Pj Bupati Cirebon Soroti Optimalisasi IKD Dan Ketersediaan Blanko KTP

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyoroti sejumlah hal terkait layanan administrasi kependudukan, khususnya optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta ketersediaan blanko KTP.

“Saat ini, penerapan IKD masih di bawah rata-rata. Perlu ada peningkatan lebih optimal,” kata Wahyu saat mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Senin (10/2/2025).

Ia menyebut beberapa fasilitas layanan kependudukan telah mengalami perbaikan. Namun, digitalisasi layanan masih menghadapi kendala, mengingat sistem baru tersebut mulai diterapkan sejak 10 Maret 2022.

Oleh karena itu, penguatan server menjadi kebutuhan mendesak agar arsip data tetap aman.

“Saat ini kapasitas server kita 4 TB, dan sudah terisi 2,3 TB. Kapasitas ini harus diperkuat, termasuk adanya backup server,” ujarnya.

Terkait blanko KTP, Wahyu mengatakan, bahwa tahun ini Pemkab Cirebon mengalokasikan hibah ke pemerintah pusat, sehingga memperoleh tambahan 98 ribu keping.

Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan tahunan yang mencapai 250 ribu keping.

“Kami biasanya mendapat dukungan dari pemerintah pusat, tetapi tahun lalu tidak menerima hibah blanko,” jelasnya.

Di sela kunjungannya ke Disdukcapil Kabupaten Cirebon, selain bersilaturahmi, ia juga sekaligus berpamitan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang.

“Saya mengantarkan hingga proses pelantikan. Setelah itu, saya juga akan mengunjungi perangkat daerah lainnya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pj Bupati Cirebon didampingi Asisten Administrasi Umum, Hadi Suryaningrat juga melakukan kunjungan ke beberapa perangkat daerah lainnya, seperti ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). (Azis)

Read More

Komisi I Serap Keluhan Camat dan Lurah se-Kota Cirebon: Aspirasi Akan Diperjuangkan

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti persoalan pelayanan dasar dan masalah sosial pada rapat kerja kecamatan dan kelurahan tahun 2025 di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (10/2/2025).

Komisi I menghimpun berbagai keluhan dan aspirasi yang menjadi para lurah dan camat. Di antara persoalan yang paling disorot salah satunya adalah layanan tentang pendataan kawin, lahir, mati, pindah, datang (KLAMPID). Mengingat, pencatatan KLAMPID sepenuhnya kewenangan dari Disdukcapil.

Para lurah dan camat menerima aduan dan keluhan dari RW karena camat dan lurah tidak mengetahui data status warga. Seperti, ketika ada warga atau pendatang terlibat kasus peredaran narkoba atau bahkan terorisme.

Merespons demikian, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH mengatakan, persoalan ini harus mendapat perhatian pemerintah daerah, karena tingkat kecamatan maupun kelurahan adalah salah satu pilar pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Beberapa keluhan dari para camat dan lurah se-Kota Cirebon seperti, persoalan infrastruktur, batas wilayah, banjir, utilitas kabel internet, izin usaha tanpa melibatkan lurah dan camat, hingga adanya efisiensi anggaran imbas berlakunya Inpres Nomor 1/2025.

Ia pun berkomitmen menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk ke kepala daerah terpilih.

“Atas hal itu, Komisi I akan menyampaikan aspirasi ini melalui banggar, TAPD, dan pemkot Cirebon agar ke depannya pemkot lebih mengutamakan kebutuhan camat, lurah. Karena unsur pemerintah paling dasar yang ketemu langsung dengan masyarakat,” katanya usai rapat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, Imam Yahya SFil MSi menyampaikan rasa prihatin imbas berlakunya Inpres terbaru dari pemerintah pusat tersebut.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini berdampak langsung terhadap pelayanan dasar di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Atas dasar itu, Komisi I meminta kepada Pemda Kota Cirebon agar tidak memangkas anggaran yang sudah ditetapkan di kecamatan dan kelurahan, karena ini menyangkut dengan pelayanan dasar.

“Kami pun tidak ingin ada pemotongan anggaran, karena dengan anggaran yang ada pun, belum mencukupi program yang diinginkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Kota Cirebon Achmad Muhaimin menyampaikan beberapa persoalan di masyarakat, seperti maraknya tiang-tiang dan kabel internet yang menjuntai tak beraturan. Hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat baik pejalan kaki maupun pengendara.

Ia juga mengeluhkan berdirinya rumah makan maupun usaha kuliner yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin dari kelurahan dan masyarakat. Sehingga meminta mekanisme OSS yang ditetapkan agar dievaluasi kembali.

“Pada intinya, kami meminta fungsi baik kecamatan, kelurahan, RT, RW dapat dikembalikan lagi kewenangannya agar fungsi keamanan dan pengawasan dapat terlaksana kembali,” ujarnya.

Rapat kerja Komisi I juga dihadiri Anggota Komisi I lainnya, Andi Riyanto Lie SE, dan Ruri Tri Lesmana. (din)

Read More

Inovasi Warung Angkringan BNN, Sarana Edukasi dan Pemberdayaan UMKM

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri acara peresmian warung angkringan binaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Korem 063/Sunan Gunung Jati di Jl. Laut Arafuru No. 02, Senin (10/2/2025). 

Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menikmati kuliner sambil mendapatkan informasi penting mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), bela negara, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan rasa syukurnya atas inovasi ini. Ia mengatakan, Pemda Kota Cirebon mendukung kolaborasi antara pemerintah, BNN, Korem, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Cirebon yang lebih baik.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa meresmikan warung angkringan yang bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga menjadi media edukasi yang sangat penting bagi masyarakat," ujarnya.

Warung angkringan ini bukan hanya menyajikan berbagai pilihan makanan yang menggugah selera, tetapi juga dilengkapi dengan informasi yang dapat diakses oleh pengunjung. Setiap sudut warung memuat materi mengenai P4GN, pentingnya bela negara, serta dukungan terhadap UMKM. 

"Pemda Kota Cirebon sangat mendukung dan mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, sekaligus memfasilitasi dalam mendalami isu-isu sosial yang krusial,"  lanjutnya.

Pj Wali Kota juga menekankan bahwa tempat ini menjadi sarana yang sangat strategis dalam memperkenalkan kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. 

"Ini adalah contoh bagaimana kolaborasi bisa memberikan dampak positif. Masyarakat bisa menikmati waktu santai sambil belajar hal-hal penting yang menyentuh kehidupan mereka. Inovasi ini juga merupakan bentuk dukungan kepada UMKM, karena warung angkringan dikelola dengan melibatkan pelaku usaha lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Cirebon, Kombes Pol Tunggul Sinatrio SIK MH, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan bahwa warung angkringan ini menjadi sarana untuk memberikan informasi terkait P4GN dan bela negara secara langsung kepada masyarakat. 

"Kami berharap warung ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan pengetahuan lebih mengenai bahaya narkoba, serta pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara," katanya.

Tunggul menegaskan bahwa komunikasi antara BNN dan masyarakat harus berjalan tanpa batas. Melalui tempat ini, pihaknya yakin kedekatan dengan masyarakat akan terjalin dengan baik.

"Tidak hanya sebagai lembaga yang mengawasi peredaran narkotika, tetapi juga sebagai mitra yang menyediakan informasi yang bermanfaat dan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita semua bisa bersama-sama mencegah peredaran narkoba di lingkungan kita," ujar Tunggul.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh perangkat daerah terkait, elemen masyarakat, termasuk jajaran Korem, perwakilan dari sektor UMKM, serta tokoh masyarakat Kota Cirebon. Semua pihak yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap upaya positif ini. (Nur)

Read More

Kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2025 Jadi Ajang Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Kejuaraan Cabang Taekwondo Bupati Cup 2025 yang digelar di GOR Ranggajati, Sumber, pada Sabtu (8/2/2025), menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda di Kabupaten Cirebon.

Kompetisi yang diikuti sekitar 200 peserta ini, diharapkan dapat melahirkan bibit unggul untuk berlaga di tingkat provinsi hingga nasional.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, saat membuka kejuaraan menekankan pentingnya pembinaan karakter melalui olahraga. Menurutnya, taekwondo tidak hanya melatih kemampuan fisik, namun bisa membentuk kedisiplinan, ketangguhan, dan kemandirian bagi para atlet muda.

“Kejuaraan ini bukan hanya soal medali, tetapi juga membangun karakter. Dengan kedisiplinan dan ketangguhan, para atlet diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berprestasi lebih tinggi,” ujar Wahyu.

Ia menyampaikan, bahwa dengan mempertandingkan kategori Kyorugi (tarung) dan Poomsae (jurus), kejuaraan ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan, serta meningkatkan daya saing mereka di tingkat yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, mengatakan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan pemetaan atlet untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2025 yang rencananya akan digelar di Bandung.

“Kami sudah mulai mapping dari kuota yang ada, dan masing-masing cabang olahraga sudah dimintakan kesiapan mereka dalam menyumbangkan medali. Kuota kita sekitar 100 hingga 105 atlet, mudah-mudahan tidak berubah atau terkena efisiensi anggaran,” ujarnya.

Dia menyebutkan, taekwondo menjadi salah satu cabang olahraga penyumbang medali bagi Kabupaten Cirebon. Ia pun mengapresiasi kejuaraan mandiri seperti Bupati Cup ini sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam pembinaan atlet.

“Kejuaraan mandiri seperti ini sangat penting, karena dari sinilah kita bisa menemukan atlet-atlet berprestasi, yang nantinya akan membawa nama baik Kabupaten Cirebon,” kata Ikin.

Sementara itu, Ketua Pengcab Taekwondo Indonesia (TI) Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, menjelaskan bahwa kompetisi ini juga menjadi ajang pemanasan menjelang Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat (Jabar) XVI/2026.

“Kami ingin melihat perkembangan atlet, serta menyeleksi mereka yang memiliki potensi besar untuk mewakili Kabupaten Cirebon nantinya,” sambungnya.

Selain sebagai persiapan menuju Porprov, kejuaraan ini juga bertujuan untuk meningkatkan popularitas taekwondo di Kabupaten Cirebon, serta menjaring talenta baru yang dapat dibina lebih lanjut.

“Atlet terbaik dalam kompetisi ini berkesempatan mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi ajang yang lebih besar,” tukasnya.

Read More

Haul Ponpes Jagasatru: Pj Wali Kota Apresiasi Peran Pesantren dalam Membangun Masyarakat Religius

CIREBON - Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, menghadiri peringatan haul yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren (Ponpes) Jagasatru pada Jumat (7/2/2025). 

Peringatan haul ini menjadi momen penting bagi masyarakat Cirebon, mengingat Ponpes Jagasatru merupakan salah satu pondok pesantren tertua yang telah memberikan banyak kontribusi positif terhadap perkembangan kehidupan beragama dan sosial di Cirebon.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Ponpes Jagasatru serta pendiri ponpes atas terlaksananya peringatan haul yang penuh makna ini. 

“Atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat memperingati haul Ponpes Jagasatru dan pendirinya. Semoga amal ibadah dan perjuangan yang telah dilakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Ponpes Jagasatru dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Kota Cirebon, tetapi juga di wilayah sekitarnya. Keberadaannya yang sudah berdiri lama, telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan kehidupan beragama di Cirebon, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan mendalami ilmu agama.

Selain itu, Pj Wali Kota juga mengapresiasi langkah Ponpes Jagasatru dalam mengembangkan jangkauan pendidikan dan dakwahnya.

“Kami juga sangat mengapresiasi Ponpes Jagasatru yang telah memperluas keberadaannya dengan mendirikan cabang di wilayah Mundu, yakni Jagasatru 2. Langkah ini sangat berarti, tidak hanya untuk pengembangan pesantren, tetapi juga untuk memperkuat peran pesantren dalam kehidupan masyarakat dan umat beragama,” tambahnya.

Ponpes Jagasatru, menurut Pj Wali Kota, turut memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih religius. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas keagamaan. 

Pj Wali Kota menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan lembaga keagamaan untuk menciptakan suasana yang harmonis, di mana nilai-nilai religius dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

“Pengasuh Ponpes Jagasatru telah memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya dalam dunia pesantren, tetapi juga dalam memperkuat umat beragama di Cirebon,” lanjut Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota juga menyatakan komitmennya untuk terus memberikan dukungan penuh kepada Ponpes Jagasatru dan pondok pesantren lainnya di Kota Cirebon.

“Pemerintah kota akan terus memberikan dukungan dan dorongan kepada pesantren-pesantren yang ada, termasuk Ponpes Jagasatru. Kami berharap pesantren dapat terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih religius, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur,” tuturnya.

Perayaan haul Ponpes Jagasatru kali ini bukan hanya sekadar mengenang jasa para pendiri dan pengasuhnya, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat tradisi keagamaan yang telah ada. 

Dengan terus mengembangkan pesantren-pesantren di Cirebon, diharapkan dapat tercipta sebuah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya akan nilai-nilai spiritual yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat luas. (Nur)

Read More

Hadiri Paripurna, Pj Bupati Cirebon Sampaikan Urgensi Raperda KTR Dan Kependudukan

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri rapat paripurna di ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (7/2/2025).

Pada kesempatan ini, Pj Bupati Cirebon menyampaikan tentang hantaran dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan eksekutif.

Dua raperda yang diusulkan eksekutif tersebut, yakni Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Wahyu menjelaskan, salah satu penyebab menurunnya kualitas udara adalah asap rokok, sehingga membahayakan perokok aktif dan pasif.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 443 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat tentang dampak langsung maupun tidak langsung akibat rokok.

Hingga menciptakan kualitas udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat, perlu adanya regulasi yang mengatur KTR di Kabupaten Cirebon.

Wahyu mengatakan, KTR yang dimaksud adalah area yang dilarang untuk kegiatan merokok, aktivitas promosi hingga menjual rokok.

“Meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan,” ucap Wahyu.

Ia berharap, dengan lahirnya Perda tentang KTR bisa menyadarkan banyak pihak. Dan, bisa menjadi langkah untuk menurunkan angka kematian dengan mengubah perilaku masyarakat yang lebih sehat.

“Mencegah perokok pemula, serta mewujudkan generasi muda yang sehat dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, maju dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Wahyu, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik.

Ia menyebut, raperda ini bertujuan untuk melindungi dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah.

Wahyu menjelaskan, sejatinya Kabupaten Cirebon memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Namun dalam perkembangannya, perda tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sekadar diketahui, rapat paripurma yang digelar DPRD Kabupaten Cirebon juga membahas tentang penutupan masa sidang satu dan membuka masa sidang dua tahun 2025.

Selain itu, paripurna juga membahas mengenai Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM usulan dari legislatif. (Azis)

Read More

Pemkab Cirebon Bahas Evaluasi Program dan Penanganan Banjir Dalam Rapim

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama para kepala perangkat daerah di Off Room Pendopo Bupati Cirebon, Rabu, (5/2/2025).

Rapim yang dilaksanakan secara rutin ini untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan, serta membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai permasalahan daerah.

Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyoroti pentingnya memastikan keberlanjutan program yang telah dilaksanakan selama sembilan bulan terakhir, terutama dalam persiapan transisi kepemimpinan bagi bupati terpilih selanjutnya.

Beberapa isu utama yang dibahas, antara lain penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, serta normalisasi sungai di beberapa wilayah terdampak.

“Salah satu yang kita bahas adalah tindak lanjut penanganan banjir, termasuk perbaikan dinding Sungai Cipager yang roboh dan normalisasi sungai di Ambulu serta Pengarengan,” kata Wahyu usai rapat.

Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait pembangunan embung di Waled-Asem, serta perencanaan normalisasi Bendung Ambit.

Selain itu, pihaknya terus memantau kondisi cuaca dan berkoordinasi untuk kemungkinan rekayasa cuaca, guna mengurangi intensitas hujan yang masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon.

Wahyu menegaskan, berbagai program yang telah berjalan diharapkan dapat diteruskan oleh bupati terpilih, agar permasalahan daerah, terutama terkait banjir dan infrastruktur, dapat ditangani secara berkelanjutan.

“Kita juga terus memantau kondisi cuaca dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk rekayasa cuaca jika diperlukan, agar curah hujan yang tinggi di daerah hulu, seperti Kuningan dan Majalengka tidak berdampak besar di Kabupaten Cirebon,” tukasnya. (Nur)

Read More

Pengurus FKUB Kota Cirebon Dikukuhkan, Pj Wali Kota Apresiasi Kerukunan Umat Beragama yang Terjaga

 

CIREBON - Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cirebon periode 2025-2029 di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Kamis (6/2/2025).

Pengukuhan juga dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi, sejumlah tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perangkat daerah terkait. Acara ini menjadi momen penting dalam memperkuat semangat kerukunan antar umat beragama di Kota Cirebon.

Pj Wali Kota mengungkapkan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh pengurus FKUB periode sebelumnya. Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan bahwa meskipun Kota Cirebon memiliki keragaman agama yang tinggi, namun kondusifitas dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dengan baik. 

“Alhamdulillah, kita sudah melewati banyak hal. Berkat upaya bersama, kita mampu menjaga, mengharmonisasi, dan merajut kerukunan antar umat beragama serta seagama. Tentu saja, kita harus terus mendorong agar kerukunan ini tetap terjaga, mengingat tantangan ke depan akan semakin besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota menyampaikan pentingnya terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik antara FKUB dan Forkopimda serta organisasi keagamaan lainnya. 

“Kami berharap, kolaborasi yang baik ini terus diperkuat. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga kerukunan. Dengan kerja sama yang solid, insya Allah Kota Cirebon akan terus menjadi contoh kota dengan tingkat toleransi yang sangat baik,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung segala upaya yang dilakukan FKUB dalam menciptakan suasana yang harmonis dan damai. 

Ia berharap, dengan adanya pengurus FKUB yang baru, kerukunan antar umat beragama dan seagama di Kota Cirebon bisa lebih ditingkatkan lagi. 

“Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama yang erat, saya yakin kita dapat menjaga keharmonisan yang telah terbentuk selama ini,” tambahnya.

Ketua FKUB Kota Cirebon, Abdul Hamid, dalam pidatonya juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemkot, TNI, dan Polri atas sinergi yang telah terjalin selama ini dalam menciptakan kerukunan umat beragama. 

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara FKUB, Pemerintah Kota Cirebon, serta TNI dan Polri. Kerukunan umat beragama di Kota Cirebon sudah berjalan dengan sangat baik, namun kami memohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar kami dapat menjalankan amanah yang diberikan kepada kami dengan sebaik-baiknya,” ucap Abdul Hamid.

Selain itu, Abdul Hamid juga menekankan pentingnya melibatkan semua elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan. Menurutnya, keberhasilan FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Cirebon tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat.

“Kita semua memiliki peran dalam menjaga kedamaian. Semua elemen masyarakat harus saling mendukung dan bekerja sama. Semoga kerukunan yang telah terjalin bisa lebih baik lagi ke depannya,” jelasnya.

Dalam pengukuhan ini, FKUB juga memberikan perhatian besar terhadap pentingnya pendidikan toleransi sejak dini. 

“Kami juga akan terus mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Peningkatan kesadaran sosial akan sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana yang damai,” tambah Abdul Hamid. (Nur)

Read More

UIN Siber Cirebon Gelar Bedah DIPA Tahun 2025 : Strategi dan Peluang Pengembangan Institusi

 

CIREBON – Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Cyber Islamic University/CIU) menggelar kegiatan Bedah DIPA Tahun 2025 pada 3–5 Februari 2025 bertempat di Grand Tryas Hotel. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi serta merancang strategi anggaran demi pengembangan institusi yang lebih baik.

Acara ini dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat, para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Kepala Lembaga, para Kabag dan Kasubbag, serta para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). 

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Drs. H. Subarja, M.Pd., yang memberikan wawasan terkait optimalisasi penggunaan anggaran.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag., bertindak sebagai moderator dalam sesi diskusi utama. Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam sambutannya menekankan urgensi dari kegiatan Bedah DIPA Tahun 2025. 

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, penilaian E-Kinerja Rektor mendapatkan predikat Sangat Baik, sebagai bukti peningkatan kinerja institusi.

Lebih lanjut, Prof. Aan juga mengulas hasil dari Rapat Kerja Nasional Bersama Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berlangsung pada 22–23 Januari 2025 di Hotel Mercure, Jakarta. Ia memaparkan capaian utama tahun 2024, di antaranya:

• Jumlah PTKIN dengan akreditasi unggul meningkat dari 7 menjadi 26 institusi (kenaikan 271%).

• UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masuk dalam QS World University Rankings Asia (peringkat 751–800) dan QS WUR by Subject untuk Divinity, Theology, and Religious Studies (peringkat 101–140).

• Implementasi layanan satu pintu melalui platform Siladiktis meningkatkan efisiensi tata kelola akademik.

• Integrasi data PTKI melalui SATU DATA PTKI (EMIS dan PD-Dikti) memperkuat tata kelola berbasis data.

• Dukungan afirmasi PTKIS dalam bentuk bantuan penelitian (Rp15,1 miliar), publikasi (Rp7,4 miliar), dan program pengabdian masyarakat (Rp8 miliar).

• Kenaikan kuota sertifikasi dosen (Serdos) dari 2.000 menjadi 5.000 pada tahun 2024.

• Peningkatan publikasi dan penyelenggaraan AICIS untuk memperkuat kolaborasi global.

Dalam kesempatan ini, Prof. Aan juga memaparkan peluang besar di tahun 2025 yang harus dioptimalkan, meliputi:

1. Penguatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global.

2. Digitalisasi layanan akademik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

3. Penguatan riset dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan visibilitas dan kontribusi akademik.

4. Optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana.

5. Peningkatan pendidikan vokasi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri.

6. Implementasi Green Islamic Campus sebagai langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

7. Pengarusutamaan gender sebagai bagian dari tata kelola inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pemaparan tersebut, Bedah DIPA Tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menyusun kebijakan dan arah pengembangan institusi. 

Setelah pemaparan dan diskusi mendalam, Rektor secara resmi membuka acara ini dan menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan visi besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi Islam berbasis siber yang unggul dan berdaya saing global. (din)

Read More

Tegas, DPRD Keluarkan Rekomendasi Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Stadion Bima

CIREBON – DPRD Kota Cirebon secara tegas meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera membatalkan perjanjian kerja sama pengelolaan stadion Bima dengan Bina Sentra Football Academy.

Rekomendasi itu disampaikan saat rapat kerja pimpinan DPRD serta Komisi I, II dan III bersama Dispora Kota Cirebon terkait polemik pengelolaan stadion Bima yang dinilai tidak prosedural di Griya Sawala, Rabu (5/2/2025).

Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menegaskan, perjanjian antara Dispora dan pihak ketiga dinilai sudah cacat hukum atau ilegal, sehingga DPRD merekomendasikan agar perjanjian tersebut dibatalkan.

Andrie pun menegaskan, seandainya pemerintah daerah ingin melanjutkan proses perjanjian kerja sama pengelolaan stadion, maka harus menempuh prosedur yang berlaku. Akan tetapi, untuk perjanjian sewa saat ini DPRD meminta kepada Dispora untuk dibatalkan dan harus kembali dari awal.

“Kami menilai, Kadispora tidak sesuai dengan mekanisme yang ada atau perda yang ada, otomatis saya pikir ini sudah cacat hukum atau ilegal. Sehingga, keputusan rapat sore ini perjanjian kerja sama tersebut kita batalkan,” kata Andrie usai rapat.

Rekomendasi pembatalan tersebut akan langsung disampaikan kepada Pemda Kota Cirebon agar segera ditindaklanjuti. Sementara, perihal perubahan perjanjian, hal itu dapat dilakukan setelah adanya kajian dan audit mendalam oleh BPKPD dan Inspektorat.

Saat rapat berlangsung, ihwal polemik perjanjian sewa yang tidak prosedural itu, DPRD Kota Cirebon tidak hanya menyoroti fungsi sarana Kawasan olahraga stadion Bima untuk sepak bola semata, akan tetapi seluruh aspek olahraga lain seperti basket, renang dan lainnya.

“Kami tetap pada keputusan yakni pembatalan perjanjian sewa pengelolaan stadion, dan kami menginginkan penataan kawasan olahraga Bima ini diseriusi, baik dari kajian dan lainnya secara profesional,” katanya.

Senada, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menegaskan bahwa rekomendasi yang diusulkan DPRD adalah pembatalan perjanjian, karena terbutkti adanya maladministrasi. Menurutnya, perjanjian kerja sama tersebut harus diketahui langsung walikota, bukan hanya Kepala Dispora saja.

Karena itu, Harry mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak sembarangan dalam mengelola kawasan olahraga Bima di Kota Cirebon, khususnya Stadion Bima di mana nilai asetnya sebesar Rp200 miliar.

“Rekomendasi DPRD membatalkan, karena secara administrasi menyalahi. Jangan sampai perjanjia sewa ini terkesan asal-asalan, karena ini sarana olahraga untuk seluruh atlet sehingga dapat menggunakan fasilitas tersebut di Kota Cirebon,” katanya.

Begitu pun Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP. Ia mengsulkan agar seluruh proses yang sudah terjadi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan Stadion Bima dibatalkan.

Ia pun menegaskan, rekomendasi ini bukan bertujuan menghambat pengembangan olahraga di Kota Cirebon, akan tetapi sebagai pintu masuk untuk penatagunaan aset daerah Kota Cirebon, salah satunya Stadion Bima.

“Terdapat kesalahan prosedur, dan kami bukan mempermasalahkan nominal 50 juta, akan tetapi prosesnya harus benar,” ujar Handarujati.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf MPd mengapresiasi tujuan Dispora dalam meningkatkan fasilitas olahraga stadion Bima. Akan tetapi, ia menyayangkan prosedur yang dilalui tidak benar.

Yusuf juga mengingatkan agar Dispora segera membuat grand design untuk pembenahan Stadion Bima dan sekitarnya, mengingat kondisi hari ini cukup memprihatinkan.

“Karena Dispora juga mitra Komisi III, ini bukan hanya soal sewa menyewa, tapi kemudian bagaimana itu menjadi sarana olahraga yang diinginkan masyarakat Kota Cirebon yang nyaman,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon Aldyan Fauzan Sumarna pun mengatakan hal serupa, bahwa mengenai polemik perjanjian stadion Bima segera dibatalkan dan dievaluasi.

Ia menyebut, masuknya anggaran sebesar Rp50 juta ke kas daerah juga agar dikembalikan, mengingat prosedur perjanjian yang dinilai maladministrasi atau batal secara hukum.

“Kami merekomendasikan agar segera membatalkan dan mengevaluasi perjanjian tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dispora Kota Cirebon Dr Irawan Wahyono SPd MPd menyampaikan bahwa adanya perjanjian kerja sama merupakan salah satu niat baik Dispora membangun stadion Bima yang berstandar nasional.

Ia pun menjelaskan, bahwa perjanjian tersebut baru berjalan selama empat bulan dan ketika berganti tahun akan ditinjau ulang. Begitu pun dengan pemberlakukan retribusi di stadion Bima, hal itu pun diperuntukkan sebagai perbaikan fasilitas.

“Yang penting tidak menyinggung (pihak yang menyewa, -red), karena orang itu niatnya membantu Kota Cirebon membangun stadion berstandar. Adapun untuk alur akan saya perhatikan, karena ini baru berjalan empat bulan,” katanya.

Menyikapi persoalan demikian, Pj Sekda Kota Cirebon Dr H Iing Daiman SIP MSi menegaskan akan segera menyampaikan rekomendasi pembatalan perjanjian kerja sama antara Dispora dengan pihak ketiga kepada Pj Walikota Cirebon.

Ia pun berharap, kejadian serupa tidak terulang kembali. Mengingat, dalam pemerintahan ada mekanisme tata kelola berupa naskah dinas dan sebagainya yang wajib ditaati SKPD pengampu.

“Tentunya ini bagian dari evaluasi kami, dan akan tindaklanjuti nota dinas dari BPKPD termasuk hasil rapat ini, selebihnya keputusan ada dari Pj Walikota,” ujarnya.

Rapat kerja bersama Dispora dihadiri anggota DPRD Kota Cirebon lain dari masing-masing komisi, seperti, Anggota Komisi I Andi Riyanto Lie SE, Sekretaris Komisi II Subagja, Anggota Komisi II H Karso SIP, Anton Octavianto SS MM MMTr, Dian Novitasari SKom MAP, Abdul Wahid Wahdinih SSos.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi III Syarifudin SH, Sekretraris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, Anggota Komisi III Indra Kusumah Setiawan Amd, Rinna Suryanti ST, Rizky Putri Mentari SH, Stanis Clau dan Leni Rosliani SIP. (Nur)

Read More

UIN Siber Cirebon Bedah DIPA Tahun 2025 : Strategi dan Peluang Pengembangan Institusi

CIREBON, FC – Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Cyber Islamic University/CIU) menggelar kegiatan Bedah DIPA Tahun 2025 pada 3–5 Februari 2025 bertempat di Grand Tryas Hotel. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi serta merancang strategi anggaran demi pengembangan institusi yang lebih baik.

Acara ini dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat, para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Kepala Lembaga, para Kabag dan Kasubbag, serta para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). 

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Drs. H. Subarja, M.Pd., yang memberikan wawasan terkait optimalisasi penggunaan anggaran.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag., bertindak sebagai moderator dalam sesi diskusi utama.

Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam sambutannya menekankan urgensi dari kegiatan Bedah DIPA Tahun 2025. Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, penilaian E-Kinerja Rektor mendapatkan predikat Sangat Baik, sebagai bukti peningkatan kinerja institusi.

Lebih lanjut, Prof. Aan juga mengulas hasil dari Rapat Kerja Nasional Bersama Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berlangsung pada 22–23 Januari 2025 di Hotel Mercure, Jakarta. Ia memaparkan capaian utama tahun 2024, di antaranya:

• Jumlah PTKIN dengan akreditasi unggul meningkat dari 7 menjadi 26 institusi (kenaikan 271%).

• UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masuk dalam QS World University Rankings Asia (peringkat 751–800) dan QS WUR by Subject untuk Divinity, Theology, and Religious Studies (peringkat 101–140).

• Implementasi layanan satu pintu melalui platform Siladiktis meningkatkan efisiensi tata kelola akademik.

• Integrasi data PTKI melalui SATU DATA PTKI (EMIS dan PD-Dikti) memperkuat tata kelola berbasis data.

• Dukungan afirmasi PTKIS dalam bentuk bantuan penelitian (Rp15,1 miliar), publikasi (Rp7,4 miliar), dan program pengabdian masyarakat (Rp8 miliar).

• Kenaikan kuota sertifikasi dosen (Serdos) dari 2.000 menjadi 5.000 pada tahun 2024.

• Peningkatan publikasi dan penyelenggaraan AICIS untuk memperkuat kolaborasi global.

Dalam kesempatan ini, Prof. Aan juga memaparkan peluang besar di tahun 2025 yang harus dioptimalkan, meliputi:

1. Penguatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global.

2. Digitalisasi layanan akademik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

3. Penguatan riset dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan visibilitas dan kontribusi akademik.

4. Optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana.

5. Peningkatan pendidikan vokasi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri.

6. Implementasi Green Islamic Campus sebagai langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

7. Pengarusutamaan gender sebagai bagian dari tata kelola inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pemaparan tersebut, Bedah DIPA Tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menyusun kebijakan dan arah pengembangan institusi. 

Setelah pemaparan dan diskusi mendalam, Rektor secara resmi membuka acara ini dan menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan visi besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi Islam berbasis siber yang unggul dan berdaya saing global. (din)

Read More

PJ Wali Kota Cirebon Resmi Raih Gelar Doktor, Dorong Peningkatan SDM Dalam Pengelolaan Birokrasi

 

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, resmi meraih gelar Doktor setelah berhasil menjalani ujian sidang terbuka di Program Doktor Ilmu Pemerintahan di ruang sidang Gedung Sekolah Pascasarjana IPDN Kampus Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

Pencapaian ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan karier akademik Pj Wali Kota Cirebon, Dr H Agus Mulyadi, MSi.

Disertasi yang ditulis oleh Pj Wali Kota berjudul "Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat". 

Karya ilmiah ini menjadi kontribusi nyata bagi dunia akademik, sekaligus memberikan wawasan baru terkait pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, khususnya dalam penerapan sistem merit. 

Disertasi tersebut juga mencerminkan komitmen Pj Wali Kota untuk memajukan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil yang lebih baik.

Ujian sidang terbuka dipimpin oleh Ketua Sidang, Prof Dr Drs H Hadi Prabowo MM, yang turut didampingi oleh sejumlah oponen ahli ternama, seperti Prof Dr Mansyur Achmad MSi, Dr Ahmad Averus MSi, Dr Layla Kurniawati MPd, Dr Megandaru W Kawuryan SIP MSi dan Prof Dr Yuddy Chrisnandi SH SE MM. 

Selain itu, sidang juga dihadiri oleh tiga promotor yang turut membimbing Pj Wali Kota selama proses studi, yakni Prof Dr Muh. Ilham MSi, Prof Dr Hyronimus Rowa MSi, dan Dr Marja Sinurat MPd MM. 

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Cirebon menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan studinya. 

Ia mengungkapkan rasa syukur atas doa dan dukungan yang terus mengalir, baik dari keluarga, kolega, maupun masyarakat. 

“Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung, sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik,” ungkapnya dengan penuh rasa haru.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota juga berharap disertasinya dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pemangku kebijakan dalam mengakselerasi reformasi birokrasi, khususnya di Provinsi Jawa Barat. 

Ia mengungkapkan, hasil dari disertasi tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif dalam perbaikan sistem manajemen aparatur sipil negara yang lebih berbasis merit, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

Meskipun meraih gelar doktor merupakan pencapaian akademik yang luar biasa, Pj Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa gelar tersebut bukan semata-mata untuk meraih status akademis, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 

"Gelar doktor ini bukan sekadar simbol, tetapi sebuah amanah untuk terus memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan,” tuturnya.

Dihadapan seluruh peserta sidang, Pj Wali Kota Cirebon juga menyampaikan pesan yang menggugah. Ia mengutip sebuah pepatah yang mengatakan, "Ilmu tanpa amal adalah kosong, amal tanpa ilmu adalah buta. Ilmu dan amal adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan." 

Pj Wali Kota menegaskan bahwa ilmu yang diperoleh harus diwujudkan dalam amal nyata yang bermanfaat bagi orang banyak.

Lebih jauh lagi, ia mengutip kata-kata bijak dari Syaikh Abdurrahman bin Qasim yang menyatakan bahwa “Amal adalah buah dari ilmu.” 

Menurutnya, ilmu itu diibaratkan seperti pohon yang menghasilkan buah berupa amal. Dengan kata lain, ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk menghasilkan karya dan tindakan yang nyata demi kebaikan bersama.

“Saya bertekad untuk mengamalkan ilmu yang telah saya peroleh, bukan hanya sebagai teori, tetapi dalam tindakan nyata yang bisa memberikan kemajuan bagi bangsa, negara, serta khususnya bagi Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat,” tambah Pj Wali Kota. 

Ia berharap dengan gelar doktor ini, dirinya dapat terus memberi kontribusi yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Pj Wali Kota Cirebon berharap melalui disertasi dan ilmunya, dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan aparatur sipil negara dan birokrasi yang semakin profesional. Dengan begitu, pelayanan publik di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan bisa lebih optimal, transparan, dan berkualitas. (din)

Read More