Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 24 Februari 2026

Lewat Workshop Podcaster, FDKI Perkuat Personal Branding Digital

CIREBON, FC – UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atau yang dikenal sebagai UIN Siber Cirebon kembali menunjukkan komitmennya dalam transformasi digital. Melalui Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI), UIN Siber Cirebon menggelar Workshop Podcaster bertajuk “Podcast dan Personal Branding: Membangun Identitas Suara” pada Selasa, 24 Februari 2026.

Workshop yang berlangsung di Lab FDKI (R.303) ini menjadi bagian dari strategi UIN Siber Cirebon dalam memperkuat literasi digital dan produksi konten akademik berbasis audio.

Kepala Lab Komunikasi dan Multimedia, Herny Gusbrava, menjelaskan bahwa podcast kini menjadi media strategis dalam membangun identitas akademik di era digital.

“Podcast bukan sekadar rekaman suara, tetapi ruang artikulasi gagasan yang mencerminkan integritas keilmuan,” ujarnya.

Menurutnya, personal branding dalam podcast dibangun melalui konsistensi tema, gaya komunikasi, serta kedalaman perspektif yang ilmiah dan autentik.

Dekan FDKI UIN Siber Cirebon, Dr. Naila Farah, M.Ag., menegaskan bahwa penguatan kapasitas media digital merupakan bagian dari transformasi akademik kampus.

“Fakultas harus hadir secara substantif di ruang digital. Podcast dapat menjadi medium strategis dalam menyebarkan gagasan keislaman yang moderat dan kontekstual,” katanya.

Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Arief Rachman, S.Sos., M.Si., menambahkan bahwa podcast di lingkungan UIN Siber Cirebon harus mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam diseminasi hasil penelitian.

Sementara itu, Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Pengembangan, Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I., menekankan pentingnya optimalisasi laboratorium sebagai pusat pengembangan kompetensi mahasiswa dan tim internal UIN Siber Cirebon.

Melalui workshop ini, UIN Siber Cirebon menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem media dakwah berbasis digital yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

Pasca Permendiktisaintek 52/2025 UIN Siber Cirebon Sosialisasikan Kebijakan Angka Kredit Dosen

 

CIREBON, FC – Upaya memperkuat tata kelola karier dosen terus dilakukan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kampus berbasis digital ini menggelar Sosialisasi Kebijakan Penilaian Angka Kredit (AK) Dosen Bidang Agama pasca terbitnya Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Siber SBSN Lantai 8 tersebut diikuti ratusan dosen dari berbagai fakultas. Suasana sosialisasi terasa hangat dan dialogis, mencerminkan antusiasme dosen dalam memahami arah baru pengembangan karier akademik.

Melalui Layanan Kepegawaian Biro Akademik, Keuangan, dan Umum, UIN Siber Cirebon menghadirkan narasumber nasional, Muhammad Aziz Hakim, Kasubdit Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Ia memaparkan secara komprehensif perubahan kebijakan penilaian angka kredit dosen yang akan mulai diterapkan pada tahun 2026.

Rektor UIN Siber Cirebon, Aan Jaelani, dalam sambutannya menegaskan bahwa regulasi baru ini harus dipandang sebagai peluang strategis, bukan sekadar tuntutan administratif.

“Kenaikan jabatan akademik dosen bukan hanya capaian individu, tetapi bagian dari peta jalan besar pengembangan institusi. Kampus berkomitmen hadir memberi dukungan, termasuk dari sisi pendanaan dan pendampingan,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan dosen dalam merespons regulasi terbaru akan berbanding lurus dengan percepatan pencapaian visi UIN Siber Cirebon sebagai kampus berdampak dan berdaya saing nasional.

Dalam pemaparannya, Aziz menjelaskan bahwa Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen menjadi dasar utama promosi Jabatan Akademik Dosen (JAD) mulai tahun 2026. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Keputusan Menteri sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

Ia juga menguraikan sejumlah regulasi pendukung, antara lain Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 828 Tahun 2024, Kepmendiktisaintek Nomor 63/M/KEP/2025, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023.

Tak hanya membahas promosi reguler, sosialisasi ini turut mengulas mekanisme loncat jabatan, promosi penyesuaian, retensi Guru Besar, Guru Besar Emeritus, hingga pentingnya penyusunan roadmap pengembangan karier dosen secara berkelanjutan.

Diskusi berlangsung dinamis. Para dosen aktif mengajukan pertanyaan seputar teknis pengajuan angka kredit, peluang percepatan menuju Lektor Kepala dan Guru Besar, serta strategi adaptasi terhadap kebijakan baru.

Melalui kegiatan ini, UIN Siber Cirebon kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem pembinaan karier dosen yang lebih terstruktur, transparan, dan selaras dengan regulasi nasional, demi melahirkan insan akademik unggul yang berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Tekankan Sinergi Lintas Sektor dalam Penyusunan Renja 2027

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Senin (23/2/2026). 

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Pj Sekretaris Daerah, Sumanto, serta unsur pimpinan DPRD, para kepala perangkat daerah, hingga perwakilan lembaga sosial dan keagamaan. 

Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya menyelaraskan gerak langkah lintas sektor demi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Wali Kota Cirebon melalui Pj Sekda, Sumanto, menekankan bahwa tantangan perkotaan ke depan semakin kompleks. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan banjir. 

Pemkot menyadari bahwa persoalan genangan di Kota Cirebon salah satunya dipengaruhi oleh kiriman debit air dari wilayah hulu. Sebagai langkah konkret di hilir, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan pembangunan kolam retensi guna memecah beban aliran air sebelum masuk ke pemukiman warga.

Tak hanya soal air, urusan sampah juga menjadi prioritas yang mendesak. Pemkot Cirebon tengah menyiapkan strategi ganda, yakni pengelolaan di hulu melalui pemberdayaan Bank Sampah di tingkat RW dan kawasan perkantoran, serta penguatan infrastruktur di hilir. 

Rencana pembangunan TPS Sanitary Landfill di wilayah selatan serta penambahan Dinding Penahan Tebing (DPT) di area TPA terus digodok untuk memperpanjang usia pakai dan daya tampung sampah kota.

Daya dukung fiskal juga menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut. Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Cirebon akan mengandalkan transformasi digital. 

Langkah ini dilakukan dengan merekrut tenaga IT melalui seleksi ketat guna membangun sistem aplikasi pajak dan retribusi yang terintegrasi. 

Sasarannya jelas, memastikan pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau sistem digital dapat berkontribusi secara transparan dalam pembangunan daerah.

Di sisi internal pemerintahan, efisiensi menjadi kata kunci. Pj Sekda juga menyoroti perlunya restrukturisasi organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antar dinas. Salah satu poin pentingnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk lebih difokuskan di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dan taktis bagi warga.

Terkait kebijakan anggaran, pemerintah tidak ingin lagi terjebak pada sekadar penyerapan teknis. Monitoring dan Evaluasi (Monev) akan dilakukan lebih tajam untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan memberikan dampak nyata di lapangan. Efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

Pj Sekda juga mengingatkan seluruh jajaran bahwa tahun 2027 harus menjadi momentum keberlanjutan. Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja lebih detail dalam mengawal setiap program prioritas yang telah direncanakan.

"Tugas ke depan sangat berat. Kita harus lebih detail dan teliti dalam mengawal kebijakan. Penanganan sampah, optimalisasi PAD lewat teknologi, dan efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk memastikan keberlanjutan Kota Cirebon di masa mendatang," tegas Pj Sekda.

Melalui forum ini, Pj Sekda berharap sinergi antara eksekutif, legislatif, dan tokoh masyarakat mampu menghasilkan pembangunan yang setara dan berkelanjutan. 

"Dengan perencanaan yang matang dari sekarang, kami optimistis Kota Cirebon dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih maju, bersih, dan mandiri secara ekonomi pada tahun-tahun mendatang," pungkasnya. (Nisa)



Senin, 23 Februari 2026

Wakil Wali Kota Tinjau Lokasi Longsor di Jembatan Lebakngok, Pemkot Cirebon Gandeng BBWS untuk Perbaikan

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon merespons laporan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Fokus utama saat ini tertuju pada Jembatan Lebakngok di RW 11 Bendakerep yang mengalami longsor. 

Mengingat jembatan ini melintasi sungai yang bermuara ke Kali Benda, Pemkot Cirebon langsung menginisiasi kolaborasi strategis dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung untuk memastikan langkah penanganan teknis berjalan tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati langsung meninjau lokasi pada Senin (23/2/2026). Didampingi Camat Harjamukti, Yuki Maulana Hidayat, serta perwakilan dari pihak BBWS, dan sejumlah perangkat daerah terkait, Wakil Wali Kota menyisiri titik-titik longsor yang mulai menggerus fondasi jembatan. 

Peninjauan ini dilakukan untuk memetakan skala kerusakan sekaligus mencari solusi jangka pendek agar mobilitas warga tidak terputus.

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa perbaikan jembatan ini menjadi prioritas mendesak bagi Pemerintah Kota Cirebon. 

"Kami mengupayakan agar pembangunan kembali jembatan ini bisa dilakukan secepat mungkin. Mengingat ini berkaitan dengan aliran sungai, kami terus berkolaborasi dan berdiskusi intensif dengan BBWS serta pihak terkait lainnya untuk menentukan langkah teknis yang paling aman," ujar Wakil Wali Kota di sela-sela peninjauannya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menyatakan bahwa koordinasi internal di lingkungan Pemkot Cirebon juga terus dipacu guna memastikan anggaran dan teknis pelaksanaan berjalan sinkron. 

"Hasil dari tinjauan lapangan ini segera saya laporkan kepada Pak Wali Kota. Saya juga sudah menginstruksikan SKPD terkait untuk segera merumuskan detail perencanaan agar proses rehabilitasi tidak memakan waktu lama," tambahnya.

Kondisi Jembatan Lebakngok memang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan dua wilayah padat penduduk, yakni RW 11 Bendakerep dan RW 08 Kopiluhur. Selain faktor aksesibilitas, aspek keamanan lingkungan juga menjadi sorotan dalam peninjauan tersebut. 

Pemerintah berharap masyarakat untuk sementara waktu lebih berhati-hati saat melintasi area sekitar jembatan, terutama saat intensitas hujan meningkat. Petugas dari dinas terkait pun rencananya akan memasang rambu peringatan tambahan di sekitar lokasi longsor sebagai langkah preventif.

"Kami juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, baik kami Pemkot Cirebon, BBWS, dan masyarakat, agar Jembatan Lebakngok dapat kembali berdiri kokoh dan melayani mobilitas warga dengan aman," harapnya.

Camat Harjamukti, Yuki Maulana Hidayat, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arus sungai yang belakangan ini sangat tinggi. Menurutnya, posisi jembatan ini sangat krusial karena menjadi jalur pendidikan bagi anak-anak sekitar. 

"Arusnya sangat tinggi saat hujan turun, dan ini sangat berbahaya bagi kekuatan struktur jembatan. Jembatan ini akses krusial, terutama bagi anak-anak yang hendak menuju SDN Lebakngok. Kami tidak ingin keselamatan warga terancam," ungkap Yuki.

Sebagai tindak lanjut di tingkat wilayah, Yuki memastikan pihak kecamatan akan terus mengawal arahan pimpinan demi kenyamanan warga Argasunya. 

"Atas arahan Ibu Wakil Wali Kota, kami di tingkat kecamatan langsung melakukan koordinasi dan tindak lanjut di lapangan. Kami pastikan komunikasi dengan tokoh masyarakat di RW 11 dan RW 08 tetap terjaga agar warga mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan perbaikan ini," jelasnya. (din)



Pemkot Cirebon Dorong Anak Muda Ambil Peran Nyata Melalui Yayasan KolaborAksi Kebaikan Indonesia

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon memberikan dukungan atas hadirnya Yayasan KolaborAksi Kebaikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. 

Peran yayasan ini dinilai krusial, yakni untuk mengisi celah-celah yang mungkin belum terjangkau sepenuhnya oleh program pemerintah melalui fleksibilitas dan inovasi gerakan sosialnya. 

Kehadiran lembaga ini juga diharapkan mampu bergerak lebih lincah untuk menyentuh sisi-sisi sosial yang sering kali membutuhkan respons cepat dan pendekatan yang lebih personal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati saat menghadiri soft launching Yayasan KolaborAksi Kebaikan Indonesia, di Aula RRI Cirebon, Minggu (22/2/2026). 

Soft launching ini  menandai fase baru bagi gerakan yang awalnya lahir dari komunitas mahasiswa. Wakil Wali Kota memandang transisi ini sebagai potret nyata dari evolusi kepedulian masyarakat. 

Menurutnya, tantangan zaman sekarang sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan cara-cara konvensional atau bekerja secara parsial di dalam sekat-sekat organisasi yang kaku.

"Transformasi Kolaborator Kebaikan ID (KKID) menjadi sebuah Yayasan dengan badan hukum yang jelas adalah langkah visioner. Ini menunjukkan bahwa semangat berbagi yang selama ini bersifat organik, kini naik kelas menjadi gerakan yang lebih terorganisir, akuntabel, dan berkelanjutan," ujarnya.

Wakil Wali Kota menekankan bahwa legalitas dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama agar sebuah gerakan sosial dapat meraih kepercayaan publik serta mitra strategis.

Nama "KolaborAksi" sendiri dipandang bukan sekadar singkatan, melainkan sebuah filosofi pembangunan modern. Wakil Wali Kota mengingatkan pentingnya konsep Pentahelix, di mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media harus bersatu padu. 

"Kami berharap yayasan ini menjadi jembatan yang menghubungkan niat baik para donatur dengan aksi nyata di lapangan, sehingga anak muda Kota Cirebon tidak lagi hanya menjadi penonton perubahan, melainkan aktor utama dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan," harapnya.

Menutup arahannya, Wakil Wali Kota juga menitipkan pesan khusus kepada founder KKID dan seluruh tim agar terus merangkul lebih banyak tangan. 

Ia percaya bahwa esensi dari kebaikan adalah sifatnya yang eksponensial, artinya semakin besar saat dibagikan dan akan semakin kuat saat dikerjakan secara kolektif. 

"Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus membuka pintu kolaborasi bagi inisiatif-inisiatif anak muda yang membawa semangat pembaruan seperti ini," tuturnya.

Di sisi lain, Founder & CEO Kolaborator Kebaikan ID, Omar Qad Panity, menceritakan perjalanan emosional gerakan ini dengan nada yang rendah hati. 

Ia mengaku tidak pernah membayangkan komunitas yang ia rintis bersama rekan-rekannya semasa kuliah kini bisa tumbuh menjadi lembaga formal. 

Niat awalnya sederhana, mahasiswa tidak boleh hanya berdiam diri di ruang akademik, tetapi harus berani turun tangan berkontribusi langsung kepada masyarakat di luar kelas.

"Kita saling bersinergi untuk satu visi yaitu semangat menebar kebaikan. Karena tagline kami jelas yaitu Kini Saatnya Kolaborasi, Kini Waktunya Tebar Kebaikan," ungkap Omar. 

Baginya, status yayasan ini adalah tanggung jawab baru untuk memperluas jangkauan manfaat tanpa membatasi golongan tertentu, menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan ketersediaan mitra. 

Omar menambahkan, bulan Ramadan juga akan menjadi momentum strategis bagi yayasan untuk memperkuat kontribusi sosial. Agenda padat telah disiapkan untuk memastikan setiap hari di bulan Ramadan terisi dengan aktivitas yang berdampak nyata. 

Program-program ini merupakan penyempurnaan dari aksi sosial yang sebenarnya telah konsisten dijalankan selama lima tahun terakhir saat masih berbentuk komunitas.

"Ada Pesantren Ramadan, Jumat Berkah, berbagi takjil, hingga aksi clean up bersama mitra. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran yayasan ini dirasakan langsung manfaatnya oleh lingkungan sekitar, bukan sekadar seremoni legalitas belaka," tambah Omar. (Ara)



Kamis, 19 Februari 2026

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Pemkot Cirebon Serius Garap Skema KPBU untuk Penataan Cahaya Kota

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bukan sekadar alternatif pendanaan, melainkan instrumen vital untuk percepatan pembangunan daerah. 

Melalui skema ini, risiko pembangunan dapat dibagi secara proporsional antara pemerintah dan swasta, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta menjamin kualitas layanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi pembahasan penting dalam kegiatan Capacity Building KPBU untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang digelar di aula Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis (19/2/2026). 

Forum ini menjadi langkah konkret Pemkot Cirebon dalam membedah potensi kolaborasi investasi untuk menerangi setiap sudut kota tanpa harus terbebani oleh keterbatasan APBD secara langsung.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola pikir konvensional yang berujung pada stagnasi. 

Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar serius dan memiliki target yang jelas dalam mengimplementasikan skema ini. Apalagi, rencana ini diperkuat dengan studi banding yang telah dilakukan ke daerah lain yang sukses menerapkan hal serupa, seperti Kabupaten Madiun.

"Sistem KPBU ini harus segera kita wujudkan. Kita tidak boleh setengah-setengah. Dengan skema ini, volume PJU yang bisa kita pasang akan jauh lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan anggaran rutin. Saya minta seluruh pihak mendengarkan dengan seksama dalam kegiatan ini agar terwujud dengan baik,” ujar Wali Kota dalam arahannya.

Mengingat kegiatan ini bertepatan dengan momen awal Ramadan, Wali Kota juga mengajak jajarannya untuk memaknai langkah strategis ini sebagai bagian dari ibadah dan amanah kepada rakyat. 

Menurutnya, visi besar untuk menghadirkan kesejahteraan merata dan tata kota yang modern hanya bisa tercapai jika eksekutif dan legislatif berjalan beriringan dalam mendukung kebijakan yang inovatif.

"Keberhasilan KPBU sangat ditentukan oleh keselarasan antara eksekutif dan legislatif. Dukungan kebijakan dan pengawasan yang konstruktif dari DPRD akan menjadi fondasi kokoh. Kita ingin menarik mitra badan usaha yang kredibel, maka proyek yang kita tawarkan pun harus credible, feasible, dan bankable. Artinya, dokumen dan regulasi kita harus siap dan pasti," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdiyana, mengungkapkan bahwa pemilihan proyek PJU sebagai pilot project KPBU memiliki nilai simbolis yang kuat. Baginya, penerangan jalan bukan sekadar urusan fisik infrastruktur, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga di malam hari.

"PJU adalah simbol hadirnya pemerintah. KPBU ini menjadi instrumen strategis sekaligus solusi kebijakan agar layanan berkualitas tetap bisa dinikmati warga Cirebon meski anggaran terbatas. Kami berharap forum capacity building ini memberikan peta jalan yang jelas bagi percepatan pembangunan di kota kita," kata Agus.

Dukungan penuh juga datang dari pusat. Plt. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Andre Permana yang hadir secara daring menyampaikan bahwa skema KPBU untuk sektor penerangan jalan saat ini memang tengah populer dan terbukti efektif di berbagai daerah. Ia mengapresiasi keberanian Kota Cirebon dalam memulai langkah strategis ini.

"Ini adalah titik awal yang menunjukkan komitmen kuat dari Pemkot Cirebon. Kami di PT PII siap mendukung setiap tahapan prosesnya, mulai dari perencanaan, penyiapan dokumen, hingga nanti pada tahap pelaksanaan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi infrastruktur yang sehat di daerah," ujar Andre. (din)



Wali Kota Tinjau Penataan Kabel Telekomunikasi, Prioritaskan Keamanan dan Estetika Kota

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo meninjau langsung penataan kabel telekomunikasi sebagai langkah awal merapikan wajah kota. 

Bagi Wali Kota, keselamatan warga dan keindahan tata ruang bukan sekadar target pembangunan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan hadir di lapangan, memastikan setiap proses berjalan tertib, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Didampingi jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dan perangkat daerah terkait serta perwakilan operator, Wali Kota menegaskan bahwa penataan kabel ini akan berlangsung secara bertahap selama beberapa bulan ke depan. 

"Karena hari ini bertepatan dengan awal puasa, ini juga menjadi awal untuk perapihan kabel di Kota Cirebon. Insyaallah, mulai hari ini dan beberapa bulan ke depan, kita targetkan kurang lebih satu kilometer per hari saat pelaksanaan," ujar Wali Kota, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan perapihan akan dilakukan satu minggu sekali, dengan capaian sekitar 1 hingga 1,5 kilometer dalam satu hari kerja, mulai pagi hingga siang. Pada tahap awal, terdapat sembilan ruas jalan yang menjadi prioritas untuk dirapikan. Secara keseluruhan, panjang kabel yang akan ditata pada tahap awal ini diperkirakan mencapai kurang lebih 15 kilometer di wilayah Kota Cirebon.

Wali Kota menjelaskan, fokus utama saat ini adalah perapihan kabel yang semrawut di atas permukaan. Setelah itu, Pemerintah Kota akan menyiapkan infrastruktur ducting sebagai jalur kabel bawah tanah. 

"Pemotongan kabel dilakukan manakala infrastruktur untuk pemindahan kabel di bawah tanah sudah siap. Jadi kita rapikan dulu, siapkan ducting, baru kemudian kabel yang di atas dipotong dan dipindahkan ke bawah," jelasnya.

Wali Kota juga menekankan bahwa langkah ini telah melalui kajian dan studi banding ke sejumlah daerah yang lebih dahulu melaksanakan penataan serupa. 

"Kami sudah berkunjung ke Kota Bandung dan Kota Bogor. Alhamdulillah, tidak ada keluhan terkait gangguan jaringan internet di rumah-rumah warga. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," tegasnya.

Saat ini, tercatat kurang lebih 18 operator telekomunikasi yang beroperasi di Kota Cirebon, meskipun tidak semua ruas jalan dilintasi jumlah operator yang sama. Penataan dilakukan secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan gangguan layanan. 

"Yang jelas, ke depan di Kota Cirebon tidak ada lagi kabel-kabel yang semrawut seperti yang terlihat sekarang," imbuhnya.

Pelaksanaan teknis perapihan kabel dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL). Ketua Korwil APJATEL Jawa Barat, Yudiana Arifin, menyampaikan bahwa agenda hari ini merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota yang didisposisikan melalui perangkat daerah terkait untuk penataan jangka pendek.

“Hari ini kita mulai penataan perapihan kurang lebih satu kilometer dalam satu hari. Ke depan, setiap hari Kamis kita efektifkan penataan, dan ini menjadi kewajiban seluruh operator. Kurang lebih ada 18 operator yang terdata dan wajib mengikuti penataan di Kota Cirebon,” jelas Yudiana.

Terkait rencana relokasi kabel ke bawah tanah, Yudiana menegaskan bahwa prosesnya akan melalui tahapan, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama. Secara teknis, ducting akan dibangun terlebih dahulu. 

"Kita pakai kabel yang baru, yang kabel existing sudah tidak bisa dipakai. Setelah sistem bawah tanah terbangun, baru kabel yang di atas dipotong," terangnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh pembiayaan relokasi menjadi tanggung jawab operator tanpa menggunakan APBD. "Ini tanpa APBD. Semua didorong oleh operator, dan memang menjadi kewajiban kami. Demi estetika dan keamanan kota, jika ada arahan dari pemerintah daerah, kami harus bersedia dan melaksanakan," tegasnya.

Menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kabel yang menjuntai atau putus, Yudiana menambahkan bahwa kabel fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga relatif aman. "Kalau kabel fiber optik tidak ada setrumnya, berbeda dengan kabel listrik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," pungkasnya. (dim)

Sponsor

test

Featured Posts