Rektor UIN Siber Cirebon, Lepas Ratusan Peserta Fun Running di Puncak Lustrum VII MAHAPEKA

Prof Dr H Aan Jaelani M.Ag, Rektor UIN SIBER Cirebon menandai pelepasan ratusan peserta Lustrum VII Mahapeka

CIREBON, FC – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam (MAHAPEKA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), sukses menyelenggarakan peringatan Lustrum VII. 

Acara yang digelar setiap lima tahun sekali ini mengusung tema "Bring Back to the Adventure", mengajak anggotanya untuk kembali pada semangat petualangan sejati dan cinta alam yang menjadi fondasi organisasi ini.

Puncak acara Lustrum VII ditandai dengan kegiatan Fun Running, yang digelar pada Sabtu pagi, 11 Januari 2024, dan diikuti oleh ratusan peserta. 

Acara ini secara simbolis dilepas oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang turut dihadiri oleh tamu undangan dari mitra kerja kampus, seperti Eka Madya dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Yeye mulyana dari Dinas Perhubungan (Dishub), Ipda Rian Marfiliyanto Kanit Kamsel Satlantas Polres Cirebon Kota, serta perwakilan dari Taufik Rahmat Hidayar Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bagus dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dalam sambutannya, Prof. Aan Jaelani mengapresiasi kontribusi besar MAHAPEKA dalam pelestarian lingkungan dan program penghijauan. 

“Lustrum ini bukan hanya selebrasi, tetapi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang MAHAPEKA selama 35 tahun. Dengan tema ‘Bring Back to the Adventure’, kegiatan ini diharapkan menghidupkan kembali semangat cinta alam, kebersamaan, dan keberanian,” ujar Prof. Aan sebelum melepas peserta Fun Running.

Ketua Pelaksana Lustrum VII, Rani Andini, menjelaskan bahwa tema "Bring Back to the Adventure" dipilih untuk mengingatkan kembali nilai-nilai dasar yang menjadi identitas MAHAPEKA sebagai organisasi pecinta alam. 

“Di tengah era digital yang semakin maju, kita sering lupa pentingnya interaksi langsung dengan alam. Lustrum ini mengajak semua anggota, baik aktif maupun alumni, untuk kembali menjalin hubungan dengan alam dan menghidupkan semangat petualangan,” jelasnya.

 Lustrum VII MAHAPEKA dirancang untuk memberikan pengalaman edukatif, inspiratif, dan mendalam. Beberapa program unggulan meliputi:

• Penghijauan sebagai kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan.

• Donor darah, sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

• Seminar lingkungan, yang membahas topik perubahan iklim dan pelestarian ekosistem lokal.

• Latihan keterampilan survival, navigasi, dan manajemen risiko di alam terbuka.

• Kegiatan outbond, seperti pendakian dan orientering, untuk menguji ketahanan fisik dan mental.

Lustrum VII MAHAPEKA menjadi pengingat perjalanan panjang organisasi selama 35 tahun dalam mengembangkan potensi anggotanya serta memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan semangat "Bring Back to the Adventure", MAHAPEKA ingin mempererat hubungan antaranggota, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan memperkuat fondasi organisasi di masa depan.

 Melalui kegiatan ini, MAHAPEKA berharap tidak hanya mencetak generasi pecinta alam yang tangguh, tetapi juga memperkuat jejaring dengan komunitas lain dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Sebagai bagian dari institusi akademik berbasis digital, MAHAPEKA berkomitmen untuk terus menanamkan semangat cinta alam dalam setiap generasi. 

“Kami berharap Lustrum VII ini menjadi tonggak baru bagi MAHAPEKA untuk terus berkembang, menjadi inspirasi bagi komunitas pecinta alam lainnya, dan tetap relevan di tengah perubahan zaman,” tutup Rani Andini.

Dengan suksesnya pelaksanaan Lustrum VII, MAHAPEKA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon membuktikan bahwa semangat petualangan dan cinta alam tetap hidup dalam jiwa para anggotanya, menjadi energi untuk melangkah lebih jauh ke masa depan. (AIDA)

Read More

Diprediksi Bertahan Tiga Tahun Lagi, Komisi II Berharap TPA Kopiluhur Segera Direvitalisasi

CIREBON – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur menjadi sorotan Komisi II DPRD Kota Cirebon saat rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon di ruang rapat gedung DPRD, Jumat (10/1/2025).

Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah SSos MAP menilai perlu adanya revitalisasi TPA Kopiluhur segera mungkin, mengingat masa daya tampungnya yang diprediksi hanya bertahan tiga tahun ke depan.

Menurutnya, hal ini bisa segera dilakukan tindakan oleh pemerintah daerah, apalagi saat ini kawasan TPA Kopiluhur sekitar 11,3 hektare telah bersertifikat resmi.

“Hal ini menjadi permasalahan mendasar dan perbaikan ke depan yakni revitalisasi TPA Kopi Luhur, Untuk revitalisasi setidaknya butuh support anggaran 54 miliar,” kata pria yang disapa Andru usai rapat.

Menurut Andru, revitalisasi TPA sangat penting dilakukan apalagi jika terjadi kondisi cuaca yang ekstrem. Ia mencontohkan, jika musim panas TPA rentan terjadi kebakaran dan jika musim hujan serapan air juga turut mengkontaminasi sumber air masyarakat sekitar.

Untuk mempercepat revitalisasi tersebut, Komisi II juga meminta agar DLH membuat rancangan desain yang nantinya dapat disampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian untuk penyerapan anggaran daerah. Karena sejauh ini, penyerapan anggaran DLH pun hanya sekitar 94 persen, sehingga cukup memberatkan apalagi jika menggunakan serapan APBD untuk proses revitalisasi.

Kendati demikian, Andru juga mengapresiasi upaya DLH untuk mengoptimalkan kenaikan pendapatan daerah melalui retribusi sampah dengan mengubah status hukum unit pengelola persampahan menjadi BLUD.

“Selain itu, sebagian unit persampahan akan di-BLUD-kan, sehingga jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan potensi PAD yang lebih optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi II juga mendukung efisiensi kinerja DLH untuk membangun satu kantor yang terpusat di Grenjeng Harjamukti. Sebab, sejauh ini operasional kantor DLH terbagi menjadi empat lokasi.

Menurutnya, luas lahan sekitar enam hingga delapan hektare di Grenjeng cukup strategis untuk dibangun sebuah kantor. Apalagi, luas lahan tersebut sudah tersertifikasi dan merupakan milik pemerintah daerah.

“Tentunya kita akan supporting agar ini tetap berjalan supaya target ini sudah ada di satu lokalisasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Cirebon dr Yuni Darti Sp GK menekankan akan fokus melakukan revitalisasi TPA Kopi Luhur dan Taman Kehati serta mempercepat Perwal BLUD untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

Khusus untuk revitalisasi TPA, proses tersebut akan terbagi dalam dua tahap. Untuk tahun 2025 akan fokus pada perancangan desain dan detail engineering design (DED). Sementara untuk pembangunan infrastruktur akan dimulai pada 2026 mendatang.

“Untuk revitalisasi sudah mendapat bantuan Kementerian PUPR, kita akan melaksanakan RDF di sana, dan di trimester ketiga bulan Juli 2025 akan kajian DED dan lingkungan,” tuturnya.

Hadir dalam rapat Wakil Ketua Komisi II Ana Susanti SE MSi, Sekretaris Komisi II Subagja, serta anggota Komisi II H Karso SIP, M Noupel SH MH, Een Rusmiyati SE, Anton Octavianto SE MM MMTr, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (din)

Read More

Optimalkan Pelayanan, Komisi III DPRD Tekankan Dinsos Segera Pemutakhiran DTKS

 

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah. Hal itu bertujuan agar penerima manfaat di Kota Cirebon tepat sasaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf MPd menilai, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon memiliki peran yang bersentuhan langsung dengan warga. Sehingga, akurasi DTKS sangat menentukan seberapa baik tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Dinsos mempunyai posisi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga DTKS itu harus diverifikasi dan update. Jangan kemudian jadi salah sasaran,” kata Yusuf usai rapat di Griya Sawala, Kamis (9/1/2025).

Selain pemutakhiran DTKS, Yusuf meminta Dinsos juga mampu menjamin keterbukaan informasi mengenai data tersebut, sehingga masyarakat di tingkat kelurahan dapat mengaksesnya secara langsung.

“Pada prinsipnya, bagaimana kemudian Dinsos harus prima dalam melayani masyarakat, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau ada masalah, segera perbaiki sehingga tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.

Di samping itu, Komisi juga berpesan agar terus mengoptimalkan pelayanan sosial lain seperti penanganan khusus bagi disabilitas telantar, gelandangan, pengemis, hingga ODGJ di Kota Cirebon.

“Di lapangan, ada sekitar 800-an lebih ODGJ di Kota Cirebon yang terdata di Dinsos. Sehingga, inisiasi Dinsos untuk membangun pusat rehabilitasi atau rumah singgah dan shelter menjadi prioritas kita,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH juga menyebut bahwa Dinsos juga harus lebih selektif dalam memutakhirkan DTKS sehingga proses penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak salah sasaran.

Ia juga mengimbau agar kerja sama antar lembaga, baik Dinsos dengan legislatif maupun dengan lembaga lain lebih dioptimalkan di tahun 2025 ini.

“Saya kira sudah baik apa yang dilakukan Dinsos, akan tetapi kami tetap mengingatkan agar ke depan sinergi dengan Komisi III agar penerapan programnya bisa lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cirebon Dra Hj Santi Rahayu MSi melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi DTKS sebanyak 39 ribu keluarga penerima manfaat hingga tahun 2024.

Di tahun yang sama, Dinsos juga telah menyalurkan bantuan terhadap keluarga yang mengalami rumah ambruk sebanyak 140 penerima manfaat.

Pihaknya juga meminta dukungan kepada DPRD agar pembangunan shelter pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS), rumah singgah, serta pengadaan mobil pelayanan dapat segera terealisasi.

“Untuk itu kami memohon dukungan kepada DPRD untuk membangun fasilitas tersebut, karena hingga saat ini masih belum dapat beroperasi secara optimal,” katanya.

Hadir dalam rapat Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon R Endah Arisyanasakanti SH, anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawa Amd, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, Rizki Putri Mentari SH, Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, Rinna Suryanti ST, dan Prisilia. (Hafid)

Read More

Kabar Duka, Pelawak Legendaris Abah Qomar Tutup Usia

Kenangan Manis : Bambang HS, Tokoh Masyarakat Talun, berfose bersama almarhum, Abah Qomar, saat semasa hidup.

CIREBON, FC - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Abah Qomar, pelawak legendaris yang telah menghibur jutaan rakyat Indonesia selama beberapa dekade, meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025, pukul 17.45 WIB di Rumah Sakit Tanggerang.

Abah Qomar dengan nama lengkap Nurul Qomar dikenal dengan gaya humornya yang khas, sederhana, namun mampu menyentuh berbagai kalangan. Sosoknya tak hanya mengisi layar kaca, tetapi juga meninggalkan jejak dalam panggung seni tradisional yang menjadi ciri khas komedinya.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga mengenai penyebab kepergiannya. Namun, dikabarkan ucapan belasungkawa mulai berdatangan dari para penggemar, rekan sesama artis, hingga tokoh nasional yang mengapresiasi karya dan dedikasi Abah Qomar dalam dunia seni hiburan.

"Selamat jalan, Abah Qomar. Tawa yang engkau ciptakan akan terus hidup dalam ingatan kami," tandas Bambang. (BHS)

Read More

Pj Bupati Cirebon Pastikan KBM Berjalan Lancar Di Awal Semester Genap

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya meninjau kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah di Kabupaten Cirebon, Selasa (7/1/2025). Wahyu ingin memastikan KBM berjalan maksimal di awal Semester 2 atau genap tahun ajaran 2024/2025.

Wahyu bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon meninjau pelaksanaan KBM di tiga titik lokasi di Kecamatan Plumbon, yaitu SDN 1 Purbawinangun, SMPN 1 Plumbon, dan SMAN 1 Plumbon.

“Kemarin (Senin), baru mulai masuk sekolah. Saya menyempatkan silaturahmi ke sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Melihat kesiapan guru mengajar kembali, kemudian siswanya apakah sudah hadir lengkap,” kata Wahyu.

Ia bersyukur, KBM di Kabupaten Cirebon sudah berjalan normal. Seluruh siswa dan guru hadir. Selain memastikan kehadiran guru dan siswa, ia juga mengecek layanan dan fasilitas sekolah.

“Semua sudah berjalan sesuai harapan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan nasihat kepada siswa. Ia berharap, siswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki mental baja, dalam kata lain, tak memiliki mental yang lembek. Ia menganalogikan mental lembek itu bak stroberi.

“Saya titip, jangan sampai jadi generasi stroberi yang terlihat manis dan enak, tapi sebetulnya lembek. Saya minta putra-putri ini menjadi generasi muda, yang suatu saat memimpin bangsa dan negara. Mereka harus jadi pribadi yang kuat dan mandiri,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, H Ronianto SPd MM mengatakan, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Semester 2 2024/2025. Namun, ia juga tak menampik, kondisi cuaca menjadi faktor tingkat kehadiran siswa.

“Tetapi kemungkinan hanya cuaca, hujan dan lainnya. Tapi, anak-anak kita jangan jadi generasi stroberi. Jadi, jangan lembek saat kondisi apapun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun pekan ini merupakan awal tahun ajaran baru, namun pelaksanaan KBM sudah berjalan 100 persen.

Informasi mengenai KBM pun telah disebar Disdik Kabupaten Cirebon melalui berbagai media, salah satunya langsung kepada para orang tua melalui aplikasi perpesanan.

“Jadi, tidak ada alasan menunda pelajaran. Guru-guru sudah siap, persiapan matang. Begitu tanggal 6 (Januari) harus siap 100 persen,” ucap Ronianto. (Adin)

Read More

Pemkab Cirebon Prioritaskan Pembangunan Tematik Untuk Perempuan Dan Anak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik “Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon”, Selasa (7/1/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon ini digelar di Hotel Apita Cirebon.

Wahyu menegaskan, pemerintah daerah kini mulai mengubah pendekatan perencanaan pembangunan menjadi lebih tematik pada tahun ini.

Fokus tersebut mencakup isu-isu khusus, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

“Selama ini, pembangunan infrastruktur sudah sering menjadi perhatian utama. Namun, ada kekhawatiran bahwa isu-isu lain, seperti perempuan dan anak, kurang mendapatkan perhatian yang maksimal,” ujar Wahyu.

“Oleh karena itu, kami ingin memastikan prioritas ini bisa terlayani dengan optimal pada tahun ini,” sambungnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan, terutama dalam mempermudah akses ekonomi bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.

“Banyak perempuan di Kabupaten Cirebon yang menjadi kepala keluarga. Maka, akses ekonomi harus dipermudah untuk mendukung keberdayaan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi SSi MSc MT, menyampaikan bahwa dari evaluasi menunjukkan dominasi perempuan dan anak sebagai peserta dalam berbagai forum Musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

“Hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok peserta terbanyak dalam setiap musrenbang,” jelas Dangi.

“Oleh karena itu, program pembangunan tahun ini kami prioritaskan untuk mereka, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Acara ini menjadi langkah awal bagi Kabupaten Cirebon untuk memperkuat layanan dan perhatian terhadap kelompok rentan, dengan harapan mampu  kesejahteraan masyarakat secara inklusif. 

Read More

Kadus Jaja Ajak Warga Bergotong Royong Perbaiki Drainase Akibat Banjir di Jalan Cendana Raya

Tampak Kadus Jaja dan warga tengah gotong royong memperbaiki sistem drainase dan irigasi di Jalan Cendana

CIREBON – Masalah banjir yang kerap melanda Jalan Cendana Raya, Desa Cirebon Girang, telah menjadi keluhan utama masyarakat sekitar. Banjir yang menutup badan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga membahayakan pengguna kendaraan. 

Menanggapi kondisi tersebut, Kadus Jaja, kepala dusun di Bumi Arum Sari, dengan rasa prihatin dan penuh kepedulian, mengajak masyarakat setempat untuk bergotong royong memperbaiki sistem drainase dan irigasi di sepanjang jalan tersebut.

Menurut Kadus Jaja, salah satu penyebab utama banjir adalah penyumbatan gorong-gorong oleh sampah. Hal ini diperburuk oleh praktik pembangunan rumah dan toko yang sering kali tidak memperhatikan sistem pembuangan air secara benar. 

“Banyak bangunan yang dibuat tanpa lubang kontrol untuk drainase, sehingga sampah mudah menyumbat saluran. Ketika musim hujan tiba, air meluap ke badan jalan dan menyebabkan banjir di mana-mana,” ujar Jaja dengan nada prihatin.

Sebagai solusi, Kadus Jaja mengambil inisiatif untuk membongkar jalur saluran air yang tersumbat agar dapat diperbaiki. Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh warga untuk menangani masalah ini. 

“Kalau dibiarkan, banjir tidak hanya merusak jalan, tapi juga bisa merugikan warga yang menggunakan jalan ini untuk aktivitas sehari-hari,” tambahnya.

Aksi gotong royong yang diinisiasi Kadus Jaja melibatkan puluhan warga yang dengan sukarela ikut serta dalam perbaikan drainase. 

Mereka membersihkan gorong-gorong, memperbaiki saluran air yang rusak, dan memastikan tidak ada lagi hambatan yang dapat memicu banjir.

Upaya ini mendapat apresiasi dari masyarakat Desa Cirebon Girang. Salah seorang warga, Bapak Ahmad, menyampaikan rasa terima kasihnya atas langkah cepat dan tegas dari Kadus Jaja.

“Kami sangat terbantu dengan inisiatif ini. Semoga setelah drainase diperbaiki, tidak ada lagi banjir yang mengganggu,” ujarnya.

Kadus Jaja juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Ia berharap setiap pembangunan di masa depan akan lebih memperhatikan aspek drainase agar masalah serupa tidak terulang. 

“Banjir ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga. Kalau semua saling peduli, saya yakin lingkungan kita akan lebih nyaman dan aman,” tutupnya.

Aksi gotong royong ini menjadi contoh nyata bagaimana semangat kebersamaan dapat mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. 

"Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk lebih peduli terhadap sistem drainase dan pengelolaan lingkungan," tandasnya. (Bambang HS)

Read More

Pemkab Cirebon Dorong Pengembangan UMKM Melalui Layanan Gratis

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Layanan Usaha Pengembangan (Business Development Service/BDS).

Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengatakan bahwa layanan ini tidak hanya menampilkan produk UMKM, tetapi juga menyediakan berbagai layanan penunjang bagi pelaku usaha secara gratis.

“Layanan ini mencakup perizinan, foto produk, kemasan dan konsultasi pemasaran,” ujar Wahyu usai meninjau BDS Kabupaten Cirebon, Rabu (8/1/2025).

Menurut Wahyu, layanan ini telah berkembang hingga ke tingkat kecamatan. “Kami tidak hanya menunggu, tapi juga ‘jemput bola’ dengan penjadwalan dan petugas dari dinas untuk memberikan layanan,” tambahnya.

Salah satu UMKM yang merasakan manfaatnya adalah pengusaha yang mampu memproduksi 10 ribu produk per hari.

“Kita akan terus mendukung pengembangannya,” tukas Wahyu.

Layanan BDS diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung pengembangan UMKM. Wahyu memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan layanan ini dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitasnya.

Dengan demikian, UMKM di Kabupaten Cirebon dapat terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Suhendra MSi, mengungkapkan bahwa sejak dibuka pada 2022, BDS telah melayani sekitar 10 ribu pelaku UMKM.

“Layanan ini buka setiap hari dan kami juga melayani di setiap kecamatan,” katanya.

Dadang menambahkan, bahwa kendala saat ini adalah kurangnya fasilitas rumah kemasan. “Kami berencana mengajukannya ke Kementerian pada tahun depan,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan BDS untuk mendukung pengembangan UMKM.

Dengan adanya BDS, diharapkan UMKM di  Cirebon dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas cakupan pemasaran. (din)

Read More

Komisi I DPRD Apresiasi Pilkada Kota Cirebon Berjalan Lancar, Partisipasi Pemilih Rendah Dievaluasi

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Kamis (8/1/2024). Rapat tersebut Komisi I DPRD mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Cirebon berjalan aman dan lancar.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirnya SH menyampaikan, evaluasi dengan komisioner KPU dan Bawaslu ini merupakan ikhtiar bersama agar pada penyelenggaraan pemilihan legislatif maupun kepala daerah berjalan lancar tanpa ekses.

“Evaluasi bersama teman-teman komisioner KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi ini, kami mengapresiasi karena dua hajat demokrasi di Kota Cirebon, Pileg dan Pilkada berjalan lancar, ” ujar Agung usai rapat koordinasi bersama KPU dan Bawaslu di Griya Sawala gedung DPRD.

Komisi I juga menyoroti terkait menurunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Agung mengatakan, sesuai penjelasan dari KPU, ada sedikitnya beberapa faktor menurunnya partisipasi Pilkada serentak 2024 di Kota Cirebon.

Di antaranya yaitu, data pemilih tidak sesuai dengan domisili atau tempat tinggal, trust issue kepada calon kepala daerah, dan waktu pelaksanaan pilkada berdekatan dengan pemilihan kepala daerah.

Agung mengatakan, partisipasi pemilih Pilkada Kota Cirebon yang hanya 66 persen ini menjadi catatan bersama semua pihak. Sebab, menurunnya tingkat partisipasi publik menggunakan hal suara ini hampir merata di semua daerah di Indonesia.

Karena itu, kami berharap semua unsur, terutama pengurus partai dari tingkat daerah hingga pusat untuk lebih gencar memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Agung juga berharap, pemerintah pusat dan KPU RI juga mempertimbangkan waktu pemungutan suara Pilkada serentak tidak berdekatan dengan pemilihan legislatif.

“Rekomendasi rapat ini, kami meminta kepada KPU sebagai penyelenggara untuk menganalisis poin-poin temuan persoalan di lapangan. Apa pun masalah dan pelanggarannya harus terdokumentasi. Ini penting, untuk perbaikan lima tahun ke depan,” ujar Agung.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko SP MSi menyebutkan, daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2204 di Kota Cirebon berjumlah 255.779 pemilih. Sementara jumlah hak pengguna hak pilihnya mencapai 169.276 pemilih atau 66.03 persen.

Ia menyadari, pelaksanaan dua agenda besar demokrasi, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di Kota Cirebon perlu ada evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Hasil temuan persoalan dan pelanggaran selama masa kampanye sudah disampaikan kepada Komisi I DPRD untuk bersama-sama memperbaiki penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Cirebon.

“Kami sampaikan semua, dari mulai tahapan, mitigasi, sosialisasi dan pencegahan, hingga hasil perolehan pilkada kepada Komisi I. Segala kekurangan kami catat untuk perbaikan berikutnya,” ujar Mardeko.

Koordiv Hukum Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2HM) Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri menjelaskan, dari sisi pencegahan, Bawaslu memiliki fungsi untuk ikut turun mengupayakan agar partisipasi pemilih bisa maksimal.

Bahkan, jika KPU hanya mensosialisasikan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih, lanjut Fajri, Bawaslu memiliki tugas tambahan, yakni memastikan para pemilih ini bisa menjadi agen pengawasan sebagai pengawas partisipatif untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.

“Kami juga punya fungsi peningkatan partisipasi masyarakat, bahkan bukan hanya bagaimana agar datang ke TPS, tapi agar bisa ikut menjadi pemilih yang mengawasi secara partisipatif,” ungkap Fajri.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna dan anggota Komisi I Anita Tri Handayani. (Madina)

Read More

Salah Satu Gedung Grage Mall Cirebon Terbakar, Pengunjung Panik Berlarian Menyelamatkan Diri

CIREBON, FC - Kebakaran hebat melanda gedung swalayan Grage Mall Cirebon pada Rabu, (8/1/2025) malam sekitar pukul 19.30 WIB. Api yang menyala-nyala dengan cepat membakar bagian gedung, memaksa para pengunjung dan pegawai untuk berlarian menyelamatkan diri.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun insiden ini memicu kepanikan di dalam dan sekitar area mall.

"Kami mendengar bunyi alarm kebakaran dan langsung keluar. Api sudah terlihat di salah satu bagian gedung," ujar salah seorang pengunjung.

Lokasi Grage Mall yang berada di dua lintasan padat kendaraan, yakni Jalan Gunungsari dan Jalan RS Kartini, membuat arus lalu lintas di kedua ruas jalan tersebut sempat lumpuh. 

Kemacetan panjang terjadi karena banyaknya kendaraan yang berhenti dan para pengendara yang ingin menyaksikan kejadian dari dekat.

Hingga berita ini diturunkan, tim pemadam kebakaran masih berupaya menjinakkan api. Aparat keamanan setempat turut membantu mengamankan lokasi untuk memastikan tidak ada korban jiwa atau luka.

Pihak berwenang sedang melakukan investigasi untuk menentukan penyebab kebakaran ini. Grage Mall sendiri merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Cirebon, sehingga insiden ini menjadi perhatian besar bagi warga kota. (Hafid)

Read More

Pj Wali Kota Cirebon Imbau Waspada Peredaran Minyak Goreng Palsu

CIREBION, FC – Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama jajaran pemerintah kota mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang, untuk mewaspadai potensi peredaran minyak goreng yang diduga palsu. 

Untuk memastikan keamanan pasokan minyak goreng di pasaran, pihaknya telah melakukan serangkaian langkah, termasuk sosialisasi, edukasi, dan pengecekan langsung ke distributor besar, agen, pedagang, serta pengecer.

Kabar mengenai dugaan minyak goreng subsidi palsu sempat mencuat beberapa waktu lalu. Namun, Agus memastikan bahwa minyak goreng tersebut saat ini tidak beredar di pasaran.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Saat ini, sudah tidak ada lagi yang namanya minyak goreng subsidi yang diduga palsu tersebut,” ujar Agus pada Selasa (7/1/2025).

Setelah melakukan monitoring secara menyeluruh, Agus menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada celah untuk penyalahgunaan terkait peredaran minyak goreng palsu. Sosialisasi intensif dilakukan hingga ke tingkat distributor dan pengecer.

“Rasanya memang tidak ada potensi untuk penyalahgunaan ini. Kami terus melakukan sosialisasi kepada distributor, pengecer, hingga pedagang di pasar agar mereka tidak terlibat dalam sistem distribusi barang ilegal,” jelasnya.

Agus juga menekankan pentingnya kewaspadaan pedagang dalam membedakan minyak goreng asli dan ilegal. Menurutnya, ciri-ciri minyak goreng asli dapat dikenali dari kemasan dan karakteristik fisiknya.

“Pedagang harus bisa membedakan antara kemasan yang asli dengan yang palsu. Harapan kami, tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak benar,” tegasnya.

Pj Wali Kota Cirebon berharap langkah edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah beredarnya minyak goreng palsu. Ia juga meminta masyarakat untuk turut serta melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran terkait.

“Mudah-mudahan informasi ini menjadi bagian dari sistem pengawasan yang baik, mulai dari distributor hingga pengecer. Jika ditemukan potensi pelanggaran, segera laporkan, karena ini menyangkut ketahanan dan keselamatan pangan masyarakat,” pungkasnya. (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Prioritaskan Pembangunan Tematik Untuk Perempuan Dan Anak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik “Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon”, Selasa (7/1/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon ini digelar di Hotel Apita Cirebon.

Wahyu menegaskan, pemerintah daerah kini mulai mengubah pendekatan perencanaan pembangunan menjadi lebih tematik pada tahun ini.

Fokus tersebut mencakup isu-isu khusus, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

“Selama ini, pembangunan infrastruktur sudah sering menjadi perhatian utama. Namun, ada kekhawatiran bahwa isu-isu lain, seperti perempuan dan anak, kurang mendapatkan perhatian yang maksimal,” ujar Wahyu.

“Oleh karena itu, kami ingin memastikan prioritas ini bisa terlayani dengan optimal pada tahun ini,” sambungnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan, terutama dalam mempermudah akses ekonomi bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.

“Banyak perempuan di Kabupaten Cirebon yang menjadi kepala keluarga. Maka, akses ekonomi harus dipermudah untuk mendukung keberdayaan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi SSi MSc MT, menyampaikan bahwa dari evaluasi menunjukkan dominasi perempuan dan anak sebagai peserta dalam berbagai forum Musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

“Hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok peserta terbanyak dalam setiap musrenbang,” jelas Dangi.

“Oleh karena itu, program pembangunan tahun ini kami prioritaskan untuk mereka, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Acara ini menjadi langkah awal bagi Kabupaten Cirebon untuk memperkuat layanan dan perhatian terhadap kelompok rentan, dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. (Nur)

Read More

Potensi Rugikan Pendapatan Daerah, Komisi I DPRD: Tindak Tegas Ratusan Reklame Liar

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak reklame liar yang menjamur di sepanjang jalan Kota Cirebon.

Ratusan reklame tersebut berpotensi merugikan pendapatan daerah, sebab sejauh ini belum diketahui pemiliknya, sehingga kewajiban membayar pajak ke kas daerah masih dipertanyakan.

Masalah reklame tak bertuan itu mencuat saat rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Satpol PP Kota Cirebon di Griya Sawala gedung DPRD, Selasa (7/1/2024).

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFill MSi menegaskan, DPRD merekomendasikan kepada Satpol PP Kota Cirebon untuk investigasi dan menindak tegas terkait masalah ratusan menjamur di Kota Cirebon ini.

Menurutnya, jika ratusan reklame berukuran kurang dari dua meter ini belum kunjung diketahui siapa pemilknya maka segera ditertibkan. Akan tetapi, bila pemilik reklame sudah bisa dihubungi, maka Satpol PP harus dikejar kewajiban membayar pajaknya.

“Harus segera ditertibkan. Kalau memang tidak punya, langsung potong aja. Kalau memang sudah diketahui pemiliknya, segera kejar, agar bisa menjadi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Imam.

Komisi I DPRD juga berharap kepada Satpol PP Kota Cirebon untuk terus berdampingan dengan BPKPD untuk membantu menindak para wajib pajak yang masih menunggak, utamanya yaitu dari sektor pajak dari restoran dan hiburan.

Imam menyebutkan, dari target PAD sebesar Rp16 miliar pada tahun 2024, Satpol PP hanya mampu merealisasikan sebesar 40 persen saja. Karena itu, Komisi I memandang Satpol PP perlu mengintensifkan target PAD.

“Ini harus tegas, karena proyeksi target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025 ini cukup tinggi,” tegas Imam.

Selain menyoroti masalah reklame dan target PAD, Komisi I DPRD pun meminta kepada Satpol PP untuk terus menggencarkan kegiatan penegakkan peraturan daerah pada tahun 2025. Khususnya menyangkut masalah keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat umum.

“Proyeksi program prioritas Satpol PP tahun 2025 nanti yaitu, menggencarkan kegiatan penindakan perda, penindakan penyakit masyarakat, razia minuman beralkohol, dan pendampingan dengan BPKPD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo mengungkapkan temuan ratusan reklame mini billboard yang diduga tak berizin. Reklame jenis ini memiliki tinggi di bawah dua meter dan menggunakan penopang besi. Penemuan ini terjadi saat Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2024 lalu.

“Saat menyisir APK, kami menemukan bahwa beberapa di antaranya menggunakan mini billboard. Setelah ditelusuri, ternyata tidak hanya APK, tetapi juga banyak iklan swasta yang menggunakan jenis reklame serupa,” jelas Edi.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan, temuan ini mengejutkan karena reklame jenis mini billboard tersebut tidak terdata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

“Saat kami tanyakan ke BPKPD, mereka mengaku tidak mengetahui keberadaan reklame tersebut. Bahkan para pengusaha reklame juga mengklaim tidak tahu mengenai regulasi mini billboard ini,” tambahnya.

Penemuan reklame tak bertuan ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran dalam perizinan dan pembayaran pajak reklame. Satpol PP akan mengonfirmasi ke BPKPD terkait kejelasan ratusan reklame tersebut, termasuk penertiban lebih lanjut untuk memastikan regulasi reklame dijalankan dengan benar.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPKPD dan DPRD, untuk mengatasi persoalan ini. Tujuannya adalah menegakkan aturan dan memastikan pendapatan daerah dari sektor reklame tidak hilang,” tegas Edi.

Saat rapat berlangsung pun dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, yakni Ruri Tri Lesmana, Syaifurrohman SE MM, dan Cicih Sukaesih.  (din)

Read More

Perubahan PD Pembangunan ke Perseroda Masih Tertunda, Komisi II Prioritaskan Pembahasan

CIREBON – Proses perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon menjadi Perseroda masih tertunda. Sebab, masalah pencatatan dan inventarisasi aset belum terselesaikan.

Persoalan pencatatan aset berupa bidang tanah masih banyak belum terverifikasi, serta adanya klaim sepihak yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset PD Pembangunan.

Melihat kondisi itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, perubahan status PD Pembangunan menjadi perseroda telah masuk dalam prioritas pembahasan di DPRD.

“Ini jadi skala prioritas, sebab sampai saat ini perubahan struktur kelembagaan PD Pembangunan masih belum rampung dari periodisasi kami,” katanya usai rapat di ruang serbaguna, Selasa (7/1/2025).

Handarujati juga mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar turut melibatkan DPRD dalam proses verifikasi dan peninjauan aset-aset yang masih dipermasalahkan.

Karena, hal itu turut mempengaruhi peningkatan kapasitas serta arah perusahaan daerah selanjutnya.

“Perubahan PD ke perseroda sangat penting karena meningkatkan kapasitas dan juga proyeksi perusahaan daerah ke depan,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya sebuah pertemuan khusus seperti FGD untuk menyamakan persepsi dan parameter terkait perubahan PD Pembangunan.

Karena, ia menilai, masih ada sejumlah kendala yang menjadi penghambat perubahan status PD Pembangunan menjadi perseroda. Salah satunya yakni pemerintah kota ternyata tidak memiliki data terkait lokasi-lokasi tanah yang menjadi bagian dari aset PD Pembangunan sejak proses pendirian.

“Kami berharap dengan turun meninjau lahan bersama nanti, ini jadi bahan perubahan kelembagaan bisa jadi pertimbangan. Namun, sayangya pemkot tidak memiliki petanya,” tuturnya.

Sementara itu, Dirut PD Pembangunan Dr Panji Amiarsa SH MH menyampaikan bahwa perubahan badan hukum yang tertunda kini masih dalam tahapan verifikasi lapangan dengan Inspektorat, BPKPD dengan Ketua percepatan Pj Sekda Kota Cirebon.

Ia juga berharap proses penguatan regulasi PD Pembangunan dapat segera terselesaikan, karena kegiatan bisnis harus tetap berjalan. Apalagi untuk tahun 2025, PD Pembangunan menargetkan pendapatan sebanyak Rp12 miliar.

“Karena proyeksi pendapatan sebanyak 12 miliar, maka pondasi yang ajeg dan berkepastian hukum amat dibutuhkan,” ujarnya.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPRD Ana Susanti SE MSi, Sekretaris Komisi II Subagja, serta anggota Komisi II Erry Yudistira Ramadhan SH, M Noupel SH MH, H Karso SIP, Een Rusmiyati SE,  Octavianto SE MM MMTr, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (din)

Read More

DPRD kota Cirebon Evaluasi Kinerja BPBD Selama Tahun 2024, Tekankan Pula Edukasi Tanggap Kenencanaan

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama tahun 2024. DPRD pun berharap kepada BPBD Kota Cirebon agar lebih intens memberikan edukasi tanggap kebencanaan kepada masyarakat hingga tingkat RW.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menyampaikan, BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan harus terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Komisi I pun menyampaikan keluhan masyarakat yang belum tahu cara melapor dan mengadu jika terjadi bencana.

“Petugas BPBD sebagai garda terdepan pemerintah daerah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana. DPRD juga ingin tahun ini, warga diedukasi tentang tanggap kedaruratan dan pencanggulangan bencana hingga tingkat RW,” ujarnya saat rapat kerja Komisi I bersama BPBD Kota Cirebon di Ruang Rapat Gedung DPRD, Senin (06/01/2024).

Selain itu, Komisi I DPRD mengharuskan agar petugas BPBD selalu responsif 24 jam menerima layanan kabar kegawatdaruratan dari masyarakat. Termasuk, menyosialisasikan call center 112 dan nomor WhatsApp 0811227117 hingga tingkat RW. Sebab, diketahui masih banyak warga yang belum tahu cara melapor ketika ada bencana.

Memasuki musim penghujan di awal tahun 2025, Agung juga menanyakan sejauh mana BPBD melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana di masing-masing kelurahan di Kota Cirebon. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat pun teredukasi mengenai kemungkinan akan ada potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya.

“Koordinasi itu perlu dilakukan hingga tingkat RW, karena masyarakat butuh kesadaran bahaya kebencanaan, sehingga tahu bagaimana cara mitigasi dan pencegahan jika terjadi bencana,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon Andi Wibowo mengatakan, hasil rapat kerja bersama Komisi I DPRD di antaranya yaitu, mengharuskan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya tanggap bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

Menurutnya, ke depan setiap RW harus memiliki SDM yang tangguh terhadap penanggulangan bencana. Dengan begitu, di setiap RW akan ada warga yang siap menjadi pioneer ketika menghadapi bencana

“Harapan kami masyarakat Kota Cirebon harus teredukasi dengan baik tentang penanggulangan kebencanaan. Ini masukan buat kami untuk melakukan tugas pokok di lapangan. Rencana tindak lanjut kami yaitu membuat pelatihan kepada masyarakat melalui program kelurahan tangguh bencana,” ujarnya.

Saat rapat berlangsung, dihadiri pula Wakil Ketua Komisi I Syefurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna, Anggota Komisi I, Ruri Tri Lesmana, Cicih Sukaesih, dan Anita Tri Handayani. (Nur)

Read More

DPRD Kota Cirebon Pastikan Persyaratan Pelantikan Kepala Daerah Sudah Terpenuhi

CIREBON, FC– Pimpinan DPRD Kota Cirebon menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cirebon terkait persiapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rapat koordinasi itu memastikan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pelantikan kepala daerah dapat terpenuhi.

Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistyo SE mengatakan, pertemuan tersebut sekaligus memastikan jadwal pelantikan kepala daerah yang kemungkinan terjadi perubahan yang seyogyanya pada 10 Februari diundur pada Maret 2025.

“Memang saat ini masih simpang siur, sebelumnya awal jadwal Februari kemudian menjadi awal Maret. Tapi yang terpenting, karena pengusulan pelantikan dari DPRD maka kami akan fokus pada itu,” katanya di Griya Sawala, Senin (6/1/2025).

Andrie juga pun kan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh berkas yang dibutuhkan sebagai syarat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon definitif.

Kendati seluruh persyaratan telah terpenuhi, masih ada dua berkas lagi yang menunggu penetapan yakni dari MK terkait keputusan tidak adanya sengketa pemilu dan penetapan dari KPU RI.

Ia juga menjelaskan, jika kedua berkas terakhir terpenuhi, DPRD dapat langsung melakukan paripurna pengumuman hasil pilkada dan dilanjutkan mengusulkan pelantikan ke Kemendagri melalui Pemprov Jawa Barat.

“Alhamdulillah semua syarat terpenuhi, tinggal Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU RI saja. Syarat personal pasangan calon dan DPRD Pun sudah. Misalnya berkas pelantikan wali kota sebelumnya, termasuk adanya pelantikan wakil wali kota Cirebon menjadi wali kota hingga pelantikan Pj wali kota,” tuturnya.

Tak jauh berbeda, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH juga menyampaikan isu perubahan jadwal pelantikan memang dipengaruhi dari Komisi II DPR RI yang menginginkan pelaksanaan pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak seperti pilkada.

Sehingga, menurutnya DPRD sebatas menunggu peraturan yang berlaku selanjutnya seperti apa. Karena, hingga saat ini yang berlaku ialah Perpres Nomor 80/2024.

“Intinya, kami DPRD akan bergerak cepat melengkapi semua berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah sudah ada semua, tinggal menunggu dua berkas dari MK dan KPU RI saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko SP MSi mengatakan, pihaknya masih menunggu dari KPU RI untuk menggelar pleno penetapan paslon terpilih.

“Kami mengikuti jadwal dari MK dan KPU RI. Setelah ada pleno, SK akan langsung kami sampaikan ke DPRD untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/2024, e-ARPK dari MK harus diterbitkan paling lambat Senin (6/1/2025) dan segera dikirim ke KPU RI.

Setelah itu, KPU daerah yang tidak memiliki sengketa memiliki waktu lima hari untuk menggelar pleno penetapan paslon terpilih.

“Dari pleno penetapan, kami punya waktu tiga hari untuk menyampaikan hasilnya ke DPRD, DPRD memiliki waktu lima hari untuk mengajukan usulan pelantikan ke provinsi,” katanya. (Ara)

Read More

Pemkab Gerak Cepat Tangani Banjir Di Desa Kedawung

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan banjir di Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Senin (6/1/2025).

Rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Bupati Cirebon tersebut mengundang berbagai pihak terkait, seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Telkom, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, Pemdes Kedawung, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Wahyu mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan respons Pemkab Cirebon terkait laporan yang dilayangkan Pemdes Kedawung.

“Rapat hari ini dengan berbagai pemangku kepentingan menindaklanjuti berbagai laporan dari Pak Kuwu Kedawung,” kata Wahyu usai rapat.

“Pada prinsipnya, di Desa Kedawung itu ada beberapa potensi banjir kalau terjadi hujan. Mencari solusi bagaimana area yang dilaporkan itu tidak lagi terjadi genangan,” ujarnya menambahkan.

Ia berharap, kesepakatan dalam rapat koordinasi bisa segera terealisasikan. Dalam forum itu, telah disepakati beberapa langkah untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Kedawung.

Langkah ini menjadi komitmen Pemkab Cirebon bersama berbagai lembaga untuk menanggulangi banjir.

“Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan, kita bisa lakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Misal, BBWS kerjakan apa yang harus dikerjakan, dan lainnya mengerjakan apa yang harus dikerjakan,” tukas Wahyu.

“Sudah ada beberapa kesimpulan, dan semoga kita kerjakan dalam beberapa waktu ke depan,” tuturnya.

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Dorong Disdik Tingkatkan Pelayanan Pendidikan di Tahun 2025

 

CIREBON, FC – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di tahun 2025. Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja Komisi III bersama Disdik di ruang serbaguna DPRD, Senin (6/1/2025).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Yusuf, MPd, menekankan pentingnya peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, mengingat masih adanya kasus anak putus sekolah meskipun jumlahnya tidak signifikan. Ia meminta Disdik untuk melakukan pendataan akurat sebagai bahan evaluasi.

“Kami mendorong agar pelayanan pendidikan lebih maksimal. Semua pihak harus sadar akan pentingnya pendidikan,” tegas Yusuf.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti praktik sumbangan sekolah dengan nominal yang bervariasi yang dianggap memberatkan orang tua siswa. 

Yusuf meminta kebijakan ini dievaluasi dengan melibatkan sekolah, komite, dan orang tua siswa agar tidak menimbulkan keberatan di masyarakat.

Komisi III turut mengundang Dewan Pendidikan Kota Cirebon untuk berkolaborasi meningkatkan pelayanan pendidikan. 

Yusuf menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak agar pendidikan menjadi lebih inklusif dan tidak membebani masyarakat.

“Tidak cukup hanya Disdik yang bergerak. Kami mengingatkan agar semua pihak terlibat dan tidak membuat orang tua siswa merasa keberatan karena kemampuan masyarakat berbeda-beda,” tambahnya.

Anggota Komisi III, Leni Rosliani, SIP, menyampaikan keprihatinannya terhadap sekolah yang masih kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Sistem zonasi dinilai memberikan dampak besar terhadap pemerataan jumlah siswa.

“Kami menerima keluhan, seperti sekolah Taman Siswa yang perlu perbaikan fisik, namun terkendala dana akibat jumlah siswa yang minim,” jelasnya.

Kepala Disdik Kota Cirebon, Kadini, SSos, MAP, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait program-program pendidikan, seperti PPDB, kurikulum, infrastruktur, hingga program makan bergizi gratis. 

Meski demikian, Disdik berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dan melaksanakan rekomendasi Komisi III.

“Kami terus berupaya mendata dan memperbaiki sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Saat ini, sudah 2,7 persen sekolah yang diperbaiki,” ujar Kadini.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota lainnya, termasuk Indra Kusumah Setiawan AMd, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, dr Tresnawaty SPb, Rinna Suryanti ST, Prisilia, dan Rizki Putri Mentari SH.

Komisi III DPRD Kota Cirebon berharap sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, komite, dan masyarakat dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cirebon di tahun 2025. (din)

Read More