Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sabtu, 13 September 2025

Kontingen Kota Cirebon Siap Berlaga di POPDA XIV Jawa Barat, Wali Kota Beri Motivasi

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo melepas Kontingen Kota Cirebon yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke-14 Jawa Barat Tahun 2025, Sabtu (13/9/2025). Ajang ini akan berlangsung pada 17 hingga 29 September di Kota Bandung dan Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon menyampaikan rasa bangganya atas kesiapan para atlet muda yang akan membawa nama baik daerah. 

Ia menekankan bahwa keikutsertaan dalam POPDA bukan hanya sekadar pertandingan, melainkan sebuah momentum untuk membuktikan kualitas pembinaan olahraga.

“Doakan semuanya untuk anak-anak yang berjuang. Mudah-mudahan dari hasil latihan yang sudah dijalani, saatnya tunjukkan bahwa Kota Cirebon bisa juara," ujarnya.

Wali Kota yakin Kota Cirebon tahun ini bisa meraih banyak medali. Ia mengingatkan kepada para atlet untuk serius dalam bertanding.

"Inilah ajang untuk meraih prestasi dan membawa nama Kota Cirebon lebih besar melalui olahraga,” ujarnya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya membenahi sarana dan prasarana olahraga agar semakin memadai bagi para atlet. Ia tak lupa mengapresiasi peran para pelatih, pembina, orang tua, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang konsisten mendampingi para atlet.

“Berjuanglah dengan sepenuh hati, insya Allah hasilnya akan baik. Saya percaya, para atlet yang hadir di sini adalah putra-putri terbaik Kota Cirebon, hasil dari proses pembinaan panjang dan semangat pantang menyerah,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dispora Kota Cirebon, Edi Siswoyo, menjelaskan bahwa kontingen Kota Cirebon pada POPDA XIV Jawa Barat tahun ini berjumlah 270 orang, yang terdiri dari atlet, pelatih, serta ofisial. Para atlet akan bertanding di 17 cabang olahraga, di antaranya atletik, renang, panjat tebing, taekwondo, hingga tarung derajat.

“Keikutsertaan di POPDA ini adalah wujud kerja keras dan sinergi semua pihak. Kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kota Cirebon, agar para atlet bisa tampil percaya diri dan menorehkan prestasi terbaik. Semoga target medali yang kita harapkan bisa tercapai,” harapnya. (din)



Jelang FGD, Media Siber Harus Jadi Kekuatan Baru Membangun Daerah

INDRAMAYU - Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu, Ihsan Mahfudz, menegaskan bahwa media siber memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah pada era digital. 

Hal itu disampaikan jelang pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Peran Media dalam Mewujudkan Kemajuan Daerah, yang digelar di Aula Ki Tinggil Pendopo Indramayu, Sabtu, 13 September 2025.

Dalam FGD nanti, Ichank panggilan akrab  Ihsan Mahfudz, menyampaikan bahwa media siber tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah. 

 “SMSI hadir untuk memastikan media siber di Indramayu mampu memberikan informasi yang akurat, mendidik, dan sekaligus mengangkat potensi lokal agar dikenal lebih luas,” ujarnya.

Media sebagai Mitra Strategis Pembangunan

Menurutnya, media siber di bawah naungan SMSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pemberitaan yang positif, media berperan dalam mempromosikan potensi ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, hingga budaya lokal.

 “Kami ingin media siber menjadi kekuatan baru yang memperkuat demokrasi, membuka ruang investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Literasi Digital dan Penangkal Hoaks

SMSI juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi, media siber diharapkan mampu menjadi penangkal hoaks dan disinformasi, sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Inovasi Teknologi Media

Selain itu, Ketua SMSI Indramayu mengajak seluruh anggota SMSI untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital terkini seperti SEO, media sosial, big data, dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing media lokal sekaligus memperluas jangkauan publikasi daerah hingga tingkat nasional bahkan internasional.

FGD nantu akan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi media, mitra strategis serta organisasi pers di Kabupaten Indramayu. Forum tersebut menjadi ruang dialog bersama untuk memperkuat sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun Indramayu melalui ekosistem digital yang sehat.

“SMSI Indramayu berkomitmen menjadi mitra pemerintah daerah sekaligus garda terdepan dalam membangun peradaban informasi di era digital,” pungkas Direktur Fokus Pantura ini. 

Sementara itu, sebagai pemateri pada FGD nanti akan diisi oleh narasumber Bupati Indramayu, Lucky Hakim, Wakil Ketua Umum SMSI, Yono Hartono dan Akademisi Dr. Masduki Duryat. (Nur)

Rabu, 10 September 2025

Wakil Wali Kota Cirebon Resmikan Pembangunan Gedung RPS SMK NU

CIREBON, FC — Suasana penuh kehangatan mewarnai acara Tasyakuran Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK NU Kota Cirebon yang digelar di Jalan Kriyan-Pronggol No. 36, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Rabu (10/9).

Acara ini dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Hj. Siti Farida Rosmawati, jajaran pengurus NU, serta Kepala Sekolah SMK NU Kota Cirebon, Sofandi, S.Pd.I., M.M. 

Peletakan batu pertama dilakukan sebagai simbol dimulainya pembangunan gedung baru yang akan menjadi ruang belajar sekaligus laboratorium praktik siswa.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Siti Farida menegaskan pentingnya pembangunan gedung tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

“Pembangunan Gedung RPS SMK NU menjawab tantangan dunia usaha. Dengan adanya fasilitas ini, para siswa dapat berlatih sesuai kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan apresiasi kepada NU melalui jaringan pendidikannya yang terus berperan aktif menyiapkan generasi penerus.

“Kita patut bersyukur, SMK NU menjadi bagian dari ikhtiar mencetak anak-anak yang siap menghadapi masa depan dengan keterampilan nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK NU Kota Cirebon, Sofandi, menjelaskan bahwa sekolah yang dipimpinnya memiliki dua jurusan dengan lima angkatan lulusan. Salah satu jurusan unggulan adalah Teknik Instalasi Permesinan Kapal (TIPK), yang selaras dengan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

“Jurusan TIPK hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dunia usaha di bidang perkapalan. Selain itu, kami juga memiliki jurusan TKR yang sudah bekerja sama dengan PT Tejaberlian, sedangkan untuk TIPK kami bermitra dengan PT Dirgantara di Pelabuhan Cirebon,” jelas Sofandi.

Ia berharap, dengan adanya bantuan pembangunan gedung praktik ini, SMK NU bisa semakin maju dan diminati masyarakat.

“Alhamdulillah, dukungan dari Ibu Wakil Wali Kota dan Kemendikbud memberi semangat baru bagi kami. InsyaAllah, dengan sarana yang lebih memadai, anak-anak bisa belajar dengan lebih baik dan siap bersaing di dunia kerja,” tutupnya.

Peletakan batu pertama ini bukan sekadar tanda dimulainya pembangunan, melainkan juga simbol harapan bersama. Harapan agar pendidikan kejuruan di Kota Cirebon semakin berkembang, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, dan melahirkan generasi yang siap mengabdi untuk bangsa. (din)

Penilaian Tahap Pemaparan Anugerah Gapura Sri Baduga 2025, Lima Kelurahan Unjuk Inovasi

CIREBON - Ruang Prabayaksa Balai Kota Cirebon seolah menjadi panggung bagi harapan-harapan kecil tumbuh. Dalam nuansa hangat namun penuh semangat, lima kelurahan terbaik dari lima kecamatan di Kota Cirebon tampil memaparkan inovasi unggulan mereka dalam ajang Penilaian Tahap Pemaparan Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kota Cirebon 2025, Rabu (10/9/2025).

Ajang ini bukan sekadar kontestasi administratif, melainkan ruang afirmasi, bahwa dari gang-gang sempit dan sudut-sudut kota, lahir ide-ide besar yang menjawab tantangan zaman. 

Dari isu stunting hingga pelestarian budaya, dari pengelolaan sampah hingga digitalisasi pelayanan masyarakat,  segala rupa inovasi disuguhkan dengan kebanggaan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan merupakan sarana evaluasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan kelurahan, mutu pelayanan publik, serta terobosan pembangunan yang telah dilakukan.

"Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi pemicu semangat bagi para lurah dan jajarannya untuk terus berinovasi, sehingga kualitas layanan publik meningkat dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Sekda.

Sebanyak lima kelurahan yang mewakili masing-masing kecamatan hadir untuk memaparkan program dan inovasi. Diantaranya Kelurahan Sukapura mewakili Kecamatan Kejaksan datang dengan napas gotong royong. 

Mulai dari inovasi Ingsun Titip Anak Yatim (grup karang taruna yang menjalankan kaleng berkah untuk anak yatim dan dhuafa), Ingsun Titip Tajug (giat bebersih mushola) hingga GEPUK JAWARA yakni gerakan warga untuk pemberantasan sarang nyamuk. 

Di balik akronim lainnya seperti NGASIH GAJI MERTUA (pemberian paket sembako dan cek kesehatan bagi ODGJ),  NELI ANTIS (kegiatan untuk para lansia), dan program inovasi lainnya tersembunyi semangat kesetiakawanan sosial yang hidup dan nyata.

Kemudian di Kelurahan Kasepuhan yang mewakili Kecamatan Lemahwungkuk, merajut sejarah dan lingkungan lewat berbagai program inovatifnya. Seperti Batik Godong Djati dan Topeng Mandalangan berbicara tentang warisan budaya. 

Ada juga GEMESIN (Gerakan Mencegah Stunting) dan HATARI (Kunjungan Ibu Hamil dan Bayi Berisiko Tinggi) yang menyentuh isu krusial stunting dan kesehatan ibu-anak. Tidak hanya itu, komik strip sebagai sarana edukasi dan sosialisasi pelayanan.

Lalu Kelurahan Kecapi  yang mewakili Kecamatan Harjamukti mengangkat pendidikan usia senja melalui program inovatif SMART KECAPI, sekolah lansia pertama di wilayahnya. 

Ada pula One Moon Eeg, program pemberian telor kepada balita stunting.Teras Baca dan Bank Sampah Kemuning menjadi pelengkap narasi bahwa literasi dan lingkungan bisa berjalan beriringan.

Kelurahan Pulasaren yang mewakili Kecamatan Pekalipan menjawab tantangan zaman dengan DIGI PKK, aplikasi digital untuk pelaporan PKK. Kemudian ASTAGA, sebuah program integrasi akta lahir, edukasi gizi, dan stunting menjadi wujud konkret inovasi layanan publik berbasis data.

Kelurahan Karyamulya yang mewakili Kecamatan Kesambi hadir dengan SIPENOL, sistem pengantar online antar-RT yang memangkas birokrasi dan memudahkan koordinasi. Program Bank Sampah Berkasih juga menjadi manifestasi kesadaran lingkungan yang dibalut kebersamaan.

Setiap kelurahan menampilkan kisahnya, bukan dengan angka semata, tapi dengan wajah-wajah warga, kisah nyata, dan gerakan kolektif yang menyentuh akar permasalahan.

Sekda menjelaskan bahwa penilaian dilakukan melalui tiga aspek utama: administrasi, pemaparan, dan verifikasi langsung di lapangan. Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi secara keseluruhan akan dipilih untuk mewakili Kota Cirebon di ajang tingkat provinsi. 

"Penting kesiapan masing-masing kelurahan dalam menghadapi proses verifikasi lapangan, agar data dan program yang disampaikan selaras dengan kondisi riil di masyarakat," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno juga menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait penyelenggaraan Anugerah Gapura Sri Baduga. 

“Tujuan utamanya adalah menggali potensi riil di setiap kelurahan serta mendorong aparatur bekerja lebih baik dalam tata kelola, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tahapan penilaian mencakup seleksi awal di tingkat kecamatan, dilanjutkan dengan pemaparan di tingkat kota, dan terakhir verifikasi lapangan oleh tim penilai. 

"Hasil penilaian dari keseluruhan tahapan tersebut akan menentukan kelurahan dengan kinerja terbaik yang layak diajukan ke tingkat provinsi," pungkasnya. (din)



2.358 Nelayan Terkaver BPJS Ketenagakerjaan Melalui DBH CHT

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, secara simbolis menyerahkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada nelayan di Off-Room, Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (10/9/2025).

Totalnya, sebanyak 2.358 nelayan di Kabupaten Cirebon tercatat sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemkab Cirebon melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, hanya 17 nelayan yang secara simbolis menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Jigus–sapaan akrab Wabup Cirebon, total nelayan yang ada di Kabupaten Cirebon mencapai 17.900-an jiwa.

Namun, saat ini sebanyak 2.358 nelayan yang baru terkaver sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang dapat itu 2.358 nelayan. Mudah-mudahan ke depan, untuk di Kabupaten Cirebon ini dengan koordinasi melalui DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan), pemerintah desa, harapannya ada perubahan data agar seluruh nelayan bisa terkaver BPJS,” ucap Jigus.

Jigus menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi nelayan, sebab nelayan bisa melaut tanpa khawatir karena mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

“Kami akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau seluruh nelayan,” kata Jigus.

“Ini kewajiban pemda. Tentunya, ini tidak luput dari kerja sama antara pemda dengan desa dan BPJS Ketenagakerjaan, supaya ke depan, bisa update data nelayan dan bisa kaver seluruh nelayan di Kabupaten Cirebon,” tuturnya.

Senada disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo. Ia mengatakan, nelayan bisa fokus melaut, karena sudah mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jaminan ini bisa mengkaver nelayan dan keluarganya.

“Sementara 2025 ini sudah di pertengahan anggaran, dari 17 ribuan nelayan baru terdata di DTKS atau ‘Kusuka’ itu kami verifikasi sejumlah 3500-an (nelayan),” ujar Sudiharjo.

“Ke depan, kita verifikasi lagi data yang belum terkaver, supaya tidak tumpang tindih antara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Feisal Santoso mengatakan, nelayan yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dua manfaat, yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Lebih lanjut, Feisal menjelaskan, jaminan kecelakaan kerja berhubungan dengan risiko keselamatan kerja. BPJS akan memberikan santunan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, atau cacat karena kecelakaan kerja.

“Jaminan kecelakaan kerja atau yang sampai meninggal itu ada perhitungannya sendiri. Dan, tambahan manfaat ahli waris mendapatkan beasiswa dari SD sampai kuliah,” jelasnya. (din)








Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jabar Menyetujui Pemekaran Cirebon Timur



JABAR - DPRD Jawa Barat sudah menyetujui pemekaran Cirebon Timur yang meliputi 16 Kecamatan. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 10 September 2025.

Dalam rapat paripurna tersebut, dibuka oleh Ketua DPRD Jabar H Buky Wibawa Karya Guna dengan agenda persetujuan wakil rakyat tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Kabupaten Cirebon Timur.

Sedangkan rapat paripurna dihadiri kuorum dengan Jumlah anggota dewan yang hadir 95 dari 120 anggota dewan. 

Dan selanjutnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono Dapil XII (Kota Cirebon Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu) memimpin rapat paripurna CDPOB. 

Dengan disetujuinya CDPOB Cirebon Timur, berarti jumlah daerah otomoni baru (DOB) yang telah diusulkan dan disetujui dewan bertambah menjadi 10, masih menunggu pencabutan moratorium pemerintah pusat.

Menurutnya, CDPOB yang sudah masuk ke pemerintah pusat 9, meliputi Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara dan Subang Utara.

Disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, keputusan ini menandai keberhasilan masyarakat di kawasan Cirebon Timur yang selama ini memperjuangkan pemekaran Cirebon Timur sebagai Kabupaten baru untuk pemerataan pembangunan di Jawa Barat. 

“Saat ini, Cirebon Timur akan menjalani masa persiapan sebelum resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi baru,” Tandasnya.

Untuk itu, persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur ini, kata Ono, merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

“Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada rakyat Cirebon Timur,” jelas Ono, Rabu (10/9/2025).

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menyampaikan hasil persetujuan terhadap usulan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur ini, akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Namun proses pembentukan Kabupaten Cirebon Timur masih harus menunggu dibukanya moratorium oleh Presiden RI.

“Pada tahun 2025 telah dilakukan proses persetujuan bersama untuk satu usulan CDPOB yakni Cirebon Timur sehingga total jumlah usulan menjadi 10 CDPOB,” jelasnya.

Senada di katakan anggota Komisi I DPRD Jabar Edi Askari, Komisi I telah membahas cukup komprehensif terkait usulan CDPOB. Bahkan, pembahasan dilakukan dengan kajian atau pembelajaran hingga kunjungan ke lapangan.

“Komisi saya berpendapat bahwa Cirebon Timur harus disetujui oleh DPRD Jabar bersama Gubernur Jabar sebagai CDPOB,” katanya menyampaikan laporan Komisi sebelum persetujuan bersama.

Namun Komisi I juga memberikan sejumlah catatan atau rekomendasi terkait persetujuan itu. Di antaranya terkait calon ibu kota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tim dan pengamatan lapangan, Kecamatan Karangsembung lebih ideal untuk dijadikan ibu kota. 

Dari usulan sebelumnya yaitu Kecamatan Karangwareng. Karena di Kecamatan Karangwareng terdapat jalur sutet yang berpotensi menjadi kendala pembangunan.

Rekomendasi lain adalah soal alternatif nama Kabupaten. Dengan pertimbangan memperkuat identitas lokal dapat mempertimbangkan nama Cirebon Timur menjadi Caruban Nagari.

Pemekaran Cirebon Timur bakal meliputi 16 kecamatan yaitu : 1. Astanajapura 2. Babakan 3. Ciledug 4. Gebang 5. Greged 6. Karangsembung 7. Karangwareng 8. Lemahabang 9. Losari 10. Pabedilan 11. Pabuaran 12. Pangenan 13. Pasaleman 14. Sedong 15. Susukan Lebak 16. Waled. (din)

Selasa, 09 September 2025

UIN Siber Cirebon Resmi Luncurkan Aplikasi “Siber Go”: Layanan Akademik Terintegrasi untuk Orang Tua dan Mahasiswa

 

CIREBON – Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon resmi menggelar Grand Launching aplikasi “Siber Go”, sebuah inovasi layanan akademik digital yang ditujukan bagi orang tua dan mahasiswa. 

Acara ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan kampus.(09/09).

Kepala UPT Pustikom, Riyanto, ST., M.Kom., menjelaskan bahwa aplikasi Siber Go lahir dari kebutuhan akan transparansi akademik sekaligus sebagai bentuk legitimasi kepercayaan orang tua terhadap kampus.

“Siber Go menjawab keluhan orang tua yang ingin mengetahui perkembangan akademik anak-anaknya. Dengan aplikasi ini, mereka bisa memantau absensi, nilai, hingga riwayat pembayaran mahasiswa secara langsung,” jelasnya.

Menurut Riyanto, aplikasi ini akan terus dikembangkan dengan fitur-fitur terbaru agar semakin relevan dengan kebutuhan akademik.

“Harapannya, Siber Go dapat mendukung terciptanya lulusan UIN SSC yang bermutu, berkualitas, dan lulus tepat waktu,” tambahnya.

Adapun fitur yang tersedia di Siber Go antara lain absensi/kehadiran mahasiswa, jadwal perkuliahan, riwayat akademik, riwayat pembayaran, pengisian KRS, kalender akademik, hingga E-KTM digital. Aplikasi ini sudah bisa diakses melalui Google Playstore oleh mahasiswa maupun orang tua.

Bagian dari Program Prioritas Kemenag

Dalam sambutannya, Kepala Biro Administrasi, Keuangan, dan Umum UIN SSC, Dr. H. Susari, MA., secara resmi meluncurkan aplikasi Siber Go. Ia menegaskan bahwa aplikasi ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama, khususnya di bidang digitalisasi dan pengelolaan satu data.

“Siber Go merupakan salah satu brand unggulan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Produk ini menjawab kebutuhan orang tua dan mahasiswa, sekaligus mendukung program prioritas Kemenag: satu data, digitalisasi, dan internasionalisasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Susari mengajak seluruh civitas akademika dan orang tua mahasiswa untuk merespons positif hadirnya aplikasi ini.

“Siber Go harus dimanfaatkan dengan baik. Ke depan, fitur-fiturnya akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Terima kasih kepada Pustikom dan seluruh tim yang telah menghadirkan inovasi ini,” ungkapnya.

Langkah Nyata Menuju Kampus Digital

Peluncuran Siber Go meneguhkan komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus pelayanan akademik berbasis teknologi. 

Kehadiran aplikasi ini tidak hanya memudahkan mahasiswa dalam mengakses layanan akademik, tetapi juga memberi ruang keterlibatan orang tua secara langsung dalam proses pendidikan anak-anak mereka.

Dengan Siber Go, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin meneguhkan posisinya sebagai Cyber Islamic University yang konsisten menghadirkan inovasi digital demi mencetak generasi akademik yang unggul, transparan, dan berdaya saing global. (din)

Wali Kota Cirebon Ajak ASN Purna Bakti Terus Berkontribusi Lewat Saran dan Ide Kreatif

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun dan Tanda Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akan memasuki masa purna bakti di Ruang Adipura Balai Kota, Selasa (9/9/2025). Penyerahan dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi para ASN selama bertugas.

Wali Kota Cirebon menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN atas dedikasi dan kontribusinya selama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi kota ini. Berkat keseriusan dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian. Pemerintah Kota Cirebon tetap membuka ruang untuk ide kreatif dan saran dari para pensiunan, terutama karena pembangunan di Kota Cirebon saat ini tengah diarahkan untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami menyadari bahwa proses yang sedang kami lakukan saat ini tidak main-main. Penataan dan pembangunan yang dilakukan membutuhkan sinergi semua pihak. Oleh karena itu, meskipun telah purna bakti, kami masih sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran Bapak dan Ibu, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Semoga masa purna bakti dapat dinikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Laksmi Stanyawati, menjelaskan bahwa sebanyak 22 ASN yang akan memasuki masa purna bakti per 1 Oktober mendatang.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 orang berasal dari jabatan struktural, 11 orang dari jabatan fungsional tertentu, dan 9 orang dari jabatan fungsional umum.

"Kami berharap, dedikasi yang telah diberikan dapat menjadi teladan bagi ASN lainnya,” ungkap Sri Laksmi.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus membangun sistem birokrasi yang profesional dan adaptif, dengan tetap menghargai jasa para ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Semangat pengabdian para ASN purna bakti diharapkan menjadi inspirasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Nur)



Bupati Imron Minta Anak Terlibat Kerusuhan Tidak Distigma

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron meminta agar anak-anak yang terlibat kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon tidak diberi stigma, melainkan dibimbing agar masa depannya tetap terselamatkan.

Imron menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi ke Mapolresta Cirebon, Selasa (9/9/2025), untuk meninjau 13 anak yang kini berhadapan dengan hukum.

Menurutnya, anak adalah amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa mereka bukan penjahat yang harus dijauhi, tetapi generasi yang perlu dibimbing dan dilindungi.

“Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, keadilan restoratif, serta perlindungan anak,” kata Imron.

Ia menambahkan, anak-anak tersebut perlu mendapatkan pembinaan berupa pendampingan hukum, layanan psikologis, pendidikan, hingga keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka.

Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun masyarakat, agar proses pembinaan berjalan optimal.

“Keberhasilan membina anak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bergandeng tangan,” ucapnya menambahkan.

Imron juga menekankan pentingnya nilai agama dan kearifan lokal dalam pembinaan. Ia percaya, penanaman iman dan moral akan membantu anak kembali ke jalan yang benar dan diterima masyarakat.

Ia mengingatkan para orang tua, agar menjadi benteng pertama bagi anak-anaknya dengan memberi perhatian, pengawasan, dan pendidikan penuh kasih sayang. Hal itu dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke pergaulan salah.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan, kasus 13 anak yang terlibat kerusuhan di Kabupaten Cirebon menjadi pengingat, bahwa hak anak untuk menyampaikan pendapat harus disalurkan dengan cara baik dan damai.

Ia memastikan meski proses hukum tetap berjalan, pemerintah memberikan pendampingan, agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

“Karena masih di bawah 18 tahun, pendekatan keadilan restoratif akan ditempuh,” kata Arifatul.

Arifatul menambahkan, kementeriannya terus berkoordinasi dengan kepolisian, KPAI, dan dinas PPPA di daerah untuk mendata anak-anak yang terlibat aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menyebut, mayoritas anak terlibat, karena tidak memahami tujuan aksi tersebut. (din)

UIN Siber Cirebon Resmi Luncurkan Aplikasi “Siber Go”

CIREBON – Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon resmi meluncurkan aplikasi “Siber Go”, sebuah inovasi layanan akademik digital yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan orang tua. 

Grand launching aplikasi ini digelar secara daring pada Senin (09/09), diikuti oleh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan kampus.

Kepala UPT Pustikom, Riyanto, ST., M.Kom., menjelaskan bahwa lahirnya Siber Go berangkat dari kebutuhan akan transparansi akademik sekaligus memperkuat kepercayaan orang tua terhadap kampus.

“Siber Go menjawab keluhan orang tua yang ingin mengetahui perkembangan akademik anak-anaknya. Dengan aplikasi ini, mereka dapat memantau absensi, nilai, hingga riwayat pembayaran mahasiswa secara langsung,” ujarnya.

Menurut Riyanto, Siber Go akan terus dikembangkan dengan fitur-fitur terbaru agar semakin relevan dengan kebutuhan akademik mahasiswa.

“Harapannya, Siber Go dapat mendukung terciptanya lulusan UIN SSC yang bermutu, berkualitas, dan lulus tepat waktu,” tambahnya.

Saat ini, fitur yang tersedia dalam Siber Go antara lain: absensi/kehadiran mahasiswa, jadwal perkuliahan, riwayat akademik, riwayat pembayaran, pengisian KRS, kalender akademik, hingga E-KTM digital. Aplikasi ini sudah dapat diunduh melalui Google Playstore oleh mahasiswa maupun orang tua.

Peluncuran Siber Go dilakukan secara resmi oleh Kepala Biro Administrasi, Keuangan, dan Umum UIN SSC, Dr. H. Susari, MA. Ia menegaskan bahwa aplikasi ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama (Kemenag), khususnya di bidang digitalisasi dan pengelolaan satu data.

“Siber Go merupakan salah satu brand unggulan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Produk ini menjawab kebutuhan orang tua dan mahasiswa, sekaligus mendukung program prioritas Kemenag: satu data, digitalisasi, dan internasionalisasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Susari mengajak civitas akademika dan orang tua mahasiswa untuk merespons positif kehadiran aplikasi ini.

“Siber Go harus dimanfaatkan dengan baik. Ke depan, fitur-fiturnya akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Terima kasih kepada Pustikom dan seluruh tim yang telah menghadirkan inovasi ini,” ungkapnya.

Hadirnya Siber Go menjadi bukti nyata komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat pelayanan akademik berbasis teknologi. 

Aplikasi ini tidak hanya memudahkan mahasiswa dalam mengakses layanan akademik, tetapi juga melibatkan orang tua secara langsung dalam proses pendidikan.

Dengan Siber Go, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin meneguhkan posisinya sebagai Cyber Islamic University, yang konsisten menghadirkan inovasi digital demi melahirkan generasi akademik unggul, transparan, dan berdaya saing global. (din)


Senin, 08 September 2025

DPRD dan Pemda Kota Cirebon Setujui Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025

CIREBON – DPRD Kota Cirebon bersama Pemerintah Daerah menyetujui perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Griya Sawala, Senin (8/9/2025).

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menyampaikan, sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Cirebon Nomor 1/2025 tentang tata tertib pasal 18 ayat 7.

“KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh walikota dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna,” katanya.

Andrie juga mengucapkan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran pemda yang telah membahas dan menyelesaikan perubahan KUA PPAS tahun 2025.

“Semoga perubahan KUA PPAS tahun 2025 dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, menyampaikan hasil pembahasan Banggar dan TAPD, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH mengatakan, dasar perubahan tersebut disesuaikan dengan perkembangan di Kota Cirebon.

Adapun proyeksi pendapatan terjadi perubahan yang semula sebesar 1,75 triliun menjadi 1,73 triliun. Sedangkan belanja, semula sebesar 1,73 triliun menjadi 1,78 triliun.

“Dengan perubahan ini diharapkan pengelolaan anggaran daerah semakin efektif dan adaptif demi kenyamanan masyarakat di Kota Cirebon,” katanya.

Walikota Cirebon Effendi Edo turut menyampaikan apresiasi atas pembahasan intensif KUA PPAS yang dilakukan DPRD kota Cirebon, sehingga dapat dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan pada rapat paripurna.

“Selanjutnya, perubahan KUA PPAS ini akan dijadikan pedoman oleh perangkat daerah dalam menyusun RKA perubahan tahun anggaran 2025,” ujarnya. (din)

HUT FKKPI Kabupaten Cirebon: Peduli Balita Stunting, Salurkan Bantuan di Desa Sampiran

 

CIREBON – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Indonesia (FKKPI) Kabupaten Cirebon, digelar kegiatan sosial berupa pemberian bantuan kepada 31 balita stunting di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua FKKPI Kabupaten Cirebon, Heviana, yang didampingi Camat Talun, Abdul Roup. Usai menyerahkan bantuan, rombongan menyempatkan diri meninjau Dapur Gizi (MBG) yang berada di Dusun Benjaran, Desa Sampiran.

Dalam kesempatan itu, Heviana memberikan apresiasi atas keberadaan Dapur Gizi sebagai salah satu program pemerintah dalam menekan angka stunting. Menurutnya, keberadaan MBG perlu terus disosialisasikan agar masyarakat semakin sadar pentingnya asupan gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak.

“Kami sangat mendukung adanya Dapur Gizi ini. Semoga bisa menjadi sarana edukasi sekaligus solusi nyata dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting di Kabupaten Cirebon,” ujar Heviana.

Camat Talun, Abdul Roup, juga menegaskan bahwa program Dapur Gizi merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dengan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan, bisa mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya.

Melalui momentum HUT FKKPI, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peringatan semata, tetapi juga wujud nyata kepedulian terhadap generasi penerus bangsa. (Bambang)

Pemkot Cirebon Luncurkan Program KTMDU dan Lepas Tim Sepak Bola Menuju Porprov 2025

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon secara resmi meluncurkan Program Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) sekaligus melepas keberangkatan Tim Sepak Bola Kota Cirebon menuju Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025. 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi di Halaman Balai Kota Cirebon, Senin (8/9/2025).

Peluncuran Program KTMDU merupakan bentuk komitmen Pemkot Cirebon dalam menertibkan administrasi kendaraan bermotor, meningkatkan akurasi data, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. 

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon.

"Program Penelusuran KTMDU lahir dari keprihatinan kita bersama atas masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada validitas data, tetapi juga pada ketertiban administrasi dan pendapatan daerah," ujarnya.

Wali Kota menegaskan bahwa melalui program ini, terdapat empat tujuan utama yang ingin dicapai, yakni memperbarui data kendaraan bermotor secara akurat, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi, menciptakan pelayanan publik yang adil dan transparan, serta mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengukuhkan para petugas penelusur KTMDU. Ia mengingatkan agar para petugas menjalankan tugas dengan penuh integritas, menjunjung tinggi pendekatan yang humanis, dan bertanggung jawab dalam setiap langkahnya.

"Saya juga meminta dukungan penuh dari para camat dan lurah di seluruh wilayah Kota Cirebon untuk menyukseskan program ini di lingkungan masing-masing,” imbuhnya.

Usai peluncuran KTMDU, acara dilanjutkan dengan pelepasan Tim Sepak Bola Kota Cirebon yang akan bertanding di Babak Kualifikasi Porprov 2025. Tim tersebut terdiri dari para atlet muda berbakat yang membawa harapan dan kebanggaan bagi masyarakat Kota Cirebon.

"Mereka adalah putra-putra terbaik daerah yang membawa nama baik Kota Cirebon. Kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial, saya berpesan junjung tinggi sportivitas, tampil dengan disiplin, dan berjuanglah dengan sepenuh hati,” pesan Wali Kota.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan tim tidak hanya untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus berprestasi di bidang olahraga.

Wali Kota Cirebon menyatakan bahwa dua agenda penting yang dilaksanakan hari ini yakni peluncuran Program KTMDU dan pelepasan tim sepak bola mengandung makna strategis yang saling melengkapi.

“KTMDU berbicara tentang tata kelola dan ketertiban administrasi, sementara pelepasan tim sepak bola mencerminkan semangat juang dan prestasi. Keduanya merupakan pilar penting dalam mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan,"  tutupnya. (din/



Pemkot dan DPRD Kota Cirebon Sepakati Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon secara resmi menyepakati Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (8/9/2025). 

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi dan kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan prioritas pembangunan yang terus berkembang. 

Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, program strategis nasional dari pemerintah pusat, dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029.

"Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan dan fiskal yang terus berkembang, baik dari sisi pendapatan daerah, penyesuaian transfer dari pusat dan provinsi, maupun optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui pergeseran belanja," ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendefinitifkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima setelah penetapan APBD 2025, serta memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK-RI. 

Perubahan ini juga mencerminkan perlunya optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui pergeseran belanja, guna merespons perkembangan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, disepakati bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp1.733.692.516.352, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.780.750.415.965. Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp47.057.899.613 yang ditutup dengan pembiayaan netto. 

"Semoga dapat dikelola secara bijak dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal serta sinergi ini terus terjaga demi pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik,” ungkap Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa dokumen perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (din)