Bupati Imron Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (3/7/2025), sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Cirebon, Imron, dalam rapat tersebut mengatakan, penyampaian laporan keuangan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Laporan ini telah kami sampaikan lebih dulu pada 3 Juni 2025 lalu kepada DPRD Kabupaten Cirebon, dan hari ini kita tiba pada tahap persetujuan bersama atas Raperda tersebut,” kata Imron.

Menurut dia, laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Imron menjelaskan, pembahasan Raperda dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemandangan umum DPRD, dilanjutkan pembahasan bersama komisi-komisi dan perangkat daerah, hingga perumusan akhir bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Dalam proses pembahasan tersebut, terdapat sejumlah catatan penting yang kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan anggaran di masa mendatang,” ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa catatan tersebut antara lain perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengalokasian anggaran yang lebih fokus dan sesuai target, serta tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik terkait realisasi anggaran maupun pengelolaan aset milik daerah.

Imron menekankan, seluruh proses ini merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik.

Ia pun menyampaikan, setelah persetujuan bersama di tingkat DPRD, Raperda tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi paling lambat dalam waktu tiga hari kerja.

Ia mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses penyusunan hingga pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2024 tersebut.

“Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dewan atas kerja sama, masukan, dan saran yang sangat konstruktif selama proses pembahasan,” ucapnya.

Imron menambahkan, kritik dan masukan dari legislatif akan menjadi landasan motivasi bagi jajaran eksekutif untuk bekerja lebih baik, cerdas, serta meningkatkan sinergi dengan semua komponen masyarakat.

“Tujuan akhir kita semua adalah mewujudkan Kabupaten Cirebon yang Beriman, yakni Bersih, Inovatif, Maju, Modern, Agamis, dan Aman,” pungkasnya. 

Read More

Pemkab Cirebon Serahkan Legalitas untuk Koperasi Desa Merah Putih

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Koperasi dan UKM menyerahkan akta pendirian dan surat keputusan (SK) pengesahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada 412 desa dan 12 kelurahan se-Kabupaten Cirebon.

Penyerahan legalitas tersebut dilakukan secara simbolis dalam kegiatan yang digelar di Aula PCNU Sumber, Kamis (3/7/2025), yang turut dihadiri jajaran perwakilan Bank Himbara, unsur pemerintah daerah, dan para ketua koperasi desa penerima.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra, mengatakan pembentukan Koperasi Merah Putih telah sesuai target yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Alhamdulillah, per 31 Mei 2025, seluruh musyawarah desa khusus dan pembentukan koperasi di 424 titik telah rampung,” katanya.

Ia menjelaskan, akta dan SK Koperasi selesai dibuat pada 16 Juni 2025, lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 30 Juni 2025.

Penyerahan legalitas ini, menurutnya, menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk segera menjalankan unit usaha di daerah masing-masing.

Dadang menekankan, banyak simpang siur terkait informasi pendanaan koperasi yang disebut-sebut hingga Rp3-5 miliar per unit.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman dari Bank Himbara untuk tahap pengembangan usaha koperasi setelah peluncuran nasional pada 19 Juli mendatang.

“Tahap pertama adalah pembentukan, tahap kedua launching oleh Bapak Presiden, dan tahap ketiga adalah pengembangan usaha yang akan dimodali oleh Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Ini pinjaman berjangka, bukan dana hibah,” ujar Dadang.

Koperasi, lanjutnya, wajib mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan tenor, yakni tiga hingga lima tahun. Pengurus koperasi bertanggung jawab penuh atas keberhasilan usaha dan pengelolaan dana.

“Kalau koperasinya rugi bahkan bangkrut, maka bukan digaji, tapi harus mengembalikan pinjaman,” tegasnya.

Untuk menjaga akuntabilitas, setiap koperasi akan diawasi oleh pengawas tingkat desa, termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat, serta 18 instansi terkait di Kabupaten Cirebon.

Koperasi Merah Putih tetap tunduk pada regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Honorarium pengurus ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan hanya bisa diberikan apabila koperasi menghasilkan keuntungan.

Begitu pula dengan besaran iuran wajib dan iuran pokok anggota yang akan dirumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

“Pemilik koperasi adalah anggota, jadi keputusan penting termasuk penggajian, iuran, dan arah kebijakan semua ditentukan melalui rapat anggota,” jelas Dadang.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, menilai pembentukan koperasi desa merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Program ini adalah amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang dijalankan secara nasional dan menjadi bagian dari visi pembangunan ekonomi berbasis kemandirian,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Cirebon yang menempati posisi kedua di Provinsi Jawa Barat dalam hal percepatan legalisasi koperasi.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan kekompakan dan sinergi antarlembaga, termasuk kontribusi Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Cirebon.

Hafidz berharap, legalitas yang diberikan menjadi landasan awal sinergi berkelanjutan antara koperasi, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor BUMN dalam mendorong pengembangan usaha koperasi secara profesional dan berkelanjutan.

Dengan peluncuran nasional Koperasi Desa Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli mendatang, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait petunjuk teknis lanjutan, terutama pada tahap pengembangan usaha koperasi.

“Kami yakin, dengan sinergi yang solid dan peran aktif seluruh stakeholder, koperasi desa di Kabupaten Cirebon akan tumbuh menjadi pilar ekonomi rakyat yang kokoh,” kata Hafidz. (din)

Read More

Kementerian Agama RI Dorong PTKN Jadi Badan Publik Informatif Melalui Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi

 

CIREBON, FC— Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. 

Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Kementerian Agama menggelar kegiatan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik untuk PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) pada Rabu–Kamis, 2–3 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Setjen Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3–4, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Monev Q&A Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sambutannya, Akhmad Fauzin, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik sekaligus Kepala PPID Utama Kemenag RI, secara resmi membuka acara dan menegaskan bahwa ini merupakan gelombang ketiga dari rangkaian pendampingan: 

“Hari pertama dilakukan untuk unit eselon I, kemudian Kantor Wilayah (Kanwil), dan kini giliran PTKN sebagai satuan kerja strategis yang langsung dinilai oleh KIP pusat.”

Fauzin menekankan pentingnya peran PPID dalam menjaga amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta PP Nomor 61 Tahun 2010. 

“PTKN adalah badan publik yang wajib informatif. Saat ini baru lima PTKN yang dinilai informatif oleh KIP, yakni UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Kediri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Raden Fatah Palembang. Kita ingin jumlah ini bertambah,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan dari PTKN turut hadir, termasuk Mohamad Arifin, Pranata Humas Ahli Muda dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang didaulat sebagai peserta untuk mendukung upaya transparansi dan tata kelola informasi di lingkungan kampus.

Fauzin juga memberikan catatan penting tentang konsekuensi serius jika nilai PPID suatu satuan kerja tidak memenuhi standar. “Ketika nilai PPID adalah nol, maka bisa terjadi kriss kepercayaan terhadap pengelolanya. Ini menyangkut tanggung jawab terhadap pengelolaan website dan informasi publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ada dua jenis informasi: informasi yang dibuka untuk publikasi dan informasi yang dikecualikan, yang hanya bisa diakses melalui surat permohonan resmi. 

Ia juga mengarahkan agar segera disusun Surat Keputusan (SK) PPID dengan penanggung jawab seperti Rektor, Warek II, hingga unit PTIPD dan Humas sebagai bagian dari tim pengelola.

Tak hanya itu, PPID di lingkungan PTKN juga diimbau untuk segera mengembangkan website berbasis layanan PPID yang ramah disabilitas dan memenuhi standar pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas fisik seperti ruang laktasi dan parkir difabel.

“Kita harus memandang pengisian PPID layaknya pengisian borang akreditasi. Ini bukan sekadar administrasi, tapi bentuk komitmen terhadap keterbukaan, layanan prima, dan akuntabilitas publik,” pungkas Fauzin.

Dengan kegiatan pendampingan ini, diharapkan seluruh PTKN mampu menjadi badan publik yang informatif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. (din)

Read More

Pemkab Cirebon dan Kejari Teken MoU Transparansi Penggunaan APBDes

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon terkait transparasi penggunaan anggaran dan dana desa.

Penandatanganan MoU tersebut digelar di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (2/7/2025).

Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa Pemkab Cirebon berkomitmen mendukungan penggunaan dana desa yang transparan dan berdampak langsung ke masyarakat.

Untuk itu, lanjut dia, pemkab bekerja sama dengan Kejari Kabupaten Cirebon dengan menggandeng seluruh kepala desa atau kuwu.

“Para kuwu dari 412 desa agar bisa melaksanakan programnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan keuangan, serta administrasinya dengan baik,” ucap Imron.

Imron mengatakan, pihaknya meminta Kejari Kabupaten Cirebon untuk membimbing dan memberikan arahan kepada kuwu agar transparan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Langkah ini, lanjut Imron, merupakan salah satu upaya Pemkab Cirebon untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045.

“Desa itu harus kuat, desa juga harus maju. Maka, harus disiapkan mental juga karakter serta administrasinya. Dengan adanya MoU ini, mudah-mudahan desa di Kabupaten Cirebon lebih baik lagi,” kata Imron.

Senada disampaikan Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan. Ia mengatakan, MoU yang dilaksanakan merupakan sinergi antara Pemkab dan Kejari Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kemajuan desa.

Sebab, lanjut dia, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah dengan jumlah desa yang banyak, yakni 412 desa.

“Di antara poin-poin (MoU) ini, pada intinya kita ingin penggunaan APBDes digunakan secara transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, kegiatan di desa, output-nya dapat dirasakan masyarakat,” tutur Yudhi.

Yudhi berharap, seluruh desa menjalankan amanat dari apa yang telah direncanakan melalui program-program. Ia juga menegaskan, MoU ini merupakan upaya dan komitmen dalam pencegahan terhadap penggunaan dana desa yang tak sesuai.

“Salah satunya adalah soal pertukaran data dan informasi mengenai penggunaan dana desa. Nanti, aplikasi ini bisa dibuka dan dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk transparasi. (din)

Read More

Perkuat Budaya Literasi, Dispusip Hadirkan Bedah Buku Bersama Risty Tagor

CIREBON — Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun budaya literasi yang kuat. 

Hal ini tercermin dari terselenggaranya kegiatan Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Umum, Rabu (2/7/2025). Bedah buku ini menghadirkan Risty Tagor, penulis sekaligus seorang publik figur.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Dispusip Kota Cirebon atas terselenggaranya kegiatan tersebut. 

“Saya ingin menekankan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan dana dari APBD Kota Cirebon. Ini murni hasil kerja keras dan kreativitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memanfaatkan bantuan pusat untuk tetap menghadirkan kegiatan literasi yang bermakna,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada komunitas literasi, pegiat buku, pustakawan dari berbagai institusi pendidikan, serta para pengelola perpustakaan yang telah secara konsisten memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi di Kota Cirebon. 

“Capaian kita sebagai kota dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi se-Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut adalah hasil nyata dari sinergi luar biasa berbagai pihak,” ungkapnya.

Sebagai informasi, IPLM Kota Cirebon mengalami peningkatan signifikan dari skor 87,75 pada tahun 2023 menjadi 95,37 di tahun 2024. Pencapaian ini menempatkan Cirebon sebagai kota dengan tingkat literasi tertinggi di Jawa Barat selama dua tahun terakhir. 

“Prestasi ini bukan terjadi begitu saja, melainkan buah dari konsistensi dan program-program literasi yang tepat sasaran, termasuk forum bedah buku seperti ini,” tambahnya.

Dalam arahannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan peningkatan capaian IPLM pada 2025 mendatang. 

Ia mendorong Dispusip untuk mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperluas jangkauan kegiatan literasi ke masyarakat, membangun jejaring yang kuat antar komunitas literasi, dan rutin melakukan evaluasi terhadap indikator penilaian IPLM.

Wali Kota juga mengajak agar kegiatan ini dijadikan momentum untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. “Antusiasme para peserta adalah energi positif bagi kami. Saya berharap forum bedah buku ini bisa menjadi media diskusi yang hidup, tempat bertukar ide, dan memperluas cakrawala berpikir,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Gunawan, turut menyampaikan optimismenya terhadap masa depan literasi di Kota Udang ini. 

“Kami menghadirkan Risty Tagor bukan hanya sebagai public figure, tapi juga sebagai penulis aktif. Kehadirannya memberi inspirasi bagi peserta, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk menumbuhkan minat membaca dan menulis,” jelas Gunawan.

Menurut Gunawan, kegiatan bedah buku tidak sekadar menjadi ajang diskusi literasi, melainkan juga ruang silaturahmi bagi insan literasi dari berbagai kalangan. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan yang mampu melahirkan banyak gagasan segar untuk memperkaya koleksi dan kualitas layanan perpustakaan. 

“Semangat kami adalah menghadirkan perpustakaan sebagai ruang terbuka, inklusif, dan relevan bagi semua,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi semua pihak, Kota Cirebon kembali menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Apresiasi 'Pesona Cirebon Berkebaya' Momentum Pelestarian Budaya dan Wujud Pemberdayaan Perempuan

CIREBON - Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH mengapresiasi Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Cirebon menggelar kegiatan “Pesona Cirebon Berkebaya” di kawasan Gedung BAT, Sabtu (28/6/2025).

Kegiatan rangkaian Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon itu dinilai menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus wujud pemberdayaan perempuan di ruang publik.

Harry mengatakan, kegiatan yang mengusung tema Berdaya Bersama Kebaya ini menegaskan bahwa kebaya bukan sekadar pakaian tradisional, melainkan simbol identitas, martabat, dan kekuatan perempuan Indonesia.

“Kegiatan ini memperlihatkan betapa besar peran perempuan dalam menjaga budaya. Pelestarian kebaya tidak hanya penting secara simbolik, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam ruang sosial dan budaya,” ungkapnya.

Harry mengatatakan, melalui kegiatan ini, perempuan diajak untuk bangga mengenakan kebaya sebagai warisan budaya leluhur yang sarat nilai sejarah dan keanggunan.

Acara juga diramaikan berbagai stan UKM perempuan yang menampilkan produk-produk lokal unggulan. Ini menjadi bukti perempuan tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekonomi kerakyatan.

“Kegiatan Pesona Cirebon Berkebaya ini menjadi momentum penting untuk merayakan kiprah perempuan Cirebon sebagai penjaga budaya dan penggerak ekonomi lokal,” katanya.

Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Cirebon, Garnis Mutiara Savira, menegaskan pentingnya membudayakan kembali pemakaian kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia. Menurutnya, selama ini kebaya masih dianggap sebagai busana yang hanya pantas dikenakan di acara formal.

Padahal, kebaya memiliki fleksibilitas tinggi dan tetap mampu memancarkan keanggunan dalam berbagai situasi. “Kami ingin kebaya dikenakan tidak hanya di acara resmi, tetapi juga dalam aktivitas harian seperti pertemuan, rapat, bahkan acara komunitas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi budaya Kota Cirebon yang besar dan layak untuk dikembangkan lebih luas.

PBI Cirebon berharap gerakan berkebaya ini dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan perempuan. Kebaya tak hanya sebagai simbol keindahan, tetapi juga sebagai representasi jati diri dan kekuatan perempuan Indonesia di era modern.

“Cirebon punya kekayaan budaya luar biasa, mulai dari keraton, tradisi, hingga kebaya khas. Kami ingin menjadikan Cirebon sebagai pusat budaya yang bersaing di tingkat nasional dan internasional, tanpa kehilangan identitasnya sendiri,” tambahnya. (din)

Read More

Sekolah Rakyat Ikhtiar Pemkot Cirebon Menyalakan Harapan Anak-Anak Bangsa

CIREBON — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama jajaran pemerintah kota meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat di SMPN 18 Kota Cirebon, Selasa (1/7/2025). 

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait, peninjauan ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh warga, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.

Dalam kunjungannya, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon memberikan perhatian serius terhadap kenyamanan dan kelayakan proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat, terutama menyangkut fasilitas penginapan bagi siswa, guru, dan penjaga sekolah. 

“Fasilitas penginapan kami dahulukan. Ini penting agar anak-anak merasa nyaman saat belajar, dan ini akan sangat membantu keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujar Wali Kota di sela-sela peninjauan.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan harapannya bahwa Sekolah Rakyat bisa menjadi sarana pendidikan yang mampu mencetak generasi muda yang berkualitas. 

“Proses pendidikan itu sangat perlu. Kami ingin dari Sekolah Rakyat ini lahir anak-anak yang kelak bisa berguna bagi bangsa,” tambahnya.

Untuk diketahui, Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial ini memang dirancang khusus untuk menyasar masyarakat dalam kondisi sosial ekonomi paling rentan. 

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang inklusif dan gratis.

Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Santi Rahayu, menjelaskan bahwa Dinas Sosial turut terlibat langsung dalam proses perekrutan siswa untuk Sekolah Rakyat. 

“Sampai hari ini, alhamdulillah kuota sudah terpenuhi untuk jenjang SD dan SMP. Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat,” ungkapnya.

Santi menambahkan bahwa tahun ajaran baru akan dimulai pada 14 Juli mendatang, dan seluruh persiapan terus dimatangkan. 

“Sekolah Rakyat ini sangat strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Sasaran utamanya memang keluarga miskin ekstrem, dan kami pastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon menyampaikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka anak putus sekolah.

“Harapan kami, tidak ada lagi anak-anak di Kota Cirebon yang tidak bisa bersekolah karena alasan biaya. Alhamdulillah, Sekolah Rakyat ini gratis dan benar-benar membantu masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, dukungan penuh dari Dinas Pendidikan akan terus diberikan. Kadini menilai, program Sekolah Rakyat di Kota Cirebon menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan solusi konkret dalam menjawab persoalan kemiskinan ekstrem dan pendidikan. 

"Sekolah Rakyat adalah tempat membina dan membangun masa depan anak-anak,” pungkasnya.  (Hafiz)

Read More

Pecahkan Rekor MURI, Donor Darah Jadi Simbol Kolaborasi dan Empati

CIREBON- Masih dalam rangkaian Hari Jadi Cirebon ke-598 digelar kegiatan donor darah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Selasa pagi (1/7/2025). 

Tak hanya berhasil menyedot antusiasme ribuan insan perbankan, tapi juga mencatatkan rekor membanggakan: pemecahan Rekor MURI untuk aksi donor darah oleh sektor keuangan.

Kegiatan ini menjadi penanda bahwa perayaan ulang tahun kota bukan hanya tentang perayaan seremonial, tapi juga tentang wujud nyata kepedulian sosial. Sebanyak 1.300 pendonor ambil bagian dalam kegiatan mulia ini.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sinergi dan gotong royong semua pihak. 

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan kegiatan ini, khususnya  KPw BI Cirebon, PMI Kota Cirebon kepada rekan-rekan dari dunia perbankan. Saudara-saudara tidak hanya berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga menunjukkan bahwa dunia finansial tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota juga menekankan bahwa donor darah adalah aksi kecil yang bisa berdampak sangat besar. “Setetes darah mungkin tampak sederhana, tetapi bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati bagi seseorang. Setiap pendonor hari ini sesungguhnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi lebih bermakna karena tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap sesama, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai luhur Kota Cirebon.  Ia menilai, donor darah ini menunjukkan bahwa gotong royong, rasa empati, dan solidaritas sosial masih hidup dan tumbuh di tengah masyarakat kita. 

"Inilah yang akan membuat kota ini menjadi ruang hidup yang tangguh dan beradab,” lanjut Wali Kota.

Momentum ini juga menjadi ruang refleksi, terutama bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 yang jatuh pada 29 Juni lalu. Wali Kota Cirebon mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kekeluargaan.

“Keluarga yang sehat, harmonis, dan memiliki akses pada pendidikan serta pelayanan dasar yang adil adalah fondasi dari masa depan kota ini. Hari ini, kita melihat bagaimana nilai-nilai itu mewujud nyata dalam aksi donor darah yang dilakukan bersama,” lanjut Edo.

Peringatan Hari Jadi Cirebon ke-598 menjadi pengingat bahwa pembangunan tak hanya soal membangun fisik kota, tapi juga menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan. 

“Pembangunan sejati adalah ketika kita mampu menyentuh sisi terdalam dari nilai tolong-menolong. Semoga kegiatan ini jadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat. Semoga darah yang kita sumbangkan hari ini menjadi aliran harapan bagi mereka yang membutuhkan,” tutup Wali Kota.

Di kesempatan yang sama, Kepala KPw BI Cirebon, Jajang Hermawan, juga menyampaikan kebanggaannya atas suksesnya kegiatan ini. 

“Berikan darah, berikan harapan. Itulah semangat yang kami bawa hari ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Kolaborasi ini adalah bagian dari peringatan Hari Jadi Cirebon sekaligus HUT Bank Indonesia, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kami melakukannya bersama PMI Kota Cirebon,” terang Jajang.

Menurutnya, kegiatan donor darah semacam ini bukan hanya memberi manfaat bagi penerima, tetapi juga memiliki dampak positif secara kesehatan bagi para pendonor. 

“Ini bukan sekadar aksi sosial, tapi juga bentuk investasi kesehatan. Donor darah secara rutin terbukti membantu pembentukan sel darah baru dan meningkatkan kesejahteraan psikologis,” tambahnya.

Dengan semangat kolaboratif, gotong royong, dan kemanusiaan yang ditunjukkan hari ini, Kota Cirebon bukan hanya merayakan ulang tahunnya, tapi juga meneguhkan jati diri sebagai kota yang peduli dan berdaya. (Ara)

Read More

Ratu Widyia, Perempuan Tangguh di Balik Kepemimpinan Kuwu Ciperna

Ratu Widyia, Istri Kuwi Ciperna, turut membantu suaminya dalam membangun kemajuan desa

CIREBON, FC – Di balik kepemimpinan Kuwu Desa Ciperna, Gunawan, terdapat sosok perempuan tangguh yang tak kalah mencuri perhatian yakni Ratu Widyia. Istri Kuwu ini dikenal sebagai pribadi yang cantik, energik, namun tetap bersahaja dan low profil. 

Bukan hanya sekadar pendamping pemimpin desa, Ratu Widyia telah menjadi figur yang dicintai warga karena ketulusannya dalam bersikap dan konsistensinya dalam memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Meski menyandang status sebagai istri seorang kepala desa, Ratu Widyia jauh dari kesan eksklusif. Ia tidak pernah menonjolkan identitas, tidak pula menuntut perlakuan istimewa. Justru, ia tampil membaur dengan masyarakat, bersikap ramah, mudah diajak berbincang, dan selalu tersenyum tulus pada siapa pun yang ditemuinya.

Kepribadiannya yang hangat membuatnya menjadi sosok yang dirindukan kehadirannya dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan. Dalam setiap momen kebersamaan warga, nama Ratu Widyia kerap disebut-sebut sebagai teladan perempuan yang aktif dan inspiratif.

Tak hanya fokus pada urusan rumah tangga, Ratu Widyia juga rutin mendampingi sang suami dalam aktivitas kemasyarakatan. Ia tak segan turun langsung, baik saat kegiatan desa, forum warga, maupun saat warga membutuhkan kehadiran sosok ibu yang menenangkan. 

Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan diminta berbagi pandangan dan pengalaman, terutama terkait upaya pemberdayaan dan kemajuan masyarakat.

“Prinsip hidup saya sederhana, hidup itu harus memberi manfaat,” ungkapnya suatu hari dalam salah satu agenda desa.

Moto inilah yang menjadi pegangan kuat dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Bukan sekadar ucapan, melainkan telah ia buktikan dalam tindakan nyata—mengabdi, mendengar, dan bergerak tanpa pamrih.

Kehadiran Ratu Widyia di tengah masyarakat Ciperna memberi warna tersendiri. Dalam diamnya, ia menjadi penggerak harmoni. Dalam kesederhanaannya, tersimpan keteguhan dan kekuatan yang meneduhkan. Ia bukan hanya simbol pendamping Kuwu, tapi juga representasi perempuan desa yang bijaksana, aktif, dan peduli.

Tak heran, banyak warga mengaku bersyukur memiliki figur seperti Ratu Widyia. Bagi mereka, ia adalah inspirasi. Bukan hanya karena parasnya yang ayu, tapi karena hatinya yang tulus untuk selalu hadir bagi sesama. (Nur)

Read More

Fraksi-fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Perseroda BPR dan PP APBD Tahun 2024

CIREBON – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum terhadap raperda Perseroda BPR Bank Cirebon dan raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 di Griya Sawala, Senin (30/6/2025).

Memimpin jalannya rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menyampaikan apresiasi karena Perumda BPR Bank Cirebon memiliki kesempatan perubahan status hukum.

Kendati demikian, Andrie menekankan bahwa perubahan status hukum tak menjadikan BPR Bank Cirebon bisa dimiliki perseorangan. Sebab, pemerintah Kota Cirebon diwajibkan menanam saham sebanyak 51 persen.

“Mudah-mudahan, perubahan ini menjadi angin segar dan jadi solusi bagi Perumda BPR Bank Cirebon, karena semua orang bisa menanam saham sehingga mampu menyelamatkan Bank Cirebon,” katanya.

Andrie juga menyoroti kondisi realisasi pelaksanaan APBD tahun 2024 dengan realisasi pendapatan Rp1,55 triliun dan realisasi belanja Rp1,58 triliun, sehingga mengalami defisit sebesar Rp26,4 miliar.

Di lain sisi Andrie juga mengingatkan kepada pemda Kota Cirebon agar memperhatikan target pendapatan yang realistis untuk tahun 2025.

“Jangan sampai over PD memasang target pendapatan, tapi tidak mencapai target yang diinginkan, itu bahaya juga,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar Erry Yudistira Ramadhan SH mendukung perubahan status Perumda BPR Bank Cirebon menjadi Perseroda sebab berpengaruh terhadap menciptakan ekonomi yang andal dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Ia pun merekomendasikan sejumlah strategi untuk mendukung itu, di antaranya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, peningkatan akses produksi, hingga pelatihan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Dengan adanya perubahan status pada perumda BPR Bank Cirebon, bisa memudahkan diversifikasi usaha sehingga bisa bertahan di situasi ekonomi yang dinamis,” katanya.

Di lain sisi, Juru Bicara Fraksi Demokrat Pembangunan M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengingatkan, perubahan status Perumda BPR harus disertai restrukturisasi direksi serta peningkatan SDM.

Sehingga, dalam proses perubahan tersebut mampu tercipta akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat pun meningkat.

“Perumda BPR berperan penting dalam pembiayaan mikro, kecil, dan menengah. Sehingga kami mengingatkan agar transformasi ini harus selaras dengan peningkatan SDM, serta menuntut akuntabilitas terutama dalam pengangkatan direksi dan komisaris,” ujarnya.

Di lain sisi, Ketua Fraksi PKS Nurani Yusuf MPd menilai Pemda Kota Cirebon masih perlu kerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Cirebon. Menurutnya, Kota Cirebon masih ketergantungan dengan pemerintah pusat, sedangkan capaian PAD hingga saat ini masih di bawah 40 persen.

“Kami berharap, terhadap adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan segera ditindaklanjuti, sehingga opini WTP bisa terus dipertahankan,” ujarnya.

Seluruh fraksi menyetujui kedua raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut melalui pansus DPRD.

Secara terpisah, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menjelaskan, bahwa kedua raperda tersebut merupakan amanat dan perintah dari peraturan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu, Edo juga akan memaksimalkan pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah, hingga pengawasan BUMD dan BLUD.

“Kami mengucapkan terima kasih, atas tangggapn fraksi terhadap kedua raperda tersebut, sehingga dapat segera dibahas ditingkat pansus untuk kemudian kita setujui bersama dan kita tetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya.

Adapun juru bicara penyampaian pemandangan umum lainnya, yaitu, Fraksi Nasdem Rizki Putri Mentari SH, Fraksi Gerindra Ruri Tri Lesmana, Fraksi PDIP Stanis Klau, Fraksi PAN Anton Octavianto SE MM MMTr, dan Fraksi PKB Abdul Wahid Wadinih. (din)

Read More

Kilau Prestasi Claesya Avara : Tiga Emas di Kabupaten, Medali Perak di Kancah Nasional

Claesya Avara Triandirtha

Bintang Cilik Cirebon, Raih Emas Beruntun di tingkat  Kabupaten hingga Perak Nasional

CIREBON, FC – Di usia yang masih belia, Claesya Avara Triandirtha (13), telah mencatatkan namanya sebagai atlet dan pelajar berprestasi yang mengharumkan Kabupaten Cirebon hingga tingkat nasional. 

Lulusan sekolah dasar ini baru saja diterima di SMPN 1 Sumber setelah menorehkan berbagai prestasi luar biasa di bidang akademik dan non-akademik.

Putri ketiga dari pasangan Wardira dan Margareta ini telah tiga kali meraih medali emas di tingkat Kabupaten dan Kota, menyabet medali perunggu tingkat Jawa-Bali, serta memperoleh medali perak di Kabupaten Indramayu, di Jawa Barat, hingga tingkat nasional. Terakhir, pada Mei 2025, Claesya sukses menjadi Juara 2 Nasional dalam lomba Bahasa Inggris, mempersembahkan medali perak untuk daerah asalnya.

Prestasi Claesya tidak hanya di satu bidang. Ia juga bersinar dalam lomba Fashion Show, renang, dan Bahasa Inggris, membuktikan dirinya sebagai pribadi yang penuh semangat dan tak kenal lelah. 

Mau tahu, apa saja yang sudah diraih hadis cantik ini, inilah medali yang diraihnya, yakni 3 medali emas di Kabupaten Cirebon dari Cabor Renang, kemudian 1 medali perunggu dari lomba Bahasa Inggris Se Jawa Bali, 1 Perak tingkat Jabar dan 1 medali Perak lagi diraih di ringkat nasional.

Di balik keberhasilannya, terdapat peran penting orang tuanya yang selalu setia mendampingi dan memberi dukungan penuh dalam setiap langkah perjuangan putrinya, dari latihan hingga perlombaan.

Tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon, Waryono, SE, menyebut Claesya sebagai “aset besar” yang pantas mendapatkan apresiasi langsung dari Bupati Cirebon dan Gubernur Jawa Barat. 

“Claesya adalah sosok cilik penuh talenta yang membawa harum nama daerah. Sudah saatnya pemerintah memberi penghargaan setimpal untuk memotivasi anak-anak lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Claesya menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Cirebon, membuktikan bahwa dengan semangat, kerja keras, dan dukungan keluarga, prestasi gemilang bisa diraih sejak usia dini. Sang juara cilik ini menjadi simbol harapan baru bagi dunia pendidikan dan pembinaan bakat anak-anak di daerah. 

Sementara itu, Di balik gemerlap prestasi Claesya Avara Triandirtha, sang juara cilik peraih berbagai medali dari tingkat kabupaten hingga nasional, ada sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendukung dan mendampingi setiap langkahnya, mereka adalah kedua orang tuanya, Wardira dan Margareta.

Claesya, anak ketiga dari pasangan tersebut, berjuang bersama dorongan kedua orang taunya. Di balik ketekunannya, tersimpan peran penting orang tua yang menjadi sumber kekuatan utama. 

Sang ayah, Wardira, mengungkapkan Claesya adalah anak yang sangat gigih dalam berlatih, dan sebagai orang tua dirinya ikut berjuang dan memotivasinya. Termasuk dalam mengatasi berbagai kendala, terutama keterbatasan biaya.

“Prinsip saya, anak harus punya prestasi. Apa pun akan saya lakukan untuk mendukungnya, walau terkadang kami mengalami keterbatasan anggaran. Tapi demi anak, kami tidak pernah menyerah,” ujar Wardira dengan mata berbinar penuh kebanggaan.

Perjuangan itu bukan sekadar mengantar latihan atau mendampingi saat lomba. Lebih dari itu, Wardira dan Margareta membangun semangat juang dalam diri Claesya sejak kecil. Mereka hadir di setiap momen penting, memberikan motivasi, dan menjadi tempat berlabuh ketika lelah dan tekanan datang menghampiri sang anak.

Dukungan total itulah yang membentuk karakter tangguh Claesya, hingga berhasil meraih prestasi membanggakan, mulai dari medali emas di tingkat kabupaten dan kota, medali perunggu di tingkat Jawa-Bali, hingga medali perak di tingkat Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional.

“Kami tidak hanya ingin Claesya menjadi juara di atas panggung, tapi juga menjadi anak yang tahu arti perjuangan, komitmen, dan kerja keras,” tambah Margareta.

Spirit juara yang tertanam kuat itu menjadikan Claesya bukan hanya sosok berprestasi, namun juga pribadi yang rendah hati dan pantang menyerah. Keberhasilan Claesya adalah bukti bahwa ketika keluarga hadir sebagai fondasi yang kokoh, tidak ada halangan yang tidak bisa diatasi.

Kini, nama Claesya Avara Triandirtha harum tak hanya di Cirebon, tetapi juga di kancah regional dan nasional. Dan semua itu tak lepas dari peran besar kedua orang tuanya, yang memilih untuk terus melangkah, meski harus melewati jalan yang tidak selalu mudah. (din)

Read More

Bupati Imron Sidak Kawasan Kedawung, Temukan Sampah Liar

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (30/6/2025), kemudian mendapati adanya tumpukan sampah liar di lahan kosong yang semestinya bersih dan tertata.

Sidak tersebut dilakukan secara spontan sebagai bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kebersihan dan penataan lingkungan di wilayah yang tengah dirancang sebagai kawasan berstandar kota.

“Saya sengaja turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Ternyata masih ada yang buang sampah sembarangan, ini sangat disayangkan,” kata Imron usai sidak.

Tumpukan sampah ditemukan di sebuah lahan di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung. Imron menyebut lokasi itu bukan tempat resmi untuk pembuangan sampah, namun kerap digunakan secara ilegal.

Menurut dia, kawasan Kedawung seharusnya menjadi wajah baru Kabupaten Cirebon dalam penataan lingkungan.

“Saya kaget, karena kita sedang ingin membangun Kedawung sebagai kawasan yang bersih, tertib, dan berwawasan kota. Tapi ternyata masih ada sampah liar,” ujarnya.

Imron menuturkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, sampah tersebut bukan berasal dari masyarakat setempat, melainkan dari pedagang kaki lima yang beraktivitas pada malam hari.

“Katanya ini buangan dari pedagang malam, bukan warga sini,” ucapnya.

Dalam sidak tersebut juga mengungkap lemahnya pengawasan di tingkat desa dan kecamatan. Imron mengaku telah beberapa kali memerintahkan pembersihan di lokasi tersebut, namun sampah liar tetap muncul kembali.

“Sudah dikuras beberapa kali, tapi tetap saja kembali seperti ini. Ini menandakan pengawasan belum efektif,” tutur Imron.

Ia meminta jajaran pemerintah desa dan kecamatan lebih proaktif melakukan pengawasan lingkungan, termasuk menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) terpadu dan melakukan edukasi kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, bahwa masyarakat setempat sebenarnya sudah berinisiatif menutup lokasi tersebut dengan pagar seng. Namun pagar dibongkar oleh oknum yang tidak dikenal.

“Ini membuktikan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja ingin tetap menjadikan tempat ini sebagai lokasi buangan,” ucapnya menambahkan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sidak ke berbagai titik, guna memastikan program kebersihan lingkungan berjalan efektif hingga ke tingkat bawah.

Sementara itu, Camat Kedawung, Firdaos Agih, mengatakan bahwa di Kecamatan Kedawung sendiri hampir seluruh desa sudah memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS), baik TPS konvensional maupun TPS 3R (reduce, reuse, recycle).

Secara kapasitas, fasilitas TPS di wilayah tersebut dinilai cukup untuk menampung sampah warga, karena tiap desa sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Setiap TPS, menurutnya , sudah memiliki petugas pengelola. Namun, keberadaan TPS liar seperti yang ditemukan Bupati Imron, menunjukkan masih adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama pedagang malam dari luar wilayah.

“Ini bukan berarti tidak ditinjau atau tidak dimonitor. Kita sudah lakukan upaya, bahkan sempat dibangun bedeng, tapi dirusak. Tempatnya ini potensial, sayang kalau terus-terusan dijadikan buangan,” jelasnya. (Ara)

Read More

DPRD Setujui Perubahan Raperda Pembentukan Perangkat Daerah dan PPNS

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyetujui dua raperda dalam rapat paripurna di Griya Sawala, Senin (30/6/2025).

Kedua raperda itu adalah Raperda tentang perubahan atas perda Nomor 5/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda tentang perubahan atas perda Nomor 1/2016 tentang Penyidik PNS.

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menyampaikan, kedua raperda tersebut telah dibahas Pansus DPRD dan Tim Asistensi Pemda Kota Cirebon, serta sesuai dengan peraturan DPRD Kota Cirebon Nomor 1/2025 tentang Tata Tertib DPRD.

“Seluruh proses pembahasan sudah dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kedua raperda ini juga telah memperoleh fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat,” jelas Andrie.

Selanjutnya, kedua raperda tersebut akan menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Andrie juga menyampaikan bahwa perubahan atas Perda Nomor 5/2021 bertujuan untuk menyesuaikan struktur dan fungsi perangkat daerah dengan dinamika kebutuhan layanan masyarakat serta arah kebijakan nasional.

Sementara itu, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang PPNS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah.

“Harapannya, kedua perda ini mampu memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan ketertiban umum di Kota Cirebon,” ujarnya.

Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Nomor 5/2021, H Karso SIP menjelaskan perubahan tersebut bersfiat delegatif. Artinya, perintah dari PP Nomor 72/2019, Perpres Nomor 78/2021, serta Permendagri Nomor 7/2023.

Sehingga, beberapa pasal di dalam Perda Nomor 5/2021 mengalami perubahan. Di antaranya, perubahan tipe dinas daerah, dan perubahan nama badan daerah.

“Salah satunya Bappelitbangda, sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangun, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida,” tutur Karso.

Sementara, Ketua Pansus Raperda perubahan Perda PPNS, R Endah Arisyanasakanti mengatakan pembaruan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi, peran, dan fungsi PPNS di Kota Cirebon dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Endah menjelaskan bahwa dalam perubahan perda ini terdapat penyempurnaan tugas dan kewenangan hingga mekanisme pengangkatan pejabat PPNS yang bertujuan meningkatkan integritas dan efektivitas PPNS di berbagai perangkat daerah.

“Kami berharap ke depan PPNS tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga lebih responsif terhadap pelanggaran perda yang terjadi. Untuk itu, perda ini menjadi instrumen penting dalam membangun Kota Cirebon yang tertib dan berkeadilan,” ungkapnya

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi akan menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah agar menjadikan peraturan tersebut sebagai ketentuan yang harus ditindaklanjuti.

Edo juga menyebut segera menyiapkan hal yang bersifat teknis yang nantinya dituangkan dalam peraturan walikota (Perwali).

“Sebagai tindak lanjut dari penetapan raperda tersebut, diharapkan kepala perangkat daerah terkait menjaidkan perda ini sebagai ketentuan yang harus dipedomani dan ditindaklanjuti,” katanya. (din)

Read More

Mahasiswa Antusias Ikuti Seminar Peningkatan Literasi Keagamaan Berbasis Modern

CIREBON, FC – Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Peningkatan Literasi Keagamaan Berbasis Moderasi”, Senin (30/6/2025) bertempat di Auditorium FEBI Lantai 4. 

Kegiatan ini menjadi ajang intelektual yang membuktikan eksistensi mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) dan pemikir masa depan bangsa.

Seminar yang dihadiri oleh para narasumber akademisi dan praktisi tersebut berlangsung dinamis. Suasana ruang seminar begitu hidup dengan partisipasi aktif dari para mahasiswa. Mereka saling bertanya, menyampaikan pendapat kritis, serta merespons isu-isu keagamaan dengan semangat moderasi.

Diskusi dalam forum ini tidak hanya berjalan satu arah, tetapi penuh dengan dialektika yang menunjukkan kualitas intelektual mahasiswa Syariah. Mereka membuktikan diri sebagai generasi penerus bangsa yang tak hanya cakap secara akademik, tetapi juga peduli terhadap isu-isu kebangsaan dan keagamaan.

“Seminar ini benar-benar sangat bermanfaat. Diskusinya hidup dan membuka cakrawala berpikir kami sebagai mahasiswa Syariah,” ujar salah satu peserta.

Semangat kebersamaan dan tanggung jawab akademik dalam menyuarakan moderasi beragama menjadi sorotan utama. Seminar ini diharapkan mampu memperkuat komitmen mahasiswa dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan di tengah masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan literasi keagamaan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus mempertegas peran mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan inklusif. (din)

Read More

Mahasiswa Syariah UIN Siber Cirebon Selenggarakan Seminar Nasional Literasi Keagamaan Berbasis Moderasi

CIREBON, FC – Fakultas Syariah (FASYA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan Seminar Nasional Peningkatan Literasi Keagamaan bagi para mahasiswanya, pada Senin, 30 Juni 2025. 

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Pemahaman Turats Berbasis Moderasi” ini digelar di Auditorium FEBI Lt.4, dan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Fakultas Syariah untuk membangun kesadaran intelektual dan spiritual mahasiswa dalam memahami warisan keilmuan Islam (turats) secara lebih mendalam, kontekstual, dan moderat di tengah tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah menegaskan bahwa seminar ini merupakan pengejawantahan dari visi FASYA yang terangkum dalam semangat FASYA SEHATI: Smart, Empathy, Humanist, Active, Transparent, and Impressive. 

“Kami ingin mahasiswa Fakultas Syariah tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga mampu menampilkan wajah Islam yang sejuk, toleran, dan relevan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, peneliti, hingga tokoh pemikir Islam yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu turats dan moderasi beragama. 

Dalam paparannya, para pembicara menekankan pentingnya memahami turats bukan hanya sebagai teks historis, namun juga sebagai sumber nilai yang bisa dikontekstualisasikan untuk kehidupan modern.

Mahasiswa peserta seminar tampak antusias mengikuti jalannya diskusi. Tak sedikit dari mereka yang aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi kritis, dan mencatat poin-poin penting dari pemaparan narasumber.

Kegiatan ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat karakter moderat di kalangan mahasiswa, khususnya dalam membangun sikap toleran, inklusif, dan dialogis di tengah kemajemukan bangsa.

Dengan terlaksananya seminar ini, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin menegaskan komitmennya sebagai garda depan dalam membina generasi muslim intelektual yang berkarakter dan berwawasan luas, sejalan dengan semangat Syariah untuk Peradaban. (din)

Read More

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN SSC Ucapkan Selamat kepada Dr. H. Susari, MA atas Amanah Baru

CIREBON, FC – Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyampaikan ucapan Selamat dan Sukses kepada Dr. H. Susari, MA atas amanah barunya sebagai Kepala Biro Akademik, Keuangan, dan Umum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

PKBH UIN SSC mendoakan agar Dr. Susari senantiasa diberikan kelancaran dan kekuatan dalam mengemban tugas mulia tersebut. Harapan besar disematkan agar beliau mampu membawa kemajuan, serta menghadirkan pelayanan akademik yang unggul, akuntabel, dan penuh integritas.

"Mari terus bersinergi demi kemajuan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkeadilan," demikian bunyi pesan dari PKBH UIN SSC yang disampaikan secara resmi.

Penunjukan Dr. Susari sebagai Kepala Biro Akademik, Keuangan, dan Umum diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem tata kelola dan pelayanan di lingkungan kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sejalan dengan visi UIN SSC sebagai perguruan tinggi berbasis digital dan moderasi beragama. (din)

Read More

Peneliti BRIN dan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Cirebon Berkolaborasi Meneliti Jejak Rempah-Rempah di Jawa Barat

 

CIREBON - Rempah adalah bagian tumbuhan, seperti biji, kulit, akar, atau daun, yang memiliki aroma atau rasa kuat dan digunakan dalam masakan untuk menambah cita rasa, aroma, dan terkadang sebagai pengawet. 

Selain itu, rempah-rempah juga dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Karena daya aromanya itu, rempah seringkali disebut sebagai tumbuhan aromatik. Betapa penting dan bergunanya rempah, sehingga sejak dahulu tanaman ini menjadi primadona bagi masyarakat di Jawa Barat bagian timur untuk dimanfaatkan.

Eksistensi rempah sebagai komoditas yang bermanfaat itu kemudian menarik minat para peneliti dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan UIN (Universitas Islam Negeri) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk mengkaji jejak produksi dan perniagaannya. 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengungkap pola distribusi rempah di wilayah ini, kontribusi jalur sungai dan darat terhadap dinamika perdagangan, serta interaksi kekuasaan lokal dengan pedagang asing yang memengaruhi tata niaga dan sistem distribusi.

Studi BRIN dalam meneliti jejak rempah dan perniagaannya di Jawa Barat bagian timur ini akan difokuskan di sepanjang aliran Sungai Cimanuk di tiga daerah kabupaten, yaitu: Indramayu, Majalengka, dan Sumedang. Pelaksanaan kajian lapangan awal ini akan berlangsung selama hampir 2 minggu, dari tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal - 8 Juli 2025.

Adapun tim peneliti yang tergabung dalam riset ini adalah tim kolaborasi BRIN dengan kepakaran dalam bidang arkeologi sejarah, etnoarkeologi, pemetaan, kebumian, maritim, dan sejarawan dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dibantu beberapa personil/sumber daya dari Grumala (Grup Madjalengka Baheula), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, Kabupaten Sumedang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Ketua Tim Peneliti, Sarjiyanto, menyatakan bahwa penelitian kolaborasi ini meliputi tiga aspek strategis, yaitu: Pengembangan Keberlanjutan Warisan Budaya; Pemberdayaan Sumber Daya Alam untuk Ekonomi Lokal; dan Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan. 

Ketiga aspek itu merupakan pelbagai elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian agar penelitian tersebut relevan, efektif, dan memberikan dampak positif yang nyata.

Untuk memandu peneliti dalam mencapai tujuan penelitian secara efektif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin dengan kolaborasi beberapa metode utama, yang antara lain: Metode Arkeologi dan Sejarah; Analisis Literatur Sejarah; dan Survei Lapangan.

Dalam Metode Arkeologi dan Sejarah, tim peneliti melakukan Eksplorasi situs arkeologis di pelabuhan sungai dan pusat dagang, seperti halnya di daerah Cirebon dan Karangsambung. Eksplorasi ini dilakukan untuk menemukan jejak perdagangan dan struktur sosial-ekonomi dari kawasan tersebut. 

Menurut Nanang Saptono, tim peneliti dari unsur BRIN, penemuan sisa-sisa tumbuhan aromatik, dapat memberikan petunjuk mengenai pola distribusi komoditas tersebut.

"Eksplorasi jejak arkeologis rempah itu menjadi penting karena akan memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah perdagangan, budaya, dan peradaban manusia di kawasan tersebut. Jejak arkeologis rempah, dapat mengungkap informasi penting tentang rute perdagangan kuno, interaksi antarbudaya, dan bagaimana rempah-rempah mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat di masa lalu," ungkap Nanang.

Sedangkan dalam analisis Literatur Sejarah, Sonny Chr. Wibisono selaku anggota tim riset menjelaskan bahwa peneliti akan melakukan studi terhadap sumber-sumber primer untuk menelusuri pola perdagangan dan kontribusi kekuasaan politik. 

"Sejumlah catatan kuno, seperti Suma Oriental yang dibuat oleh Tomé Pires dan catatan di masa kolonial seperti The Island of Java yang disusun oleh Joseph Stockdale, akan dikaji secara komprehensif untuk melihat dinamika rempah dalam perspektif sumber sezaman," jelas Sonny.

Libra Hari Inagurasi menambahkan bahwa metode riset ini dilengkapi dengan kegiatan Survei Lapangan. Kegiatan dalam tahap ini dilakukan dengan memetakan jalur darat dan sungai dari Cimanuk hingga Kawali agar bisa mengidentifikasi pola distribusi komoditas dan hubungannya dengan jaringan kekuasaan. 

"Data dari survei ini akan memberikan informasi tentang infrastruktur perdagangan, seperti pelabuhan sungai, pasar, dan jalur transportasi tradisional," ujarnya.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Anwar Sanusi, mengungkapkan bahwa sejumlah manuskrip kuno Cirebon memberi informasi tentang urgensi aliran sungai dalam perniagaan masyarakat di masa lalu. 

"Secara logika, untuk memuat barang berat di masa itu sangat sulit. Oleh karenanya, manusia memanfaatkan sungai. Nah, informasi ini bisa kita simpulkan dari bacaan-bacaan kita terhadap naskah-naskah kuno Cirebon," jelas Anwar.

Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Tendi, yang menjadi bagian tim peneliti dalam riset ini, menganggap bahwa pemetaan wilayah persebaran dan perniagaan rempah di aliran Sungai Cimanuk turut menjelaskan bagaimana interaksi penduduk pedalaman dan pesisir bisa terjadi. Melalui jalur niaga ini pula, proses Islamisasi berlangsung dan mengungkapkan penerimaan masyarakat terhadap agama "dari Tanah Arab" tersebut.

"Bagaimanapun, kita tidak dapat memungkiri bahwa jalur perdagangan membuka jalan bagi masyarakat Islam yang telah mapan di pesisir untuk masuk ke tengah masyarakat pedalaman. Semula kepentingannya mungkin hanya untuk berniaga, tapi lama kelamaan menyertainya dengan aktivitas penyebaran agama, agar eksistensi para pedagang muslim di sana bisa menjadi lebih terjaga," tutup Tendi. (din)

Read More

Dirgahayu Cirebon ke-598! Setara untuk Pelayanan, Berkelanjutan dalam Pembangunan

CIREBON — Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Cirebon dalam rangka memperingati Hari Jadi Cirebon ke-598 menjadi panggung refleksi dan harapan baru bagi pembangunan Kota Wali. 

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, didampingi Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten, staf ahli, hingga jajaran kepala perangkat daerah, hadir pada sidang yang digelar Sabtu (28/6/2025).

Dalam pidatonya, Wali Kota  menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan semua pihak yang telah menjaga dan membangun Kota Cirebon hingga usia yang ke-598 tahun. 

Wali Kota juga mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat.

"Semoga setiap langkah dan ikhtiar kita selama ini menjadi sarana evaluasi dan refleksi atas pengabdian dan karya bakti kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ungkap Wali Kota.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota menekankan bahwa stabilitas ekonomi menjadi salah satu capaian yang patut disyukuri. Pada Mei 2025, Kota Cirebon mengalami deflasi 0,11 persen. 

Sementara inflasi tahunan hanya 0,98 persen, salah satu yang terendah di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga di tengah tekanan global.

Namun, Wali Kota menegaskan bahwa tantangan masih ada. Perubahan iklim dan fluktuasi pasokan pangan bisa memengaruhi harga kebutuhan pokok. Untuk itu, kolaborasi antarsektor terus diperkuat guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi.

Di bidang tata kelola keuangan, Pemerintah Kota Cirebon kembali mencatatkan prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya. 

Capaian ini menjadi bukti kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Saya percaya, pengelolaan keuangan yang transparan menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang menjamin kesetaraan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Wali Kota juga menyoroti program-program awal dalam masa kepemimpinannya. Dalam empat bulan pertama, Pemerintah Kota Cirebon telah memulai normalisasi sungai di kawasan padat penduduk sebagai bagian dari mitigasi banjir, serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

"Kami tidak melihat normalisasi sungai sekadar proyek teknis. Ini bentuk komitmen terhadap keselamatan warga dan ketangguhan kota menghadapi perubahan iklim," tambahnya.

Pemerintah juga tengah menata ulang struktur infrastruktur jalan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan mobilitas warga yang meningkat. Peningkatan kualitas jalan dinilai penting dalam mendukung perekonomian lokal, akses pendidikan, dan pengembangan sektor pariwisata.

Pada aspek keberlanjutan lingkungan, tema "Mayungi lan Nyumponi" menjadi roh dalam peringatan Hari Jadi kali ini. Wali Kota menegaskan sikap tegas terhadap tambang ilegal yang merusak ekosistem dan mengancam keselamatan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota juga mendukung kebijakan pemberlakuan jam malam untuk pelajar demi menciptakan lingkungan sosial yang aman dan sehat. Wali Kota menekankan pentingnya pendampingan anak muda agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan negatif.

"Semua yang kami kerjakan adalah perwujudan dari visi Setara Berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga harapan hari esok," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut hadir dalam sidang paripurna, mengapresiasi jajaran Pemkot Cirebon atas kinerja dan semangat membangun kota. 

"Terimakasih Pak Wali, Bu Wakil, Pak Sekda, jajaran forkopimda, instansi vertikal, para perangkat daerah dan warga Kota Cirebon yang sudah bekerjasama membangun kota ini," ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya penataan ruang kota, pengendalian banjir, dan pelestarian budaya.

"Jalan-jalan kota harus bagus, tanam banyak pohon, di halaman rumah juga bisa. Bangun kota dengan arsitektur yang berkarakter,"  tegas Dedi.

Gubernur juga menekankan penataan gapura, gang, dan kawasan permukiman sebagai cerminan identitas kota yang tertib dan harmoni. 

Ia mengajak seluruh elemen pemerintah untuk menjawab keluhan masyarakat dengan tindakan nyata, karena kehadiran negara seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat.

Sidang paripurna istimewa ini menjadi momentum bersama untuk meneguhkan semangat kolaborasi dan kerja nyata dalam membangun Kota Cirebon yang lebih maju, setara, dan berkelanjutan di usia ke-598 tahun. (Nisa)

Read More

Wouww... !! Siswi SDN 2 Krandon Curi Perhatian di Festival Talun Ngangeni

CIREBON, FC— Sosok Nada, siswi kelas IV SDN 2 Krandon, sukses mencuri perhatian ribuan pasang mata dalam gelaran Festival Talun Ngangeni yang digelar meriah di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 

Dalam penampilannya, Nada menunjukkan bakat luar biasa dalam seni tari, dengan gerakan lincah, gemulai, dan penuh ekspresi yang memukau para penonton.

Tak hanya piawai menari, Nada juga menunjukkan sisi lain dari bakatnya yang jarang dimiliki anak seusianya yakni kemampuan melawak. Dengan karakter komedi yang spontan dan menghibur, Nada mampu membuat para penonton tergelak, termasuk para pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir.

Nada merupakan putri binaan Kuwu Desa Krandon, Warnawan, yang sejak dini memberikan perhatian dan ruang kepada anak-anak berbakat di desanya untuk berkembang. 

“Kami bangga memiliki generasi muda seperti Nada. Ini adalah bukti bahwa talenta anak desa juga bisa bersinar di panggung besar,” ujar Kuwu Warnawan dengan penuh haru.

Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Camat Talun Abdul Roup bersama istri, serta para Kuwu se-Kecamatan Talun dan warga masyarakat dari berbagai desa. 

Suasana festival terasa hangat, penuh kekeluargaan, dan kental dengan nuansa budaya lokal yang dibalut dalam semangat kebersamaan.

Penampilan Nada pun menjadi salah satu momen tak terlupakan di malam itu. 

Tak sedikit penonton yang mengabadikan aksinya dan mengunggahnya ke media sosial, menuai pujian serta komentar positif dari warganet.

Festival Talun Ngangeni tahun ini kembali membuktikan bahwa panggung seni budaya bukan hanya milik orang dewasa, tetapi juga menjadi ajang bagi anak-anak daerah untuk menunjukkan potensi luar biasa yang mereka miliki. (Ara)

Read More

Fakultas Ushuluddin UIN Siber Cirebon dan Peneliti BRIN Lakukan Penelitian Jejak Rempah di Jalur Cimanuk Jawa Barat

CIREBON, FC – Rempah-rempah bukan sekadar bumbu dapur. Sejak dahulu, rempah telah menjadi komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi, pengaruh budaya yang luas, dan fungsi medis yang beragam. 

Inilah yang mendorong kolaborasi penelitian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengkaji jejak perdagangan dan pemanfaatan rempah di wilayah timur Jawa Barat.

Penelitian lintas lembaga ini berfokus pada kawasan aliran Sungai Cimanuk yang melintasi tiga kabupaten, yaitu Indramayu, Majalengka, dan Sumedang. Kajian lapangan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan, dari 25 Juni hingga 8 Juli 2025.

Ketua tim peneliti, Sarjiyanto, menjelaskan bahwa penelitian ini mengusung tiga fokus utama: pengembangan warisan budaya, pemberdayaan sumber daya alam untuk ekonomi lokal, dan pengelolaan infrastruktur berbasis keberlanjutan. 

“Ketiga aspek ini menjadi pijakan penting agar riset tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan dampak konkret bagi masyarakat,” ujarnya.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, memadukan metode arkeologi, sejarah, analisis literatur klasik, serta survei lapangan. Di sisi arkeologi dan sejarah, tim menelusuri situs-situs dagang lama dan pelabuhan sungai di kawasan seperti Cirebon dan Karangsambung.

Nanang Saptono, arkeolog dari BRIN, menegaskan pentingnya eksplorasi situs yang memiliki indikasi aktivitas perdagangan rempah. 

“Penemuan sisa-sisa tumbuhan aromatik di situs tertentu bisa menjadi petunjuk tentang pola distribusi rempah. Dari situ kita bisa membaca interaksi sosial-ekonomi, bahkan dinamika kekuasaan pada masa lalu,” jelasnya.

Sementara itu, Sonny Chr. Wibisono menambahkan bahwa kajian literatur sejarah akan melibatkan naskah-naskah primer, termasuk dokumen penting seperti Suma Oriental karya Tomé Pires dan The Island of Java oleh Joseph Stockdale. 

“Sumber-sumber ini akan memberikan perspektif sezaman tentang peta perdagangan dan pengaruh politik di kawasan tersebut,” katanya.

Riset ini juga dilengkapi dengan survei jalur darat dan sungai, khususnya sepanjang Cimanuk hingga Kawali. Menurut Libra Hari Inagurasi, kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi infrastruktur niaga seperti pasar tradisional, pelabuhan sungai, serta rute transportasi yang pernah eksis. 

“Dari sini kita bisa memahami bagaimana sistem distribusi barang bekerja di masa lalu,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Anwar Sanusi, menyebut bahwa keberadaan sungai menjadi kunci penting dalam mobilisasi komoditas berat pada masa lalu. 

“Dalam banyak manuskrip kuno Cirebon, disebutkan bahwa sungai menjadi tulang punggung transportasi. Ini bukan hanya soal niaga, tapi juga berkaitan dengan peradaban,” ujarnya.

Dosen sekaligus anggota tim peneliti, Tendi, menyoroti peran jalur perdagangan sebagai medium Islamisasi. Ia menyebut bahwa persebaran rempah juga membuka ruang interaksi antara masyarakat pesisir dan pedalaman. 

“Bukan hal mustahil jika para pedagang muslim yang awalnya datang untuk berniaga, kemudian turut menyebarkan ajaran Islam. Inilah yang menjelaskan bagaimana ajaran Islam bisa diterima di pedalaman Jawa Barat,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Grumala (Grup Madjalengka Baheula), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. 

Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan hasil riset yang komprehensif, relevan, dan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta pelestarian warisan budaya lokal.

Penelitian ini menjadi langkah awal dalam memahami lebih dalam peran penting rempah-rempah dalam membentuk identitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah timur yang selama ini belum banyak terungkap dalam literatur sejarah arus utama. (Nurdin)

Read More