Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sabtu, 29 November 2025

Bupati Imron Optimis Dukupuntang Juara P2WKSS Tingkat Jabar 2025

KABUPATEN CIREBON - Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, mewakili Kabupaten Cirebon dalam Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Tim penguji melaksanakan evaluasi akhir pada Jumat (28/11/2025).

Bupati Cirebon Imron menyampaikan, Kabupaten Cirebon menaruh harapan besar pada hasil evaluasi tersebut.

Ia menilai, jawaban para kader saat sesi wawancara juri menunjukkan kesiapan dan pemahaman terhadap program.

“Acara penilaian akhir P2WKSS tingkat Jabar. Kami, di Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang ini mewakili Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

“Kalau kita lihat dari segi pertanyaan dan jawaban kader, hasilnya memuaskan. Dari fakta dan bukti yang ada saat diwawancara, mudah-mudahan juara,” ucapnya menambahkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menambahkan, evaluasi akhir ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan perubahan yang telah dicapai desa lokus.

“Melaksanakan evaluasi akhir P2WKSS di Desa Dukupuntang. Semoga hari ini kita betul-betul memberikan hal yang terbaik untuk tim juri, agar kita menjadi desa lokus P2WKSS yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Fitriani.

Ia menjelaskan, kondisi awal desa yang menjadi lokus P2WKSS masuk dalam kategori kumuh, masyarakat kurang berdaya, pendidikan rendah, serta tingkat kesejahteraan yang belum merata.

Melalui program ini, pemerintah daerah berharap terjadi peningkatan nyata.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini perempuannya makin berdaya, anak-anaknya terlindungi, dan keluarganya sejahtera,” tambahnya.

Fitriani menegaskan, pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Desa Dukupuntang yang Madani, Cirebon Katon, Jabar Istimewa, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. (Nur)






Kota Cirebon Raih Penghargaan Swasti Saba Wiwerda 2025

CIREBON- Kota Cirebon meraih penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda pada ajang Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2025 oleh Kementerian Kesehatan RI , Jumat (28/11/2025). 

Sebelumnya, Kota Cirebon juga meraih penghargaan serupa pada tahun 2023. Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkot Cirebon dalam memperkuat program kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja bersama semua pihak.

 “Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat. Kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya. 

Dalam proses verifikasi penghargaan ini, dokumen Kota Cirebon diperiksa berdasarkan 9 tatanan yang menjadi indikator penilaian. 

Diantaranya kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanganan bencana. 

Hasil verifikasi menunjukkan komitmen Kota Cirebon dalam menyelaraskan seluruh tatanan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Pj Sekda menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkot Cirebon untuk semakin memperkuat program kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mempererat sinergi lintas sektor. 

“Hal ini sejalan dengan visi membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menekankan pentingnya kolaborasi dalam pencapaian penghargaan ini. 

“Berkat dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan berbagai dinas terkait, kita bisa mencapai kategori Swasti Saba Wiwerda. Di tahun 2027, kami yakin Kota Cirebon bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Siti Maria juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan nyata dari masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang tertata dengan baik. 

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya kita dalam membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan sanitasi, dan kualitas hidup berjalan efektif,” tambahnya.

Keberhasilan Kota Cirebon ini menjadi kabar baik bagi warga dan juga menjadi motivasi bagi daerah lain di Ciayumajakuning. Saat ini, Kota Cirebon menempati peringkat terbaik di wilayah Ciayumajakuning dan menduduki peringkat ke-8 terbaik di Jawa Barat. Target ke depan, Pemkot Cirebon menyiapkan langkah strategis untuk meraih kategori Swasti Saba Wistara. (din)



Kamis, 27 November 2025

Sekjen Kementerian Agama Gandeng Komdigi Gelar Uji Kompetensi Mandiri JF Pranata Humas 2025 Tahap Pertama

JAKARTA, FC — Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memulai rangkaian Uji Kompetensi Mandiri Jabatan Fungsional Pranata Humas (JF Prahum) Tahun 2025 Tahap Pertama. Kegiatan ini dibuka melalui pelaksanaan batch pertama yang digelar pada Kamis–Jumat, 27–28 November 2025, bertempat di Erian Hotel Jakarta, setelah melewati proses verifikasi dan validasi akhir yang dipastikan oleh Komdigi.

Ketua Pelaksana kegiatan, Rusdy Sani, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi tahun ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat kebutuhan peningkatan kualitas SDM kehumasan di lingkungan Kementerian Agama yang terus berkembang. Ia mengungkapkan bahwa proses seleksi peserta berlangsung cukup ketat dan memerlukan tahapan panjang.

“Jumlah Pranata Humas di satuan kerja Kemenag mencapai 1.200 orang. Dari total tersebut, dilakukan seleksi berkas untuk kategori inpassing dan kenaikan jenjang—mulai dari Pertama, Muda, hingga Madya—sebanyak 400 berkas. Setelah melalui tahapan seleksi, tersaring 180 berkas yang kemudian diajukan ke Komdigi, dan pada akhirnya 161 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti Uji Kompetensi,” ujarnya.

Rusdy memberikan apresiasi khusus kepada para peserta batch pertama, yang ia nilai menunjukkan komitmen dan daya juang tinggi hingga berhasil hadir mengikuti ujian. Ia menyebut semangat mereka sebagai “pantang menyerah dan berdarah-darah” dalam meraih kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier kehumasan.

Perkuat Peran Humas di Era Digital

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP), Dr. Thobib Al-Asyhar, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil lolos ke tahap uji kompetensi. Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang Humas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh ikhtiar batin.

“Ukom bukan hanya jalur ikhtiar, tetapi juga diperlukan jalur langit,” tegasnya, disambut antusias para peserta.

Dr. Thobib juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Ukom tahun ini dibagi menjadi tiga batch, yaitu:

Batch 1: 27–28 November 2025

Batch 2: 4–5 Desember 2025

Batch 3: 8 Desember 2025

Menurutnya, tantangan kehumasan di era digital semakin kompleks, khususnya dalam hal penguatan reputasi dan branding institusi pemerintah. Karena itu, Uji Kompetensi Mandiri ini menjadi ruang penting bagi para Pranata Humas untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Melalui uji kompetensi ini, peserta diharapkan mampu memperlihatkan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap reputasi satuan kerja masing-masing dan tentunya Kementerian Agama sebagai rumah besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Thobib menekankan bahwa seorang Humas harus mampu menjadi gatekeeper informasi yang efektif, khususnya dalam memitigasi potensi narasi negatif.

“Humas harus mampu memitigasi narasi negatif, baik di lingkungan kerja maupun dalam konteks kementerian sebagai rumah besar kita. Humas perlu terus menghadirkan narasi positif yang menjelaskan secara jernih maksud dan tujuan suatu kebijakan, sehingga masyarakat dapat membedakan mana informasi hoaks dan mana yang benar.”

Dengan terlaksananya batch pertama Uji Kompetensi Mandiri JF Pranata Humas 2025 ini, Kementerian Agama berharap para peserta dapat semakin memperkuat kualitas komunikasi publik sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun citra positif kementerian di tengah dinamika ruang digital yang semakin cepat dan menuntut ketepatan informasi. (din)

Rabu, 26 November 2025

UIN Siber Cirebon Gelar Wisuda ke-3, 552 Lulusan Siap Menjawab Tantangan Peradaban Digital

 

CIREBON, FC – Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Cirebon resmi menggelar Wisuda Sarjana ke-3 tahun 2025 yang berlangsung khidmat di salah satu hotel kawasan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Sebanyak 552 mahasiswa dari berbagai fakultas diwisuda dalam Sidang Senat Terbuka yang dihadiri pimpinan kampus, para dekan, serta keluarga wisudawan.

Para lulusan tersebut mencakup 273 sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), 57 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), 50 dari Fakultas Syariah, 75 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI), 78 dari Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA), serta 18 lulusan program magister dan 1 lulusan program doktor.

Rektor UIN Siber Cirebon, Prof Dr H Aan Jaelani MAg, dalam pidatonya menyampaikan bahwa wisuda kali ini mengusung tema “Melangkah Bersama Ilmu, Menggerakkan Cinta Lingkungan, dan Membangun Peradaban Digital.” 

Tema tersebut, menurutnya, menandai fase penting perjalanan kampus sejak resmi bertransformasi dari IAIN menjadi UIN Siber pada 21 Mei 2024 lalu.

“Meskipun terjadi transisi lulusan dari IAIN menjadi UIN, kami berharap tema membangun peradaban digital ini menjadi fase baru bagi seluruh sivitas akademika untuk memiliki kompetensi digital,” ujar Prof Aan usai prosesi wisuda.

Ia menegaskan bahwa ada lima kompetensi digital utama yang harus dimiliki para alumni untuk menghadapi persaingan global, yaitu Literasi informasi dan data, Keamanan data, Kemampuan problem solving, Kemampuan menjadi kreator konten, Kemampuan memilih dan mengolah data

Menurutnya, kompetensi tersebut akan membuka peluang jejaring dan kesempatan kerja yang lebih luas di masa depan.

Selain aspek digital, Prof Aan juga menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Ia mengajak para lulusan menjadikan cinta lingkungan sebagai perilaku sehari-hari.

“Mencintai lingkungan harus menjadi cara pandang serta implementasi para alumni sebagai bagian dari kewajiban agama,” tuturnya.

Ia berharap para wisudawan mampu membawa manfaat bagi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global melalui penguasaan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan selama studi.

Dekan FITK UIN Siber Cirebon, Dr H Saifuddin MAg, menyampaikan bahwa dari total lulusan FITK, terdapat 50 mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang berhasil menyelesaikan studinya.

Banyak lulusan FITK, katanya, sudah mengabdi sebagai tenaga pendidik bahkan sebelum mereka resmi menyandang gelar sarjana.

“Tahun ini, kita juga sudah membuka PPG dalam jabatan bagi guru-guru yang belum bersertifikasi. Lulusan FITK memiliki peluang kerja yang luas, terutama di lingkungan Kementerian Agama seperti RA, MI, dan MTs swasta,” jelasnya.

Saifuddin juga mendorong para lulusan untuk terus memperkuat transformasi digital seiring perubahan status kampus.

“Ketika mahasiswa masuk, kampus masih berstatus IAIN. Namun saat mereka diwisuda, kampus telah bertransformasi menjadi UIN Siber. Karena itu, kemampuan digital menjadi bekal penting untuk menjawab tantangan dunia pendidikan,” pungkasnya. (din/ADV)

Selasa, 25 November 2025

33 Peserta Lulus Uji Makalah Calon Pegawai KPK: Kepala SPI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Masuk Daftar

JAKARTA, FC — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan 33 peserta yang dinyatakan lulus tahapan Seleksi Penulisan Makalah pada rekrutmen terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan KPK. Satu nama yang turut lolos dalam seleksi bergengsi tersebut adalah H. Budi Affandi, S.Pd., M.Pd.I., Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pengumuman ini disampaikan Ketua Panitia Seleksi Terbuka KPK, Ranu Mihardja, usai seluruh peserta mengikuti seleksi penulisan makalah pada 14 November 2025. Para peserta bersaing untuk enam jabatan strategis di lembaga antirasuah tersebut.

“Tahapan seleksi selanjutnya adalah asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural serta tes kesehatan fisik dan jiwa yang akan dilaksanakan secara luring,” jelas Ranu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Lanjut ke Tahap Asesmen dan Tes Kesehatan

Sejalan dengan agenda resmi seleksi, peserta yang lolos akan kembali mengikuti dua tahapan lanjutan, yaitu:

Asesmen Kompetensi Manajerial & Sosial Kultural

26–28 November 2025 — Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Jakarta

Tes Kesehatan Fisik & Kejiwaan

29 November 2025 — Tirta Medical Center, Jakarta

Bangga Wakili Kementerian Agama & UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Dalam daftar resmi KPK, Budi Affandi tercatat sebagai peserta mewakili Kementerian Agama RI dalam seleksi Jabatan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat — posisi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi.

Capaian ini menjadi kebanggan bagi sivitas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, mengingat jabatan yang diperebutkan merupakan posisi kunci penggerak partisipasi masyarakat dalam sistem antikorupsi nasional.

Daftar Peserta Lolos Seleksi Makalah (33 Orang)

(Dikelompokkan berdasarkan jabatan yang dilamar)

A. Kepala Biro Hukum

1. Eko Setiawan – Kementerian BUMN

2. Farhan Abdi Utama – BKN

3. Iskandar Marwanto – KPK

4. Richard Marpaung – KPK

5. Syahmardan – Kemenkum

6. Wahyu Tri Hartomo – Kemenkum

B. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

1. Budi Affandi – Kementerian Agama (UINSSC)

2. Danang Sri Wibowo Riyanto – Kemenko Perekonomian

3. Jerry Kurniawan – Kemenkeu

4. Johnson Ridwan Ginting – KPK

5. Kunto Ariawan – KPK

6. Rahmaluddin Saragih – KPK

C. Direktur Penyelidikan

1. Achmad Taufik – KPK

2. Farhan – Kejagung

3. Nasidin – KPK

4. Tessa Mahardhika Sugiarto – KPK

D. Direktur Penuntutan

1. Adhryansah – Kejagung

2. Agustinus Heri Mulyanto – Kejagung

3. Budhi S – KPK

4. Dandeni Herdiana – Kejagung

5. Wagiyo – Kejagung

E. Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah V

1. Asep Rahmat – KPK

2. David Hartono Hutauruk – KPK

3. Eddy Taufiq – Pemkab Mojokerto

4. Jackson Simamora – BPIP

5. Maruli Tua – KPK

6. Niken Wulandari – Pemkab Bintan

F. Direktur Deteksi & Analisis Korupsi

1. Dadi Mulyady – KPK

2. Dzikran Kurniawan – Pemprov DKI Jakarta

3. Kuswanto – KPK

4. Rino Haruno – KPK

5. Taryanto – KPK

6. Teguh Widodo – KPK

Langkah Penting untuk Penguatan Peran ASN dalam Pemberantasan Korupsi

Melalui seleksi terbuka ini, KPK mendorong peningkatan profesionalitas dan kontribusi ASN terbaik dalam struktur kelembagaan antikorupsi nasional. Tahapan berikutnya akan menjadi penentu siapa saja yang akhirnya akan mengisi enam jabatan strategis tersebut.

Selamat kepada Budi Affandi atas prestasi yang membanggakan ini

Sivitas akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon turut mendoakan kelancaran dalam tahapan seleksi berikutnya. (din)

DPRD Dorong Penyelesaian Serah Terima PSU Perumahan, 122 Lokasi Belum Diserahkan

CIREBON – DPRD Kota Cirebon mendorong kepada pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kepada pemerintah daerah.

Hal itu mmengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama Asisten Administrasi Umum, Inspektorat, BPKPD, DPRKP dan DPP Barisan Advokat Rakyat (BAR), Kamis (20/11/2025) di Griya Sawala.

RDP membahas pelaksanaan Perda Nomor 6/2021 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan di Kota Cirebon serta Perwal Nomor 41/2022 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

DPRD menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian masalah PSU karena menyangkut hak dasar warga dan keberlanjutan pelayanan publik.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menegaskan, DPRD tidak ingin masyarakat dirugikan akibat keterlambatan serah terima PSU. Menurutnya, fasilitas publik seperti jalan lingkungan, drainase, taman, ruang terbuka hijau, hingga lahan pemakaman harus terjamin keberadaannya.

“Regulasinya sudah jelas. Sekarang yang kita dorong adalah komitmen pelaksanaan. Persoalan PSU ini harus dituntaskan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas pria akrab disapa HSG.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menambahkan bahwa kondisi ini merupakan darurat pengelolaan aset publik dan memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk penegakan hukum terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Perda.

“Dari 122 perumahan yang belum menyerahkan PSU, 77 pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya. Ini harus diselesaikan segera karena berkaitan dengan hak masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut,” ujar Andru, sapaanya.

Andru menambahkan, di samping itu keberadaan lahan pemakaman juga menjadi bagian penting untuk mendukung pemenuhan RTH di Kota Cirebon yang dinilai masih kurang dari target kebutuhan.

“Tentunya ini harus dibenahi tata kelola seperti apa, agar progres ke depan termanfaatkan betul. Karena kebutuhan RTH masih kurang,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, DPRD menyampaikan kesimpulan bahwa belum ada keputusan final, namun pertemuan hari ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan data, pandangan, dan arah penyelesaian.

Kendati demikian, tambah HSG, pelaksanaan RDP kali ini penting untuk menyamakan persepsi bahwa ketersediaan lahan pemakaman menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DPRD berkomitmen mengawal penuh proses penyelesaian PSU dan meminta pemerintah segera menyusun langkah operasional agar persoalan PSU tidak terus berlarut.

“Belum ada hal yang bisa diputuskan, namun pertemuan kali ini penting. Dan perlu ditegaskan kembali, kewajiban developer selain membangun rumah di dunia, mereka juga ada kewajiban menyediakan lahan pemakaman yang merupakan rumah masa depan kita semua,” tutup HSG, selaku pimpinan rapat.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala DPRKP Wandi Sofyan SSTP menyampaikan bahwa pihaknya mendata terdapat 151 perumahan di Kota Cirebon.

Dari jumlah tersebut, baru 6 perumahan yang telah melakukan serah terima PSU, 6 menjalani proses penguasaan aset sepihak, 19 PSU tercatat sebagai aset Pemda, 6 perumahan sedang dalam proses serah terima, dan 122 perumahan belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.

Dari 122 perumahan tersebut, 77 pengembang telah meninggalkan lokasi pembangunan, sehingga pengurusan aset menjadi terhambat.

Adapun untuk pengadaan lahan pemakaman, ia menyebut pihaknya masih melakukan peninjauan lokasi yang tepat mengingat luas wilayah daerah yang terbatas. Kendati demikian Kedung Menjangan dikabarkan menjadi lokasi selanjutnya untuk pengembangan lahan pemakaman.

“Tentunya kita sangat berhati-hati, pengembangan tapi memang berdekatan dengan yang sudah ada. Intinya kami mengakomodir kebutuhan masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya. (din)