Hadiri Musrenbang Kecamatan Harjamukti, DPRD Dukung 716 Program Kegiatan Untuk Pelaksanaan Tahun 2025

CIREBON, FC – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Harjamukti di salah satu hotel Kota Cirebon, Rabu (7/2/2024).

Hasil Musrenbang Kecamatan Harjamukti itu menetapkan 716 program kegiatan tahun anggaran 2024 untuk pelaksanaan 2025.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengapresiasi usulan program yang telah ditetapkan Kecamatan Harjamukti dari berbagai kelurahan melalui SIPD RI.

Menurutnya, usulan tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Cirebon, terutama bagi anggota dewan yang mewadahi daerah pemilihan Harjamukti dan sekitarnya.

“Kami sangat mengapresiasi usulan kegiatan yang telah ditetapkan, sebab penting, apalagi ada 13 legislator yang mewakili Dapil Harjamukti dan sekitarnya,” katanya.

Ia pun meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk segera menyusun perencanaan mendetail agar pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

“Ini menjadi prioritas penting DPRD untuk berkoordinasi dengan pemkot untuk menindaklanjuti dan mencari solusi dalam rangka perbaikannya ke depan,” tambahnya.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH pun mengharapkan pemerintah daerah dapat merealisasikan usulan kegiatan yang dibutuhkan Kecamatan Harjamukti.

Selain itu, meski periode DPRD Kota Cirebon Tahun 2019-2024 akan berakhir, Agung menyebut masih bisa mengawal usulan kegiatan yang diajukan dalam Musrenbang.

“Kami harap kebutuhan Kecamatan Harjamukti dapat direalisasikan pemkot, selain itu kami pun masih terus mengawal berbagai kegiatan, terutama dalam perumusan APBD murni 2025 dan APBD Perubahan 2024,” katanya.

Sementara itu, Camat Harjamukti R Yuki Maulana H SSTp menjelaskan, ada tiga turunan kegiatan dari 716 kegiatan yang telah diinput ke dalam SIPD.

Di antaranya, usulan penunjang sebanyak 7 kegiatan, usulan melalu Musbangkel sebanyak 698 kegiatan, dan berasal dari kecamatan sebanyak 11 kegiatan.

“Nah, untuk Musbangkel itu terdiri dari 457 kegiatan infrastruktur, 182 pemberdayaan masyarakat, dan 59 kegiatan long list atau masih direncanakan,” kata Yuki.

Selain itu, beberapa usulan kegiatan sarana prasarana, akan menggandeng SKPD terkait yang dialokasikan sebanyak 293 usulan.

Yuki berharap, pihak eksekutif serta legislatif dapat mendukung dan memantau usulan kegiatan agar dapat direalisasikan.

“Kami sangat berharap, usulan kegiatan ini dapat terealisasikan pada 2025 mendatang, sebab proses penganggaran sudah dapat dirumuskan di tahun 2024 ini,” ujarnya.

Turut hadir Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Cirebon Ir Agung Sedijono MSi, dan sejumlah pejabat SKPD terkait. (din)

Read More

Melalui Hasil Dana Swadaya, Warga Gotong Royong Perbaiki Jalan Sampiran - Sijopak Yang Rusak

Hasil dana swadaya, warga bergotong royong perbaiki jalan rusak

CIREBON, FC - Jalan mulus dan  nyaman bisa menjadi salah satu  pendukung warga bagi berbagai hal kebutuhan warga, baik yang beraktifitas kerja, sekolah, berbisnis maupun kebutuhan lainnya. 

Namun berbeda cerita, ketika jalan yang setiap hari dilintasi berada pada kondisi yang rusak parah. Tentu akan menggangu kenyamanan warga dan menghambat pada setiap aktifitas warga.  

Melihat kondisi ini, warga Dusun Sijopak, Desa Sampiran pun bergotong royong bangun rehab jalan raya Desa Sampiran - Sijopak sepanjang kurang lebih 500 M, dengan anggaran, Rp 15 juta, Selasa, 6 Februari 2024.

Perbaikan ini dilakukan karena kondisi  jalan sudah rusak parah. Warga yang merasa terganggu dengan kondisi jalan tersebut langsung terjun gotong royong memperbaiki jalan dengan anggaran dari hasil swadaya.

Warga dari Dusun Sijopak maupun warga masyarakat perumahan Griya Sampiran indah (GSI), juga donatur dari Jasa Marga ikut bergotong royong berswadaya untuk mengumpulkan dana dengan Sukarela.

"Kami yang peduli lingkungan.sangat prihatin dengan kondisi jalan rusak ini. Mestinya desa (kuwu) atau Pemda dan dinas terkait peduli apalagi ini jalan poros desa yang menghubungkan antara Kab.Cirebon dengan Kota Cirebon,' tutur tokoh masyarakat Dusun Sijopak, Dede Erwin.

Terkait jalan rusak ini, Dede Erwin mengaku sudah lelah mengajukan perbaikan baik ke desa maupun ke dinas terkait, namun tak pernah ada realisasi.

"Mangkanya kami adakan musyawarah bersama warga mencari solusi, alhamdulillah akhirnya ada kata sepakat untuk bergotong royong mengumpulkan  dana sukarela untuk bisa rehab bangun jalan,' ujar Dede Erwin saat bersama warga dilaksanakan pengerjaan jalan di lapangan. 

Demikian juga pendapat Kadus Dusun Sijopak Desa sampiran, Sarip dan M. Syafik, salah satu sekertaris Anggota BPD yang sama merasa prihatin dengan kondisi jalan yang rusak. 

Syafik mengaku hampir setiap hari kena teguran warga yang mempertanyakan perbaikan jalan. "Kami selaku perangkat desa merasa kena beban moral, akhirnya kami berinisiatif mencari solusi untuk bermusyawarah dengan warga, Alhamdulillah warga sepakat untuk  bergotong royong," ucapnya.

Sedang menurut M.Syafik, anggota Sekertaris BPD memberikan apresiasi kepada warga masyarakat Dusun Sijopak atas kekompakan dan kebersamaannya dalam gotong royong tanpa adanya andil dari pemerintahan desa atau dinas terkait.

"Mudah-mudahan dusun kita menjadi suritauladan dan bisa menjadi percontohan untuk dusun-dusun lainnya di Desa Sampiran, dan terimkash kepada para warga yang sudah berswadaya dan bergotong royong dalam memperbaiki jalan ini, termasuk juga untuk donatur dari Perumahan Asik Residance (RT04),"  tandasnya. (Bambang HS)

    

Read More

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kota Cirebon Sudah Mencapai 91 Persen

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, S.P. M.Si.

CIREBON KOTA, FC - Badan Pangan Nasional tengah penyaluran bantuan pangan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kota Cirebon penyaluran bantuan pangan beras sudah mencapai 91 persen. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, S.P. M.Si., menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras dimulai sejak tanggal 27 Januari 2024. 

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK-RI) penerima bantuan pangan beras sebanyak 38.867 KPM. 

“Datanya dari Menko PMK-RI dan beras yang menyediakan Perum Bulog. Jadi semuanya dari pusat,” kata Elmi di kantornya, Senin (5/2/2024). 

Sedangkan untuk penyaluran, Perum Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun banyak pihak kelurahan yang berinisiatif mengambil sendiri bantuan pangan beras tersebut, yang kemudian disalurkan ke KPM. 

“Kami pastikan bantuan pangan beras sampai ke KPM sesuai data dari Kemenko PMK-RI. Karena PT Pos Indonesia dan pihak kelurahan turut membantu penyaluran,” ujarnya. 

Masih kata Elmi, Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak enam kali, atau dari bulan Januari hingga Juni 2024. Setiap bulan KPM mendapatkan beras jenis medium seberat 10 kilogram. 

“Yang baru disalurkan untuk bulan Januari 2024, untuk bulan Februari sampai Juni nanti akan kami sampaikan waktunya,” jelas Elmi. 

Bantuan ini untuk masyarakat yang membutuhkan, jika ternyata masyarakat mampu mendapatkan bantuan tersebut bisa mengajukan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Nanti penerima bantuan bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan. 

“SPTJM ini sifatnya atas kesadaran sendiri penerima. Nanti RT dan RW bisa membantu untuk pengajuan formulir ke PT Pos Indonesia,” paparnya. 

Bantuan pangan beras menurut Elmi untuk mengendalikan harga beras yang tengah mengalami kenaikan di Kota Cirebon. Selain itu, untuk meringankan masyarakat tidak mampu yang terdampak, bencana El-Nino. 

“Pemerintah ingin harga beras tetap terkendali. Pemerintah juga ingin itu membantu masyarakat tidak mampu akibat bencana El-Nino yang terjadi di Indonesia,” ungkap Elmi. (Ara)

Read More

Prof Dr H Jamali, M.Ag dan Dr Moh Ali Lakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Mahasiswa PJJ PAI di Sela-sela AICIS 2024

SEMARANG, FC - Dalam suasana penuh semangat di Expo Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-23 atau AICIS 2024 di UIN Walisongo Semarang, Prof Dr H Jamali, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, bersama Ketua Jurusan PJJ PAI Dr Moh Ali, MPd, melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus memberikan arahan kepada mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI), di Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut menjadi sarana efektif dalam meningkatkan komunikasi dan pembinaan kepada mahasiswa PJJ PAI. Dr Moh Ali memberikan pemaparan tentang pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai persiapan menghadapi semester berikutnya. 

“Mahasiswa perlu menjaga kekompakan dalam pembelajaran online dan mematuhi etika komunikasi digital,” ungkap Dr Ali. Ia juga menekankan pentingnya konsultasi kepada prodi atau dekanat jika mahasiswa mengalami kendala atau masalah.

Sementara itu, Prof Dr H Jamali, M.Ag, menyampaikan informasi penting bahwa pada tahun 2024, kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon membuka pintu bagi calon mahasiswa PJJ PAI dengan skema beasiswa LPDP maupun non-beasiswa. 

Hal ini sebagai upaya kampus untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas dan memastikan bahwa potensi mahasiswa PJJ PAI dapat tergali dengan baik.

Arahan dari  pemimpin tersebut bukan hanya mengenai aspek akademis, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan mahasiswa. Prof Jamali menggarisbawahi komitmen kampus untuk memberikan dukungan maksimal kepada mahasiswa, termasuk dalam hal bantuan finansial melalui skema beasiswa yang tersedia.

Mahasiswa PJJ PAI diharapkan dapat mengambil manfaat maksimal dari arahan dan monitoring yang dilakukan oleh pimpinan kampus. Dengan semangat positif dan kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan, diharapkan tahun akademik berikutnya akan menjadi perjalanan pendidikan yang sukses dan bermakna. (din)

Read More

Prof Dr H Jamali, M.Ag Warek I IAIN Cirebon: AICIS Komitmen Pada Kedamaian Dunia

SEMARANG, FC - Kehadiran Prof Dr H Jamali, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Cirebon, dalam AICIS 2024 di UIN Walisongo Semarang menjadi Discussant dalam pembahasan paralel diskusi #4 di room 5. Diskusi tersebut memfokuskan perhatian pada dua aspek besar, yakni pendidikan Islam dan penerapan hukum syariah di Indonesia.

Pendidikan Islam menjadi sorotan utama pembahasan, terutama faktor implementasi dan tantangannya dengan budaya lokal. Martin Kustati, seorang peneliti, memberikan perhatian khusus kepada Pembinaan Keluarga Remaja (PKR) di Padang, Sumatera Barat. 

Martin menggarisbawahi pentingnya membina remaja yang rentan terpengaruh oleh budaya negatif kontemporer. Ia menyarankan adanya buku panduan atau modul dalam PKR, dengan tujuan agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan standar dan acuan ajaran Islam.

Prof. Zulfikar, dalam penelitiannya, membahas pembelajaran berbasis instruksi di Islamic Boarding School. Pembahasan ini mendapat sorotan lebih lanjut, dengan saran dari reviuwer untuk mempertegas perbedaan antara Islamic Boarding School dan Pondok Pesantren. Prof. Zulfikar diimbau untuk menekankan peran unsur-unsur khas pondok pesantren seperti kyai, santri, asrama, masjid, dan kitab kuning.

Diskusi juga mengangkat isu penerapan hukum syariah di Aceh. Terdapat permasalahan dalam implementasi hukuman cambuk terhadap pelaku sexual harassment. 

Pemerintah Aceh ingin menerapkan hukum syariah, namun masih terkendala oleh kelembagaan hukum yang masih menggunakan pengadilan negeri dan tinggi. Permasalahan serupa muncul dalam ritual penguburan manusia di Aceh yang memiliki aspek tradisional dan sosial. Prof. Abdul Manan, peneliti, menyoroti fungsi sosial dan potensi konflik dengan ajaran Islam. Reviuwer menyarankan untuk memberikan rekomendasi konstruktif dalam membangun harmoni sosial di Aceh.

Prof Dr H Jamali, dalam kesimpulannya, menyatakan bahwa AICIS 2024 menjadi bentuk komitmen dalam menghadirkan pemikiran dan solusi pada isu-isu global, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan penerapan hukum syariah. 

Kedamaian dunia, menurutnya, dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam dan dialog yang konstruktif dalam masyarakat yang beragam. (din)

Read More