Pemkab Cirebon Targetkan Seluruh Desa Miliki Koperasi Merah Putih, Siap Dilaunching Juli 2025

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan seluruh desa di wilayahnya memiliki Koperasi Merah Putih.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, memastikan bahwa saat ini sebanyak 412 desa telah siap membentuk koperasi tersebut.

Kesiapan itu disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat di Ruang Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Jigus ini, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis daerah dalam mendongkrak perekonomian desa.

Program ini akan dijalankan secara bertahap dengan fokus pada tiga aspek utama: pembentukan, pembangunan, dan pengembangan koperasi.

“Saat ini kita berada di tahap pembentukan. Pemerintah daerah sedang berupaya agar seluruh desa di Kabupaten Cirebon bisa menyelesaikan proses ini sebelum launching yang dijadwalkan pada bulan Juli mendatang,” ujar Jigus.

Menurut data terakhir, sudah 17 desa yang merampungkan pembentukan Koperasi Merah Putih. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk melakukan percepatan di 395 desa lainnya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan para camat dan kepala desa.

“Kemarin baru 10, sekarang sudah 17 desa yang tuntas. Kita akan lakukan secara maraton pembentukan agar pada Juli nanti saat launching, semua desa sudah punya koperasi,” jelasnya.

Dengan 412 desa yang siap membentuk koperasi, Pemkab Cirebon menunjukkan komitmennya dalam membangun kemandirian desa melalui jalur ekonomi.

Launching Koperasi Merah Putih yang direncanakan pada Juli 2025 mendatang pun dipandang sebagai momen penting menuju babak baru pembangunan desa berbasis ekonomi rakyat.

Masyarakat pun diharapkan bisa turut aktif menjadi bagian dari koperasi, baik sebagai anggota maupun sebagai pelaku usaha lokal yang memanfaatkan layanan dan fasilitas yang disediakan.

“Insya Allah 412 desa siap. Kita optimis. Ini adalah ikhtiar bersama demi masa depan desa yang mandiri dan sejahtera,” ucapnya menambahkan.

Koperasi Merah Putih ini diharapkan bukan hanya menjadi simbol semangat kemandirian ekonomi desa, tapi juga menjadi instrumen konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan di wilayah pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menjanjikan dukungan penuh untuk keberhasilan program ini, termasuk dalam hal pelatihan, bantuan manajerial, serta akses ke pembiayaan dan pemasaran.

Para camat diminta untuk mengawal pelaksanaan di wilayah masing-masing dan memastikan setiap desa menyelesaikan proses pembentukan tepat waktu.

“Kita ingin ada warisan ekonomi baru dari desa. Jangan sampai koperasi hanya jadi pajangan, tapi betul-betul bisa jadi tempat berputarnya roda ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dukung Temu Inklusi untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Temu Inklusi #6 yang diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Puncak kegiatan ini rencananya akan digelar di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, pada 2 hingga 4 September 2025 mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SIGAB Indonesia selaku penyelenggara.

Menurutnya, tema yang diusung dalam Temu Inklusi, yakni ‘Komitmen, Sinergi, Aksi, dan Kebhinnekaan untuk Indonesia Emas 2045’, merupakan pengingat penting bahwa inklusi adalah proses yang berkelanjutan.

“Tema ini menegaskan bahwa inklusi bukan hanya sebuah tujuan, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa,” ujar Imron.

“Kebhinnekaan harus menjadi fondasi, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk menerjemahkan komitmen ke dalam aksi nyata yang inovatif,” kata Imron dalam sambutannya di Gedung PGRI, Kecamatan Sumber, Rabu (8/5/2025).

Imron juga menyebut, kegiatan pada hari ini merupakan bagian awal dari rangkaian Temu Inklusi yang akan terus bergulir hingga puncaknya pada awal September.

Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih inklusif.

“Saya berharap, Temu Inklusi ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang inklusif, serta menjadi motivasi dan semangat untuk membangun masyarakat inklusif secara bersama,” tuturnya.

Lebih jauh, Imron menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam membangun ruang-ruang berbagi praktik baik. Ia menyatakan, kegiatan ini juga dapat menjadi penguat gerakan difabel di Kabupaten Cirebon.

“Diharapkan juga dapat menjadi ruang berbagi praktik, baik antarorganisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mendorong kehidupan yang inklusif, serta menjadi penguat difabel pada gerakan difabel di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur PKPM Bappenas RI, Tirta Sutedjo, turut mengapresiasi penyelenggaraan Temu Inklusi. Even tersebut menjadi ruang untuk menguatkan beberapa indikator pembangunan inklusif dan RPJMN yang harus dicapai dalam pembangunan.

Salah satunya jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Serta jumlah difabel yang mendapatkan fasilitas dari ULD Bidang Ketenagakerjaan dan atau dari dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Menurut Tirta, tema Temu Inklusi sangat menarik dan dapat menjadi spirit untuk membangun inklusifitas di berbagai sektor.

Temu Inklusi juga penting untuk mendorong partisipasi difabel untuk memperkuat relevansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan nasional yang menjawab kebutuhan.

“Organisasi difabel, masyarakat, CSO diharapkan juga dapat berperan sebagai mitra strategis, serta penggerak inovasi pemberdayaan dan partisipasi penyandang disabilitas,” tandasnya dalam sesi sambutan.

Sementara itu, Direktur SIGAB Indonesia, M Joni Yulianto, menjelaskan bahwa sejak 2024 SIGAB Indonesia telah melangsungkan kerja sama bersama Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) dan Pemkab Cirebon.

Dalam kerangka program Strengthening Inclusion for Diffability equity and Rights (SOLIDER) melalui dukungan program INKLUSI-Kemitraan Australia dan Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, FKDC telah mendukung perintisan enam desa inklusif, tiga di Kecamatan Greged dan tiga di Kecamatan Lemahabang.

“Kami juga melakukan penguatan ULD Ketenagakerjaan, yang hingga saat ini ada 600 lebih tenaga kerja tersalurkan. Musrembang tematik yang dimulai oleh Bappelitbangda, dan itu semua menjadi bukti, Kabupaten Cirebon menuju pembangunan yang inklusif difabel,” jelasnya.

Joni menerangkan, Temu Inklusi telah berjalan selama 5 periode dan di periode ke-6 akan dilaksanakan di desa Durajaya.

Pemilihan Kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah ditentukan melalui tahap asesmen yang dilakukan sejak Desember 2024 lalu.

Salah satu alasan kuatnya adalah telah banyak praktik baik, bukti baik bagaimana Kabupaten Cirebon mengimplementasikan pembangunan inklusif.

Joni melanjutkan, dalam mempersiapkan penyelenggaraan Temu Inklusi, pihaknya telah melangsungkan beberapa pertemuan, baik dengan FKDC, koordinasi dengan perangkat daerah yang difasilitasi Bappelitbangda, termasuk pembentukan panitia di bulan lalu.

“Harapannya, kepanitiaan yang telah terbentuk menjadi tim yang kuat dalam proses penyelenggaraan Temu Inklusi ke-6 ini,” katanya.

Ia juga menargetkan pada Temu Inklusi ke-6 ini dihadiri oleh 2.000 peserta, dengan harapan berdampak secara ekonomi bagi pemerintah desa yang menjadi lokasi penyelenggaraan Temu Inklusi.

“Ini menjadi ruang interaksi, belajar, menjadikan perbedaan itu bukan sekat, melainkan rahmat dari Tuhan,” imbuhnya. (din)

Read More

Wabup Jigus Serahkan Santunan untuk PMI Bermasalah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyerahkan bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah.

Pada acara tersebut, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto dan berlangsung di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (8/5/2025).

Pria yang akrab disapa Jigus ini, ia menyampaikan apresiasi kepada Disnaker atas terlaksananya program ini. Ia menyebutkan, program tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia yang memberikan santunan khusus bagi PMI bermasalah.

“Terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan yang sudah memfasilitasi program ini. Ini adalah satu-satunya program di Indonesia yang memberikan santunan kepada PMI bermasalah, dan baru dilaksanakan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Selain itu, Jigus menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan perlindungan sosial, termasuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

“Kami sedang berusaha mensinkronisasi BPJS Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, agar seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan maksimal,” katanya.

Ia juga menyoroti upaya pemerintah untuk melindungi para nelayan di Kabupaten Cirebon. Dari sekitar 6.000 nelayan yang terdata, 3.000 di antaranya aktif melaut dan akan mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami hadir untuk memastikan jika terjadi sesuatu, masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang layak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, memaparkan bahwa jumlah penempatan PMI asal Kabupaten Cirebon terus meningkat.

Pada 2023 tercatat sebanyak 10.545 orang, dan pada 2024 jumlahnya naik menjadi 11.420 orang, dengan mayoritas bekerja di sektor domestik (78,30 persen) dan sektor formal (21,70 persen), terutama di Taiwan.

“Dari segi ekonomi, remitansi para PMI ini sangat besar. Jika kita rata-ratakan, transfer mereka sekitar Rp5 juta per bulan, maka total remitansi pada 2024 mencapai sekitar Rp685 miliar,” jelas Novi.

Ia menambahkan, bahwa program perlindungan bagi PMI ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk periode 2025-2030, yang bertujuan memastikan perlindungan sejak pra-penempatan hingga purna tugas.

“Pada 2023, ada 47 PMI bermasalah yang difasilitasi, dan pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 67 orang,” pungkasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon dan Pemprov Komitmen Selesaikan Jalan Rusak di Wilayah Cirebon Timur

KABUPATEN CIREBON — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan perbaikan jalan rusak di wilayah Cirebon Timur akan segera dilakukan.

Kepastian ini disampaikan usai dirinya melakukan pembahasan langsung bersama Bupati Cirebon, Imron, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Dedi menyatakan, penyelesaian masalah jalan rusak akan dilakukan melalui skema pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Langkah ini merupakan solusi kolaboratif untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

“Anggaran sudah saya bagi dua. Sebagian ditanggung kabupaten, sebagian lagi dari provinsi,” tegas Dedi.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui tahapan yang terencana dan bertahap.

Saat menghadiri Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon sebelumnya, ia sudah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang fokus menyelesaikan persoalan jalan secara sistematis.

“Kan tidak mungkin, langsung beres semua dalam satu waktu. Harus ada tahapan-tahapannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai melakukan intervensi anggaran secara masif untuk membantu perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Ia menargetkan seluruh jalan kabupaten di Jawa Barat akan tuntas diperbaiki pada tahun 2027.

“Saya targetkan, 2026 kita mulai intervensi, dan 2027 seluruh jalan kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Cirebon, harus selesai diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga menyebut, perbaikan infrastruktur jalan akan menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dua tahun ke depan.

Bupati Cirebon, Imron, menyambut baik dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa koordinasi intens antara pihaknya dengan pemprov telah dilakukan, termasuk pemetaan titik-titik jalan rusak yang menjadi prioritas.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten sudah duduk bersama. Data jalan rusak, khususnya di Cirebon Timur, sudah ada di Dinas PUTR. Tahun depan, beberapa ruas akan mulai diperbaiki dengan bantuan dari provinsi,” ujar Imron.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini ada 37 ruas jalan di Cirebon Timur yang tengah dalam proses lelang untuk pelaksanaan perbaikan tahun ini.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pihaknya telah melakukan pergeseran anggaran sebagai upaya awal untuk menangani persoalan jalan.

“Kami tetap optimis. Dengan skema bertahap dan sinergi dengan provinsi, dua tahun ke depan kondisi jalan di Kabupaten Cirebon akan jauh lebih baik,” pungkas Imron.  (din)

Read More

Langkah Nyata Pemkab Cirebon Gapai Mimpi Jadi Daerah Sentra Nila

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan sektor perikanan air tawar.

Hal itu diwujudkan melalui penyerahan bantuan calon induk ikan nila kepada lima kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang dilaksanakan di Kantor DKPP Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang disalurkan melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi.

“Kelima kelompok pembudidaya ini merupakan kelompok binaan yang sudah terdaftar di DKPP Kabupaten Cirebon. Mereka menerima masing-masing satu paket bantuan berisi 400 ekor calon induk ikan nila,” ujar Erus.

Kelima Pokdakan penerima bantuan tersebut adalah Pokdakan Cantigi Sakti (Desa Karangsari, Kecamatan Weru), Pokdakan Lele Jaya Barokah (Desa Pangkalan, Kecamatan Plered), Pokdakan Usman Bin Affan (Desa Wiyong, Kecamatan Susukan), Pokdakan Tumaritis Indah (Desa Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi) dan Pokdakan Mina Balong Dalem (Desa Gumulung Lebak, Kecamatan Greged).

Erus menambahkan, calon indukan yang diberikan adalah jenis Ikan Nila Sakti, yang telah teruji kualitasnya karena dikembangkan menggunakan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta sistem traceability yang jelas.

“Ikan nila ini memiliki keunggulan dalam adaptasi lingkungan, pertumbuhan cepat, bisa dibudidayakan di air tawar maupun payau, serta kaya protein dan memiliki nilai jual yang tinggi,” jelasnya.

Menurut Erus, bantuan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan pembudidaya ikan lokal.

Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, ikan nila kini juga semakin diminati pasar ekspor, terutama dalam bentuk fillet ke Amerika Serikat dan negara lainnya. Hal ini membuka peluang besar bagi pembudidaya di daerah untuk meningkatkan skala dan kualitas produksinya.

“Dalam penyaluran kali ini, satu kelompok mendapatkan 400 calon induk ikan nila, dengan rincian 100 jantan, 300 betina,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, turut hadir juga Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan program semacam ini bisa terus berkesinambungan untuk perekonomian di Kabupaten Cirebon yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap ini akan menjadi berkesinambungan, bukan hanya untuk saat ini,” ujarnya

Ia berharap, ke depan Kabupaten Cirebon bisa menjadi sentra ikan nila dari hasil pembudidayaan yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Semoga bisa bermanfaat dan berkelanjutan, supaya ke depannya kabupaten Cirebon bisa menjadi sentra nila,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Usman Bin Affan, Moh Ayub Assaba, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan tersebut.

“Alhamdulillah, kami merasa bersyukur mendapatkan bantuan ini. Semoga calon induk ikan yang diberikan benar-benar unggul dalam kualitas dan bisa memenuhi permintaan pasar,” ucapnya.

Ayub juga menyampaikan sejumlah harapan, antara lain agar bantuan semacam ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya.

“Kami berharap, jumlah bantuan ke depan bisa lebih besar dan merata ke lebih banyak kelompok. Selain itu, kami mohon dukungan dari pemerintah untuk memberikan subsidi pakan ikan dan sarana budidaya, agar bisa mengurangi beban produksi,” tambahnya.

Ke depan, DKPP Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis terhadap kelompok pembudidaya, agar dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen ikan budidaya di wilayahnya.

Ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong sektor perikanan sebagai penopang ekonomi lokal yang berkelanjutan. 

Read More

Kota Cirebon Suarakan Empat Isu Strategis dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025

CIREBON - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Mengangkat tema "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar", Musrenbang kali ini menekankan pentingnya pembangunan yang merata antara wilayah desa (lembur) dan kota, sejalan dengan visi “Lembur Diurus, Kota Ditata”.

Sebagai tuan rumah, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, sembari menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam merancang masa depan Jawa Barat.

“Forum ini bukan sekadar menyusun prioritas pembangunan. Ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat sinergi antara daerah,” ungkap Wali Kota.

Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyoroti empat isu strategis yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, terkait pengelolaan wilayah pesisir. 

Cirebon sebagai kota pesisir menghadapi tantangan kompleks, dari abrasi pantai hingga persoalan pengendalian ruang dan ekosistem laut. 

Wali Kota menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam menata kawasan pesisir secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Kedua, perlintasan sebidang kereta api. Dengan 11 titik perlintasan dan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, Cirebon menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan rel yang tinggi. Hal ini memicu kemacetan serta risiko kecelakaan yang tinggi. 

“Ini bukan hanya persoalan lokal. Kami butuh keterlibatan provinsi sebagai penghubung dengan kementerian dan pihak terkait, demi solusi jangka panjang,” jelas Wali Kota.

Ketiga, normalisasi sungai di kawasan permukiman. Seperti yang diketahui, banjir masih menjadi ancaman nyata bagi warga Cirebon, khususnya yang bermukim di dekat aliran sungai. 

Pemerintah Kota telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan berharap ada sinergi program antara kota, provinsi, dan lembaga lain untuk mempercepat proses normalisasi secara menyeluruh.

Keempat, peningkatan infrastruktur jalan. Sebagai bagian dari pelayanan dasar, peningkatan kualitas jalan menjadi perhatian utama Pemkot Cirebon. 

“Kami sudah mulai melakukan perbaikan, tapi mobilitas ekonomi yang semakin dinamis menuntut kualitas infrastruktur yang lebih baik. Kami berharap dukungan provinsi, baik teknis maupun penganggaran lintas wilayah,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya membangun Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih, yakni subur, makmur, tenteram, dan tertata. 

Menurutnya, keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah kota/kabupaten, sangat krusial dalam memperkuat konektivitas antara pusat dan daerah.

Proses penyusunan RPJMD 2025–2029, lanjut Gubernur, akan mengikuti tahapan Gerbang Pancaniti yang terdiri dari Niti Harti (memahami makna), Niti Surti (menelaah kondisi), Niti Bukti (melihat data), Niti Bakti (melaksanakan), dan Niti Sajati (memaknai secara utuh).

"Ini menjadi dasar dalam memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik semangat kolaborasi yang dibawa dalam forum ini, dan siap terlibat aktif dalam menyukseskan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif, terarah dan berkelanjutan. (din)

Read More

Kuwu Sindangjawa: Perangkat Kadus Terlantik Bisa Langsung Bekerja Melayani Masyarakat

CIREBON, FC – Pemerintah Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi tiga perangkat desa yang baru, yakni Kepala Dusun (Kadus) 1, Kadus 3, dan Kadus 4, pada Selasa (7/5/2025).

Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kuwu Desa Sindangjawa, Yayat Supriyatna, S.Pd. Bertempat di aula ruang kantor desa.

Dalam kesempatan itu, juga dibacakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa oleh Mandor Desa, yang telah ditandatangani oleh Kuwu Sindangjawa.

Adapun tiga perangkat desa yang resmi dilantik adalah :

1. Lia Yuliani – Kadus 1

2. Fajar Erwansyah – Kadus 3

3. Maulana Fajrin – Kadus 4

Ketiganya merupakan hasil dari penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Kuwu Yayat Supriyatna mengingatkan para perangkat desa yang baru dilantik agar senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Amanah ini diharap dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, karena pada dasarnya ini adalah amanah dari rakyat dan pelantikan perangkat desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan desa.

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Dukupuntang, Kapolsek Dukupuntang, Danramil, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sindangjawa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh ulama, para Ketua RT/RW serta tamu undangan lainnya.

"Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Desa Sindangjawa, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Diharap perangkat yang baru bisa segera beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat," tandasnya. 

Sementara menurut Ketua BPD Sindangjawa dengan penambahan Kepala Dusun ini dikarenakan terdapat penambahan wilayah yakni Kota Baru Keandra (KBK) sehingga dibutuhkan penambahan Kadus agar dapat lebih melayani masyarakat.

Camat Dukupuntang, Adang Suryana, S.Sos dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada para Kadus yang sudah dilantik, dan meminta harus segera bekerja dan Tidka ditunda-tunda lagi, dan segera berbaur dengan masyarakat.

Camat Dukupuntang juga meminta agar para Kadus terlantik segera memahami tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab, dan penambahan pernavjat desa ini diharapkan menambah energi baru khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Termasuk agar Desa Sindangjawa menggerakkan K3 setiap minggunya untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. (din)

Read More

Plt Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Tegaskan Komitmen Penegakan Aturan Haji, Khususnya Soal Mahram

Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Cirebon saat memberikan penjelasan mengenai mahram

CIREBON, FC - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, H. Slamet, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam menegakkan aturan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait ketentuan pendampingan mahram bagi jemaah perempuan.

“Kami telah melakukan langkah mitigasi serta pembinaan internal secara menyeluruh. Tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag di Cirebon yang bermain-main dalam hal ini. Ketentuan mahram merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujarnya dalam kegiatan pertemuan bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan tokoh agama di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, Selasa (6/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, hadir seluruh Kepala Seksi, KBIH serta alim ulama dan para tamu undangan.

H. Slamet menjelaskan bahwa seluruh ASN dan petugas haji telah diberikan pemahaman mendalam mengenai aturan pendampingan jemaah perempuan, sesuai regulasi Kementerian Agama dan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kami juga bekerja sama dengan Kantor Imigrasi dan otoritas terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan mahram diverifikasi secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberlakukan,” tegasnya.

Terkait kuota jemaah haji, ia memaparkan bahwa total jemaah haji dari Provinsi Jawa Barat yang telah melunasi biaya dan masuk dalam daftar keberangkatan mencapai 38.230 orang, dengan tambahan 895 orang sebagai cadangan untuk mengantisipasi adanya jemaah reguler yang batal berangkat.

Kabupaten Cirebon sendiri memperoleh kuota dasar reguler sebanyak 2.411 jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.012 jemaah telah melunasi pada tahap 1 dan 2 (non-cadangan), serta 249 jemaah cadangan juga telah melunasi pada tahap 2. 

Dengan demikian, hingga tanggal 25 April 2025, jumlah jemaah Kabupaten Cirebon yang telah melunasi mencapai 2.261 orang, termasuk jemaah cadangan.

Masih terdapat sisa kuota sebanyak 150 dari total kuota dasar 2.411 jemaah yang belum terserap. 

Dalam perpanjangan tahap 3 atau perpanjangan khusus Jawa Barat, sebanyak 112 jemaah dari Kabupaten Cirebon telah melunasi. 

Namun, pelunasan cadangan ini tidak otomatis menjamin keberangkatan, melainkan disiapkan untuk menggantikan jemaah yang batal berangkat, sesuai hasil rapat operasional keberangkatan jemaah haji pada 24 April 2025 di Asrama Haji Indramayu serta usulan perpanjangan yang diajukan oleh Kakanwil Kemenag Jawa Barat kepada Dirjen PHU.

"Plt Kepala KanKemenag Kab.Cirebon mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menag RI, Dirjen PHU, KaKanwil Kemenag Provinsi Jabar dan Kabid PHU Kanwil Kemenag Provinsi Jabar atas perhatiannya untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan melalui KMA 446 Tahun 2025," ucapnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan Program Sekolah Unggulan: Dorong Pendidikan Merata dan Berkualitas

KABUPATEN CIREBON — Komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan mutu pendidikan kembali dibuktikan dengan peluncuran Program Sekolah Unggulan, sebuah terobosan yang digagas langsung oleh Bupati Cirebon, Imron.

Acara launching sekaligus penandatanganan komitmen bersama digelar di SMP Negeri 1 Dukupuntang pada Selasa (6/5/2025), dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, guru, serta pengawas pendidikan.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menegaskan, bahwa program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Ia menolak anggapan bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang layak disebut unggulan.

“Mulai hari ini, kita ubah paradigma itu. Sekolah unggulan bisa lahir dari mana saja, dari kota maupun desa, dari pusat maupun pinggiran. Kita mulai dari tiga SMP dan enam SD, dan akan terus berkembang. Ini bukti bahwa semua sekolah di Kabupaten Cirebon punya kesempatan yang sama untuk unggul,” ujar Imron.

Lebih dari sekadar prestasi akademik, Imron menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia menilai peran guru sebagai teladan utama menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas.

“Sekolah unggulan harus mencetak siswa yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak baik. Maka dari itu, dimulai dari gurunya harus bisa menjadi contoh dalam sikap dan perilaku,” tegasnya.

Pemilihan SMPN 1 Dukupuntang sebagai lokasi launching juga mengandung pesan simbolis. Sekolah yang terletak di wilayah perbatasan ini dipilih untuk menunjukkan bahwa pendidikan unggul tidak hanya milik sekolah perkotaan, tetapi bisa dirasakan hingga ke pelosok.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menjelaskan bahwa program ini merupakan gagasan lama yang baru terealisasi setelah melalui tahapan seleksi ketat dan verifikasi oleh tim pengawas sekolah.

“Pak Bupati sudah menyampaikan gagasan ini sejak periode pertama. Di periode kedua ini, kami realisasikan dengan sistematis, mulai dari seleksi internal, survei lapangan, hingga verifikasi. Ini bukan program simbolik, tapi program strategis,” ungkap Ronianto.

Tiga SMP yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan tahap pertama mewakili tiga zona wilayah, yakni SMP Negeri 1 Dukupuntang (wilayah barat), SMP Negeri 1 Sumber (wilayah tengah), dan SMP Negeri 1 Lemahabang (wilayah timur).

Sementara, enam SD yang terpilih antara lain SDN Tersana Baru (Babakan) dan SDN 2 Lemahabang untuk wilayah timur, SDN 1 Kalikoa (Kedawung) dan SDN 4 Kenanga (Sumber) untuk wilayah tengah, serta SDN 2 Bojongwetan dan SDN 2 Sindangmekar di wilayah barat.

Ronianto berharap, sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi lokomotif perubahan pendidikan di daerahnya.

“Mereka akan jadi role model, baik dalam sistem pembelajaran, manajemen sekolah, hingga pembentukan karakter siswa. Kita akan lakukan evaluasi rutin, agar program ini terus berkembang dan tepat sasaran,” katanya.

Ke depan, Pemkab Cirebon berencana memperluas cakupan Sekolah Unggulan ke lebih banyak satuan pendidikan di seluruh kecamatan. Tujuannya tak lain untuk menciptakan generasi muda yang unggul, cerdas, dan berkarakter, tanpa meninggalkan satu wilayah pun. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dorong Konsumsi Ikan Lewat Bazar dan Bimtek GEMARIKAN

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar bazar dan bimbingan teknis (bimtek) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), sebagai upaya meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat sekaligus mencegah kasus stunting dan gizi buruk.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Selasa (6/5/2025), dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, Imron, mengatakan tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Cirebon pada 2023 baru mencapai 34,46 kg per kapita per tahun. Angka itu masih berada di bawah rata-rata konsumsi Provinsi Jawa Barat (41,54 kg) maupun nasional (56,48 kg).

“Kegiatan GEMARIKAN ini penting untuk mengedukasi masyarakat akan manfaat ikan sebagai sumber protein yang sangat diperlukan bagi tumbuh kembang anak, sehingga dapat menekan angka stunting dan gizi buruk,” kata Imron.

Ia menyampaikan, bazar produk perikanan juga menjadi strategi Pemkab Cirebon untuk memudahkan akses masyarakat terhadap ikan segar, olahan beku, dan hasil perikanan berkualitas dengan harga terjangkau.

Produk yang dijual merupakan hasil produksi pelaku UMKM dan unit pengolahan ikan yang telah memenuhi standar keamanan pangan.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menyebutkan antusiasme pelaku usaha cukup tinggi, namun karena keterbatasan lokasi, bazar tahun ini hanya diikuti 25 kelompok pengolah dan pemasar (poklasar) perikanan.

“Kalau ada dukungan dari berbagai pihak, kami ingin kegiatan seperti ini diperluas hingga ke tingkat kecamatan. Kebutuhan utama pelaku usaha adalah pasar, dan bazar ini bisa menjadi jembatan antara mereka dan konsumen,” ujarnya.

Erus menambahkan, pihaknya juga akan membentuk forum peningkatan konsumsi ikan di tiap kecamatan untuk memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber gizi.

“Kita berharap, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan protein yang terjangkau dan berkualitas, demi meningkatkan derajat kesehatan, khususnya untuk anak-anak,” ucapnya.

Read More

Tingkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Cirebon, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Gelar Bazar dan Pelatihan Produk Perikanan

CIREBON, FC - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menyelenggarakan bazar dan pelatihan teknis produk perikanan pada Selasa, 6 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor dinas dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kecamatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor usaha perikanan lokal. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, E. Rusmana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk memperluas pasar produk perikanan serta mengenalkan inovasi dalam pengolahan hasil laut.

“Pelatihan ini dirancang untuk membekali pelaku usaha perikanan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Rusmana.

Bazar menampilkan beragam produk olahan perikanan hasil kreasi UMKM lokal, seperti abon ikan, kerupuk kulit ikan, nugget lele, dan berbagai makanan siap saji berbahan dasar hasil laut. 

Stan-stan UMKM ramai dikunjungi warga yang antusias mencoba dan membeli produk-produk unggulan tersebut.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra, termasuk perbankan dan instansi terkait, yang turut memberikan informasi seputar akses permodalan dan strategi pengembangan usaha bagi pelaku UMKM.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, sektor perikanan di Kabupaten Cirebon dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Cirebon, H. Imron, turut menyampaikan pentingnya konsumsi ikan, terutama bagi anak-anak. 

Ia mengimbau para orang tua untuk membiasakan memberikan ikan sebagai bagian dari bekal anak.

“Anak-anak harus dibiasakan makan ikan, jangan hanya nasi dan lauk seadanya. Kalau bisa, masukkan ikan ke dalam bekal mereka. Protein dari ikan sangat penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan,” pesan Imron saat menghadiri acara promosi konsumsi ikan tersebut. (Ara)

Read More

Wali Kota Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati adalah Aset Strategis Kota Menuju Pusat Pendidikan Islam Digital

CIREBON, FC – Suasana penuh semangat dan optimisme menyelimuti kegiatan Asesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi (AL APT) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berlangsung dari 4 hingga 6 Mei 2025. 

Kegiatan penting ini merupakan bagian dari upaya institusional untuk meraih predikat unggul dalam akreditasi perguruan tinggi, sekaligus menjadi momentum strategis yang memperkuat eksistensi UIN Siber Cirebon sebagai perguruan tinggi keagamaan digital pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Menariknya, dukungan terhadap kegiatan ini tidak hanya datang dari sivitas akademika, tetapi juga dari jajaran pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.Pd.I., yang hadir langsung dan memberikan sambutan hangat dalam kegiatan yang dipusatkan di Gedung SBSN Siber UIN SSC tersebut.

“Kami, pemerintah kota dan kabupaten Cirebon, adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Khususnya kami di Pemerintah Kota Cirebon merasa bangga memiliki perguruan tinggi seperti UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ini bukan hanya institusi akademik, tapi juga aset budaya dan spiritual yang menjadi milik seluruh masyarakat Cirebon,” ungkap Wali Kota Edo dengan penuh antusias.

Dalam sambutannya, Edo juga menegaskan bahwa kehadiran UIN Siber bukan sekadar menambah daftar perguruan tinggi di Kota Cirebon, melainkan membawa misi besar sebagai pelopor pendidikan Islam berbasis digital. 

Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi Kota Cirebon yang sedang bertransformasi dari kota wali menjadi kota pendidikan berwawasan global dan spiritual.

“Terima kasih kepada tim asesor dari BAN-PT yang telah hadir di kota wali. Kota ini sarat dengan nilai budaya dan religiusitas. Kami yakin kehadiran UIN Siber akan semakin memperkuat transformasi Kota Cirebon sebagai kota pendidikan ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edo menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Kota Cirebon dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah terjalin erat dalam berbagai bidang. Mulai dari pengabdian kepada masyarakat, pelatihan sumber daya manusia, pemberdayaan pemuda, literasi digital, hingga pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis lokalitas.

“Dengan adanya AL APT ini, kami Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh dan berharap UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meraih predikat unggul. Ini bukan sekadar proses akreditasi, tetapi bentuk validasi terhadap dedikasi dan inovasi kampus ini dalam memajukan dunia pendidikan Islam berbasis teknologi,” tutupnya.

Kegiatan AL APT ini dihadiri oleh tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), serta melibatkan berbagai elemen kampus dan mitra eksternal.

Harapan besar mengemuka bahwa asesmen ini menjadi batu loncatan penting bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meneguhkan perannya sebagai pusat keunggulan pendidikan tinggi Islam digital di Indonesia. (din)

Read More

Bupati Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati adalah Pusat Inovasi dan Kebanggaan Masyarakat Daerah

CIREBON, FC  – Dukungan penuh dari pemerintah daerah mewarnai pelaksanaan Asesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi (AL APT) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang digelar pada 4–6 Mei 2025 di Gedung SBSN Siber, Kampus UIN SSC.

Dalam momen strategis tersebut, Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag. hadir langsung dan memberikan sambutan penuh apresiasi. 

Ia menegaskan bahwa keberadaan UIN Siber Cirebon sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berbasis digital di Indonesia merupakan kebanggaan besar, tidak hanya untuk Kabupaten Cirebon, tetapi juga bagi dunia pendidikan nasional.

“Kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, merasa bangga memiliki UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai mitra strategis. Ini bukan hanya institusi pendidikan, tapi juga pusat inovasi, transformasi, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Bupati Imron.

Bupati juga menggarisbawahi kuatnya kolaborasi antara Pemda dan UIN Siber dalam berbagai sektor. Selain aktif di bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), kerja sama juga dilakukan dalam ranah pendidikan masyarakat, pengembangan ekonomi keummatan, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemberdayaan berbasis digital.

Dalam konteks pelaksanaan AL APT oleh BAN-PT, Bupati Imron menyampaikan dukungan penuh dan harapan besar agar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dapat meraih hasil terbaik.

“Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan AL APT ini, dan berharap UIN Siber meraih predikat unggul. Ini akan menjadi validasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh sivitas akademika UIN Siber yang telah membawa warna baru dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan AL APT ini menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan mutu dan tata kelola institusi, sekaligus mempertegas posisinya sebagai frontier perguruan tinggi digital keislaman di Indonesia. (din)

Read More

Upaya Entaskan Pengangguran-Kemiskinan, Pemkab Cirebon Gelar Kelas Latihan Bahasa Jepang

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, membuka kelas online atau dalam jaringan (daring) program pelatihan budaya dan bahasa Jepang bagi masyarakat yang tidak mampu dan berprestasi, Senin (5/5/2025).

Pelatihan budaya dan bahasa Jepang ini diikuti 595 orang, baik yang berprestasi maupun yang tidak mampu. Imron berharap, pelatihan budaya dan bahasa Jepang bisa mengikis tingkat kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada 2024 mencapai 11,20% atau 249,18 ribu orang.

Sementara itu, tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon sejatinya mengalami penurunan pada 2024 dibandingkan tahun 2023. Namun, menurut Imron, masih terbilang tinggi.

Menurut BPS, tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 adalah 6,74%. Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 7,65%, jumlah pengangguran masih relatif tinggi. Pada tahun 2024, terdapat sekitar 84.99 ribu orang yang masih menganggur

“Berbagai upaya kita lakukan. Melalui program latihan budaya dan bahasa Jepang bagi masyarakat yang tidak mampu, dan berprestasi. Program ini punya beberapa alasan, pertama, peluang kerja di Jepang terbuka luas. Tentunya sesuai dengan informasi lowongan kerja di Jepang kurang lebih 300 ribu loker,” ungkap Imron.

Lebih lanjut, Imron menjelaskan alasan lainnya tentang tujuan pelaksanaan pelatihan budaya dan bahasa Jepang. Ia mengatakan, Jepang memberikan gaji yang besar dan perlindungan yang baik bagi tenaga kerja asing.

“Kabupaten Cirebon ini salah satu kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan data 2023, yakni 10.550 orang. Kemudian, pada tahun 2024, ada 11.420 orang. Kemudian, peningkatan kompetensi dan keterampilan ini sesuai dengan kebutuhan permintaan kerja di Jepang,” ucap Imron.

Imron menegaskan, pelatihan budaya dan bahasa Jepang merupakan upaya dalam mengentaskan pengangguran terbuka. Utamanya bagi lulusan SMA/SMK yang tidak mampu. Ia berharap, peserta pelatihan bisa ditempatkan kerja di Jepang.

“Daerah memiliki tugas sebagai penyelenggara pendidikan bagi PMI dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, serta pihak lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan, dinas terkait lainnya yang berkontribusi mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (Ara)

Read More

Antisipasi Banjir, Pemkot Cirebon dan BBWS Normalisasi Sungai Cikalong

CIREBON - Upaya mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama jajaran perangkat daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, meninjau langsung pengerukan Sungai Cikalong pada Senin (5/5/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah cepat penanggulangan masalah sedimentasi dan penyempitan sungai.

Dalam tinjauannya, Wali Kota mengapresiasi kerja cepat dan kolaboratif dari BBWS Cimanuk Cisanggarung. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah daerah dan BBWS sangat penting untuk menjawab persoalan klasik banjir yang setiap tahun menghantui sejumlah wilayah di Kota Cirebon.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BBWS Cimanuk Cisanggarung yang tanggap dalam merespons kebutuhan di lapangan. Ini bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah kota dan pemerintah pusat demi keselamatan masyarakat," ujarnya.

Wali Kota menekankan bahwa langkah antisipatif ini bukan hanya untuk merespons bencana, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga infrastruktur lingkungan secara berkelanjutan. Ia berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan di sungai.

"Yang paling penting adalah kesadaran kita bersama. Sungai bukan tempat sampah. Kalau kita rawat bersama, kita bisa hindari bencana banjir di masa mendatang," tambahnya.

Pengerukan Sungai Cikalong merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pemkot Cirebon ke kantor BBWS beberapa waktu lalu. Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, menyampaikan bahwa pengerjaan sudah dimulai dari muara sungai dan kini dilanjutkan ke bagian dalam sungai untuk memastikan aliran air tetap lancar.

"Kami menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Pak Wali Kota. Kami mulai normalisasi dari muara sungai sejak pertengahan April, dan sekarang kita masuk ke tubuh sungainya. Ini merupakan lokus yang sedang kami tangani," ujarnya.

BBWS juga menyusun peta penanganan jangka panjang berdasarkan kondisi lapangan. Menurut Dwi, sedimentasi yang terjadi saat ini mencapai 1 hingga 2 meter, ditambah pertumbuhan vegetasi liar seperti rumput yang menghambat aliran sungai.

"Idealnya normalisasi sungai dilakukan lima tahun sekali agar tetap berfungsi maksimal," jelasnya.

Pengerukan sungai ini dijadwalkan berlanjut ke Sungai Kedung Pane, yang juga mengalami kondisi serupa. Selain pengerukan, langkah pemetaan dan identifikasi titik-titik kritis akan dilakukan untuk menentukan strategi penanganan jangka panjang.

Dengan peninjauan ini, Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keamanan warganya dari ancaman banjir, sekaligus memperkuat kerja sama lintas instansi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Read More

Dorong Mutu dan Akses Pendidikan, Pemkab Cirebon Luncurkan Sekolah Unggulan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong keberlanjutan sekolah di kalangan pelajar.

Salah satu langkah strategis yang kini tengah digalakkan adalah peluncuran program sekolah unggulan di berbagai wilayah, sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan global.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di daerahnya tergolong tinggi, baik dari jenjang SD ke SMP, maupun dari SMP ke SMA/SMK.

Data terbaru mencatat, dari total 36.000 siswa SD pada tahun 2024, hanya lima siswa yang tidak melanjutkan ke SMP.

“Begitu pula dari tingkat SMP, hanya 47 siswa yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar daerah dan kembali ke kampung halaman setelah lulus dari pesantren,” ujar Ronianto, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan peluncuran sembilan sekolah unggulan sebagai bentuk penguatan sistem pendidikan.

Terdiri dari enam SD dan tiga SMP, sekolah-sekolah ini dipilih secara selektif berdasarkan kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, dan potensi pengembangan karakter siswa.

“Sekolah unggulan ini akan menjadi model dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru-gurunya akan dibekali pelatihan khusus, dan fasilitas sekolah akan ditingkatkan agar mampu mendukung pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan menyenangkan,” jelasnya.

Adapun tiga SMP unggulan tersebut adalah SMPN 1 Lemahabang, SMPN 1 Sumber, dan SMPN 1 Dukupuntang.

Sedangkan enam SD unggulan tersebar di berbagai kecamatan, yakni SDN Tersana Baru (Babakan), SDN 2 Lemahabang, SDN 1 Kalikoa, SDN 4 Kenangan, SDN 2 Sindangmekar, dan SDN 2 Bojongwetan.

Bupati Cirebon, Imron, memberikan dukungan penuh atas inisiatif ini. Ia menilai, pembentukan sekolah unggulan merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah daerah terhadap masa depan pendidikan.

“Pendidikan adalah pondasi pembangunan. Kami ingin setiap anak di Kabupaten Cirebon memiliki akses ke pendidikan berkualitas,” ujar Imron. (din)

“Dengan sekolah unggulan, kami berharap lahir siswa-siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun perguruan tinggi,” ucapnya.

Ia menambahkan, program ini akan dikembangkan secara bertahap dan disertai dengan monitoring serta evaluasi rutin, guna memastikan implementasinya berjalan optimal dan berdampak langsung bagi peningkatan mutu pendidikan daerah. 

Read More

Polresta Cirebon Tanamkan Nilai Ketahanan Moral dan Digital pada Santri Lewat Program "Police Goes To School"

CIREBON — Komitmen Polresta Cirebon dalam membina generasi muda kembali ditunjukkan melalui program Police Goes To School. Kali ini, kegiatan menyasar para santri dan santriwati dari dua pondok pesantren ternama di Kabupaten Cirebon: Ponpes Gedongan dan Ponpes Al Khiyaroh Buntet, Jumat (9/5/2025).

Kegiatan yang berlangsung dengan penuh antusiasme ini bertujuan memberikan pembinaan, penyuluhan, dan motivasi kepada para santri agar tumbuh menjadi generasi religius yang juga tangguh dalam menghadapi tantangan zaman, baik di masa kini maupun mendatang.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H, hadir langsung untuk memberikan pembekalan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran santri dalam menjawab tantangan zaman yang kian kompleks.

"Saya datang jauh-jauh ke sini karena percaya bahwa santri adalah fondasi masa depan bangsa. Tantangan ke depan sangat berat—bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga regional dan global," ujar Kombes Sumarni.

Ia menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian global: konflik di berbagai belahan dunia, krisis pangan, perubahan iklim, hingga tekanan ekonomi. Semua ini berdampak langsung pada Indonesia.

"Anak-anakku, kalian hidup di masa bonus demografi, saat jumlah penduduk usia produktif sangat tinggi. Ini bisa menjadi kekuatan besar jika dimanfaatkan dengan tepat. Tapi jika tidak disiapkan, justru bisa menjadi beban," lanjutnya.

Kombes Sumarni juga mengingatkan bahaya di balik kemajuan teknologi. Meski membawa banyak kemudahan, teknologi informasi juga membuka ruang bagi penyebaran konten negatif seperti pornografi, radikalisme digital, hoaks, dan kejahatan siber.

"Di era keterbukaan ini, konten baik dan buruk bisa viral dalam hitungan detik. Santri harus punya filter yang kuat. Gunakan teknologi untuk belajar, berdakwah, dan berinovasi. Jangan sampai kalian justru menjadi korban dari kemajuan itu sendiri," tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti maraknya kejahatan lintas negara seperti narkotika, perdagangan orang, dan penyelundupan. Ia menekankan pentingnya keteguhan iman untuk menjauhi narkoba dan segala bentuk penyimpangan moral.

"Jangan pernah mendekati narkoba. Sekali terjerumus, masa depan bisa hancur. Negara kita sedang dalam kondisi darurat narkoba. Kita butuh generasi yang bersih dan kuat secara moral," katanya.

Tak hanya isu global, Kapolresta juga menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang masih belum optimal. Ia mengajak para santri untuk turut ambil peran dalam pengelolaan SDA secara adil dan berkelanjutan di masa depan.

Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas karena tidak hanya merugikan negara, tapi juga merusak nilai-nilai moral bangsa. (Ara)

Read More

Mengulas Relasi di Seminar Internasional, FUA Soroti Bahasa dan Budaya dalam Rantai Ilmu Islam

CIREBON, FC – Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan kegiatan seminar internasional bertajuk “Bahasa dan Budaya dalam Rantai Ilmu Islam: Warisan, Transformasi, dan Tantangan Kontemporer” di lantai 3 Gedung Rektorat UINSSC. 

Wakil Dekan Bidang Akademik FUA, Wakhid Nashruddin, PhD, membuka kegiatan dengan apresiasinya terhadap penyelenggaraan seminar internasional ini. 

Ia menyebut bahwa FUA menjadi percontohan dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dilingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya dalam membangun jejaring akademik internasional. (5/5).

Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari dalam dan luar negeri. Prof. Dr. Moqbel Al-Huzali, MA, Guru Besar Ilmu Linguistik di Umm Al-Qura University, Mekkah Al-Mukarramah, Kingdom of Saudi Arabia. 

Prof Moqbel membahas paradigma pembelajaran bahasa asing dan politik bahasa. Sedangkan Prof. Didin Nurul Rosyidin, PhD, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengulas relasi antara bahasa, budaya, dan konstruksi peradaban manusia.

H. Abdul Jabbar, Lc., MSI, sebagai Direktur Pusat Riset Timur Tengah dan Islam/IMERC) Universitas Indonesia memaparkan peluang riset kolaboratif bidang keislaman, budaya, dan bahasa antara PTKIN dan mitra internasional. 

Sementara itu, H. Rijal Mahdi, Lc., MA, dosen Bahasa dan sastra arab (BSA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyampaikan kajian tentang sastra Arab diaspora dengan tema potret nusantara dalam catatan sastrawan Arab periode1927–2024.

Seminar internasional ini dihadiri ratusan peserta dari enam program studi di Fakultas Ushuluddin dan Adab, mencakup mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 

Antusiasme tinggi dari berbagai elemen akademik mencerminkan dukungan kuat terhadap penguatan kajian bahasa dan budaya Islam, sekaligus menunjukkan semangat kolaboratif dalam mendorong internasionalisasi keilmuan di lingkungan FUA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam berbagai kesempatan, Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan akademik berskala internasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi menjadi fakultas berkelas dunia. 

“Melalui seminar, kolaborasi riset, dan jejaring global, FUA membuka ruang pertukaran keilmuan lintas negara yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, bahasa, dan budaya” ungkapnya. 

Komitmen ini sejalan dengan transformasi pendidikan tinggi yang adaptif terhadap dinamika global, serta memperkuat posisi Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA) sebagai pusat pengembangan ilmu yang progresif, inklusif, dan relevan di tingkat regional maupun internasional. (din)

Read More

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Komisi I Beri Catatan Rekomendasi untuk LKPj Walikota Tahun 2024

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mengevaluasi progres kinerja perangkat daerah hasil rekomendasi LKPj Walikota tahun 2023. Komisi I pun mencatat masalah dan hambatan kekinian sebagai bahan rekomendasi LKPj Walikota Cirebon tahun 2024.

Rapat bersama SKPD mitra kerja komisi I DPRD dilaksanakan di Griya Sawala, Senin (28/4/2025). Masing-masing perangkat daerah memaparkan uraian permasalahan dan hambatan menjalankan program pemerintahan.

Perangkat daerah yang hadir yaitu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Beberapa persoalan yang mengemuka saat rapat sebagai bahan evaluasi di antaranya, nilai investasi yang meningkat masih belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon, pendataan dan pembinaan organisasi masyarakat (ormas) hingga pengentasan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kota Cirebon, hingga pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya S.Fil MSi menjelaskan, dari data yang disampaikan DPMPTSP, nilai investasi Kota Cirebon pada tahun lalu menyentuh hampir Rp2 triliun.

Namun demikian, Imam mempersoalkan peningkatan investasi apakah benar-benar memberikan manfaat kesejahteraan bagi warga Kota Cirebon atau tidak.

“Tantangan kita itu rasio gini masih tinggi. Efek dari semakin meningkatnya investasi di Kota Cirebon itu seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran terbuka dan rasio gini kita,” tegas Imam.

Atas dasar itu, salah satu rekomendasi Komisi I kepada pemerintah daerah atas LKPj 2024 yaitu Pemda berkewajiban memberikan dampak manfaat ekonomi kepada warga Kota Cirebon atas peningkatan nilai investasi.

“Apa gunanya investasi besar, tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon. Saya minta ada kebijakan agar investor memprioritaskan warga Kota Cirebon sebagai bagian investasi mereka,” ujarnya.

Di samping itu, Komisi I DPRD juga menyoroti tentang pendataan ormas. Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH menyampaikan, jangan sampai keberadaan ormas menjadi penghalang investasi.

Karena itu, Ia menyarankan kepada Kesbangpol untuk melakukan pendataan dan pembinaan kepada ormas yang terdaftar secara resmi.

“Kaitannya tentang ormas ini sedang menjadi diskusi publik. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus mulai melakukan pembinaan, pengaturan dan sejenisnya. Agar tidak ada ormas yang menjadi penghalang investasi di daerah. Itu yang harus dipahami bersama,” ujarnya.

Hadir pula saat rapat kerja bersama perangkat daerah membahas LKPj tahun 2024, Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Syaefurrohman SE MM. (din)

Read More

Warga RW 05 Sumber Asri Gelar Kerja Bakti Bersihkan Lapangan Volley

TALUN, CIREBON FC– Semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh warga RW 05 Sumber Asri, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada Minggu pagi, 4 Mei 2025, masyarakat setempat mengadakan kerja bakti bersama untuk membersihkan Lapangan Volley Sumber Asri agar lebih bersih, rapi, dan nyaman digunakan.

Ketua RW 05, Didi Supriadi, kepada media ini menyampaikan bahwa kegiatan kerja bakti dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Warga dengan antusias saling bahu-membahu melakukan pembersihan area sekitar lapangan.

“Tujuannya agar lapangan ini bisa kembali menjadi tempat yang nyaman untuk berolahraga dan berkumpul. Kami menebang pohon-pohon yang mengganggu pandangan serta membersihkan sampah dan rumput liar yang sudah tinggi,” ujar Didi.

Dalam kegiatan tersebut, tampak kebersamaan dan kekompakan warga yang turut membawa alat-alat kebersihan sendiri, mulai dari sabit, cangkul, hingga gerobak dorong. Tak hanya kaum pria, ibu-ibu pun turut serta dalam membersihkan lingkungan sekitar.

Didi berharap, kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk kepedulian warga terhadap fasilitas umum dan lingkungan sekitar.

Lapangan Volley Sumber Asri sendiri merupakan salah satu fasilitas penting bagi warga dalam menjalin silaturahmi serta meningkatkan kebugaran jasmani. Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan lapangan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga. (din)

Read More

Buntut Buang Sampah Sembarangan Di Kesenden, Ketua DPRD Panggil Sejumlah Perangkat Daerah

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE memanggil sejumlah pejabat perangkat daerah imbas viralnya berita aktivitas buang sampah sembarangan di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, pada Minggu (4/5/2025) lalu.

Tak hanya pejabat dinas terkait, Ketua DPRD juga menghadirkan oknum warga pembuang sampah untuk dimintai penjelasan alasan membuang sampah di kawasan pesisir Kota Cirebon. Pertemuan yang dilangsungkan di ruang Ketua DPRD Kota Cirebon, Senin (5/5/2025) itu, sudah menemukan benang merahnya.

Andrie menjelaskan, alasan warga membuang sampah di kawasan Pesisir Samadikun itu karena kebingungan ketika dilarang membuang ke TPS terdekat. Sebab, petugas TPS tidak menerima sampah selain sampah rumah tangga.

Tumpukan sampah yang diangkut dengan bentor itu merupakan sampah hasil kerja bakti warga RW 02 Syekh Magelung, Kelurahan Kejaksan. Mengingat volume sampah yang menggunung, warga pun merasa tidak ada pilihan ketika tidak dibolehkan membuang ke TPS.

“Warga Kejaksan setelah selesai kerja bakti, sampah-sampahnya dibuang ke Kesenden, lalu saya kumpulkan semua pejabat dari DLH, Satpol PP, Kelurahan Kesenden, Kejaksan dan warga yang bersangkutan,” ujar Andrie usai rapat.

Aktivitas membuang sampah tidak pada tempatnya tersebut direkam warga dan menjadi viral di media sosial. Tak lama kemudian, jajaran Kelurahan Kesenden berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Cirebon untuk mencari pelaku dan dilakukan proses hukum. Alhasil, pelaku dimintai keterangan dan kendaraan bentor pengangkut sampah pun ditahan.

Hasil audiensi dengan berbagai pihak, Andrie menekankan kepada warga bersangkutan untuk tidak mengulang perbuatan serupa. Ia pun meminta kepada pihak DLH agar tidak melarang warganya membuang sampah di TPS, sebab hal itu dapat menjadi masalah baru ke depannya.

“Warga sudah bagus mau kerja bakti, tapi jangan dipersulit membuang sampah ke mana,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan warga kerja bakti bersih-bersih sampah pun patut diapresiasi. Karena itu, jangan karena TPS tidak menerima sampah selain berasal dari rumah tangga, lantas membuat warga jadi enggan melakukan kegiatan kerja bakti.

“Akhirnya saya sampaikan jangan sampai masalah ini besar. Jangan sampai ketika masyarakat sudah dikasih surat edaran untuk kerja bakti, mereka jadi kapok, karena sulit buang sampahnya,” katanya.

Sebagai solusinya, Andrie memerintahkan agar DLH tidak boleh melarang membuang sampah di TPS. Serta, mengimbau kepada warga agar sampah hasil kerja bakti ditempatkan di karung terpisah, agar memudahkan petugas memilah.

Ia menjelaskan, kawasan pesisir Kesenden itu sempat dibersihkan secara gotong royong oleh pegiat kebersihan Pandawara, pemerintah daerah dan masyarakat Kota Cirebon.

Kemudian, awal pemerintahan Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi pun sudah membersihkan kembali sampah liar yang berserakan, dan bahkan sudah dipagari untuk tidak membuang sampah di kawasan tersebut.

“Silahkan buang sampah pada tempatnya. Pemkot sudah memfasilitasi TPS. Untuk warga Sukapura silahkan buangnya di TPS sebarang kantor PDAM, Warga Kebonbaru-Kejaksan buangnya di TPS Pamitran atau di Kalibaru/Sukalila. Untuk warga Kesenden bisa di TPS Krucuk,” terangnya.

Sementara itu, Lurah Kesenden Ruliyanto SSTP menjelaskan, ke depan dari Kelurahan Kesenden terus berkoordinasi dengan RT/RW untuk berkomitmen dari aktivitas buang sampah sembarangan. 

Warga Kesenden tidak menginginkan jika wilayahnya dikotori. Karena itu, jika ditemukan kejadian warga membuang sampah di kawasan pesisir akan ditindak tegas.

“Kami akan menindak tegas, baik warga kami sendiri maupun dari luar Kesenden jika buang sampah sembarangan. Segera lapor, jika ditemukan,” ujarnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan Sembilan Sekolah Unggulan Sebagai Startegi Peningkatan mutu Pendidikan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon akan meluncurkan sembilan sekolah unggulan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.

Program ini dijadwalkan resmi dimulai pada 6 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan sekolah unggulan ini akan menjadi percontohan dalam pengembangan kualitas pembelajaran di daerah.

Dukungan akan difokuskan pada peningkatan sarana, pelatihan guru, serta pencapaian prestasi akademik dan non-akademik.

“Sekolah unggulan ini merupakan langkah konkret mewujudkan tema Hardiknas 2025, yakni Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu bagi Semua,” ujar Ronianto.

“Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan kompetitif,” ucapnya usai upacara peringatan Hardiknas di GOR Ranggajati Sumber, Jumat (2/5/2025).

Di samping peluncuran sekolah unggulan, Dinas Pendidikan juga menargetkan capaian zero dropout atau nol putus sekolah untuk jenjang SD dan SMP.

“Tahun lalu hanya lima siswa SD dari 36 ribu yang tidak melanjutkan ke SMP. Tahun ini kami upayakan tidak ada lagi yang putus sekolah,” tegas Ronianto.

Untuk mendukung iklim belajar yang lebih baik, penggunaan telepon genggam oleh siswa di sekolah kini dilarang.

Selain itu, sebanyak 1.750 siswa penghafal juz 30 hasil kerja sama dengan PCNU Kabupaten Cirebon akan diwisuda dalam waktu dekat.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk masa depan generasi muda.

Ia juga mendukung pendekatan pembinaan karakter siswa bermasalah melalui pola barak militer, namun menegaskan bahwa program tersebut masih menunggu regulasi dari TNI.

“Didiklah anak-anak dengan sebaik-baiknya. Masa depan Kabupaten Cirebon dan bangsa ini ada di tangan para guru. Kalau anak-anak pintar dan berkarakter, bangsa ini akan maju,” ujar Imron. (din)

Read More

Hari Kedua Konsolidasi UM-PTKIN 2025 : Perkuat Kolaborasi dan Strategi Visual Promosi Digital PTKIN

JAKARTA — Konsolidasi Strategis Publikasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2025 memasuki hari kedua pada Sabtu, 3 Mei 2025, dengan antusiasme yang semakin tinggi dari para Penanggung Jawab (PJ) Humas PTKIN se-Indonesia, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center.

Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi lintas kampus untuk menyusun strategi komunikasi yang masif dan berdampak, baik secara daring maupun luring.

Dalam sambutan pembuka, Widi Cahya Adi dari UIN Walisongo Semarang, selaku Ketua Pokja PJ Humas UM-PTKIN 2025, menyampaikan keputusan penting mengenai format pelaksanaan kegiatan.

“Atas banyak pertimbangan, khususnya efisiensi anggaran PTKIN dan hasil survei hari ini, maka kegiatan 2–4 Mei dilaksanakan secara hybrid, mengikuti pola saat sidang kelulusan SPAN-PTKIN,” ujarnya.

Widi menekankan bahwa substansi kegiatan tidak akan berkurang meskipun sebagian peserta mengikuti secara daring. Ia mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga semangat publikasi dan membangun narasi besar PTKIN secara kolektif.

“Esensi strategi dan substansi tetap bisa berjalan optimal. Kami berharap semangat promosi PTKIN tidak padam demi meningkatkan jumlah pendaftar UM-PTKIN 2025,” tegasnya.

Peserta luring kegiatan ini berasal dari Zona Jawara, sementara PJ Humas dari Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur mengikuti secara daring. Kehadiran lintas zona ini membuktikan semangat kolaborasi nasional yang terjaga meskipun dengan format campuran.

Sesi utama pada hari kedua menghadirkan pemateri dari Pokja Humas UM-PTKIN 2025, Zidni (UIN Salatiga), yang mengupas strategi visual komunikasi dan optimalisasi platform publikasi. Ia memandu peserta melalui diskusi aktif mengenai redesign logo, kesalahan umum dalam desain promosi, prinsip desain visual, serta studi kasus komunikasi visual antar PTKIN.

“Visual bukan sekadar estetika, tapi bagian penting dari narasi kita. Bagaimana sebuah desain bisa membentuk persepsi dan kepercayaan publik terhadap kualitas PTKIN,” ujar Zidni.

Sesi diskusi makin hidup ketika Zidni mengajak peserta berbagi praktik terbaik dalam pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, serta membandingkan pendekatan antar PTKIN dalam menjangkau generasi muda.

Sementara itu, Mohamad Arifin, Penanggung Jawab Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan bahwa Konsolidasi Strategis Publikasi UM-PTKIN 2025 bukan sekadar agenda koordinatif, melainkan langkah kunci dalam membangun positioning strategis PTKIN di ranah publik nasional.

“Konsolidasi ini menjadi fondasi penting dalam menyatukan arah dan gaya komunikasi seluruh PTKIN di Indonesia. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, narasi PTKIN harus mampu tampil kuat, meyakinkan, dan mudah diterima oleh generasi muda. Kami di UIN Siber meyakini bahwa sinergi dan kreativitas kolektif inilah yang akan mendorong lonjakan pendaftar UM-PTKIN 2025,” ungkap Arifin.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap media sosial dan kanal digital yang kini menjadi ruang utama komunikasi publik.

“Strategi komunikasi hari ini harus mengandalkan pendekatan digital-first, karena calon mahasiswa kita hidup di dalam ekosistem digital. Maka kita perlu hadir di sana, dengan bahasa mereka, dan dengan kualitas visual serta pesan yang kuat,” tambahnya. (din)

Dengan semangat kolaboratif yang terbangun di forum ini, Arifin optimistis bahwa PTKIN akan mampu menjangkau lebih banyak generasi muda dan tampil sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

Hari kedua konsolidasi ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat distribusi konten digital terintegrasi lintas PTKIN dan pembentukan tim kreatif bersama yang siap memproduksi materi promosi berbasis data, narasi emosional, dan pendekatan visual yang menarik.

Read More

PJ Humas UIN Siber Cirebon Hadiri Konsolidasi Strategis UM-PTKIN 2025

JAKARTA – Penanggung Jawab (PJ) Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Mohamad Arifin, turut hadir secara langsung memenuhi undangan Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PMB-PTKIN) dalam kegiatan Konsolidasi Strategis Publikasi UM-PTKIN 2025. 

Acara berskala nasional ini digelar selama tiga hari, 2–4 Mei 2025, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta Barat.

Kegiatan ini merupakan ajang strategis tahunan yang secara khusus menghadirkan para PJ Humas PTKIN dari seluruh Indonesia, untuk menyusun langkah-langkah konkret promosi UM-PTKIN 2025 secara masif dan terkoordinasi.

Dipandu oleh Vaurina dari UIN Palembang, agenda dibuka secara resmi dengan pengarahan dari Widi Cahya Adi, Ketua Pokja PJ Humas UM-PTKIN yang juga berasal dari UIN Walisongo Semarang. 

Dalam sambutannya, Widi mengumumkan keputusan penting terkait teknis pelaksanaan kegiatan.

“Atas banyak pertimbangan, khususnya efisiensi anggaran dan hasil survei hari ini, maka kegiatan 2–4 Mei akan dilaksanakan secara hybrid, mengikuti pola saat sidang kelulusan SPAN-PTKIN,” jelas Widi. 

Ia menegaskan bahwa meskipun tidak semua peserta hadir secara fisik, semangat kolaborasi dan produktivitas tidak akan surut.

Widi juga menyampaikan bahwa undangan luring (offline) hanya diperuntukkan bagi PJ Humas dari Zona Jawara, sementara peserta dari Sumatera, Kalimantan, dan Poros Indonesia Timur mengikuti secara daring (online).

Sebagai perwakilan dari Zona Jawara, Mohamad Arifin dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyampaikan bahwa konsolidasi ini sangat penting dalam menjaga kesinambungan strategi promosi nasional yang adaptif dan menyentuh generasi muda.

“Ini adalah momentum menyatukan kekuatan publikasi PTKIN se-Indonesia. Meski format hybrid, semangat dan tanggung jawab dalam menyosialisasikan UM-PTKIN 2025 tetap tinggi. 

Kita harus menjadi pionir narasi positif PTKIN di ruang publik digital,” ujar Arifin dengan penuh antusias.

Konsolidasi ini diharapkan menjadi batu loncatan baru untuk memperkuat positioning PTKIN di tengah ekosistem pendidikan tinggi nasional. 

Di era digital seperti sekarang, sinergi komunikasi publik antar-PTKIN menjadi kunci utama menjangkau calon mahasiswa secara lebih efektif dan menyeluruh. (din)

Read More

SMSI Gaungkan Suara Media Daerah pada World Press Freedom Day 2025

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan peringatan World Press Freedom Day 2025 yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komite Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) bekerjasama dengan Institute of Journalism (IIJ).

Mengusung tema global “Media Sustainability: Strengthening Democracy & Public Trust”, acara ini bertujuan memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi dan membangun kepercayaan publik di era digital.

SMSI hadir dengan menghadirkan booth pameran yang menampilkan visi, misi, serta kiprah organisasi sebagai suara media siber daerah untuk dunia. 

Dalam pameran tersebut, SMSI menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi kebebasan pers dan etika jurnalistik melalui empat misi utama yakni Mewadahi dan memperkuat media siber lokal agar profesional dan berdaya saing, Menjadi mitra strategis dalam pengembangan literasi digital dan kebijakan pers nasional, Mendorong anggota memproduksi konten berkualitas, berimbang, dan bertanggung jawab dan Menjaga solidaritas antar media dan memperluas jejaring kolaborasi lintas daerah.

Dalam poster pameran bertajuk “Suara Media Siber dari Daerah untuk Dunia”, SMSI menggarisbawahi peran penting media daerah dalam menyuarakan kebenaran dan membangun masyarakat melek informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

Stand SMSI ini pun di sponsori oleh berbagai institusi media dan perhotelan ternama, termasuk Siber Indonesia Network (din.co.id), Pusaran.co, siberindo.co, IKEI, Novotel Kota  Tangerang, Mercure Hotel Batam, Pakons Prime Hotel Kota Tangerang, Claro Hotel  Makassar, Horison Ultima Ratu Kota Serang, Golden Tulip Esseential Kota Tangerang, Aston Hotel Kota Serang, Hotel Episode Gading Serpong Kab Tangerang, Swiss Belhotel, Hotel Asoka Tanjung Lesung Kab. Pandeglang. Novotel Tangerang, Mercure hotels, Pakons Prime Hotel, Claro Makassar, Horison ratu - serang, Golden Tulip, Aston Serang, Hotel Episode Gading Serpong, Swiss belhotel dan lainnya sebagai mitra pendukung.

Partisipasi SMSI dalam ajang ini menunjukkan peran strategis organisasi dalam memperkuat eksistensi media siber sebagai elemen penting dalam ekosistem pers nasional.

Sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia, SMSI ada di seluruh Provinsi hingga kota dan kabipaten di Indonesia, menjadi solusi dalam menyangga keberlangsungan media yang berkualitas.

Ketua umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia bukan sekadar seremoni, tapi momentum reflektif untuk meneguhkan kembali komitmen pers sebagai penyangga demokrasi. 

“Di tengah tantangan era digital, media siber daerah harus menjadi jangkar informasi yang akurat, berimbang, dan beretika,”ujarnya.

Dijelaskannya nya lagi, SMSI hadir bukan hanya untuk menyatukan suara media daerah, tapi juga untuk mengangkat martabat jurnalisme yang cerdas, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Media yang berkelanjutan adalah media yang dipercaya dan kepercayaan itu hanya lahir dari integritas yang tinggi.

"Kebebasan pers adalah napas dari demokrasi, dan jurnalisme yang merdeka adalah cahaya bagi masyarakat. Di tengah arus deras informasi digital, pers harus menjadi kompas moral dalam menunjukkan arah yang benar, bukan sekadar cepat,” ungkapnya.

SMSI berdiri untuk memastikan bahwa suara dari daerah, dari pelosok negeri, tidak hanya terdengar tapi juga dihargai. 

Di era globalisasi digital ini, SMSI percaya bahwa kekuatan jurnalisme tidak hanya lahir dari pusat-pusat informasi dunia, tetapi juga dari desa-desa, dari kabupaten, dari media lokal yang bekerja dengan hati dan nurani

“Pers yang bebas bukan hanya tentang hak berbicara, tapi tentang tanggung jawab menyuarakan kebenaran untuk dunia, dari Indonesia,” tutupnya penuh semangat.

Dalam momen ini, Ketua Umum SMSI Firdaus juga sempat berbincang dengan beberapa aktivis pers diantaranya, Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo selalu penyelenggara, Guntur Saragih, Alex Suban, Sasmito, dan Frans Surdiasis. Momen inipun diabadikan dengan sebuah foto bersama.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, kedepan pihaknya berencana menjalin  sinergi dengan SMSI selaku organisasi media siber terbesar di tanah air bahkan dunia.(din).

Read More

KDM Tetap Konsisten Keberpihakan kepada Pers

KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons turunnya nilai anggaran untuk media massa. 

Menurutnya, keberpihakan kepada pers tidak bisa dilihat dari besar kecilnya anggaran yang diberikan. 

"Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilhat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak," ucapnya di Kota  Bandung, Jumat (2/5/2025). 

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, keberpihakan kepada pers ditunjukkan dengan memberikan pernyataan yang terbuka kepada media untuk mencerdaskan masyarakat. 

Oleh sebab itu, walaupun anggaran media menurun, ia akan tetap memberikan yang terbaik untuk media. 

"Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat," ujarnya. 

Pemda Provinsi Jabar menurunkan anggaran untuk media massa dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar. 

Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut tidak akan membuat media kehilangan sumber berita. 

"Dari (kurang lebih) Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar ini apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang. Menurut saya hari ini malah banyak yang dibaca orang," ucap KDM. (Ara)

Read More

Bupati Imron Sebut Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Bukti Komitmen Pemkab Cirebon Berikan Kemudahan Layanan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menghadiri kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Tahun 2025 di Gor Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Sabtu (3/5/2025).

Pelayanan perizinan ini berkaitan dengan perbantuan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Imron mengatakan, kegiatan Pelayanan Perizinan Berusahan Terpadu merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan, kepastian, hingga kecepatan pelayanan perizinan berusaha bagi masyarakat.

“Melalui sistem online single submission (OSS), pemerintah pusat hingga daerah bekerja sama untuk mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik,” kata Imron.

Lebih lanjut, Imron menyatakan, NIB bukan hanya sekadar nomor identitas usaha, melainkan pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses perizinan hingga perlindungan hukum.

Sehingga, lanjut Imron, pelaku UMKM yang memiliki NIB berpeluang besar untuk mengembangkan bisnisnya, karena terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

“Pelayanan terpadu ini kami hadirkan agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus izin. Kami ingin memastikan bahwa prosesnya menjadi mudah, cepat, transparan, dan gratis,” ujar Imron.

“Sehingga semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk berwirausaha secara legal dan berkelanjutan,” ucapnya menambahkan.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim DPMPTSP, para pendamping OSS, serta semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini,” tutur Imron.

“Mari kita bersama-sama jadikan perizinan berusaha ini sebagai momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Ahli Madya Perizinan DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Teguh S mengatakan, tujuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu adalah memberikan kemudahan akses perizinan berusaha hingga menciptakan iklim investasi yang sehat. Harapannya, kegiatan ini bisa mendongkrak perekonomian di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More