This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kamis, 16 Desember 2021
Mahasiswa IAIN Cirebon, Fatihul Fauzi Raih Nilai Tertinggi di Diklatpinmas PTKI Se Indonesia
Pemkab Cirebon Peringati HKSN Tahun 2021 di Kecamatan Gegesik
FOKUS KAB CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2021 di Desa Panunggul Kecamatan Gegesik, Rabu (15/12/2021).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Iis Krisnandar, sejumlah perwakilan OPD dan para Kuwu se-Kecamatan Gegesik.
Wabup Ayu sapaan akrabnya mengatakan, nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak nenek moyang dulu jauh sejak kemerdekaan.
Menurutnya, jiwa semangat kesetiakawanan merupakan potensi spiritual dan sekaligus sebagai perekat kesatuan dan kesatuan dari seluruh etnik. "Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial nilainya bermakna bagi bangsa Indonesia," katanya.
Ayu menjelaskan, nilai kesetiakawanan sosial yang telah tumbuh di dalam masyarakat dari dahulu perlu terus dilestarikan. Sebab, setiap 20 Desember diperingati sebagai HKSN.
"Karena bertepatan dengan peristiwa bersatunya lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara pada 20 Desember 1948. Sehingga diperingati sebagai HKSN," katanya.
Selain itu, kata Ayu, jiwa semangat kebersamaan dan kegotongroyongan kekeluargaan dan kerelaan berkorban dalam masyarakat harus terus dikembangkan dan didayagunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh bangsa Indonesia.
Bahkan, saat ini bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi peperangan tetapi yang dihadapi masalah sosial sehingga kekuatan jiwa dan semangat kesetiakakawanan sosial harus diperkokoh dan diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang semakin kompleks.
Ayu mengungkapkan, kegiatan HKSN memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Prinsip Tridaya yaitu penyelenggara HKSN dilaksanakan dapat memberdayakan manusia, dunia usaha dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan," ucapnya.
Ayu menambahkan, pemerintah diharapkan mempromosikan diri bukan sebagai provider pembangunan tapi sebagai fasilitator, regulator dan pengendali.
"Guna mencapai kondisi tersebut perlu dibangkitkan spirit kepada masyarakat untuk mengatasi masalah untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah masing-masing," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, kegiatan HKSN tahun 2021 ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kebersamaan kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih, keberkahan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Lalu mendorong tumbuh sikap dan tindakan yang saling peduli berbagi serta dilandasi kerelaan kesetiaan kebersamaan toleransi dan tidak diskriminasi, terutama di masa pandemi Covid-19," katanya. (Fiki)
Pemkab Terima Penghargaan dari KPPN Cirebon atas Predikat Capaian WTP
KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan atas laporan keuangan 2020 yang berhasil mendapatkan predikat capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon.
Penghargaan tersebut diberikan langsung pihak KPPN Cirebon kepada Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag di Aula KPPN, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (15/12/2021).
Selain mendapatkan penghargaan tersebut, Bupati Cirebon pun menyerahkan langsung daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2022 kepada KPPN Cirebon.
Bupati Cirebon mengatakan, penghargaan diberikan karena Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut.
"Semoga SKPD bisa mempertahankan kerjanya dengan baik dan tetap melaporkan kinerjanya secara tepat waktu," katanya.
Kepala KPPN Cirebon Lidi Khamiliyah mengatakan, DIPA tahun 2022 dilaksanakan lebih awal. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk di Kabupaten Cirebon.
Selain itu, diberikan waktu lebih awal untuk memudahkan pemerintah daerah merancang pembangunan secara strategis.
"Diketahui, APBN 2022 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang APBN 2022 dengan tema melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," katanya.
Lidi mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk melakukan belanja daerah lebih efisien dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Ketidakpastian akibat pandemi, membuat hal tersebut harus dilakukan.
"Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah tetap harus reformasi struktural untuk mempercepat pemulihan ekonomi," katanya. (din)
Rabu, 15 Desember 2021
Bupati Imron Tinjau Proyek Pembangunan di Empat Lokasi, Ini Kata Bupati
FOKUS KAB CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag bersama sejumlah kepala satuan perangkat daerah (SKPD), melakukan safari pembangunan ke sejumlah lokasi proyek pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (15/12/2021).
Pantauan Tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Imron bersama sejumlah kepala SKPD berangkat dari Kantor Bupati Cirebon sekira pukul 13.00 WIB dan langsung menuju TK Plumbon di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon.
Setelah melakukan pemantauan hasil pembangunan di TK Plumbon, Bupati Cirebon bersama rombongan langsung menuju lokasi proyek pembangunan Pasar Pasalaran di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kecamatan Weru.
Setelah itu, rombongan pun kembali melakukan perjalanan ke jalan baru yang menjadi penghubung antara Kelurahan Watubelah (Kecamatan Sumber)- Kelurahan Pejambon (Kecamatan Sumber) dan Asrama Haji di Jalan Fatahillah.
Bupati Imron mengatakan, dalam pemantauan tersebut, seluruh proyek pengerjaan di empat lokasi berjalan dengan lancar dan sesuai target yang sudah ditentukan dinas terkait.
"Pembangunan berjalan lancar, mulai dari TK Plumbon sampai Asrama Haji Watubelah," kata Imron.
Ditambahkan Imron, ia meminta supaya jalan penghubung antara Kelurahan Watubelah dan Kelurahan Pejambon segera diberi nama. Hal ini supaya lebih memudahkan masyarakat.
Menurut Imron, nama jalan baru tersebut disarankan menggunakan nama tokoh atau pun pahlawan dari Kabupaten Cirebon. "Contoh, bisa diberi nama Jalan Mbah Kuwu atau yang lainnya," ujar Imron.
Asrama Haji Watubelah yang semula tampak dalam kondisi rusak dan tidak terawat, kini sudah baik dan layak digunakan setelah dilakukan perbaikan.
Imron mengatakan, pembangunan dilakukan lantaran adanya keluhan dari para calon jemaah haji.
Diharapkan, lanjut Imron, keberadaan asrama haji tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon jemaah haji dari Kabupaten Cirebon.
"Sekarang sudah sangat layak, mudah-mudahan tahun depan pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dan tempat sudah bisa digunakan," katanya. (din)
Selasa, 14 Desember 2021
Bupati Cirebon Hadiri Pelantikan Pengurus Wilayah NU Jawa Barat
FOKUS INDRAMAYU - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat masa khidmah 2021-2026 di Pondok Pesantren Hidayatut Tholibiin, Kabupaten Indramayu, Selasa (14/12/2021).
Kepengurusan PWNU Jawa Barat kini dipimpin Dr. KH. Abun Bunyamin sebagai Rais Syuriyah dan KH Juhadi Muhammad sebagai Ketua Tanfidziyah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) sejak dahulu, saat ini, hingga masa yang akan datang tidak akan menghilangkan semangat kebangsaannya.
Di Jawa Barat, pemerintah provinsi bersama NU memiliki beberapa program kerja untuk masyarakat, pesantren, dan santri dengan jumlah anggaran sekira Rp 750 miliar dalam dua tahun terakhir ini.
"Salah satu program terbaik adalah satu desa, satu hafiz Al-Quran. Sudah berjalan 2.300 desa. Mudah-mudahan Jawa Barat aman," katanya.
Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.Ud mengatakan, ada beberapa kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan PWNU Jawa Barat yang dimulai 2018 sampai saat ini.
Beberapa program di antaranya yakni, ajengan masuk sekolah. Tokoh agama yang ke dalam sekolah itu menyampaikan rasa cinta terhadap negara dan agama Islam kepada siswa.
"Sebelum Covid-19 program bisa berjalan, tetapi gara-gara pandemi dihentikan sementara dan akan dihidupkan lagi tahun depan," kata Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil.
Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memiliki program one pesanten one product (OPOP). Tercatat, sebanyak 2.600 pondok pesantren di Jawa Barat sudah mengikuti program tersebut.
Emil mengatakan, dari 2.600 pesantren tersebut, sebanyak 2.000 merupakan pesantren Nahdatul Ulama.
Ditambahkan Emil, beberapa posisi pimpinan di Jawa Barat, di antaranya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kementerian Agama (Kemenag), dan ketua dewan masjid provinsi merupakan keluarga besar NU.
"Pemerintah intinya mengembalikan kembali uangnya kepada rakyat, dan mayoritas penduduk di Jawa Barat itu merupakan dari keluarga NU," katanya.
Emil mengatakan, pada kepengurusan PWNU yang baru ini direncanakan akan membangun rumah sakit. Menurutnya, pemerintah bakal membantu rencana untuk masyarakat tersebut.
"Kami terbuka untuk diobrolkan. Kalau lahan ditemukan, maka akan langsung dibangun. Kami mendukung," katanya. (Hafidz)
Pemkab Cirebon Bakal Siapkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan
FOKUS KAB CIREBON - Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berencana membuat Grand Desain Pembangunan Kependudukan.
Hal tersebut diungkapkan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat membuka acara Rapat Lanjutan Orientasi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Kantor DPPKBP3A, Selasa (14/12/2021).
Menurut Rahmat, data Kependudukan menjadi kunci utama dalam Desain Pembangunan Kependudukan. Sebab, pihaknya harus mengetahui secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon.
"Kunci utama dalam Grand Desain ini adalah data. Sehingga nanti Disdukcapil melakukan analisa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon, setiap tahun yang lahir berapa yang pindah dan yang datang berapa serta yang meninggal berapa coba dianalisis," pintanya.
Rahmat mengatakan, dalam program Grand Desain Pembangunan Kependudukan ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja melainkan semua lembaga pemerintah harus ikut serta dalam program ini.
"Pembangunan Kependudukan itu perlu Sinergi, Sinkronisasi, Harmonisasi seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Criebon. Di Kabupaten Cirebon ini kendalanya ada di keyakinan data sehingga ketika kita bisa meyakini data itu, maka itu analisanya sudah akan benar. Ketika analisanya benar tentu programnya juga akan benar," ujar Rahmat.
Namun demikian, kata Rahmat, dalam penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan perlu dilakukan beberapa perencanaan, agar hasilnya lebih maksimal.
"Kita harus bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk semakin cepat maka pemerintah juga harus mengimbangi dengan layanan krpendudukan dan layanan hak sipilnya.
Pemerintah daerah juga harus menjamin kesehatan, pendidikan, ekonomi warganya," katanya.
Rahmat mengajak seluruh OPD di Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk bergerak dengan tugas serta fungsinya masing-masing dalam Program Grand Desain Pembangunan Kependudukan.
Sebab, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitasnya juga harus ditingkatkan.
"Bagaimana kita menata persebaran dan mengarahkan mobilitas persebaran penduduk ini, ini menjadi penting. Artinya, ini soal kebijakan lokal untuk pemerataan penduduk. Oleh karena itu butuh kerjasama semua pihak agar program ini bisa tercapai," katanya.
Tampak hadir dalam rapat tersebut, Kepala DPPKBP3A, Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes, Kepala Bappelitbangda, Suhartono, S.Sos, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dan sejumlah perwakilan dari OPD. (Heri)










