Pemkab dan Polresta Cirebon Siagakan Aparat Hadapi Potensi Bencana 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Polresta Cirebon menggelar Apel Siap Siaga Bencana Alam di halaman Mapolresta Cirebon, Sabtu (1/11/2025), sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Polda Jawa Barat agar seluruh jajaran Polres dan Polresta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

“Apel ini menjadi bentuk koordinasi lintas instansi dalam rangka mitigasi risiko bencana yang kemungkinan terjadi di tahun 2025,” kata Hendra.

Ia menyampaikan, atas nama Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah mengapresiasi langkah Polresta yang berinisiatif memperkuat kesiapan penanggulangan bencana di daerah.

Menurut Hendra, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim penghujan.

“Namun kami berharap, tentu saja, semoga di tahun 2025 ini tidak terjadi bencana besar di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin menambahkan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, wilayah Cirebon termasuk daerah yang memiliki titik-titik rawan bencana.

Ia menyebut, kawasan timur seperti Waled dan Losari kerap dilanda banjir dan rob, sedangkan wilayah selatan meliputi Beber, Sedong, dan Dukupuntang berpotensi longsor.

“Atas instruksi Bupati dan Sekda, kami sudah menyiapkan langkah kesiapsiagaan, termasuk menghadapi potensi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” kata Ikin.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menjelaskan, apel kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Jabar sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi bencana pada musim hujan.

Ia menegaskan, koordinasi dan komunikasi lintas instansi menjadi fokus utama dalam penanganan bencana, termasuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta logistik pendukung.

“Masing-masing unsur harus mengecek kesiapan personelnya, peralatan, dan logistik agar bisa digunakan kapan saja,” tutur Sumarni.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan mitigasi di tingkat desa hingga RT/RW agar masyarakat siap menghadapi bencana dan memahami langkah penyelamatan.

“Paradigma penanggulangan bencana sudah bergeser dari responsif menjadi preventif. Karena itu, mari bersama fokus mengurangi risiko dengan langkah-langkah pencegahan seperti normalisasi sungai, pembersihan saluran air, dan penanaman pohon,” ujarnya.

Sumarni berharap, upaya kesiapsiagaan ini dapat diwujudkan dalam aksi nyata untuk menekan risiko dan memastikan keselamatan masyarakat.

“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Kita harapkan zero fatalitas, tidak ada korban jiwa. Mari kita jaga alam, agar alam juga menjaga kita,” ucapnya menegaskan. (din)

Read More

Budidaya Ikan Lele, Ubah Lahan Rumah Menjadi Sumber Protein untuk Pencegahan Stunting

CIREBON – Halaman rumah yang biasanya hanya menjadi ruang kosong kini bertransformasi menjadi lahan produktif melalui budidaya ikan lele “Banyu Segara”, sebuah inisiatif yang diinisiasi oleh kader PKK Kelurahan Kebon Baru. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, hadir untuk menyaksikan panen ikan lele di lokasi tersebut, Jumat (31/10/2025).  

Wakil Wali Kota memberikan dukungan terhadap langkah strategis yang memadukan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi warga, dan upaya pencegahan stunting pada anak-anak melalui asupan protein.

Ia juga mengapresiasi dan rasa bangga kepada seluruh kader PKK Kebonbaru yang telah berinisiatif dan bekerja keras melaksanakan kegiatan ini bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon. 

"Kegiatan ini bukan sekadar program formal, tetapi wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, ketahanan pangan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi warga,” ujarnya.

Budidaya ikan lele merupakan contoh nyata bagaimana program pemberdayaan dapat berjalan dari bawah, dari masyarakat untuk masyarakat. Lahan sempit, halaman rumah, atau pekarangan kini menjadi sumber kehidupan, sekaligus sarana edukasi tentang ketekunan, kesabaran, dan kerja sama. 

"Menanam, memelihara, hingga memanen ikan lele tidak instan, proses ini mengajarkan nilai-nilai yang sama seperti membangun masyarakat yang tangguh, di mana setiap langkah harus direncanakan dengan baik dan dijalankan dengan hati," lanjutnya.

Menurutnya, panen budidaya ikan lele di Kebonbaru hari ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan stunting melalui protein bisa diwujudkan dari langkah-langkah sederhana di tingkat lokal.

“Dengan kreativitas, semangat gotong royong, dan ketekunan para ibu kader PKK, kita melihat bagaimana halaman rumah bisa diubah menjadi lahan produktif. Kegiatan ini juga menjadi pelajaran bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, kesungguhan hati, dan kerja sama antarwarga,” tambah Wakil Wali Kota.

Pemkot Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inisiatif seperti ini melalui pembinaan teknis, bantuan sarana, dan pendampingan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong kelurahan lain di Kota Cirebon untuk mengadopsi kegiatan serupa, sehingga tercipta ketahanan pangan yang merata sekaligus upaya pencegahan stunting yang efektif.

“Jangan berhenti berinovasi. Teruslah belajar, teruslah berbagi pengetahuan dengan warga lain. Lahan-lahan produktif ini bisa menjadi pusat pemberdayaan yang nyata. Semoga panen hari ini membawa manfaat, menambah semangat, dan menjadi simbol keberhasilan bersama,” tutup Wakil Wali Kota.

Di tempat yang sama, Lurah Kebonbaru, Sufi Pelangi Jiwa, menambahkan bahwa skala budidaya saat ini memang masih kecil, namun dampaknya signifikan. 

“Panen ikan lele bisa mencapai 40 kilogram. Sekitar 30 persen dari hasil panen akan disalurkan untuk anak-anak melalui posyandu, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Sisanya dijual ke masyarakat dan kader PKK. Pakan yang digunakan pun premium, sehingga kualitas ikan tetap terjaga dan aman dikonsumsi,” jelas Sufi.

Sufi menyampaikan, kegiatan budidaya ikan lele tidak hanya menghadirkan manfaat gizi melalui protein yang berperan penting dalam pertumbuhan anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.

"Warga dan kader PKK yang terlibat dapat memanfaatkan hasil panen untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar," pungkasnya.

Read More

Melayani dengan Hati, Membangun dengan Aksi, Kuwu Sujito Dorong Kepedulian Demi Sampiran Maju

CIREBON, FC – Semangat membangun Desa Sampiran tidak hanya tercermin dari deretan program kerja yang berjalan, tetapi juga dari cara kepemimpinan Kuwu Sujito yang penuh ketulusan dan kedekatan dengan warganya. 

Dengan prinsip “melayani dengan hati, membangun dengan aksi”, Kuwu Sujito terus menggerakkan semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat demi mewujudkan Sampiran yang maju, sejahtera, dan berdaya.

Di bawah kepemimpinannya, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin humanis dan profesional. Setiap warga yang datang ke kantor desa disambut dengan ramah dan dilayani dengan cepat, tanpa berbelit. Bagi Kuwu Sujito, pelayanan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata dari pengabdian kepada masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan percaya bahwa pemerintah desa hadir untuk mereka. Semua pelayanan harus dilakukan dengan hati, karena itu bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kita,” ujar Kuwu Sujito dengan senyum khasnya.

Tak hanya fokus pada pelayanan, Kuwu Sujito juga mendorong tumbuhnya kepedulian sosial di tengah warga. Melalui berbagai kegiatan gotong royong, santunan bagi lansia dan dhuafa, hingga dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan, Desa Sampiran kian dikenal sebagai desa yang harmonis dan peduli sesama.

Kepedulian itu juga tampak dalam perhatian terhadap lingkungan dan kebersihan desa. Berbagai program penghijauan, penataan jalan, dan pengelolaan sampah terus digalakkan bersama warga. Kuwu Sujito menilai, kemajuan desa tidak akan tercapai tanpa keterlibatan dan kesadaran masyarakat.

“Kemajuan tidak bisa dibangun sendiri. Semua harus terlibat, saling peduli, dan bergerak bersama. Dari kepedulian, lahir kemajuan,” tuturnya penuh makna.

Kini, wajah Desa Sampiran semakin berubah. Pelayanan publik semakin baik, lingkungan lebih tertata, dan masyarakat semakin kompak. Kepemimpinan yang humanis dan aksi nyata Kuwu Sujito menjadi contoh bahwa pembangunan terbaik adalah yang berangkat dari hati dan kembali kepada rakyat.

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan Aplikasi SIPANTAU CSR dan EMPAL GENTONG

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pembinaan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Strategi Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Apita Cirebon pada Kamis (30/10/2025), dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman.

Dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Randy Tumpal Pardede, Kasdim 0620/Kabupaten Cirebon, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon yang juga memberikan arahan dan paparan.

FGD ini diikuti oleh sekitar 50 perusahaan di wilayah Kabupaten Cirebon, baik dari sektor swasta, BUMN, maupun BUMD, yang turut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan audiensi.

Dalam sambutannya, Jigus–sapaan akrab Wabup Cirebon menyampaikan, kegiatan ini memiliki dua fokus utama, yaitu memperkuat pelaksanaan CSR agar lebih terarah, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah, serta membahas strategi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“CSR dan pengendalian inflasi sama-sama berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Keduanya harus dijalankan secara sinergis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Jigus.

Jigus menegaskan, Pemkab Cirebon berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui penerapan regulasi dan inovasi digital, salah satunya lewat peluncuran aplikasi SIPANTAU CSR (Sistem Informasi Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan).

Aplikasi ini akan menjadi sarana pelaporan dan pemantauan program CSR secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain peluncuran SIPANTAU CSR, Pemkab Cirebon juga memperkenalkan strategi pengendalian inflasi daerah bertajuk EMPAL GENTONG dari singkatan Efektivitas Mitigasi Pengendalian dan Alternatif Logistik Gerakan Ekonomi Tangguh dan Organisasi Nyata Gotong Royong.

Strategi ini dirancang sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dan dunia usaha dalam menjaga ketersediaan pasokan, distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan ekonomi daerah tetap stabil dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga,” ucapnya menambahkan.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bagian Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja tahun 2025 untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Cirebon,” ungkap Dadang.

“Selain itu, kami juga tengah menampung masukan dari dunia usaha terkait rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP),” tambahnya.

Para peserta dari perusahaan menyambut positif inovasi SIPANTAU CSR yang dianggap akan mempermudah pelaporan serta meningkatkan koordinasi dengan Pemkab dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

Melalui kegiatan FGD ini, Pemkab Cirebon berharap muncul gagasan-gagasan konstruktif dan komitmen bersama untuk membangun daerah yang tangguh, berdaya saing, dan sejahtera. (din)

Read More

Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, Wujudkan Hunian Layak dan Nyaman

CIREBON - Bagi Ahmad, seorang buruh lepas harian yang tinggal bersama lima anggota keluarganya, renovasi rumahnya adalah anugerah yang tak ternilai. Bagian rumah yang rusak, seperti atap, talang, jendela, dan pintu, akhirnya diperbaiki. 

"Saya senang dan bahagia sekali, terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi," ujarnya sambil tersenyum lebar. 

Senyum serupa juga terlihat di wajah Radima, yang menempati rumahnya lebih dari 30 tahun. "Atap rumah bocor selama bertahun-tahun. Hari ini saya bahagia sekali melihat rumah kami direnovasi. Terima kasih Yayasan Buddha Tzu Chi," kata Radima, matanya berkaca-kaca.

Momen penuh makna ini menandai Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon dan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Kamis (30/10/2025). 

Melalui Program Bebenah Kampung, sebanyak 20 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Kesenden telah direnovasi dengan cepat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, memberikan dampak langsung kepada warga yang selama ini menunggu perbaikan rumah mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kolaborasi lintas elemen dalam pembangunan rumah rakyat. 

"Hari ini, kita melihat secara langsung bagaimana gotong royong bisa diwujudkan, bukan hanya melalui anggaran pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan lembaga swasta dan filantropi. Semangat ini membuat renovasi rumah rakyat menjadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih bermakna," ujarnya.

Menteri Maruarar melanjutkan, saat ini sekitar 9,9 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, dan 2,9 juta rumah yang ada tidak layak huni. Angka ini tentu menjadi tantangan besar, namun juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah rakyat bukan sekadar angka di laporan, tetapi tentang kehidupan nyata jutaan keluarga. 

"Setiap rumah yang direnovasi, setiap genteng yang diperbaiki, dan setiap jendela yang diganti, adalah simbol perhatian kita terhadap sesama, simbol bahwa Indonesia bersatu, saling memperhatikan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.

Ia juga menekankan nilai inspiratif dari kolaborasi ini. Menurutnya, program Renovasi Rumah Merah Putih yang kita kick off hari ini bukan hanya tentang membangun atau merenovasi rumah, tetapi tentang membangun harapan, membangun rasa aman, dan membangun kebahagiaan keluarga. 

"Semoga ini menjadi teladan bagi lembaga swasta dan komunitas lain untuk ikut berkontribusi, karena sesungguhnya pembangunan yang berkeadilan membutuhkan partisipasi semua pihak. Gotong royong adalah kekuatan bangsa kita, dan setiap rumah yang direnovasi adalah bukti nyata bahwa gotong royong itu hidup di tengah masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi ini. Ia menilai. Program Renovasi Rumah Merah Putih melalui Program Bebenah Kampung ini adalah contoh nyata sinergi yang luar biasa. 

"Hari ini kita berkumpul bukan di ruang formal, melainkan di jantung permukiman, di tengah-tengah warga. Ini adalah bukti bahwa semangat gotong royong untuk menyelesaikan masalah rakyat adalah roh dari pembangunan nasional," ujarnya.

Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Cirebon sangat menghargai inisiatif Kementerian PKP yang tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga membuka keran kolaborasi dengan pihak swasta. 

Bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi ini melengkapi dan mempercepat upaya Pemkot Cirebon dalam menuntaskan rumah tidak layak huni, sehingga semakin banyak keluarga dapat merasakan hidup di bawah atap yang kokoh dan nyaman.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya partisipasi aktif warga. Ia berpesan kepada para penerima manfaat, agar merawat rumah yang direnovasi ataupun yang baru dibangun dengan baik.

"Tetap rapi dan dijaga selalu kebersihannya. Semoga rumah ini bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan dan keamanan bagi keluarga," harapnya. (din)

Read More

Kota Cirebon Menjadi Contoh Proaktif dalam Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat

CIREBON – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sebagai salah satu daerah paling proaktif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat. 

Hal ini terungkap saat kunjungan Menteri PKP dalam rangka kegiatan Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir, yang digelar di Aula Bale Jayadewata Kota Cirebon, Kamis (30/10/2025).

"Saya melihat wali kotanya sangat proaktif dalam mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan," ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara itu. 

Ara menambahkan, langkah cepat dan koordinatif yang dilakukan Pemkot Cirebon menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada kesempatan tersebut, 

Menteri PKP menggagas Gerakan Gotong Royong untuk membantu renovasi rumah warga kurang mampu di Kota Cirebon. Secara spontan, ia menyumbangkan Rp100 juta dari dana pribadi.

Dukungan cepat muncul dari berbagai pihak. Dalam waktu kurang dari lima menit, total dana terkumpul mencapai Rp600 juta, yang berasal dari Menteri PKP, Wali Kota Cirebon, dan para pengembang perumahan, tanpa menggunakan anggaran negara. Dana ini diperuntukkan bagi renovasi rumah tidak layak huni di Kota Cirebon.

"Semangat gotong royong yang tumbuh di sini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi rakyat, termasuk di sektor perumahan. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci percepatan penyediaan rumah layak huni. Semangat ini harus terus dilanjutkan," tegas Ara.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PKP dan program-program yang dibawa ke Kota Cirebon.

“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri hadir dengan membawa banyak program bagus. Kami tentu mendukung penuh sebagai pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan spontan yang diinisiasi Menteri PKP menjadi contoh nyata semangat kebersamaan. "Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul Rp600 juta untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)," jelasnya.

Wali Kota juga menyoroti tantangan utama Pemkot dalam menyediakan hunian layak bagi warga. Berdasarkan data Pemkot, dari 90.749 kepala keluarga, masih terdapat backlog sebesar 11.179 unit atau sekitar 12,31% keluarga yang belum memiliki hunian tetap. Selain itu, kebutuhan rumah baru tiap tahun diperkirakan mencapai 4.400 unit akibat pertumbuhan kelompok usia produktif.

“Karena itu, kami bergerak cepat dan menyambut baik Program 3 Juta Rumah, berusaha memfasilitasi secara maksimal. Hingga 2025, tercatat 23 proyek perumahan subsidi berhasil menambah 3.238 unit hunian di Cirebon,” ungkapnya.

Dukungan Pemkot Cirebon juga terlihat dari kemudahan regulasi, seperti implementasi SKB 3 Menteri untuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR. Contohnya, Proyek Keandra Park Tahap II membangun 538 unit rumah MBR, dan 13 permohonan pembebasan BPHTB telah dikabulkan dengan total keringanan mencapai Rp55.900.000. Selain itu, bank-bank penyalur seperti BTN, BRI, dan BJB didorong untuk berkolaborasi dengan developer menyalurkan pembiayaan FLPP dan KUR.

Pemkot juga berfokus pada pengentasan Rutilahu dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Diantaranya dari APBN yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 49 unit rumah di Kelurahan Argasunya, Kalijaga, Harjamukti, dan Pulasaren, masing-masing Rp20 juta.

Kemudian dari APBD Provinsi berupa Bantuan Rutilahu untuk 60 unit di Panjunan dan Kesenden, masing-masing Rp20 juta. Lalu dari APBD Kota Cirebon bantuan RTLH untuk 162 unit, dan hingga Agustus 2025, 117 unit telah terealisasi.

Meski banyak capaian positif, Wali Kota menekankan masih ada tantangan, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari 147 perumahan, 128 belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot, padahal penyerahan ini vital untuk perawatan lingkungan dan keberlanjutan permukiman.

“Semoga arahan dan dukungan Bapak Menteri dapat membantu kami mengatasi tantangan ini. Mari kita jaga semangat gotong royong, perkuat kolaborasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah, sehingga Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan dapat terwujud,” tutupnya. (din)

Read More

Pasmar 1 Panen Raya dan Gelar Makan Siang Bergizi Bersama Anak-anak Cilincing

 

JAKARTA – Suasana hangat penuh semangat terasa di lahan ketahanan pangan Pasmar 1, Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara. Prajurit Pasmar 1 di bawah pimpinan Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, S.E, mengikuti kegiatan Panen Raya Ketahanan Pangan yang digelar secara terpusat melalui video conference (vicon), Rabu (29/10/2025).

Kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari program nasional ketahanan pangan yang dilaksanakan secara langsung di Permukiman TNI Angkatan Laut (Kimal) Lampung Utara, Provinsi Lampung. 

Hadir dalam kegiatan di Lampung, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., serta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bersama para pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoedin memimpin panen raya kedelai varietas Garuda Merah Putih di atas lahan seluas 30 hektare. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan.

“Panen ini bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata kemandirian bangsa dalam menyediakan pangan dari tangan sendiri,” ujar Menhan Sjafrie.

Sementara itu, di Jakarta Utara, Danpasmar 1 Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili bersama prajurit dan tamu undangan dari berbagai instansi turut melaksanakan panen ikan nila serta menebar ribuan benih ikan di kolam ketahanan pangan Pasmar 1. Langkah ini menjadi bagian dari keberlanjutan program ketahanan pangan yang telah digalakkan di lingkungan Pasmar 1 selama ini.

Usai kegiatan panen, suasana menjadi semakin hangat saat Pasmar 1 mengundang anak-anak SDN 10 Cilincing untuk mengikuti program Makan Siang Bergizi Gratis. Hidangan bergizi disiapkan langsung oleh prajurit Pasmar 1 sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak sekolah.

“Kegiatan ini adalah komitmen kami untuk ikut mendukung program ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kami juga ingin menanamkan semangat cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini,” ungkap Danpasmar 1.

Anak-anak tampak antusias menikmati santapan bergizi yang disajikan. Suasana semakin riuh gembira ketika Pasmar 1 memberikan kesempatan bagi mereka untuk menaiki dua Ranpur BVP-2, kendaraan tempur andalan Korps Marinir. Wajah-wajah polos para siswa yang tersenyum lebar menjadi pemandangan yang menghangatkan hari itu.

“Kami ingin anak-anak mengenal lebih dekat TNI, agar tumbuh rasa bangga dan cinta tanah air dalam diri mereka,” tambah Mayjen Ili Dasili.

Melalui kegiatan ini, Pasmar 1 tidak hanya menunjukkan kiprahnya dalam menjaga ketahanan nasional di bidang pangan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi anak-anak, sekaligus memperkuat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat di sekitarnya.

Read More

UKW SMSI Indramayu Berakhir, Ini Pesan Ketum SMSI Pusat Firdaus

INDRAMAYU – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu berakhir, Rabu (29/10/2025).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus menyampaikan pidato penutup pelaksanaan UKW yang bertempat di Grand Trisula Hotel, Kota Mangga.

Dalam sambutannya, Dia berpesan kepada para wartawan, terutama anggota SMSI, untuk melaksakan tugasnya sesuai tupoksi dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Demi menjaga kualitas dan kredibilitas pers. 

Firdaus mengapresiasi pelaksanaan UKW yang diadakan SMSI Indramayu yang bekerjasama dengan Lembaga Uji Pikiran Rakyat.

SMSI sebagai konstituen mendukung sepenuhnya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Apalagi, UKW merupakan keharusan bagi setiap jurnalis.

“UKW ini untuk menguji kerja dan karya jurnalaistik. Jika kerjanya kompeten, maka karyanya pun demikian. Sehingga nantinya dari UKW ini menjadi bekal dalam menjalankan profesi kewartawanan,” kata dia.

Diapun kembali berpesan, agar UKW dapat dilaksanakan oleh SMSI di daerah lain.

“Kita dorong dan SMSI di kabupaten kota kordinasi dengan pemda masing-masing untuk bisa melaksanakan UKW,” sarannya.

Firdaus mengungkapkan, dalam waktu dekat SMSI Pusat akan melakukan MoU dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pikiran Rakyat.

Dalam kerjasama ini, wartawan PWI yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SMSI nantinya akan diuji oleh Lembaga Uji Pikiran Rakyat yang akan berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia.

“SMSI dan PWI ini ibarat dua sisi mata uang. Maka bisa berkolaborasi untuk melaksanakan UKW secara rutin. Misalnya tahun ini SMSI, nah tahun depannya giliran PWI,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Firdaus mengajak wartawan untuk menjaga jalannya roda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Wartawan adalah mitra yang harus bisa menjaga pimpinan daerah. Menjaga jangan sampai terpeleset. Kalau kebijakannya tidak sesuai, diingatkan,” tandasnya.

Read More

Pemkab Cirebon Perketat Verifikasi Penerima Bansos, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

 

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon memperketat verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran program sembako dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) benar-benar tepat sasaran.

‎Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, usai menghadiri rapat koordinasi program sembako dan BLTS yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon di ruang Paseban Sekretariat Kabupaten Cirebon, Rabu (29/10/2025).

‎Rapat tersebut turut dihadiri oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Puskesos, para camat dan kuwu se-Kabupaten Cirebon.

‎“Harapannya, bantuan ini benar-benar bisa tepat sasaran, langsung ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar Jigus, sapaan akrab Wabup Cirebon.

‎Ia menjelaskan, sasaran utama program tersebut adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai desil 5.

Dari sekitar 350 ribu warga yang terdata, masih ada sekitar 170 ribu yang belum terverifikasi.

‎“Mudah-mudahan dengan adanya rapat ini, semua program bantuan untuk masyarakat kurang mampu bisa benar-benar sesuai dan tepat sasaran,” katanya.

‎Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari, menyampaikan bahwa program sembako merupakan program reguler dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di desil 1 hingga desil 5.

‎“Program sembako ini diberikan setiap bulan sebesar Rp200 ribu per KPM. Sedangkan untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga meluncurkan program BLTS Kesejahteraan Rakyat, yakni bantuan tunai sementara sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember,” jelas Astri.

‎Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi dan validasi (verval) data penerima agar tidak terjadi kesalahan sasaran.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dinsos mempertemukan berbagai pihak terkait seperti TKSK, pendamping PKH, pihak BNI, hingga perwakilan Kementerian Sosial untuk menyamakan data dan menyelesaikan kendala di lapangan.

‎“Selain itu, kami juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan untuk memastikan pengawasan program ini berjalan ketat, terutama terkait ketepatan data,” ujarnya.

‎Astri menegaskan, penerima bantuan harus benar-benar berasal dari kalangan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu.

‎“Fakir itu artinya untuk makan hari ini saja masih mencari. Pemerintah ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan kepada masyarakat yang sudah mampu,” tegasnya. (din)

Read More

Apresiasi dan Harapan Wabup Jigus Saat Hadiri Perpisahan Kepala Kejari Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON – Suasana haru dan penuh keakraban mewarnai acara perpisahan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Selasa (28/10/2025) malam.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan.

Bupati Cirebon Imron melalui sambutan yang disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengucapkan rasa syukur dan apresiasinya atas dedikasi serta kontribusi Yudhi Kurniawan selama bertugas di Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, momen perpisahan ini menjadi saat yang penuh makna. Di satu sisi, masyarakat Kabupaten Cirebon merasa bangga atas prestasi dan dedikasi Yudhi Kurniawan selama memimpin Kejari.

Namun di sisi lain, kepergian Yudhi Kurniawan meninggalkan rasa kehilangan bagi jajaran Forkopimda dan seluruh pihak yang selama ini bekerja sama dengan baik.

“Selama bertugas di Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri di bawah kepemimpinan beliau telah memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan suasana pemerintahan yang bersih, tertib, dan berintegritas,” ujar Jigus, sapaan akrab Wabup Cirebon.

“Sinergi antara Kejaksaan dengan pemerintah daerah, Polresta, Kodim, serta seluruh unsur Forkopimda telah berjalan dengan sangat baik,” tuturnya.

Jigus menegaskan, kolaborasi yang telah terjalin antara Kejari dan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menghasilkan langkah-langkah nyata, baik dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, maupun pendampingan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, dedikasi, dan pengabdian yang telah Bapak berikan selama ini,” ucapnya.

“Semoga setiap ikhtiar yang telah dilakukan menjadi amal baik dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” tambah Jigus.

Dalam kesempatan itu, Jigus juga menyampaikan harapan agar tali silaturahmi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus terjaga.

“Perpisahan bukanlah akhir dari kebersamaan, tetapi merupakan awal dari perjalanan baru dan ladang pengabdian yang lebih luas. Kami percaya, di tempat tugas yang baru, Bapak akan semakin sukses dan terus menorehkan prestasi terbaik,” ungkapnya.

Selain menyampaikan doa dan apresiasi kepada pejabat lama, Jigus juga menyambut kehadiran pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Kepada pejabat yang akan menggantikan, kami juga menyampaikan selamat datang di Kabupaten Cirebon, daerah yang memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, dan masyarakat yang hangat serta terbuka. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dapat terus kita lanjutkan dan bahkan kita tingkatkan,” ucapnya. (din)

Read More

Upaya Pemkab Cirebon Salurkan Bansos Tepat Sasaran Lewat Pemanfaatan DTSEN

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat koordinasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Bantuan Sosial Tahun 2025 di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (28/10/2025).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman membuka kegiatan tersebut. Selain itu, hadir juga Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, para camat, kuwu, petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), serta narasumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Jigus, sapaan akrab Wabup Cirebon menegaskan, Pemkab Cirebon terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran melalui DTSEN.

“Intinya, Pemkab Cirebon bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan adanya DTSEN di Kabupaten Cirebon, penyaluran bantuan sudah mulai tegas dan terarah. Harapannya, karena ini penggabungan dari tiga data, yakni P3KE, DTKS, dan Regsosek, maka bantuan seperti PKH, sembako, dan lainnya bisa jatuh ke tangan yang tepat, yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Jigus.

Jigus menambahkan, dengan adanya pemutakhiran data tersebut, masyarakat yang sudah naik kelas atau dinilai tidak lagi berhak, tidak akan menerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pendataan sosial di daerah.

“Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi Kabupaten Cirebon agar bantuan sosial dan program sosial lainnya dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Hafidz.

Hafidz menjelaskan, DTSEN merupakan solusi fundamental dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial.

Melalui sistem data tunggal ini, tiga sumber data kesejahteraan, yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Pemetaan Potensi Pembangunan Keluarga) diintegrasikan menjadi satu sistem yang komprehensif.

“DTSEN adalah gerbang tunggal penentu kelayakan penerima bansos, PKH, dan jaminan sosial lainnya. Dengan data terpadu, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berharap dengan DTSEN penyaluran bantuan sosial di tahun-tahun mendatang semakin efektif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesejahteraan sosial yang lebih akurat dan transparan. (din)

Read More

Tadris Kimia UIN Siber Syekh Nurjati Gelar Studium General 2025: Tingkatkan Wawasan Akreditasi Internasional dan Kultur Akademik Global

CIREBON, FC — Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman sivitas akademika terhadap sistem akreditasi internasional, Program Studi Tadris Kimia UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar Studium General Tadris Kimia 2025 dengan tema “Best Practices of International Accreditation and Global Academic Culture.”

Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperluas wawasan mahasiswa dan dosen mengenai sistem akreditasi internasional seperti ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) serta AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs). 

Melalui forum ini, peserta diajak memahami bagaimana standar internasional tersebut dapat diterapkan dalam pengembangan mutu program studi di Indonesia.

Menariknya, kegiatan ini juga menghadirkan best practices dari Program Studi Kimia FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang telah berpengalaman dalam proses akreditasi internasional. 

Para narasumber dari UPI berbagi strategi, pengalaman, dan tantangan dalam mempersiapkan akreditasi ASIIN dan AQAS, serta langkah-langkah konkret yang bisa ditiru oleh Tadris Kimia UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Selain fokus pada akreditasi, studium general ini juga memperkaya wawasan peserta dengan topik kultur akademik global melalui pengalaman terbaik dari National University of Singapore (NUS), salah satu universitas terbaik di dunia. 

Dalam sesi tersebut, peserta diajak memahami budaya akademik yang berorientasi pada inovasi, kolaborasi internasional, dan etos kerja tinggi.

Tak kalah menarik, kegiatan ini juga mengangkat sesi inspiratif bertajuk “How to Be a High Performing Student”, yang memberikan motivasi dan strategi agar mahasiswa mampu mencapai prestasi akademik dan nonakademik terbaik di era globalisasi pendidikan tinggi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep akreditasi internasional, tetapi juga menumbuhkan semangat menjadi bagian dari ekosistem akademik global yang unggul dan berdaya saing,” ujar panitia pelaksana.

Acara yang berlangsung penuh antusiasme ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penguatan mutu akademik Tadris Kimia UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menuju akreditasi internasional dan pembentukan karakter mahasiswa yang siap bersaing di tingkat global.

Jangan lupa hadir ya, karena kegiatan ini  hanya tentang belajar akreditasi, tetapi juga tentang menyiapkan diri menjadi generasi akademik berkelas dunia! (Nur)

Read More

Fakultas Syariah UIN Siber Cirebon Sukses Menggelar Seminar Internasional tentang Penguatan Program Persiapan Dosen Tamu

 

CIREBON, FC  — Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sukses menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “Strengthening the Preparation Program for Visiting Professors/Lecturers Included in the QS100 (Globalization of New Mabims Criteria from Sharia and Astronomy Perspectives)”.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Cyber lantai 8 mulai pukul 08.00 pagi ini dihadiri oleh para dosen, mahasiswa, serta narasumber internasional dari berbagai lembaga mitra.

Seminar ini bertujuan memperkuat kesiapan akademik dan keterlibatan global Fakultas Syariah dalam mempersiapkan para profesor dan dosennya untuk berkolaborasi secara internasional, khususnya dalam kerangka QS100.

Selain itu, para narasumber juga membahas Kriteria Baru Mabims dan relevansinya dengan ilmu syariah serta astronomi, dengan menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama dalam menjawab tantangan global.

Dekan Fakultas Syariah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat reputasi internasional fakultas sekaligus mempersiapkan kolaborasi global di masa depan. (Nur)

Read More

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Bekerjasama Menggelar Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Nikah

CIREBON, FC  – Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan Bimbingan Remaja Usia Nikah, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kesiapan mental dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di era digital.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusias. Para peserta, yang sebagian besar mahasiswa dan remaja akhir, tampak aktif berdiskusi mengenai arti kesiapan menikah, komunikasi dalam hubungan, hingga pentingnya kesehatan mental dan finansial sebelum membangun rumah tangga.

Dalam sambutannya, perwakilan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah menekankan bahwa bimbingan seperti ini bukan sekadar teori, melainkan langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga dengan bijak dan bertanggung jawab.

“Menikah itu bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang kesiapan. Remaja perlu dibekali pemahaman agama, psikologi, dan keterampilan hidup agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan berdaya,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi kampus sebagai pelopor pendidikan Islam berbasis digital yang inklusif dan responsif terhadap tantangan sosial.

“Kami mendukung penuh program Kementerian Agama ini. Pembinaan remaja usia nikah penting agar generasi muda memahami makna sakinah tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam konteks sosial dan digital,” ujar perwakilan kampus.

Melalui bimbingan ini, para peserta diajak memahami berbagai aspek pernikahan — mulai dari kesiapan emosi, komunikasi efektif, perencanaan ekonomi, hingga menjaga nilai-nilai moral di tengah derasnya arus informasi dan gaya hidup modern.

Kegiatan diakhiri dengan sesi refleksi dan komitmen bersama untuk menjadi generasi muda yang siap menikah bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran dan tanggung jawab.

Suasana penuh keakraban dan harapan terasa ketika seluruh peserta menyatakan komitmen untuk membangun keluarga sakinah yang berlandaskan iman dan kasih sayang. (Nur)

Read More

Wakil Wali Kota : Perempuan Sebagai Pilar Pemberdayaan dan Berkeadaban

 

CIREBON – Perempuan memiliki peran yang jauh melampaui sekadar hadir dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu yang disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati saat menjadi keynote speaker dalam acara ESQ Miracle Women Event, di Ruang Adipura Balai Kota, Rabu (29/10/2025). 

Wakil Wali Kota mengatakan, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Namun di setiap masa pula, selalu ada perempuan yang berdiri sebagai cahaya, yaitu menerangi lingkungannya dengan kasih, keteguhan, dan keikhlasan. 

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menyoroti kiprah para kader Posyandu di Kota Cirebon sebagai contoh nyata bagaimana perempuan mampu menjadi agen perubahan. Dari menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan gizi masyarakat, hingga menumbuhkan semangat gotong royong, peran mereka tak tergantikan. 

“Cahaya bukan berarti tanpa lelah. Cahaya itu menyala justru karena membakar dirinya demi menerangi sekitar,” ujarnya.

Menurut Wakil Wali Kota, kegiatan seperti ESQ Miracle Women Event penting untuk menyegarkan jiwa sekaligus memperkuat nilai spiritual perempuan. 

Acara ini dianggap sebagai ruang untuk menemukan keseimbangan antara kecerdasan emosional, spiritual, dan peran sosial perempuan. Pemerintah Kota Cirebon terus menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan perempuan. 

“Kami terus berupaya memastikan agar setiap program pembangunan, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial,  memberi ruang bagi perempuan untuk berdaya, berkontribusi, dan mendapatkan perlindungan yang layak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tema “Ketika Wanita Menjadi Sumber Cahaya” bukan sekadar metafora. Cahaya seorang ibu menumbuhkan karakter generasi, cahaya seorang kader menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan cahaya seorang pemimpin menumbuhkan harapan. 

Jika setiap perempuan menjaga nyala cahaya itu, Wakil Wali Kota yakin Kota Cirebon akan semakin sehat, harmonis, dan berkeadaban.

Di akhir pemaparannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, ESQ Leadership Center, dan peserta acara. 

“Semoga kegiatan ini memberi energi baru bagi kita semua untuk terus menebar cahaya, bukan hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di tengah masyarakat luas. Mari kita terus kuatkan niat pengabdian, perkokoh persaudaraan, dan tebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari setiap ajaran agama dan kebudayaan kita,” pungkasnya. (din)

Read More

Bupati Imron Ajak Pemuda Cirebon Terus Kobarkan Semangat Persatuan

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron mengajak generasi muda di daerahnya untuk terus mengobarkan semangat persatuan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Seruan itu disampaikan Imron saat memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di halaman Kantor Bupati Cirebon, Selasa (28/10/2025).

Dalam sambutannya, Imron menegaskan semangat Sumpah Pemuda harus menjadi inspirasi bagi seluruh anak muda untuk berperan aktif dalam membangun bangsa, khususnya di Kabupaten Cirebon.

“Sumpah Pemuda bukan hanya simbol sejarah, tetapi pesan abadi agar generasi muda terus bersatu dan berkontribusi untuk kemajuan daerah,” kata Imron.

Ia menilai, di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan sosial, pemuda harus mampu menjadi penggerak inovasi tanpa melupakan akar budaya dan nilai-nilai kebangsaan.

“Kita butuh pemuda yang tangguh, kreatif, dan adaptif, namun tetap menjunjung tinggi semangat persatuan Indonesia,” ujarnya.

Imron menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memberikan ruang yang luas bagi pengembangan potensi generasi muda, baik melalui pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, maupun dukungan terhadap kegiatan organisasi kepemudaan.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan pemuda dalam berbagai bidang.

“Kami ingin anak muda Cirebon tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama dalam pembangunan daerah,” tutur Imron.

Momentum peringatan ke-97 tahun ini mengusung tema Bersama Majukan Indonesia, yang menurut Imron sangat relevan dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan pemuda untuk mewujudkan kemajuan bangsa.

Ia berharap semangat Sumpah Pemuda tidak berhenti pada peringatan seremonial semata, tetapi menjadi pendorong nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Jika kita solid, apapun tantangan bisa kita hadapi,” ujar Imron.

Imron menyampaikan apresiasi atas dedikasi anak muda Kabupaten Cirebon yang telah menunjukkan karya nyata di masyarakat.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan berinovasi.

“Anak muda harus percaya diri menghadapi masa depan. Jangan takut gagal, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh,” ucapnya. (Nurdin)

Read More

Pemkab Tekan Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Menurun

 

KABUPATEN CIREBON — Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil positif. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon pada Oktober 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 229,64 ribu orang atau 10,23 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 245,92 ribu orang atau 11 persen.

Artinya, terdapat penurunan sekitar 16,28 ribu jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon secara umum.

Menurut BPS, garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp491.604 per kapita per bulan, naik 3,49 persen dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp475.046 per kapita per bulan.

Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan adanya peningkatan nilai kebutuhan minimum untuk memenuhi standar hidup layak.

Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari 1,69 pada tahun 2024 menjadi 1,79 pada tahun 2025.

Peningkatan ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Selain itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,36 menjadi 0,47. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya memperkuat kebijakan dan program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, agar tren penurunan angka kemiskinan ini dapat terus dipertahankan. (din)

Read More

Penyerahan Buku Nikah Wujud Komitmen Pemkot Cirebon terhadap Legalitas dan Perlindungan Warga

CIREBON - Momen penuh makna terlihat saat acara Penyerahan Buku Nikah dan Dokumen Kependudukan yang digelar oleh Ladies Pensiunan Pemkot Cirebon (Ladies PPC) dan Bhakti Perempuan Purna Karya Grage (BPPKG) di Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Selasa (28/10/2025). 

Acara yang turut dihadiri oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, ini bukan sekadar prosesi administratif, melainkan wujud nyata dari penghormatan terhadap perjalanan hidup dan ikatan keluarga yang sah secara hukum maupun sosial.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar penyerahan buku nikah atau dokumen kependudukan. “Lebih dari itu, ini adalah pengakuan, keabsahan, dan penghargaan terhadap jalinan kehidupan keluarga yang telah lama Bapak dan Ibu jalani,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen memastikan seluruh warganya memiliki hak administratif yang sama. 

“Program isbat nikah dan penyerahan dokumen kependudukan seperti ini merupakan bentuk nyata dari upaya kita memastikan setiap warga memiliki perlindungan hukum. Pemerintah Kota Cirebon merasa bangga bisa turut menjadi bagian dari proses pemenuhan legalitas ini,” lanjutnya.

Wali Kota menambahkan, tidak sekadar acara sosial, kegiatan ini juga mencerminkan nilai kepedulian dan semangat pengabdian yang tetap hidup di kalangan para perempuan purna karya. Wali Kota menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada para penyelenggara. 

“Saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Ladies PPC dan BPPKG atas inisiatif serta dedikasi yang luar biasa. Ada kerja panjang, ada kepedulian sosial, dan ada kasih sayang yang nyata terhadap sesama. Semoga langkah ini menjadi teladan bagi kita semua bahwa pengabdian tidak berhenti setelah masa tugas berakhir, dan cinta pada sesama warga adalah wujud paling indah dari pengabdian itu sendiri,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Ladies PPC dan Bhakti Perempuan Purna Karya Grage, Hj. Djuariyah, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan yang selama ini belum memiliki dokumen resmi pernikahan. 

“Sebanyak 23 pasangan menerima buku nikah dan dokumen kependudukan hari ini. Kami siap membantu ibu-ibu yang membutuhkan pendampingan hukum, sekaligus mendukung program Pemerintah Daerah Kota Cirebon, salah satunya Cirebon Eman Ning Mimi,” ungkapnya.

Hj. Djuariyah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. “Terima kasih kepada para donatur dan semua pihak yang turut berperan. Semoga langkah kecil ini membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tuturnya. (din)

Read More

Belajar Transformasi Digital, Ditjen Bimas Buddha Sambangi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

 

CIREBON, FC — Suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi mewarnai kunjungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha Kementerian Agama RI ke kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (28/10/2025).

Rombongan datang untuk belajar langsung tentang transformasi digital akademik dan tata kelola pendidikan tinggi berbasis teknologi yang telah dikembangkan di kampus siber pertama di Indonesia ini.

Kunjungan yang berlangsung di Gedung Siber SBSN lantai 7 tersebut dipimpin oleh Dr. Sutrisno, S.IP., M.Si., yang juga Rektor Institut Nalanda. Ia hadir bersama sejumlah pejabat dan analis kebijakan Ditjen Bimas Buddha, antara lain Yuli Pristiani, S.Ag., M.Pd.B., Aris Budiyanto, S.T., Made Adhiguna Samvara, S.Sos., I Komang Nana Triana, S.Pd., dan Michelle Amanda Esitria Sumampow, S.H.

Rombongan diterima hangat oleh Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, didampingi Zainal Arifin, S.Ag. (Kabag Layanan Akademik dan Umum) dan Basiran, M.A. (Kepala UPT Admisi dan Promosi).

Dalam sambutannya, Dr. Sutrisno menyampaikan apresiasi atas kesempatan belajar langsung ke UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

“Kami datang untuk belajar bagaimana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengelola sistem pembelajaran digital dan pengembangan akademik modern. Pengalaman UIN Siber ini menjadi inspirasi berharga bagi kami dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi keagamaan Buddha di era digital,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi informasi terintegrasi merupakan kunci peningkatan mutu pendidikan keagamaan, sejalan dengan visi Kementerian Agama untuk membangun lembaga pendidikan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Sementara itu, Prof. Jamali menyambut baik semangat belajar dan sinergi yang dibawa rombongan Ditjen Bimas Buddha.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam penguatan sistem akademik berbasis digital. Semoga kunjungan ini menjadi langkah awal sinergi antarlembaga pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia,” tuturnya.

Selama kegiatan benchmarking, peserta terlibat aktif dalam diskusi dan tukar pengalaman mengenai pengelolaan Learning Management System (LMS), kurikulum digital, sistem admisi daring, hingga strategi peningkatan mutu berbasis data akademik.

Kunjungan ini bukan sekadar studi banding, melainkan juga menjadi momentum untuk menjalin jejaring dan berbagi praktik baik antar lembaga pendidikan tinggi keagamaan.

Melalui kolaborasi seperti ini, semangat digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Kementerian Agama RI diharapkan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi seluruh umat beragama di Indonesia. (din)

Read More

Hari Sumpah Pemuda ke-97, Prabowo: Jangan Takut Bermimpi Besar!

 

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal.

Seruan itu disampaikan dalam pidato ucapan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat para pemuda pada tahun 1928 yang telah meneguhkan persatuan bangsa.

“Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar. Jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya,” ujar Prabowo dalam keterangan videonya, Selasa (28/10).

Prabowo menekankan bahwa semangat para pemuda tahun 1928 juga harus diteruskan dalam bentuk kerja nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras.

Prabowo juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam membawa Indonesia menuju kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan bersama.

“Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa cinta tanah air bukan hanya slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pengabdian kepada rakyat.

“Cinta Tanah Air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya,” imbuhnya.

Read More

Bupati Imron Buka Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Desa Sambeng

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron membuka kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2025 di Balai Desa Sambeng, Kecamatan Gunungjati, Senin (27/10/2025).

Program karya bakti ini digagas oleh Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sebagai bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Bupati Imron mengapresiasi pelaksanaan BSMSS yang melibatkan langsung masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Saya sebagai bupati dan atas nama masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pekerjanya melibatkan masyarakat Desa Sambeng. Bhakti TNI ini, selain mengerjakan jalan, juga memberdayakan masyarakat setempat,” ujar Imron.

Ia berharap, kegiatan BSMSS dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“TNI dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan, memperbaiki jalan sekaligus memberdayakan warga sekitar,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron menjelaskan, BSMSS merupakan program tahunan yang dilakukan secara bergilir di berbagai desa dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.

“Program BSMSS ini kami laksanakan setiap tahun dengan sasaran yang berbeda. Kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kodim, serta para kuwu yang mengajukan desanya (untuk kegiatan BSMSS). Namun, kita meninjaunya dnegan skala prioritas setiap tahunnya,” terang Yusron.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur desa berupa pengecoran jalan sepanjang 300 meter.

“Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam aksesibilitas dan perekonomian desa,” ujarnya. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Evaluasi Perda PDRD: Soroti PBB-P2 dan Retribusi Parkir yang Belum Optimal

 

CIREBON – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi bersama Pemerintah Daerah Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD, Senin (27/10/2025).

Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam pertemuan itu, dua sektor menjadi perhatian utama: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi parkir tepi jalan umum, yang selama ini menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, M. Noupel, SH., MH., menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak perlu dilakukan secara rasional, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak (WP).

“Ending-nya memang tetap ada kenaikan, tapi tidak akan memberatkan wajib pajak,” ujar Noupel.

Ia menjelaskan, pembahasan Raperda akan dilakukan secara terbuka melalui public hearing untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum difinalisasi.

“Kami ingin memastikan masyarakat didengar. Kenaikan tarif akan kita batasi di kisaran 20–30 persen, karena kondisi ideal memang sulit dicapai. Namun, yang utama adalah proporsionalitas dan keadilan,” katanya.

Noupel menambahkan, penyesuaian tarif akan memperhitungkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serta kondisi sosial ekonomi warga di tiap wilayah, agar tidak menimbulkan beban berlebih.

Selain PBB-P2, DPRD juga menyoroti sektor retribusi parkir yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap PAD, meski tarif parkir telah dinaikkan sejak 2021.

Anggota Bapemperda, Andi Riyanto Lie, mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor ini masih jauh dari harapan.

“Padahal dari sisi tarif, motor naik dari seribu jadi dua ribu, mobil dari dua ribu jadi empat ribu. Tapi realisasinya masih belum maksimal,” jelasnya.

Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebelum penyesuaian tarif, realisasi pendapatan mencapai Rp1,6 miliar. Namun setelah kenaikan tarif di tahun 2021, peningkatannya hanya 16 persen menjadi Rp1,88 miliar.

Tren tersebut terus menurun hingga 2024, di mana kenaikan hanya sekitar 5 persen.

“Jadi meskipun tarif naik, efeknya ke PAD tidak terasa signifikan. Kami beri waktu dua tahun bagi Dishub untuk berbenah. Kalau tidak ada perbaikan, bisa saja tarif dikembalikan seperti semula,” tegas Andi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Ujianto, mengakui bahwa capaian PAD dari retribusi parkir masih di bawah target.

“Hingga akhir 2025 kami perkirakan hanya mencapai Rp3,1 miliar dari target Rp4,6 miliar. Karena itu, target tahun 2026 akan kita sesuaikan menjadi Rp4 miliar,” ujarnya.

Dishub, lanjutnya, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir, termasuk potensi kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan.

“Saat ini ada 285 titik parkir dan 430 juru parkir yang akan kami optimalkan. Kita akan kaji potensi pendapatan agar sistemnya lebih tertib dan transparan,” tambahnya.

Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh anggota Bapemperda DPRD Kota Cirebon lainnya: dr. Tresnawaty, Sp.B, Imam Yahya, S.Fil., M.Si., dan Anton Octavianto, S.E., M.M., M.M.Tr., serta Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, S.P., M.Si., dan perwakilan perangkat daerah pengampu PAD.

Melalui pembahasan yang terbuka dan partisipatif, DPRD berharap perubahan Perda PDRD ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Cirebon, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (din)

Read More

Mantan Wali Kota Cirebon, Eti Herawati Resmi Mendaftar sebagai Calon Ketua Kadin Kota Cirebon 2025–2030

 

CIREBON – Mantan Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, resmi mendaftar sebagai calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon periode 2025–2030. Eti mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Panitia Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kadin Kota Cirebon pada Senin, 27 Oktober 2025.

Kehadiran Eti Herawati dalam bursa calon Ketua Kadin memberi warna tersendiri bagi dinamika Mukota VIII yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025 mendatang. 

Sebagai figur perempuan yang sudah berpengalaman memimpin daerah, langkah Eti dinilai membawa semangat baru dalam mendorong sinergi dunia usaha dan pembangunan ekonomi lokal.

Dalam keterangannya, Eti menyampaikan tekadnya untuk menjadikan Kadin sebagai wadah yang benar-benar berpihak kepada para pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah di Kota Cirebon.

“Saya maju karena ingin para pelaku usaha di Kota Cirebon semakin diberdayakan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah. Kota Cirebon memiliki peluang besar untuk tumbuh signifikan, terutama di sektor perdagangan, industri kreatif, dan pariwisata,” ujar Eti.

Ia menegaskan, dengan jaringan luas yang dimilikinya, dirinya berkomitmen membangun sinergi kuat antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kadin, kata Eti, harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kolaboratif.

“Kota Cirebon memiliki potensi besar, tetapi semua itu hanya bisa berkembang jika kita bergerak bersama. Kadin harus menjadi jembatan bagi kolaborasi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Panitia Mukota VIII Kadin Kota Cirebon menyampaikan bahwa pendaftaran calon Ketua Kadin dibuka sejak 25 September hingga 28 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan organisasi Kadin Kota Cirebon untuk lima tahun ke depan.

Dengan masuknya Eti Herawati ke dalam bursa calon Ketua Kadin, proses Mukota VIII tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih dinamis dan penuh gagasan, sejalan dengan semangat membangun ekonomi Cirebon yang inklusif dan berdaya saing. (Ara)

Read More