Desa Gegesik Kulon Masuk Kategori 50 Desa Wisata Indonesia

FOKUSCIREBON.- Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon masuk dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021. 

Hal tersebut diungkapkan Menteri ariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)  Sandiaga Uno saat berkunjung ke Desa Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, Anugerah Desa Wisata Indonesia  (ADWI) tahun 2021 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kemenparekraf/Baparekraf. 

Bahkan, event ini bertujuan menjadikan desa wisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing tinggi. 

"Alhamdullilah Desa Gegesik Kulon masuk kategori 50 Desa Wisata Indonesia," katanya.

Ki Menteri panggilan dari warga Gegesik Kulon untuk Sandiaga Uno berharap, dengan ditetapkannya Gegesik Kulon sebagai salah satu Desa Wisata Indonesia bisa membuat perubahan yang cukup besar di daerah tersebut. 

"Ini merupakan fenomena kebangkitan masyarakat, khususnya Gegesik Kulon dalam menopang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-nya, sehingga ke depan bisa membuka  lapangan pekerjaan sebesar-besarnya," katanya. 

Ia pun mengungkapkan, masuknya Desa Gegesik Kulon adalam even (ADWI) ini karena desa tersebut bisa mempertahankan potensi pariwisata dan kebudayaan melalui kearifan lokal masyarakatnya. 

"Memang di sini tidak mempunyai potensi alam, akan tetapi bentuk kearifan lokal yang terjaga dengan baik, sehingga Desa Gegesik Kulon menjadi salah satu desa budaya yang patut dipersandingkan di tingkat nasional," kata Sandiaga. 

Sandiaga menjelaskan, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 mengangkat tema “Indonesia Bangkit”. Tema ini diharapkan dapat mendorong semangat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di desa wisata untuk kembali bangkit pasca pandemi Covid-19. 

Menparekraf juga meresmikan Desa Gegesik Kulon sebagai Desa Wisata Indonesia, serta memberikan sertifikat kepada Pembina Desa Wisata Desa Gegesik kulon, kepada Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.A dan kepada Wakil Bupati, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si serta memberikan Free Internet kepada warga Desa Gegesik Kulon selama satu tahun. 

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengucapkan banyak terimakasih kepada Menparekraf yang sudah memasukkan Desa Gegesik Kulon masuk 50 Desa Wisata Indonesia. 

Menurutnya, Kabupaten Cirebon merupakan basis budaya dan pariwisata. "Budaya di Gegesik ini sudah ada sejak lama, dan generasi mudanya juga ikut melestarikan kebudayaan yang ada di daerahnya," kata Bupati Imron.

Imron meminta kepada Menparekraf Sandiaga Uno untuk ikut membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pembangunan di sektor pariwista. 

"Kabupaten Cirebon sangat banyak sektor pariwisata, seperti wisata alamnya, wisata batik dan lainnya tetapi belum maksimal dalam pengelolaannya," katanya. (din) 

Read More

Bantu Penanganan Sosial, Pemkot Akan Perkuat Baznas Kota Cirebon

FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon akan memperkuat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon. Keberadaan Baznas membantu penanggulangan permasalahan sosial di Kota Cirebon.

Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kota Cirebon, Drs. Sutisna, M.Si., usai menghadiri kegiatan Baznas Kota Cirebon dengan agenda pemberian paket sembako untuk imam masjid, guru ngaji, marbot dan petugas pengangkut sampah, Rabu (8/9/2021). 

Sutisna menjelaskan, Pemda Kota Cirebon berkomitmen untuk meningkatkan peran Baznas. “Kita bisa meningkatkan hibah. Sehingga dana umat nantinya kembali ke umat,” tutur Sutisna.

Selama ini, lanjut Sutisna, APBD Kota Cirebon sudah menanggung komisioner Baznas, namun kegiatan sekretariatnya belum. “Kami ingin kegiatan sekretariat Baznas nantinya juga ditanggung oleh APBD Kota Cirebon,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, Pemda Kota Cirebon juga akan melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai pentingnya zakat profesi. Sutisna mendapatkan informasi bahwa ASN yang membayarkan zakat profesi ke Baznas baru sekitar 17 persen.

“Kita akan coba masuk ke perangkat daerah dan melakukan sosialisasi pentingnya zakat profes,” ucapnya. Jika ada 80 persen saja ASN yang membayar zakat profesi diyakini Sutisna akan memperkuat Baznas Kota Cirebon.

Landasan dibentuknya Baznas yaitu UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. “Undang-undangnya khusus mengatur Baznas. Sumber dananya juga jelas APBN, APBD dan sumber dana lainnya,” kata Sutisna.

Sehingga keberadaan Baznas memang penting untuk diperkuat. “Dengan Baznas berbagai permasalahan sosial yang sulit dijangkau oleh APBD dapat dipecahkan. Termasuk bantuan yang diberikan  hari ini oleh Baznas Kota Cirebon,” tuturnya.

Sutisna juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Baznas Kota Cirebon hari ini, yaitu memberikan bantuan untuk imam masjid, guru mengaji, marbot dan petugas pengangkut sampah. 

“Kami apresiasi. Kami berharap bantuan yang diberikan hari ini dapat menjadi pemicu kesadaran muzakki untuk membayarkan zakat ke Baznas Kota Cirebon,” katanya. 

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Cirebon, M. Taufik, S.Ag., menjelaskan program membantu dampak pandemi (membumi) diarahkan untuk membantu imam masjid, guru ngaji, marbot dan tukang pengangkut sampah.

“Sebenarnya kita selalu lakukan setiap tahun, tapi kali ini bertepatan dengan terjadinya pandemi Covid-19,” kata Taufik. Sebanyak 1000 paket sembako disiapkan oleh Baznas Kota Cirebon untuk kegiatan hari ini.

Melalui program ini Taufik berharap Baznas Kota Cirebon dapat terus menerus berbuat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat, khususnya fakir miskin. (din)

Read More

LP2M IAIN Syekh Nurjati Gelar FGD Lanjutan Penerjemahan Al Qur'an Bahasa Cirebon

FOKUS CIREBON - LP2M IAIN Syekh Nurjati melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang merupakan Lanjutan Penerjemahan Alqur'an Bahasa Cirebon, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan FGD lanjutan pada bulan Februari 2021 lalu, kegiatan ini merupakan kerjasama LP2M dengan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat Kemenag RI.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani selaku ketua pelaksana menyampaikan bahwa bahasa daerah adalah salah satu bagian dari khazanah yang harus dilestarikan. Kegiatan ini pada awalnya merupakan kegiatan afirmatif IAIN Syekh Nurjati di masa awal pandemi, seiring berjalannya waktu kemudian direspon oleh LKKMO Kemenag RI. 

Ahmad Yani menuturkan “Local wisdom menjadi landasan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Cirebon, secara khusus IAIN Syekh Nurjati melalui LP2M ingin memberikan persembahan monumental untuk masyarakat Wilayah III Ciayumajakuning, sampai saat ini penerjemahan Al-Qu’ran bahasa Cirebon sudah sampai 30 Juz dilaksanakan”

Sejalan dengan itu, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dr.H. Sumanta Hasyim menyambut baik FGD penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa Cirebon. Melalui penerjemahan Al-Qur'an Bahasa Cirebon ini, diharapkan dapat memperkuat upaya konservasi bahasa daerah dari potensi kepunahan.

“Penerjemahan Al-Qur'an diharapkan sebagai upaya konservasi bahasa daerah dari potensi kepunahan. Bahasa Cirebon adalah bahasa yang unik; tidak Jawa, tidak pula Sunda. Bahkan pada abad ke-15 Bahasa Cirebon sudah digunakan sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Jadi, sudah sangat pantas jika bahasa Cirebon ini juga digunakan untuk menerjemahkan Al-Qur'an” ujar Sumanta Hasyim.

 “Penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Cirebon ini merupakan pekerjaan mulia untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar Cirebon, Al-Qur'an harus dibahasakan dengan jelas, sehingga pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur’an sampai kepada para pembacanya” tulisnya.

Tim yang dikomandani oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sejauh ini sudah beberapa kali melakukan FGD membahas hal-hal terkait dengan penerjemahan. FGD melibatkan para ahli dan pakar di bidang Ulumul Qur'an, Budaya, dan Bahasa. 

Rencananya FGD dengan skala yang lebih besar akan dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 20 September 2021 mendatang, dengan menghadirkan beberapa ahli yang terlibat antara lain Prof. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhamad, Buya Syakur, drh. Bambang Irianto, Muhammad Mukhtar Zaidin, Kapus LKKMO Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, MA, dan beberapa tokoh lainnya.

Hadir pada kesempatan ini Dr. Hajam M, Ag (Dekan FUAD), Drs. H. Adin Imaduddin Nur, Sekretaris Umum LPTQ Kota Cirebon), Drh. R. Bambang Irianto (Budayawan Cirebon), M. Mukhtar Zaedin (Ketua Tim Penerjemah), Dr. Eva Nur Arofah, M.A. Rijal Mahdi, Lc. MA,(anggota); Perwakilan Bimas Islam Kemenag RI,  Tim  LP2M, dan beberapa peserta undangan lainnya. (din)

Read More

Bupati Imron: Pesantren Terbukti Mampu Membentuk Pola Pikir dan Kemandirian

FOKUS CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Haul dan Tasyakkur Khatmil Qur’an, Juz ‘Amma, dan Alfiyah Ibnu Malik yang digelar Pesantren KH Aqil Siroj (KHAS) Kempek, Senin (6/9/2021) malam. 

Haul ini diikuti Pengasuh Pondok Pesantren KHAS, KH Muhammad Musthofa Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH Ni’amillah Aqil Siroj, serta para santri dan alumni Pondok Pesantren KHAS Kempek.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon mengatakan, momen ini merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para kiai atau pun juga santri di Pondok Pesantren KHAS Kempek.

Menurut bupati, pondok pesantren ini bukan hanya merupakan lembaga yang melakukan transfer ilmu dari pengajar kepada santri. Namun, di luar itu, pesantren terbukti membentuk pola pikir dan kemandirian.

"Belajar yang baik di pondok pesantren, manfaat besarnya akan dirasakan setelah keluar nanti," kata Bupati Cirebon.

Bupati mengatakan, Indonesia saat ini terbuka untuk siapapun. Artinya, lulusan dari pesantren bisa bersaing dengan lulusan lainnya. 

"Persiapkan mental dari sekarang, kalau tidak, kita semua tidak bakal mengikuti zaman. Santri semua harus kembali ke masyarakat, seperti kiai yang membawa perubahan baik," kata Bupati Imron.

Sementara Menag Yaqut dalam sambutan secara virtual mengatakan, acara ini memiliki makna tentang wujud kesadaran kolektif atas penguatan eksistensi dan komitmen silaturahmi, baik dalam hubungan kerabat keluarga orang tua-anak maupun kiai santri. 

“Begitu juga dengan jaringan intelektual kiai-santri, maupun hubungan batin dengan orang-orang yang telah memberikan pengaruh dalam kehidupan ini,” ujar Menag. 

Ditambahkan Menag, acara ini juga merupakan tradisi yang mampu melacak validitas ilmu dan silsilah atau jaringan pengetahuan. 

"Dalam mencari ilmu, kita perlu berguru kepada orang-orang yang memiliki silsilah dan kevalidan ilmu pengetahuan yang jelas. Sehingga, insya Allah, meraih ilmu yang barokah dan manfaat. Hal ini sama sekali berbeda dengan belajar melalui media sosial, misalnya, yang belum tentu valid akan keilmuan dan tradisi akademiknya," jelas Menag. 

Haul dan tasyakkur ini merupakan sebuah tradisi agung yang lekat dengan dunia pondok pesantren. Dunia pondok pesantren adalah dunia yang menanamkan keluhuran akhlak dan budi pekerti yang mulia, serta dunia pendidikan yang menanamkan komitmen kebangsaan yang teruji.

"Bangsa Indonesia patut bersyukur dengan kehadiran pondok pesantren. Melalui pesantren, komitmen keislaman dan kebangsaan selalu saling menguatkan," ujarnya.

Menag mengajak kaum santri untuk mendoakan dan meneladani sosok KH Aqil Siroj dan sesepuh lainnya. Menurutnya, seluruhnya merupakan orang-orang teladan, yang telah banyak memberikan pembelajaran.

"Selamat atas pencapaian para santri dan lapisan masyarakat yang luar biasa. Semoga ilmu yang diraihnya memberi manfaat dan barokah," tutup Menag. (din)

Read More

RUU HKPD Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah

FOKUS CIREBON – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah  Daerah (HKPD)  diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI, Senin, 6 September 2021.

“UU Nomor 34/2004 saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara dan daerah,” ungkap Agus.

Dijelaskan Agus, otonomi daerah harus dibaca dalam konteks global. Tidak hanya dipandang dari aspek keuangan negara. Di negara-negara lain, desentralisasi dalam bidang politik, administrasi dan fiskal telah berjalan dengan sangat baik. “Sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah ikut terangkat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon juga menyoroti sejumlah kebijakan yang membuat langkah pemerintah di daerah terbatas karena adanya UU Nomor 34/2004. Seperti sumber-sumber keuangan yang dikuasai daerah masih sangat terbatas seiring pelaksanaan desentralisasi fiskal, adanya ketimpangan fiskal antardaerah, pelayanan publik antardaerah dan efisiensi belanja daerah.

Diusulkan pula perluasan dana bagi hasil (DBH) mencakup perkebunan dan migas, terutama untuk daerah tempat pengolah migas.

Selanjutnya, melalui RUU tentang HKPD, Pemda Kota Cirebon berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. “Kita berharap kelak kondisi kemandirian fiskal di daerah dapat lebih kokoh,” katanya.

Sehingga aspek good governance juga dapat berjalan dengan baik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Dengan good governance, pengelolaan pemerintah di daerah dapat berjalan lebih efisien, efektif, transparan,” tuturnya. Selain itu dapat menggugah kreativitas dan inovatif serta memberikan layanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ir. H. Darmansyah Husein menjelaskan, kedatangan DPD RI ke Kota Cirebon dalam rangka RUU HKPD.

“Sesuai amanat pasal 18a ayat 2 UUD 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan dengan adil,” kata Darmansyah.

Untuk itu, RUU HKPD dirancang sebagai penyempurna dari aturan yang ada. RUU HKPD mengintegrasikan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.

Ada pun dasar pertimbangan perubahan UU Nomor 33/2004, sambung Darmansyah, dikarenakan semakin besarnya cakupan peraturan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya upaya terus menerus untuk meningkatkan kewenangan pemungutan pajak daerah.

“Caranya dengan menyerahkan pemungutan pajak pusat ke daerah namun dengan tetap mempertimbangkan prinsip pajak daerah yang baik dan kesinambungan fiskal nasional,” katanya. Selain itu perlu pula pengaturan prinsip pengelolaan keuangan daerah. (din)

Read More

Hari Pertama PTM, Prokes Dijalankan dengan Ketat

FOKUS CIREBON – Protokol  kesehatan (prokes) dilaksanakan ketat di hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon tetap menjaga agar dibukanya sekolah tidak dibarengi dengan meningkatnya kasus baru Covid-19.

Kegiatan PTM dibuka mulai hari ini, Senin (6/9/2021) setelah Kota Cirebon menerapkan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Di hari pertama PTM, Wakil Wali Kota, Dra. Hj. Eti Herawati dan Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., meninjau pelaksanaan di sejumlah sekolah.

Wakil Wali Kota Cirebon terlihat mendatangi komplek SD Negeri Kramat, SD Negeri Kebon Melati dan SD Negeri Kesenden. “Saya lihat tadi semua berjalan lancar,” ungkap Eti.

Ia juga sangat senang karena pelaksanaan prokes di setiap sekolah yang dikunjungi dilakukan dengan ketat. Eti juga meminta, kepatuhan terhadap prokes tetap dilakukan setiap pembelajaran di sekolah.

“Tidak hanya di hari pertama saja. Sehingga PTM bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi tempat baru penyebaran Covid-19,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Cirebon meninjau pelaksanaan PTM di SD Negeri Kartini, SMPN Negeri 1 Kota Cirebon, SMP Negeri 2 Kota Cirebon, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 1 Kota Cirebon dan SMA Negeri 1 Kota Cirebon. “Alhamdulillah, ini hari pertama PTM di Kota Cirebon,” kata Agus.

Untuk teknis pengaturan pembelajaran di masa PPKM level 3 ini menurut Agus memang diserahkan ke sekolah masing-masing disesuaikan dengan karakter dan kondisi lingkungan mereka.

Diakui Agus, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan di hari pertama PTM ini. Diantaranya di SMP Negeri 1 Kota Cirebon yang telah menerapkan 50 persen di satu kelas namun masih terlihat penuh sehingga diperlukan lagi pengaturan pembelajaran saat tatap muka.

Selain itu, letak SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota Cirebon yang saling berhadapan sehingga dibutuhkan pengaturan agar saat siswa datang maupun pulang tidak terlihat berkerumun.

Pada kesempatan itu, Agus juga berharap dengan dibukanya kembali PTM kualitas belajar akan lebih bagus lagi. “Tapi yang harus kita jaga, agar penyebaran Covid-19 ini tetap melandai,” katanya.

Hal itu dikarenakan, dampak dari dibukanya PTM cukup banyak. Mulai dari pergerakan lalu lintas yang tinggi, pergerakan manusia yang semakin intens termasuk pergerakan ekonomi yang mulai naik.

“Kita akan terus menjaga agar pembukaan sektor pendidikan tidak diikuti dengan penambahan kasus,” ucapnya.

Terpisah, Ade Cahyaningsih, M.P.d., Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Cirebon, menjelaskan pelaksanaan PTM terbatas masih dikombinasikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “Istilahnya blended learning,” ujar Ade.

Ada pun sekolah yang melaksanakan PTM terbatas pada hari ini untuk jenjang SMP sebanyak 33 sekolah, terdiri dari 17 SMP swasta dan 16 SMP Negeri. Sedangkan jumlah total sekolah baik SMP negeri maupun swasta di Kota cIrebon sebanyak 48 sekolah. Sedangkan jenjang SD yang melaksanakan PTM sebanyak 103 sekolah terdiri dari 18 SD swasta dan 85 SD Negeri. Sedangkan jumlah total SD di Kota Cirebon sebanyak 136 sekolah.

“Kalau dipresentasikan ada sekitar 65,70 persen sekolah yang mulai PTM hari ini,” ujar Ade. Sedangkan sisanya melakukan PTM mulai 7 September 2021 mendatang.

Kepala SMA Negeri 1 Kota Cirebon, Dr. Nendi S.Pd., MM., mengapresiasi gugus tugas Covid-19 Pemda Kota Cirebon yang telah mengizinkan PTM. “SMA Negeri 1 hari ini mulai menerapkan PTM dengan kapasitas setiap kelas 50 persen,” kata Nendi.

Sebelum masuk kelas, setiap siswa harus melewati screening suhu. Jika suhu tubuh di atas 37, maka diarahkan ke gazebo dan tidak diizinkan masuk ke kelas. “Tapi hari ini tidak ada yang suhunya di atas 37,” tuturnya.

Siswa juga diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang telah disiapkan sebelum masuk ke kelas masing-masing. Ruangan yang berpendingin udara , kacanya juga dibuka lebar. “Anak-anak tadi antusias mengikuti PTM,” katanya. (Bam)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Meminta Selalu Bangun Kebersamaan dan Menjaga Infrastruktur Lingkungan

FOKUS CIREBON – Kebersamaan dibutuhkan dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM)/ Cash For Work (CFW). Infrastruktur yang sudah dibangun di lingkungan warga juga diminta untuk selalu dijaga bersama.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati saat melakukan peletakan batu pertama kegiatan BPM Reguler Program Kotaku di Kelurahan Jagasatru, Senin, 6 September 2021, meminta kepada warga untuk bersama-sama menjalankan program ini di lingkungan mereka.

“Yang paling utama kebersamaan di antara warga,” ungkap Eti. Kebersamaan untuk menjalankan program yang sudah ditetapkan sehingga lingkungan warga menjadi bersih dan sehat.

Ke depannya, lanjut Eti, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon akan berupaya agar seluruh kelurahan di Kota Cirebon bisa mendapatkan program ini.

“Saya sangat bersyukur pemerintah pusat memberikan program ini. ke depannya kita akan berusaha agar seluruh kelurahan di Kota Cirebon bisa mendapatkan program ini,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Eti kembali berpesan kepada warga untuk memelihara yang sudah mereka kerjakan bersama-sama. “Setelah membangun, mari bersama-sama kita jaga,” ajak Eti.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 8 kelurahan di Kota Cirebon mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM)/Cash For Work (CFW). Program ini berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

Warga dipekerjakan untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil dan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu Camat Pekalipan, Gandi, S.STP., M.Si., menjelaskan Kelurahan Jagasatru mendapatkan bantuan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM)/Cash For Work(CFW) sebesar Rp 1 miliar.

“Kelurahan Jagasatru nilainya paling besar, meliputi 6 RW,” kata Gandi.

Sebelumnya Kelurahan Pekalangan juga mendapatkan dana dari program yang sama sebesar Rp 300 juta.

Program ini, lanjut Gandi, menjadi pengobat bagi warga saat usulan mereka di musrenbang belum dapat direalisasikan. “Alhamdulilah kita dapat dari Kotaku,” ujarnya.

Selanjutnya kepada warga Gandi  berpesan agar sarana dan prasarana yang sudah diperbaiki untuk senantiasa dipelihara.  

“Saluran air yang sudah diperbaiki, dipelihara. Jangan lagi membiarkan sampah menumpuk,” harap Gandi.

Terlebih dalam beberapa bulan ke depan musim penghujan akan tiba. Dengan perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan saat ini diharapkan tidak akan terjadi baik air tergenang maupun banjir di Kelurahan Jagasatru.

Sedangkan Ketua BKM Jagasatru, Sayuti, menjelaskan untuk BPM/CFW di Kelurahan Jagasatru yang dilakukan berupa pengerasan jalan dan pembuatan drainase. “Masing-masing di RW 03, 04, 05, 06, 07 dan 10 di Kelurahan Jagasatru,” kata Sayuti.

Pada kesempatan itu Sayuti juga memohon doa agar program ini bisa berjalan dengan baik. 

“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga Pemda Kota Cirebon sehingga program ini dapat terealisasi,” katanya. (din)

Read More