Perkuat Penindakan Penunggak Wajib Pajak, Pemkot Cirebon Diminta Perhatikan Keterbatasan Personel Satpol PP
CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja sekaligus monitoring di Kantor Satpol PP Kota Cirebon, Rabu (2/10/2025). Pertemuan ini membahas penguatan kinerja Satpol PP dalam menjaga pendapatan asli daerah (PAD) serta persoalan internal kelembagaan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menegaskan, perlu adanya langkah tegas terhadap para pelaku wajib pajak (WP) yang menunggak.
“Kami meminta Satpol PP untuk rilis siapa saja WP yang bandel bayar pajak. Itu sebagai shock therapy agar para WP membayar pajak. Kita juga akan turun langsung meninjau WP mana saja yang membandel,” tegasnya.
Agung juga menyoroti masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Satpol PP. Menurutnya, tiga posisi jabatan structural masih kosong, sementara itu jabatan Kepala Satpol PP pun dipercaya mengisi keksosongan posisi sebagai Plt Kadispora.
“Jumlah personel juga sangat kurang. Idealnya 250 orang, sekarang hanya 68 orang termasuk pimpinan, mayoritas di atas 40 tahun. Dari PPPK kemarin hanya ada lima orang baru,” ujarnya.
Ia menekankan, jika Satpol PP dijadikan pilar utama dalam mengamankan PAD, maka perlu ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak yang khusus menangani penegakan hukum.
Anggota Komisi I DPRD, Imam Yahya SFilI MSi menambahkan, keterbatasan sarana dan prasarana jangan sampai menghambat operasional. “Mayoritas kendaraan operasional keluaran 2006. Jangan sampai ketika bertugas malah mogok,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo SAP mengakui, kondisi internal masih solid meski banyak kekurangan, baik dari sisi personel maupun sarpras.
“Kerja sama dengan BPKPD sudah menunjukkan peningkatan pajak dan retribusi. Mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan, meski selama ini sifatnya masih temporer,” jelasnya.
Edi menuturkan, saat ini jumlah personel hanya 68 orang, terdiri atas 52 fungsional dan 16 struktural. Semua diturunkan ke lapangan karena kebutuhan yang tinggi.
“Harapannya ada tambahan tenaga fresh graduate untuk CPNS. Kami sudah siapkan alokasinya, setidaknya 50 orang dulu untuk penguatan Satpol PP ke depan,” ujarnya.
Selain itu, tiga jabatan strategis seperti sekretaris dan dua kepala bidang masih kosong sehingga menguras tenaga di tengah kekurangan personel.
Untuk sarana prasarana, Edi menyebut sebagian besar kendaraan sudah rusak, mulai dari mobil grandong, truk kayu, dua Panther, dua single kabin, hingga dalmas.
“Kami harap ada penyegaran sarpras untuk menunjang kinerja. Kendaraan roda dua masih aman, yakni 10 unit trail dan 6 Nmax,” tutupnya.
Turut hadir saat peninjauan langsung ke kantor Satpol PP Kota Cirebon, Wakil Ketua Komisi I DPRD Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Aldyan Fauzan Ramadlan, Ruri Tri Lesmana, Anita Tri Handayani dan Cicih Sukaesih. (Humas DPRD Kota Cirebon)