Pemkab Cirebon Tertibkan Pengemis di Kawasan Wisata Religi Sunan Gunung Jati

KABUPATEN CIREBON — Kawasan wisata religi Sunan Gunung Jati di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, kini menjadi fokus penataan serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda dan Polres Cirebon Kota (Ciko). Rabu (5/8/2025).

Tim gabungan dari Pemkab Cirebon, TNI, Polri, Satpol PP, serta unsur kecamatan melakukan penertiban terhadap aktivitas pengemis dan pengamen liar yang kerap meresahkan para peziarah di kawasan tersebut.

Langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi menjadi bagian dari strategi penataan kawasan wisata religi yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

Bahkan, Bupati Cirebon Imron, turun langsung ke lokasi bersama pihak terkait untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan berdialog dengan para pedagang.

“Kami kunjungi Gunung Jati ini, karena banyak masukan, bahwa di sini kondisinya kurang kondusif bagi para peziarah. Ada pemaksaan untuk memberikan sedekah,” ujar Imron.

“Kami ingin kawasan ini rapi, agar peziarah merasa nyaman dan tenang. Efeknya nanti juga baik untuk ekonomi para pedagang,” sambung Imron.

Menurutnya, kenyamanan para peziarah merupakan tanggung jawab bersama. Banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun dari luar Cirebon, yang merasa terganggu dengan adanya pengemis yang sering memaksa serta pengamen liar yang tidak terkendali.

Imron juga mengungkapkan, bahwa langkah penertiban ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga diiringi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Koordinasi pun dilakukan dengan pihak Kesultanan Kanoman sebagai pengelola kawasan Sunan Gunung Jati.

“Kami terus lakukan pembinaan dan koordinasi dengan para sultan serta masyarakat. Saat ini sudah terlihat lebih tertib dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Kami akan terus lanjutkan bersama Forkopimda,” tegasnya.

Ketika ditanya asal para pengemis, Imron menyebut sebagian besar berasal dari luar daerah, bahkan diduga ada yang sengaja datang ke kawasan ini setiap momen tertentu.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menegaskan bahwa kegiatan penertiban ini adalah hasil dari koordinasi matang Forkopimda, bukan tindakan spontan.

“Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi. Bahkan sudah berkomunikasi dengan pihak Kesultanan Kanoman. Mereka sangat mendukung langkah Forkopimda ini,” ujar Eko.

Langkah jangka pendek yang dilakukan saat ini berupa penjagaan rutin setiap hari. TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk menertibkan para pengemis, pengamen, dan oknum penjaga kotak amal yang sempat viral karena meresahkan.

Tidak hanya penindakan, Forkopimda juga menyiapkan program jangka panjang seperti pembinaan profesi dan etika kepada masyarakat sekitar, terutama mereka yang beraktivitas di area wisata religi tersebut.

Namun, Eko juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana, khususnya pada pengemis yang melibatkan anak di bawah umur atau yang terindikasi bagian dari sindikat.

Dari hasil pendataan sementara, diperkirakan ada sekitar 300 pengemis di kawasan tersebut. Namun jumlah itu bersifat dinamis, karena banyak pengemis datang dan pergi secara acak, bahkan dari luar daerah.

Untuk memastikan kenyamanan berkelanjutan, setiap hari diturunkan 41 personel gabungan, yakni 6 dari Polri, 5 dari TNI, dan 30 dari Satpol PP. Jumlah ini bisa disesuaikan melihat eskalasi di lapangan.

Eko menutup dengan menekankan bahwa upaya ini murni untuk kebaikan semua pihak.

“Ini warisan leluhur, makam karuhun yang harus kita jaga bersama. Dukungan masyarakat luar biasa, para pedagang mendukung, pihak Kesultanan juga mendukung. Kami yakin, kalau konsisten, kawasan ini akan tertib dan jadi destinasi religi yang membanggakan Cirebon,” pungkasnya. (Nur)

Read More

Koperasi di Kabupaten Cirebon Diarahkan Jadi Kekuatan Ekonomi Terintegrasi

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong koperasi untuk tidak lagi berjalan secara sektoral dan terpisah, melainkan terintegrasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang solid dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, dalam peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Kabupaten Cirebon yang digelar di halaman kantor dinas tersebut, Selasa (5/8/2025).

“Kita tidak ingin koperasi terus bergerak sendiri-sendiri. Saatnya menyatukan potensi, membangun ekosistem yang saling menguatkan,” kata Alex.

Menurut dia, selama ini koperasi kerap berjalan secara parsial, terpisah antar sektor dan wilayah, sehingga kurang optimal dalam memberikan dampak ekonomi yang luas.

Melalui momen Harkopnas, pihaknya ingin mendorong sinergi lintas sektor dalam gerakan koperasi.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan 424 Koperasi Merah Putih. Alex menyebut peluncuran ini sebagai bentuk “proklamasi koperasi”, yaitu titik awal penyatuan visi dan frekuensi dalam pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

“Koperasi Merah Putih menjadi simbol gerakan bersama. Kita ingin koperasi menjadi pilar ekonomi yang menyatukan berbagai kekuatan, baik masyarakat, swasta, maupun institusi pemerintah,” tukasnya.

Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penguatan koperasi sebagai payung hukum gerakan tersebut.

Raperda ini akan mengusung pendekatan pentahelix yang melibatkan BUMN, BUMD, akademisi, swasta, dan media massa.

“Persoalan koperasi tidak bisa ditangani satu pihak. Kita butuh kolaborasi semua elemen, agar koperasi bisa menjawab tantangan ekonomi ke depan,” kata Alex.

Dalam sambutan Bupati Cirebon Imron yang dibacakan oleh Plt Sekda, Iyan Ediyana, disebutkan bahwa hingga tahun 2025 tercatat lebih dari 735 koperasi aktif di Kabupaten Cirebon.

Jumlah tersebut menjadi indikasi bahwa koperasi masih menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

“Yang membanggakan, tahun ini kita mencatat lahirnya 424 Koperasi Merah Putih yang menjadi simbol baru semangat nasionalisme ekonomi rakyat,” kata Iyan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat koperasi melalui pelatihan, akses permodalan, pendampingan kelembagaan, dan digitalisasi usaha.

Harapannya, koperasi mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan yang adil dan merata.

“Ekonomi rakyat tidak akan maju tanpa koperasi yang kuat. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mendukung gerakan ini bersama-sama,” pungkasnya. (din)

Read More

Walikota Cirebon : RPJMD Adalah Kompas Pwmbangunan Daerah

 

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati dan Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029, Senin (4/8/2025) . 

RPJMD Kota Cirebon 2025–2029 disusun melalui proses panjang dan partisipatif. Mulai dari Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham. Dokumen ini juga telah melalui reviu Inspektorat Daerah, sebagai wujud sinergi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini bukan sekadar akhir dari proses teknokratis, melainkan awal dari komitmen kolektif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. 

“Hari ini bukan sekadar menandai tuntasnya sebuah dokumen perencanaan, tetapi merupakan titik temu antara aspirasi, logika perencanaan, dan kesungguhan untuk mewujudkan masa depan Kota Cirebon yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, RPJMD adalah kompas pembangunan daerah, yang memandu langkah dalam menghadapi dinamika zaman, tuntutan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. 

"Tahap ini merupakan penjabaran awal dari RPJPD Kota Cirebon 2025–2045, sekaligus pondasi pembangunan kota yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan," lanjutnya.

RPJMD ini memuat visi besar Kota Cirebon yakni “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029.” Visi tersebut dirangkum dalam frasa  "SETARA BERKELANJUTAN", yang mencerminkan semangat inklusivitas dan tanggung jawab antargenerasi dalam pembangunan kota.

Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan lima misi utama pembangunan yang menjadi pilar RPJMD ini, antara lain peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan, serta penguatan budaya dan sosial kemasyarakatan. 

“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga cerdas, bersih, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Keberhasilan implementasi RPJMD, menurutnya, akan sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah. Untuk itu, seluruh Renstra OPD akan diselaraskan dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD tahunan. “Tidak akan ada program atau kegiatan yang berjalan tanpa pijakan arah pembangunan jangka menengah,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk menjadikan persetujuan RPJMD ini sebagai momentum moral dan politik pembangunan. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Cirebon atas kerja keras dan sinerginya dalam menyepakati dokumen penting ini,” tutupnya.

Dengan disetujuinya RPJMD 2025–2029, Kota Cirebon kini memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan responsif terhadap tantangan masa depan, seperti krisis iklim, disrupsi teknologi, dan tekanan sosial-ekonomi global.

Read More

Lewat DBH CHT, Nelayan Cirebon Dapat Jaminan Ketenagakerjaan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan.

Bupati Cirebon, Imron, mengapresiasi PKS tersebut karena menyangkut hak kebutuhan dasar masyarakat, utamanya nelayan.

Hal tersebut disampaikan Imron pada saat penandatanganan PKS yang berlangsung di ruang rapat Bupati Cirebon, Senin (4/8/2025).

Pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Cirebon ini didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Jumlah nelayan yang terkaver jaminan ketenagakerjaan pada 2025 dari DBHCT sebanyak 2.358 orang.

“Hari ini kami mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena, fungsi negara atau pemerintah itu adalah melayani masyarakat dalam kebutuhan dasarnya, seperti masalah kesehatan dan pendidikan,” kata Imron.

Imron mengaku, saat ini Pemkab Cirebon terus berupaya mengurai permasalahan yang menjerat warga kurang mampu atau prasejahtera.

Pemkab Cirebon terus menggali inovasi agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan bisa terpenuhi.

“Kami berterima kasih, karena sudah terjalin PKS. Program ini untuk nelayan. Ke depan setelah ini, kita bisa menyasar untuk pekerja rentan lainnya. Supaya masyarakat itu tidak khawatir soal jaminan ketenagakerjaan dan kesehatannya,” tuturnya. (din)

Selama ini, Pemkab Cirebon menanggung jaminan kesehatan warga yang tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengkaver jaminan ketenagakerjaannya.

“Jangan sampai orang yang bekerja di perusahaan kemudian sakit, ternyata jaminan ketenagakerjaannya tidak ditanggung perusahaan. Sehingga jadi korban,” ucap Imron. 

Read More

 

CIREBON – Program Ketahanan Pangan di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sukses digelar dengan pembagian beras kepada ribuan warga penerima manfaat. Sedikitnya 1.300 lebih warga tercatat menerima bantuan beras tersebut, dan seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala.

Kuwu Desa Sampiran, Sujito, mengungkapkan bahwa pembagian beras dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sebelumnya. “Semua penerima sesuai data, dan prosesnya berjalan dengan baik. Kami pastikan bantuan ini sampai tepat sasaran,” ujar Sujito, Senin (…).

Menurutnya, program ini menjadi salah satu bentuk nyata dukungan Desa Sampiran terhadap kebijakan pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Ia menegaskan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami ingin terus membangun desa ini melalui berbagai program yang digulirkan. Apa pun bentuknya, jika program tersebut baik untuk masyarakat, akan kami dukung penuh,” kata Sujito.

Warga yang menerima bantuan beras pun menyambut program ini dengan antusias. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan rasa syukur karena bantuan ini membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya di tengah harga pangan yang fluktuatif.

Dengan suksesnya pelaksanaan program ini, Pemerintah Desa Sampiran berharap dapat terus melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi warga, sekaligus menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Read More

Sapa Warga Jadi Ruang Dialog, Komitmen Pemkot Cirebon Hadir Menyerap Aspirasi dan Menghadirkan Solusi

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melalui program unggulan Sapa Warga kembali digelar, Jumat (1/8/2025). Kali ini pelaksanaan Sapa Warga diadakan di RW 15, Kampung Gambir Baru, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Warga berbondong-bondong menyambut kehadiran layanan terpadu yang ada.

Program ini menghadirkan berbagai layanan publik secara gratis dan langsung di lingkungan warga. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, pengurusan BPJS, konsultasi keluarga, hingga kehadiran SIM  dan Samsat Keliling. Warga pun merasa terbantu, karena berbagai urusan administratif bisa dituntaskan tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor pelayanan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, para Asisten, Staf Ahli, para kepala perangkat daerah, perwakilan DPRD Kota Cirebon dan kepala BUMD. 

Wali Kota dalam kesempatan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat. 

"Lewat Sapa Warga ini, kami tidak hanya hadir membawa layanan, tapi juga mendengar langsung dan berdiskusi dengan warga. Aspirasi warga tentang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi semangat kami untuk terus bekerja lebih baik," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong yang terus hidup di tengah masyarakat. Ia menyebut kegiatan rutin bersih-bersih yang dilakukan warga setiap akhir pekan sebagai contoh baik yang patut dipertahankan. 

"Kebersihan adalah bagian dari iman dan budaya. Semangat warga di RW 15 luar biasa. Ini perlu dijaga dan diwariskan," ungkapnya.

Namun, Wali Kota juga menyoroti satu hal yang masih menjadi perhatian serius, yakni kebiasaan membuang sampah ke sungai. Dengan nada tegas namun hangat, ia mengingatkan warga untuk tidak lagi mencemari aliran sungai yang merupakan bagian penting dari sistem kehidupan kota. 

"Saya minta dengan sangat, jangan lagi buang sampah ke sungai. Sungai itu bukan tempat sampah. Ia adalah nadi kehidupan kita. Jika kita kotori, kita sendiri yang akan menuai dampaknya," tegasnya.

Ia kemudian mengajak seluruh warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan. Menurutnya, tidak cukup hanya pemerintah yang bergerak. 

"Kami butuh tangan-tangan warga untuk menjaga sungai, jalan, dan ruang-ruang publik. Kita jaga kota ini bersama-sama," ajak Wali Kota.

Di tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Cirebon melalui DPRKP telah mencatat sejumlah langkah konkret. Terdapat 14 rumah tidak layak huni (utilahu) di Kelurahan Pegambiran yang akan diperbaiki. 

Selain itu, dilanjutkan pula pembangunan PAUD, revitalisasi baperkam, serta perbaikan jalan lingkungan dan saluran air. Semua pekerjaan ini dilaksanakan secara bertahap demi pemerataan pembangunan yang adil.

Wali Kota menegaskan pentingnya peran serta warga dalam mengawal setiap proses pembangunan. "Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi warga untuk memberi masukan dan memantau jalannya program. Kerja besar ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh pemerintah. Ini kerja kita bersama," tuturnya.

Kegiatan Sapa Warga kali ini menjadi lebih dari sekadar kunjungan pelayanan. Ia menjadi wujud nyata dari pemerintahan yang hadir, mendengar, dan bertindak. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kota, pertemuan semacam ini menjadi oase yang menghidupkan kembali hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Dalam suasana penuh keakraban itu, harapan tumbuh. Harapan akan kota  Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan (Setara Berkelanjutan). Sebab di balik setiap keluhan dan aspirasi yang ditampung, ada mimpi yang perlahan-lahan sedang diwujudkan, bersama. (din)

Read More

Tiga Mahasiswi UIN Siber Cirebon Raih Penghargaan Nasional Berkat Ide Tisu Ramah Lingkungan

UIN Siber Cirebon – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Tiga mahasiswa Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) berhasil meraih Favorit 2 Nasional dalam Kompetisi Ilmiah PTKIN/S 2025 kategori Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Forum Dekan Saintek PTKIN.

Tim yang terdiri dari Sabrina Ferilli (Ketua), Erika Nur Meylawati, dan Etris Fatikhah Sari ini sukses memikat dewan juri dengan karya ilmiah berjudul:

“Pemanfaatan Limbah Bulu Ayam dalam Pembuatan Tisu Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kehidupan Berkelanjutan Berlandaskan Nilai Keislaman.”

Ajang kompetisi ini digelar secara daring melalui Zoom pada Selasa, 22 Juli 2025, pukul 09.00–12.00 WIB. Lebih dari sekadar lomba, kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem keilmuan yang kolaboratif dan mempererat silaturahmi akademik antar-PTKIN di seluruh Indonesia.

Inovasi dari Limbah Jadi Solusi Berkelanjutan

Dalam presentasinya, Sabrina Ferilli menjelaskan bahwa karya ini dilatarbelakangi oleh masalah limbah bulu ayam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kami mencoba menawarkan solusi yang bermanfaat, yakni mengolah limbah bulu ayam menjadi tisu ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga berpeluang menjadi produk baru yang mendukung konsep keberlanjutan berbasis nilai keislaman,” ungkap Sabrina.

Ia menambahkan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mampu bersaing dalam kompetisi sains dan teknologi, yang selama ini identik dengan mahasiswa Saintek.

Apresiasi dan Dukungan Penuh

Keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan para dosen, yakni Mujib Ubaidillah, M.Pd., Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd., dan Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd.

“Terima kasih atas dukungan dan arahan dosen pembimbing. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Tarbiyah tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga bisa berkontribusi dalam pengembangan inovasi berbasis sains,” tutur Erika.

Etris Fatikhah Sari menambahkan motivasi untuk generasi muda:

“Akan ada rintangan pada setiap tantangan. Namun, ketika kita berani mencoba, kita mampu memberikan kontribusi yang berarti.”

Inspirasi dari Tarbiyah untuk Indonesia

Menjadi Favorit 2 Nasional dalam ajang LKTIN PTKIN 2025 adalah bukti bahwa mahasiswa Tarbiyah mampu menembus batas dan bersaing di kancah ilmiah nasional. Inovasi yang diusung ini diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat dan industri untuk mengolah limbah menjadi produk bermanfaat, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs). (din)

Read More

Tim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Predikat Favorit 3 Nasional dalam Kompetisi Ilmiah PTKIN 2025

 

UIN Siber Cirebon – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) dalam ajang Kompetisi Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia Tahun 2025. Dalam cabang lomba Mini Hackathon “Tech for Ummah”, tim Bioinformatic Area UIN SSC berhasil meraih Predikat Favorit 3 Nasional melalui inovasi “Kalkulator BMI dengan Fitur Rekomendasi Makanan dan Olahraga untuk Meningkatkan Kesadaran Status Gizi Siswa Madrasah”.

Kompetisi ini berlangsung secara daring melalui Zoom, dengan tahap penyisihan pada 16–21 Juli 2025 dan babak final pada 22 Juli 2025 pukul 09.00–12.00 WIB. Lomba Mini Hackathon menantang mahasiswa untuk merancang aplikasi atau situs web inovatif sebagai solusi praktis terhadap permasalahan umat, dengan tema besar “Tech for Ummah”.

Inovasi Unggulan: Solusi Digital untuk Gizi dan Kesehatan Islami

Tim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang diketuai Lokajaya (Jurusan Tadris Biologi) bersama anggota Muh. Arya Pangestu (Jurusan Informatika) merancang aplikasi kalkulator BMI yang dilengkapi fitur rekomendasi makanan halal dan olahraga sesuai nilai-nilai Islam. Aplikasi ini mengedepankan personalisasi berdasarkan hasil BMI, usia, jenis kelamin, serta mempertimbangkan budaya lokal dan ketersediaan bahan makanan setempat.

Keunggulan aplikasi ini antara lain:

✅ Sistem rekomendasi Islami – Hanya menyarankan makanan halalan thayyiban dan menekankan prinsip kesehatan Islami.

✅ Fitur offline – Data dapat diakses tanpa koneksi internet, mendukung kemandirian siswa madrasah.

✅ Integrasi edukasi spiritual – Mengingatkan doa sebelum/sesudah makan dan menjaga amanah tubuh sebagai ibadah.

“Aplikasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kesadaran gizi siswa madrasah, sekaligus mendukung pola hidup sehat sesuai syariat,” ujar Lokajaya, Ketua Tim.

Dampak Nyata untuk Generasi Madrasah

Inovasi ini dinilai strategis dalam menjawab tantangan gizi dan obesitas di kalangan pelajar, dengan potensi menjadi media pendamping guru dan orang tua. Aplikasi ini juga dapat diterapkan di madrasah lain sebagai model edukasi gizi Islami berbasis teknologi.

Ketua Panitia Kompetisi Ilmiah PTKIN/S 2025, Dr. Ir. Ledis Heru Saryono Putro, M.Si., mengapresiasi seluruh peserta:

“Semoga semangat ilmiah ini terus tumbuh, menginspirasi langkah nyata dalam mewujudkan peradaban Islam yang unggul dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tim UIN SSC juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dosen pembimbing: Mujib Ubaidillah, M.Pd., Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd., dan Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd.

Dengan capaian ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan inovasi digital dan nilai-nilai keislaman untuk solusi yang bermanfaat luas bagi masyarakat. (din)

Read More

Delegasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Predikat Presenter Terbaik di ICEMT 2025 Jepang

UIN Siber Cirebon (Osaka, Jepang) – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC), yang juga dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU). 

Tiga dosen UIN SSC berhasil mengukir prestasi internasional dengan meraih penghargaan Best Oral Presenter dalam ajang bergengsi The 9th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT 2025) yang digelar di Osaka, Jepang, pada 29 Juli–1 Agustus 2025.

ICEMT 2025: Ajang Bergengsi Dunia Pendidikan dan Teknologi

ICEMT 2025 mengusung tema “Innovative Technologies in Education: Redefining the Learning Experience”. Konferensi internasional bergengsi ini menghadirkan delegasi dari lebih dari 40 negara, di antaranya: Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, Prancis, Belanda, Rusia, Jerman, Malaysia, India, Arab Saudi, hingga Afrika Selatan. Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia tampil percaya diri melalui karya inovatif UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, bersanding dengan perguruan tinggi kelas dunia.

Ketiga dosen tersebut adalah:

✅ Dr. Tamsik Udin, M.Pd. (Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)

✅ Nur Atikoh, M.Pd. (Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)

✅ Ana Humardhiana, M.Hum. (Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam).

Mereka mempresentasikan riset berjudul “Nusantara Folklore Reimagined: AR as a Tool for Bilingual Communication Development in Generation Alpha”, yang merupakan bagian dari proyek riset Mora the Airfund.

Teknologi AR untuk Pelestarian Budaya Nusantara

Penelitian ini mengangkat inovasi pembelajaran bilingual berbasis cerita rakyat Nusantara dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR). Pendekatan ini mendapat apresiasi tinggi karena mampu menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk menjawab tantangan pendidikan generasi Alpha.

“Kami bangga dapat menghadirkan kekayaan budaya Nusantara melalui teknologi modern dalam forum internasional ini. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan berbasis kearifan lokal mampu bersaing di level global,” ujar Dr. Tamsik Udin, ketua delegasi.

Konferensi ini menjadi wadah kolaborasi dan pertukaran ide terbaru tentang integrasi teknologi dalam dunia pendidikan. Pada hari pertama, sesi keynote speech menampilkan profesor ternama dari Amerika, China, Jepang, Taiwan, dan Filipina yang membahas inovasi multimedia dalam pembelajaran.

Membuka Peluang Kerja Sama Global

Keberhasilan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam forum internasional ini tidak hanya mengharumkan nama kampus, tetapi juga membuka peluang kerjasama riset dan pengembangan teknologi pendidikan dengan berbagai perguruan tinggi dunia.

Prestasi ini sejalan dengan visi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menjadi pusat unggulan pendidikan, penelitian, dan inovasi digital yang berdaya saing global. 

Partisipasi aktif dosen dalam ajang internasional seperti ICEMT 2025 diharapkan menjadi inspirasi bagi sivitas akademika untuk terus melahirkan karya inovatif yang berdampak global. (din)

Read More

FGD Peningkatan Tata Kelola PTKIN se-Jawa Tengah, Ponorogo & Cirebon: Sinergi Menuju Daya Saing Global

SARANGAN - Dalam rangka memperkuat tata kelola dan meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), sejumlah pimpinan dan pengelola PTKIN dari wilayah Jawa Tengah, Ponorogo, dan Cirebon berkumpul dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi dan Kolaborasi PTKIN Se-Jawa Tengah, Ponorogo dan Cirebon untuk Meningkatkan Daya Saing Global".

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Sarangan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan ide, gagasan, serta praktik terbaik dalam tata kelola kelembagaan, manajemen akademik, layanan mahasiswa, hingga penguatan sistem digitalisasi dan inovasi pendidikan.

Pranata Muda Humas UIN Siber Cirebon, H.M.Arifin, M.PdI dalam keterangannya menjelaskan, FGD ini menjadi momentum penting untuk mempererat jejaring kelembagaan antarpihak, dengan semangat kolaborasi yang berlandaskan prinsip FASYA SEHATI (Smart, Empathy, Humanist, Active, Transparent, and Impressive).

"Tantangan global menuntut PTKIN untuk bertransformasi, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta integritas layanan publik. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Era sekarang adalah era kolaborasi. Dengan sinergi yang kuat, PTKIN dari berbagai daerah bisa membangun daya saing yang kokoh di tingkat nasional maupun global," ujarnya.

Dijelaskan, peserta FGD terdiri dari para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, dan jajaran strategis lainnya. Mereka terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi tematik yang membahas isu-isu strategis, seperti transformasi digital, akreditasi internasional, penguatan moderasi beragama, hingga reformasi birokrasi.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan rekomendasi bersama sebagai langkah konkret tindak lanjut untuk penguatan tata kelola di masing-masing PTKIN. (Nur)

Read More

"Tempat Belajar Rasa Rumah" : PKBM Selapandan Oase Pendidikan yang Nyaman dan Unggul

 

CIREBON, FC – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Selapandan terus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan alternatif yang unggul dan representatif bagi warga masyarakat, terutama mereka yang putus sekolah, pindahan, maupun siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan melalui jalur Paket A, B, dan C.

Dengan fasilitas belajar yang memadai dan lingkungan yang nyaman, PKBM Selapandan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. 

Tak heran jika setiap tahun, PKBM ini menjadi salah satu sekolah rujukan di wilayahnya, bahkan kerap kali menjadi rebutan bagi calon siswa yang ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan penuh kehangatan.

Ajeng Sokawati dan Agus Selamet, mewakili jajaran pengelola dan tenaga pendidik di PKBM Selapandan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menyempurnakan sarana dan prasarana belajar agar para siswa semakin betah dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran.

“Kami ingin siswa merasa bahwa mereka berada di rumah kedua. Nyaman, hangat, dan penuh kasih,” ujar Ajeng.

Tak hanya dari sisi fasilitas, kekompakan para guru atau tutor di PKBM Selapandan juga menjadi kekuatan utama. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga mendampingi, membimbing, dan membangun kedekatan emosional dengan siswa, sehingga tercipta hubungan yang erat dan saling menghargai.

“Seluruh komponen pendidikan di PKBM Selapandan menjunjung tinggi prinsip rukun, guyub, seduluran. Kami semua di sini adalah saudara, saling mengasihi dan bekerja sama demi pendidikan yang lebih baik,” tambah Agus Selamet.

Keharmonisan inilah yang menjadikan PKBM Selapandan sebagai sekolah alternatif yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, membangun kedisiplinan, dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan.

Dengan semangat tersebut, PKBM Selapandan siap terus maju dan berkembang menjadi tempat belajar yang inklusif, ramah, dan bermartabat bagi semua kalangan masyarakat. (Nur)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Kejari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Untuk ketiga kalinya, Pemkab Cirebon menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon.

Kegiatan yang bertujuan untuk mengawal penggunaan dana desa agar sesuai aturan ini dilaksanakan di Kecamatan Palimanan, Rabu (30/7/2025).

MoU ini bukanlah yang pertama. Dua gelombang sebelumnya sudah dilakukan di beberapa kecamatan lain. Namun, kali ini Pemkab Cirebon meluaskan jangkauan pendampingan hukum tersebut ke lima kecamatan sekaligus, yakni Palimanan, Plumbon, Jamblang, Depok, dan Dukupuntang.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Kejari atas komitmen mereka dalam membina pemerintahan desa.

“Hari ini kami dari Pemkab Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, melaksanakan MoU yang ketiga kalinya, yaitu dilaksanakan di lima kecamatan, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klangenan, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Dukupuntang,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Jigus itu.

“Pemerintah daerah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri yang sudah bersinergi dengan kami dan pemerintahan desa,” ucapnya menambahkan.

Ia menekankan, sinergi dengan Kejaksaan menjadi salah satu cara untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Tak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga di pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan MoU ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membenahi pengelolaan anggaran desa agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kita melaksanakan terus kegiatan MoU ini yang Insya Allah setiap minggu kita akan laksanakan di lima kecamatan, dan di akhirnya kita bisa menyelesaikan seluruh kegiatan ini di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon,” ungkap Yudhi.

Ia berharap agar seluruh perangkat desa mampu menjalankan tugas pengelolaan dana desa dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Harapan dan tujuan yang sama bahwa seluruh penggunaan kegiatan anggaran di desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan juga memberikan kebaikan dan manfaat buat seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon,” tuturnya. (din)

Read More

Bupati Imron Minta Para Camat Tingkatkan Pelayanan dan Komunikasi Publik

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, meminta para camat di wilayahnya untuk memperkuat pelayanan publik dengan meningkatkan kemampuan komunikasi, pemahaman teknologi, serta peran pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Camat se-Kabupaten Cirebon di ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (30/7/2025).

Menurut Imron, camat memiliki peran strategis, karena menjadi garda terdepan dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, khususnya dalam hal administrasi, teknologi, dan komunikasi publik.

“Camat harus dibekali ilmu, teknologi, dan cara berkomunikasi yang baik agar mampu membimbing pemerintahan desa dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Imron mengusulkan agar beberapa bentuk pelayanan dan perizinan sederhana bisa dilimpahkan ke tingkat kecamatan.

Ia mencontohkan perizinan usaha kecil seperti salon atau apotek, yang menurutnya selama ini masih terlalu rumit karena harus melalui dinas teknis di kabupaten.

“Kalau bisa, izin usaha kecil cukup di kecamatan saja, tapi retribusinya tetap masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi pelayanan mudah, PAD tetap jalan,” kata dia.

Ia juga menyinggung soal kualitas sumber daya manusia di tingkat desa yang beragam dan belum semuanya memiliki kemampuan administratif memadai.

Oleh sebab itu, peran camat sebagai pembina desa menjadi sangat penting, termasuk dalam mendampingi perangkat desa dalam mengelola dana dan program-program pembangunan.

Imron juga menambahkan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pengawasan tata kelola keuangan desa, sehingga pengelolaan anggaran desa bisa lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau akrab disapa Jigus menambahkan, pembinaan terhadap desa harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling kompleks.

“Pemerintahan desa itu paling bawah, paling kompleks. Maka perlu sinergi antara bupati, camat, dan perangkat desa,” kata Jigus.

Ia mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 60 desa di Kabupaten Cirebon yang telah berstatus sebagai desa wisata.

Namun di lapangan, menurutnya, belum ada satu pun yang mampu menjalankan program tersebut secara optimal.

“Desa wisata ini banyak yang hanya status. Ke depan perlu ada pendampingan, agar desa bisa menjalankan perannya sesuai potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Jigus juga menyinggung pentingnya koordinasi berkala antarcamat dan perangkat kecamatan lainnya, mengingat beragamnya karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di tiap wilayah.

“Camat harus mengenal karakter wilayah dan warganya. Ada yang petani, buruh, nelayan, dan lainnya. Maka pendekatan dan pembinaan pun harus menyesuaikan,” tambahnya.

“Kami sebagai pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” tegasnya. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Tegaskan Komitmen Kolektif Tekan Stunting Menuju Generasi Sehat dan Berkualitas

 

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan stunting secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Tahun 2025 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon , Kamis (31/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menjadikan rapat ini sebagai momentum strategis, bukan sekadar forum administratif. 

“Saya berharap forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah dan sinergi dalam mewujudkan masa depan generasi Kota Cirebon yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” tuturnya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat bahwa prevalensi stunting di Kota Cirebon  17% pada 2022 menjadi 19,9% pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, turun menjadi 14,9%. Wakil Wali Kota menyebut capaian ini sebagai hasil dari kerja keras berbagai pihak. “Penurunannya cukup signifikan. Ini adalah buah dari ikhtiar luar biasa dari semua pihak,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tantangan masih panjang. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kualitas generasi bangsa. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan kognitif, produktivitas rendah, hingga penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karenanya, isu ini harus ditangani secara holistik dan multisektoral. 

“Ini bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga menyangkut ketahanan keluarga, pola pengasuhan, sanitasi, pelayanan dasar, dan tentu saja keberpihakan kebijakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia percaya bahwa solusi untuk stunting hanya dapat dicapai bila semua elemen masyarakat saling bahu-membahu. 

“Di era sekarang, tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan sosial,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen daerah, TPPS Kota Cirebon diminta untuk tidak hanya merancang program, tetapi juga memastikan implementasi yang menyentuh masyarakat secara nyata. 

Program seperti edukasi pranikah, penyuluhan gizi untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting, serta penguatan peran Posyandu, menjadi garda depan dalam menanggulangi stunting.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar hasil rapat ini benar-benar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Evaluasi atas intervensi tahun 2024 menjadi dasar penting dalam merancang strategi 2025 dan menyiapkan perencanaan 2026 secara lebih tajam. 

“Kita semua harus benar-benar memperkuat komitmen; komitmen yang tampak dalam kebijakan, dalam alokasi anggaran, dalam pengawasan, dan dalam kemampuan kita hadir langsung di tengah masyarakat yang rentan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa upaya penurunan stunting adalah bagian tak terpisahkan dari visi Kota Cirebon yang  Setara dan Berkelanjutan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong isu ini menjadi arus utama dalam pembangunan daerah. 

“Tidak bosan saya terus sampaikan bahwa visi  Setara Berkelanjutan hanya akan bermakna apabila anak-anak yang lahir dan tumbuh di Kota Cirebon benar-benar merasakan keberpihakan dan kehadiran pemerintah,” harapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, Pemerintah Kota Cirebon optimis bahwa cita-cita menciptakan generasi emas yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan kuat secara emosional bukan sekadar impian, melainkan sebuah tujuan yang akan terwujud dengan langkah-langkah kolektif yang berkesinambungan. (din)

Read More

Roadshow KPK 2025, Wabup Jigus Buka Sosialisasi Antikorupsi di Desa Susukan

 

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dalam rangkaian Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bertajuk Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Senin (28/7/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK dalam memperluas edukasi dan penyadaran antikorupsi di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Jigus itu menyampaikan pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih dan sesuai regulasi.

“Intinya melakukan sosialisasi yaitu dengan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Harapannya di Kabupaten Cirebon ke depan, terkait dengan masalah korupsi, bisa diminimalisasi atau syukur-syukur tidak ada suatu hal yang dikhawatirkan,” ujar Jigus.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah awal yang perlu diikuti dengan komitmen menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan.

“Tadi hanya sosialisasi. Ke depannya kita kalau bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menggelar kegiatan serupa di SMP Negeri 1 Suranenggala dengan menyasar kalangan pelajar. Kegiatan tersebut turut melibatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain itu, di tempat lain, dilaksanakan pula sosialisasi antikorupsi bagi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD), bertempat di ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon.

Sebagai bagian dari rangkaian edukasi kepada masyarakat umum, KPK telah terlebih dahulu melaksanakan dialog interaktif melalui media radio lokal, kemudian menggelar nonton bareng film bertema antikorupsi di Desa Susukan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungannya.

Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi merupakan program KPK yang menyasar berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, aparatur pemerintah, dan warga desa, guna memperkuat budaya antikorupsi sejak dini dan di berbagai level pemerintahan serta kehidupan sosial. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Lantik Pengurus FKDT 2025–2030, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pendidikan

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Cirebon Masa Bakti 2025–2030 yang berlangsung di Balai Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025). 

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh jajaran perangkat daerah, tokoh agama, serta perwakilan lembaga pendidikan keagamaan di Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus FKDT yang baru dilantik, sekaligus mengapresiasi peran penting lembaga pendidikan diniyah dalam memperkuat fondasi moral dan spiritual generasi muda di Kota Cirebon. 

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini menjadi ladang ibadah dan pengabdian yang penuh keberkahan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa FKDT memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, madrasah diniyah bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga menjadi benteng moral masyarakat. 

“Di madrasah-madrasah inilah anak-anak kita dikenalkan dengan Al-Qur’an, diajarkan adab, akhlak, dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kehidupan berbangsa,” lanjutnya.

Namun demikian, ia juga menyadari bahwa perjalanan FKDT tidak tanpa tantangan. Permasalahan seperti keterbatasan tenaga pengajar, minimnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pengakuan legalitas kelembagaan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. 

“Pemerintah hadir sebagai mitra strategis, tidak hanya dalam bentuk dukungan administratif, tetapi juga memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan diniyah secara sistemik,” jelas Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon saat ini sedang memasuki babak baru dalam penguatan pendidikan keagamaan, menyusul diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. 

Regulasi ini membuka ruang besar bagi penguatan peran pesantren dan madrasah diniyah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan dakwah. 

“Pemerintah Kota Cirebon sangat terbuka dan serius untuk memfasilitasi lahirnya regulasi turunan yang berpihak pada penguatan pendidikan diniyah,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara FKDT dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan keagamaan. 

“Regulasi tidak boleh hanya menjadi dokumen formal. Ia harus berdampak nyata melalui afirmasi anggaran, kemudahan administrasi, dan perlindungan terhadap guru-guru diniyah dan pesantren,” tegasnya.

Sebagai penutup, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa visi Kota Cirebon saat ini adalah “SETARA BERKELANJUTAN” yang berarti Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan. Ia menyatakan, pendidikan keagamaan merupakan bagian dari strategi keberlanjutan sosial. 

“Tidak akan mungkin ada kota yang sejahtera dan aman tanpa generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berakar pada nilai-nilai spiritual,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPC FKDT Kota Cirebon yang baru dilantik, Badri Mubarok, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan seluruh jajaran pengurus. 

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin,” katanya.

Badri juga mengajak seluruh pengurus dan elemen masyarakat untuk terus membangun sinergi demi kemajuan dunia pendidikan diniyah di Kota Cirebon. 

“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita bisa mewujudkan pendidikan diniyah yang semakin maju, saling mendukung dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan FKDT dan pendidikan keagamaan secara umum,” imbuhnya. (din)

Read More

Wali Kota Cirebon Hadiri Peluncuran Aplikasi Jaga Desa, Tegaskan Komitmen terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

SUBANG — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi turut hadir dalam acara peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding atau Jaga Desa yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Selasa (29/07) malam. 

Kehadirannya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Cirebon terhadap inovasi pengawasan keuangan desa dan kelurahan berbasis teknologi digital.

Acara yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Barat tersebut diawali dengan penandatanganan naskah kerja sama dan pernyataan komitmen bersama dari para kepala daerah serta kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat. Peluncuran aplikasi  Jaga Desa  menjadi bagian dari upaya terintegrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat lokal.

Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon memandang aplikasi ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Kami sangat mendukung peluncuran aplikasi  Jaga Desa  yang memungkinkan pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan dilakukan secara real time. Ini merupakan inovasi penting dalam memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan berbasis digital ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Skema apresiasi seperti Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemprov Jawa Barat merupakan contoh baik yang dapat mendorong kinerja optimal di tingkat kelurahan dan desa," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa implementasi aplikasi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen dana desa. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa mutlak diperlukan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital.

"Para kepala desa perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan menjadi keharusan, sekaligus sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa," ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia menyoroti menurunnya wibawa dalam kepemimpinan di tingkat desa, yang menurutnya turut berdampak pada efektivitas pembangunan di wilayah pedesaan. Ia menilai bahwa nilai-nilai kepemimpinan tradisional berbasis budaya lokal harus terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial masyarakat desa.

"Kepemimpinan yang kuat dan bermartabat sangat berperan dalam mendorong kemajuan desa," imbuhnya.

Dukungan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon ini memperkuat semangat kolaboratif antar pemerintah daerah di Jawa Barat dalam membangun sistem pengelolaan dana desa dan kelurahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (din)

Read More

Aliansi Rakyat Geruduk Kantor Disdik Kota Cirebon, Tuntut Hentikan Pungli dan Minta Transparansi Dana Sekolah

CIREBON, FC - Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Rabu pagi (30/7/2025). 

Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik terhadap maraknya dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di lingkungan sekolah.

Sejak pukul 09.00 WIB, massa telah memadati halaman kantor dinas dengan membawa poster, pamflet, dan selebaran berisi tuntutan keras. Aksi sempat memanas saat massa membakar ban di depan gerbang sebagai simbol kekecewaan atas lemahnya pengawasan dinas terhadap praktik pungli di sekolah.

Koordinator aksi, Trias, dalam orasinya menyebut bahwa Dinas Pendidikan selama ini terkesan lamban dan menutup mata atas berbagai laporan masyarakat terkait pungutan liar.

“Kami tidak datang untuk membuat kekacauan. Kami datang untuk menuntut keadilan. Pungli di sekolah sudah lama jadi momok, mulai dari proses PPDB sampai kegiatan ekstrakurikuler. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Trias melalui pengeras suara.

Massa juga secara bergantian menyampaikan orasi, mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk keluar dan berdialog langsung. Namun hingga aksi usai, pejabat yang ditunggu tak kunjung menemui para pendemo.

Dalam pernyataan sikapnya, AKSI menyoroti lima poin utama : 1. Stop Pungli : Hentikan segala bentuk pungutan liar di sekolah. 2. Transparansi Anggaran : Sekolah wajib terbuka dalam pengelolaan dana, termasuk yang berasal dari orang tua siswa. 3. Akuntabilitas : Setiap rupiah dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara jelas. 4. Sanksi Tegas : Tindak tegas pelaku pungli di lingkungan pendidikan, tanpa kompromi. Dan 5. Keterbukaan Informasi: Semua bentuk pungutan wajib diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Widi, salah satu juru bicara AKSI, menambahkan bahwa pejabat Disdik harus lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga siswa.

“Banyak keluarga siswa yang secara ekonomi sangat terbatas. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya inklusif justru jadi beban karena pungutan yang tidak jelas. Uang dari orang tua harus dikelola secara jujur dan transparan,” ujarnya.

Aksi ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Meskipun berlangsung dengan intensitas tinggi, situasi tetap kondusif. Sejumlah warga yang melintas bahkan berhenti untuk menyaksikan jalannya aksi. Spanduk-spanduk bertuliskan pesan protes seperti "Pendidikan Tanpa Pungli Cuma Mimpi" dan "Berantas Pungli di Lingkungan Pendidikan" terbentang di depan gerbang kantor Disdik.

Warga yang diwawancarai media menyatakan dukungan terhadap tuntutan demonstran. Mereka berharap aksi ini tidak berhenti di jalanan, tetapi menjadi alarm bagi Dinas Pendidikan, Wali Kota, bahkan Gubernur hingga Pemerintah Pusat, untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menciptakan iklim pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat. (din)

Read More