Mahasiswa IAIN Cirebon Dinobatkan Juara 2 Pada Lomba Political Event 2.0 - Lomba Debat & Media Propaganda tingkat Mahasiswa Se-Indonesia

JUARA 2 : Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon kembali mengharumkan nama baik kampusnya, setelah dinobatkan Juara 2 pada lomba Political Event 2.0 - Lomba Debat & Media Propaganda tingkat Mahasiswa/i se-Indonesia.

FOKUS CIREBON, FC - Lagi-lagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon menorehkan prestasi nasional. Kali ini prestasi tersebut diraih oleh Agung Ahdiansyah, mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris, FITK IAIN Cirebon. 

Pada lomba ini, Agung Ahdiansyah, ikut dalam ajang Political Event 2.0 - Lomba Debat & Media Propaganda tingkat Mahasiswa/i se-Indonesia yang diselenggarakan oleh BEM FMIPA Universitas Negeri Semarang, dengan tema  "Aktualisasi Nalar Kritis Generasi Millenial dalam Merefleksikan Isu-isu Nasional di Tengah Dinamika Politik Kebangsaan".

Lomba tersebut digelar pada 5-7 Juni 2022,  melalui media daring Zoom Meeting untuk kategori Debat, dan media sosial Instagram untuk kategori Media Propaganda.

Mengenai peserta, kata Agung, mereka datang dari sejumlah perguruan tinggi ternama dan universitas lainnya. Di antaranya Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Negeri Jember, IPB University, Universitas Muhammadiyah Malang, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kemudian Universitas Negeri Semarang, Universitas Padjadjaran, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Polines STIE AMA Salatiga, Poltekkes Kemenkes Surakarta, Poltekkes Jakarta, Universitas Samudra, Universitas Islam Lamongan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Agung juga menjelaskan, bahwa seluruh peserta terlihat begitu siap, sehingga dirinya sebelum lomba, mempersiapkan diri dengan terus mencari referensi, juga sumber informasi yang terpercaya, agar informasi yang akan disampaikan dalam bentuk desain infografis dapat dipastikan kebenarannya dan tidak menyebarluaskan informasi palsu. 

Lalu terkait grand desain dibawakan, Agung pun mencari dan melihat-lihat referensi desain yang relevan di tahun 2022, dengan tujuan agar mudah dibaca, menarik, dan mempunyai tingkat estetika yang tinggi.a

"Saat pertandingan saya membuat karya dalam bentuk media, yaitu flyer atau pamflet infografis dengan bahan-bahan yang sudah saya persiapkan, lalu tersebut dikirimkan kepada panitia lomba, dan juga di posting di akun media sosial saya sendiri untuk proses penjurian," terang Agung kepada fokus cirebon.

Agung mengaku, pada lomba ini dirinya banyak mendapat dukungan dari kalangan pra mahasiswa kampus.

Mereka memberikan semangat untuk berani dan percaya diri dalam bersaing di lomba tingkat nasional ini. Begitu juga dari pihak Dekanat FITK yang selalu mendorong, mendukung, dan memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk dapat mengukir prestasi di kancah nasional dan internasional.

Agung berpesan kepada para mahasiswa agar selalu kritis juga berani dalam berkarya. Jangan takut untuk tampil, karena di era yang menginjak 5.0 atau disebut Society Era ini membutuhkan orang-orang yang secara kualitas mampu bersaing di masa depan.

Untuk itu, kata Agung, IAIN Syekh Nurjati Cirebon harus dapat mewadahi dan selalu mendukung mahasiswanya untuk berkarya, baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik, juga memberi dukungan materil maupun non materil. (din)

Read More

Pasca Pandemi, Investasi di Kota Cirebon Cenderung Kian Membaik

CIREBON, FC – Pandemi Covid-19 sempat berdampak signifikan terhadap iklim investasi di Kota Cirebon. Namun setelah dua tahun kasus Covid-19 semakin berkurang, investasi di Kota Cirebon semakin membaik dan cenderung meningkat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Drs. Sosroharsono S. menjelaskan, iklim investasi di Kota Cirebon sejak 2021 semakin membaik. Bahkan pada 2021 lalu mampu melebihi target.

Pada 2021 lalu, kata Sosro, target investasi yang masuk mencapai Rp1,8 triliun dan terealisasi Rp2,1 triliun. Padahal pada 2020 hanya terealisasi Rp454 miliar dari target Rp500 miliar.

“Di tahun 2022, sejak Januari hingga Maret jumlah investor terus bertambah. Pada Januari jumlah yang masuk sebanyak 227 investor, Februari 838 investor dan pada Maret sebanyak 1.342 investor,” jelasnya, Senin (13/2022) pagi, di ruang kerjanya.

Bertambahnya investor, lanjut Sosro, nilai investasi juga turut naik. Pada Januari 2022 nilai investasi yang masuk lebih dari Rp196 miliar. Februari 2022 melebihi Rp365 miliar dan Maret 2022 mencapai Rp358 miliar.

“Data tersebut diambil melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 5 April 2022. Karena semua data sudah terpusat di tingkat pemerintah pusat,” ujarnya.

Sosro menambahkan, bahwa seluruh investasi yang masuk itu terbagi atas empat jenis investasi, yakni investasi resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi dan resiko tinggi.

“Investasi resiko rendah menjadi yang paling banyak meningkat, misalnya toko kelontong dan UMKM. Kalau resiko menengah rendah itu investasi yang membutuhkan keahlian, misalnya bengkel,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Sosro, untuk investasi resiko menengah tinggi harus mendapatkan pengawasan dari dinas teknis. Contohnya seperti penjualan alat kesehatan.

“Sedangkan untuk investasi resiko tinggi, memiliki kesamaan dengan menengah karena perlu pengawasan dari dinas teknis. Contohnya seperti industri, apotek, hotel hingga mal,” terangnya.

Perihal pencatatan investasi, Sosro mengungkapkan, setiap pelaku usaha membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah daerah.

“Untuk investasi rendah menyampaikan LKPM setiap enam bulan. Sedangkan resiko menengah rendah sampai tinggi, laporan disampaikan setiap tiga bulan,” tutur Sosro.

Pihaknya juga mengakui, untuk meningkatkan nilai investasi, DPMPTSP memiliki tim investasi yang berkeliling ke setiap pelaku usaha guna memberi bimbingan teknis tata cara pembuatan LKPM.

“Kita lakukan itu, karena selama ini banyak pelaku usaha yang membuat LKPM menggunakan jasa konsultan yang terikat kontrak. Setelah kontrak habis, pelaku usaha tidak bisa menyusun LKPM. Makanya kita bimbing,” tuturnya.

Upaya lain untuk meningkatkan investasi, masih kata Sosro, pemerintah daerah mengikuti pameran investasi. Pihaknya menilai ada empat kawasan yang memiliki potensi besar.

“Ada empat yang memiliki potensi, yakni kawasan Kesenden, Kejawanan, Pelabuhan dan Argasunya. Rencananya kami ikut pameran investasi di Blitar bulan ini,” katanya. (Indah)

Read More

Besok, UM-PTKIN 2022 Digelar, Pokja Humas Panitia Nasional SPAN-UMPTKIN Monev Ke Cirebon

Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon

FOKUS CIREBON, (FC) - Pokja Humas Panitia Nasional SPAN-UMPTKIN 2022 dipastikan besok, (14/6/2022), akan datang untuk memonev Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri bersama Staf Khusus (Stafsus) dari Kementerian Agama RI, Jakarta.

Astri Amanati Budiningtyas, S.Sos, MM,

Subkoordinator Humas UIN Walisongo dan Anggota Pokja Humas Panitia Nasional SPAN-UMPTKIN kepada fokuscirebon.com menyatakan, Monev tersebut untuk melihat pelaksanaan UM PTKIN di IAIN Cirebon, seperti persiapan panitia dan kelancaran pelaksanaan ujian. 

Menurut Astri, selain monev ke IAIN Cirebon, ada 11 lokasi lainnya di seluruh indonesia. "Ya, besok kami Monev UMPTKIN ke Cirebon," ujar Astri, Senin, (13/6/2022).

Astri juga menegaskan kegiatan Monev ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2022.

dijelaskan, Monev ini Intinya adalah untuk bahan evaluasi pelaksanaan UMPTKIN tahun yang akan datang agar bisa lebih baik lagi. 

Astri berharap, pada kegiatan UMPTKIN ini berjalan lancar, dan ke depan dapat lebih baik lagi dalam pelaksanaannya, serta lebih memudahkan peserta dalam mengikuti ujian. (din)

Read More

Soal Bangunan Tak Berijin, DPRD Tegas Minta Pemkot Segera Tertibkan

CIREBON – Komisi I dan II DPRD mendesak kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk segera menertibkan dan menata aset milik daerah. Sebab, sejauh ini banyak sekali aset tanah yang dikuasai perorangan atau kelompok.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto mengatakan, persolaan penguasaan lahan milik pemerintah sudah berlarut-larut. Seperti, bangunan liar di komplek pemakaman Kutiong dan Sentiong, Kecamatan Harjamukti, lapak PKL di sepanjang bantaran Kali Sukalila, termasuk di kawasan olahraga Bima.

Dalam rapat kerja bersama sejumlah dinas teknis, seperti BPKPD, DPMPTSP, Satpol PP, dan asisten daerah daerah tersebut, dewan meminta pemkot mengaktifkan kembali tim percepatan penertiban dan pengendalian aset yang sempat dibentuk pada 2017 lalu.

“Salah satu rekomendasi rapat ini yaitu, Pemerintah Kota Cirebon harus segera membuat tim. Tapi, katanya sudah ada. Maka, tinggal diaktivasi kembali saja,” ujar Dewa usai rapat di ruang Griya Sawala gedung DPRD, Senin (13/6/20).

Dewa menegaskan, tindak lanjut dari rapat kerja komisi I dan II ini, DPRD akan menginventarisir bangunan tak berizin untuk segera diselesaikan secara bertahap.

“Mana dulu prioritas yang akan diselesaikan. Apakah masalah di Kutiong Sentiong dulu, atau yang lain dulu.Akan tetapi yang pasti kami akan membuat list berdasarkan skala prioritas,” tuturnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir Watid Sahriar MBA menjelaskan, tidak semua bangunan liar berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota Cirebon. Seperti lapak pedagang di sepanjang Sungai Sukalila.

Hanya saja, masalahnya, bangunan tak berizin tersebut merusak pemandangan kota serta berdampak kemacetan lalu lintas kendaraan. Watid mengaku keberatan jika dinas teknis enggan menertibkan bangunan liar, hanya karena bukan aset pemkot dan takut berbenturan dengan masyarakat.

“Semakin lama masyarakat mendirikan bangunan, semakin merasa memiliki. Ini yang akan repot nantinya. Kalau itu aset BBWS, lantas jangan berpangku tangan. Eksekutif bisa menyurati pemilik asetnya untuk menertibkan itu, nanti bersama-sama Satpol PP atau dinas teknis lainnya,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sosroharsono SSos mengaku jika Pemkot Cirebon sudah pernah membentuk tim penertiban aset pada Februari 2020 lalu. Tim tersebut dibentuk sebagai pengendalian dan pengawasan bangunan tak berizin di atas lahan milik negara.

“Namun, waktu itu terjadi pandemi. Rencananya sudah disusun, tapi belum sempat berjalan. Anggaran kegiatannya pun di-refocusing. Kami juga meminta dukungan dewan untuk mengaktifkan kembali dan didukung anggaran," tandasnya. (Ind)

Read More

Mendorong Karya Artikel Jurnal Di Setiap Jurusan, DEMA FUAD IAIN Cirebon Gelar Jurnal Training

FOKUS CIREBON, FC - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sabtu 11 Juni 2022 menggelar kegiatan JALANIN (Jurnal Training) bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Diharapkan pada kegiatan tersebut menjadi jalan bagi mahasiswa FUAD untuk melahirkan artikel jurnal di setiap jurusan.

Ketua Pelaksana Dinar Dwie Astika Sosiawan menjelaskan, Jurnal Training online ini dilaksanakan selama dua hari melalui aplikasi zoom meeting dan terbagi menjadi tiga sesi pemaparan materi. 

Pada sesi pertama, kita mengundang Wiwi Fauziah (founder dari platform bimbingan dan konsultasi perkuliahan @ngatasi.id). Pada sesi kedua menghadirkan Dr. H. Mohamad Yahya, S.Th.I, M.Hum (Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) juga (Koordinator Divisi Penelitian dan Publikasi Ilmiah Rumah Moderasi Beragama SEJATI). Sedangkan pada sesi ketiga, menghadirkan Dr. Budi Manfaat, M.Si. (Kepala pusat penelitian dan penerbitan, LP2M, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

menurut Dinar, kegiatan JALANIN ini berawal dari sebuah kegelisahan bahwa selain untuk memenuhi tugas perkuliahan ternyata masih sangat sedikit mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk membuat karya tulis.

“Jurnal training ini berangkat dari sebuah kegelisahan bahwa ternyata masih sangat sedikit mahasiswa yang mau menyumbangkan karya tulisnya terutama artikel jurnal,” kata Dinar pada pembukaan Training Jurnal tersebut.

Sementara itu, pada sesi pemaparan, Dr. Budi Manfaat, M.Si mengatakan, bahwa dunia karya tulis adalah jalan yang sunyi, karena sangat sedikit orang yang mau berada di jalan tersebut, sedangkan jalan yang ramai adalah jalan yang dipenuhi hal-hal yang menyenangkan. 

Budi Manfaat berpesan kepada seluruh ormawa FUAD untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa terutama kemampuan membuat Jurnal.

Selain itu kegiatan jurnal training ini juga didasari oleh pesan yang disampaikan Dr. Anwar Sanusi, M.Ag saat pelantikan ormawa FUAD pada Januari lalu. 

“Mahasiswa belum benar-benar dikatakan lulus sebelum menyumbangkan karya tulisnya. Tantangannya adalah bagaimana caranya supaya mahasiswa FUAD mau dan mampu untuk membuat karya tulis. Minimal-minimalnya ada karya mahasiswa FUAD yang diterbitkan di jurnal Sinta 3,2,1 dan kalau bisa diterbitkan di jurnal-jurnal Internasional,” kata Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah saat pelantikan Ormawa FUAD.

Wakil Ketua Umum DEMA FUAD Ariq Rifqi Mustofa mengaku bahwa Jurnal Training ini pertama kalinya yang diadakan oleh DEMA FUAD. (Red/Eva)

Read More

Pemkab Targetkan MPP Beroperasi Akhir Tahun

CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan terealisasi pada akhir 2022. Mal Pelayanan Publik ini nantinya akan membantu masyarakat saat melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengatakan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik  (MPP) ini bisa membantu masyarakat untuk mengurus segala sesuatu dengan satu pintu. Menurutnya, di era modernisasi ini, pemerintah harus mengikuti jaman. Dimana semua bisa dilakukan dengan cepat. 

"Pemerintah ingin melayani masyarakat dengan satu pintu. Agar mereka yang akan  melakukan segala sesuatunya bisa terlayani dengan maksimal, tanpa harus mondar-mandir kesana kemari, semuanya ada di Mal Pelayanan Publik," kata Imron usai membuka acara Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon tahun 2022 di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Jumat (10/6/2022). 

Imron menjelaskan, Mal Pelayanan Publik tersebut sudah dicanangkan pada tahun sebelumnya. Namun karena tidak adanya anggaran dan masih terkena recofucing Covid-19 sehingga tertunda. 

"Saya ingin Mal Pelayanan Publik akhir tahun 2022 ini bisa beroperasi, walau belum 100 persen. Karena kalau nunggu 100 persen bisa lama, jadi sambil berjalan kekurangannya nanti kita akan lengkapi," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, H. Sugeng Darsono SH mengatakan, untuk tempat Mal Pelayanan Publik sendiri akan bertempat di kantor DPMPTSP. Menurutnya, semua persiapan sudah dilakukan agar MPP ini bisa beroperasi pada akhir tahun. 

"Mudah-mudahan akhir tahun 2022 bisa beroperasi dan bisa diresmikan," ungkapnya. 

Sugeng menjelaskan, untuk anggaran MPP sendiri mengunakan anggaran murni APBD Kabupaten Cirebon. Bahkan kini sudah masuk tahap lelang. 

"Kita anggarkan Rp 3miliar lebih itu untuk renovasi gedung, sarana prasarana dan sistem, karena kita menggunakan gedung yang ada," ujarnya. 

Ia pun mengungkapkan, nantinya MPP ini akan diisi 45 outlet dari 35 instansi vertikal, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan instansi yang berkaitan dengan layanan publik yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga pelayanan kedepan bisa maksimal dan masyarakat bisa terbantu. 

"Didalamnya nanti ada SKPD yang memang punya pelayanan publik, seperti Dinkes, Disdukcapil, Dinsos dan lainnya. Bahkan pelayanan SIM, serta Pojok Nikah dari Pengadilan Agama juga ada di Mal Pelayanan Publik ini," ungkapnya. (Indah)

Read More

Pemkab Cirebon Sudah Penuhi Hak-Hak Anak

CIREBON - Pemkab Cirebon sudah memenuhi hak-hak anak. Hal itu telah dibuktikan dengan memenuhi beberapa fasilitas pada ruang-ruang publik, untuk hak-hak anak. Pemkab sudah memiliki fasilitas ruang bermain ramah anak, baik di desa maupun kelurahan. Ada juga puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan beberapa pemenuhan hak-hak anak.

Demikian dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan Verifikasi Lapangan Hibryd (VLH) Evaluasi Kabupaten Cirebon Layak Anak secara virtual di Kantor Bappelitbangda, Jumat kemarin (10/6/2022). Ayu menyebutkan, meskipun belum maksimal, namun Pemkab terus berupaya  memenuhi hak-hak anak, di manapun mereka berada.

Ayu menjelaskan, pelaksanaan evaluasi Kabupaten Cirebon layak anak adalah moment penting dalam melakukan program Kabupaten Cirebon Layak Anak (KLA). Saat ini, Pemkab Cirebon sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan itu, perlu menyamakan persepsi dan langkah kongkretnya.

"Kalau semua sudah bersinergi, maka program yang sudah disusun dengan sendirinya akan berjalan," ungkap Ayu.

Ayu menyebut, untuk lebih menguatkan implementasi Kabupaten Cirebon Layak Anak, saat ini semua stakeholder perlu melakukan evaluasi mendalam untuk menjawab dinamika yang terjadi. Khususnya, pada indikator Kabupaten Cirebon Layak Anak, hasil masukan para pelaksana di lapangan.

"Pengembangan KLA nantinya menjadi sebuah sistem pemenuhan hak-hak anak yang aktual dan konseptual dengan isu dan potensi lokal. Indikator KLA sangat banyak, ya ada 26 indikator yang didasarkan pada subtansi hak-hak anak," ucapnya.

Menurut Wabup, ada lima klaster substansi pemenuhan hak anak. Subtansi tersebut adalah hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

"Saya berharap indikator-indikator KLA ini bisa menjadi acuan kita untuk memenuhi hak-hak anak. Walau masih dalam masa pandemi, tapi anggota gugus tugas harus menjadi responden aktif dan memberikan penjelasan detail mengenai kegiatan yang sudah dilakukan," pinta Ayu.

Ayu menambahkan, Kabupaten Cirebon sudah mengikuti KLA dari tahun 2015, namun sampai tahun 2021 masih mendapatkan predikat Pratama. Dirinya berharap, tahun sekarang Kabupaten Cirebon bisa meraih KLA untuk tingkat Madya. 

"Dalam mewujudkan KLA, kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kami meminta saran dan masukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan," tukas Ayu.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono mengatakan, sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait perlindungan anak. Dari beberapa regulasi tersebut, pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan seluruh stakeholder yang ada. Baik gerakan ketahanan keluarga, maupun ketahanan menuju keluarga sejahtera. (Indah)

Read More