Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 27 April 2022

Penyelenggaraan Dalam Pemerintahan Desa Harus Digitalisasi

CIREBON, FC - Perkembangan teknologi saat ini sudah memasuki era industri 4.0. Artinya, kegiatan produksi sebagian besar sudah menggunakan teknologi yang semakin pintar dan smart. Begitupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Mau tidak mau, seiring perkembangan zaman, pengelolaannya harus digitalisasi.

Demikian dikatakan Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan. Hal tersebut dipaparkan Kadis Kominfo dalam acara Peresmian Digitalisasi Layanan Publik. Tempatnya sendiri di aula Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Rabu (27/4/2022).

Nanan menjelaskan, menghadapi situasi seperti ini, pemerintahan tidak boleh kalah cepat. Harus secepatnya menerapkan konsep teknologi. Hal itu diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Isinya tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga Pemkab sudah harus menggunakan teknologi dalam melayani kebutuhan masyarakat.

"Ini sudah diatur oleh Perpres. Jadi kalau sistem pemerintahannya sudah berbasis elektronik, berarti semua pemerintah termasuk desa, ya sudah harus berbasis elektronik," jelas Nanan.

Nanan juga menilai, relevansi itu selaras dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Secara umum disebutkan, bahwa desa didorong untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Ini mendorong supaya setiap desa mampu mensejahterakan masyarakatnya.

"Tentu sesuai dengan inovasi  masing-masing desa. Jadi kalau ingin maju di era industri 4.0 yang berbasis teknologi ini, maka perlu dilakukan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa," ucapnya.

Hal senada dikatakan Kuwu Desa Kalikoa, Misbakh Fauzi. Menurutnya, proses digitalisasi mau tidak mau akan menjadi  keharusan, termasuk  penyelenggaraan dalam pemerintahan desa.

Justru dengan adanya digitalisasi, pekerjaan akan tertata dengan rapi. Disamping itu, potensi desa akan terangkat dengan cepat.

"Saya meminta Diskominfo Kabupaten Cirebon bisa menjadi mentor kami dalam pola digitalisasi di desa kami," tukasnya. (Indah)

Persiapan Menyambut Pembelajaran Tatap Muka, Bagian Umum dan Humas IAIN Cirebon Gelar FGD

 

CIREBON, FC - Bagian Umum dan Humas IAIN Syekh Nurjati Cirebon  bersiap menyambut pembelajaran tatap muka. Dalam rangka ini, Bagum Humas IAIN Cirebon pun mengadakan kegiatan Fcos Group Discussion (FGD) terkait pembinaan masyarakat di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Intan, Kota Cirebon, diikuti oleh perwakilan civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mulai dari pimpinan , perwakilan dosen, pegawai struktural dan fungsional, Pegawai PNS dan non PNS baik tenaga administrasi, Satpam maupun Cleaning Service.

Dalam kegiatan FGD tersebut, sejumlah narasumber dihadirkan, seperti AKP Acep Anda (Kasat Binmas), IPDA Dedi Sutikno (KBO Binmas) dengan Moderator 1 Kasubag Humas, H.Mphammad Arifin, A.Ag, M.Pd dan Moderator 2 Aipda Basuki (Kanit Binpolmas).

Kasubag Humas, H.M.Arifin, A.Ag, M.Pd menjelaskan, kegiatan dengan Grand tema : Pembinaan masyarakat, khususnya terhadap civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini memiliki maksud dan tujuan yang jelas 

Salah satunya kata Arifin, meminta agar seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon bijak dalam berselancar di dunia Maya melalui medsos.  

"Diharapkan juga dapat berlaku sopan mengikuti norma agama dan regulasi yang ada dalam mendukung proses pembelajaran tatap muka dan pelayanan lainnya terhadap mahasiswa dan masyarakat pada umumnya," ungkapnya, Rabu, (27/4/2022).

Demikian juga kata Arifin,  semua tetap menjalankan prokes karena kondisi kita belum sepenuhnya bebas dari Corona Covid 19, tandasnya. (din)

Senin, 25 April 2022

Dirjen Otda Minta Sinergitas Pusat dan Daerah Terbangun

FOKUS CIREBON - Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Akmal Malik, meminta supaya sinergitas pusat dan daerah semakin terbangun. Tujuannya agar program Indonesia Emas tahun 2045, bisa terbangun. 

Demikian disampaikan Akmal saat memberikan sambutan secara virtual dalam rangka   Peringatan ke-XXVI Hari Otda Tahun 2022. Acara peringatan tersebut, di Kabupaten Cirebon bertempat di Ruang Rapat Paseban, Senin (25/4/2022).

Dalam pesannya yang disaksikan langsung oleh Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno dan Forkopimda setempat, Dirjen Otda mengatakan, kegiatan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Setiap Pemerintah Daerah, akan  memperingati Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.

"Sejak dibentuk sampai sekarang, otonomi daerah sudah berusia 26 tahun. Sebuah usia yang cukup matang dalam sebuah otonomi daerah," ungkapnya.

Menurut Dirjen, maksud dari kegiatan tersebut adalah sebagai wadah pertemuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya, untuk melakukan refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kembali atas komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," jelasnya. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, secara filosofis tujuan diadakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan dan juga sebagian urusan pemerintahan.

Harusnya, hal itu bisa  menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu, dapat memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah otonomi baru. Kemendagri menilai, daerah tersebut telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Dia berharap, peningkatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.  

"Nantinya dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu, dapat meningkatkan konektivitas, serta akses infrastruktur yang baik. Ini harus dipertahankan dan terus dikelola secara profesional," tukasnya. (din)