This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Sabtu, 26 Februari 2022
Rektor Sumanta : Inilah Tiga Aspek Penting Pada SE No 5 Tahun 2022
Jumat, 25 Februari 2022
Kick Off Jawara Digital, Lahirkan Generasi Agen Penggerak Digital yang Berkompeten
CIREBON - Adanya Agen Penggerak Digital (APD), dipastikan akan memberikan dampak positif bagi Kabupaten Cirebon dimasa yang akan datang. Sebagai upaya akselerasi transformasi digital, pemerintah harus memperbanyak target untuk mencari dan melatih SDM yang cakap dan mempunyai talenta digital. Demikian dikatakan Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, dalam acara Kick Off Jawara Digital, di Pesantren Buntet Cirebon, Jumat (25/2/2022).
Nanan menjelaskan, Diskominfo Kabupaten Cirebon adalah perangkat daerah yang mengampu tentang urusan pemerintahan untuk bidang komunikasi dan informatika. Mengurusi juga pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
"Kami selalu mengapresiasi setiap bentuk kegiatan yang dapat mendorong generasi penerus bangsa untuk bisa produktif, inovatif, serta berperan aktif dalam rangka membangun daerah. Tujuannya pasti, menuju masa depan yang cemerlang," kata Nanan.
Menurutnya, relawan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penggagas acara itu, telah banyak memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Kabupaten Cirebon. Ini dilakukan melalui pemanfaatan TIK, khususnya di desa-desa dan sekolah.
"Segala upaya dan ikhtiar pembangunan melalui TIK sudah semestinya kita dukung bersama. Ini sebagai sarana saling berbagi, dan saling mendorong menuju Kabupaten Cirebon yang lebih maju," ungkap Nanan.
Nanan meminta, pada era digital dan akses komunikasi yang semakin bebas, tentu TIK menjadi faktor sentral yang harus dikuasai setiap kalangan. TIK menjadi kebutuhan bersama bagi seluruh masyarakat, terlebih warga Kabupaten Cirebon. Mereka harus ikut bersaing dalam kehidupan global.
"Imbasnya, konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat termasuk hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai," paparnya.
Untuk itu, semua kalangan harus terus meminimalkan konten negatif. Ruang digital harus diisi oleh konten-konten positif. Disinilah masyarakat harus bisa meningkatkan kecakapan digital, supaya mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, menyejukkan, serta menyerukan perdamaian.
"Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan membuat UMKM naik kelas. Perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi," ujar Nanan.
Nanan menambahkan, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah akunya, tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, untuk bisa mewujudkan Jawa Barat cakap digital.
Disinilah kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, akademisi dan pihak lainnya menjadi unsur yang sangat penting.
"Buzzer-buzzer saat ini sangat doyan untuk membuat konten hoax atau issu-issu seputar Covid-19 yang ujungnya melawan pemerintah. Disinilah peran agen literasi digital menjadi sangat efektif dalam memutus berita hoax tentang Covid-19," tukas Nanan.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Yayasan Ponpes Buntet, Kadiskominfo Jabar diwakili oleh Kabid IKP secara virtual, relawan TIK Nasional diwakilkan Kabid Informasi Komunikasi Publik Jabar, Ketua relawan TIK Provinsi Jawa barat, serta Ketua relawan TIK Kabupaten Cirebon. (Indah)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Gelar Vaksinasi Booster Untuk 1000 Pegawai, Mahasiswa dan Masyarakat Umum
CIREBON - Pencegahan penularan virus Covid 19 yang terus dilakukan pemerintah, juga dilakukan pihak kampus di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pada kegiatan ini, IAIN Cirebon menggelar vaksinasi booster untuk 1000 civitas akademika kampus dan masyarakat umum, Jumat (25/2/2022).
Kamis, 24 Februari 2022
Bupati Minta HIPMI Kabupaten Cirebon Lebih Kreatif
Bupati Cirebon, H Imron saat menghadiri pelantikan Ketua HIPMI Kabupaten Cirebon, Kamis (24/2/2022).
CIREBON - Bupati Cirebon meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Cirebon, terlebih kepemimpinan ketua yang baru bisa lebih kreatif. Dirinya berharap, peran pengusaha muda di Kabupaten Cirebon dapat membangkitkan perekonomian yang saat ini sedang terpuruk. Demikian dikatakan Bupati, saat menghadiri pelantikan Ketua HIPMI Kabupaten Cirebon yang baru, bertempat di Hotel Apita, Kamis (24/2/2022).
Menurut Bupati, saat ini tantangan yang dihadapi tidak mudah. Namun dirinya yakin, HIPMI Kabupaten Cirebon tidak patah semangat. Ia juga yakin kader HIPMI, mampu merubah tantangan menjadi sebuah peluang yang bisa menghasilkan dan membangkitkan perekonomian.
“Saya punya keyakinan penuh, perjuangan dan kerja keras pengusaha muda di Kabupaten Cirebon akan mampu membangkitkan perekonomian di Kabupaten Cirebon," aku Imron.
Imron berharap, HIPMI Kabupaten Cirebon untuk bisa memberikan perhatian dan menggali semua potensi yang ada. Masalahnya, untuk memperbaiki perekonomian di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak.
“Dengan kepemimpinan HIPMI yang baru, setidaknya dapat memberikan semangat baru. Nantinya, bisa menciptakan inovasi yang menguntungkan. Ini akan membangkitkan perekonomian Kabupaten Cirebon,” paparnya.
Sementara itu, Ketua HIPMI Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Hadi, mengaku mulai dari pengusaha pemula sampai menengah siap membantu potensi Kabupaten Cirebon yang sangat besar. Kedepan, HIPMI Kabupaten Cirebon bisa bersinergi dengan Pemkab Cirebon, agar bisa berperan penting dalam mendongkrak perekonomian.
"Kami minta kerjasama dan bimbingannya kepada Pemkab Cirebon. Kedepan kita harus bersinergi supaya semua bisa berjalan secara profesional," kata Abdul.
Sedangkan Ketum HIPMI Jabar, Surya Batara Kartika, meminta supaya semua anggota HIPMI siap menyongsong perubahan yang sudah ada di depan mata. Dirinya berharap, HIPMI bisa menjadi lokomotif perubahan pembangunan ekonomi dan menjadi role model pemuda cirebon, untuk penguasaan tekhnologi di era pandemi ini.
"Mari semua sama-sama songsong perubahan era digital ini. Semua harus semangat dan enerjik, supaya kita bisa membantu mendongkrak perekonomian pada masa pandemi ini," tukasnya. (Bam)
374 ribu Lebih Bidang Tanah di Kabupaten Cirebon Belum Bersertifikat
CIREBON, FC - Saat ini, BPN Kabupaten Cirebon masih punya PR besar. Pasalnya, masih ada sekitar 45 persen atau sekitar 374 ribu lebih bidang tanah belum memiliki sertifikat. Luas wilayah Kabupaten Cirebon sendiri sekitar 1.070 kilometer persegi. Hal itu diungkapkan Bupati Cirebon, Imron, saat menghadiri acara Zona Integritas BPN Kabupaten Cirebon, Kamis (24/2/2022).
Menurut Imron, pihaknya sangat mendukung penuh pencanangan eksternal zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada kantor pertanahan kabupaten. Dirinya berharap, setelah pencanangan tersebut, Kantor BPN Kabupaten Cirebon bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menerapkan perilaku anti korupsi disegala bidang.
"Sehingga nantinya akan tercapai predikat WBK dan WBBM. Ini karena zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM," ungkap Imron.
Dia menilai, membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, semua pihak harus mempunyai komitmen yang kuat, punya pola pikir dan budaya kerja yang sama. Ini akan membuat keberhasilan membangun zona integritas yang diinginkan.
"Kalau bicara zona integritas, kita tidak hanya berbicara tentang antikorupsi, namun juga tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Kantor BPN disini adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Jadi pelayanan harus prima," jelasnya.
Imron berharap, saat ini adalah kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi semua, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi. Untuk itu, Pemkab Cirebon terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Disamping itu juga mewujudkan birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima.
"Harapan saya, pencanangan WBK dan WBBM ini tidak berhenti pada kantor BPN saja, melainkan terus berlanjut ke setiap instansi yang ada di Pemkab Cirebon," kata Imron.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Amir Sofwan, mengatakan bahwa pihaknya sedang menginventarisir tanah-tanah di Kabupaten Cirebon. Tercatat, sudah ada sekitar 462.936 yang sudah bersertifikat. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat sekitar 374.396. Dirinya mengakui memang ini adalah PR besar yang harus dikerjakan BPN.
"Tahun ini kami punya target mengejar PTSL. Dan untuk aset Pemda baru terdaftar 74 bidang saja. Saya minta Pemda memberikan informasi berapa asset pemda yang ada," papar Amir.
Dirinya menambahkan, dukungan peta pertanahan melalui pembayaran BPHTB sampai Januari tahun ini, sudah terkumpul sekitar Rp7 miliar. Artinya, pelayanan pertanahan memang berkontribusi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon. (Indah)
Rapat Kerja Komisi I DPRD dan BKPSDM Bahas Penghapusan Tenaga Honorer 2023
Rapat kerja tersebut membahas terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Komisi I DPRD, Tunggal Dewananto mengatakan, dalam PP tersebut terdapat beberapa kriteria yang memungkinkan tenaga honorer bisa bertahan dan diangkat menjadi PPPK.
“Masih ada harapan, yang penting tenaga honorer tersebut masuk kualifikasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kualifikasi itu yang memungkinkan tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK,” ungkap Dewa.
Ia mencontohkan, misalnya honorer tenaga kependidikan, mereka yang bisa diangkat menjadi PPPK ialah yang sudah masuk data pokok pendidik (dapodik). Kemudian memiliki sertifikat profesi pendidik.
Pihaknya berharap, BKPSDM Kota Cirebon bisa mendata lebih rinci terkait jumlah tenaga honorer yang telah memenuhi kualifikasi untuk diangkat jadi PPPK dan yang belum. Sehingga apabila ada regulasi baru, bisa lebih cepat menyesuaikan.
“Informasi ini juga BKPSDM harus menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer. Bagi yang belum masuk kualifikasi agar bisa memenuhi. Sehingga bisa ikut aturan yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Dra Sri Lakshmi Stanyawati MSi mengatakan, untuk rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) kin hanya ada dua jalur, yakni PNS dan PPPK.
“Tahapan seleksinya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan,” kata Sri.
Diakuinya, tahun ini pemerintah tengah fokus pada rekrutmen PPPK untuk tenaga kependidikan, kesehatan, dan penyuluh. “Sejauh ini belum ada perekrutan CPNS,” katanya.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK telah dilakukan secara bertahap. Misalnya pada tenaga kependidikan, semula terdapat 900 lebih honorer, sekarang tersisa 717 pegawai honorer. Di Dinas Kesehatan terdapat 325 honorer dan di RSD Gunung Jati 912 honorer. (din)
Rabu, 23 Februari 2022
Pemkab Cirebon Distribusikan 10 Ribu Liter Minyak Goreng Bersubsidi
CIREBON, FC - Sebanyak 10.000 liter minyak goreng bersubsidi didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam kegiatan pasar murah yang dilakukan di tiga lokasi berbeda, Rabu 23 Februari 2022.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Bulog dan Bank BJB ini, sebagai salah satu solusi, atas langkanya minyak goreng di pasaran.
" Kegiatan pasar murah kali ini, kami mendistribusikan minyak goreng sebanyak 10ribu liter," ujar Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si.
Ia menyebutkan, bahwa pihaknya mengajukan permohonan distribusi minyak goreng kepada Bulog Jabar, sebanyak 50ribu liter. Namun untuk tahap pertama kali ini, baru terealisasikan sebanyak 10ribu liter.
Sedangkan tiga lokasi pasar murah yang dilakukan hari ini, diselenggarakan di Kecamatan Sumber, Kelurahan Babakan dan Kecamatan Lemahabang.
Ayu sapaan akrab Wahyu Tjiptaningsih menuturkan, bahwa minyak goreng yang dijual dalam pasar murah ini, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp 14.000.
"Setiap orang, hanya dibatasi untuk membeli 2 liter saja," kata Ayu.
Ayu juga mengungkapkan, bahwa saat ini, stok minyak goreng disejumlah tempat sudah mulai normal, sehingga masyarakat sudah lebih mudah untuk mendapatkan minyak goreng.
Adanya operasi pasar murah ini, sebagai salah satu bentuk hadirnya pemerintah, dalam mencarikan solusi atas langkanya minyak goreng di pasaran.
"Ini bukti hadirnya pemerintah ditengah masyarakat," kata Ayu.
Kepala Disperindag Kabupaten Cirebon, Drs. H. Dadang Suhendra M.Si. menambahkan, bahwa pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan minyak curah.
Nantinya minyak goreng itu akan disebar di tiga pasar, yakni Pasar Sumber, Pasar Palimanan dan Pasar Ciledug. Setiap pasar akan mendapatkan jatah 6.000 liter minyak goreng curah.
"Satu titik pasar akan diberikan jatah 6.000 liter nanti masyarakat beli dengan harga 10.500 per liter," ungkapnya. (Indah)











