Menurut Eti Herawwti, reformasi birokrasi merupakan bagian dari pembaharuan menyeluruh di semua bidang. Baik bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. 

Reformasi tersebut bukan hanya ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun juga untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

"Semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah pemerintah daerah untuk mendapatkan pendampingan yang intensif dan detail dari Kemenpan-RB. Sehingga proses penyederhanaan birokrasi bisa sejalan dengan program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia," paparnya.  (din)

Penempatan Lulusan PKN STAN 2021, Pemkot Cirebon Bersama Kementerian Keuangan RI Lakukan Penandatanganan MoU


FOKUS CIREBON - Pemerintah Daerah Kota Cirebon bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU), Kamis (21/10/2021).

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini mengenai penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2021 secara virtual. 

"Seperti arahan dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati agar lulusan PKN STAN tentu memiliki kualifikasi, tidak hanya dalam kompetensi teknis, namun juga karakter dan juga kepribadian yang terus professional, menjaga integritas, dan bisa diandalkan," tandas Eti Herawati.  (din)

Wakil Wali Kota Cirebon Menerima Kunjungan Kepala BNN Provinsi Jabar


FOKUS CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati menerima kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Beni Gunawan beserta para Kepala BNN Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, Kamis (21/10).  

Eti Herwati menjelaskan, adanya pertemuan ini, kerja sama antara BNN dengan Pemda Kota Cirebon semakin erat dan sinergis sehingga program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) berhasil di Jawa Barat, khususnya di Kota Cirebon. 


Perang melawan narkoba ini semua pihak harus terlibat, bersama bergerak melakukan pencegahan dari sindikat narkoba serta tindakan penyembuhan bagi para korban" tandas Eti Herawati. (din)

Sembilan RW di Kota Cirebon Menjadi Titik Pelaksanaan Program Plastik Sulit


FOKUS CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati menerima kunjungan kerja Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB), Bambang Susantono, serta Executive Director ADB, Arif Baharudin beserta jajaran, Kamis (21/10). 

Dalam pertemuan kali ini membahas terkait program plastik sulit. 

Rencananya ada 9 Rukun Warga (RW) di Kota Cirebon menjadi titik pelaksanaan program plastik sulit. 3 RW di Kesunean, 3 RW di Panjunan dan 3 RW di Cangkol.

Program ini pertama kali dilakukan di Kota Cirebon. Mudah-mudahan dapat menjadi pilot project untuk daerah lainnya. 

"Pemda Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada ADB yang sudah banyak membantu. Karena selain program plastik sulit, sejumlah program yang didukung oleh ADB telah dilakukan di Kota Cirebon, salah satunya survei kemiskinan. Semoga semua berjalan sesuai rencana dan harapan,x tandasnya. (din)

Rabu, 20 Oktober 2021

Pemda Kota Cirebon Apresiasi Gerakan Santunan Kaleng Berkah Yang Digagas Karang Taruna Sukapura

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati


FOKUS CIREBON -  Karang Taruna sebagai wadah generasi muda bersama-sama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalah sosial tentu sesuai dengan tugas pokoknya. Terutama yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi di lingkungan sekitar.

Seperti Gerakan Santunan Kaleng Berkah yang digagas Karang Taruna Yudha Bima Sakti Kelurahan Sukapura. Sebuah gerakan yang sudah rutin dilakukan untuk menyalurkan bantuan bagi para yatim, piatu, dan dhuafa yang membutuhkan.

Wakil Wali Kota Cirebon, Hj Eti Herawati menegaskan, Pemda Kota Cirebon sangat mengapresiasi gerakan ini, dan berharap generasi muda agar selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah, khususnya mengenai masalah kesejahteraan sosial. 

"Semoga gerakan ini menjadi contoh bagi kita semua, bahwa penting berbuat kebaikan dalam segala hal," katanya. (din)