Perkuat Informasi di Akar Rumput, Komdigi Luncurkan KIM.ID

 

KABUPATEN CIREBON — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI meluncurkan situs KIM.ID sebagai upaya dalam memaksimalkan digitalisasi dan merangkul masyarakat dalam mengelola informasi.

Peluncuran tersebut dilakukan di Aston Hotel Cirebon, Selasa (17/6/2025). Sekadar diketahui, KIM.ID merupakan jembatan antara pemerintah dan komunitas informasi masyarakat (KIM).

Menurut Sekretaris Dinas Kominfo (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Agi Agung Galuh Purwa, peluncuran KIM.ID merupakan amanat dari Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren.

“KIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan dan diseminasi informasi, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif, serta memiliki kedudukan yang berlaku,” kata Agung dalam sambutannya.

Agung tak menampik KIM memiliki kedudukan yang kuat dan strategis. Ia mengatakan, esensi dibentuknya KIM adalah sebagai mitra pemerintah di akar rumput.

KIM memiliki asas “Akses Informasi, Diskusi, Implementasi, Networking, Diseminasi Informasi, dan Aspirasi (ADINDA)”.

“Kami di Jabar, pemetaan telah dilakukan oleh Diskominfo Jabar pada April 2024 lalu. Pemetaan yang kami lakukan dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh serta kekuatan KIM di Jabar,” tuturnya.

Dari hasil pemetaan itu, lanjut Agung, Diskominfo Jabar mendapatkan informasi mengenai corak KIM. Di Jabar, KIM bergerak dalam bidang pariwisata, pertanian, desa, hingga pendidikan dan lainnya. Pemprov Jabar terus berupaya untuk merangkul KIM.

“Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendapatkan informasi pemetaan yang akurat dan menyeluruh. Sehingga, bersama pemerintah dan pegiat KIM bisa saling memberikan manfaat, dan tumbuh bersama dalam membangun pemerintahan Jabar Istimewa menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Agung.

Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Jeni Indarto dalam acara Peluncuran Website KIM.ID memaparkan, keberadaan KIM sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi di level akar rumput.

KIM mengedepankan konsep networking, berdiskusi, bertatap muka langsung dalam menyampaikan informasi sekaligus menyerap aspirasi. 

“KIM merupakan salah satu partner (pemerintah) dalam hal terkait, bukan hanya menyampaikan informasi tapi juga melakukan advokasi atas isu-isu di masyarakat,” ujar Marroli.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki budaya tutur yang sudah melekat. KIM ikut melestarikan budaya tutur dengan melakukan pertemuan-pertemuan lintas komunitas.

Meski begitu,  arus informasi sudah bertransformasi lewat media sosial dan media daring. Agar aktivitas KIM tetap relevan, Komdigi memberikan platform digital bagi KIM untuk tetap bisa melakukan diseminasi informasi yang efektif.

Misalnya, lanjut Marroli, membuat konten video-video pendek yang informatif dan edukatif agar mudah dicerna masyarakat. 

“Orang hari ini lebih senang sesuatu yang berbasis video. Kalau KIM mau relevan juga dengan masyarakat, harus menggunakan konten yang bergenre sama. Isinya (konten) bisa tentang program-program desa,” kata Maroli. (din)

Read More

DPRD Kembali Ingatkan Dispora Soal Keseriusan Revitalisasi Kawasan Olahraga Bima

CIREBON — Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait keseriuasan pengambangan kawasan olahraga di Kota Cirebon. Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi III membahas tentang rencana revitalisasi kawasan Stadion Bima, Selasa (17/6/2025).

Ketua Komisi III DPRD, Yusuf MPd menilai, revitalisasi kawasan Stadion Bima merupakan program yang penting dan strategis bagi pengembangan sektor olahraga dan kepemudaan.

Ia menekankan, DPRD akan terus mengawal agar proses revitalisasi tidak hanya menyentuh aspek infrastruktur, namun juga berdampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

“Revitalisasi Stadion Bima jangan hanya sebatas perbaikan fisik, tapi nantinya harus menjadi pusat aktivitas olahraga dan ruang publik yang inklusif. Sehingga, kami mendorong agar rencana ini betul-betul matang dan melibatkan berbagai elemen, mulai dari komunitas olahraga, pemuda, hingga pelaku UMKM lokal,” ujar Yusuf di Kantor Dispora Kota Cirebon, Jalan Yudasari 2 Kawasan, Kawasan Bima, Kel. Sunyaragi.

Ia juga menambahkan bahwa Dispora harus segera menyusun Detail Engineering Design (DED) dan maket kawasan sebagai langkah awal yang konkret dalam mewujudkan revitalisasi Stadion Bima.

“Kami minta Dispora segera menyiapkan DED dan maket, agar rencana ini bisa ditindaklanjuti secara lebih serius dan terukur,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, rencana revitalisasi kawasan Stadion Bima harus dilaksanakan secara menyeluruh. Mulai dari taman, jalan, pengelolaan sampah, hingga penataan PKL.

Menurutnya, langkah penting dalam revitalisasi tersebut dimulai dari penataan kawasan terlebih dahulu, baru setelah itu ke pembangunan fisik.

Andrie juga berharap nantinya kawasan Stadion Bima dapat menjadi rumah bagi seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Cirebon, baik sekretariat maupun tempat pemusatan latihan.

“Kami sudah melihat rencana ke depan seperti apa, namun dalam revitalisasi ini yang paling utami dibenahi adalah kawasannya dulu, baru setelah itu pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispora Kota Cirebon Dr Irawan Wahyono SPd MPd mengatakan, revitalisasi kawasan Stadion Bima akan dirancang secara bertahap.

Fokus utama pada tahap awal meliputi pembenahan PKL hingga penataan area terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Setelah itu baru masuk ke skala yang lebih besar, seperti penyempurnaan Stadion, lintasan atletik, hingga fasilitas pendukung lainnya.

“Untuk perbaikan kita mulai dari yang kecil dulu, baru setelah itu ke skala yang lebih besar. Rencana revitalisasi, diantaranya stadion berstandar FIFA, kawasan Bima yang tertib teratur, nyaman dan indah. Sehingga nanti betul-betul menciptakan suasana semangat berolahraga di Kota Cirebon,” ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota Komisi III DPRD. Yaitu, dr Tresnawaty SpB, Prisilia, Rizki Putri Mentari SH, Leni Rosliani SIP, Stanis Klau, Rinna Suryanti ST, Hendi Nurhudaya SH, dan Indra Kusumah Setiawan AMd.  (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Forkopimda Sidak Tambang Ilegal di Desa Cipanas

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pertambangan galian C di Blok Curug Dengkak, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Selasa (17/6/2025).

Hasilnya, mencengangkan, aktivitas penambangan masih berlangsung meski tanpa izin resmi.

Bupati Cirebon, Imron, yang turut hadir dalam sidak tersebut, menyayangkan masih adanya praktik tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

“Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan kegiatan penambangan, terutama yang belum mengantongi izin. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal menjaga alam dan keselamatan warga,” tegas Imron di lokasi.

Wabup Jigus: Akan Ada Pendampingan dan Pengawasan Tambang

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, atau yang akrab disapa Wabup Jigus, menjelaskan bahwa Forkopimda saat ini tengah mengidentifikasi lokasi-lokasi tambang yang legal dan ilegal di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

“Kami akan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha tambang yang berizin, serta penindakan tegas terhadap tambang yang tidak sesuai aturan. Ini penting, agar kejadian seperti di Gunung Kuda tidak terulang kembali,” ungkapnya.

Insiden yang disebut Wabup Jigus mengacu pada longsor tambang beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa, akibat lemahnya pengawasan terhadap tambang liar.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menegaskan bahwa sidak kali ini menyasar salah satu lokasi yang dikelola oleh CV Bukit Aden.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa perusahaan tersebut belum mengantongi izin lengkap.

“Perizinannya belum lengkap, jadi perusahaan ini belum boleh melakukan aktivitas penambangan,” jelas Sumarni.

Sebagai langkah tegas, Polresta Cirebon langsung membentangkan garis polisi (police line) di area tambang tersebut, termasuk pada pintu masuk dan alat berat yang digunakan.

“Kami juga sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Siapa pun yang melanggar aturan, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sidak ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda Kabupaten Cirebon dalam menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang kerap menimbulkan kerusakan lingkungan, membahayakan warga, dan merugikan negara secara ekonomi.

Dengan penindakan ini, pemerintah daerah dan Forkopimda berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

Selain aspek hukum, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah pembinaan agar para pelaku usaha tambang bisa beroperasi secara legal dan berkelanjutan. (din)

Read More

Kota Cirebon Dipilih UNHAN RI untuk KKDN, Sekda Tegaskan Pentingnya Peran Daerah dalam Ketahanan Bangsa

CIREBON – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) dari Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI), Selasa (17/6/2025). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas kehadiran para peserta di Kota Udang.

Menurut Sekda, kunjungan dari institusi strategis seperti UNHAN RI bukanlah peristiwa biasa. Ia menilai, UNHAN tidak hanya sebagai pusat pendidikan pertahanan, tetapi juga sebagai simbol integrasi antara pembangunan pertahanan dan dinamika masyarakat sipil. 

“Kehadiran para peserta KKDN dari Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN adalah suatu kehormatan sekaligus kesempatan langka bagi kami,” ujarnya. 

Sekda menegaskan bahwa KKDN ini lebih dari sekadar kegiatan observasi lapangan.  Ia memandang kegiatan ini sebagai bentuk nyata integrasi antara teori pertahanan dengan realitas pembangunan daerah. 

"Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyambut kegiatan ini dengan tangan terbuka dan semangat kolaboratif," tambahnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa Kota Cirebon memiliki kekayaan konteks yang layak dijadikan ‘living laboratory’ untuk memahami strategi pertahanan berbasis wilayah. Cirebon dinilai sebagai kota yang kompleks secara historis dan strategis. 

“Kota ini adalah pintu masuk sejarah Islam Nusantara, titik temu budaya Sunda dan Jawa, serta simpul logistik antara barat dan tengah Pulau Jawa,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini Cirebon tengah bergerak menjadi bagian penting dari kawasan strategis Rebana Metropolitan. Dalam banyak aspek, Cirebon merupakan gambaran kecil dari kompleksitas Indonesia. 

“Para peserta KKDN akan melihat langsung bagaimana tata kelola wilayah, urbanisasi, keamanan lingkungan, hingga ketahanan ekonomi lokal berkelindan dalam satu lanskap kebijakan,” jelasnya.

Lebih jauh, Sekda menekankan pentingnya peran daerah dalam sistem pertahanan non-militer. Ia berharap para peserta KKDN dapat menggali berbagai inspirasi dan merumuskan gagasan kebijakan yang membumi dari pengalaman di lapangan.

“Dari Cirebon, kami berharap akan lahir gagasan-gagasan segar dan perspektif baru bagi penguatan sistem pertahanan nasional yang berbasis rakyat dan wilayah,” tambahnya. 

Sekda juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, UNHAN, dan pemerintah daerah. “Sinergi ini harus terus diperkuat dalam satu visi besar Indonesia yang tangguh, aman, dan berdaulat dalam segala bidang,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Sekda mengundang para peserta KKDN untuk menikmati kekayaan budaya dan kuliner khas Cirebon. Ia berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan kesan yang mendalam.

“Semoga ini menjadi awal dari sinergi yang lebih luas antara UNHAN RI dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon di masa mendatang,” pungkasnya. (din)

Read More

Tradisi Mapag Sri Jadi Sarana Lestarikan Budaya dan Semangat Petani

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Desa Guwa Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, menggelar tradisi Mapag Sri yang dipusatkan di depan balai desa setempat, Selasa (17/6/2025).

Gelaran ini sebagai bentuk pelestarian budaya lokal sekaligus penguatan semangat para petani menjelang musim panen.

Tradisi tahunan itu dirangkaikan dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk yang menyisipkan pesan moral, nilai-nilai agraris, serta edukasi sosial bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon.

Sekretaris Disbudpar Kabupaten Cirebon, Amin Mughni, menyebut Mapag Sri merupakan bentuk nyata pelestarian budaya agraris yang masih terjaga kuat di wilayah pesisir Cirebon.

“Wayang kulit bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari sejarah budaya yang dulu digunakan para wali untuk menyebarkan Islam, khususnya oleh Sunan Kalijaga yang menggagas penyampaian dakwah melalui seni,” kata Amin.

Ia menambahkan, tradisi seperti Mapag Sri perlu terus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur, mulai dari rasa syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian hingga pembelajaran etika sosial dan sopan santun bagi generasi muda.

“Sekarang ini di wilayah pesisir juga tengah digalakkan kembali sedekah laut atau nadran, termasuk pentas tari topeng, angklung bungko, wayang golek, hingga ronggeng bugis. Semua ini merupakan upaya bersama untuk merawat budaya Cirebon,” katanya.

Menurut Amin, dukungan pemerintah terhadap kegiatan desa seperti di Guwa Lor merupakan bagian dari upaya revitalisasi budaya daerah agar tidak tergerus zaman.

Sementara itu, Kuwu Guwa Lor, Maksudi, menjelaskan bahwa Mapag Sri merupakan tradisi menjelang panen yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka.

“Alhamdulillah tahun ini kami bisa kembali menyelenggarakan Mapag Sri dengan pementasan wayang kulit. Siang harinya, ceritanya tentang pertanian dan hama. Malamnya, pesan-pesan moral seperti tata krama dan hidup rukun,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tradisi ini juga menjadi sarana refleksi dan penyemangat bagi petani yang sebagian besar baru mulai panen meski masa tanam sempat mundur hingga akhir Februari.

“Panen kali ini masih cukup baik meski tidak seoptimal biasanya. Per bau kami dapat 4 sampai 4,5 ton. Biasanya bisa sampai 5–6 ton, tapi alhamdulillah masih lebih tinggi dibanding desa lain,” kata Maksudi.

Menurutnya, keterlambatan tanam menyebabkan munculnya hama seperti walang sangit dan lembing batu yang menyerang buah padi. Tetapi semangat warga tetap tinggi dalam menyambut musim panen.

Ia berharap tradisi Mapag Sri terus dipertahankan, karena mampu memperkuat rasa kebersamaan warga sekaligus menyatukan semangat untuk terus bekerja dan menjaga kearifan lokal.

“Semoga tradisi ini bisa menambah semangat bertani, meningkatkan hasil, dan menguatkan persatuan di tengah masyarakat,” tuturnya. (din)

Read More

Sinergi Bersama Kontra Radikalisasi, BNPT dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Gelar Bedah Buku Seri Tercerahkan dalam Kedamaian

 

CIREBON –Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI bersinergi dengan civitas akademika Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) menggelar acara Bedah Buku Seri Tercerahkan dalam Kedamaian, dalam rangka memperkuat upaya pencegahan terorisme di Indonesia. 

Menurut Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Sigit Widodo, S.I.K., kegiatan bedah buku penting dilaksanakan mengingat adanya temuan barang bukti buku bermuatan ekstrem yang disita dari para pelaku saat penangkapan oleh Densus 88. Sejumlah buku yang disita dari pelaku terorisme ini menjadi bukti masih terjadinya  proses radikalisasi melalui literatur dalam membentuk ideologi kekerasan. 

“Fakta empiris, dari proses penegakan hukum  tindak pidana terorisme selalu tidak lepas dan diawali dengan proses radikalisasi. Buku-buku radikal ini ditemukan dalam jumlah besar di lokasi penangkapan. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran literatur dalam membentuk ideologi kekerasan,” tegasnya.

Brigjen Polisi Sigit menambahkan, sebagai langkah kontra radikaliasi terhadap buku radikal, BNPT bersama akademisi, peneliti, birokrat, dan mantan napiter, telah melakukan kajian menyeluruh terhadap 15 buku paling berpengaruh di kalangan kelompok teroris. Hasilnya, lahirlah dua buku reflektif dan edukatif: Tercerahkan dalam Kedamaian: Secercah Kisah Mantan dan Tercerahkan dalam Kedamaian: Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia.

“Jika buku bisa digunakan untuk menyebar kebencian dan kekerasan, maka buku pula yang harus digunakan untuk menyebarkan kedamaian dan pencerahan,” ujarnya.

Melalui kegiatan bedah buku, dirinya berharap seluruh mahasiswa termasuk para dosen UINSSC dapat menjadi bagian dari upaya bersama melawan dan mencegah masuknya paham radikal terorisme di Indonesia. 

“Mari kita bangun kolaborasi yang tercerahkan dalam keikhlasan. Kita ingin Indonesia maju, damai, dan terbebas dari ideologi kekerasan,” katanya. 

Sementara itu Rektor UINSSC Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag. mendukung kegiatan bedah buku di kampusnya sebagai sinergi upaya pencegahan paham radikal terorisme.

"Kami sangat menyambut gembira kegiatan ini dan tentunya punya irisan dari peran utama kami yaitu dengan melakukan pendidikan dan pembelajaran disamping penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tugas akademisi salah satunya publikasi ilmiah dan jalur yang paling cepat untuk mendoktrin orang itu melalui buku. Dan disinilah pentingnya kita mengkaji buku," katanya. 

Rektor UINSSC juga berharap agar para mahasiswa dapat memahami nilai - nilai lokal yang khas dengan sejarah berdirinya Cirebon yaitu nilai-nilai spritualisme dan multikulturalisme. 

"Nilai - nilai spritual dan multikulturalisme sangat erat dengan Cirebon. Nilai-nilai tersebut dapat dikaji kemudian ditarik kemasa kini untuk memitigasi radikal terorisme," ujarnya. (din)

Read More

Siliwangi Aquatic Club Cimahi Raih Juara Umum Kejurnas Finswimming 2025 Di Cirebon

CIREBON, FC - Siliwangi Aquatic Club Cimahi berhasil menjadi Juara Umum Ke 1 Dalam ajang Kejuaraan Nasional Finswimming Nomor Kolam Antar klub se-Indonesia 2025 di Kolam Renang Catherine Surya, Komplek Bima dengan meraih 26 Medali Emas, 11 Perak dan 15 Perunggu. 

Untuk Juara ke 2 diraih oleh Triton Diving Coub Bandung dengan torehan 11 Medali emas, 8 Perak dan 8 Perunggu, sedangkan di posisi ke 3 disabet oleh SDC Finswimming Club Sidoarjo Jatim dengan perolehan 8 Medali emas, 10 Perak dan 15 Perunggu. 

Untuk Tim tuan rumah yang diwakili oleh Sarwajala Club Cirebon bertengger di peringkat ke 12 dari total 36 Club Peserta dengan raihan 3 Medali emas, 7 perak dan 4 perunggu.

Usai pengalungan medali juara Danlanal Citebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung, S.E., M.Tr.Opsla., selaku penyelenggara mengaku bangga akan animo dan antusias para peserta kejuaraan Finswimming Tingkat Nasional tersebut.

”Kami bangga sebagai tuan rumah kami telah mensukseskan kejuaraan inj dan banyak bibit - bibit atlet muncul dan hal itu akan menjadi sumber SDM atlet di daerah dan Indonesia kedepannya dan Kota Cirebon sendiri ini dekat dengan air sehingga Pengembangan Olahraga Air harus dioptimalkan dan lagi kan logo kota kita Udang ya harus semangat untuk mengembangkan hal itu,” ujar Danlanal Pada Minggu Malam (15/6/2025) usai penutupan kejuaraan 

Sementara itu Ketua Umum KONI Kota Cirebon Terpilih M Handarujati Kalamullah (Kang Andru) mengapresiasi akan gelaran kejuaraan Finswimming Tahunn2025 di Kota Cirebon.

”Ini ajang Bagus dan hal utu harus terus dioptimalkan dan kami KONI Kota Cirebon akan mendukungnya dengan baik, kita harus melakukan regenerasi atlet di Cabang Olahraga air ini dan kami yakin kedepan akan bisa,” ucap Kang Andru. 

Sementara itu Walikota Cirebon Effendi Edo mengapresiasi Kejuaraan Nasional Finswimming Nomor Kolam Antar klub se-Indonesia 2025 di Kolam Renang Catherine Surya, Komplek Bima yang berlangsung selama 2 hari tersebut.

”Kejuaraan ini juga menjadi salah satu acara dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon serta HUT ke-80 TNI Angkatan Laut dan Ajang ini memperebutkan Piala Wali Kota dan Piala Komandan Lanal (Danlanal) Cirebon, menjadikannya panggung kehormatan sekaligus momentum penting bagi dunia olahraga selam Indonesia," katanya. (Ara)

Read More

MTQH ke-39 Jawa Barat Resmi Dibuka, Kota Cirebon Targetkan Masuk 10 Besar

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan komitmen dan dukungannya terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dengan menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadits (MTQH) ke-39 tingkat Provinsi Jawa Barat di Soreang, Bandung, Minggu (15/6/2025). 

Pembukaan MTQH berlangsung meriah, dimeriahkan oleh pawai taaruf, penampilan paduan suara, hingga berbagai pertunjukan seni Islami dan secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadikan MTQH sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai sarana spiritual untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai Al-Qur’an sebagai landasan moral dan etika sosial.

"MTQH bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi sebuah momentum spiritual untuk memperkuat nilai-nilai Qurani dalam kehidupan. Saya berharap, Al-Qur’an benar-benar hadir dalam kesadaran kolektif masyarakat Jawa Barat dan menjadi pedoman utama dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan, terutama bagi para pemimpin," ujarnya.

MTQH ke-39 diikuti oleh total 1.136 peserta dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Juni 2025 dan mempertandingkan sembilan cabang lomba, di antaranya tilawah, qira’at, tahfidz, tafsir, fahmil quran, syarhil quran, kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Qur’an, serta hafalan hadits Nabi. 

Tema yang diangkat yakni "Cahaya Al-Quran, Spirit Lebih Bedas Menuju Jawa Barat Istimewa," menggambarkan harapan besar agar Al-Qur’an menjadi cahaya penuntun dalam membangun peradaban masyarakat Jawa Barat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo hadir langsung bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati dan jajaran pejabat terkait dari Pemerintah Kota Cirebon. Kehadiran ini bertujuan memberikan semangat serta dukungan langsung kepada 55 kafilah yang mewakili Kota Cirebon.

Wali Kota turut menyampaikan harapannya kepada para peserta dari Kota Cirebon agar mampu berprestasi dan membawa nama baik daerah. Ia menilai partisipasi dalam MTQH adalah wujud nyata dari pembinaan generasi muda yang berakhlak Qurani dan cinta terhadap ilmu agama.

"Keikutsertaan Kota Cirebon dalam MTQH ke-39 ini bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen kami dalam membumikan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Kami hadir langsung untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh kafilah, dan berharap mereka bisa tampil optimal serta meraih hasil terbaik," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menargetkan masuk dalam 10 besar peraih prestasi terbaik dalam MTQH kali ini. Namun lebih dari sekadar capaian kompetisi, partisipasi Kota Cirebon diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk terus menanamkan nilai-nilai keislaman dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup di segala bidang. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Pelestarian Budaya Lewat Kirab Haul Pangeran Pulasaren

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh terhadap pelestarian budaya lokal melalui kegiatan Kirab Seni dan Budaya dalam rangka Haul Pangeran Pulasaren yang dilaksanakan di lingkungan Keraton Kacirebonan, Minggu (15/6).

Kegiatan kirab secara resmi dilepas oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir bersama Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Gani Natadiningrat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, Ketua Panitia Hari Jadi Kota Cirebon Iing Daiman, tokoh budaya Jajat Sudrajat, serta jajaran pemerintahan Kecamatan Pekalipan dan Kelurahan Pulasaren.

Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menyampaikan bahwa peringatan Haul Pangeran Pulasaren tahun ini terasa istimewa karena bersamaan dengan rangkaian perayaan Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa momen ini dirancang agar tidak hanya bersifat seremoni pemerintahan semata, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

“Saya telah mengarahkan panitia agar perayaan kali ini bersifat lebih terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan hari ini, hal itu mulai tampak nyata, khususnya di Kelurahan Pulasaren,” ucap Wali Kota.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang tetap antusias mengikuti kirab meski cuaca cukup menyengat. Wali Kota berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan ke depannya, bahkan menjadi daya tarik budaya yang lebih luas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari warga, kelurahan, hingga kecamatan yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga ke depan, kegiatan ini bisa tumbuh lebih besar dan menarik lebih banyak perhatian,” tambahnya.

Sementara itu, Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Gani Natadiningrat menyampaikan bahwa kirab ini merupakan inisiatif positif dalam menjaga kearifan lokal dan memperkuat spiritualitas masyarakat.

“Kirab Haul Pangeran Pulasaren menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus potensi daya tarik wisata Cirebon. Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun dan masuk dalam kalender budaya kota,” ungkap Sultan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak keraton, tokoh budaya, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas Cirebon di tingkat nasional dan internasional. 

Read More

Wamen P2MI Secara Resmi Luncurkan LPK Berbasis Pesantren Pertama di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Sebuah langkah baru dalam pemberdayaan pesantren dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran resmi dimulai di Kabupaten Cirebon.

Launching Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang berbasis pesantren digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Minggu (15/6/2025).

LPK ini menjadi yang pertama di Kabupaten Cirebon yang menjalin kerja sama langsung dengan pihak Jepang.

Peresmian LPK tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmadi Tawalla.

Dalam sambutannya, Dzulfikar menekankan pentingnya nilai moral pesantren yang menjadi bekal utama bagi santri yang akan bekerja di luar negeri, terutama di Jepang.

“Pesantren itu punya satu nilai plus, yaitu basis moral yang kuat. Harapan kami, moralitas ini menjadi landasan paling dasar bagi para santri ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” ujar Dzulfikar.

Ia menambahkan, para pekerja migran yang berasal dari lingkungan pesantren diharapkan tetap menjaga gaya hidup dan pergaulan yang baik selama berada di negeri orang, serta mampu membawa perubahan positif ketika kembali ke kampung halaman.

Lebih lanjut, Dzulfikar menyampaikan bahwa dengan penempatan kerja di luar negeri, para pekerja bisa meningkatkan keterampilan, menambah jejaring, serta memperluas wawasan.

Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak kementeriannya naik kelas dari badan menjadi kementerian.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk kepolisian dan Kemendagri, agar informasi terkait migrasi tenaga kerja dapat tersebar hingga ke tingkat kepala desa,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar seluruh akun media sosial Kementerian P2MI aktif 24 jam dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi atau pengaduan.

Menurut Dzulfikar, pendekatan digital ini telah berhasil menjangkau berbagai kasus migran yang sebelumnya menjadi sorotan, seperti kasus pekerja di Kamboja dan Myanmar.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyambut baik hadirnya LPK berbasis pesantren ini.

Pria yang akrab disapa Jigus ini menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelatihan dan perlindungan bagi warga Kabupaten Cirebon yang ingin bekerja ke luar negeri.

“Alhamdulillah, saya mewakili Pak Bupati hadir langsung di acara launching ini. Pak Bupati sangat mengapresiasi Pesantren Gedongan yang telah membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar Jigus.

Menurutnya, hadirnya LPK berbasis pesantren yang menjalin kerja sama dengan Jepang merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, kata Jigus, terus mendorong peningkatan jumlah pekerja migran yang memiliki skill dan kesiapan moral.

Bahkan, di tahun ini, Pemkab Cirebon telah memberangkatkan sebanyak 130 orang ke Jepang melalui skema yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah.

“Kita ingin ke depan, tidak ada lagi persoalan-persoalan hukum ataupun perlindungan terhadap tenaga kerja kita. Karena itu, pelatihan, pendampingan hukum, dan kolaborasi dengan pesantren sangat penting,” tambahnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Gedongan, Kyai Ade, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi pelopor pesantren, yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga mampu bersaing secara global.

“Ponpes Gedongan ini pernah mewakili Jawa Barat dalam lomba sains bidang kimia tingkat nasional. Kami terus bertransformasi menjadi pesantren enterpreneur yang membekali santri dengan skill dunia kerja, termasuk bahasa asing seperti Jepang,” ujarnya.

Ia menyebut, hadirnya LPK berbasis pesantren ini merupakan bagian dari visi besar Pesantren Gedongan untuk mencetak generasi santri yang mandiri, kompeten, dan siap bersaing di kancah internasional. (din)

Read More

Lepas 55 Kafilah Kota Cirebon Menuju MTQH Jabar, Sekda : Lebih dari Lomba, Ini Jalan Dakwah dan Pembinaan Akhlak

CIREBON – Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) Kota Cirebon untuk berlaga pada MTQH XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Sabtu (14/6/2025). 

Acara pelepasan ini berlangsung khidmat di Masjid Al-Kautsar Setda Kota Cirebon dan turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno, serta para orang tua peserta dan jajaran pemerintah kota.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota kafilah yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama proses persiapan. 

Ia menyebutkan bahwa keberangkatan mereka bukan sekadar untuk meraih juara, tetapi membawa misi yang lebih besar sebagai duta-duta Qur’ani dari Kota Cirebon.

“Kepada Kafilah Kota Cirebon, kalian berangkat membawa harapan banyak orang. Bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk menunjukkan bahwa Kota Cirebon punya generasi yang memiliki kemampuan, karakter, dan semangat juang yang luar biasa,” ujarnya.

Sekda juga menekankan bahwa MTQH bukanlah ajang perlombaan biasa, melainkan wahana pembinaan akhlak dan spiritualitas. 

“Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis bukan semata lomba. Lebih dari itu, ini adalah wahana bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa kita, selaku umat Islam, terus menjaga dan memuliakan kitab suci sebagai pedoman hidup,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan terus mendukung kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat fondasi spiritual masyarakat. Lebih lanjut, 

Sekda mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan semangat dalam menjalani kompetisi ini. Sebagai duta Qur’ani, kata Sekda, harus bisa menjaga kekompakan, adab, dan tetap rendah hati di manapun berada. 

"Insyaallah dengan usaha dan doa, hasil terbaik akan kita raih. Kami dan seluruh masyarakat Kota Cirebon mendoakan agar keberangkatan kafilah dapat terlaksana dengan baik, diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa pulang dengan membawa kebanggaan untuk kita semua. Selamat jalan, selamat berjuang," tuturnya.

Sementara itu, Aspemkesra Kota Cirebon, Sutikno, menjelaskan bahwa kafilah yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. 

“Kami telah melakukan pembinaan intensif dan seleksi yang ketat demi menjaga kualitas peserta. Ini bukan proses yang singkat, tetapi rangkaian panjang yang kami awali dari MTQ tingkat kelurahan hingga ke tingkat kota,” jelasnya.

Menurut Sutikno, kafilah Kota Cirebon tahun ini berjumlah 55 orang yang akan berlaga di berbagai cabang lomba, termasuk Tilawah Qur’an, Qira’at Qur’an, Tahfizh Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Kaligrafi, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, dan Hadist. Mereka akan bertanding di Soreang, Kabupaten Bandung, mulai tanggal 15 hingga 22 Juni 2025.

Sutikno juga mengapresiasi para orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka. 

“Kami sampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mengantarkan dan terus mendampingi putra-putrinya. Dukungan keluarga sangat penting dalam keberhasilan mereka,” tuturnya. (din)

Read More

Menteri Lingkungan Hidup Tinjau TPA Kopiluhur, Dorong Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cirebon

CIREBON – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (13/6/2025). 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong perbaikan tata kelola sampah di daerah, khususnya dalam transformasi sistem dari open dumping menuju sanitary landfill.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon Yuni Darti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam laporannya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di wilayahnya masih menghadapi beberapa tantangan utama, terutama dalam hal pengangkutan dan ketersediaan alat berat di TPA.

“Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Sekda Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya. Di lapangan, kami masih menemui kendala dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA," ujar Wali Kota.

Tidak hanya itu, lanjut Wali Kota, kondisi armada pengangkut sudah tua dan butuh peremajaan. Begitu juga alat berat di TPA.

"Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar sampah dari TPS dapat terangkut seluruhnya ke TPA,” ungkap Wali Kota.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Cirebon rutin melaksanakan kegiatan bebersih lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan setiap pekan. 

"Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mulai tumbuh. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu, seperti pemilahan di TPS 3R, lingkungan sekitar, hingga rumah tangga. Ia berharap upaya ini dapat menekan volume sampah yang berakhir di TPA.

“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, biayanya akan sangat tinggi. Kota Cirebon harus memaksimalkan pengelolaan di sumbernya. Sampah makanan dari rumah tangga harus ditekan seminimal mungkin," ujar Herman.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya meminta Pemerintah Kota Cirebon segera menyusun desain perubahan sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Menurutnya, Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dengan karakter masyarakat yang heterogen memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sampah.

“Kami sudah meminta Pemkot Cirebon untuk menyusun desain sistem baru dan langsung mengeksekusinya. Kami paham penanganan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Karena itu, pendekatan operasional harus disesuaikan dengan karakter masyarakat," tuturnya.

Menteri LH juga menekankan penerapan TPS 3R. Ia mengimbau bahwa jangan sampai seluruh beban sampah hanya dipikul di hilir, karena biayanya sangat tinggi. 

"Penguatan sistem di hulu harus menjadi prioritas,” tegas Hanif.

Ia juga berharap ke depan pengelolaan sampah di Cirebon dapat bertransformasi dari yang sepenuhnya bergantung pada APBD menjadi pola swakelola berbasis masyarakat.

“Pemda harus bijaksana dalam mengelola sampah. Kegotongroyongan, kesiapsiagaan masyarakat, serta intensifikasi penanganan di hulu harus segera dilakukan. Kami beri waktu enam bulan untuk perbaikan di TPA Kopiluhur. Setelah itu, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi,” tandas Hanif.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan permasalahan sampah di Kota Cirebon dapat ditangani lebih baik, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Swasta Siapkan 130 Pekerja Magang ke Jepang

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggandeng pihak swasta untuk menyiapkan 130 pencari kerja dalam program pelatihan dan pemagangan ke Jepang.

Program ini menyasar masyarakat tidak mampu namun berprestasi, sebagai upaya nyata menurunkan angka pengangguran.

“Ini tindak lanjut dari program Bupati Cirebon untuk pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran, khususnya yang ingin ke luar negeri,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, usai penandatanganan kerja sama di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (13/6/2025).

Dalam program ini, Pemkab Cirebon bekerja sama dengan Yayasan Dewa Aksara Nusantara, LPK ISO Jepang, dan LPPR Indonesia.

Kolaborasi ini difokuskan pada pelatihan keterampilan, penguatan karakter kerja, hingga penempatan magang di sejumlah perusahaan di Jepang.

Awalnya, kata Novi, hanya 40 orang yang direncanakan mengikuti program. Namun setelah dilakukan kajian mendalam, jumlah peserta yang memenuhi syarat dan layak ikut pelatihan meningkat menjadi 130 orang.

“Karena keterbatasan anggaran, kami hanya menangani aspek pelatihannya. Untuk biaya penempatan ke Jepang, menggunakan skema mandiri, yang pembayarannya baru dilakukan saat peserta sudah bekerja,” jelas Novi.

Ia mengatakan, proses penjaringan peserta sudah dimulai sejak Januari 2025, dengan mekanisme seleksi terbuka dan berbasis minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap program kerja luar negeri, khususnya Jepang.

Novi menyebut, skema pembiayaan tanpa uang muka ini menjadi poin penting dalam membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengubah nasib lewat jalur kerja luar negeri.

Selain menekan pengangguran, lanjut Novi, program ini juga memberi efek domino terhadap daerah lain. “Sudah banyak pemda lain yang mengkaji program serupa, karena dampaknya sangat konkret,” ungkapnya.

Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan besar di wilayahnya.

Karena itu, ia menilai kerja sama lintas sektor ini sangat strategis untuk menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang siap bersaing secara global.

“Peluang kerja di Jepang masih sangat terbuka. Maka ini adalah langkah konkret kami memberi pilihan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Ia berharap, pelatihan ini bisa menjadi jembatan perubahan hidup, sekaligus mengangkat citra positif pekerja Indonesia di luar negeri.

Imron menekankan bahwa peserta yang lolos merupakan SDM terpilih, dengan kombinasi potensi dan semangat.

“Tujuan akhirnya bukan hanya menurunkan pengangguran, tetapi membangun generasi pekerja Kabupaten Cirebon yang unggul, mandiri, dan menjadi kebanggaan daerah,” ucapnya menambahkan. (din)

Read More

Wali Kota Serahkan SK Pensiun dan Tanda Penghargaan kepada 29 ASN Purna Tugas

 

CIREBON  — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan Tanda Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang purna tugas, Kamis (12/6/2025). 

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdian. 

Ia menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. 

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak dan Ibu selama ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Wali Kota menyampaikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari kontribusi seseorang terhadap lingkungan. Justru, dengan pengalaman panjang yang dimiliki, para pensiunan tetap dapat berperan aktif dalam masyarakat. 

“Saya yakin, ilmu, kebijaksanaan, dan pengalaman Bapak dan Ibu akan tetap bermanfaat, baik di tengah keluarga maupun lingkungan sosial,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar nilai-nilai positif yang telah ditunjukkan para ASN purna tugas bisa menjadi teladan bagi generasi ASN yang masih aktif saat ini. 

Menurutnya, dedikasi, loyalitas, dan etika kerja para pensiunan adalah pondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

“Ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita butuh karakter ASN yang kuat, berintegritas, dan punya semangat melayani. Nilai-nilai itulah yang telah diwariskan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, saat ini tengah berkomitmen dalam melanjutkan agenda reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur. Tujuannya tak lain adalah untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang Setara Berkelanjutan, yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak para pensiunan untuk tetap menjaga silaturahmi dan kedekatan dengan instansi. 

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi Bapak dan Ibu untuk tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Cirebon. Jangan sungkan untuk datang, berbagi cerita, dan terus menjaga semangat kebersamaan,” ucapnya penuh kehangatan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati mengungkapkan bahwa pada kesempatan ini terdapat 29 ASN yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Juli 2025. 

“Hari ini, kita memberikan penghargaan kepada 29 ASN yang telah mencapai batas usia pensiun. Ini bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun,” katanya.

Acara ini menjadi momen reflektif, bukan hanya bagi para pensiunan, tapi juga bagi seluruh ASN aktif untuk terus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Apresiasi Seminar Internasional Paliatif, Perpaduan Teknologi dan Kemanusiaan

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menghadiri Seminar Internasional yang digelar Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Mahardika di Grage Hotel, Kamis (12/6/2025). 

Kegiatan yang bertemakan “The Future of Palliative Care: Technology, Innovation, and a Holistic Approach” ini dihadiri oleh para akademisi, hingga praktisi kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ITEKES Mahardika, khususnya Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, atas penyelenggaraan seminar yang dinilai sangat relevan dengan tantangan dunia kesehatan saat ini. 

"Seminar seperti ini merupakan refleksi nyata dari semangat kemajuan, kolaborasi, dan dedikasi akademik yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman," ujar Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelayanan paliatif bukan hanya menyangkut perawatan bagi pasien di akhir hayat, tetapi merupakan wujud empati tertinggi dalam praktik keperawatan. 

“Ketika sains bertemu dengan rasa kemanusiaan, di situlah nilai sejati pelayanan paliatif bekerja. Ini bukan hanya soal medis, tapi juga menyentuh aspek spiritual, sosial, dan emosional,” tambahnya.

Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan layanan paliatif, seperti perubahan demografi, meningkatnya prevalensi penyakit kronis, hingga keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang ini.

 "Perlu ada terobosan. Di sinilah peran teknologi menjadi kunci, mulai dari artificial intelligence, telemedicine, hingga wearable devices yang harus dipadukan dengan pendekatan budaya dan spiritual yang tepat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus berkomitmen dalam mendorong penguatan sektor kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan dan pasien dengan kebutuhan khusus. 

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara akademisi, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemerintah adalah pilar penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berkesinambungan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaboratif dan visi yang menyatukan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, seminar ini diharapkan menjadi titik awal bagi transformasi pelayanan paliatif di Indonesia. 

“Mari kita jadikan forum ini sebagai pijakan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih adaptif dalam dunia kesehatan,” ajaknya.

Sementara itu, Rektor ITEKES Mahardika, Yani Kamasturyani dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

“Semoga acara ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, dosen, dan seluruh peserta. Melalui kehadiran para narasumber internasional, kita bisa memperluas cakrawala dan mengadopsi pendekatan baru dalam praktik pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Yani juga berharap agar seminar ini tidak berhenti pada tataran diskusi teoritis saja, melainkan dapat menghasilkan aksi nyata yang berdampak langsung pada sistem kesehatan.

"Baik dalam bentuk pengembangan kurikulum, riset terapan, hingga pengabdian kepada masyarakat," harapnya. (Ara)

Read More

LPKBH-KERIS : Hadir untuk Rakyat, Bangun Sinergi dengan Pemerintah Wilayah III Cirebon

CIREBON, FC — Lembaga Pengkajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum - Komunitas Rakyat Independen Strategis (LPKBH-KERIS) menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah se-Wilayah III Cirebon dalam berbagai program strategis pembangunan. 

Kolaborasi ini meliputi sektor pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan mutu pendidikan, hingga pendampingan hukum dan advokasi kepada masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum LPKBH-KERIS, Umar Amaro, SH, menegaskan bahwa lembaganya siap mendukung publikasi dan sosialisasi seluruh kebijakan serta rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk pula pencapaian-pencapaian yang telah berhasil diraih dalam rangka memajukan wilayah.

“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi terkait kemajuan dan rencana pembangunan yang pro-rakyat. Namun tentu saja, LPKBH-KERIS tetap menjaga jati dirinya sebagai lembaga yang lahir dari kepentingan rakyat,” tegas Umar.

Lebih lanjut, Umar menyampaikan bahwa meskipun LPKBH-KERIS membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, namun lembaganya tidak akan meninggalkan komitmen kritis terhadap ketidakadilan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. 

“Kami tetap menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Mengkritisi kebijakan yang tidak adil adalah bagian dari tanggung jawab kami demi tegaknya keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.

Guna memperkuat peran dan efektivitas kerja organisasi, LPKBH-KERIS terus melakukan konsolidasi internal melalui penguatan komunikasi antar pengurus dan aktivis. 

Berbagai program kerja serta kegiatan silaturrahmi rutin dilakukan untuk mempererat solidaritas dan memastikan seluruh elemen organisasi tetap solid dalam menjalankan misi sosial dan kemasyarakatan.

Dengan semangat kolaboratif namun tetap kritis, LPKBH-KERIS diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Pimprus Koran Cirebon, Firda Asih menyambut baik langkah LPKBH-KERIS untuk menggandeng Pemda Sewilayah III Cirebon. 

Langkah ini kata Firda merupakan bukti jika LPKBH-KERIS yang di dalamnya terdapat organ-organ media dan wartawan bisa bekerjasama dengan dalam rangka percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. 

"Sebagai pemilik perusahaan media dan para awak media menyambut baik langkah ini, karena kerjasama tersebut adalah sebuah bukti untuk turut memajukan daerah dari berbagai bidang yang ada. Semoga langkah ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, dan kolaborasi ini bisa segera terjalin," tandasnya. (din)

Read More

Cirebon Economic Forum 2025: Pondasi Investasi Menuju Kabupaten Cirebon sebagai Jantung Ekonomi Rebana

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Cirebon Economic Forum di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Forum ini mengusung tema “One Step, One Vision: Aligning Cirebon’s Investment Future”, sebagai langkah awal menuju Cirebon Investment Summit yang direncanakan akan digelar pada November mendatang.

Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menegaskan kesiapan daerah untuk menerima investor. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

“Kabupaten Cirebon ini memiliki potensi yang sangat besar. Ada sektor pertanian, perikanan laut, hingga tanah yang subur dan cocok untuk pengembangan investasi,” kata Imron.

Ia juga menyoroti keunggulan aksesibilitas Kabupaten Cirebon yang didukung banyak pintu tol, serta ketersediaan SDM dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah membentuk tim percepatan investasi untuk mempermudah proses masuknya investasi.

Imron juga mengajak seluruh pejabat dan masyarakat untuk bersinergi mendukung program-program pembangunan demi kemajuan bersama.

Dalam semangat keterbukaan, ia menyatakan komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk mendukung investor selama memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami membuka diri kepada investor. Mangga datang ke Kabupaten Cirebon. Kami dukung selama membawa manfaat untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Imron turut menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar membantu dan mempermudah segala proses perizinan investasi, serta mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi apabila terdapat hambatan di lapangan.

“Kami juga instrusikan kepada seluruh perangkat daerah, agar turut membantu dan memudahkan keinginan (investasi) juga dalam memprosesnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, menyampaikan bahwa forum ini merupakan kegiatan berkelanjutan sebagai pondasi strategis untuk memperkuat kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menyambut dan melayani investasi.

“Forum ini bukan hanya soal potensi, tapi juga kesiapan narasi, data, hingga komunikasi. Ini adalah ajang pembuktian bahwa Kabupaten Cirebon serius dan siap melayani investasi secara menyeluruh,” ungkap Dede.

Dede menjelaskan, bahwa forum ini bertujuan menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, agar pesan yang disampaikan kepada investor solid dan selaras.

Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi digital yang dapat didorong secara terarah.

Ia juga menegaskan pentingnya strategi promosi investasi yang terukur dan tidak asal-asalan.

Lebih jauh, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk saling memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain.

Dede menekankan, bahwa keberhasilan investasi memerlukan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan masyarakat luas. (din)

Read More

Bupati Imron Tinjau SDN 2 Kertawinangun, Pastikan Perbaikan Ruang Kelas dan Toilet

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, langsung bergegas usai mendapatkan laporan terkait kerusakan ruangan kelas dan fasilitas toilet di SDN 2 Kertawinangun, Kecamatan Kedawung.

Imron meninjau langsung sejumlah kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, dan memastikan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Pada hari ini saya kunjungan langsung ke SDN 2 Kertawinangun. Ini di Kedawung, berbatasan dengan kota (Cirebon),” ujar Imron saat meninjau langsung kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, Kamis (12/6/2025).

“Saya ingin sekolah di Kedawung ini (memiliki fasilitas) baik dan anak-anaknya berprestasi, ternyata ada yang rusak,” kata Imron.

Di sela-sela peninjauan fasilitas yang rusak, Imron juga langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, melalui sambungan telepon.

Imron meminta agar Disdik Kabupaten Cirebon segera melakukan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak. Ronianto pun mengamini instruksi orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu.

“Ada dua ruangan yang rusak. Saya sudah telepon Kepala Dinas Pendidikan, ini akan diperbaiki. Toilet pun besok akan diperbaiki,” tuturnya.

Kepala SDN 2 Kertawinangun, Slamet Firdaus pun berterima kasih atas upaya Bupati Imron dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Bupati,” ucap Slamet.

Slamet mengaku sudah berupaya maksimal dan melaporkan kerusakan bangunan ke Disdik Kabupaten Cirebon sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia bersyukur SDN 2 Kertawinangun bakal segera diperbaiki.

“Toilet akan dibantu perbaikannya dalam waktu singkat. Pendidikan di Kabupaten Cirebon harus mendapatkan tempat yang baik untuk anak-anak kita, supaya mendapatkan ruang yang layak,” tukasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Genjot Aksi Terpadu Turunkan Angka Stunting

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengintensifkan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pelaksanaan aksi konvergensi menjadi sangat krusial mengingat target penurunan prevalensi stunting secara nasional mencapai 18,8 persen pada 2025, dan 14,2 persen pada 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah percepatan penurunan stunting tetap terkonvergensi dan fokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia bawah lima tahun, hingga remaja putri dan calon pengantin,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Data menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon sempat mengalami penurunan signifikan dari 26,5 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen di tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 22,9 persen pada 2023. Sementara data tahun 2024 belum dipublikasikan.

“Ini artinya kita tidak bisa lengah. Perlu kerja keras lintas sektor agar kita bisa mencapai target nasional, minimal 14,2 persen pada tahun 2029,” tegas Jigus.

Ia menekankan, upaya penurunan stunting bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan dan instansi terkait, namun juga seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga masyarakat.

Wabup Jigus meminta kepada semua perangkat daerah menjadikan aksi konvergensi stunting sebagai program prioritas dan strategis.

Pemkab Cirebon akan memperkuat peran TPPS dari tingkat kabupaten hingga desa, serta mendorong pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna melakukan skrining dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Selain itu, gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting juga akan terus digalakkan.

“Langkah lainnya adalah meningkatkan pelayanan program keluarga berencana, sistem rujukan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, serta pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan sebagai bentuk intervensi langsung kepada kelompok sasaran,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan pihaknya mendukung penuh target pembangunan keluarga berkualitas melalui lima program unggulan BKKBN seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan aplikasi digital “Keluarga Indonesia”.

“Kunci keberhasilan ada pada sinergi dan komitmen semua pihak. Konvergensi adalah pendekatan terbaik untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkap Eni.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam evaluasi dan pelaksanaan program stunting di seluruh tingkatan pemerintahan, dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Koordinasi ini juga diharapkan memperkuat perencanaan terintegrasi serta menjamin optimalisasi alokasi sumber daya yang berkelanjutan, termasuk memastikan dukungan regulasi dan publikasi yang memperkuat akuntabilitas program kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah terkait, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK, Direktur RSUD Arjawinangun dan Waled, perwakilan dunia usaha, serta akademisi dari Universitas Gunung Jati dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta kepala UPTDP5A dan kepala Puskesmas dari 10 kecamatan. (Anin)

Read More

Bupati Imron Instruksikan Seluruh Perangkat Daerah Permudah Izin Investasi

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, memberikan instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk mempermudah izin investasi di Kabupaten Cirebon.

Hal ini disampaikan Imron pada gelaran Cirebon Economic Forum 2025 yang berlangsung di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

“Kami juga instruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk turut aktif membantu dan memudahkan keinginan (investasi) dan memprosesnya,” kata Imron.

Imron mengungkapkan, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, sehingga perlu dioptimalisasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon.

Dirinya meminta masyarakat untuk terbuka menyambut investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus. Ia meminta persoalan hambatan investasi di Kabupaten Cirebon harus segera diselesaikan.

“Mendukung semua investasi di Kabupaten Cirebon. Terkait keamanan, kami berkolaborasi dengan Forkopimda untuk menjamin keamanan dan kenyamanan,” ucap Jigus.

Selain itu, dirinya memberikan tiga kepastian, yakni kepastian hukum, waktu, dan biaya bagi para investor. Jigus menyebut, dirinya tidak ingin investasi yang masuk di Kabupaten Cirebon terganggu.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mendampingi investor. Jigus juga meminta untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha.

“Supaya investor yang datang ke Kabupaten Cirebon terjamin keamanan dan kenyamanannya. Kami pemerintah daerah membantu semaksimal mungkin,” tutupnya.  (din)

Read More

Silaturrahmi Antar Media: LBH KERIS Perkuat Sinergi dan Rasa Kekeluargaan

CIREBON, FC – Suasana kehangatan dan kekeluargaan begitu terasa dalam kegiatan silaturrahmi antar media yang digagas oleh Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia (LPKBH KERIS). 

Acara tersebut dikemas dalam bentuk makan bersama yang dihadiri sejumlah tokoh dan insan media di Kabupaten Cirebon, Selasa, 11 Juni 2025.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Dewan Kehormatan LPKBH KERIS, Hartono Supandi, Ketua DPD Himpunan Insan Pers dan Wartawan Indonesia (HIPWI) Jawa Barat, dan Ketua Umum LPKBH KERIS Umar Amaro SH, Pimpinan Redaksi Koran Cirebon, Firda Asih, Dewan Penasehat LPKBH KERIS, Drs. Mahmud Mansyur, M.Pd, serta para aktivis dan jurnalis dari berbagai media cetak maupun online di Kabupaten Cirebon.

LPKBH KERIS sendiri merupakan lembaga bantuan hukum yang bernaung di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia. Lembaga ini berkomitmen memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara adil dan merata, khususnya kepada masyarakat kecil dan kelompok marjinal.

Dalam suasana santai namun sarat makna tersebut, tampak satu sama lain saling berdialog dan berkomunikasi hangat, mempererat hubungan dan memperkuat sinergitas antarmedia serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum dan jurnalistik.

Ketua Umum LPKLBH KERIS, Umar Amaro, SH, dalam sambutannya memberikan sejumlah masukan konstruktif demi kemajuan bersama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara KERIS, HIPWI, serta media cetak dan online beserta para jurnalisnya agar tetap solid, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya.

“Silaturrahmi seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan kekeluargaan. Kita berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa menjadi agenda rutin setiap tiga bulan sekali,” ungkap Umar Amaro.

Menurutnya, kegiatan makan bersama yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini menjadi momen reflektif sekaligus inspiratif bagi para jurnalis dan aktivis yang hadir. 

Tak hanya mempererat hubungan personal, acara ini juga membuka ruang dialog lintas organisasi dan profesi demi kemajuan bersama.

LPKBH KERIS berharap, kegiatan seperti ini ke depannya dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai bagian dari penguatan solidaritas dan rasa memiliki terhadap rumah besar media di Kabupaten Cirebon.

Rencananya, kegiatan serupa akan dijadwalkan ulang setiap tiga bulan sekali sebagai agenda rutin LPKBH KERIS bersama jaringan media di Kabupaten Cirebon, demi memperkuat sinergi, menjaga kekompakan, serta mempererat rasa kekeluargaan dalam dunia pers dan advokasi. 

Senada dengan hal tersebut, Dewan Kehormatan LPKBH Keris, Hartono Supandi, menyambut baik inisiatif LPKBH KERIS yang mampu menjadi ruang berkumpulnya berbagai elemen media dan aktivis. Ia menilai, kegiatan ini menjadi bagian penting dari pembangunan ekosistem pers yang sehat dan berwawasan kebangsaan.

Ia menilai forum semacam ini sangat penting sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi antarmedia dan lembaga pendamping masyarakat.

Sementara itu, Firda Asih dan Drs Mahmud Mansyur, M.Pd mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai langkah awal membangun “rumah besar” silaturrahmi antar insan pers di Cirebon. Mereka sepakat bahwa kegiatan semacam ini perlu dilanjutkan secara berkala. (din)

Read More

Bupati Imron Pastikan SPMB 2025 Tanpa Pungutan dan Titipan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar deklarasi bersama dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Cirebon 2025 yang bersih, berkualitas, dan berintegritas, di SMPN 1 Suranenggala, Rabu (11/6/2025).

Bupati Cirebon, Imron, memastikan pelaksanaan SPMB tahun 2025 menjunjung tinggi keadilan dan tanpa pungutan biaya.

Imron mengatakan, pemkab menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat menggelar deklarasi, serta penandatanganan pakta integritas terkait pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025.

“Intinya adalah kita deklarasi bersama bahwa penerimaan siswa baru itu tidak ada diskriminasi masyarakat, yang kaya atau anak pejabat, atau orang miskin,” ucap Imron.

Imron juga menegaskan pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025 tidak memungut biaya. Dari pendaftaran hingga proses akhir penerimaan siswa baru tak ada pungutan biaya.

“Kita sama sesuai aturan dan tidak ada pungutan. Ini kesepatan se-Kabupaten Cirebon. Tidak ada titip menitip dan tidak ada pungutan. Semua gratis,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Ronianto, menjelaskan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen semua pihak agar menciptakan pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025 bersih, berkualitas, dan berintegritas.

Ronianto berharap pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon berjalan sesuai aturan dan menjunjung keadilan.

“Kami jangan diintervensi apapun. Biarkan kami bekerja dengan tenang sesuai dengan regulasi,” kata Ronianto.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan SPMB berbeda dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jalur zonasi diganti dengan jalur domisili.

“Perbedaaan sedikit dari tahun sebelumnya. Sekarang ada desa kedudukan. Desa kedudukan ini, contohnya SMPN 1 Suranenggala ini berada di Desa Keraton, maka anak-anak dari Desa Keraton jadi prioritas. Zonasi tidak ada, tapi berubah domisili,” jelasnya.

Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai jadwal, pendaftaran, hingga persyaratan mengenai SPMB jenjang sekolah menengah pertama (SMP) bisa kunjungi langsung situs resmi pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025.

Berikut link resmi SPMB Kabupaten Cirebon 2025 tingkat SMP, https://spmbsmp.disdik.cirebonkab.go.id/. (Ara)

Read More

Wakil Wali Kota Buka Sosialisasi SPMB, Akses Pendidikan Harus Setara untuk Semua

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan secara resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. 

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (11/6/2025), sebagai langkah awal menyambut perubahan besar dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru di wilayah Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan skema lama, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. 

Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah administratif, namun mencerminkan semangat reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh.

"SPMB dirancang untuk lebih inklusif, adil, dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kota Cirebon memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas, tanpa hambatan sosial ataupun ekonomi," ujar Wakil Wali Kota dalam pidatonya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SPMB menyediakan berbagai jalur penerimaan seperti jalur prestasi, jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. 

Masing-masing jalur memiliki fungsi strategis untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat tidak mampu, siswa berprestasi, serta keluarga yang berpindah tempat tinggal karena alasan pekerjaan atau lainnya.

Namun demikian, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan SPMB. 

"Kebijakan pendidikan tidak akan berarti jika tidak dipahami dan didukung oleh masyarakat. Sosialisasi ini menjadi jembatan penting antara pemerintah, satuan pendidikan, dan warga," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga orang tua murid. 

Ia mengajak dan memastikan proses selama SPMB berjalan transparan, akuntabel, dan ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. 

"Hindari segala bentuk kecurangan karena hal itu justru merugikan masa depan anak-anak kita," katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem SPMB dengan prinsip-prinsip utama yang kuat. 

"Kami berkomitmen penuh bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi," ujar Kadini.

Kadini juga menambahkan bahwa seluruh informasi pendaftaran akan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi Disdik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini.

"Mari kita jaga agar pelaksanaannya berjalan lancar, jujur, dan menjunjung tinggi etika serta semangat gotong royong," tuturnya.

Dengan semangat Kota Cirebon Setara Berkelanjutan, Pemkot Cirebon berharap SPMB tidak hanya menjadi instrumen seleksi, tetapi juga menjadi refleksi dari karakter masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial. (din)

Read More

Komisi II Soroti Rendahnya PAD Perumda Pasar Berintan: Satu Pasar Harusnya Bisa Rp300 Juta

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon. 

Saat rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar, Karso mengungkapkan, total 10 pasar yang dikelola hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp307 juta per tahun.

“Ini sangat miris. Di daerah lain, satu pasar saja bisa menyumbang PAD lebih dari Rp300 juta. Kita 10 pasar hanya menghasilkan Rp307 selama satu tahun,” ujar Karso usai rapat kerja Komisi II DPRD bersama jajaran Direksi Perumda Pasar di ruang rapat DPRD, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen pasar. Ia meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus baik oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) maupun Direktur Utama Perumda Pasar Berintan.

“Perumda ini didirikan bukan hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga untuk menghasilkan PAD bagi daerah. Kalau pasar sebagai sumber transaksasi ekonomi masyarakat saja tidak menguntungkan, bagaimana dengan sektor lain?” tegas Karso.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa potensi pasar belum digarap maksimal, seperti sistem sewa jangka panjang kios, retribusi harian, dan pengelolaan parkir. Bahkan, menurutnya, satu kios yang beroperasi 24 jam bisa memberikan kontribusi retribusi dua kali lipat dalam sehari.

“Potensi parkirnya luar biasa. Harusnya satu kawasan parkir di Pasar Jagasatru itu bisa menghasilkan lebih dari Rp300 juta per tahun. Tapi faktanya, beberapa pasar seperti Harjamukti dan Jagasatru justru pengelolaan parkirnya diserahkan kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Karso menambahkan, untuk Pasar Harjamukti, pemerintah daerah sama sekali tidak menerima pajak maupun retribusi parkir karena sepenuhnya dikelola pihak swasta. Sedangkan di Pasar Jagasatru, pengelolaan sejak awal juga sudah dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Meski demikian, Karso optimistis ke depan akan ada perbaikan. Ia berharap kontrak pengelolaan Pasar Jagasatru yang akan berakhir tahun ini, tidak diperpanjang, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil alih pengelolaannya secara langsung.

Diketahui, pasar tradisional di Kota Cirebon sebagian besar dikelola pihak ketiga. Untuk Pasar Harjamukti masa sewa berakhir pada tahun 2032, Pasar Gunungsari Trade Center (GTC) berakhir pada tahun 2036, dan masa sewa Pasar Balong (lantai bawah) berakhir hingga 2033.

“Jika pengelolaan pasar dilakukan secara transparan dan profesional, saya yakin kontribusi PAD bisa meningkat hingga 10 kali lipat dari yang sekarang,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Sekhurohman, mengungkapkan rapat kerja bersama Komisi II DPRD memaparkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025, sekaligus menyampaikan sejumlah program strategis ke depan.

Ia mengakui, realisasi PAD tahun 2024 tercatat sebesar Rp300 juta. Angka Tersebut dinilai masih jauh dari potensi riil yang dimiliki. Proyeksi program kerja Perumda Pasar Berintan ini adalah berupaya menerapkan e-retribusi. Akan tetapi, hal tersebut perlu adanya kerja sama dengan pihak vendor.

Untuk menerapkan e-retribusi, ia menyebut akan menjadikan satu hingga dua pasar menjadi model terlebih dahulu. Menurutnya, program ini ditujukan agar pendapatan asli daerah tidak ada lagi kebocoran.

“Tadi kami juga meminta agar keluhan para pedagang ini ditindaklanjuti, karena pasar tumpah cukup mengganggu aktivitas pasar resmi dan berpotensi merugikan PAD,” katanya. (din)

Read More

Tadris Kimia UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Akreditasi 'Baik Sekali'

CIREBON, FC – Dalam pencapaian yang luar biasa, Prodi Tadris Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil meraih akreditasi “Baik Sekali” dengan skor 307 pada akreditasi perdana. Prestasi ini diraih saat program studi tersebut bahkan belum meluluskan satu pun angkatan.

Berdasarkan Keputusan LAMDIK Nomor 731/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 yang dikeluarkan pada 5 Juni 2025, Prodi Tadris Kimia resmi menyandang predikat akreditasi “Baik Sekali” hingga 4 Juni 2030. 

Proses asesmen lapangan yang berlangsung pada 23–24 April 2025 ini dinilai langsung oleh dua pakar ternama, yakni Prof. Dr. Hari Sutrisno, M.Si. dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si. dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Rektor UIN Siber, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyatakan kebanggaannya. Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa kualitas pendidikan tidak selalu harus menunggu waktu lama. Kami membuka Prodi Tadris Kimia dengan standar tinggi sejak awal, dan pengakuan ini membuktikan bahwa pilihan kami tepat."

Keberhasilan ini semakin istimewa mengingat program studi ini belum memiliki alumni sama sekali. Dr. Azmi Azhari, M.Si., Ketua Prodi Tadris Kimia, menjelaskan:

"Kami fokus pada pembangunan sistem pendidikan yang solid sejak awal. Mulai dari kurikulum terintegrasi, fasilitas laboratorium mumpuni, hingga tim pengajar berkualitas. Predikat 'Baik Sekali' ini menjadi pengakuan atas kerja keras kami bersama," terangnya.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Saifuddin, M.Ag., turut memberikan apresiasi mendalam atas capaian ini:

"Hasil akreditasi ini adalah refleksi dari kerja kolektif seluruh sivitas akademika. Kami percaya bahwa mutu pendidikan adalah hasil dari kolaborasi yang terencana dan visioner. Tadris Kimia adalah contoh konkret bahwa dengan perencanaan matang, sinergi tim, dan kepemimpinan akademik yang kuat, prestasi luar biasa dapat dicapai bahkan pada tahap awal," katanya.

Dengan pencapaian ini, Tadris Kimia UIN Siber Cirebon langsung menempatkan diri sebagai salah satu program studi pendidikan kimia yang mumpuni di Indonesia, siap bersaing dengan program studi yang telah lama berdiri. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih kualitas pendidikan terbaik. (Ara)

Read More