DPRD Kota Cirebon Evaluasi Perda PDRD: Soroti PBB-P2 dan Retribusi Parkir yang Belum Optimal

 

CIREBON – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi bersama Pemerintah Daerah Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD, Senin (27/10/2025).

Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam pertemuan itu, dua sektor menjadi perhatian utama: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi parkir tepi jalan umum, yang selama ini menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, M. Noupel, SH., MH., menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak perlu dilakukan secara rasional, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak (WP).

“Ending-nya memang tetap ada kenaikan, tapi tidak akan memberatkan wajib pajak,” ujar Noupel.

Ia menjelaskan, pembahasan Raperda akan dilakukan secara terbuka melalui public hearing untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum difinalisasi.

“Kami ingin memastikan masyarakat didengar. Kenaikan tarif akan kita batasi di kisaran 20–30 persen, karena kondisi ideal memang sulit dicapai. Namun, yang utama adalah proporsionalitas dan keadilan,” katanya.

Noupel menambahkan, penyesuaian tarif akan memperhitungkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serta kondisi sosial ekonomi warga di tiap wilayah, agar tidak menimbulkan beban berlebih.

Selain PBB-P2, DPRD juga menyoroti sektor retribusi parkir yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap PAD, meski tarif parkir telah dinaikkan sejak 2021.

Anggota Bapemperda, Andi Riyanto Lie, mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor ini masih jauh dari harapan.

“Padahal dari sisi tarif, motor naik dari seribu jadi dua ribu, mobil dari dua ribu jadi empat ribu. Tapi realisasinya masih belum maksimal,” jelasnya.

Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebelum penyesuaian tarif, realisasi pendapatan mencapai Rp1,6 miliar. Namun setelah kenaikan tarif di tahun 2021, peningkatannya hanya 16 persen menjadi Rp1,88 miliar.

Tren tersebut terus menurun hingga 2024, di mana kenaikan hanya sekitar 5 persen.

“Jadi meskipun tarif naik, efeknya ke PAD tidak terasa signifikan. Kami beri waktu dua tahun bagi Dishub untuk berbenah. Kalau tidak ada perbaikan, bisa saja tarif dikembalikan seperti semula,” tegas Andi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Ujianto, mengakui bahwa capaian PAD dari retribusi parkir masih di bawah target.

“Hingga akhir 2025 kami perkirakan hanya mencapai Rp3,1 miliar dari target Rp4,6 miliar. Karena itu, target tahun 2026 akan kita sesuaikan menjadi Rp4 miliar,” ujarnya.

Dishub, lanjutnya, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir, termasuk potensi kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan.

“Saat ini ada 285 titik parkir dan 430 juru parkir yang akan kami optimalkan. Kita akan kaji potensi pendapatan agar sistemnya lebih tertib dan transparan,” tambahnya.

Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh anggota Bapemperda DPRD Kota Cirebon lainnya: dr. Tresnawaty, Sp.B, Imam Yahya, S.Fil., M.Si., dan Anton Octavianto, S.E., M.M., M.M.Tr., serta Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, S.P., M.Si., dan perwakilan perangkat daerah pengampu PAD.

Melalui pembahasan yang terbuka dan partisipatif, DPRD berharap perubahan Perda PDRD ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Cirebon, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (din)

Read More

Mantan Wali Kota Cirebon, Eti Herawati Resmi Mendaftar sebagai Calon Ketua Kadin Kota Cirebon 2025–2030

 

CIREBON – Mantan Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, resmi mendaftar sebagai calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon periode 2025–2030. Eti mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Panitia Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kadin Kota Cirebon pada Senin, 27 Oktober 2025.

Kehadiran Eti Herawati dalam bursa calon Ketua Kadin memberi warna tersendiri bagi dinamika Mukota VIII yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025 mendatang. 

Sebagai figur perempuan yang sudah berpengalaman memimpin daerah, langkah Eti dinilai membawa semangat baru dalam mendorong sinergi dunia usaha dan pembangunan ekonomi lokal.

Dalam keterangannya, Eti menyampaikan tekadnya untuk menjadikan Kadin sebagai wadah yang benar-benar berpihak kepada para pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah di Kota Cirebon.

“Saya maju karena ingin para pelaku usaha di Kota Cirebon semakin diberdayakan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah. Kota Cirebon memiliki peluang besar untuk tumbuh signifikan, terutama di sektor perdagangan, industri kreatif, dan pariwisata,” ujar Eti.

Ia menegaskan, dengan jaringan luas yang dimilikinya, dirinya berkomitmen membangun sinergi kuat antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kadin, kata Eti, harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kolaboratif.

“Kota Cirebon memiliki potensi besar, tetapi semua itu hanya bisa berkembang jika kita bergerak bersama. Kadin harus menjadi jembatan bagi kolaborasi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Panitia Mukota VIII Kadin Kota Cirebon menyampaikan bahwa pendaftaran calon Ketua Kadin dibuka sejak 25 September hingga 28 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan organisasi Kadin Kota Cirebon untuk lima tahun ke depan.

Dengan masuknya Eti Herawati ke dalam bursa calon Ketua Kadin, proses Mukota VIII tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih dinamis dan penuh gagasan, sejalan dengan semangat membangun ekonomi Cirebon yang inklusif dan berdaya saing. (Ara)

Read More

Kapolresta Cirebon Terima Penghargaan Tokoh Teladan Peduli Generasi Muda dari Universitas Muhammadiyah Cirebon

 

CIREBON – Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. menerima penghargaan sebagai Tokoh Teladan Peduli Generasi Muda dalam acara Wisuda ke-33 Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Tahun Akademik 2024–2025 yang digelar di Convention Hall UMC, Jalan Fatahillah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (25/10/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen Kombes Pol. Sumarni dalam mendorong pembinaan serta pemberdayaan generasi muda melalui berbagai program preemtif dan preventif, kemitraan dengan lembaga pendidikan, serta kegiatan pembinaan pelajar. 

Upaya tersebut dinilai berhasil menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Cirebon menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga besar UMC yang telah memberikan penghargaan tersebut.

“Selama ini Polresta Cirebon sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan UMC yang dipimpin oleh Bapak Arif Nurudin. Beliau sosok yang inspiratif, humble, adaptif, dan solutif, serta sangat peduli terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon,” ujar Kombes Pol. Sumarni.

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap para wisudawan UMC yang disebutnya sebagai wajah-wajah penuh semangat dan energi baru bagi kemajuan bangsa.

“Saya yakin para wisudawan UMC yang telah ditempa di kampus terbaik di Kabupaten Cirebon ini akan menjadi generasi unggul yang membawa Indonesia ke arah lebih baik,” ujarnya.

Namun demikian, Kapolresta Cirebon juga mengingatkan bahwa di balik peluang besar yang dimiliki generasi muda, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti bonus demografi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika ekonomi global.

Ia mendorong para wisudawan untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kepemimpinan itu bukan sekadar mengarahkan atau memotivasi orang lain, tetapi bagaimana menjadi teladan dan mampu bersama-sama menciptakan solusi dari berbagai persoalan,” pesan Sumarni.

Ia pun berharap para lulusan UMC dapat menjadi bagian dari generasi yang mengabdi dan berkontribusi untuk bangsa.

“Kami berharap ribuan lulusan UMC menjadi bagian dari perubahan positif bagi negeri ini. Selamat mengabdi dan berbakti untuk Ibu Pertiwi,” pungkasnya. (din)

Read More

KLH dan Kepala Dinas LH Kota Cirebon. Dukung Kelurahan Kebonbaru Tingkatkan Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular

CIREBON, FC  – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) memberikan bantuan fasilitas pengelolaan sampah kepada Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. 

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, dr Yuni Darti menyatakan bahwa alat pendukung pengelolaan sampah yang dimaksud saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi dan akan segera digunakan oleh masyarakat. 

"Alatnya sudah on the way dan kami pastikan peralatan tersebut segera tiba serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah," tandasnya. 

Menurut Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., M.E.S, menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak hanya berupa sarana pengelolaan sampah, tetapi juga dapat menjadi aset ekonomi yang produktif jika dikelola dengan baik oleh masyarakat.

“Aset seperti ini bisa menjadi modal yang sangat bagus. Kami berharap Bapak Wali Kota dapat terus menggerakkan masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi gerakan bersama yang memiliki manfaat ekonomi,” ujar Erik Teguh saat menyerahkan bantuan di Kebonbaru.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyambut baik dukungan KLH dan apresiasi atas perhatian terhadap kebersihan lingkungan di Kota Cirebon.

“Alhamdulillah, saat ini Kota Cirebon memiliki sembilan TPS3R hasil bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan gerakan kebersihan ini sebagai gerakan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, komunitas lingkungan, hingga sektor swasta.

“Harapannya, Cirebon dapat menjadi kota yang bersih, indah, aman, nyaman, dan sejahtera,” tegasnya.

Bantuan KLH ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga. (din)

Read More

Kementerian Lingkungan Hidup Ajak Warga Cirebon Bergerak Bersama Jaga Kebersihan dan Penghijauan Kota

 

Kepala DLH Kota Cirebon bersama Wakil Walikota Cirebon tengah membersihkan sampah sebagai bentuk komitmen DLH untuk terus membangun dan menciptakan Kota Cirebon menjadi kota bersih.

CIREBON – Suasana penuh semangat tampak di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, ketika jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI turun langsung ke lapangan. 

Mereka berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, perangkat kelurahan, dan masyarakat sekitar dalam kegiatan gotong royong membersihkan sampah serta menanam pohon di sekitar TPS 3R Kebon Baru.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah untuk mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus memperkuat penghijauan kawasan perkotaan. 

Sejak pagi, para petugas, relawan, dan warga bahu-membahu membersihkan tumpukan sampah serta menanam berbagai jenis pohon pelindung di sepanjang jalan pesisir Kebon Baru.

Perwakilan KLHK menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar aksi bersih-bersih, tetapi gerakan bersama untuk membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. 

“Kami ingin menanamkan semangat bahwa menjaga kebersihan dan menanam pohon adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir untuk mendukung, tapi keberlanjutan tergantung pada partisipasi warga,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon yang turut hadir menyampaikan apresiasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan budaya peduli lingkungan.

“Kita ingin Cirebon menjadi kota yang bersih, hijau, dan sehat. Gotong royong adalah kuncinya. Mari kelola sampah dengan baik, jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Ia juga berharap, keberadaan TPS 3R di Kebon Baru dapat dioptimalkan agar sampah rumah tangga bisa diolah dengan benar dan tidak menumpuk di lahan kosong atau pinggir jalan. Dengan sinergi antara pemerintah, KLHK, dan masyarakat, diharapkan Cirebon bisa menjadi kota percontohan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. (din)

Read More

Aksi Bersih dan Tanam Pohon, Pemkot Cirebon Perkuat Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

CIREBON— Penanaman pohon dan kerja bakti bersama digelar di TPS 3R RW 02 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (24/10/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan aksi bersih lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan penghijauan perkotaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia, Erik Teguh Primiantoro, dan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati. Acara diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, dan relawan lingkungan.

Dalam sambutannya, Erik Teguh Primiantoro menegaskan bahwa gerakan aksi bersih lingkungan seperti ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan di berbagai daerah, termasuk Kota Cirebon.

“Masih banyak sampah yang belum dikelola dengan baik. Sampah adalah cerminan kondisi masyarakat. Karena itu, kita perlu membangun gerakan yang masif untuk menggerakkan masyarakat agar peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya,” ujarnya.

Ia juga memberikan sejumlah saran strategis agar kegiatan serupa tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Erik menyarankan agar kegiatan seperti ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan Pemerintah Kota Cirebon membuat surat edaran untuk menggerakkan masyarakat bersama-sama. 

"Secara paralel, perlu diarahkan agar pengolahan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, misalnya rumah, rumah makan, hotel dengan memilah dan mendaur ulang. Pengelolaan sampah door to door dapat menciptakan nilai ekonomi baru, sementara residu yang tak dapat diolah bisa dimanfaatkan sebagai Refuse Derived Fuel  (RDF),” tambah Erik.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon menyambut baik arahan dari KLH RI dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Kelurahan Kebon Baru atas semangat gotong royong mereka dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Kedatangan dari KLH Alhamdulillah menjadi motivasi bagi kami. Kami menyambut dengan baik arahan yang diberikan dan berharap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dapat terwujud di Kota Cirebon. Semoga kota kita menjadi bersih, indah, aman, sejahtera, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang lebih dari sekadar kerja bakti dan penanaman pohon. Tetapi merupakan wujud kepedulian terhadap masa depan Kota Cirebon. 

Sebagaimana diketahui, Kelurahan Kebon Baru menjadi salah satu titik lokasi penilaian Anugerah Makuta Binokasih Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. 

"Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kita untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kota Cirebon adalah masyarakat yang peduli, tertib, dan berdaya saing,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya komitmen kolektif untuk mewujudkan visi Kota Cirebon SETARA BERKELANJUTAN (Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan). 

Menurutnya, menanam pohon berarti menanam harapan. Setiap pohon yang ditanam hari ini akan menjadi warisan hidup bagi generasi mendatang.

"Memberikan udara bersih, keteduhan, dan keseimbangan ekosistem kota. Sedangkan kerja bakti mencerminkan nilai kebersamaan yang telah menjadi karakter masyarakat kita sejak lama,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa isu lingkungan saat ini menjadi perhatian global yang menuntut sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Perubahan iklim dan penurunan kualitas ruang hijau adalah tantangan nyata. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, hingga kelurahan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh warga untuk menjadikan semangat kebersihan dan penghijauan sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari.

“Jika setiap rumah menanam satu pohon dan setiap warga menjaga kebersihan lingkungannya, wajah Kota Cirebon akan berubah, lebih hijau, lebih sehat, dan lebih membanggakan,” ujarnya. (din)

Read More

Wali Kota Cirebon Dampingi Wapres Gibran Tinjau Harga Kebutuhan Pokok, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis

CIREBON - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon, Jumat (24/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, turut mendampingi di tiga lokasi berbeda, yakni Pasar Jagasatru, Sekolah Rakyat, dan SMP-SMAK BPK Penabur.

Kunjungan dimulai dari Pasar Jagasatru, tempat Wapres meninjau langsung kondisi harga bahan pangan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres bersama Wali Kota dan jajaran perangkat daerah berdialog dengan para pedagang serta masyarakat untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon berkomitmen menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami sangat mengapresiasi arahan Bapak Wapres agar seluruh daerah menjaga pasokan kebutuhan masyarakat dan stabilitas harga. Bapak Wapres juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak. Tim kami terus memantau apabila terjadi kenaikan harga di luar kewajaran. Secara umum, kondisi harga di Kota Cirebon masih stabil,” ujar Iing Daiman.

Usai dari pasar, Wapres melanjutkan kunjungan ke Sekolah Rakyat, salah satu program inovatif yang digagas pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah tersebut memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon, Santi Rahayu, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat melibatkan lintas perangkat daerah. 

Ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dibagi dalam tiga satuan tugas. Dinsos bertanggung jawab dalam perekrutan siswa, Dinas Pendidikan menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)  menangani sarana dan prasarana. 

"Sejak diresmikan pada 6 Juli lalu, alhamdulillah sudah ada satu rombel SD dan dua rombel SMP dengan saat ini total 74 siswa. Sesuai arahan Pak Presiden, siswa diasramakan agar pembinaan lebih intensif. Saat ini kami juga sedang mengupayakan pengadaan seragam dan komputer, serta rencana penambahan ruang belajar,” jelas Santi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menambahkan bahwa kegiatan belajar di Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

“Tadi Bapak Wapres melihat langsung kegiatan anak-anak, mulai dari menggambar, membuat surat, hingga berinteraksi dengan penuh semangat. Beliau memberikan motivasi agar mereka terus bersemangat belajar. Anak-anak di sini berasal dari keluarga pra-sejahtera, dan dibimbing oleh wali asuh serta wali asrama. Selain pelajaran formal, mereka juga mengikuti kegiatan positif seperti mengaji bersama dan belajar bahasa Inggris di luar jam sekolah,” ungkap Kadini.

Kunjungan terakhir Wapres dilakukan di SMP-SMAK BPK Penabur Cirebon, di mana tengah berlangsung pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa. Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk meningkatkan kesehatan pelajar sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis telah berlangsung dua hari.  Cek kesehatan gratis dilakukan untuk 487 siswa di BPK Penabur. Total sasaran mencapai 53.800 siswa se-Kota Cirebon. 

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat karena kegiatan ini dapat mendeteksi berbagai faktor risiko kesehatan dan penyakit sejak dini. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa kasus pelajar yang hipertensi, kadar gula darah tinggi, dan anemia dengan Hb di bawah 12 persen. Sesuai arahan Bapak Wapres, kami akan terus memperkuat upaya pencegahan dan melakukan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit bila diperlukan,” terang Siti Maria.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo turut mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai sektor pembangunan di daerah.

“Kunjungan Bapak Wakil Presiden menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menjaga ketahanan pangan, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemkot Cirebon berkomitmen menjalankan arahan beliau dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan warga,” tutur Wali Kota. (sin)

Read More

Bupati Imron Resmikan Kantor Baru KONI, Dorong Kebangkitan Prestasi Olahraga Daerah

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron secara resmi meresmikan kantor sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Stadion Watubelah Sumber, Jumat (24/10/2025).

Dalam acara peresmian ini juga menggelar doa bersama dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Jois Putra, serta jajaran pengurus KONI Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menyampaikan harapannya agar prestasi olahraga di Kabupaten Cirebon terus meningkat di bawah kepengurusan KONI yang baru.

Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan arah pembinaan olahraga yang lebih jelas dan terukur.

“Tantangan yang dihadapi hari ini harus menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan prestasi. Saya ingin KONI menyusun rancangan arah pembinaan olahraga yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Imron.

Imron juga mendorong agar KONI menata dan melengkapi fasilitas olahraga di Stadion Watubelah, sehingga kawasan tersebut bisa menjadi pusat kegiatan olahraga masyarakat.

“Kantor baru ini harus representatif. Lengkapi sarana olahraga agar Stadion Watubelah semakin ramai dan menjadi tempat masyarakat berolahraga,” tambahnya.

Imron optimistis, dengan semangat baru dari jajaran pengurus KONI, prestasi olahraga Kabupaten Cirebon akan mengalami peningkatan signifikan di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyebut penempatan kantor sekretariat di Stadion Watubelah merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali aset daerah yang sempat tidak termanfaatkan secara maksimal.

“Kami ingin Stadion Watubelah kembali hidup dan menjadi pusat pembinaan olahraga. Karena itu, kami manfaatkan lokasi ini sebagai kantor sekretariat sekaligus tempat aktivitas pembinaan atlet,” kata Jigus sapaan akrabnya.

Jigus menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara KONI, pemerintah daerah, serta pihak swasta untuk mendukung pengembangan olahraga di Kabupaten Cirebon.

“Kami masih memiliki banyak PR, tetapi itu menjadi motivasi bagi pengurus baru untuk bekerja lebih keras. Kami sudah mengidentifikasi bahwa pembinaan olahraga sebelumnya belum maksimal, dan itu akan kami benahi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari target jangka pendek, KONI Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan peringkat dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Saat ini, sebanyak 85 atlet Cirebon telah lolos babak kualifikasi Porprov.

Selain itu, Jigus juga mendorong agar setiap perangkat daerah di Kabupaten Cirebon dapat menjadi “bapak asuh” bagi cabang olahraga, guna memperkuat dukungan dan pembinaan atlet.

“Pembinaan atlet akan kami maksimalkan dengan memanfaatkan Stadion Watubelah secara penuh, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,” pungkasnya. (din).

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng BNN Gelar Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika

 

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN) di Hotel Sutan Raja Cirebon, Jumat (24/10/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Cirebon, Ita Rohpitasari menegaskan, maraknya penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Permasalahan narkoba ibarat fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil, padahal bahaya di bawahnya jauh lebih besar,” ujar Ita.

Ia menambahkan, narkoba tidak mengenal batas usia maupun status sosial. “Narkoba dapat menyentuh siapa saja, termasuk generasi muda yang merupakan masa depan bangsa. Karena itu, upaya pencegahan harus terus-menerus digencarkan,” lanjutnya.

Menurut Ita, kegiatan sosialisasi seperti yang digelar hari ini menjadi salah satu langkah penting dalam membentengi diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata dia, juga terus melakukan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun media sosial.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses sebagai bentuk kepedulian serta peran aktif pemerintah daerah dalam P4GN,” ucapnya.

Ita secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan harapan menjadi momentum bersama dalam menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Cirebon, AKBP Rohadi yang diwakilkan Kasubag Umum BNN Kota Cirebon, Heru Kiswoyo menjelaskan, kejahatan narkotika kini telah menjadi persoalan global dan lintas negara.

“Kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan biasa. Mereka sudah berjejaring internasional dan semakin canggih memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,” ujar Heru.

Ia memaparkan, sebagian besar produksi narkotika dilakukan di luar negeri, sementara perdagangannya masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, termasuk laut, udara, dan darat.

Jalur pelabuhan kecil di kawasan pesisir menjadi salah satu titik rawan peredaran narkoba.

Berdasarkan data BNN RI tahun 2024, tercatat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 65 tahun, yang sebagian besar merupakan kelompok usia produktif.

Heru menegaskan peran aparat kecamatan dan desa sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Camat dan kepala desa adalah ujung tombak yang paling tahu kondisi masyarakat. Perang terhadap narkoba harus dimulai dari tingkat RT, RW, bahkan dari rumah ke rumah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, narkotika tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga keluarga dan generasi bangsa.

“Kita, para pemimpin daerah, tidak boleh berpaling tangan. Mari kita satukan langkah dan komitmen agar wilayah kita menjadi zona bersih narkoba,” tutup Heru. (din)

Read More

Forum Satu Data Indonesia: Wujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Terintegrasi

 

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data pembangunan yang terintegrasi di tingkat daerah.

Forum ini dihadiri oleh pembina data, walidata, dan produsen data dari berbagai perangkat daerah, dengan tujuan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data sektoral.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Cirebon berupaya memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

Keberadaan Forum SDI menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data terintegrasi.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis data yang valid dan terintegrasi.

“Melalui Forum Satu Data ini, kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan di Kabupaten Cirebon didasarkan pada data yang benar, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran,” ujar Dangi, Kamis (23/10/2025).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi Satu Data Indonesia, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon juga memperkenalkan Dashboard Data Pembangunan Berbasis Spasial, yang telah dikembangkan sebagai alat bantu dalam proses perencanaan.

Dashboard ini memungkinkan visualisasi data pembangunan secara geografis, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan, khususnya pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menurut Dwi Ariyani, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda, meskipun sistem ini masih dalam tahap pengembangan, namun akan menjadi langkah inovasi baru dalam merumuskan perencanaan program.

“Melalui data spasial, akan memudahkan para pimpinan merumuskan kebijakan perencanaan secara cepat dan tepat,” ujar Dwi Ariyani.

“Tentunya, ini menjadi bagian ikhtiar pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan data yang akurat, perencanaan akan cermat dan kebijakan akan tepat,” tuturnya.

Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi antar perangkat daerah semakin kuat, kualitas data semakin baik, dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon semakin terarah, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (din)

Read More

PGRI Kota Cirebon Dilantik, Wali Kota Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Mentalitas Anak Bangsa

CIREBON – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang se-Kota Cirebon resmi dilantik untuk masa bakti XXIII tahun 2025–2030 di Ruang Adipura Kencana, Gedung Balaikota Cirebon, Kamis (23/10/2025). 

Hadir langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, para pengurus cabang, kepala sekolah, serta perwakilan guru dari seluruh kecamatan di Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam membangun generasi masa depan. 

Ia menyampaikan bahwa PGRI merupakan organisasi besar yang memiliki tanggung jawab moral untuk terus bergerak maju, tidak hanya dalam aspek pendidikan formal, tetapi juga dalam membangun mentalitas anak-anak bangsa.

“PGRI adalah organisasi besar, dan saya berharap dengan dilantiknya teman-teman semua hari ini, langkahnya semakin maju dalam berkontribusi terhadap dunia pendidikan di Kota Cirebon. Pembangunan yang kita lakukan bukan hanya fisik, tapi juga pembangunan mental dari anak-anak kita. Ketika kita mengajar dengan benar, mendidik dengan benar, di sanalah terbentuk generasi penerus yang kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh pengurus dan anggota PGRI untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menunjukkan kinerja nyata.

“Saya berharap pelantikan hari ini tidak berhenti sebagai gugur kewajiban atau seremoni semata. Mari kita kolaborasi dan buktikan melalui langkah konkret yang lebih cepat dan lebih baik dalam membangun dunia pendidikan di Kota Cirebon,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto, dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menyatukan tekad dan gerak dalam mengemban tiga pilar utama organisasi, yaitu perlindungan, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan guru.

“Pengurus harus peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anggota, serta berupaya membantu menyelesaikannya. Ketiga pilar utama ini bukan hanya slogan, tapi harus menjadi pedoman kerja dalam setiap langkah organisasi,” ujar Eka.

Eka juga menyoroti perjuangan PGRI dalam mendorong peningkatan status bagi para guru, khususnya terkait perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Menurutnya, perjuangan ini terus diupayakan melalui koordinasi dengan PGRI Provinsi Jawa Barat dan Pengurus Besar PGRI agar dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat.

“Mari kita satukan langkah dan gerak bersama. Menjadi manusia berarti memberikan kebermanfaatan bagi manusia lainnya. Jadilah guru dan pengurus PGRI yang selalu memberi manfaat bagi sesama, serta terus hidupkan semangat organisasi kita,” pungkasnya. (din)

Read More

Wali Kota : Jabatan Publik Harus Terbuka, Bukan Bersembunyi di Balik Dinding Birokrasi

CIREBON –  Jabatan publik tidak boleh bersembunyi di balik dinding birokrasi, tapi harus terbuka, transparan, dan bisa dilihat serta diuji langsung oleh masyarakat. Pesan simbolik itu yang disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam apel bersama yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV), Kamis (23/10/2025). 

Sebanyak 41 orang pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut, terdiri dari pejabat yang mengalami rotasi maupun promosi jabatan.

Pelantikan kali ini terasa berbeda. Tidak seperti biasanya yang dilakukan di dalam ruangan berpendingin, pelantikan dilaksanakan di bawah langit terbuka, tepatnya di lapangan upacara Sekretariat Daerah Kota Cirebon. 

Wali Kota mengatakan, pelantikan di bawah langit terbuka mengandung pesan spiritual yang dalam. Menurutnya, pelantikan di lapangan juga menjadi simbol keterbukaan dan kesetaraan di antara seluruh ASN.

"Langit yang menjadi atap kita pagi ini adalah pengingat bahwa di atas setiap sumpah ada Tuhan yang mendengar. Dan tanah yang kita pijak adalah pengingat bahwa semua jabatan akan kembali ke akar pengabdian, yaitu kepada masyarakat yang kita layani,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wali Kota juga mengingatkan kembali makna sejati dari jabatan sebagai amanah yang harus dijaga dengan kejujuran, kedisiplinan, serta keberanian moral untuk mengatakan kebenaran meski tidak populer.

"Amanah menuntut kita untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kepada pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik, saya ingin menegaskan, mulai hari ini, tanggung jawab saudara bukan hanya memastikan pekerjaan berjalan, tetapi memastikan pekerjaan itu benar-benar bermanfaat,” tegasnya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya integritas dan inovasi dalam bekerja, terutama di era digital yang serba cepat dan terbuka. Ia menambahkan, kinerja di era sekarang tidak lagi diukur dari berapa lama berada di kantor, melainkan dari sejauh mana hasil kerja dirasakan oleh masyarakat. 

"Publik kini bisa menilai, mengkritik, dan membandingkan kinerja antar daerah. Maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah bekerja sungguh-sungguh dan memberikan hasil yang nyata,” tuturnya.

Wali Kota mengajak seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Ia mengingatkan bahwa jabatan sebagai kesempatan untuk menguatkan tim dan menumbuhkan kesadaran baru. 

"Kesadaran bahwa kita menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, mulai dari transformasi digital hingga dinamika sosial. Karena itu, jangan menunggu perubahan datang dari atas. Mulailah perubahan dari diri sendiri, dari cara berpikir, dan dari cara melayani,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalitas dan efektivitas birokrasi, Pemkot Cirebon kini mulai menerapkan Sistem Manajemen Talenta bagi ASN. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menuju birokrasi modern yang berbasis kinerja dan kompetensi.

Wali Kota menjelaskan, penerapan sistem tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan potensi terbaiknya. 

“Dengan sistem ini, setiap pegawai dapat berkembang sesuai kompetensi dan kinerjanya, sehingga pelayanan publik dapat semakin efektif dan adaptif,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan harapan kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan jabatan yang diemban sebagai sarana berbuat baik dan meninggalkan warisan kinerja yang dapat dibanggakan.

"Bekerjalah dengan semangat keterbukaan seperti lapangan ini, lapang dalam berpikir, luas dalam melayani, dan suci dalam niat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita, memberi kekuatan dalam bekerja, dan menjaga keikhlasan dalam setiap keputusan,” harapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati, menambahkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Talenta dilakukan secara bertahap dengan pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem ini menempatkan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas yang dimiliki.

“Sistem ini akan membantu pimpinan mengambil keputusan yang objektif serta mempersiapkan suksesi jabatan secara terencana agar tidak terjadi kekosongan jabatan,” jelas Sri.

Sebagai bagian dari inovasi digital, Pemkot Cirebon juga tengah mengembangkan aplikasi terintegrasi bernama Sistem Manajemen Talenta Terintegrasi dan Mudah (SIMANTAN TERINDAH ). Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam memantau dan mengelola kinerja ASN secara transparan dan berbasis data.

“Manajemen talenta menjadi fondasi penting untuk membentuk ASN yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah,” pungkasnya. (din)

Read More

Serahkan SK Pensiun dan Penghargaan, Wali Kota Sebut Pengabdian ASN Jadi Pilar Kemajuan Birokrasi

 PRESS RELEASE

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon memberikan apresiasi kepada 29 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menuntaskan masa baktinya melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) Pensiun dan Tanda Penghargaan, Rabu (22/10/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. 

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas dedikasi para ASN yang purna tugas. 

Ia menegaskan, pengabdian seorang aparatur tidak berhenti hanya karena masa kerja berakhir, melainkan berganti bentuk menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi penerus.

“Saya meyakini bahwa setiap pengabdian memiliki perjalanan, dan setiap perjalanan menyimpan nilai yang layak diapresiasi. Hari ini kita memberikan penghormatan kepada para ASN yang telah menuntaskan masa baktinya. Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah bagian dari sejarah pemerintahan Kota Cirebon,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa banyak di antara para ASN yang memulai karier di masa ketika sarana kerja masih terbatas. Namun berkat ketekunan, kesetiaan, dan tanggung jawab, birokrasi di Kota Cirebon kini terus berkembang menuju arah yang lebih modern dan digital.

“Bapak dan Ibu telah menyumbangkan waktu terbaik dalam hidupnya untuk mengabdi. Pemerintah Kota Cirebon tidak akan berjalan tanpa ketekunan orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang memilih tetap setia pada tanggung jawab. Fondasi kemajuan birokrasi hari ini turut dibangun oleh generasi yang kini memasuki masa purna bakti,” ungkapnya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa masa pensiun bukan akhir dari pengabdian, melainkan masa untuk berperan dengan cara berbeda. 

Ia berharap para pensiunan tetap menjadi bagian dari pembangunan Kota Cirebon dengan berbagi pengalaman, menjadi penggerak di masyarakat, dan teladan bagi generasi muda.

"Kota Cirebon masih memerlukan semangat dan nasihat dari Bapak dan Ibu semua. Kami yang melanjutkan estafet ini tentu belum sempurna. Namun, nilai disiplin, tanggung jawab, dan integritas yang telah diwariskan menjadi bekal penting bagi kami untuk terus melangkah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Laksmi Stanyawati, menyampaikan bahwa total ASN yang menerima SK Pensiun berjumlah 29 orang, terdiri dari 3 orang jabatan struktural, 18 orang jabatan fungsional tertentu, dan 8 orang jabatan fungsional umum.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh ASN untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, serta semangat melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Apa yang telah ditunjukkan oleh para ASN yang purna tugas ini menjadi cerminan nyata tentang arti loyalitas dan komitmen terhadap pelayanan publik. Semoga semangat pengabdian mereka menjadi inspirasi bagi ASN yang masih aktif untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” ujar Sri Laksmi. (din)

Read More

Pj Sekda Dilantik, Wali Kota Tekankan Fokus Akselerasi Pembangunan dan Harmonisasi Pemerintahan

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, melantik Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, di Balai Kota, Selasa (21/10/2025). 

Pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah kota untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dan memastikan kelancaran pembangunan di berbagai sektor.

Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi administratif. Seperti yang diketahui, Sekretaris Daerah merupakan simpul koordinasi yang menghubungkan visi kepala daerah dengan pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi penjaga ritme birokrasi agar tetap adaptif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.

Wali Kota menekankan bahwa Pj Sekda memiliki peran vital dalam memastikan stabilitas pemerintahan. 

“Saya berharap Bapak Sumanto dapat menjadi penggerak koordinasi lintas perangkat daerah, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kota Cirebon saat ini berada pada fase penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat layanan publik, dan menjaga daya saing kota di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah. 

“Pelantikan Pj Sekda menjadi bagian dari strategi kami untuk memperkuat fondasi birokrasi, agar pembangunan berjalan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, setiap capaian yang sudah diraih menjadi fondasi yang harus terus dibangun. 

“Jabatan ini bukan hanya ruang untuk mengatur, tetapi juga kesempatan memberi makna bagi organisasi, ASN, dan masyarakat Kota Cirebon,” tambahnya.

Wali Kota mengingatkan bahwa pembangunan kota bukan hanya tentang visi, tetapi juga disiplin pelaksanaan dan semangat kebersamaan. 

“Mari kita lanjutkan kerja kolaboratif ini, sehingga Kota Cirebon mampu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja birokrasi melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta mitra pemerintah lainnya.

“Arahan Bapak Wali Kota untuk akselerasi pembangunan dan harmonisasi internal menjadi pedoman utama saya. Saya akan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sinergis demi kemajuan Kota Cirebon,” ujarnya.

Pj Sekda menekankan pentingnya respons cepat terhadap tantangan, menjaga kesinambungan program, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 

“Semua ini hanya bisa tercapai melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik antarperangkat daerah,” jelas Sumanto. (din)

Read More

Abdul Jaenudin Resmi Dilantik, Warga Cirebon Girang Harapkan Kinerja yang Amanah dan Melayani

 

CIREBON, FC – Suasana penuh khidmat dan haru menyelimuti Balai Desa Cirebon Girang saat prosesi pelantikan perangkat desa baru, Abdul Jaenudin, digelar. 

Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta jajaran perangkat desa lainnya itu, seluruh hadirin menyambut hangat hadirnya sosok baru yang siap mengabdikan diri untuk kemajuan desa.

Kepala Desa Cirebon Girang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Abdul Jaenudin atas amanah baru yang diemban. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas, tanggung jawab, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Menjadi perangkat desa bukan sekadar jabatan, tapi ladang pengabdian. Kami berharap Pak Abdul bisa bekerja dengan hati, melayani warga dengan sepenuh jiwa, dan menjadi bagian dari semangat perubahan positif di Cirebon Girang,” ujarnya.

Sementara itu, Abdul Jaenudin yang baru saja dilantik mengungkapkan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan.

“Ini amanah besar yang harus saya jaga. InsyaAllah, saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya, membantu masyarakat dan bersinergi dengan seluruh perangkat demi kemajuan Desa Cirebon Girang,” ungkapnya dengan haru.

Usai prosesi, acara dilanjutkan dengan doa bersama dan ramah tamah sederhana. Banyak warga yang hadir menyampaikan harapan agar sosok Abdul Jaenudin bisa membawa semangat baru dan memperkuat pelayanan publik di tingkat desa.

Dengan semangat gotong royong dan komitmen pelayanan yang tinggi, diharapkan kehadiran Abdul Jaenudin sebagai perangkat Desa Cirebon Girang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, prosesi kegiatan pelantikan perangkat baru ini dihadiri oleh Camat Talun, Abdul Roup, Ketua BPD, dan keluarga Abdul Jaenudin. (Bambang HS)

Read More

Bupati Imron Dorong Percepatan Sertifikasi Higienitas dan Sanitasi untuk Dapur MBG

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk segera menuntaskan proses Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai target nasional.

Hal itu disampaikan Imron saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama Sekretaris Daerah, para kepala SPPG dan ahli gizi di masing-masing SPPG, bertempat di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu strategi pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup dan aman.

“Negara yang maju harus disiapkan sumber daya manusianya. SDM yang sehat dan cerdas hanya bisa tercapai jika masyarakat mendapatkan makanan bergizi,” kata Imron.

Menurut Imron, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu membangkitkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan.

“SPPG diharapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh,” ujarnya.

Imron juga meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan dan koordinator wilayah program gizi, untuk memastikan proses sertifikasi SLHS berjalan cepat tanpa kendala administrasi yang berlarut.

“Program yang bagus dari pemerintah pusat ini jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis. Semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi antarlembaga agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cirebon berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat.

“Seluruh yang terlibat harus bekerja dengan baik, berkoordinasi, dan memastikan distribusi makanan bergizi ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menyebutkan, bahwa dari 48 SPPG yang mengajukan SLHS, baru 22 yang telah diterbitkan. Sementara 26 lainnya masih dalam proses inspeksi Dinas Kesehatan.

Ia menjelaskan, sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kepemilikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur berbahan stainless steel, hingga pengelolaan sampah yang sesuai standar kesehatan.

Selain kendala teknis, Hendra menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah dari pihak penyelenggara program gizi nasional dan pemerintah daerah, yang membuat beberapa SPPG terlambat dalam proses pengajuan.

“Kami tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi yang produktif serta berdaya saing tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menyampaikan, total SPPG yang direncanakan mencapai 179 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 45 unit telah beroperasi, 44 unit siap diluncurkan, dan 48 unit tengah mengajukan SLHS. Setiap SPPG menargetkan melayani 3.000-4.000 penerima manfaat.

“Penerima manfaat program MBG meliputi siswa TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, peserta SLB, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita,” tuturnya.

Untuk mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah seperti pembinaan kepada SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, serta pemeriksaan sampel air, makanan, dan peralatan memasak bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dinas Kesehatan memberikan sejumlah saran, di antaranya agar SPPG meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, segera menuntaskan proses sertifikasi, serta melaporkan segera jika terjadi kasus keracunan makanan untuk dilakukan penanganan bersama fasilitas kesehatan. (Nurdin)

Read More

Kasad Ajak Perwira Muda Jadi Pemimpin Visioner dan Penggerak Satuan

 

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa seorang perwira harus memiliki cara pandang yang visioner serta mampu hadir sebagai motor penggerak satuan, pembentuk semangat juang prajurit, dan teladan di lingkungannya.

Hal tersebut disampaikan Kasad saat melantik 1.268 Perwira Remaja TNI Angkatan Darat yang terdiri dari lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Gelombang II dan Pendidikan Pembentukan Perwira Khusus (Diktukpasus) TNI AD Tahun 2025.

Upacara pelantikan digelar dengan khidmat di Lapangan Krida Wiradhika, Secapaad Bandung Selasa, (21/10/25).

“Hadirlah sebagai sosok perwira yang visioner dan mampu menjadi agen perubahan, motor penggerak budaya kerja yang sehat, dan penjaga semangat juang satuan,” tegas Kasad.

Upacara yang ditandai dengan pengambilan sumpah perwakilan siswa ini menjadi momentum penting yang menandai lahirnya perwira-perwira muda Angkatan Darat.

Mereka kini resmi mengemban amanah dan tanggung jawab baru sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam amanatnya, Kasad menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh perwira remaja yang baru dilantik.

ia juga mengajak para perwira remaja untuk mensyukuri momen ini. “Keberhasilan menempuh pendidikan tanpa kendala berarti, merupakan bukti kerja keras dan ketekunan yang tentunya patut disyukuri dan dijadikan motivasi untuk menapaki jenjang pengabdian yang lebih tinggi sebagai seorang Perwira TNI Angkatan Darat,” ujar Kasad.

Kasad juga menekankan pentingnya kepemimpinan lapangan yang humanis namun tegas, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

Baik dalam menjalankan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk dalam tugas-tugas kemanusiaan.

Lebih lanjut, Kasad berpesan agar ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan di Secapa AD dijadikan sebagai landasan dalam membangun profesionalisme, sekaligus fondasi untuk menempuh pendidikan kecabangan lanjutan.

ia juga menggarisbawahi pentingnya penguasaan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

“Perwira TNI Angkatan Darat masa kini harus menguasai teknologi untuk mendukung tugas operasional maupun administratif secara profesional.

Manfaatkan kemajuan teknologi seperti digitalisasi dan sistem komunikasi modern,” pesan Kasad.

Pelantikan tersebut turut dihadiri para pejabat utama TNI AD, Komandan Kodiklatad, Gubernur Jawa Barat, serta keluarga dan orang tua para lulusan.

Suasana haru dan bangga menyelimuti prosesi penyematan tanda pangkat Letnan Dua kepada perwakilan lulusan terbaik.

Adapun dari total 1.268 lulusan, sebanyak 1.008 orang merupakan lulusan Diktukpa Gelombang II yang terdiri dari 978 pria dan 30 Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), sedangkan 260 orang merupakan lulusan Diktukpasus.

Lulusan terbaik Diktukpa Gelombang II diraih oleh Letda Inf Ramadhan N dari Kopassus dan Letda (K) Caj Dwi Sulistyowati dari Ditajenad, sementara lulusan terbaik Diktukpasus diraih Letda Arm Afrizal dari Kodam Jaya.

Read More