Wakil Wali Kota Sampaikan LKPJ 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cirebon Tahun 2024 di Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Jumat (21/3/2025). 

LKPJ tersebut mencakup pelaksanaan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Agus Mulyadi, Penjabat Wali Kota Cirebon, yang menjabat sejak 13 Desember 2023 hingga 20 Februari 2025.

Laporan yang disampaikan memaparkan berbagai capaian serta langkah-langkah strategis yang telah diambil Pemerintah Kota Cirebon sepanjang tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot Cirebon telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Kami melakukan beberapa langkah penting, termasuk penyesuaian anggaran, pengendalian inflasi, pemberian bantuan sosial, serta pembukaan peluang kerja melalui berbagai program. Selain itu, kami juga berupaya memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang dan menata ulang regulasi pajak daerah demi mempermudah masyarakat," ujar Wakil Wali Kota.

Dari sisi pembangunan, indikator makro menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon naik dari 77,45 pada tahun 2023 menjadi 78,09 pada 2024. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan, yakni dari 7,66 persen pada 2023 menjadi 6,29 persen pada 2024. 

Kemudian, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami sedikit peningkatan dari 5,01 persen pada 2023 menjadi 5,02 persen pada 2024. Inflasi tahunan Kota Cirebon juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 3,22 persen pada 2023 menjadi 1,10 persen pada 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi sesuai dengan target nasional.

Tak hanya itu, pencapaian yang diperoleh menunjukkan adanya perubahan positif dalam kondisi keuangan daerah serta keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Cirebon hingga akhir tahun 2024. Salah satu indikator utama yang tercatat adalah penurunan jumlah penduduk miskin, dari 9,16 persen pada 2023 menjadi 9,02 persen pada 2024.

"Kami percaya dan tentunya berterimakasih karena semua pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak. Kerja sama antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan stakeholder lainnya sangat mendukung keberhasilan ini," tambah Wakil Wali Kota.

Selain itu, agenda politik nasional di tahun 2024 juga menjadi bagian penting dari perjalanan pemerintahan Kota Cirebon. Pemilihan Umum serentak yang digelar pada 14 Februari 2024, yang memilih anggota legislatif serta Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang memilih Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Cirebon, berjalan dengan lancar dan aman.

“Kami sangat bersyukur bahwa seluruh rangkaian pemilu serentak berlangsung dengan sukses dan tanpa kendala. Semua ini tercapai berkat kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, institusi keamanan, dan dukungan masyarakat,” tutup Wakil Wali Kota. 

Read More

Duta GenRe Kabupaten Cirebon Gaungkan INI GENTING, Cegah Stunting dengan Edukasi Inovatif

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) gencar melakukan berbagai program cegah stunting, salah satunya INI GENTING (Implementasi Nyata “GenRe” Cegah Stunting).

INI GENTING merupakan program pencegahan stunting dari hulu, yaitu melalui program “Sahabat Asuh”.

Program ini merupakan inovasi terbaru dari para generasi muda di Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam forum Generasi Berencana (GenRe), dengan tujuan pemerataan pengetahuan remaja, baik di lingkup sekolah maupun panti asuhan.

Duta Generasi Berencana (GenRe), Ivan Afif Permana, telah berhasil melakukan edukasi gizi sehat untuk mencegah stunting di Panti Asuhan Graha Yatim Dhuafa Kecamatan Kedawung.

Dengan bantuan media edukasi GENREPOP (pop up book GenRe), program ini diharapkan bisa menjadi terobosan baru agar belajar dapat mudah dipahami.

Program ini terdiri dari empat pertemuan dengan fokus ajar yang berbeda, seperti pre test, post test, diskusi dan pemberian contoh nyata tentang bahan makanan bergizi.

Sebanyak 97,8% peserta berhasil teredukasi dengan peningkatan pemahaman yang signifikan setelah mengikuti program ini. Bahkan, 77,8% di antaranya mencapai skor sempurna pada saat post-test.

Dari yang awalnya kurang paham soal gizi, anemia, zat besi, dan stunting, kini mereka siap menerapkan pola hidup sehat dan menjadi agen perubahan, khususnya di lingkup sekolah dan panti asuhan.

Tentu, dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini mengajak peserta untuk belajar secara interaktif dan aplikatif melalui GENREPOP, media edukasi inovatif yang baru saja diluncurkan.

Read More

BNI 46 Dukung SMSI Pengusulan RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional.

SEMARANG – Dalam rangka pengusulan RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai gelar Seminar Kabupaten kolaborasi dengan Seruling Mas diPurwokerto pada Selasa (18/3/2025), kembali SMSI gelar seminar di tingkat provinsi Jawa Tengah, diadakan di Art Center Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang (20/3/25). 

Seminar Provinsi dalam rangka pengusulan RM Margono Djojohadikoesoemo sebagai calon pahlawan nasional ini dihadiri oleh : Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI, Radik Karsadiguna, mewakili Menteri Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Syakur M.Si., mewakili Gubernur Jawa Tengah, Kepala BNI Regional Yogyakarta Aryanto Suwondo Geni, Wakil Rektor IV Undip, Prof. Wijayanto, S.I.P., M.Si., Ph.D., Dekan FIB Undip, Prof. Alamsyah, Kordinator Profesor Insan Cita Sujana Saeman, Wadek 1 dan Wadek 2 FIB Undip Prof. Farmacelia Nurhadi, SS, M.Hum, MA, Ph.D.

Dan Dr. Siti Maziah, M.Hum, Ketua SMSI Jawa Tengah, KRA. Samsul Arifin, Hadir juga sejumlah guru besar diantaranya Prof. Suradi Wijaya, Mas Sam Rahman, Dr. Sartono, Dr. Abdul Kohar, Mudzakir, perwakilan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Perwakilan Kraton Kesunan Surakarta Hadininggrat dan PW Ansor Jawa Tengah.

Seminar diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah KRA. Samsul Arifin, pada kesempatan tersebut dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Undip, pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI), serta seluruh tamu undangan yang hadir.

"Saya mewakili Ketua SMSI Pusat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Radik Karsadiguna, AKS, M.Si

sebagai Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik, yang mewakili Menteri Sosial, 

Rektor Undip yang diwakili oleh Wakil Rektor IV Prof. Wijayanto, Bapak Imam Syukur M.Si. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, narasumber, Bank BNI yang telah mendukung acara ini, serta seluruh tamu undangan," ujar Samsul Arifin.

Samsul juga menyampaikan "kita berkumpul di Undip yang luar biass ini, tidak lepas dari rasa cinta dan hormat kita Kepada perjuangan Bapak RM Margono. Untuk itu, saya mewakili Bapak Firdaus, Ketua Umum SMSI Pusat mohon dukungan dalam memperjuangkan proses pencalonan Bapak RM Margono sebagai Pahlawan Nasional" tandas Samsul.

Setelah sambutan Samsul tersebut, diputar video biografi SMSI Pusat beserta berbagai prestasi yang telah diraih oleh organisasi tersebut.

Kemudian Paparan Kepala Regional BNI Yogyakarta dan Jawa Tengah,  Aryanto Suwondo Geni. Pada kesempatan tersebut, Aryanto menyampaikan bahwa RM Margono Djojohadikoesoemo adalah sosok penting dalam sejarah ekonomi Indonesia.

"Beliau adalah pendiri Bank Negara Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga pengusulan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Aryanto mengatakan "BNI berdiri pada tahun 1946, dan saat itu RM Margono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI. Kami bangga mengetahui jejak perjuangan beliau" ujar Aryanto

Pada kesempatan itu,  Kepala BNI Yogyakarta ini juga menyampaikan "lebih lagi kebanggaan kami sebagai karyawan BNI, ketika banyak pihak melakukan kajian atas jasa - jasa dan perjuangan bapak RM Margono Djojohadikoesoemo untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. 

Ditempat yang sama Aryanto juga menyampaikan "Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, seminar ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan pengakuan Bapak RM Margono Djojohadikoesoemo sebagai pahlawan nasional, mengingat dedikasinya dalam dunia ekonomi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia" tandas Aryanto.

L

Senada dengan itu, Wakil Rektor IV Undip menyampaikan bahwa sejarah tidak hanya mengajarkan peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi pijakan dalam menentukan langkah ke depan.

"RM Margono Djojohadikoesoemo adalah pahlawan bangsa dengan kontribusi nyata bagi negara ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Syakur M.Si., menambahkan bahwa RM Margono juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI pertama serta aktif sebagai pejuang di bidang ekonomi.

Imam juga menyampaikan "Pengumpulan berkas pengusulan calon pahlawan nasional ini paling lambat 11 April 2025. Kami harap SMSI segera mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendukung proses ini," ungkapnya.

Radik Karsadiguna, AKS, M.Si sebagai Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik, yang mewakili Menteri Sosial,  menyatakan bahwa RM Margono Djojohadikoesoemo

telah meletakkan pondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan. "Pergerakan dan perjuangan beliau merupakan faktor utama yang menjadikannya layak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Untuk itu, SMSI harus segera memenuhi berbagai persyaratannya,"ujarnya.

Usai berbagai acara pembukaan, diadakan Seminar Provinsi dengan narasumber Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum Dekan FIB Undip, Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum, Sejarawan Undip dan Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., Mantan Rektor UIN. Pada seminar ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si sebagai moderator. (din)

Read More

Dilarang Beroperasi Selama Masa Mudik, Ratusan Penarik Becak di Cirebon Terima Kompensasi Rp3 Juta

KABUPATEN CIREBON — Sebagai bentuk kompensasi atas larangan beroperasi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, ratusan penarik becak di Kabupaten Cirebon menerima bantuan langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Penyerahan dana kompensasi berlangsung di Kantor Polsek Gempol, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan, bahwa bantuan diberikan sebagai upaya meringankan beban para penarik becak yang terdampak kebijakan pembatasan lalu lintas di jalur arteri dan alternatif selama masa mudik.

“Setiap penarik becak akan menerima kompensasi sebesar Rp3 juta, yang pencairannya dilakukan dalam dua tahap, Rp1,5 juta sebelum Lebaran dan sisanya setelah Lebaran,” ungkap Dedi.

Bupati Cirebon Imron menjelaskan, bahwa dana kompensasi disalurkan langsung melalui rekening tabungan Bank BJB.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebanyak 346 penarik becak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini.

“Kriteria penerima bantuan adalah mereka yang biasa beroperasi di jalur utama arus mudik dan jalur alternatif yang rawan kemacetan,” jelas Imron.

Pendataan dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Para penarik becak harus menunjukkan e-KTP serta foto becak beserta lokasi mangkalnya sebagai syarat penerimaan dana kompensasi.

“Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan khusus untuk mengurangi dampak ekonomi bagi penarik becak yang terdampak kebijakan larangan beroperasi,” tutupnya.

Larangan operasional becak di jalur arteri dan alternatif selama mudik dan balik Lebaran diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan perjalanan pemudik lebih lancar.

Namun, kebijakan ini diakui berdampak langsung pada pendapatan harian para penarik becak.

Pemerintah berharap, program kompensasi ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi mereka dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi agar para penarik becak bisa mencari peluang usaha lain yang lebih berkelanjutan.

Dengan adanya bantuan ini, para penarik becak diharapkan tetap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka meskipun tidak dapat beroperasi selama masa mudik. (Ara)

Read More

Pemkab dan Polresta Cirebon Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat 2025

KABUPATEN CIREBON — Menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama jajaran kepolisian Polresta Cirebon dan instansi terkait menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Ketupat 2025.

Kegiatan ini berlangsung di lapangan stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (20/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cirebon Imron menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan kesiapan petugas di lapangan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

“Kami sudah mengecek kesiapan pasukan dan kendaraan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Mudah-mudahan, arus mudik dan balik di Kabupaten Cirebon berjalan lancar,” ujar Imron.

Selain itu, ia juga menyinggung kesiapan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, beberapa perbaikan jalan masih dalam proses dan akan dilakukan penyempurnaan setelah musim mudik selesai.

“Infrastruktur saat ini sedang dalam perbaikan. Sekarang kita rapikan dulu, nanti setelah Lebaran akan ada perbaikan yang lebih besar, termasuk betonisasi di beberapa titik,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menegaskan, bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan 1.600 personel gabungan untuk pengamanan selama Operasi Ketupat 2025.

“Dalam operasi ini, Polresta Cirebon mengerahkan 757 personel, ditambah dengan dukungan dari berbagai instansi seperti TNI, Brimob, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan stakeholder lainnya,” ungkapnya.

Untuk memastikan keamanan pemudik, pihak kepolisian juga telah mendirikan 14 pos pengamanan (pospam), 11 pos pelayanan (posyan), dan 1 pos terpadu yang tersebar di berbagai titik strategis di Kabupaten Cirebon.

“Kami juga memastikan kesiapan perlengkapan personel, termasuk jas hujan dan pakaian dinas, agar mereka dapat bertugas dengan optimal di pos-pos yang telah ditentukan,” tambah Sumarni.

Selain pengamanan lalu lintas, kepolisian juga mengantisipasi potensi tindak kejahatan selama masa mudik.

“Kami menerapkan sistem siaga 24 jam selama Operasi Ketupat. Selain itu, kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, seperti mengunci rumah saat mudik dan menitipkan kendaraan di Mapolres atau Mapolsek terdekat jika diperlukan,” jelasnya.

Pihak kepolisian juga akan meningkatkan patroli di lingkungan yang banyak ditinggal pemudik guna mencegah aksi pencurian.

“Kami meminta warga yang akan mudik untuk memberi tahu ketua RT atau petugas setempat agar lingkungan mereka dapat dipantau dengan lebih intensif,” pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Monitoring Ramp Check, Pastikan Kelayakan Kendaraan dan Kesehatan Awak Bus

 

CIREBON -  Menyambut musim mudik Lebaran 2025, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan umum penumpang di Terminal Tipe A Harjamukti, Kamis (20/3/2025). 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para penumpang yang akan melakukan perjalanan pulang kampung menjelang Idul Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyatakan bahwa ramp check yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik dan administrasi kendaraan. 

"Kami sudah memeriksa secara langsung kendaraan, baik dari segi kondisi fisik maupun kelengkapan administrasi, termasuk surat-surat izin yang diperlukan. Semua bus yang kami periksa telah siap untuk mengangkut penumpang mudik dengan aman," ujarnya.

Tidak hanya itu, bus-bus yang lulus pemeriksaan akan diberikan stiker sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut telah lolos uji kelayakan. 

"Setelah kendaraan dinyatakan lolos uji, kami beri stiker sebagai tanda bahwa bus tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan," tambah Wali Kota.

Proses pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi kendaraan, tetapi juga terhadap kesehatan awak bus. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan bahwa sopir dan kru bus dalam kondisi fit dan bebas dari pengaruh zat-zat yang dapat membahayakan keselamatan penumpang. 

"Kami sangat memperhatikan kesehatan awak bus agar perjalanan mudik berlangsung dengan lancar dan aman," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa sebagian besar tujuan mudik para penumpang akan mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya informasi tersebut, 

ia menekankan pentingnya koordinasi antar daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik. Mengenai ketersediaan kendaraan, Wali Kota Edo memastikan bahwa jumlah bus yang disiapkan untuk mudik tahun ini cukup memadai. 

"Kami berharap dengan adanya persiapan yang matang ini, para pemudik dapat merasakan kenyamanan sepanjang perjalanan," katanya.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan infrastruktur untuk menyambut datangnya Idul Fitri. 

"Kami terus melakukan pembenahan infrastruktur di jalan-jalan utama, baik di dalam kota maupun yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini kami lakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik, sehingga para pemudik dapat tiba di tujuan dengan selamat," ungkapnya.

Wali Kota berpesan agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses mudik tahun ini menjaga keselamatan bersama. Pemerintah Kota Cirebon bersama Forkopimda terus berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. 

"Semoga semuanya selamat sampai tujuan dan dapat kembali ke Cirebon dengan selamat pula," tutupnya.

Read More

Wali Kota Apresiasi Kebijakan Pemprov Jabar dalam Penghapusan Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

 PRESS RELEASE

SUBANG – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menghadiri acara silaturahmi Gubernur Jawa Barat dengan Kepala daerah Bupati/Wali Kota se Jawa Barat bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Subang, Kamis (20/02/2025).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Zoom meeting bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Jawa Barat terkait pemberlakuan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meninjau pendapatan pajak kendaraan bermotor di tiap kabupaten dan kota. Hasilnya, terlihat adanya kenaikan yang signifikan di seluruh wilayah Jawa Barat setelah kebijakan penghapusan tunggakan dan denda tersebut diberlakukan.

"Ini adalah langkah nyata kita untuk meringankan beban masyarakat, sekaligus mendorong mereka agar lebih sadar dan aktif dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan kebijakan ini, diharapkan ada peningkatan dalam pembayaran pajak kendaraan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan kewajibannya. 

Program ini membebaskan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya berlaku mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memberikan apresiasi atas kebijakan ini. Menurutnya, penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor sangat membantu bagi masyarakat, khususnya di Kota Cirebon.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan penghapusan tunggakan pajak ini. Ini sangat membantu masyarakat. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan kebijakan ini," kata Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini bisa memotivasi masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa depan. 

"Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah," tambahnya.

Read More

Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat, Wali Kota : Langkah Nyata Pemerintah Wujudkan Pendidikan Gratis dan Berkualitas

 PRESS RELEASE

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama sejumlah kepala perangkat daerah, melakukan peninjauan terhadap lokasi lahan yang direncanakan untuk Program Sekolah Rakyat, Rabu (19/3/2025). 

Lokasi yang dikunjungi yakni rumah susun yang terletak di belakang Terminal Harjamukti dan SMPN 18 Kota Cirebon.

Wali Kota menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menginisiasi Program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.

"Saya menyambut baik inisiatif besar ini. Peninjauan lokasi ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk memulai realisasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Kami berharap, program ini bisa memberikan peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di sekitar sini," ujar Wali Kota.

Pemerintah kota terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan sesuai rencana. Menurut Wali Kota, Sekolah Rakyat adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia dan memberikan masa depan yang lebih cerah.

"Ini adalah komitmen kami untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” jelas Wali Kota.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Barat bersama kepala daerah se-Jawa Barat belum lama ini mengatakan, bahwa program ini menjadi langkah strategis untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Pria yang kerap disapa Gus Ipul ini menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dapat berdiri di setiap kabupaten/kota, dengan target 30 sekolah untuk Provinsi Jawa Barat.

"Satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di dekat lokasi Sekolah Rakyat. Kami akan pastikan bahwa sekolah ini sepenuhnya gratis, dari asrama hingga peralatan sekolah," ujarnya.

Untuk diketahui, konsep Sekolah Rakyat memang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang membutuhkan. Untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SD, orang tua mereka tetap bisa mengunjungi dan menengok secara berkala.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menentukan indikator kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan kesempatan terbaik melalui program ini. 

"Kami menargetkan bahwa setiap Sekolah Rakyat bisa menampung sekitar 1.000 siswa, dengan masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA memiliki kapasitas 300-500 siswa," tambahnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar yang juga didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan di hadapan para guru dan pegawai di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana untuk membangun sekolah-sekolah berasrama yang memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan formal, tetapi juga pembekalan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Ia berharap para siswa yang belajar di Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

"Sekolah Rakyat adalah solusi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di negara kita. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tuturnya.

Read More

UIN Siber Cirebon Targetkan Akreditasi 'Unggul' untuk Prodi Tadris IPS melalui Asesmen Lapangan LAMDIK

CIREBON, FC – Program Studi S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguaruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon melaksanakan Asesmen Lapangan (AL) sebagai bagian dari proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). 

Kegiatan ini berlangsung pada 18 hingga 19 Maret 2025 dan dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, termasuk pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, alumni, serta stakeholder yang mendukung keberhasilan akreditasi.

Acara pembukaan asesmen ini dihadiri oleh Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Dalam sambutannya, Prof. Aan memberikan penguatan kepada Program Studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, untuk mempertahankan predikat akreditasi "Unggul", serta menekankan pentingnya persiapan untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan target yang sama, yaitu "Unggul". 

Selain itu, ia juga berharap agar hasil asesmen ini dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Tim Asessor yang dihadirkan untuk proses akreditasi ini terdiri dari dua pakar pendidikan yang sangat berkompeten, yaitu Dr. Taat Wulandari, S.Pd., M.Pd. dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan Dr. Alfiana Yuli Efiyanti, MA. dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Keduanya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mencakup kualitas pengajaran, fasilitas pendukung, serta capaian pembelajaran mahasiswa.

Acara ini juga dihadiri oleh para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, serta dosen-dosen, mahasiswa, alumni, dan berbagai pihak terkait yang turut memberikan dukungan dalam proses akreditasi ini. 

Kehadirannya memperlihatkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Asesmen Lapangan ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Program Studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dapat terus berkembang dengan kualitas yang unggul, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berubah. 

"Semoga hasil asesmen ini memberikan kontribusi positif bagi peningkatan mutu pendidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon," tandasnya.

Read More

Motif Batik Cirebon Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk perlindungan terhadap motif batik khas daerah tersebut.

Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar Asep Sutandar kepada Bupati Cirebon Imron di ruang rapat Bupati Cirebon, Rabu (19/3/2025).

Imron mengatakan, sertifikat ini menjadi bukti kalau pemerintah daerah telah bekerja secara maksimal untuk melindungi motif batik khas Cirebon sebagai produk budaya yang harus dilestarikan.

Dengan diraihnya sertifikat KIK, menurut Imron, motif batik khas Cirebon resmi mendapatkan persetujuan dan perlindungan hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih. Ini membuktikan, batik Cirebon adalah bagian dari budaya yang harus kita banggakan. Kami akan terus mendorong perlindungan karya budaya lainnya,” katanya.

Imron menyatakan dengan pengakuan ini, motif batik Cirebon semakin diakui sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus warisan budaya yang harus dipromosikan lebih luas lagi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Dadang Raiman, menambahkan pihaknya awalnya mengusulkan 70 motif batik. Dari jumlah tersebut, tiga motif yang telah lolos dan mendapat sertifikat KIK, antara lain Tebu Sekeret, Bintulu, serta Jangkar Cina.

Dadang menuturkan, prestasi ini menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang konsen dalam perlindungan produk budaya, khususnya batik.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Asep Sutandar menyebutkan, sertifikasi ini merupakan langkah penting dalam menjaga warisan budaya Cirebon.

Ia meyakini, sertifikasi KIK ini juga akan berdampak positif bagi industri batik di Cirebon, karena bisa meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk budaya tersebut.

“Ini adalah prestasi bagi masyarakat Cirebon yang telah lama menciptakan motif-motif batik khas. Dengan adanya KIK, motif-motif batik ini mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari klaim pihak lain,” ujar Asep.

Read More

Jaga Inflasi-Permudah Warga Dapatkan Bapokting, Pemkab Cirebon Gelar GPM di Desa Dawuan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Selasa (18/3/2025).

Kegiatan yang digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon itu bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan memudahkan warga untuk mendapatkan bahan pokok penting (bapokting).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i mengatakan, GPM telah digelar sebanyak dua kali hingga triwulan pertama 2025.

Hilmy menjamin harga bapokting di GPM sangat terjangkau bagi masyarakat. Bahkan, jauh dari harga pasar yang saat ini mengalami kenaikan di beberapa komoditas.

“Kalau saya menyebutnya menembus harga pasar, karena tidak ada rumus dalam pasar lokal ataupun pasar nasional di Ramadan ini harga (komoditas) yang turun. Pasti harga seluruhnya naik,” tukas Hilmy.

“Tapi, atas inisiasi teman-teman DKPP dan seluruh jajaran dikolaborasikan dengan vendor hingga bumdes, kita mampu melaksanakan gerakan pangan murah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hilmy menjelaskan tentang tiga tujuan utama digelarnya GPM. Ia menjelaskan, GPM merupakan kegiatan yang dijadikan sebagai alat pengendali inflasi di Kabupaten Cirebon.

Kendati saat ini inflasi di Kabupaten Cirebon terbilang rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, lanjut Hilmy, Pemkab Cirebon perlu menjaga stabilitas inflasi tersebut.

“Kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bapokting. Di pasaran ada produk bapokting, tapi ada juga yang sulit didapatkan. Ini salah satu upaya memberikan kemudahan bapokting,” kata Hilmy.

“Kemudian, harga bapokting. Harganya jauh sekali (lebih murah). Misalnya, bawang merah di pasaran Rp46 ribu (per kilogram), di kita (GPM) Rp30 ribu (per kilogram). Selisihnya lumayan banyak,” jelas Hilmy.

“Beras selisihnya Rp1.200 (per kilogram), satu kantong lima kiloan, jadi hampir Rp5 ribuan,” ucap Hilmy menambahkan.

Ia juga memastikan, untuk MinyaKita dijual sesuai takaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pihaknya mengaku telah mengukur takaran MinyaKita. Sehingga, masyarakat tak perlu khawatir untuk membeli MinyaKita di GPM.

Senada disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon Erus Rusmana. Pemkab Cirebon berencana menggelar kembali GPM di Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang pada kamis (20/3/2025).

“GPM ini bertujuan dalam rangka membantu masyarakat menghadirkan bapokting yang dibutuhkan dengan harga terjangkau dibanding harga pasar,” ucap Erus.

“Kemudian, dalam rangka pengendalian angka inflasi daerah. Karena Kabupaten Cirebon dan wilayah lainnya berkaitan dengan angka inflasi ini relatif stabil, malah rendah. Secara teori terlalu rendah kurang baik, tentu perlu ada upaya dari pemda soal pengendalian harga. Dan, memastikan daya beli masyarakat kuat,” tutur Erus.

Read More

Pemkab Cirebon Bantu Mediasi Pekerja dan Manajemen PT Yihong Novatek Indonesia

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara pekerja dan manajemen PT Yihong Novatek Indonesia.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas investasi sekaligus melindungi hak-hak tenaga kerja.

Selain Bupati Cirebon Imron, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto, dalam audiensi tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon Mochamad Syafrudin, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon Imam Ustadi, serta perwakilan Polresta Cirebon.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto, menyampaikan bahwa audiensi yang dilakukan di ruang rapat Bupati Cirebon, Senin (17/3/2025), merupakan bagian dari tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.

“Pemerintah berupaya menjadi penengah dengan mendengarkan aspirasi dari serikat pekerja maupun manajemen perusahaan. Tujuan kami adalah mencari solusi terbaik agar keberlangsungan kerja para pekerja tetap terjaga,” ujar Novi usai audiensi.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawas ketenagakerjaan, termasuk permintaan untuk mempekerjakan kembali 617 karyawan yang terdampak kebijakan perusahaan.

Terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 buruh sebagaimana yang beredar, pihak perusahaan sejauh ini belum mengeluarkan keputusan resmi.

Novi menyebutkan, meskipun beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti, masih ada beberapa aspek yang masih dalam proses penyelesaian oleh manajemen perusahaan.

Menanggapi hal ini, Pemkab Cirebon berupaya membantu agar produksi tetap berjalan, sehingga peluang kerja tetap tersedia.

“Kondusivitas perusahaan padat karya harus tetap dijaga. Pemerintah siap memfasilitasi komunikasi agar tercapai solusi yang menguntungkan semua pihak,” tambah Novi.

Ia menekankan peran Pemkab Cirebon dalam persoalan ini adalah sebagai mediator, dengan harapan proses negosiasi berjalan cepat dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi pekerja maupun perusahaan.

Pada prinsipnya, manajemen perusahaan tersebut masih melakukan proses evaluasi dan introspeksi.

Oleh karena itu, Pemkab Cirebon berharap para buruh tetap tenang dan kondusif, serta tidak terpancing atau terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pemkab Cirebon juga berupaya agar para pekerja tetap memiliki kesempatan bekerja, dan perusahaan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. (sin)

Read More

Jaga Kelancaran Arus Lebaran 2025, Komisi VI DPR RI Herman Khaeron Tekankan Pentingnya Ketersediaan BBM.di Jalur Mudik

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menekankan pentingnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur mudik sebagai faktor utama dalam menjaga kelancaran arus kendaraan selama Lebaran 2025. 

Ia meminta PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM tetap aman dan mengoptimalkan distribusi, termasuk menambah armada pengiriman menggunakan kendaraan roda dua ke titik-titik rawan macet.

“Kemacetan sering kali diperparah oleh kendaraan yang kehabisan bahan bakar, sehingga solusi ini harus diantisipasi dengan baik,” ujar Herman dalam pernyataannya, Senin (17/3).

Selain itu, ia juga mengusulkan berbagai strategi lain untuk memperlancar arus mudik dan balik, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 28 Maret (H-3) dan 6 April (H+5). Salah satunya adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20% tidak hanya saat puncak arus mudik dan balik, tetapi juga pada hari-hari sebelum dan sesudahnya.

“(Usulan kebijakan) diskon ini bertujuan untuk menyebar kepadatan kendaraan sehingga arus mudik dan balik lebih merata,” jelasnya.

Herman juga mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam meningkatkan koordinasi antar-lembaga guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur harus didukung dengan evaluasi penerapan sistem contraflow, agar tidak malah memperparah kepadatan lalu lintas di titik keluar.

Selain itu, ia mengusulkan optimalisasi exit tol agar antrean kendaraan tidak menghambat jalur utama, dengan memastikan petugas di lapangan mampu mengatur arus kendaraan secara efektif. Untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, ia juga mendorong penambahan mobile toilet di sepanjang jalur mudik, terutama di luar rest area utama, guna mengurangi antrean panjang yang sering menjadi sumber ketidaknyamanan.

Dengan berbagai strategi ini, Herman berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lebih lancar dan nyaman.

“Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemudik bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa hambatan yang berarti,” pungkasnya.

Read More

UIN Siber Cirebon Bangun Sinergi dengan Bank Indonesia untuk Penguatan Kurikulum

CIREBON, FC - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan Sosialisasi Mahasiswa Baru Program Doktor dan Magister Ekonomi Syariah serta Curah Pendapat terkait Masukan Kurikulum. 

Acara yang berlangsung di Kantor Bank Indonesia Wilayah Cirebon ini bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, serta struktur akademik program studi kepada mahasiswa baru, sekaligus mendapatkan masukan dari praktisi industri terkait relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Selasa, (11/03/2025).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah akademisi dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, antara lain:

• Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H. (Wakil Direktur Program Pascasarjana)

• Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag. (Ketua Program S2 dan S3 Ekonomi Syariah)

• Dr. Ahmad Yani, M.Ag. (Ketua Program Doktor Hukum Keluarga Islam)

• Dr. Siti Fatimah, M.Hum. (Ketua Program Doktor Pendidikan Agama Islam)

• Dr. Mumun Munawaroh, M.Si. (Ketua Program Magister Pengembangan Masyarakat Islam)

• Dr. Iwan Ahenda, M.Ag. (Sekretaris Program Doktor Pendidikan Agama Islam)

• Dr. Rosidi Rido, M.Ag. (Sekretaris Program Magister Pendidikan Agama Islam)

• Nasrullah, S.Ag., M.Pd. (Kasubag Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)

Dari pihak Bank Indonesia Wilayah Cirebon, hadir:

• Jajang Hermawan (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon)

• Agung Budiaksono (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon)

Diskusi Interaktif dan Masukan untuk Kurikulum

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari perwakilan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Cirebon. Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H., dalam sambutannya, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri keuangan syariah. 

“Kami ingin memastikan bahwa program ini mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam teori tetapi juga memiliki keterampilan yang aplikatif di dunia industri,” ujarnya.

Sementara itu, Jajang Hermawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung pengembangan akademik yang berbasis pada kebutuhan industri.

“Kolaborasi antara akademisi dan praktisi merupakan kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berdaya saing,” katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Agung Budiaksono, menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri sangat penting dalam membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan global. 

“Kami berharap masukan yang diberikan dapat diterapkan dalam kurikulum sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.

Hasil dan Rekomendasi

Dalam sesi diskusi, para mahasiswa baru diberikan kesempatan untuk menyampaikan harapan dan tantangan yang mereka prediksi akan dihadapi selama menempuh studi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat aspek praktis dalam kurikulum, seperti:

• Integrasi praktik industri dalam mata kuliah inti

• Penguatan materi terkait fintech syariah

• Peningkatan program magang di lembaga keuangan syariah

Hasil dari diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan Program Doktor dan Magister Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dapat terus berkontribusi dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja, khususnya di sektor ekonomi syariah yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Read More

Mahasiswa BCB UIN Siber Cirebon Gelar Pesantren 1000 Cahaya Ramadhan untuk Anak Yatim Dhuafa

CIREBON, FC – Di bulan suci Ramadhan, mahasiswa penerima Beasiswa Baznas Insan Cendekia (BCB) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon mengadakan kegiatan "Pesantren 1000 Cahaya Ramadhan" di Graha Yatim Harapan Rabbani, Cirebon. 

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 anak yatim dhuafa yang tinggal di asrama maupun yang pulang-pergi. MInggu, (16/03/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif dan spiritual bagi anak-anak yatim dhuafa dalam suasana yang penuh kasih sayang dan kebersamaan. Berbagai aktivitas menarik turut mengisi acara, seperti belajar bersama, fun games, kultum, dan buka puasa bersama.

Koordinator kegiatan, Wirya Nur Fatahurrizqi, membuka acara dengan penuh semangat dan mengajak adik-adik peserta untuk berinteraksi dalam suasana yang menyenangkan. 

"Kami ingin menghadirkan keceriaan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan berbagi dalam suasana Ramadhan yang penuh berkah," ujarnya.

Syaeful Anam, mahasiswa angkatan 5 BCB UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan bahwa anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. "Mereka merasa bahagia dan berharap kegiatan serupa bisa terus berlangsung setiap tahunnya," katanya.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan donasi kebaikan kepada Riska, selaku ibu asrama, yang diserahkan langsung oleh Wulandari, MA.Hum, selaku mentor BCB UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

Donasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa kepada anak-anak yatim dhuafa agar mereka terus mendapatkan pendidikan dan perhatian yang layak.

Kepala Asrama Graha Yatim Harapan Rabbani, Abdullah, mengapresiasi kegiatan ini. "Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Anak-anak merasa senang dan sangat antusias dalam mengikuti setiap sesi yang diberikan oleh kakak-kakak mahasiswa," ungkapnya.

Sementara itu, Wulandari, MA.Hum, menjelaskan bahwa "Pesantren 1000 Cahaya Ramadhan" merupakan inisiatif Baznas Pusat yang diselenggarakan oleh seluruh kampus mitra di berbagai daerah. 

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara Baznas dan perguruan tinggi dalam membangun kepedulian sosial. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa BCB UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dhuafa, tetapi juga mengasah keterampilan sosial dan kepemimpinan mereka dalam dunia nyata. 

Dengan semangat berbagi dan belajar bersama, diharapkan nilai-nilai kebaikan terus ditebarkan demi membangun masyarakat yang lebih peduli dan harmonis.

Read More

Wali Kota Pimpin Kerja Bakti di Pesisir Kesenden, Tegaskan Penegakan Perda

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, memimpin langsung kegiatan kerja bakti di wilayah pesisir Kelurahan Kesenden pada Minggu (16/3/2025). Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari upaya penanganan sampah yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir di kawasan tersebut.  

Dalam kegiatan tersebut, seluruh perwakilan perangkat daerah turut hadir dan berkolaborasi membersihkan area pesisir. Wali Kota menegaskan bahwa kerja sama yang solid antara semua pihak sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.  

"Untuk penanganan sampah di Kesenden ini sudah beberapa hari dilakukan. Kami mengalami kesulitan karena alat berat tidak memungkinkan masuk ke lokasi. Namun, dinas terkait akan mengupayakan alat berat lain agar proses pembersihan bisa lebih optimal," ujarnya.

Selain kerja bakti, Wali Kota juga menekankan pentingnya penegakan aturan terkait kebersihan lingkungan. Ia menginstruksikan kepada Lurah Kesenden untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.  

"Di mana ada sanksi berupa denda pidana dan uang bagi yang melanggar. Aturan ini harus diterapkan agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan," tegasnya.  

Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi warga yang masih abai terhadap kebersihan lingkungan. Pemerintah Kota Cirebon juga akan terus mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi di lapangan.  

Dengan adanya kerja bakti ini, Wali Kota berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan semakin meningkat. Ia juga mengajak seluruh warga untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama. (din)

Read More