Dosen S2 SPI UIN Siber Cirebon Didapuk Jadi Narasumber Pada Seminar Expert Meeting Menelusuri Jejak Rempah di Asia

PEKALONGAN – Seminar Expert Meeting dengan tema “Menelusuri Jejak Rempah di Asia: Warisan Pengobatan dalam Manuskripsi dan Sejarah Peradaban”, berlangsung di Hotel Santika Pekalongan hari ini (21/7). 

Pada kesempatan itu, Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum, sejarawan dan dosen di Prodi S2 SPI Sekolah Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, didapuk menjadi salah satu narasumber bersama dua narasumber terkemuka lainnya, yaitu: Prof. Seung Won Song dari Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan, dan Dr. (cand.) Sonezza Ladyanna, M.A., yang juga merepresentasikan Hankuk University dan Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Dr. Tendi, memaparkan informasi tentang khazanah medis tradisional dalam manuskrip Nusantara dengan materi yang berjudul Jamu dan Pengobatan Tradisional dalam Manuskrip Kuno Nusantara: Menyingkap Warisan Lokal melalui Naskah. 

Sementara itu, Prof. Seung Won Song mendeskripsikan pengobatan tradisional Korea dan perkembangannya dengan materi yang bertajuk Tradisi Pengobatan Hanbang: Akar Historis dan Transformasi Pengobatan Tradisional Korea. 

Selain itu, Sonezza Ladyanna, M.A., menyampaikan materi bertajuk Filologi dan Etnomedisin dalam Manuskrip Komunitas Matrilineal Islam: Studi Kasus Masyarakat Minangkabau.

Kegiatan Seminar Expert Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian program Mora the Air Funds yang didanai oleh Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan pada Senin, 21 Juli 2025, dengan tim kolaborasi riset dari UIN Siber Syeh Nurjati Cirebon (UIN SSC) dan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang terdiri dari Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Fika Hidayani, M.Hum, Am’mar Abdullah Arfan, M.H, Hj. Isriani Hardini, Ph.D, Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I, serta Dicky Rachmat Pauji, M.Hum., Ph.D. 

Para peneliti ini secara aktif menggagas dan melaksanakan riset interdisipliner terhadap naskah-naskah kuno yang menyimpan pengetahuan tentang warisan pengobatan tradisional serta dinamika perdagangan rempah di Asia.

Fika Hidayani, M.Hum, dan Am’mar Abdullah Arfan, M.H, selaku anggota tim riset Mora the AIR Funds, yang berasal dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang untuk membangun pusat riset kolaboratif lintas kawasan yang fokus pada studi rempah-rempah dan pengobatan dalam manuskrip kuno. 

Funding riset ini bersumber dari Program Indonesia Bangkit yang merupakan kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Agama, dimana riset ini berlangsung selama 3 tahun. Penelitian ini berusaha untuk menggali potensi rempah yang ada dalam naskah kuno untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di samping menghimpun pelbagai informasi dari seluruh pihak terkait, seminar ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan referensi terkait sumber-sumber tradisional yang otoritatif dalam proses penyelesaian penelitian tim riset kolaborasi Mora the AIR Funds ini. 

“Kehadiran narasumber expert dari Cirebon, Padang, dan Korea ini, diharapkan bisa memberikan masukan dan inspirasi bagi research kami. Bagaimanapun, kami memiliki cita-cita yang mulia, karena kami berharap agar riset kami ke depannya bisa menjadi suatu kajian yang utuh menyeluruh dan memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat,” pungkas keduanya. (din)

Read More

Komisi III DPRD Dukung Penguatan Peran Karang Taruna Kota Cirebon

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menegaskan pentingnya peran Karang Taruna dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemuda di Kota Cirebon.

DPRD mendorong agar pemerintah daerah memberikan ruang lebih luas bagi organisasi kepemudaan tersebut untuk lebih berperan aktif dan melakukan pembinaan masyarakat.

“Karang Taruna mendukung pelayanan di Kota Cirebon untuk para pemuda. Pemerintah daerah diharapkan mendukung program pembinaan masyarakat yang mereka jalankan,” ujar Ketua Komisi III DPRD, Yusuf MPd saat rapat kerja bersama Karang, Dinas Sosial dan Asisten Pemerintahan Setda Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (21/7/2025).

Yusuf menambahkan, Karang Taruna sampai di tingkat kelurahan memiliki sejumlah program positif yang berjalan baik, seperti pelayanan kesehatan gratis dan kegiatan jalan santai. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi peran mereka.

“Namun ada beberapa kendala yang mereka hadapi, seperti belum adanya regulasi yang mengatur keberadaan Karang Taruna di Kota Cirebon, serta ketiadaan sarana prasarana yang memadai karena sekretariat mereka masih bersifat sewa atau ngontrak,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon untuk memfasilitasi ruang sekretariat permanen bagi Karang Taruna. 

Menurut Yusuf, hal ini penting karena Karang Taruna merupakan mitra strategis Dinsos dalam berbagai program sosial kemasyarakatan.

“Kalau ada program kerja, tinggal disampaikan saja ke pemerintah. Namun, perlu juga ada dukungan fasilitas agar mereka bisa bekerja maksimal,” tandas Yusuf.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Cirebon, Rian Hadi Saputra menyampaikan, kedatangan Karang Taruna ini bertujuan menjalin silaturahmi dan koordinasi, sekaligus menyampaikan berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan.

“Karang Taruna telah melaksanakan advokasi dan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi pemuda, menyelenggarakan kegiatan sosial, hingga pekan olahraga Karang Taruna,” kata Rian.

Namun, menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi. Di antaranya belum adanya regulasi atau aturan khusus yang mengatur keberadaan Karang Taruna di Kota Cirebon, ketiadaan sarana prasarana yang memadai, serta minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

“Harapan kami, komunikasi dan koordinasi dengan terus terjalin dengan baik, dan berbagai persoalan yang kami sampaikan bisa segera diselesaikan,” pungkasnya. (din)

Read More

Komisi II DPRD Cirebon Desak Evaluasi Direksi dan Dewas PAM Tirta Giri Nata

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak Walikota Cirebon untuk mengevalusi jajaran Direksi Perumda Air Minum (PAM) dan Dewan Pengawas Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi II DPRD dengan jajaran Direksi PAM Tirta Giri Nata, Polres Cirebon Kota, Paguyuban Masyarakat Cirebon, LBH Caruban Nagari, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon di Griya Sawala, Senin (21/7/2025).

Rapat kerja tersebut membahas tindaklanjut dan evaluasi kinerja PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, termasuk kasus penggelapan keuangan yang melibatkan salah satu oknum pegawai.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, melalui rapat kerja tersebut mendapat beberapa informasi terbaru, baik dari sisi Polres Cirebon Kota maupun dari direksi PAM Tirta Giri Nata.

“Setidaknya kami mendapatkan informasi terbaru, terutama masalah keuangan yang melibatkan salah satu karyawan PAM Tirta Giri Nata,” tuturnya.

Dua Informasi tersebut, menurut pria akrab disapa Andru itu mengatakan, pekan ini ada penetapan atau kepastikan status hukum bagi karyawan tersebut. Sedangkan dari PAM Tirta Giri Nata sudah menyiapkan sanksi sesuai dengan status hukum yang dikeluarkan Polres Cirebon Kota.

“Jika sudah ada kepastian hukum, kami mendorong PAM Tirta Giri Nata segera menindaklanjuti, paling tidak 1×24 jam. Hal itu untuk memberikan penegasan terhadap publik yang terus mempertanyakan,” paparnya.

Selain itu, Andru juga menyoroti absennya jajaran direksi PAM Tirta Giri Nata dan Inspektorat dalam rapat yang membahas permasalahan serius tersebut. Padahal, menurutnya, mereka memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan.

Lebih lanjut, kata Andru, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas PAM Tirta Giri Nata. 

DPRD juga mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami permasalan ini secara lebih menyeluruh.

“Sejak awal kami menghormati proses hukum. Tapi publik bertanya-tanya karena hingga karyawan yang terlibat keuangan tersebut masih kerja, padahal sudah ada pengakuan dan nilai kerugian sesuai audit mencapai Rp3,7 miliar,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Sofyan Satari menyatakan, pihaknya tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Cirebon Kota.

“Permasalahan yang berkaitan dengan staf kami masih berjalan. Kami menghormati proses hukum. Jika sudah ada penetapan resmi, kami akan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum,” katanya. (din)

Read More

Kopdes Merah Putih, Motor Presiden untuk Gerakkan Ekonomi Desa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan, Minggu (20/7).

Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni.

Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.

Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa.

Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati mengatakan, kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025, di mana 103 nya menjadi mock up atau model percontohan ke depan. Kisah sukses dari 103 Kopdes Merah Putih ini nantinya akan direplikasi ke desa lainnya, yang diharapkan dapat beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. (Kopdes Merah Putih) yang lain persiapannya bertahap. Ini dilakukan untuk memastikan bukan hanya berdiri dan beroperasi, tapi Kopdes Merah Putih bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Adita.

Kopdes Merah Putih dioperasikan melalui pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan ujungnya mengurangi kemiskinan.

Jadi, tidak adalah lagi pinjol ilegal atau tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa. Kopdes Merah Putih juga berpotensi mendorong usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Kopdes Merah Putih mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani, karena menjadi tempat menampung hasil produksi pertanian secara langsung, tanpa melewati panjangnya rantai pasok yang selama ini menekan keuntungan petani. 

Rantai pasok yang singkat juga menekan pergerakan tengkulak dan menguntungkan konsumen yang bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

Kopdes Merah Putih dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru; kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan ketiga merevitalisasi koperasi. 

Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, dan distribusi logistik.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal dengan mudah tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan akan lebih dekat. Hasil tani dan laut bisa disimpan di tempat yang aman. Distribusi logistik juga berjalan lancar,” pungkas Adita. (din)

Read More

Presiden RI Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih, Pemkot Cirebon Komitmen Dukung Ekonomi Kerakyatan

CIREBON-  Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama para asisten, staf ahli, camat, lurah, dan perangkat daerah terkait, mengikuti peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih  yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara virtual, Senin (21/7/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi adalah kekuatan tersembunyi bangsa. Ia mengibaratkan koperasi sebagai lidi. 

“Satu lidi itu lemah. Tak berarti apa-apa. Tapi jika lidi-lidi itu dikumpulkan menjadi satu, ia akan menjadi alat yang ampuh, yang bisa membersihkan jalan, mengangkat debu, mengusir lumpur. Begitu pula koperasi, alat orang-orang lemah yang bersatu membentuk kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti bagaimana sistem koperasi seharusnya dimaknai oleh bangsa ini. Menurutnya, koperasi adalah wadah untuk rakyat yang ingin bangkit bersama.  

“Konsep koperasi bukan untuk yang kuat. Yang kuat akan memilih korporasi, holding, dan segala bentuk PT. Dari lemah menjadi kuat. Dari tidak punya menjadi mandiri,” ucap Prabowo.

Peluncuran program Koperasi Merah Putih ini menjadi tonggak penting menuju ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Sebuah inisiatif yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga nasional, hingga badan usaha milik negara. 

Tak kurang dari 19 kementerian dan belasan BUMN, termasuk Bank BRI, PT Pupuk Indonesia, Bulog, hingga Pos Indonesia, turut bergotong royong mewujudkan cita-cita ini. Sebuah gotong royong nasional yang menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian desa dan kelurahan.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, dalam kesempatan tersebut menegaskan kesiapan dan komitmen daerah dalam menyukseskan program ini. 

“Saat ini, semua kelurahan di Kota Cirebon telah membentuk koperasi merah putih. Kami terus memetakan potensi wilayah masing-masing. Peran operasional koperasi ini kami letakkan di tangan masyarakat setempat agar bisa tumbuh dari bawah,” ungkapnya.

Sekda juga menyampaikan bahwa koperasi ini merupakan satu dari tiga program strategis nasional yang saat ini tengah berjalan di Kota Cirebon, selain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.  Ketiganya menjadi pilar penting dalam pembangunan manusia dan ekonomi lokal. 

“Yang terpenting adalah kita jalankan program ini dengan serius, dengan hati. Kami akan terus memantau pelaksanaannya agar bisa memberi dampak nyata,” tegasnya.

Sekda menilai, Koperasi Merah Putih bukan hanya lembaga ekonomi, tapi simbol kebangkitan rakyat kecil. Menurutnya, koperasi ini bukan sekadar program, tapi gerakan yang menyala di tiap sudut desa dan kelurahan.

"Program semoga menjadi trigger atau pemantik geliat ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan penguatan kelembagaan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wahana lahirnya wirausaha baru, peningkatan produksi UMKM, serta ketahanan ekonomi berbasis komunitas," harapnya. (din)

Read More

Tim Periset UINSSC Gelar FGD Inovasi Buku AR Bilingual untuk Generasi Alpha

CIREBON – Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur cerita rakyat melalui pendekatan teknologi mutakhir, Tim Periset UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Eksplorasi Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Inovasi Buku Cerita Bergambar Bilingual Berbasis Augmented Reality untuk Generasi Alpha" pada Rabu, 16 Juli 2025 di Safti Co-Working Space, Kompleks Patra, Cirebon, Jawa Barat.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program penelitian MoRA The AIR Funds ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian LP2M UINSSC, Mujib Ubaidillah, M.Pd, dan dipimpin oleh Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd sebagai ketua tim peneliti, didampingi dua anggota peneliti yaitu Nur Atikoh, M.Pd dan Ana Humardhiana, M.Hum.

FGD ini menghadirkan para narasumber ahli lintas bidang yang memperkaya diskusi, di antaranya:

• Dr. Made Casta, M.Pd (Ahli Budaya Cirebon),

• Nurhannah Widianti, M.Pd (Ahli Bahasa dan Pendongeng Anak),

• Heru Mudiyanto, M.Pd (Pakar Teknologi Pendidikan).

Dalam paparannya, Dr. Made Casta menekankan pentingnya pemartabatan budaya melalui inovasi digital. 

“Ini adalah momentum emas. Cerita rakyat yang dulu hanya disampaikan secara lisan, kini bisa hadir dalam bentuk Augmented Reality. Ini bukan sekadar revitalisasi, tapi pemartabatan budaya dan bahasa sebagai pembentuk kebudayaan lintas generasi,” tegasnya.

FGD ini turut dihadiri oleh para guru, akademisi, pegiat literasi anak, serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Cirebon, Toli-Toli, Lombok, Lampung, dan Papua—baik secara luring maupun daring. Diskusi berlangsung dinamis dengan menggali berbagai aspek kebutuhan, hambatan, hingga peluang pengembangan buku cerita bergambar bilingual berbasis AR yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Generasi Alpha, generasi digital yang tumbuh bersama teknologi.

Hasil FGD ini akan dijadikan sebagai landasan strategis dalam penyusunan dan pengembangan prototype buku cerita bergambar berbasis teknologi yang tak hanya berfungsi sebagai media literasi, namun juga sebagai sarana pelestarian budaya Nusantara dalam bentuk interaktif, menyenangkan, dan edukatif.

Menurut Ketua Tim Peneliti, Dr. Tamsik Udin, proyek ini diharapkan mampu menjembatani dunia anak dengan khazanah budaya lokal secara modern. 

“Kami ingin Generasi Alpha tidak hanya menjadi konsumen konten global, tetapi juga mencintai dan memahami cerita-cerita rakyat Nusantara melalui medium yang mereka akrabi—yakni teknologi,” pungkasnya.

Dengan FGD ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan perannya sebagai pelopor inovasi pendidikan berbasis budaya dan teknologi, sekaligus aktor strategis dalam pelestarian warisan budaya bangsa secara kontekstual dan relevan di era digital. (din)

Read More

Cakra Khan Meriahkan Malam Puncak Hari Jadi Cirebon ke-598: Harmoni Musik dalam Napas Sejarah

CIREBON — Cahaya lampu dan gemuruh tepuk tangan mewarnai langit malam di depan Balai Kota Cirebon, Sabtu (19/7). Ribuan pasang mata menyatu dalam satu semangat yakni merayakan  malam puncak Hari Jadi Cirebon ke-598. 

Dengan tema “Cirebon Mayungi lan Nyumponi,” perayaan malam puncak ini bukan sekadar pesta kota, melainkan simbol harapan yang bertumbuh dari akar sejarah dan cinta yang mendalam terhadap tanah leluhur.

Berbagai penampilan memukau membuka malam penuh makna ini. Di antara yang tampil adalah Papa Jamees Band dari Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Band Amora, dan Band BUMN, yang masing-masing menghadirkan warna tersendiri bagi panggung budaya. 

Namun, gemuruh penonton mencapai puncaknya ketika Cakra Khan, penyanyi bersuara khas nan menyentuh, tampil sebagai bintang tamu utama. Dengan membawakan lagu-lagu melankolis, seperti Butiran Debu, Kekasih Bayangan, dan Harus Berpisah, ia sukses menggiring emosi penonton ke dalam ruang kenangan dan harapan.

“Saya selalu senang bisa tampil di Cirebon. Antusiasme dan kebersamaan dari masyarakat di sini luar biasa," ujar Cakra Khan.

Di kesempatan tersebut, Cakra Khan juga menyempatkan diri mengapresiasi karya-karya seniman lokal yang terpajang di Ruang Adipura Balai Kota.

"Karya-karya seniman Cirebon itu punya jiwa. Ada salah satu karya yang menarik dan saya beli," ungkapnya.

Selain mengapreasi karya para seniman, Cakra Khan juga selalu menikmati kuliner khas Cirebon. 

Ia tidak pernah lupa dengan kue cikak, jajanan tradisional khas Cirebon. "Saya suka kue cikak, enak," tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan bahwa Hari Jadi bukan hanya tentang merayakan usia, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali identitas dan arah perjalanan kota.

"Cirebon bukan sekadar bangunan atau batas wilayah administratif. Ia adalah ruang hidup, ruang sejarah, ruang budaya, dan ruang harapan,” ujar Wali Kota.

Seperti yang diketahui, Kota Cirebon telah melewati zaman demi zaman, kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan. 

"Dan dalam setiap tahapannya, Cirebon selalu punya cara untuk tetap hidup dan memberi artI," ucapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa tema “Mayungi lan Nyumponi” bukanlah sembarang frasa, melainkan falsafah luhur. Mayungi berarti memberi perlindungan, Nyumponi berarti mencukupi dan menghadirkan manfaat.

"Kami ingin Cirebon menjadi kota yang meneduhkan sekaligus menumbuhkan. Kota yang bukan hanya indah dari luar, tapi juga hangat dari dalam, dengan rasa keadilan, kenyamanan, dan kasih sayang yang nyata," tuturnya.

Wali Kota juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pemerintahan yang hadir, mendengar, dan bekerja untuk rakyat, hingga ke pelosok RW dan gang-gang sempit.

"Karena bagi kami, kota ini bukan sekadar ruang administratif, melainkan rumah besar bersama yang harus kita rawat dengan cinta dan kita bangun dengan kerja nyata,” tutupnya.

Dalam suasana haru yang bercampur bahagia, Wali Kota juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon yang bersama-sama membangun dan menjadi nadi kehidupan kota.

Turut hadir dalam perayaan ini Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten daerah, staf ahli, Ketua Pelaksana Hari Jadi Iing Daiman, jajaran kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh budaya, dan masyarakat dari berbagai penjuru kota dan sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan pula prosesi penutupan Hari Jadi Cirebon ke 598. Diantaranya ada penampilan Erhu, Hadroh, Tari Topeng Panca Wanda hingga Tari Putri Binangkit. Selain itu, Wali Kota Cirebon juga memberikan beberapa penghargaan, diantaranya untuk Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (Peran Serta dalam Perbaikan Infrastruktur Penanganan Banjir), Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Bapenda Jabar (Peran Serta dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah Kota Cirebon).

Kemudian penghargaan kepada Palang Merah Indonesia Kota Cirebon (Peran Serta dalam Pemecahan Rekor MURI Donor Darah dalam rangka Peringatan Hari Jadi Cirebon Ke-598), PT Bank Pembanguinan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Cirebon (Peran Serta Aktif dalam Mendukung Hari Jadi Cirebon Ke-598 Tahun 2025), Ir Djajadi Susanto (PT Duta Hita Jaya) (Peran Serta Aktif dalam Mendukung Hari Jadi Cirebon Ke-598 Tahun 2025) dan Nick Nurrachman (Adyawinsa Group) (Peran Serta Aktif dalam Mendukung Hari Jadi Cirebon Ke-598 Tahun 2025).

Malam itu, Kota Cirebon tidak hanya merayakan usia, ia menghidupkan harapan. Di panggung musik, dalam kata-kata penuh makna,  Kota Cirebon kembali mengukuhkan dirinya sebagai kota yang mayungi lan nyumponi, kota yang melindungi, mencukupi, dan mencintai. (din)

Read More

Letkol Pnb Yudisthira Resmi Jabat Danlanud SKI, Tradisi Militer Penuh Haru Iringi Tongkat Komando Baru

MAJALENGKA — Nuansa kebanggaan dan semangat baru begitu terasa di Lanud Sugiri Sukani, Majalengka, Jumat (18/7/2025), saat Letkol Pnb Yudisthira secara resmi menerima tongkat komando sebagai Komandan Lanud SKI. Momen istimewa ini ditandai dengan upacara tradisi militer Passing In yang berlangsung khidmat namun sarat semangat.

Rangkaian tradisi diawali dengan laporan resmi dari perwira yang ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan pengalungan bunga kepada Komandan baru dan pemberian hand bouquet kepada Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 6/D.I Lanud Sugiri Sukani.

Suasana haru dan bangga semakin terasa saat para perwira melakukan penghormatan pedang, diiringi pembacaan puisi dan lantunan lagu “Selamat Datang Pahlawan Muda” oleh seluruh personel. Momen ini mengiringi langkah Letkol Pnb Yudisthira menuju Mako Lanud sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas amanah baru yang diemban.

Setibanya di Mako, rangkaian tradisi dilanjutkan dengan pemasangan papan nama Komandan baru, penyerahan simbolis kunci ruang kerja, serta penyerahan memorandum sebagai tanda peralihan tanggung jawab. 

Sebagai bentuk estafet kepemimpinan, Mayor Pnb Fariana turut memasang foto Komandan yang baru di ruang utama.

Mengakhiri prosesi, Letkol Pnb Yudisthira memberikan pengarahan singkat kepada seluruh personel Lanud SKI. Momen tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru kepemimpinan di Lanud Sugiri Sukani.

Tradisi Passing In bukan sekadar seremoni, tetapi wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kehormatan, disiplin, serta kesinambungan dalam tubuh TNI Angkatan Udara.

Dengan kepemimpinan baru, semangat dan dedikasi keluarga besar Lanud Sugiri Sukani diharapkan terus berkobar demi menjaga kehormatan, kejayaan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. (din)

Read More

Festival Kuliner Jalur Rempah, Simpul Rasa Nusantara dalam Arus Sejarah

CIREBON –  Festival Kuliner Jalur Rempah (FKJR) 2025 resmi digelar untuk kedua kalinya, membawa pesan yang lebih dalam dari sekadar pesta rasa. Ini adalah selebrasi warisan, identitas, dan ketahanan budaya. Kali ini, FKJR digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon dan sekitarnya, Kamis-Sabtu (17-19/7/2025) dengan tema "Wastra Nusantara".

Festival ini merupakan bagian dari agenda strategis tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon yang tahun ini mengusung semangat ketahanan pangan, pelestarian budaya kuliner, dan pemberdayaan ekonomi lokal. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya FKJR 2025.

"Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dan mendukung festival ini. FKJR bukan hanya agenda rutin, tapi sebuah cermin perjalanan sejarah. Cirebon, dalam catatan sejarah, adalah simpul penting jalur perdagangan rempah. Dari pelabuhan ini, aroma cengkeh, pala, dan lada mengarungi lautan dan menyentuh dunia,” ujarnya 

Agus menambahkan bahwa peran Cirebon dalam jalur rempah bukan hanya ekonomis, tapi juga kultural. Kota ini menjadi tempat pertemuan dan akulturasi agama, budaya, hingga kuliner yang menjadikannya “Sarumban”, sebuah istilah yang berarti campuran atau pertemuan.

“FKJR tahun ini tidak hanya menyajikan kuliner tradisional, tetapi juga lomba foto-video, pagelaran seni tari dan musik, workshop melukis topeng, launching maskot Kota Cirebon, fashion show, lomba tumpeng mini, hingga bazar UMKM. Kami juga mengangkat tema besar ketahanan pangan dan menghidupkan kembali Wastra Nusantara sebagai wujud cinta pada akar kita sendiri,” imbuh Agus.

Festival ini turut melibatkan berbagai komunitas, termasuk asosiasi perias dan pelaku budaya, yang menghadirkan nuansa lokal dalam balutan semangat nasional.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam pidato pembukaan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh unsur masyarakat dan panitia yang telah menyukseskan acara ini.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, para pelaku UMKM, komunitas budaya, media, dan para sponsor yang dengan tulus mencintai dan menjaga warisan bangsa kita,” ujar Wali Kota.

Wali Kota menegaskan bahwa FKJR 2025 bukan sekadar festival, melainkan pernyataan jati diri sebuah kota yang berakar pada sejarah besar Nusantara. Melalui festival ini, Wali Kota ingin menegaskan bahwa kuliner adalah kekayaan intelektual, bagian dari identitas yang hidup. 

“Jalur rempah bukan hanya jalur dagang, tapi jalur peradaban. Ia membawa cita rasa, ilmu, dan nilai-nilai. Maka, dapur rakyat bukan sekadar ruang memasak, tapi juga ruang mencipta sejarah," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa FKJR 2025 dirancang sebagai ruang dialog budaya, penguatan jejaring antardaerah, dan sarana pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis lokal.  

Sejalan dengan visi SETARA BERKELANJUTAN yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan, Pemkot Cirebon ingin menjadikan Cirebon sebagai destinasi budaya dan kuliner yang autentik.

“Kita ingin Kota Cirebon hadir sebagai simpul rasa Nusantara. Sebuah kota pelabuhan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berakar dalam budaya," tegasnya.

Mengakhiri pidatonya, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya untuk hadir dan terlibat aktif.

“Mari kita rayakan kekayaan rasa dan sejarah kita. Hadiri festival ini, dukung UMKM lokal, dan banggakan warisan kuliner kita. Tunjukkan kepada dunia bahwa Kota Cirebon bukan sekadar persinggahan, tapi rumah bagi cita rasa dan budaya yang abadi,” tutupnya.

Festival Kuliner Jalur Rempah 2025 akan berlangsung selama tiga hari ke depan, diisi dengan berbagai pertunjukan budaya, kompetisi kreatif, hingga pameran produk-produk lokal unggulan. (Ara)

Read More

Bupati Imron Dukung Menko PM Perkuat Peran Pesantren Atasi Kemiskinan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, yang mendorong pesantren naik kelas menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Imron saat menyambut Menko PM dalam agenda Rembug Warga bertajuk “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren” yang digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kamis (17/7/2025).

“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Menko ke Cirebon, terutama dengan membawa agenda yang sangat relevan bagi daerah kami sebagai kota santri,” kata Imron.

Imron menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik wilayah pesisir yang menghadapi beragam tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya daya saing SDM, hingga tingginya angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih 11 persen atau sekitar 245 ribu jiwa. Namun kami optimistis, pesantren bisa menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka ini,” ujarnya.

Ia menyebut, ratusan pesantren yang tersebar di wilayahnya tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga aktif membangun ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah daerah siap mendukung setiap langkah peningkatan kapasitas pesantren.

“Dengan pesantren ekonomi, warga mendapatkan pengaruh positif yang signifikan. Harapannya, pesantren dapat naik level sebagai game changer dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab Cirebon juga mendukung penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagai basis penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menko PM, Muhaimin Iskandar menyatakan, pondok pesantren memiliki sejarah panjang dalam membantu rakyat kecil melalui pendidikan tanpa diskriminasi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

“Pesantren telah lama menjadi tempat bagi siapa pun, termasuk masyarakat miskin, untuk mengakses pendidikan. Ini kunci penting dalam memotong rantai kemiskinan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Ia menambahkan, pesantren perlu dikembangkan menjadi pusat pelatihan kerja, inkubator usaha, dan jaringan distribusi produk lokal.

Dengan transformasi ini, pesantren tidak hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga santri yang mandiri secara ekonomi.

Kemenko PM, lanjut Cak Imin, akan terus mengorkestrasikan dukungan lintas kementerian/lembaga, guna memperkuat peran pesantren dalam memberdayakan masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026.

“Mari kita perkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan, agar seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya. (din)

Read More

1.735 Tenaga Honorer Resmi Dilantik Jadi PPPK, Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan dari BKN

 

KABUPATEN CIREBON — Momen bersejarah terjadi di Stadion Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (16/7/2025).

Sebanyak 1.735 tenaga honorer resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Cirebon, Imron.

Pelantikan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karier ribuan tenaga honorer yang selama ini telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Suasana penuh haru dan bahagia tampak mewarnai acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh jajaran pejabat pemerintah daerah serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam sambutannya, Bupati Imron menyampaikan, bahwa pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Cirebon.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengadaan PPPK dengan menitikberatkan pada formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan,” ujar Imron.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan formasi tambahan untuk tahun 2024, yakni 97 formasi tenaga guru, 50 formasi tenaga kesehatan, dan 1.893 formasi tenaga teknis.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.735 orang telah lolos tahapan seleksi dan kini resmi diangkat sebagai PPPK.

Imron menekankan pentingnya peran PPPK dalam mendukung jalannya roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh PPPK yang hari ini dilantik, agar benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Tunjukkan dedikasi dan loyalitas, karena kalian adalah orang-orang terpilih,” pesannya.

Tak hanya itu, Imron juga mengajak para pegawai yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan bekerja dengan semangat serta integritas.

“Jadikan momentum ini untuk membangun kapasitas diri, bekerja dengan cerdas dan sepenuh hati. Mari kita bersama-sama membawa Kabupaten Cirebon menuju arah yang lebih baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkab Cirebon dalam melakukan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Formasi Tahun 2024.

Predikat tersebut diberikan oleh Kantor Regional III BKN, dan menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu instansi terbaik dalam proses pengadaan ASN.

Kini, dengan status yang lebih pasti, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Jadi Tuan Rumah Seminar Internasional Etika Siber dan Informasi

CIREBON, FC — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi  pelopor kampus digital keislaman di Indonesia. 

Melalui Perpustakaan Pusat dan berkolaborasi dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), UIN Siber Cirebon menjadi tuan rumah Seminar Internasional bertajuk “Navigating the Landscape of Cyber Ethics and Information Ethics: Exploring the Challenges, Management Strategies, and Policies in the Realm of Digital Libraries”, Rabu (17/07/2025).

Berlokasi di Gedung SBSN lantai 8, seminar ini diikuti lebih dari 110 peserta dari 58 perguruan tinggi di Indonesia, baik secara luring maupun daring. Selain itu, sebanyak 40 perguruan tinggi turut menandatangani nota kesepahaman (MoA) sebagai upaya memperkuat jejaring perpustakaan digital nasional.

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Gunawan, ATD, DEA, yang hadir mewakili Wali Kota Cirebon. 

Ia mengapresiasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atas penyelenggaraan seminar yang dinilai strategis di tengah era disrupsi digital.

“Kegiatan ini sangat positif dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya kota Cirebon. Ini mencerminkan peran nyata UIN Siber dalam membangun ekosistem pengetahuan digital berbasis etika dan nilai,” ujar Gunawan.

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi internasional, antara lain: Amir Hussain Md Ishak, Chief Librarian Asia e University Malaysia, Dr. Labibah, M.LIS, President SLA (Special Library Association) Asian Community, Prof. Dr. H. Didin Nurul Rosyidin, Ph.D, Dosen UIN Siber Cirebon dan Moderator : Lala Bumela, Ph.D, Direktur International Office UIN Siber Cirebon.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, menyampaikan bahwa seminar ini sekaligus menjadi ajang afirmasi pencapaian UIN Siber sebagai perguruan tinggi berbasis digital pertama di bawah naungan Kementerian Agama.

“Tepat satu tahun sejak ditetapkan melalui Perpres No. 60 Tahun 2024, kami berhasil meraih akreditasi UNGGUL dari BAN-PT. Ini bukti bahwa transformasi digital yang kami jalankan berhasil mengangkat kualitas pendidikan tinggi Islam ke tingkat global,” ujarnya.

Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Perpustakaan Pusat UIN Siber Cirebon, Syibli Maufur, M.Pd, menyatakan bahwa seminar ini menjadi tonggak penting dalam menyikapi tantangan etika informasi di era perpustakaan digital.

“Tema seminar ini sangat relevan dan menjawab kebutuhan akan kebijakan informasi yang etis, adaptif, serta manajemen literasi digital yang berkelanjutan,” jelas Syibli.

Sementara itu, Ketua FPPTI Pusat, Mariyah, S.Sos., M.Hum, yang hadir secara daring, menyampaikan apresiasi atas inisiatif UIN Siber Cirebon dalam memperkuat literasi informasi yang berlandaskan etika di lingkungan perguruan tinggi.

Dengan terselenggaranya seminar ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memperkuat posisinya sebagai pionir dalam pengembangan budaya akademik digital dan etika informasi di tingkat nasional maupun internasional. (din)

Read More

Persetujuan Tiga Raperda, Wujud Komitmen terhadap Tata Kelola dan Pembangunan Daerah

CIREBON — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan legislasi daerah pada Kamis (17/7/2025). 

Dalam rapat tersebut, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis disetujui bersama, menandai komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat tata kelola serta pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tiga Raperda yang disetujui meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Cirebon, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ketiganya dinilai sangat relevan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan strategis Kota Cirebon saat ini.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa persetujuan Raperda ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan semangat kolaboratif dalam menghadirkan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat. 

“Paripurna hari ini adalah bentuk nyata dari sinergi kita dalam mewujudkan regulasi yang lahir dari aspirasi publik, bukan dari ruang kosong,” ujarnya.

Raperda lalu lintas, menurut Wali Kota, diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi. 

Sementara pembentukan BPR Bank Cirebon menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil. Sedangkan Raperda Pertanggungjawaban APBD mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Proses penyusunan dua Raperda substansi tersebut telah melalui tahapan harmonisasi dan fasilitasi yang ketat, termasuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat. 

“Kami pastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Wali Kota.

Apresiasi pun disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Cirebon, terutama Panitia Khusus dan Badan Anggaran, yang telah bekerja keras selama proses pembahasan. 

“Terima kasih atas dedikasi dan kesungguhan seluruh pihak yang telah terlibat, termasuk tim teknis dari eksekutif,” tambahnya.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya tindak lanjut setelah persetujuan Raperda ini. Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera menyiapkan langkah operasional dan regulasi turunan yang dibutuhkan, seperti Peraturan Kepala Daerah dan petunjuk teknis. 

“Perda bukan sekadar produk hukum, tapi harus hadir dalam bentuk layanan konkret yang dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.

Wali Kota mengingatkan bahwa kekuatan sebuah regulasi akan sangat bergantung pada pelaksanaannya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, kepemimpinan teknis, dan semangat birokrasi yang berorientasi pada hasil. “Mari pastikan bahwa kebijakan ini berdampak nyata dan positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga integritas dalam proses legislasi daerah. 

“Setiap Raperda yang disusun dan disahkan adalah bagian dari amanah publik yang tidak bisa kita abaikan. Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini menjadi bukti bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang progresif dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat. (din)

Read More

Keuntungan Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi IEU-CEPA

JAKARTA – Pemerintah Indonesia baru saja menyepakati kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Apa saja keuntungan Indonesia dari kerja sama strategis ini?

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal menyampaikan, salah satu dampak positif utama dari IEU-CEPA adalah potensi peningkatan ekspor Indonesia hingga 50% dalam tiga hingga empat tahun ke depan. 

Hal ini dimungkinkan karena sekitar 80% produk unggulan Indonesia—seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian—akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa.

Dampak turunannya adalah penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian dan perikanan, serta jasa profesional dan logistik. “Potensi penyerapannya bisa mencapai satu juta tenaga kerja,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (17/7).

Keuntungan lainnya adalah dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau. IEU-CEPA diharapkan mempercepat investasi dan pertumbuhan di sektor energi terbarukan, industri hijau, serta pertanian berkelanjutan. Ini merupakan langkah penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

“Kita bisa leverage kapasitas institusional untuk memenuhi standar Uni Eropa, baik dalam hal lingkungan, kelembagaan, maupun tata kelola,” jelas Fithra. “Hal ini akan memperkuat governance dan mempercepat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan.”

Kemitraan ini juga diyakini akan meningkatkan daya saing industri nasional. Standar IEU-CEPA yang tinggi membuka peluang alih teknologi dan peningkatan standar produksi di dalam negeri.

“Ini menciptakan sinyal positif dan bandwagon effect, tidak hanya untuk investasi dari Uni Eropa tapi juga dari negara-negara lain yang melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang memenuhi standar internasional tertinggi,” ujar Fithra.

Selain memperkuat pasar utama, perjanjian kerja sama IEU-CEPA juga membuka peluang untuk ekspansi ke pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap secara optimal. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang Uni Eropa, sementara Uni Eropa merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia.

“Jadi dengan perluasan pasar yang sifatnya belum optimal itu bisa meningkatkan peluang ekspor kita juga ke luar negeri. Jadi tidak tergantung atau terkonsentrasi ke satu negara saja,” katanya.

Penandatanganan exchange letter yang menjadi pedoman akselerasi perjanjian IEU-CEPA dilakukan pada Minggu, 13 Juli 2025, usai pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kantor Pusat Uni Eropa, Berlaymont Building, Brussel.

Dokumen ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič. (din)

Read More

Jelang Ujian, UIN Siber Cirebon Gelar Technical Meeting PJJ Secara Daring

CIREBON, FC – Menjelang pelaksanaan ujian Computer Based Test (CBT) dan wawancara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (S1 PJJ) UIN Siber Cirebon menggelar technical meeting secara daring pada Rabu, 16 Juli 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh panitia, pengawas, serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Technical meeting tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan teknis dan pemahaman bersama menjelang pelaksanaan ujian yang akan berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025.

Ujian akan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi CBT pada pukul 08.30 WIB, dan dilanjutkan dengan sesi wawancara pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.

Dalam sambutannya, Kepala UPT PJJ UIN Siber Cirebon, Dr. Muslihuddin, M.Ag, menekankan posisi strategis kampus sebagai pelopor pendidikan tinggi berbasis teknologi dalam lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama.

“UIN Siber Cirebon adalah PTKIN pertama yang menyelenggarakan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Ini bukan hanya metode pembelajaran, tapi bagian dari visi besar transformasi pendidikan tinggi keislaman di era digital,” ujar Muslihuddin.

Ia menambahkan, sistem PJJ yang dikembangkan memberikan fleksibilitas maksimal kepada mahasiswa, memungkinkan mereka mengikuti perkuliahan dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik di kampus.

“Efisiensi waktu dan fleksibilitas ritme belajar membuat mahasiswa bisa mengatur sendiri waktu belajarnya. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih personal, efektif, dan efisien,” lanjutnya.

Muslihuddin juga menegaskan bahwa PJJ di UIN Siber Cirebon tidak hanya menekankan pada kemajuan teknologi, tetapi juga integrasi nilai-nilai keislaman. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencetak generasi pembelajar yang adaptif sekaligus berakhlak mulia.

“Melalui PJJ, kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tapi juga memiliki nilai spiritual dan etika Islam yang kuat,” pungkasnya.

Dengan komitmen tersebut, UIN Siber Cirebon terus mengukuhkan perannya sebagai pionir dalam pendidikan tinggi berbasis digital yang inklusif dan bernilai. (Nur)

Read More

Sesi Terakhir SPMB Mandiri UIN Siber Cirebon 2025 Berakhir, Warek I Monitoring

 

CIREBON, FC – Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Mandiri Reguler Tahun Akademik 2025/2026 di UIN Siber Cirebon resmi berakhir pada Rabu sore, 16 Juli 2025. Sesi kelima yang juga menjadi penutup rangkaian seleksi selama dua hari ini berlangsung di Gedung M, yang dikenal sebagai Gedung Siber Lama.

Sebanyak 400 calon mahasiswa baru ambil bagian dalam proses seleksi yang terdiri dari tes CBT dan wawancara. Sesi terakhir ini menjadi penentu akhir bagi para peserta yang telah melewati tahapan seleksi ketat di lingkungan kampus berbasis digital tersebut.

Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si, melakukan monitoring langsung jalannya seleksi bersama Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik, Zainal Arifin, S.Ag. 

Menurut Ayus, monitoring bukan sekadar agenda formal, tetapi bagian dari komitmen menjaga kualitas dan transparansi dalam penerimaan mahasiswa.

“SPMB adalah pintu gerbang pertama bagi calon mahasiswa. Kami ingin mereka mendapatkan kesan awal yang positif: pelayanan yang ramah, sistem yang profesional, dan suasana yang mendukung,” ujar Ayus di sela-sela monitoring.

Ia pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan tim teknis yang telah bekerja maksimal selama dua hari penuh. “Keberhasilan seleksi ini adalah hasil kerja sama solid lintas unit kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Zainal Arifin yang menjadi ujung tombak pelaksanaan teknis seleksi menyebut sesi kelima sebagai momen krusial.

“Kami berusaha menjaga konsistensi kualitas layanan dari awal hingga akhir. Tim kami terus menjaga tempo dan semangat kerja sampai sesi terakhir,” jelasnya.

SPMB Jalur Mandiri Reguler 2025 menjadi ajang penting bagi UIN Siber Cirebon untuk menunjukkan kemampuannya menyelenggarakan layanan akademik berbasis teknologi dan nilai-nilai keislaman. Kampus ini terus mengembangkan ekosistem pendidikan digital yang inklusif dan humanis.

Dengan selesainya sesi kelima, seluruh proses seleksi jalur mandiri tahun ini resmi ditutup. Selanjutnya, panitia akan masuk ke tahap evaluasi dan pengolahan hasil untuk menentukan calon mahasiswa terbaik yang siap menjadi bagian dari perjalanan akademik di UIN Siber Cirebon. (Ara)

Read More

Momen Rekonsiliasi Pers Nasional : Kapolri Dukung PWI Segera Bersatu Jelang Kongres Agustus 2025

JAKARTA - Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dijadwalkan pada 29–30 Agustus 2025 di Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan penuh agar PWI segera kembali bersatu. 

Dorongan itu disampaikan melalui Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Shandi Nugroho, usai menerima audiensi panitia kongres di Mabes Polri, Selasa (15/7/2025).

“Pak Kapolri selalu menanyakan, kapan PWI akan kembali bersatu? Ini menunjukkan perhatian dan kepedulian beliau terhadap eksistensi dan soliditas PWI sebagai mitra strategis Polri,” ujar Irjen Shandi.

Audiensi tersebut dihadiri jajaran Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Kongres PWI. Hadir di antaranya Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, Ketua OC Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane, serta beberapa tokoh seperti Totok Suryanto, Tb Adhi, Musrifah, dan Herwan Pebriansyah.

Polri memandang PWI sebagai mitra penting dalam menjaga iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Shandi menegaskan bahwa dalam konteks dinamika internal PWI, semua pihak tetap dianggap sebagai rekan.

“Yang di sana teman, di sini juga teman. Kepedulian kita adalah agar PWI kembali bersatu dan kuat,” tegasnya.

Bentuk dukungan konkret Polri juga terlihat saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, di mana institusi kepolisian turut mengirim perwakilan ke dua lokasi perayaan yang diselenggarakan terpisah di Pekanbaru dan Banjarmasin.

Kongres PWI kali ini mengusung tema “Bangkit dan Bersatu”, yang diharapkan menjadi momentum besar untuk rekonsiliasi dan penyegaran organisasi. Wakil Menteri Kominfo Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya momen ini dalam membangun PWI yang lebih inklusif dan profesional, terutama di tengah tantangan era digital dan penyebaran disinformasi.

Sementara itu, Atal S. Depari selaku Wakil Ketua SC menegaskan bahwa kongres harus menjadi titik balik bagi PWI dalam mengembalikan marwah dan kepercayaan publik.

“PWI ke depan harus tampil lebih utuh, kuat, dan bermartabat sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia,” tegas Atal.

Sejauh ini, panitia kongres telah melakukan serangkaian audiensi ke berbagai lembaga negara, seperti Kementerian Hukum dan HAM, TNI, dan Kominfo, untuk memperkuat legitimasi dan sinergi lintas sektor.

Dengan dukungan penuh dari Polri dan keterlibatan aktif berbagai pihak, Kongres PWI 2025 diyakini akan menjadi ajang penting untuk memperkuat kembali jati diri PWI—sebagai rumah besar para jurnalis dan garda depan kebebasan pers di Indonesia. (Nur)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Atlet ASIAFI Tampil di Ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional

CIREBON – Perkumpulan Instruktur dan Fitness Indonesia (ASIAFI) Kota Cirebon secara resmi merekomendasikan salah satu pegiat senam terbaiknya, Rahmadanil Tesardo Pasia, untuk mewakili Kota Cirebon dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat pada 25 Juli hingga 1 Agustus 2025.

Rahmadanil merupakan anggota ASIAFI Jawa Barat yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa di bidang senam aerobik. 

Salah satu pencapaian gemilangnya adalah meraih Juara 1 dalam kategori Senam Aerobik Perorangan Usia 40 tahun ke Bawah pada ajang FORNAS VII tahun 2023 yang digelar di Jawa Barat. Keberhasilan ini menjadikannya salah satu atlet andalan dalam kontingen Kota Cirebon.

Untuk diketahui, FORNAS dilaksanakan setiap dua tahun dan dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota (Dispora), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), dan Induk Organisasi Olahraga (INORGA). 

"Saya sangat antusias bisa kembali ikut serta, dan tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Harapan saya, bisa membawa pulang medali emas untuk Kota Cirebon," ujar Tesardo dalam pernyataannya.

Selain Tesardo, perwakilan Kota Cirebon dalam ajang tersebut juga mencakup peserta dari komunitas Barongsai dan Onthel, yang juga berada di bawah naungan KORMI. Partisipasi ini menunjukkan keberagaman dan semangat tinggi pegiat olahraga rekreasi dari berbagai komunitas di Cirebon untuk terus aktif dan berprestasi di kancah nasional.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pemkot Cirebon yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi saya untuk ikut serta dalam ajang ini. Ini menjadi penyemangat tambahan untuk tampil sebaik mungkin di tingkat nasional,” tambahnya.

Keikutsertaan Tesardo dan rekan-rekannya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Cirebon. Wakil Wali Kota Cirebon secara langsung menerima kunjungan para peserta yang didampingi Kepala Dispora Kota Cirebon, Irawan Wahyono, memberikan apresiasi serta motivasi agar mereka dapat tampil maksimal. 

“Kami sangat bangga dan mendukung penuh. Semoga bisa bertanding dengan semangat dan membawa pulang prestasi yang membanggakan untuk Kota Cirebon,” ujarnya.

Dukungan ini diharapkan mampu memberikan semangat tambahan bagi para atlet untuk mengharumkan nama Jawa Barat, khususnya Kota Cirebon.

Pada FORNAS VII sebelumnya, kontribusi dari KORMI Kota Cirebon cukup signifikan, dengan menyumbangkan 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. 

Pencapaian ini turut berperan dalam keberhasilan Jawa Barat menjadi Juara Umum dengan total 420 medali. Harapannya, capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan di FORNAS VIII nanti. (din)

Read More

Komisi II DPRD Tagih Pemda Kota Cirebon Sehatkan BUMD

CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta komitmen dan konsistensi pemerintah daerah menyehatkan perusahaan BUMD. Hal ini disampaikan Komisi II DPRD saat rapat kerja dengan jajaran Direksi lima BUMD di Griya Sawala, Senin (14/7/2025).

Kelima BUMD tersebut yaitu Perumda Air Minum Tirta Giri Nata, Perumda BPR Bank Cirebon, Perumda Pasar Berintan, Perusahaan Daerah Pembangunan, dan Perumda Farmasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan bahwa BUMD harus berani secara terbuka dalam proses perekrutan SDM, termasuk pemilihan Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

Menurutnya, harus ada keterbukaan dalam proses perekrutan direksi dan dewan pengawas di dalam struktur BUMD. Sehingga, masyarakat bisa menilai apa yang menjadikan seseorang layak menjadi Direktur Utama maupun Dewan Pengawas.

“Ke depan untuk penyehatan BUMD harus didukung SDM yang kuat. Harus berani terbuka dalam proses perekrutan Dirut dan Dewas, kalau perlu bahas dengan kami fit and proper testnya,” kata Andru, sapaannya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga mengevaluasi kinerja BUMD di Kota Cirebon selama tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai harapan. Sebab, dari target dividen sebesar 15,9 miliar, kelima BUMD hanya mampu menyetor 8,5 miliar.

Andru juga akan mengundang kembali masing-masing BUMD untuk memaparkan capaian kinerja sebagai evaluasi dalam format Forum Group Discussion agar lebih mendalam. Sebab, ia menyebut kelima BUMD memiliki persoalannya masing-masing yang berbeda.

“Kelima BUMD memiliki persoalan yang berbeda-beda. Maka, setelah Komisi II akan melakukan pendalaman lewat FGD dengan masing-masing BUMD, dan kami meminta tiap BUMD agar menyusun action plan ke depan seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon Drs Sumanto menyampaikan rapat kerja dengan Komisi II menyoroti beberapa hal dalam upaya memperkuat serta menyelesaikan persoalan yang ada di BUMD.

Di antaranya, perbaikan tata kelola, keberlanjutan bisnis, pengamanan aset hingga pengelolaannya. Pihaknya juga akan membahas lebih lanjut dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) terkait permintaan action plan dari Komisi II DPRD.

“Kita sedang merumuskan agar lebih kompleks,” katanya.

Hadir dalam rapat Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Ana Susanti SE MSi, dan sejumlah anggota Komisi II DPRD. Di antaranya, Anton Octavianto SE MM MMTr, Abdul Wahid Wadinih SSos, M Noupel SH MH, H Karso SIP, dan Tommy Sofianna SH. 

Read More

LSP UIN Sumber Cirebon Gelar Workshop Verifikasi Skema Selama Dua Hari

CIREBON, FC — Dalam upaya memperkuat sistem sertifikasi profesi berbasis kompetensi dan digitalisasi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Siber Cirebon menyelenggarakan Workshop Verifikasi Skema selama dua hari, Senin-Selasa, 14–15 Juli 2025. 

Kegiatan ini digelar di Auditorium Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), lantai 3, dan diikuti oleh 36 peserta calon asesor LSP.

Workshop ini menghadirkan Senggono, seorang Master Asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai narasumber utama, yang memberikan arahan teknis dan praktis dalam penyusunan serta verifikasi skema sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional.

Indra Gunawan, M.Pd., selaku Ketua LSP UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada para calon asesor mengenai prosedur dan prinsip-prinsip dasar dalam verifikasi skema, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan uji kompetensi nantinya.

“Verifikasi skema merupakan fondasi utama dalam memastikan bahwa sistem sertifikasi yang dijalankan oleh LSP benar-benar memenuhi standar nasional dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Workshop ini menjadi titik awal strategis dalam menyiapkan asesor yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tegas Indra.

Lebih lanjut, Indra menekankan bahwa pengembangan dan penguatan kapasitas asesor sangat penting, terlebih UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon saat ini tengah bertransformasi sebagai perguruan tinggi berbasis digital dengan lingkup nasional dan internasional.

Senggono menekankan pentingnya keakuratan, legalitas, dan relevansi skema sertifikasi dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Verifikasi skema adalah jantung dari sistem sertifikasi profesi. Melalui proses ini, kita memastikan bahwa setiap skema yang disusun tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga benar-benar relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, termasuk sektor digital dan keislaman yang menjadi ciri khas UIN Siber,” jelas Senggono dihadapan para peserta.

Lebih lanjut, ia memaparkan secara rinci tentang elemen-elemen penting dalam skema sertifikasi, seperti unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, serta asesor internalisasi pemetaan jabatan. 

Ia juga membimbing peserta dalam praktik verifikasi dokumen skema secara langsung, memberikan umpan balik kritis, dan berbagi pengalaman lapangan sebagai master asesor nasional.

Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menyatakan bahwa LSP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Workshop ini bukan hanya tentang teknis verifikasi skema, tetapi lebih dari itu — ini adalah komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai universitas siber dalam menghadirkan lulusan yang tersertifikasi dan siap bersaing di era digital global,” tegas Rektor.

Didampingi Wakil Rektor III Bidang Kemahsiswaan dan Kerjsama Prof. Dr. Hajam, M.Ag.,Prof. Aan, juga menekankan bahwa sertifikasi profesi bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga keharusan bagi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan industri 4.0 dan society 5.0.

Kegiatan hari ini diisi dengan sesi pemaparan materi, diskusi kelompok, praktik verifikasi dokumen skema, dan simulasi uji skema. 

Para peserta diharapkan mampu menjadi asesor handal yang dapat melakukan penilaian kompetensi secara objektif dan profesional, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BNSP.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melalui LSP-nya meneguhkan komitmen sebagai pelopor sertifikasi profesi berbasis teknologi dan nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada mutu, daya saing, dan keberlanjutan. (din)

Read More

Wabup Jigus Buka Bimtek PSKS, Tegaskan Pentingnya Data Valid untuk Layanan Sosial

 

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2025.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman yang akrab disapa Jigus, di Hotel Apita Tower Cirebon, Selasa (15/7/2025).

Bimtek ini diikuti oleh berbagai unsur seperti Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Karang Taruna, serta unsur lainnya yang terlibat langsung dalam pelayanan sosial di masyarakat.

Wabup Jigus menyampaikan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi PSKS sangat penting, mengingat mereka merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Tujuannya untuk meningkatkan SDM PSKS, karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan,” ujar Jigus.

Ia menambahkan, melalui peningkatan kapasitas ini, diharapkan PSKS dapat membantu pemerintah daerah dalam memastikan data masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial menjadi lebih valid.

“Ke depan, kondisi masyarakat di Kabupaten Cirebon yang membutuhkan bantuan dapat divalidasi langsung oleh PSKS. Pemerintah daerah pun bisa menggunakan data yang valid,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah integrasi berbagai data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data lainnya ke dalam Data Terpadu Sistem Nasional (DTSN).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas PSKS bertujuan agar mereka dapat bekerja lebih mandiri, profesional, dan optimal dalam pelayanan sosial.

Menurutnya, kehadiran PSKS merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah hingga tingkat desa, terutama dalam penanganan pemerlu pelayanan sosial.

“Dengan adanya PSKS, kami bisa bekerja lebih baik dan pemerintah Kabupaten Cirebon dapat hadir di desa-desa melalui layanan PSKS,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon.

“Tugas PSKS adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan pemerlu atensi sosial. Harapannya, ke depan kita bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Melalui Bimtek PSKS ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat pelayanan sosial yang lebih berkualitas, berbasis data valid, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Read More