This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kamis, 26 Mei 2022
Pemkot Cirebon Dukung Literasi Budaya dan Profesi Untuk Anak Usia Sekolah
Sukma Yudistira, Mahasiswa KPI, Lulus Sarjana Dengan Predikat Terbaik
Sukma Yudistira, S.Sos saat berfose bersama kedua orang tuanya, usai mengikuti prosesi wisuda sarjana ke XXIV IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sukma merupakan satu lulusan KPI yang mendapat gelar sarjana dengan lulusan Predikat Terbaik.
CIREBON, FC - Rasa gembira terdengar riuh di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), FUAD Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon usai menggelar wisuda ke-XXIV di Swiss-Belhotel CSB. Selasa, (24/5/2022).
Serahkan Bantuan Usaha, Bupati Harap Karang Taruna Lebih Partisipatif
CIREBON, FC - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag berharap Karang Taruna bisa terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan bupati usai menyerahkan secara simbolis bantuan Gerobak Souvenir dan Rombong Sepeda Motor di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Rabu (25/5/2022).
Dijelaskan bupati, Karang Taruna sebagai organisasi yang banyak diisi oleh generasi muda harus bisa lebih aktif dalam membantu berbagai program pemerintah, khususnya dalam menyukseskan program kepada masyarakat. Disamping itu, Karang Taruna juga dituntut untuk bisa melakukan kegiatan yang berimbas langsung kepada kemajuan daerah.
"Generasi muda ini harus bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik, sehingga saya harapkan lebih banyak lagi kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar bupati.
Di samping itu, contoh yang baik telah dilakukan oleh Karang Taruna pada saat ini dengan memberikan gerobak souvenir dan rombong motor kepada pelaku usaha. Diharapkan, bantuan yang diserahkan kali ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan.
"Manfaatkan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. Penerima juga harus lebih rajin lagi berusaha dan berinovasi untuk meningkatkan pendapatannya," terang bupati.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Eka Wildanu sebut bantuan kali ini merupakan bentuk kerja sama antara Karang Taruna dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dijelaskannya, masa Pandemi Covid-19 yang belakangan terjadi, berimbas pada sektor perekonomian masyarakat.
"Kita melihat pengusaha kecil ini mengalami kendala, seperti sarana prasarana, permodalan dan marketing. Oleh karena itu, kita berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dan diberitahu ada program bantuan dari Kementrian Perdagangan, sehingga kami langsung mengusulkan," ujar Eka.
Dirinya juga bersyukur tahun ini sudah bisa mendapatkan bantuan, berupa 50 unit Gerobak Souvenir dan 50 unit Rombong Sepeda motor. Meskipun, dia mengatakan usulan yang diberikan jauh lebih banyak dari yang diterima.
"Kita mengusulkan 529 gerobak souvenir dan 64 rombong sepeda motor. Tetapi, alhamdulillah berkat doa dan dukungan semua pihak, tahun ini juga kita langsung mendapatkan 50 unit gerobak souvenir dan 50 unit rombong sepeda motor," tambahnya.
Terkait distribusi bantuan, Eka menjelaskan, unit gerobak souvenir akan disebar di 28 Kecamatan dan rombong sepeda motor akan diberikan di 16 Kecamatan. Bukan hanya itu saja, Eka juga memastikan Karang Taruna akan terus mengawal keberlangsungan dari bantuan yang diberikan.
"Akan kita kawal bantuan ini, agar jika ada masalah bisa langsung kita bantu. Intinya, kita ingin bantuan ini benar tepat sasaran dan terus dipergunakan oleh penerima untuk berusaha. Kita juga akan coba mengusulkan kembali bagi yang belum mendapatkan," tutupnya. (Bam)
Rabu, 25 Mei 2022
Kendaraan Disita Leasing, Masyarakat Bisa Adukan Ke BPSK
CIREBON, FC – Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) fasilitasi sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, S.I.P., M.Si., menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen memang menjadi urusan pemerintah provinsi.
"Namun ada ketentuan pula bahwa pemerintah kabupaten dan kota diharapkan memfasilitasi minimal dari kesekretariatan,” tutur Iing usai mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon menerima kunjungan kerja Wali Kota Bontang, Rabu (25/5/2022).
Sebagai wujud berbagi peran dan memberikan dukungan terhadap pemerintah Provinsi Jabar, Pemda Kota Cirebon memfasilitasi sekretariat BPSK di lantai dua gedung DKUKMPP Kota Cirebon. “Sekretariatnya kami persiapkan di kantor kami, di lantai dua,” tutur Iing.
Dengan sekretariat BPSK diharapkan bisa membantu konsumen untuk mendapatkan keadilan. Setiap konsumen, lanjut Iing, berhak untuk mencari keadilan, terutama jika ada hak-hak mereka yang dilanggar.
“Misal jika ada motor atau mobil yang disita leasing. Nah konsumen bisa saja mengadukan dan mencari keadilan melalui BPSK,” tutur Iing.
Keberadaan sekretariat BPSK di daerah diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di Kota Cirebon sehingga mereka pun tidak perlu jauh menyelesaikan sengketa ke Bandung.
Seperti diketahui BPSK dibentuk berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Ada pun tugas dan wewenang BPSK di antaranya melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen mengenai terjadinya pelanggaran dan lainnya. (Dis)
Pemkab Cirebon Harus Intervensi Masalah Kemiskinan
CIREBON, FC - Pemkab Cirebon benar-benar serius dalam menangani masalah kemiskinan. Buktinya, hampir setiap waktu, baik Bupati, Wabup, maupun sekda turun ke setiap kecamatan. Untuk mengecek sejauh mana kecamatan serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan, terkait perkembangan verifikasi dan validasi (verval) faktual data.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan TKPD di Kecamatan Pasaleman, Rabu (25/5/2022). Ayu berjanji, Pemkab Cirebon akan terus melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan, supaya benar-benar tahu secara pasti masyarakat mana yang membutuhkan.
"Pemkab akan terus melakukan intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak intervensi, berarti kami tidak serius dalam penanggulangan program kemiskinan ini," kata Ayu.
Ayu menyinggung, tentang masih banyaknya warga di Kabupaten Cirebon yang belum mempunyai KTP. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh Camat untuk mempercepat program pembuatan KTP. Dia meminta bagi lansia yang belum mempunyai KTP, agar disediakan sarana supaya mereka bisa datang untuk melakukan perekaman.
"Bagi yang sehat, ya silakan datang sendiri ke kecamatan. Pelayanan KTP harus dipercepat, karena ini bagian dari pelayanan umum," ungkap Ayu.
Disisi lain, pemerintah setempat juga harus memperhatikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, harus ada data valid berapa sebetulnya jumlah pengangguran pada masing-masing kecamatan. Hal tersebut untuk mempermudah Pemkab menyediakan lapangan pekerjaan.
"Cirebon timur itu banyak pabrik, kalau masyarakat butuh pekerjaan, ya harus kita berikan. Jadi mengentaskan program kemiskinan itu bukan melulu diberikan bantuan uang, tapi lebih baik diberikan sarana untuk menghasilkan uang," papar Ayu.
Hal senada dikatakan Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno. Dari catatan yang ada, Kecamatan Pasaleman membutuhkan alat perekam KTP. Ditambah lagi, dengan kondisi wilayah yang cukup terpencil. Hal tersebut diperparah dengan data DTKS awal yang tembus diangka 14 ribu jiwa lebih.
"Kecamatan Pasaleman yang menarik adalah data DTKS. Setelah pemutakhiran bertambah menjadi 23 ribu jiwa lebih, namun KPM-nya ko bisa turun. Ini kan menarik sekali, dan tolong verval ulang datanya," ucap Sekda.
Rahmat juga memerintahkan, bagi yang sudah meninggal dan pindah daerah, segera datanya dicoret dari DTKS. Ini nantinya akan menjadi beban APBD Kabupaten. Sementara Kecamatan Pasaleman yang mendapatkan KIS jumlahnya 17 ribu jiwa lebih.
"Sedangkan jumlah penduduk Pasaleman yang dijamin pemerintah sebanyak 62 persen. Ini juga menjadi beban kabupaten. Saya harap semua data bisa diverval supaya semua valid," pintanya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono, cukup paham dengan semua persoalan yang dikeluhkan Camat Pasaleman. Dirinya meminta supaya verval data segera dilengkapi, agar semua persoalan sosial bisa tertangani.
"Intinya, banyak sekali persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Pasaleman. Dengan adanya verval yang sedang Dinsos lakukan, diharapkan persoalan bisa segera selesai." tukasnya. (Indah)
Cantik dan Berbakat, Mahasiswa IAIN Juara dan Penuh Talenta
Wisuda Ke XXIV Gelombang Dua, FITK IAIN Cirebon Sarjanakan 416 Wisudawan
Kegembiraan Wisuda Sarjana Lailatul Itikhoba Dirayakan Bersama 5 Kakak Kandungnya
Selasa, 24 Mei 2022
SKPD Harus Serius Mengentaskan Program Kemiskinan
CIREBON, FC - SKPD terkait diminta untuk serius menangani program kemiskinan yang sedang gencar dilakukan Pemkab Cirebon. Ini karena, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial saja, namun tugas semua SKPD yang berhubungan dengan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Cirebon, Imron, Selasa (24/5/2022).
Dalam acara monitoring dan evaluasi program kemiskinan di Kecamatan Sumber, Imron mewanti-wanti semua komponen untuk serius membantu program pengentasan kemiskinan tersebut. Bila semua element masyarakat ikut bergerak, maka perlahan namun pasti kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan.
"Saya meminta semua pihak, terlebih SKPD terkait untuk serius menjalankan program pengentasan kemiskinan. Setiap bulan harus ada peningkatan progres untuk persoalan ini," ungkap Imron.
Menurut Bupati, saat ini Dinas Sosial sedang melakukan Verval data, supaya bisa mengetahui secara pasti jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Cirebon. Selama ini memang ada ketidaksesuaian data, mulai dari Puskesos dan Dinkes itu sendiri.
"Verval data sangat diperlukan, karena data akan sinkron. Ini kan, kita mulai dari Puskesos yang ada di desa, lalu naik ke kecamatan dan sinkron dengan data Dinsos," jelasnya.
Hal senada dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu). Ayu menyebutkan, monitoring verval data masalah kemiskinan akan terus dilakukan Pemkab Cirebon. Kehadiran Pemkab sangat dibutuhkan, dan harus melakukan intervensi supaya bisa mengambil langkah strategis.
"Pemkab harus melakukan intervensi langsung, supaya kantong-kantong kemiskinan bisa diketahui secara real. Ini supaya kami bisa segera mengambil langkah strategis menyelesaikan persoalan ini," paparnya.
Kembali Ayu menyinggung tentang keinginan Pemkab Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan. Pemkab sendiri mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Minimal, bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen setiap tahunnya. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
"Jadi verval data itu harus terus dilakukan, karena perubahan data setiap bulannya, itu pasti. Warga pasti ada yang meninggal. Disamping itu, secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Disamping itu, akan ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring," ucap Ayu.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono menambahkan, banyak program yang sudah dikonsep Bappelitbangda dan tujuannya memang mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Skala besarnya adalah dengan mempercepat perizinan bagi investor yang akan masuk.
"Dengan mempercepat perizinan, otomatis investor bisa cepat berinvestasi. Lalu mereka membangun pabrik dan bisa menyerap tenaga kerja. Otomatis, lapangan kerja di Kabupaten bisa terserap," kata Suhartono. (din)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Sarjanakan 899 Wisudawan, Ini Pesan Rektor
FOKUS CIREBON (FC) - Dalam sambutan Wisudawan ke XXIV Tahun Akademik 2021-2022, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta, M.Ag menekankan dua pesan penting kepada 899 wisudawan dan wisudawati, Selasa, (24/5/2022).
Kegiatan wisuda dengan tema "Meneguhkan Sarjana Muslim yang Toleran dan Berjiwa Ulil Al-Bab" ini berlangsung khidmat di Ballroom Swiss Bell Hotel, Kota Cirebon dan dibuka melalui Rapat Senat Terbuka IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Sementara dua pesan penting yang disampaikan Rektor Sumanta, pertama wisudawan dan wisudawati harus unggul dalam keilmuan dan kedua berakhlak mulia.
Unggul dalam keilmuan yang dimaksud, kata Rektor Sumanta, adalah kompetensi yang dimiliki atau jurusan yang diambil harus mampu menunjukkan kompetensi tersebut saat memasuki kontestasi dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu, sebagai kampus terkemuka, wisudawan dan wisudawati juga harus mampu memperlihatkan keunggulan dan keahliannya kepada masyarakat.
"Jadi Unggul Terkemuka dan Berakhlak Mulia itu adalah visi yang dibungkus oleh lembaga (IAIN Cirebon). Maka langkah-langkah ke depan para wisudawan dan wisudawati ini harus bisa memberikan kontribusi nyata, melalui kompetensi yang dimiliki serta akhlakul mulia dan kita harus mampu mengembangkan visi dan misi IAIN di masyarakat," terangnya.
Sumanta juga menjelaskan, dalam mewujudkan hal tersebut, IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengupayakan rekonstruksi paradigma keilmuan yang multidimensional dengan menjadikan agama sebagai basis ilmu pengetahuan.
Tujuannya, IAIN Syekh Nurjati Cirebon mampu mengembangkan bukan sekedar proses pendidikan searah, tetapi proses pendidikan multidimensi yang mampu menyeimbangkan antara akal dan wahyu sehingga mampu mewujudkan pengembangan spiritual, intelektual, dan sosial dari seluruh sivitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Oleh karena itu, transformasi kelembagaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon harus dibarengi dengan semangat pembangunan yang “Unggul Terkemuka dan Berakhlak Mulia“ sebagai tataran aksiologis pendidikan yang mampu mengintegrasikan ajaran yang bersumber dari ayat qauliyah dengan ayat qauniyah secara utuh.
Sementara itu, pada wisuda ke XXIV tahun akademik 2021-2022, berdasarkan SK Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dibacakan oleh Wakil Rektor I, Dr H Saefudin Juhri, M.Ag ada sebanyak 899 wisudawan.
Jumlah 899 yang di wisuda ini, terbagi ke dalam FITK 416 wisudawan, Syari'ah dan Ekonomi Islam 219 wisudawan, Ushuludin, Adab dan Dakwah 182 wisudawan, Pasca Sarjana 77 wisudawan dan Doktor 5 wisudawan.
Kemudian acara dilanjut dengan pembacaan SK Rektor terakait 4 wisudawan terbaik tahun akademik 2021-2022 oleh Dr H Ilman Nafi'a, Wakil Rektor III, ke empat wisudawan terbaik tersebut berasal dari 1 wisudawan dari FITK, 1 wisudawan dari FSEI, 1 wisudawan dari FUAD dan 1 wisudawan Program Magister S2.
Usai pembacaan SK Rektor, acara dilanjut dengan Ikrar Sarjana, Magister dan Doktor, setelah itu kegiatan ditutup dengan penampilan Paduan Suara Mahasiswa (PSM). (Udin)
Pemkab Cirebon Luncurkan Aplikasi Srikandi
FOKUS CIREBON, (FC) - Pemkab Cirebon meluncurkan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, dan merupakan peluncuran aplikasi perdana di Provinsi Jawa Barat. Aturannya sesuai dengan yang diamanatkan Perpres Nomor 95/2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
"Implementasi SPBE menjadi hal mutlak dilakukan pemerintah. Kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, SPBE menjadi kontrol kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia," kata Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, dalam acara Launching dan Diseminasi Sistem Srikandi yang Terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik Pemerintah Kabupatrn Cirebon, di Hotel Apita, Selasa (24/5/2022).
Menurut Sekda, dengan adanya SPBE, maka seluruh kinerja pemerintah dapat terintegrasi dan transparan. Penerapan SPBE juga mampu memangkas biaya belanja TIK, waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu juga, dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif.
"Sistem ini juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi bisa mengontrol semua kinerja lembaga pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, aplikasi Srikandi ini dikembangkan oleh ANRI. Mereka bekerja sama dengan Kemenpan RB, Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Hal itu, sesuai dengan Kep MENPANRB Nomor 679 Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan dimandatkan untuk dapat digunakan sekuruh instansi pusat dan pemerintah daerah.
"Pemkab Cirebon berkomitmen mendukung penuh penerapan dan pengintegrasian Srikandi dalam sistem pemerintahan. Sehingga tujuan integrasi SPBE dapat tercapai dengan baik," ungkapnya.
Menurut Nanan, diterapkannya aplikasi Srikandi ini, diharapkan dapat meningkatkan indeks nilai SPBE Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah dan semua stakeholder terkait.
"Tujuan akhirnya adalah demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," jelas Nanan.
Sedangkan dalam persiapan penerapan aplikasi Srikandi, lanjutnya, telah dilakukan bimbingan teknis kepada para Arsiparis dan Pengelola Arsip perangkat daerah. Mereka nantinya dapat mengenal proses tata kerja aplikasi tersebut. Diharapkan, dapat segera diimplementasikan secara optimal.
Nanan juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga Arsip Nasional RI. Mereka sudah mendukung secara teknis, untuk memperlancar pelaksanaan Srikandi. Dirinya berharap, seluruh pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat atau tandatangan elektronik, yang merupakan bagian dari aplikasi Srikandi.
"Saya berharap semua pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat. Karena ini merupakan bagian dari aplikasi Srikandi," tukasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 71 peserta, terdiri dari 31 orang perwakilan dinas dan badan, serta 40 peserta lainnya adalah Camat. Untuk narasumbernya sendiri berasal dari Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional RI. (Yarfa)
Senin, 23 Mei 2022
Hasil Verval Faktual, Bisa Menekan Angka Kemiskinan
FOKUS CIREBON, (FC) - Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan, asalkan Verifikasi dan Validasi (Verval) data yang dihasilkan faktual. Untuk itu, saat ini Pemkab Cirebon sedang melakukan Verval pada masing-masing desa. Langkah lainnya, monitoring di setiap kecamatan harus terus dilakukan.
Demikian dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu), saat monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Waled, Senin (23/5/2022).
Ayu mengaku yakin, dengan adanya Verval dan langkah monitoring dari Pemkab Cirebon, akan menghasilkan single database yang valid.
"Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS dan data Puskesos tingkat desa. Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang real orang miskin," ungkap Ayu.
Pemkab sendiri lanjutnya, mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Setiap tahunnya, minimal bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
"Perubahan data setiap bulannya, itu sangat pasti. Karena pasti ada yang meninggal. Mereka secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Di samping itu, pasti ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring," jelasnya.
Ayu menyebutkan, data DTKS tidak bisa dirubah, meskipun pada kenyatannya secara ekonomi sudah berubah. Tapi, ketika menemukan kasus seperti itu, bantuan tersebut tidak bisa diberikan kepada mereka.
Untuk itu, ada tiga skema menurunkan kemiskinan. Skema tersebut adalah menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta bagaimana intervensi Pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.
"Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, dimana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada," paparnya. (Indah)
PJJ IAIN Cirebon Buka Program Studi S2
CIREBON, FC - Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon bakal ditambah. Selain Prodi PAI, PJJ juga dibuka untuk Prodi lain yang sudah akreditasi A.
Rektor IAIN Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg menjelaskan, Prodi PJJ diminati banyak orang. Mulai dari guru dalam jabatan, ustad di pondok pesantren hingga tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Hal itu menjadi indikasi kesadaran masyarakat menempuh pendidikan tinggi mulai tumbuh. Pengembangan Prodi PJJ pun terus dilakukan dengan dibukanya 7 Prodi PJJ baru.
“Perlu kerja keras bersama. Banyak sekali masyarakat yang ingin masuk tapi kita masih membatasi program prioritas guru dalam jabatan,” kata Sumanta.
Pada tahun ajaran baru Prodi PJJ di IAIN Cirebon bakal menerima 2000 mahasiswa baru. Jumlah ini terbagi untuk seluruh Prodi PJJ yang sudah diresmikan.
Dirjen Pendis Kemenag, Prof Dr M Ali Ramdhani STP MT mengatakan, guna mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap PJJ, maka perlu ada perubahan juknis juklak. Pihaknya mengaku bakal melakukan evaluasi terkait hal itu.
Ali mengatakan, secara umum pelaksanaan PJJ di IAIN Cirebon sudah berjalan baik. Maka tak muluk-muluk jika ada pengembangan Prodi PJJ. Bahkan hingga jenjang S2.
Ali mengatakan, Kemenag masih punya anggaran cukup besar yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Prodi PJJ sampai jenjang S2. “Angkanya relatif cukup untuk jumlah yang besar,” kata dia. (din)
Jumat, 20 Mei 2022
Kabupaten Cirebon Kembali Meraih Predikat WTP, Ini Yang Ke 7
CIREBON, FC - Untuk yang ketujuh kalinya, Kabupaten Cirebon berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Penyerahan WTP sendiri dilakukan di kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, Jumat (20/5/2020).
Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Imron mengatakan, Pemkab Cirebon menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Isinya, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintah Daerah.
"Pemkab Cirebon telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Laporan ini, kami sampaikan ke BPK-RI Perwakilan Jabar untuk dilakukan audit," ungkap Imron.
Menurutnya, BPK Jabar, telah melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 melalui pemeriksaan interim. Pemeriksaannya sendiri dilakukan selama 25 hari, atau mulai tanggal 2 sampai tanggal 23 Februari 2022.
"Pemeriksaan terincinya dilaksanakan selama 33 hari kalender, mulai tanggal 22 Maret sampai tanggal 23 April 2022. Namun banyak kelemahan kami, sehingga masih ada temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepan," papar Imron.
Bupati menyebutkan, dalam menindaklanjuti temuan-temuan, pihaknya telah menyusun rencana aksi (action plan). Nanti dalam implementasinya akan memantau dan memonitor, agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.
"Selama dalam proses audit, mulai dari entry meeting, exit meeting sampai dengan penyerahan hasil audit. Apabila terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," jelas Imron. (din)
Mahasiswa KPI IAIN Cirebon Rebut Juara Dua Pada Kejuaraan Internasional di UNPAD
FOKUS CIREBON - Mahasiswa Komisi Penyiaran Islam (KPI), IAIN Syekh Nurjati Cirebon kembali menorehkan prestasi gemilang. Riuh tepuk tangan bergemuruh menyambut sang idola yang dinobatkan juara 2 pada ajang bergengsi internasional.
Kabiro AUAK IAIN Cirebon, Ir Sunarini, M.Kom : Pengisian Aplikasi eSMS Butuh Kesesuaian Instrumen dan Kelayakan Data
CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan Workshop Pengisian Aplikasi Sistem Manajemen Strategi Elektronik (eSMS) tahun pelaporan 2021 dan diikuti oleh seluruh unsur pimpinan dan bagian yang berkompeten, di salah satu hotel di Kota Cirebon, Jum'at (20/5/2022).





























