Serius Atasi Banjir, DPRD Kota Cirebon Dorong Penataan Sungai Sukalila

CIREBON – Ketua DPRD dan Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon melangsungkan rapat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS Cimancis), Senin (6/10/2025). Rapat tersebut, merupakan tindaklanjut rencana BBWS Cimancis yang berencana akan menormalisasi Sungai Sukalia.

Koordinasi ini juga turut dihadiri perangkat daerah Pemerintah Kota Cirebon, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menegaskan komitmennya, untuk menata Kota Cirebon secara menyeluruh, terutama dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan perkotaan.

Salah satu fokus utama adalah penataan dan normalisasi sungai sepanjang 3 kilometer tersebut akan dimulai awal tahun depan.

“Intinya kita ingin menata Kota Cirebon secara baik, terutama banjir yang kerap menjadi kebiasaan yang harus dihilangkan. Dengan bantuan BBWS akan dilakukan pengerukan,” ujar Andrie.

Andrie menjelaskan, penataan Sungai Sukalila tidak hanya berorientasi pada pengendalian banjir, tetapi juga menciptakan ruang publik yang bermanfaat bagi warga. Kawasan di sepanjang aliran sungai itu akan ditata menjadi taman kota yang bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga dan aktivitas kesehatan.

“Kami sudah meminta teman dari DLH dan Satpol PP untuk bisa melakukan rapat lebih luas dan melibatkan banyak perangkat daerah yang memiliki kepentingan dari Sukalila untuk memutuskan pembuangan limbah sedimentasi,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan lingkungan. Jangan sampai setelah ada pengerukan justru ada masalah kembali di lokasi pembuangan.

“Oleh sebab itu akan dilakukan uji lab terlebih dahulu oleh DLH untuk mengetahui apakah ada limbah B3 pada sedimentasi tersebut,” tegasnya.

Andrie menyampaikan, rencana penataan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan BBWS Cimancis. Sebagai langkah awal sebelum normalisasi akan melakukan survei pengukuran volume sedimen dan pengambilan sampel di tiga titik pada 15 Oktober 2025.

DPRD juga menyoroti aspek sosial dari proyek ini. Berdasarkan data Satpol PP Kota Cirebon, terdapat 242 lapak pedagang di sepanjang bantaran Sungai Sukalila. Untuk mendukung kelancaran penataan, para pedagang direncanakan akan direlokasi ke PGC yang terdapat dua lantai kosong.

“Kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat berkolaborasi terhadap penataan agar kawasan Sukalila menjadi lingkungan yang tertib, indah, dan bebas banjir,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH mengatakan, keterlibatan semua perangkat daerah yang berkaitan dengan normalisasi Sungai Sukalila memiliki peran penting. Sebab itu, selain DLH dan Satpol PP mesti dilakukan koordinasi untuk menguatkan proses dan tahapan hingga realisasi dilakukan.

“Hari ini, baru ada DLH dan Satpol PP. Nanti pasti akan ada perangkat daerah lain yang terlibat. Sebab itu, mohon kepada Pemkot Cirebon untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait agar proses normalisasi bisa berjalan maksimal,” tuturnya.

Kepala BBWS Cimancis, Dwi Agus Kuncoro ST MM MT menjelaskan, pihaknya akan membuat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai dasar rekomendasi pembuangan material sedimen.

“Apakah kualitasnya seperti apa nanti DLH memberikan rekomendasi akan dibuang ke mana,” ujarnya.

Dwi Agus juga mengatakan, proses normalisasi Sungai Sukalila dijadwalkan mulai Januari 2026, mencakup panjang sekitar 3 KM yang dibagi menjadi tiga ruas. Selain pengerukan, akan dibuat taman dan pagar pembatas antara jalan dan bantaran sungai agar kawasan lebih tertata dan tidak ada perluasan bangunan liar.

“Prinsipnya kami mempertahankan pohon yang ada karena sudah teduh. Kami hanya menata tempat duduk dan tetap memberi ruang untuk alat berat agar bisa digunakan saat dilakukan normalisasi kembali,” kata Dwi Agus.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna, dan sejumlah Anggota Komisi I yaitu, Imam Yahya SFilI MSi, Anita Tri Handayani dan Cici Sukaesih. (din)

Read More

Belum Ada Progres, Komisi III DPRD Kembali Ingatkan Soal Revitalisasi Kawasan Stadion Bima

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali menyoroti keseriusan rencana pemerintah daerah merevitalisasi kawasan olahraga Stadion Bima. Hal itu disampaikan saat rapat kerja dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (6/10/2025).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd mengatakan, pihaknya menyebut Dispora harus segera menindaklanjuti rencana revitalisasi kawasan Stadion Bima. Mengingat, tempat tersebut menjadi magnet destinasi olahraga masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya.

Menurut Yusuf, Dispora perlu segera membuat master plan untuk menentukan arah pengembangan kawasan Stadion Bima. Baik untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

“Revitalisasi kawasan Stadion Bima harus segera direalisasikan, karena masyarakat menunggu. Maka dari itu, kita meminta agar Dispora segera membuat master plan jangka pendek, menengah dan panjang,” katanya.

Yusuf menambahkan, sejumlah fasilitas yang dinilai perlu segera ditingkatkan di antaranya penataan parkir, penataan PKL, hingga sarana trek lari.

Ia juga mengingatkan agar koordinasi lintas SKPD diperlukan dalam upaya revitalisasi kawasan Stadion Bima. Di samping itu, ketegasan Walikota Cirebon juga diperlukan untuk memberi keputusan strategis, mencegah terjadinya lempar tanggung jawab.

“Walikota harus memberi keputusan, dan di samping itu memang pelru ada koordinasi lintas SKPD yang punya kewenangan di sana, seperti Dispora, DPUTR, DLH, Dishub, hingga aset pemerintah,” tambahnya.

Senada dengan Yusuf, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau master plan diperlukan untuk membuat kawasan Stadion Bima semakin produktif. Mengingat, kawasan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang strategis.

Ia menilai, sejumlah sarana harus segera ditingkatkan mengingat keamanan dan kenyamanan di kawasan Stadion Bima bersinggungan langsung dengan kebutuhan publik.

“Kita mengikuti kebutuhan publik, supaya tidak ada potensi kriminal, penerangan jalan umum perlu dimaksimalkan. Di samping itu, saat ini rata-rata orang ke sana jogging, berarti jogging track perlu segera dibereskan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dispora Kota Cirebon Edi Siswoyo SAP merespons baik rekomendasi yang disampaikan DPRD. Pihaknya, menyebut akan segera membuat master plan tersebut.

Ia mengatakan, sejumlah sektor penataannya akan lebih dioptimalkan seperti penataan parkir, penataan PKL, perbaikan sarana olahraga, dan pengelolaan retribusi.

“Tentu kita akan buat master plan ini untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga, ke depan harapannya Stadion Bima dapat dinikmati seluruh komunitas olahraga,” tuturnya.

Hadir dalam rapat Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota Komisi III DPRD, yaitu Leni Rosliani SIP, Hendi Nurhudaya SH, dan dr Tresnawaty SpB.  (din)

Read More

Lepas Kontingen Porsenitas XII, Pemkot Cirebon Dorong Prestasi dan Promosi Potensi Daerah

CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan potensi olahraga melalui keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan (Porsenitas) XII Se- KUNCI BERSAMA Tahun 2025 serta Pameran Produk Unggulan Daerah  yang digelar di Kabupaten Indramayu.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi melepas kontingen Kota Cirebon yang akan berlaga dan berpartisipasi dalam kegiatan yang menggabungkan semangat olahraga, seni, dan promosi potensi daerah tersebut dalam apel pelepasan yang berlangsung di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (6/10/2025).

Kegiatan Porsenitas XII berlangsung mulai 7 hingga 11 Oktober 2025, diikuti oleh sembilan daerah yang tergabung dalam kerja sama KUNCI BERSAMA. Diantaranya Kuningan, Ciamis, Cilacap, Brebes, Majalengka, Pangandaran, Cirebon, Kota Banjar, dan Indramayu. 

Untuk diketahui, Kota Cirebon mengirimkan 65 orang kontingen, terdiri atas 43 atlet, 7 pelatih, 7 manajer, dan 8 official. Para atlet tersebut akan berkompetisi di delapan cabang olahraga, yaitu tenis meja, tenis lapangan, bulutangkis, catur, voli pasir, sepak takraw, terompah panjang, dan lari balok.

Wali Kota dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini tidak semata seremoni pelepasan atlet, melainkan wujud nyata semangat Kota Cirebon dalam membangun persaudaraan dan memperkuat kerja sama antarwilayah.

"Kegiatan ini bukan hanya tentang melepas keberangkatan para atlet dan peserta seni budaya. Ini harus dimaknai sebagai cara kita semua mengantarkan semangat Kota Cirebon untuk berbaur dan berkompetisi dengan saudara-saudara kita di wilayah KUNCI BERSAMA,” ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, melalui ajang olahraga dan pameran produk unggulan tersebut, semangat kolaborasi dan karakter masyarakat Kota Cirebon yang gigih serta kreatif dapat terus tumbuh.

"Melalui Porsenitas Ke-12 dan Pameran Produk Unggulan Daerah, kita meneguhkan jalinan kerja sama antardaerah, memperkuat persaudaraan, sekaligus memperlihatkan karakter sejati warga Kota Cirebon yang gigih, kreatif, dan terbuka terhadap kolaborasi,” tutur Wali Kota.

Bagi para atlet, lanjutnya, Porsenitas menjadi ruang untuk mengasah kemampuan dan menumbuhkan mental juang. Bagi para seniman, ini menjadi panggung untuk menampilkan kekayaan budaya Cirebon yang penuh warna. 

Sementara bagi para pelaku UMKM dan peserta pameran, kegiatan ini membuka peluang memperkenalkan potensi ekonomi lokal yang lahir dari kreativitas masyarakat sendiri.

Selain itu, dua atlet asal Kota Cirebon juga mendapat kehormatan mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri 2025 di Sumatra Selatan, yang berlangsung pada 5–11 Oktober. 

Keduanya adalah Ridwan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Sri Retno Wardani dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yang turun di nomor lari 5K cabang atletik. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Cirebon.

"Dari kota ini, lahir nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan pertemuan budaya. Nilai-nilai itulah yang harus kita bawa dalam semangat sportivitas dan kebersamaan di Porsenitas dan Pornas,” ungkap Wali Kota.

Ia menegaskan, keberhasilan suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh prestasi fisik semata, melainkan juga oleh kemampuan membangun karakter dan solidaritas di antara warganya.

“Setiap langkah kontingen Kota Cirebon di ajang ini adalah perwakilan dari semangat yang hidup dalam keseharian kita,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan keberangkatan kontingen Kota Cirebon. Ia berharap para peserta mampu membawa pulang prestasi sekaligus memperkuat citra Cirebon sebagai kota yang berprestasi dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan.

"Semoga keberangkatan ini menjadi perjalanan yang membawa kebanggaan, memperluas jaringan antar daerah, dan mempertegas peran Kota Cirebon sebagai kota yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat persaudaraan regional,” harapnya. (din)

Read More

DPRD Fasilitasi Pertemuan Antara Manajemen PT KAI, BT Batik Trusmi dengan Pegiat Budaya

 DPRD Kota Cirebon

Polemik Naming Right Stasiun Cirebon, DPRD Fasilitasi Pertemuan Antara Manajemen PT KAI, BT Batik Trusmi dengan Pegiat Budaya

Oktober 3, 2025

Polemik Naming Right Stasiun Cirebon, 

CIREBON – Penamaan Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi menuai polemik di tengah masyarakat. Pro dan kontra itu terjadi setelah adanya kerjasama PT KAI dengan BT Batik Trusmi terkait naming rights.

Merespons hal itu, DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pertemuan dengan mengundang sejumlah pihak melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Griya Sawala, Kamis (2/10/2025). 

Di antaranya Manajemen KAI DAOP 3 Cirebon, Manajemen BT Batik Trusmi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pegiat budaya dan ahli sejarah, serta organisasi dan tokoh masyarakat.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menjelaskan, rapat dengar pendapat ini dilaksanakan untuk menguraikan kronologis kejadian, dan memberikan rekomendasi atas polemik yang terjadi.

“Rapat berjalan bagus, karena semua diberi kesempatan berpendapat. Yang tersampaikan, utamanya jangan mengganti nama Stasiun Cirebon menjadi Cirebon BT Batik Trusmi,” katanya usai rapat.

Ia menilai, penamaan Stasiun Cirebon semestinya menyematkan pula frasa Kejaksan, sebab hal itu sesuai dengan dua peraturan yang telah ditetapkan. Yaitu, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010, serta Surat Keputusan Walikota Nomor 19/2001.

Atas aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, DPRD Kota Cirebon merekomendasikan agar penamaan Stasiun Cirebon diubah menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

Adapun terkait proses kerja sama antar kedua pihak, Fitrah menilai hal itu diperbolehkan selama tidak mengubah nama Stasiun Cirebon.

“DPRD merekomendasikan Stasiun Kereta Api Cirebon menjadi Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan, karena sebelumnya tertuang di Kepwal dan Permenbudpar terkait bangunan cagar budaya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menyayangkan sikap manajemen BT Batik Trusmi yang meninggalkan ruangan sebelum rapat ditutup secara resmi.

Karena menurutnya, RDP menjadi momen penting bagi masing-masing pihak menyampaikan aspirasi dan mencari titik temu atas polemik yang sedang terjadi.

Harry juga merekomendasikan agar kerja sama naming right antara KAI dan BT Batik Trusmi dibatalkan. Sehingga, penamaan Stasiun Cirebon tetap merujuk pada peraturan yang ada, yaitu menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

“Hasil rapat, kami bersepakat merekomendasikan pembatalan kerja sama naming right di Stasiun Cirebon. Sementara perubahan nama stasiun yaitu menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan,” katanya.

Sementara itu, Vice President Daop 3 Cirebon Mohammad Arie Fathurrochman menyampaikan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan permohonan dari pemerintah daerah untuk mengubah nama Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

“Buat kami aspirasi masyarakat itu utama, jadi artinya aspirasi rakyat Cirebon yang menginginkan Stasiun Cirebon harus ada Kejaksan, kami tampung,” katanya.

Arie juga menambahkan, seluruh hasil RDP akan disampaikan ke manajemen KAI pusat dan pihaknya akan meninjau ulang perihal proses kerja sama dengan BT Batik Trusmi terkait naming right di stasiun berdasarkan dinamika yang terjadi.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf, sebab menurutnya ada miskomunikasi antara KAI dengan pemerintah daerah serta budayawan dan sejarawan terkait kearifan lokal di Kota Cirebon.

“Sementara statusnya masih Stasiun Cirebon. Bahwa perbedaan persepsi ini kita perbaiki bersama, bisa kita satukan dengan usulan Stasiun Cirebon disesuaikan menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos MSi menyebut akan mengusung aspirasi masyarakat untuk penyesuaian dokumen yang ada di pemerintahan daerah dengan dokumen yang ada di PT KAI.

Agus juga berharap ke depan peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan komunikasi antar stakeholder terus ditingkatkan.

“Hasil RDP ini menjadi pemantik untuk lebih meningkatkan koordinasi antar stakeholder, terutama dari tim ahli cagar budaya yang ditugaskan pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya, agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Turut hadir anggota DPRD Kota Cirebon dalam Rapat Dengar Pendapat, yaitu; Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SH, Wakil Ketua Komisi I DPRD Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna, dan anggota Komisi I DPRD Cicih Sukaesih.

Lalu, Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawan AMd, Umar Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, serta t Komisi II DPRD Subagja dan anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH. (din)

Read More

SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api

KAB CIREBON - Dalam rangka menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Jumat Berkah di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Jumat, (3/10/2025). 

Hal ini menjadi wujud nyata kepedulian SMSI kepada kaum dhuafa sesuai amanat sunan Gunung Jati Cirebon "Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin" Juga sebagai sarana silaturahmi antara jurnalis dalam mempererat hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar.

Pada kegiatan ini ketua SMSI Kabupaten Cirebon Toto M Said didampingi Suripto, Mahmud, bunda firda dan di dampingi anggota SMSI membagikan sebanyak 50 paket nasi padang kepada kaum Dhuafa, tukang ojek dan penjaga perlintasan kereta api 

"Alhamdulillah hari ini SMSI Kabupaten Cirebon setelah sholat Jumat, membagikan nasi padang kepada masyarakat di wilayah kota dan kabupaten Cirebon semoga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan seperti kaum dhuafa, pengemudi ojek dan penjaga perlintasan kereta api." ungkapnya. 

Ditambahkan Toto M Said, bahwa kegiatan Jumat Berkah akan dijadikan program rutin yang dilakukan SMSI kabupaten Cirebon sebagai bentuk nyata kepedulian Wartawan kepada masyarakat. 

“Melalui kegiatan ini kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memberikan semangat kepada rekan-rekan ojek dan penjaga perlintasan rel kereta api agar selalu  menjadi pelopor keselamatan bagi warga serta berperan aktif dalam menekan angka kecelakaan,” tandasnya.

Sementara itu ketua panitia Suripto dari media Sorot Tipikor, didampingi Mahmud Tabloid Mantap dan Bunda Firda dari Koran Cirebon menambahkan, melalui kegiatan sederhana ini, SMSI Kabupaten Cirebon terus berupaya menghadirkan dampak positif bagi masyarakat sekitar serta menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian di lingkungan.

"Aksi berbagi hari ini, menjadi sarana memperkuat kedekatan antara wartawan dengan masyarakat di lapangan." Tuturnya.

Dalam kegiatan yang berlangsung usai sholat Jumat, pengurus dan anggota SMSI membagikan nasi padang kepada kaum dhuafa pengemudi ojek serta penjaga perlintasan kereta api. 

Selain menumbuhkan rasa kepedulian, kegiatan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat. Para kaum dhuafa, pengemudi ojek juga penjaga perlintasan rel kereta api, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh SMSI kabupaten Cirebon, semoga berkah amiin. (Nur)

Read More

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemkot Cirebon Tegaskan Komitmen Penguatan Kinerja Organisasi

CIREBON – Struktur organisasi Pemerintah Kota Cirebon kembali mengalami penyesuaian. Dalam upaya menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Jumat (3/10/2025).

Dalam pelantikan ini ada pergeseran jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon.  Sebelumnya Sekda dijabat oleh Agus Mulyadi, kini resmi menduduki posisi baru sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan dan Perekonomian. 

Pergantian ini dilakukan seiring berakhirnya masa tugas sebagai Sekda. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Sumanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjabat sebagai Plt Sekda Kota Cirebon. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang lazim terjadi. Menurutnya, setiap jabatan memiliki masanya, dan setiap masa membawa tantangan yang membutuhkan energi baru serta perspektif yang segar.

“Ini adalah bagian dari proses penataan birokrasi yang bertujuan memperkuat kinerja organisasi,” ujar Wali Kota.

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi Agus Mulyadi selama menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah. 

Menurutnya, banyak capaian penting yang telah dirintis dan akan menjadi fondasi kokoh bagi kesinambungan pembangunan di Kota Cirebon.

“Saya percaya, pengalaman panjang yang dimiliki tidak akan berhenti memberi makna. Dimanapun bertugas, peran seorang pejabat tetap memiliki nilai strategis bagi kemajuan daerah,” tambahnya.

Kepada pejabat yang baru saja dilantik, Wali Kota berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, menjunjung tinggi integritas, dan senantiasa mendorong inovasi. 

Ia menekankan bahwa kepemimpinan dalam birokrasi tidak hanya soal pengelolaan kewenangan, tetapi juga tentang memberi keteladanan dan memastikan hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik dan rasa hormat kepada Agus Mulyadi atas pengabdian yang telah diberikan.

“Semoga segala amal bakti menjadi catatan kebaikan dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita lanjutkan kerja bersama demi kemajuan Kota Cirebon,” tutupnya. (din)

Read More

Perkuat Penindakan Penunggak Wajib Pajak, Pemkot Cirebon Diminta Perhatikan Keterbatasan Personel Satpol PP

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja sekaligus monitoring di Kantor Satpol PP Kota Cirebon, Rabu (2/10/2025). Pertemuan ini membahas penguatan kinerja Satpol PP dalam menjaga pendapatan asli daerah (PAD) serta persoalan internal kelembagaan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menegaskan, perlu adanya langkah tegas terhadap para pelaku wajib pajak (WP) yang menunggak.

“Kami meminta Satpol PP untuk rilis siapa saja WP yang bandel bayar pajak. Itu sebagai shock therapy agar para WP membayar pajak. Kita juga akan turun langsung meninjau WP mana saja yang membandel,” tegasnya.

Agung juga menyoroti masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Satpol PP. Menurutnya, tiga posisi jabatan structural masih kosong, sementara itu jabatan Kepala Satpol PP pun dipercaya mengisi keksosongan posisi sebagai Plt Kadispora.

“Jumlah personel juga sangat kurang. Idealnya 250 orang, sekarang hanya 68 orang termasuk pimpinan, mayoritas di atas 40 tahun. Dari PPPK kemarin hanya ada lima orang baru,” ujarnya.

Ia menekankan, jika Satpol PP dijadikan pilar utama dalam mengamankan PAD, maka perlu ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak yang khusus menangani penegakan hukum.

Anggota Komisi I DPRD, Imam Yahya SFilI MSi menambahkan, keterbatasan sarana dan prasarana jangan sampai menghambat operasional. “Mayoritas kendaraan operasional keluaran 2006. Jangan sampai ketika bertugas malah mogok,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo SAP mengakui, kondisi internal masih solid meski banyak kekurangan, baik dari sisi personel maupun sarpras.

“Kerja sama dengan BPKPD sudah menunjukkan peningkatan pajak dan retribusi. Mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan, meski selama ini sifatnya masih temporer,” jelasnya.

Edi menuturkan, saat ini jumlah personel hanya 68 orang, terdiri atas 52 fungsional dan 16 struktural. Semua diturunkan ke lapangan karena kebutuhan yang tinggi.

“Harapannya ada tambahan tenaga fresh graduate untuk CPNS. Kami sudah siapkan alokasinya, setidaknya 50 orang dulu untuk penguatan Satpol PP ke depan,” ujarnya.

Selain itu, tiga jabatan strategis seperti sekretaris dan dua kepala bidang masih kosong sehingga menguras tenaga di tengah kekurangan personel.

Untuk sarana prasarana, Edi menyebut sebagian besar kendaraan sudah rusak, mulai dari mobil grandong, truk kayu, dua Panther, dua single kabin, hingga dalmas.

“Kami harap ada penyegaran sarpras untuk menunjang kinerja. Kendaraan roda dua masih aman, yakni 10 unit trail dan 6 Nmax,” tutupnya.

Turut hadir saat peninjauan langsung ke kantor Satpol PP Kota Cirebon, Wakil Ketua Komisi I DPRD Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Aldyan Fauzan Ramadlan, Ruri Tri Lesmana, Anita Tri Handayani dan Cicih Sukaesih. (Humas DPRD Kota Cirebon)

Read More

Pastikan Berjalan Optimal, Komisi III DPRD Kota Cirebon Tinjau Sekolah Rakyat

CIREBON – Komisi III DPRD meninjau pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Kamis (2/10/2025). Sekolah tersebut berlokasi di komplek SMPN 18, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Mereka melihat langsung kegiatan belajar mengajar program Sekolah Rakyat untuk memastikan program pemerintah pusat itu berjalan dengan baik.

Ketua Komisi III Yusuf MPd menyampaikan, dari hasil peninjauan ini, Komisi III menilai pelaksanaan program sudah cukup baik meski baru berjalan dua bulan. Seperti rekrutmen guru, siswa dan kurikulum pembelajaran.

“Kami menemukan dari infrastruktur, syarat rekrutmen guru, siswa sudah cukup bagus. Meski baru berjalan dua bulan, karena masih tahap persiapan,” katanya.

Kendati demikian, Ia juga menemukan sejumlah infrastruktur yang dinilai perlu ditingkatkan kelayakannya. Seperti ruang asrama yang hanya tersedia dua ruangan untuk menampung sekitar 75 siswa.

“Kami juga menemukan, beberapa ruangan belum memenuhi standar, seperti asrama. Harusnya satu ruangan tidak sampai over kapasitas,” ujarnya.

Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH pun menilai serupa. Ia juga menambahkan perlu adanya pengawasan ekstra dari pihak sekolah, meskipun sudah terpasang CCTV di tiap sudut ruangan.

Menurutnya, perkembangan siswa harus terus dipantau, baik dari aspek perkembangan belajar maupun psikologis, mengingat usia siswa yang beragam.

“Pengawasan terhadap siswa harus terus dipantau, agar perkembangan mereka dapat diketahui real-time oleh sekolah,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menyebut program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Meski begitu, ke depan DPRD akan melakukan rapat kerja untuk membahas lebih lanjut mekanisme pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Mengingat, sejumlah hal masih perlu ada peningkatan seperti ruangan asrama dan kamar mandi yang terbatas, hingga infrastruktur lain yang perlu dioptimalkan.

“Selanjutnya, kami akan mengundang mereka untuk rapat kerja agar menyampaikan informasi secara lengkap mengenai Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Khaerunisa MPd menuturkan bahwa pembelajaran di sekolahnya berjalan bertahap, mengingat status sekolah masih sementara. Hal ini disebabkan masih adanya koordinasi lintas sektoral antar kementerian.

Ia menyampaikan, hingga saat ini terdapat 75 siswa di Sekolah Rakyat yang terdiri dari dua rombel siswa SMP, dan satu rombel siswa SD.

“Meskipun masih sementara, masih rintisan, karena koordinasi dari banyak kementerian, tapi pembelajaran di kami tetap berjalan,” tuturnya.

Turut meninjau Sekolah Rakyat Wakil Ketua Komisi III Kota Cirebon Sarifudin SH, dan sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Yaitu, Indra Kusumah Setiawan AMd, Prisilia, Rizki Putri Mentari SH, Rinna Suryanti ST, Umar Stanis Klau, Hendi Nurhudaya SH, dan M Fahmi Mirza Ibrahim.

Read More

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih 5 Emas dan 5 Perak di Kejuaraan Paku Bumi Open 13 Championship 2025

BANDUNG – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Tim PPS BETAKO Merpati Putih UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang dikenal dengan Cyber Islamic University (CIU). 

Tim ini berhasil menyabet lima medali emas dan lima medali perak dalam Kejuaraan Pencak Silat Terbuka antar pelajar SD, SMP, SMA, serta mahasiswa dan dewasa pada ajang “Indonesia Pencak Silat Paku Bumi Open 13 Championship 2025.” 

Kompetisi bergengsi ini berlangsung sejak 31 Januari hingga 2 Februari 2025 di GOR Bandung Bedas Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Abdul Fatah, SHI., SH., M.Hum., selaku dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sekaligus Pembina UKM PPS BETAKO Merpati Putih, menuturkan bahwa kejuaraan ini menjadi ajang bergengsi yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai jenjang pendidikan. “Ajang ini menjadi wadah bagi para pesilat muda untuk mengembangkan bakat dan menambah pengalaman bertanding di tingkat nasional,” ujar Abdul Fatah.

Berikut daftar peraih medali emas :

- Firli Aina (Sosiologi Agama/ FDKI)

- Fatimah Zahra AR (SMAN 4 Kota Cirebon)

- Ridha Aryanto (SMAN 1 Plumbon)

- Muhammad Rifqi (SMAN 1 Plumbon)

- Siti Isnayah (Akuntasi Syariah/ FEBI)

Sementara peraih medali perak :

- Dwina Hapsari (Ilmu Falak/ FASYA)

- Khiyatulnisa (Bimbingan dan Konseling Islam/ FDKI)

- Nakaizaznandana (Pendidikan Agama Islam/ FITK)

- Ales Rachmat Ramadhonin (Hukum Ekonomi Syariah/ FASYA)

- Siti Nurhasanah (SMAN 4 Kota Cirebon)

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Hajam, M.Ag., mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas prestasi yang diraih oleh Tim PPS BETAKO Merpati Putih UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

“Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Tim PPS BETAKO Merpati Putih UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki kompetensi yang luar biasa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kami akan terus mendukung dan memfasilitasi mahasiswa agar dapat berkembang lebih jauh,” ujar Prof. Hajam.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta para siswa dari SMAN 4 Kota Cirebon dan SMAN 1 Plumbon memiliki potensi besar untuk bersaing dan berprestasi dalam berbagai bidang. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus mengembangkan diri, baik di bidang akademik maupun olahraga.

Read More

Sivitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Rayakan Hari Batik Nasional 2025 dengan Semangat “Merawit Rasa”

 

CIREBON - Suasana penuh kehangatan dan kebanggaan tampak terasa di lingkungan Fakultas Syariah (Fasya) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sivitas akademika fakultas ini secara kompak memperingati Hari Batik Nasional dengan mengusung tema “Merawit Rasa”, sebuah makna mendalam yang merujuk pada proses membatik menggunakan canting tembokan yang menghasilkan garis kecil rapat dan tidak terputus di atas kain.

Tema ini menggambarkan filosofi ketekunan, kesabaran, dan keindahan dalam keberagaman nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Fasya SEHATI: Smart, Emphaty, Humanist, Active, Transparent, and Impressive.

Dalam momentum ini, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tampil mengenakan batik dengan penuh bangga. Bagi mereka, batik bukan sekadar busana, tetapi identitas dan simbol persatuan bangsa yang perlu dijaga dan diwariskan.

Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menuturkan, “Hari Batik Nasional menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus menanamkan nilai keindahan, ketelitian, dan keikhlasan dalam setiap langkah akademik. Seperti halnya membatik, pendidikan juga membutuhkan kesabaran dan cinta untuk menghasilkan karya terbaik bagi umat.”

Perayaan sederhana namun sarat makna ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan di lingkungan akademik. Di tengah perkembangan digital, Fakultas Syariah tetap berkomitmen melestarikan nilai-nilai budaya nasional, termasuk batik sebagai warisan dunia yang telah diakui UNESCO.

Sebagai bagian dari kampanye kebanggaan nasional, Fasya juga mengajak masyarakat untuk terus mencintai produk lokal dan menjadikan batik sebagai bagian dari gaya hidup modern yang beretika dan berkarakter. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Peringati Haornas 2025 Lewat Gebyar Jalan Sehat dan Senam Bersama

KABUPATEN CIREBON — Ribuan warga dari berbagai kalangan memadati GOR Ranggajati Sumber, Selasa (30/9/2025), mengikuti Gebyar Jalan Sehat dan Senam Bersama yang digelar Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2025.

Peserta berasal dari jajaran perangkat daerah, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi olahraga seperti KORMI dan KONI, hingga pelajar dari tingkat SD dan SMP.

Mereka antusias mengikuti rute jalan sehat dan senam bersama yang digelar setelahnya.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman yang akrab disapa Jigus, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat. Ia menekankan pentingnya membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan gebyar jalan sehat dalam rangka Hari Olahraga Nasional yang diselenggarakan di GOR Ranggajati. Yang mengikuti dari pemerintah daerah, Forkopimda, unsur olahraga seperti KORMI dan KONI, juga anak-anak SD dan SMP,” ujar Jigus.

“Alhamdulillah berjalan baik. Harapannya kegiatan positif ini bisa dilakukan masyarakat Kabupaten Cirebon supaya sehat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jigus mengingatkan, kesehatan tidak hanya bergantung pada aktivitas fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pola makan dan istirahat yang cukup.

“Tentunya harus diatur olahraganya, pola makannya juga harus diatur, serta istirahat yang cukup. Men sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Cirebon, Jois Putra juga menyambut positif keberhasilan acara tersebut.

“Alhamdulillah hari ini Dispora, dalam hal ini Pemkab Cirebon, telah melaksanakan gebyar jalan sehat dan senam bersama. Kegiatan berjalan lancar dan sukses,” ucap Jois.

Ia menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang olahraga massal, namun juga dilombakan dalam bentuk olahraga tradisional.

“Intinya, yuk kita sama-sama membudayakan olahraga. Karena olahraga membuat tubuh kita jadi sehat. Kalau kita sehat, Insyaallah pikiran juga positif,” tuturnya. (din)

Read More