Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Jumat, 08 Agustus 2025

Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan KLA Pratama 2025

KABUPATEN CIREBON– Kabupaten Cirebon meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama pada tahun 2025. Pemkab pun menargetkan Kabupaten Cirebon bisa meraih KLA kategori Nindya ke depannya.

“Kabupaten Cirebon mendapatkan apresasi dari kementerian di Jakarta untuk penghargaan Kabupaten Layak Anak. Kita masih di posisi Pratama,” ujar Ketua Harian Gugus Tugas KLA yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Dangi, usai menerima penganugerahan, Jumat (8/8/2025).

Tampak hadir pula pada penganugerahan yang dilaksanakan secara daring di Pendopo Bupati Cirebon, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Iyan Ediyana, Kepala Dinas PPKBP3A, Indra Fitriani beserta jajaran.

Dangi menargetkan, tahun depan Kabupaten Cirebon bisa meraih penghargaan KLA kategori Nindya. Menurutnya, penghargaan hanyalah bonus, yang terpenting dinas terkait memiliki komitmen untuk menciptakan Kabupaten Cirebon sebagai daerah layak anak.

“Tantangan kami di mindset (kerangka atau pola pikir). Mudah-mudahan mindset para pejabat, bahwa pembangunan tak hanya infrastruktur, tetapi juga terkait anak,” ucap Dangi.

Ia mengatakan, anak-anak membutuhkan ruang ekspresi. Selain pejabat, mindset tentang layak anak juga harus diterapkan warga.

“Yang berikutnya adalah pihak swasta, kami berharap swasta tidak komersialisasi ruang, tapi ada sisi fasilitas untuk ruang kreasi anak,” tutur Dangi.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, mengapresasi daerah yang menerima penghargaan KLA.

“Saya apresiasi mendalam dan setulus hati kepada seluruh pihak, yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam rangka evaluasi kabupaten dan kota layak anak sejak tahun 2024 pendataan,” kata Arifah. (Nur)

Wakil Wali Kota Hadiri Simfoni Perjuangan, Nada-nada Cinta Tanah Air Sambut Kemerdekaan

CIREBON — Wakil Wali Kota Cirebon,  Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan lomba menyanyi lagu perjuangan bertajuk “Simfoni Perjuangan” dalam rangkaian menyambut HUT ke 80 RI, di  RRI Cirebon, Jumat (8/8/2025).  

Kegiatan ini bukan sekadar panggung unjuk kebolehan vokal, melainkan menjadi ruang batin untuk menyulam kembali ingatan akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan yang sarat makna ini. 

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon dan secara pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana, Moment Kita Organizer dan RRI Cirebon, yang telah menghadirkan sebuah kegiatan luar biasa, Simfoni Perjuangan,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar ajang kompetisi, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa lomba ini memiliki nilai edukatif yang tinggi, khususnya dalam menanamkan kembali semangat kebangsaan kepada generasi muda. 

“Lagu-lagu perjuangan adalah simfoni dari sejarah bangsa kita sendiri. Di dalamnya ada semangat, ada harapan, dan ada pesan luhur tentang keberanian, persatuan, serta cinta tanah air,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat semangat nasionalisme di tengah era modern yang kian cepat berubah. 

“Mudah sekali kita melupakan akar sejarah saat dunia bergerak begitu cepat. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk menanamkan kembali jati diri kita sebagai bangsa yang besar,” tambahnya.

Kota Cirebon, yang dikenal dengan kekayaan sejarah dan budayanya, berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi ekspresi seni yang membangun. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga mempererat persatuan di tengah keberagaman. 

“Tantangan kita saat ini adalah membangun karakter bangsa, memerangi hoaks, dan menumbuhkan semangat gotong royong. Di sinilah seni bisa menjadi medium yang sangat kuat,” tegas Wakil Wali Kota.

Sebagai penutup, Wakil Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dengan semangat yang lebih kuat dan kontribusi yang lebih nyata. 

“Mari kita satukan langkah, jaga nilai-nilai kebangsaan, dan terus tanamkan cinta tanah air melalui cara-cara kreatif dan inklusif. Suara kalian hari ini, adalah bagian dari narasi besar bangsa Indonesia," terangnya.

Kegiatan ini pun mendapat dukungan dan perhatian dari tokoh nasional, Anggota DPR RI Komisi IV, Prof Rokhmin Dahuri yang turut memberikan pesan menyentuh.

“Dengan menyanyi, kita menjadi lembut. Ada kesejukan, ada kasih sayang. Mudah-mudahan melalui  Simfoni Perjuangan ini, para peserta tidak hanya mendapat hadiah atau gelar juara, tetapi juga melatih kecerdasan emosional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prof Rokhmin mengapresiasi pendekatan seni dalam menyampaikan pesan kebangsaan. Menurutnya, seni memiliki kekuatan menyentuh hati, membangun rasa, dan menyatukan perbedaan dalam harmoni. “Lagu bisa menjadi jembatan antara sejarah dan masa depan,” imbuhnya. (din)



Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan KLA Pratama 2025

 

KABUPATEN CIREBON– Kabupaten Cirebon meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama pada tahun 2025. Pemkab pun menargetkan Kabupaten Cirebon bisa meraih KLA kategori Nindya ke depannya.

“Kabupaten Cirebon mendapatkan apresasi dari kementerian di Jakarta untuk penghargaan Kabupaten Layak Anak. Kita masih di posisi Pratama,” ujar Ketua Harian Gugus Tugas KLA yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Dangi, usai menerima penganugerahan, Jumat (8/8/2025).

Tampak hadir pula pada penganugerahan yang dilaksanakan secara daring di Pendopo Bupati Cirebon, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Iyan Ediyana, Kepala Dinas PPKBP3A, Indra Fitriani beserta jajaran.

Dangi menargetkan, tahun depan Kabupaten Cirebon bisa meraih penghargaan KLA kategori Nindya. Menurutnya, penghargaan hanyalah bonus, yang terpenting dinas terkait memiliki komitmen untuk menciptakan Kabupaten Cirebon sebagai daerah layak anak.

“Tantangan kami di mindset (kerangka atau pola pikir). Mudah-mudahan mindset para pejabat, bahwa pembangunan tak hanya infrastruktur, tetapi juga terkait anak,” ucap Dangi.

Ia mengatakan, anak-anak membutuhkan ruang ekspresi. Selain pejabat, mindset tentang layak anak juga harus diterapkan warga.

“Yang berikutnya adalah pihak swasta, kami berharap swasta tidak komersialisasi ruang, tapi ada sisi fasilitas untuk ruang kreasi anak,” tutur Dangi.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, mengapresasi daerah yang menerima penghargaan KLA.

“Saya apresiasi mendalam dan setulus hati kepada seluruh pihak, yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam rangka evaluasi kabupaten dan kota layak anak sejak tahun 2024 pendataan,” kata Arifah. (Anin)

RI Bupati Imron Terima Kunjungan Kerja DPD RI

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menerima kunjungan kerja anggota Komite I DPD RI Aanya Rina Casmayanti di ruang Paseban Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Jumat (8/8/2025).

Imron berharap, DPD RI bisa membantu Pemkab Cirebon yang saat ini fokus untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan.

Imron mengatakan, anggaran Kabupaten Cirebon masih terbatas untuk mengkaver semua lini. Belanja daerah Kabupaten Cirebon sangatlah besar. Sehingga, lanjut dia, perlu dukungan dari DPD hingga pemerintah pusat maupun provinsi.

“Karena untuk (belanja) infrastruktur itu masih terbatas. Pengeluaran pegawai di Kabupaten Cirebon sekitar 42 persen (dari APBD), karena pegawai kita itu jumlahnya ada 19 ribuan orang,” kata Imron dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menyebut, jumlah pegawai tersebut masih belum ideal. Sebab, Kabupaten Cirebon masih kekurangan tenaga pendidik atau guru.

“Oleh karena itu, kami minta pemerintah pusat memberikan bantuan untuk saranan jalan dan kegiatan lainnya yang bisa mendorong Kabupaten Cirebon lebih maju,” tutur Imron.

Sementara itu, anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti mengatakan, Kabupaten Cirebon adalah daerah ke-16 yang ia kunjungi dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

“Banyak sekali permasalahan di daerah. Saya akan mengunjungi 27 daerah di Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka ikhtiar belanja untuk ke depan dicari solusinya, baik di tingkat provinsi maupun pusat,” kata Rina dalam sambutannya.

Rina mengaku, sudah menerima banyak aspirasi dari masyarakat Kabupaten Cirebon, seperti persoalan pengangguran, ekonomi hingga pelayanan publik.

“Saya berharap, diskusi ini bisa hasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan tata kelola pemda dan ekonomi Kabupaten Cirebon,” ucapnya. (Aisa)

Kamis, 07 Agustus 2025

Billiard Kian Diminati Kaum Millineal, POBSI Siap Cetak Atlit Berbakat

CIREBON — Olahraga biliar kini semakin populer di kalangan generasi milenial, termasuk di Cirebon. Tren positif ini menjadi angin segar bagi perkembangan dunia olahraga biliar, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

Minat yang tinggi dari kalangan muda ini tidak hanya terlihat dari antusiasme mereka di berbagai arena latihan, tetapi juga dari konsistensi mereka dalam mengikuti pembinaan yang rutin dilakukan oleh POBSI. Setiap hari, sejumlah atlet muda tampak intens berlatih, baik dalam hal teknik pukulan, strategi permainan, hingga pengaturan setelan bola.

“Ini momentum yang sangat baik. Minat anak-anak muda terhadap biliar makin meningkat. Kami dari POBSI Kota Cirebon tentu sangat bangga dan terus mendorong mereka untuk berkembang,” ujar Rudi, Ketua POBSI Kota Cirebon.

Menurutnya, pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, dengan tujuan mempersiapkan bibit-bibit atlet potensial untuk menghadapi berbagai kejuaraan, baik di tingkat lokal seperti POP Kota maupun tingkat provinsi seperti Porda. Selain peningkatan teknik, mental tanding dan kedisiplinan juga menjadi fokus dalam setiap sesi latihan.

Sekretaris Persatuan Olahraga Billiard Seluruh Indonesia (POBSI) Cirebon, Doni, mengungkapkan, bahwa popularitas olahraga billiard di Cirebon terus menanjak, terutama di kalangan generasi milenial. Hal ini dinilai sebagai peluang besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah.

Tren positif, kata Doni, seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Menurutnya, antusiasme anak muda terhadap billiard perlu diarahkan melalui jalur pembinaan yang tepat.

“Potensi ini sangat sayang jika tidak dimanfaatkan. Pemerintah daerah harus mendukung pembinaan melalui wadah-wadah atlet junior, baik lewat POBSI maupun komunitas lainnya. Intinya POBSI siap untuk menangani masalah ini," ujar Doni.

Artinya tambah Doni, pembinaan yang terstruktur dapat memberikan warna tersendiri bagi dunia olahraga di Cirebon, khususnya dalam cabang olahraga bola sodok. Langkah ini juga akan membantu mengarahkan minat generasi muda ke kegiatan positif dan berprestasi.

Doni menegaskan, POBSI siap menjadi mitra strategis dalam membina bakat-bakat muda tersebut. Pihaknya memiliki komitmen untuk terus melakukan pembinaan rutin, meningkatkan teknik dan mental bertanding atlet, agar mereka siap menghadapi kejuaraan di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

Yundi, Ketua POBSI Kabupaten Cirebon juga manambahkan, bahwa biliar bukan sekadar permainan, tapi butuh konsentrasi, teknik, dan ketepatan tinggi. Kami ingin mereka tidak hanya sekadar hobi, tapi juga siap berlaga dan membawa nama baik Cirebon.

Dia menegaskan, dengan adanya pembinaan yang intensif serta dukungan penuh dari POBSI, diharapkan olahraga biliar di Cirebon bisa semakin berkembang dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di kancah regional maupun nasional. (din)

Bupati Imron Lantik Iyan Ediyana sebagai Pj Sekda Kabupaten Cirebon

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron resmi melantik Iyan Ediyana sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon di Aula Korpri Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (7/8/2025).

Imron menyampaikan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian penting dari upaya penguatan roda pemerintahan daerah, mengingat posisi Sekda merupakan jantung koordinasi kebijakan publik.

“Pada hari ini kami melantik, yang sebelumnya Plt, sekarang menjadi Pj Sekda Kabupaten Cirebon. Kami berharap setelah dilantik, bisa bekerja dengan baik dan melayani masyarakat secara optimal,” ujar Imron.

Ia menegaskan, jabatan Sekda merupakan dapur utama pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya program-program pembangunan. Karena itu, pejabat yang menjabat di posisi ini dituntut memiliki integritas dan inovasi.

“Kalau para pejabat tidak inovatif, maka akan sulit mendorong kemajuan. Kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan pelayanan,” katanya.

Pelantikan tersebut, lanjutnya, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah. Pengangkatan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat.

Imron berharap, dengan ditunjuknya Iyan Ediyana sebagai Pj Sekda, koordinasi antarperangkat daerah dapat semakin solid dan percepatan pembangunan bisa terwujud.

“Kami ingin Kabupaten Cirebon lebih maju dan mampu mengikuti perkembangan di tingkat nasional,” tegasnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh pejabat, agar senantiasa memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

“Jangan mempersulit urusan masyarakat. Sekarang ini persaingan antardaerah terbuka dan ketat, dan pelayanan publik adalah kunci,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Iyan Ediyana menyampaikan kesiapannya untuk menjalankan amanah sebagai Pj Sekda Kabupaten Cirebon, termasuk dengan melakukan evaluasi terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya akan coba mengkaji ulang, terutama dari sisi komposisi dan struktur APBD. Nanti saya akan banyak berdiskusi dengan Bappelitbangda dan BKAD untuk memperdalam hal ini,” ujar Iyan.

Ia juga menyinggung komitmennya dalam membenahi pelayanan publik. Menurutnya, aspek perizinan dan pelayanan kemasyarakatan perlu ditelaah agar lebih efektif.

“Kita akan pelajari dulu kendala-kendalanya ada di mana,” ucapnya.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon.

“Semua harus satu arah dan mendukung kebijakan Pak Bupati demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (din)

PCO: Presiden Ingin Ilmuwan Indonesia Berkolaborasi dengan Saintis Dunia

 

JAKARTA – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Noudhy Valdryno menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait kiprah ilmuwan di Indonesia. Presiden Prabowo ingin ilmuwan Indonesia banyak berkolaborasi dengan saintis dunia.

“Kolaborasi dengan saintis dunia akan semakin menegaskan jalan terang Indonesia Maju,” kata Ryno di Jakarta, Kamis (7/8).

Ryno juga mengatakan Presiden Prabowo ingin para saintis ini banyak tampil di ruang publik. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan. Peran saintis diperlukan terutama melalui strategi industrialisasi nasional yang bertumpu pada hilirisasi, penguasaan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Visi ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas,” ujar Ryno.

Terkait perhatian Prabowo terhadap perkembangan ilmuwan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025. Acara diselenggarakan pada 7-9 Agustus 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Jawa Barat.

PCO mengapresiasi penyelenggaraan KSTI 2025. Konvensi ini bisa menjadi wadah untuk mengumpulkan para saintis.

“Konvensi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti serta guru besar, khususnya bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik atau Engineering, dan Matematika) untuk menyatukan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, saat membuka KSTI 2025.

Mengusung tema “Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”, KSTI 2025 menjadi wadah kolaboratif antara dunia akademik, industri, pemerintah, media, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi industri bernilai tambah tinggi.

KSTI 2025 mendatangkan lebih dari 2 ribu saintis. Brian mengatakan KSTI merupakan ruang strategis untuk mempertemukan kekuatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, daya cipta industri, dan juga ketegasan arah kebijakan negara.

“Sebagai wujud tekad kita bersama menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu senjata perjuangan bangsa,” kata dia.

Brian juga mengatakan konvensi ini menjadi spesial. “Pak Rektor melaporkan kepada kami bahwa Prabowo Subianto adalah Presiden aktif menjabat kedua mengunjungi ITB setelah Presiden Soekarno,” kata Brian.

Konvensi akan merumuskan peta jalan riset dan inovasi di delapan sektor strategis yang menjadi fokus utama. Meliputi energi; pertahanan; digitalisasi (kecerdasan buatan dan semikonduktor); hilirisasi dan industrialisasi; kesehatan; pangan; maritim; material dan manufaktur maju.

Pemilihan delapan sektor industri prioritas tersebut didasarkan pada kebutuhan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

“Melalui pengembangan sektor-sektor ini, Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk mengambil posisi sebagai pemimpin industri di tingkat global,” kata Brian. (din)

Rabu, 06 Agustus 2025

Pemkab Cirebon Inisiasi Join Program Dengan Mitra Global

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyalurkan santunan kepada warga terdampak bencana longsor di kawasan Gunung Kuda, yang terjadi pada akhir Mei 2025. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (6/8/2025).

Bupati Cirebon Imron mengatakan, santunan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia, korban luka, serta warga yang kehilangan pekerjaan akibat bencana tersebut.

“Masih ada empat orang yang belum ditemukan. Keluarganya juga menerima santunan,” kata Imron.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Bank BJB, yang ikut menyalurkan bantuan senilai total Rp70 juta untuk para korban.

Menurut Imron, aktivitas di kawasan terdampak longsor masih belum dibuka hingga saat ini, karena berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Di wilayah Gunung Kuda tidak ada aktivitas, karena belum dibuka kembali,” ujarnya.

Bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, Imron mengatakan, bahwa pihaknya akan menyiapkan program bantuan melalui Dinas Sosial.

“Kita akan bantu lewat program UMKM atau solusi ekonomi lainnya,” ucapnya menambahkan.

Tidak hanya membantu korban, ia pun mendorong evaluasi aktivitas pertambangan di wilayah rawan.

Ia berharap, ke depan, keselamatan kerja di sektor tambang bisa lebih diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pemkab Cirebon juga terus membuka jalur komunikasi dengan para keluarga korban untuk pendataan bantuan lanjutan.

“Kami ingin masyarakat yang terdampak, tetap kuat dan tidak merasa sendiri. Pemerintah hadir bersama mereka,” tegasnya.

Selain penyaluran bantuan, pemerintah daerah sedang mengevaluasi program pembangunan dan anggaran untuk tahun berjalan dan tahun 2026.

Imron menegaskan, Pemkab Cirebon akan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti perbaikan jalan, pengembangan UMKM, dan perbaikan infrastruktur desa.

“Program prioritas tetap yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Itu yang akan kita dahulukan,” pungkasnya. (din)

Selasa, 05 Agustus 2025

Pemkab Cirebon Tertibkan Pengemis di Kawasan Wisata Religi Sunan Gunung Jati

KABUPATEN CIREBON — Kawasan wisata religi Sunan Gunung Jati di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, kini menjadi fokus penataan serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda dan Polres Cirebon Kota (Ciko). Rabu (5/8/2025).

Tim gabungan dari Pemkab Cirebon, TNI, Polri, Satpol PP, serta unsur kecamatan melakukan penertiban terhadap aktivitas pengemis dan pengamen liar yang kerap meresahkan para peziarah di kawasan tersebut.

Langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi menjadi bagian dari strategi penataan kawasan wisata religi yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

Bahkan, Bupati Cirebon Imron, turun langsung ke lokasi bersama pihak terkait untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan berdialog dengan para pedagang.

“Kami kunjungi Gunung Jati ini, karena banyak masukan, bahwa di sini kondisinya kurang kondusif bagi para peziarah. Ada pemaksaan untuk memberikan sedekah,” ujar Imron.

“Kami ingin kawasan ini rapi, agar peziarah merasa nyaman dan tenang. Efeknya nanti juga baik untuk ekonomi para pedagang,” sambung Imron.

Menurutnya, kenyamanan para peziarah merupakan tanggung jawab bersama. Banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun dari luar Cirebon, yang merasa terganggu dengan adanya pengemis yang sering memaksa serta pengamen liar yang tidak terkendali.

Imron juga mengungkapkan, bahwa langkah penertiban ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga diiringi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Koordinasi pun dilakukan dengan pihak Kesultanan Kanoman sebagai pengelola kawasan Sunan Gunung Jati.

“Kami terus lakukan pembinaan dan koordinasi dengan para sultan serta masyarakat. Saat ini sudah terlihat lebih tertib dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Kami akan terus lanjutkan bersama Forkopimda,” tegasnya.

Ketika ditanya asal para pengemis, Imron menyebut sebagian besar berasal dari luar daerah, bahkan diduga ada yang sengaja datang ke kawasan ini setiap momen tertentu.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menegaskan bahwa kegiatan penertiban ini adalah hasil dari koordinasi matang Forkopimda, bukan tindakan spontan.

“Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi. Bahkan sudah berkomunikasi dengan pihak Kesultanan Kanoman. Mereka sangat mendukung langkah Forkopimda ini,” ujar Eko.

Langkah jangka pendek yang dilakukan saat ini berupa penjagaan rutin setiap hari. TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk menertibkan para pengemis, pengamen, dan oknum penjaga kotak amal yang sempat viral karena meresahkan.

Tidak hanya penindakan, Forkopimda juga menyiapkan program jangka panjang seperti pembinaan profesi dan etika kepada masyarakat sekitar, terutama mereka yang beraktivitas di area wisata religi tersebut.

Namun, Eko juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana, khususnya pada pengemis yang melibatkan anak di bawah umur atau yang terindikasi bagian dari sindikat.

Dari hasil pendataan sementara, diperkirakan ada sekitar 300 pengemis di kawasan tersebut. Namun jumlah itu bersifat dinamis, karena banyak pengemis datang dan pergi secara acak, bahkan dari luar daerah.

Untuk memastikan kenyamanan berkelanjutan, setiap hari diturunkan 41 personel gabungan, yakni 6 dari Polri, 5 dari TNI, dan 30 dari Satpol PP. Jumlah ini bisa disesuaikan melihat eskalasi di lapangan.

Eko menutup dengan menekankan bahwa upaya ini murni untuk kebaikan semua pihak.

“Ini warisan leluhur, makam karuhun yang harus kita jaga bersama. Dukungan masyarakat luar biasa, para pedagang mendukung, pihak Kesultanan juga mendukung. Kami yakin, kalau konsisten, kawasan ini akan tertib dan jadi destinasi religi yang membanggakan Cirebon,” pungkasnya. (Nur)

Koperasi di Kabupaten Cirebon Diarahkan Jadi Kekuatan Ekonomi Terintegrasi

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong koperasi untuk tidak lagi berjalan secara sektoral dan terpisah, melainkan terintegrasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang solid dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, dalam peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Kabupaten Cirebon yang digelar di halaman kantor dinas tersebut, Selasa (5/8/2025).

“Kita tidak ingin koperasi terus bergerak sendiri-sendiri. Saatnya menyatukan potensi, membangun ekosistem yang saling menguatkan,” kata Alex.

Menurut dia, selama ini koperasi kerap berjalan secara parsial, terpisah antar sektor dan wilayah, sehingga kurang optimal dalam memberikan dampak ekonomi yang luas.

Melalui momen Harkopnas, pihaknya ingin mendorong sinergi lintas sektor dalam gerakan koperasi.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan 424 Koperasi Merah Putih. Alex menyebut peluncuran ini sebagai bentuk “proklamasi koperasi”, yaitu titik awal penyatuan visi dan frekuensi dalam pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

“Koperasi Merah Putih menjadi simbol gerakan bersama. Kita ingin koperasi menjadi pilar ekonomi yang menyatukan berbagai kekuatan, baik masyarakat, swasta, maupun institusi pemerintah,” tukasnya.

Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penguatan koperasi sebagai payung hukum gerakan tersebut.

Raperda ini akan mengusung pendekatan pentahelix yang melibatkan BUMN, BUMD, akademisi, swasta, dan media massa.

“Persoalan koperasi tidak bisa ditangani satu pihak. Kita butuh kolaborasi semua elemen, agar koperasi bisa menjawab tantangan ekonomi ke depan,” kata Alex.

Dalam sambutan Bupati Cirebon Imron yang dibacakan oleh Plt Sekda, Iyan Ediyana, disebutkan bahwa hingga tahun 2025 tercatat lebih dari 735 koperasi aktif di Kabupaten Cirebon.

Jumlah tersebut menjadi indikasi bahwa koperasi masih menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

“Yang membanggakan, tahun ini kita mencatat lahirnya 424 Koperasi Merah Putih yang menjadi simbol baru semangat nasionalisme ekonomi rakyat,” kata Iyan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat koperasi melalui pelatihan, akses permodalan, pendampingan kelembagaan, dan digitalisasi usaha.

Harapannya, koperasi mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan yang adil dan merata.

“Ekonomi rakyat tidak akan maju tanpa koperasi yang kuat. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mendukung gerakan ini bersama-sama,” pungkasnya. (din)

Senin, 04 Agustus 2025

Walikota Cirebon : RPJMD Adalah Kompas Pwmbangunan Daerah

 

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati dan Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029, Senin (4/8/2025) . 

RPJMD Kota Cirebon 2025–2029 disusun melalui proses panjang dan partisipatif. Mulai dari Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham. Dokumen ini juga telah melalui reviu Inspektorat Daerah, sebagai wujud sinergi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini bukan sekadar akhir dari proses teknokratis, melainkan awal dari komitmen kolektif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. 

“Hari ini bukan sekadar menandai tuntasnya sebuah dokumen perencanaan, tetapi merupakan titik temu antara aspirasi, logika perencanaan, dan kesungguhan untuk mewujudkan masa depan Kota Cirebon yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, RPJMD adalah kompas pembangunan daerah, yang memandu langkah dalam menghadapi dinamika zaman, tuntutan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. 

"Tahap ini merupakan penjabaran awal dari RPJPD Kota Cirebon 2025–2045, sekaligus pondasi pembangunan kota yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan," lanjutnya.

RPJMD ini memuat visi besar Kota Cirebon yakni “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029.” Visi tersebut dirangkum dalam frasa  "SETARA BERKELANJUTAN", yang mencerminkan semangat inklusivitas dan tanggung jawab antargenerasi dalam pembangunan kota.

Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan lima misi utama pembangunan yang menjadi pilar RPJMD ini, antara lain peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan, serta penguatan budaya dan sosial kemasyarakatan. 

“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga cerdas, bersih, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Keberhasilan implementasi RPJMD, menurutnya, akan sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah. Untuk itu, seluruh Renstra OPD akan diselaraskan dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD tahunan. “Tidak akan ada program atau kegiatan yang berjalan tanpa pijakan arah pembangunan jangka menengah,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk menjadikan persetujuan RPJMD ini sebagai momentum moral dan politik pembangunan. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Cirebon atas kerja keras dan sinerginya dalam menyepakati dokumen penting ini,” tutupnya.

Dengan disetujuinya RPJMD 2025–2029, Kota Cirebon kini memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan responsif terhadap tantangan masa depan, seperti krisis iklim, disrupsi teknologi, dan tekanan sosial-ekonomi global.

Lewat DBH CHT, Nelayan Cirebon Dapat Jaminan Ketenagakerjaan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan.

Bupati Cirebon, Imron, mengapresiasi PKS tersebut karena menyangkut hak kebutuhan dasar masyarakat, utamanya nelayan.

Hal tersebut disampaikan Imron pada saat penandatanganan PKS yang berlangsung di ruang rapat Bupati Cirebon, Senin (4/8/2025).

Pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Cirebon ini didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Jumlah nelayan yang terkaver jaminan ketenagakerjaan pada 2025 dari DBHCT sebanyak 2.358 orang.

“Hari ini kami mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena, fungsi negara atau pemerintah itu adalah melayani masyarakat dalam kebutuhan dasarnya, seperti masalah kesehatan dan pendidikan,” kata Imron.

Imron mengaku, saat ini Pemkab Cirebon terus berupaya mengurai permasalahan yang menjerat warga kurang mampu atau prasejahtera.

Pemkab Cirebon terus menggali inovasi agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan bisa terpenuhi.

“Kami berterima kasih, karena sudah terjalin PKS. Program ini untuk nelayan. Ke depan setelah ini, kita bisa menyasar untuk pekerja rentan lainnya. Supaya masyarakat itu tidak khawatir soal jaminan ketenagakerjaan dan kesehatannya,” tuturnya. (din)


Selama ini, Pemkab Cirebon menanggung jaminan kesehatan warga yang tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengkaver jaminan ketenagakerjaannya.


“Jangan sampai orang yang bekerja di perusahaan kemudian sakit, ternyata jaminan ketenagakerjaannya tidak ditanggung perusahaan. Sehingga jadi korban,” ucap Imron. 

Sabtu, 02 Agustus 2025

 

CIREBON – Program Ketahanan Pangan di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sukses digelar dengan pembagian beras kepada ribuan warga penerima manfaat. Sedikitnya 1.300 lebih warga tercatat menerima bantuan beras tersebut, dan seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala.

Kuwu Desa Sampiran, Sujito, mengungkapkan bahwa pembagian beras dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sebelumnya. “Semua penerima sesuai data, dan prosesnya berjalan dengan baik. Kami pastikan bantuan ini sampai tepat sasaran,” ujar Sujito, Senin (…).

Menurutnya, program ini menjadi salah satu bentuk nyata dukungan Desa Sampiran terhadap kebijakan pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Ia menegaskan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami ingin terus membangun desa ini melalui berbagai program yang digulirkan. Apa pun bentuknya, jika program tersebut baik untuk masyarakat, akan kami dukung penuh,” kata Sujito.

Warga yang menerima bantuan beras pun menyambut program ini dengan antusias. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan rasa syukur karena bantuan ini membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya di tengah harga pangan yang fluktuatif.

Dengan suksesnya pelaksanaan program ini, Pemerintah Desa Sampiran berharap dapat terus melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi warga, sekaligus menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.