Pj Wali Kota Apresiasi Peran Pers dalam Mengawal Ketahanan Pangan Daerah

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, menjadi pembicara utama dalam sarasehan dan refleksi bertema "Peran Pers dalam Mengawal Ketahanan Pangan Daerah" di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (FK UGJ), Jumat (14/2/2025) . 

Kegiatan ini juga diisi dengan pembagian tali asih untuk wartawan purna dan senior serta penghargaan kepada tokoh yang dianggap berkontribusi dalam dunia pers.

Acara tersebut digagas oleh Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Cirebon dan bekerja sama dengan UGJ Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang melibatkan berbagai media arus utama di wilayah Cirebon dan sekitarnya. 

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa AP MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Cirebon, H Elmi Masruroh SP MSi, serta perwakilan dari OJK, Kodim 0614, beberapa Rektor, dan tamu undangan lainnya. 

Hadir pula Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ), Prof Dr H Mukarto Siswoyo MSi, dan Rektor UGJ, Prof Dr H Achmad Faqih SP MM beserta pimpinan di lingkungan UGJ.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi ajang memperingati Hari Pers Nasional (HPN), tetapi juga berfungsi sebagai wadah memperkuat komitmen pers dalam menjalankan peran pentingnya sebagai pilar demokrasi. Pers diharapkan terus mendukung keterbukaan informasi dan pembangunan yang lebih baik di Cirebon.

Sejalan dengan tema HPN 2025, "Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa", Pj Wali Kota menyampaikan bahwa peran pers dalam mengawal ketahanan pangan sangat krusial. 

"Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, pers dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kebijakan pangan, tantangan sektor pertanian, serta solusi untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan yang lebih baik," ujar Pj Wali Kota.

Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Kota Cirebon telah mengimplementasikan berbagai program yang mendukung ketersediaan pangan. Salah satunya adalah peningkatan cadangan pangan yang berhasil dicapai pada 2023 sebanyak 19,37 ton, dengan target yang lebih tinggi pada 2024 yakni 57,9 ton. Program-program ini menunjukkan komitmen Pemkot Cirebon untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di tingkat lokal.

Pemerintah Kota Cirebon juga memiliki sejumlah program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah Gelar Pangan Murah (GPM), Kampung Pangan Lestari dan Hijau, serta Bantuan Pangan Bergizi. 

"Program-program tersebut diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat Kota Cirebon," lanjut Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota berharap, melalui acara ini, jurnalis dan pemimpin redaksi di Cirebon dapat semakin meningkatkan kualitas pemberitaan yang objektif dan akurat, serta menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugas mereka demi kepentingan masyarakat luas.

Ketua Forum Pemimpin Redaksi Cirebon, Taufik Hidayat, dalam sambutannya juga menyoroti pentingnya isu ketahanan pangan. 

Menurutnya, ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan, dan pers di Cirebon siap berkontribusi untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. 

Taufik mengungkapkan bahwa isu pangan menjadi salah satu topik penting dalam pembangunan daerah. 

“Pangan adalah hajat hidup orang banyak. Isu ini penting untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik,” ujarnya. Dengan peran pers yang aktif, diharapkan ketahanan pangan di Cirebon bisa terjaga dengan baik. (Azis)

Read More

Pj Wali Kota Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk

CIREBON -  Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi meninjau pelaksanaan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Kejaksan, Jumat (14/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Seperti yang diketahui, PKG ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat. Dengan fokus pada deteksi dini penyakit umum yang sering terjadi di Indonesia, pemeriksaan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini secara maksimal. Ia menilai, pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah langkah awal dalam mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. 

"Saya mendorong semua pihak yang hadir di sini untuk ikut mengedukasi lingkungan terdekat mereka tentang pentingnya deteksi dini dan pola hidup sehat,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa ke depannya, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan diperluas ke lingkungan TNI dan Polri, serta rumah sakit swasta.

Selain itu, di hari yang sama, kegiatan ini juga disertai dengan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) sebagai langkah preventif terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya. Di tengah musim penghujan yang rentan terhadap penyebaran penyakit, Gertak PSN menjadi sangat penting untuk mengurangi kasus DBD yang masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2024, Kota Cirebon tercatat mengalami 597 kasus Demam Berdarah dengan 2 kasus kematian. Sedangkan pada 2025, hingga tanggal 11 Februari, tercatat 106 kasus DBD. 

Sementara itu, di awal tahun 2025, di Kota Cirebon sudah ada 5 kasus terkonfirmasi Chikungunya sedangkan selama tahun 2024 terkonfirmasi sebanyak 8 kasus.

"Pencegahan yang paling efektif adalah menjaga kebersihan lingkungan, dan kita harus memastikan tidak ada tempat yang menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk," lanjut Pj Wali Kota. 

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, dan mendaur ulang barang-barang yang bisa menampung air.

Gerakan PSN ini juga menyasar pada penguatan peran anak sekolah, dengan mengaktifkan kembali program Siswa Pemantau Jentik (Sipetik) sebagai bagian dari edukasi kesehatan sejak usia dini. Diharapkan, upaya ini dapat mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sehat.

"Dua program yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab kita bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit. Namun, program ini tidak akan berjalan optimal tanpa partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat,” tambah Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini, baik itu tenaga kesehatan, relawan, maupun masyarakat umum. Dengan dukungan dan kerja sama yang solid, diharapkan upaya ini dapat memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat Kota Cirebon.  (Nur)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Soroti Penyaluran Beasiswa PIP dan Kondisi Perpustakaan Sekolah

 

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti pelaksanaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat dasar dan menengah. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kamis (13/2/2025), DPRD meminta evaluasi menyeluruh terkait proses pendaftaran hingga penyaluran beasiswa agar lebih tepat sasaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, menekankan pentingnya Disdik dalam memperbaiki mekanisme sosialisasi beasiswa PIP ke seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, pelaksanaan beasiswa harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketepatan sasaran penerima, jumlah dana yang diterima, waktu penyaluran, serta penggunaan dana yang sesuai peruntukannya.

“Terkait PIP, kami meminta kepada Disdik untuk benar-benar jeli, terutama dari proses pendataan hingga penyaluran agar benar-benar terfokus dan tepat sasaran,” ujar Yusuf.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak ada pungutan atau pemotongan dana PIP dari pihak mana pun. Hal ini dinilainya sebagai pelanggaran terhadap Persekjen Kemendikbudristek Nomor 19/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP.

Meskipun Disdik Kota Cirebon telah menjalankan program sesuai ketentuan, Komisi III DPRD tetap merekomendasikan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa dana PIP benar-benar tersalurkan dengan baik dan tanpa kendala. “Soal adanya pemotongan, hal itu juga perlu dicermati ulang, apakah ada komunikasi juga dengan orang tua maupun siswa seperti apa, sehingga ini menjadi bahan evaluasi di lapangan,” tambahnya.

Selain membahas beasiswa PIP, Komisi III DPRD juga menyoroti kondisi perpustakaan di sekolah-sekolah dan ruang baca di Kota Cirebon yang dinilai masih memprihatinkan. Padahal, pada tahun 2024, Perpustakaan 400 di bawah Dispusip Kota Cirebon berhasil meraih Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Jawa Barat.

“Kota Cirebon sudah memiliki IPLM tinggi, akan lebih hebat lagi jika pojok baca hingga perpustakaan di sekolah-sekolah ditingkatkan lagi kualitasnya,” tambah Yusuf.

Dalam rapat ini, turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III lainnya seperti dr Tresnawaty SpB, Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, dan Rizki Putri Mentari SH. Mereka sepakat untuk terus mengawal implementasi PIP dan mendorong peningkatan kualitas literasi di sekolah-sekolah Kota Cirebon. (Azis)

Read More

Pj Wali Kota Hadiri Entry Meeting BPKP, Pastikan Perencanaan Penganggaran Efektif dan Efisien

 

CIREBON - Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi dan Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi turut hadir dalam kegiatan Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). 

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kesesuaian perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah yang disusun untuk tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Inspektur Jawa Barat, Dr Eni Rohayani SH MHum CGAE, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Barat. Selain itu, turut hadir para pimpinan daerah kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait.

Inspektur Jawa Barat dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tahun 2025 merupakan titik awal bagi perencanaan pembangunan jangka panjang yang akan berlangsung hingga 2045. Hal ini merupakan upaya yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Barat, untuk menyusun rencana pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang disusun sudah efektif dan efisien, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu arahan dari Presiden Republik Indonesia adalah untuk mengoptimalkan belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan penyesuaian perencanaan APBD agar lebih hemat dan fokus pada kebutuhan mendasar,” ujarnya.

Selain itu, Inspektur juga menekankan pentingnya mengurangi pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP Jabar Adi Gemawan mengatakan, entry meeting ini menandai salah satu langkah besar dalam perencanaan pembangunan baik di kabupaten/kota, provinsi, hingga perencanaan pembangunan nasional.

"Ini adalah tindak lanjut Inpres. Jadi kami akan melihat apakah pos yang dikurangi anggarannya sudah pas atau belum," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Pj Wali Kota Cirebon menyampaikan komitmennya untuk menyelaraskan alokasi anggaran di Kota Cirebon dengan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.

“Kita akan terus berupaya agar penganggaran APBD Kota Cirebon dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas utama pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kami akan fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup, sambil tetap mengutamakan efisiensi dalam setiap pengeluaran,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dapat lebih transparan, efisien, dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa Barat, khususnya Kota Cirebon. (Nur)

Read More

Pj Bupati Cirebon Kunjungi Ponpes Al-Jauhariyah, Berikan Motivasi Kepada Para Santri

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, bersama Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, beserta jajaran dari TNI melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, Balerante, Kecamatan Palimanan, Selasa (12/2/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi dengan para santri, serta memberikan motivasi agar mereka menjadi generasi penerus yang lebih baik di masa depan.

Wahyu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pengasuh ponpes yang telah meluangkan waktu untuk menerima kunjungan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran santri dalam membangun masa depan bangsa.

“Hari ini kami bersama-sama di sini di Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, Balerante, bersama Bu Kapolresta beserta jajaran, juga dari TNI. Pada prinsipnya, kami di sini untuk bersilaturahmi dengan lingkungan pondok dan para santri,” ujar Wahyu.

“Kami ingin memberikan semangat, karena merekalah generasi penerus yang akan menggantikan kita semua. Mereka harus terus memahami pendidikan, agar menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menegaskan pentingnya edukasi bagi para santri agar mereka terhindar dari ancaman kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku.

Ia mengajak kepada para santri untuk menjaga diri dan terus mempersiapkan masa depan dengan baik.

“Kami memberikan arahan kamtibmas, agar para santri dan santriwati bisa melindungi diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka menjadi korban kejahatan, apalagi terlibat dalam tindakan kriminal,” kata Sumarni.

“Kami juga memotivasi mereka agar siap menghadapi tantangan di masa depan yang semakin kompleks,” sambungnya.

Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, K.H. Muhammad Faqih. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah daerah dan kepolisian terhadap dunia pendidikan pesantren.

Ia berharap, para santri bisa menjadi generasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. (di)

Read More

Rapat Pimpinan Bahas Rencana Efisiensi Anggaran dan Pemetaan Program Prioritas

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menggelar rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon, Selasa (11/2/2025). 

Rapat ini juga dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi, serta para asisten dan kepala perangkat daerah. 

Kehadiran Wali Kota Cirebon terpilih, Effendi Edo SAP MSi dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030, Siti Farida SPdI, turut menambah dimensi penting dalam rapat ini sebagai bagian dari transisi kepemimpinan.

Rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan jajaran perangkat daerah kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih, sekaligus membahas berbagai hal penting terkait kelancaran pemerintahan kota. 

Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota memaparkan beberapa topik yang menjadi fokus utama, termasuk penyesuaian dan efisiensi anggaran, serta rencana pengelolaan anggaran daerah untuk tahun 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih. Salah satu agenda utama kita adalah perkenalan seluruh perangkat daerah beserta tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Pj Wali Kota, usai rapat.

Pj Wali Kota mengungkapkan bahwa pembahasan terkait postur Anggaran dan Belanja Daerah (ABPD) 2025 menjadi topik yang tak kalah penting dalam rapat kali ini. 

"Kami juga membahas perkiraan dampak dari Instruksi Presiden (Impres) No. 1 Tahun 2025, yang akan berpengaruh besar terhadap kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah," lanjutnya.

Pj Wali Kota menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran ini harus dilakukan secara hati-hati dan terencana, serta memperhatikan prioritas yang benar-benar mendesak bagi pembangunan Kota Cirebon. 

Semua perangkat daerah diminta untuk bekerja sama dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Menurutnya, upaya efisiensi ini juga membutuhkan koordinasi yang intensif antara seluruh unsur pemerintah daerah. Selain itu, Pj Wali Kota juga menunggu Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pedoman lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran.

"Kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri, dan ini akan menjadi bahan acuan dalam merumuskan kebijakan anggaran ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota juga menyampaikan bahwa proses pemetaan anggaran dan prioritas program sudah dimulai dan akan terus berproses. Menurutnya, pemetaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan Kota Cirebon. 

“Proses ini tentu akan terus berlanjut, kita akan terus menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang telah dipetakan. Ini semua demi terwujudnya Kota Cirebon yang lebih baik,” tegasnya. (Nur)

Read More

Pelepasan KKN Tematik, Pj Wali Kota: Mahasiswa Berkontribusi untuk Pembangunan Berkelanjutan

CIREBON– Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, turut hadir dalam acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa peserta KKN Tematik Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 yang digelar di halaman apel Balai Kota, Selasa (11/2/2025). 

KKN mengusung tema "UGJ Gotong Royong Membangun Desa," yang mencerminkan semangat kolaborasi dalam pembangunan yang berbasis kerja sama antara berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan mahasiswa.

Pj Wali Kota menilai, tema KKN ini sangat relevan dengan upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 

Ia juga menyampaikan pentingnya kontribusi mahasiswa dalam proses pembangunan daerah. 

"KKN bukan sekadar pengalaman belajar di luar kampus, tetapi juga sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Sebanyak 60 mahasiswa dan 4 Dosen Pendamping Lapangan akan terlibat langsung dalam kegiatan KKN di empat kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Cirebon. 

"Kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, menggali potensi lokal, dan memperkuat program pembangunan yang sudah ada," lanjut Pj Wali Kota.

Menurut Pj Wali Kota, keberhasilan pembangunan kota tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat. Mahasiswa KKN diharapkan menjadi katalisator bagi pengembangan potensi kelurahan dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi setiap wilayah. Pj Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam mengembangkan kelurahan. 

"Saya berharap mahasiswa tidak hanya hadir secara fisik di lokasi KKN, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambahnya.

Program KKN Tematik ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami realitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Melalui penelitian yang berbasis data, mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perumusan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, jika terdapat potensi ekonomi berbasis usaha mikro di suatu kelurahan, hasil penelitian mahasiswa dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan berperan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, dengan membawa ide-ide segar untuk memperbaiki kondisi sosial di tingkat kelurahan.

Sementara itu, Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Prof Dr Ir H Achmad Faqih SP MM IPU juga menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang terjalin antara UGJ dan Pemerintah Kota Cirebon. 

"Kami berharap, dengan adanya bimbingan dari pemerintah, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang didapatkan di kampus dan memberikan inovasi bagi masyarakat. KKN Tematik ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Faqih menambahkan bahwa KKN Tematik ini juga menjadi ajang simbiosis mutualisme antara universitas dan masyarakat. 

"Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga dapat membawa perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar," tandasnya. (Azis)

Read More

Dukung Pencegahan Kecurangan JKN-KIS, Pemkab Cirebon Komitmen Mudahkan Akses Kesehatan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus menyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Pemkab Cirebon terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi suksesnya program jaminan kesehatan.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya saat menghadiri acara sosialisasi perjanjian kerja sama fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pencegahan kecurangan di Hotel Patra Cirebon, Selasa (11/2/2025).

Wahyu mengatakan, pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional.

Seluruh masyarakat di pelosok, termasuk di Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat,” ujar Wahyu.

“Dengan adanya acara ini, saya harapkan agar semua jajaran bisa berperan aktif menyukseskan program JKN-KIS (Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat), baik dari seluruh instansi di Kabupaten Cirebon, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, perusahaan swasta, dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjamin, Pemkab Cirebon akan berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam penanganan program JKN.

Upaya ini merupakan bagian dari mewujudkan jaminan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Besar harapan dan doa, kiranya tingkat kesehatan warga Kabupaten Cirebon, serta cakupan keaktifan kepesertaan JKN-KIS semakin meningkat,” kata Wahyu.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V Jabar, Siswandi, mengapresiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.

“Target sekarang, pertahankan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Siswandi. (din)

Read More

Pj Bupati Cirebon Lantik 6 Pejabat Fungsional, Perkuat Kinerja Pemerintah Daerah

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selasa (11/2/2025).

Pada saat pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon ini, Wahyu menyampaikan, bahwa keenam pejabat yang dilantik berasal dari berbagai bidang strategis, termasuk arsiparis utama, analis kebijakan, dan analis sumber daya manusia.

Menurutnya, pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

“Hari ini kita melantik pejabat fungsional, ada arsiparis utama, ada jabatan analis kebijakan dan analis sumber daya manusia,” ujar Wahyu.

“Mudah-mudahan hal ini bisa memperkuat kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon di bidangnya masing-masing,” ujar Wahyu.

Salah satu hal yang menarik dalam pelantikan kali ini adalah adanya pejabat arsiparis utama. Wahyu menegaskan, bahwa posisi ini merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon, bahkan mungkin di tingkat kabupaten/kota lainnya.

“Sejauh yang saya tahu, ini merupakan arsiparis utama pertama di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat, terutama dalam tata kelola arsip dan dokumentasi pemerintahan,” jelasnya.

Keberadaan arsiparis utama dinilai sangat penting, mengingat arsip merupakan bagian krusial dalam administrasi pemerintahan.

Dengan manajemen arsip yang baik, data-data penting dapat terdokumentasikan dengan rapi dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Selain arsiparis, pejabat yang dilantik juga mencakup analis kebijakan dan analis sumber daya manusia (SDM). Dua posisi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, serta pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya analis kebijakan, kita harapkan ada kajian yang lebih komprehensif dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan daerah,” kata Wahyu.

“Sementara itu, analis sumber daya manusia akan berperan dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa pejabat yang telah dilantik harus segera bekerja dan berkontribusi nyata dalam bidang masing-masing.

Ia berharap, mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

“Kami berharap para pejabat yang baru dilantik ini bisa langsung beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mari bersama-sama membangun daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (Nur)

Read More

Pj Bupati Cirebon Soroti Optimalisasi IKD Dan Ketersediaan Blanko KTP

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyoroti sejumlah hal terkait layanan administrasi kependudukan, khususnya optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta ketersediaan blanko KTP.

“Saat ini, penerapan IKD masih di bawah rata-rata. Perlu ada peningkatan lebih optimal,” kata Wahyu saat mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Senin (10/2/2025).

Ia menyebut beberapa fasilitas layanan kependudukan telah mengalami perbaikan. Namun, digitalisasi layanan masih menghadapi kendala, mengingat sistem baru tersebut mulai diterapkan sejak 10 Maret 2022.

Oleh karena itu, penguatan server menjadi kebutuhan mendesak agar arsip data tetap aman.

“Saat ini kapasitas server kita 4 TB, dan sudah terisi 2,3 TB. Kapasitas ini harus diperkuat, termasuk adanya backup server,” ujarnya.

Terkait blanko KTP, Wahyu mengatakan, bahwa tahun ini Pemkab Cirebon mengalokasikan hibah ke pemerintah pusat, sehingga memperoleh tambahan 98 ribu keping.

Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan tahunan yang mencapai 250 ribu keping.

“Kami biasanya mendapat dukungan dari pemerintah pusat, tetapi tahun lalu tidak menerima hibah blanko,” jelasnya.

Di sela kunjungannya ke Disdukcapil Kabupaten Cirebon, selain bersilaturahmi, ia juga sekaligus berpamitan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang.

“Saya mengantarkan hingga proses pelantikan. Setelah itu, saya juga akan mengunjungi perangkat daerah lainnya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pj Bupati Cirebon didampingi Asisten Administrasi Umum, Hadi Suryaningrat juga melakukan kunjungan ke beberapa perangkat daerah lainnya, seperti ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). (Azis)

Read More

Komisi I Serap Keluhan Camat dan Lurah se-Kota Cirebon: Aspirasi Akan Diperjuangkan

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti persoalan pelayanan dasar dan masalah sosial pada rapat kerja kecamatan dan kelurahan tahun 2025 di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (10/2/2025).

Komisi I menghimpun berbagai keluhan dan aspirasi yang menjadi para lurah dan camat. Di antara persoalan yang paling disorot salah satunya adalah layanan tentang pendataan kawin, lahir, mati, pindah, datang (KLAMPID). Mengingat, pencatatan KLAMPID sepenuhnya kewenangan dari Disdukcapil.

Para lurah dan camat menerima aduan dan keluhan dari RW karena camat dan lurah tidak mengetahui data status warga. Seperti, ketika ada warga atau pendatang terlibat kasus peredaran narkoba atau bahkan terorisme.

Merespons demikian, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH mengatakan, persoalan ini harus mendapat perhatian pemerintah daerah, karena tingkat kecamatan maupun kelurahan adalah salah satu pilar pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Beberapa keluhan dari para camat dan lurah se-Kota Cirebon seperti, persoalan infrastruktur, batas wilayah, banjir, utilitas kabel internet, izin usaha tanpa melibatkan lurah dan camat, hingga adanya efisiensi anggaran imbas berlakunya Inpres Nomor 1/2025.

Ia pun berkomitmen menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk ke kepala daerah terpilih.

“Atas hal itu, Komisi I akan menyampaikan aspirasi ini melalui banggar, TAPD, dan pemkot Cirebon agar ke depannya pemkot lebih mengutamakan kebutuhan camat, lurah. Karena unsur pemerintah paling dasar yang ketemu langsung dengan masyarakat,” katanya usai rapat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, Imam Yahya SFil MSi menyampaikan rasa prihatin imbas berlakunya Inpres terbaru dari pemerintah pusat tersebut.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini berdampak langsung terhadap pelayanan dasar di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Atas dasar itu, Komisi I meminta kepada Pemda Kota Cirebon agar tidak memangkas anggaran yang sudah ditetapkan di kecamatan dan kelurahan, karena ini menyangkut dengan pelayanan dasar.

“Kami pun tidak ingin ada pemotongan anggaran, karena dengan anggaran yang ada pun, belum mencukupi program yang diinginkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Kota Cirebon Achmad Muhaimin menyampaikan beberapa persoalan di masyarakat, seperti maraknya tiang-tiang dan kabel internet yang menjuntai tak beraturan. Hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat baik pejalan kaki maupun pengendara.

Ia juga mengeluhkan berdirinya rumah makan maupun usaha kuliner yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin dari kelurahan dan masyarakat. Sehingga meminta mekanisme OSS yang ditetapkan agar dievaluasi kembali.

“Pada intinya, kami meminta fungsi baik kecamatan, kelurahan, RT, RW dapat dikembalikan lagi kewenangannya agar fungsi keamanan dan pengawasan dapat terlaksana kembali,” ujarnya.

Rapat kerja Komisi I juga dihadiri Anggota Komisi I lainnya, Andi Riyanto Lie SE, dan Ruri Tri Lesmana. (din)

Read More

Inovasi Warung Angkringan BNN, Sarana Edukasi dan Pemberdayaan UMKM

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri acara peresmian warung angkringan binaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Korem 063/Sunan Gunung Jati di Jl. Laut Arafuru No. 02, Senin (10/2/2025). 

Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menikmati kuliner sambil mendapatkan informasi penting mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), bela negara, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan rasa syukurnya atas inovasi ini. Ia mengatakan, Pemda Kota Cirebon mendukung kolaborasi antara pemerintah, BNN, Korem, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Cirebon yang lebih baik.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa meresmikan warung angkringan yang bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga menjadi media edukasi yang sangat penting bagi masyarakat," ujarnya.

Warung angkringan ini bukan hanya menyajikan berbagai pilihan makanan yang menggugah selera, tetapi juga dilengkapi dengan informasi yang dapat diakses oleh pengunjung. Setiap sudut warung memuat materi mengenai P4GN, pentingnya bela negara, serta dukungan terhadap UMKM. 

"Pemda Kota Cirebon sangat mendukung dan mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, sekaligus memfasilitasi dalam mendalami isu-isu sosial yang krusial,"  lanjutnya.

Pj Wali Kota juga menekankan bahwa tempat ini menjadi sarana yang sangat strategis dalam memperkenalkan kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. 

"Ini adalah contoh bagaimana kolaborasi bisa memberikan dampak positif. Masyarakat bisa menikmati waktu santai sambil belajar hal-hal penting yang menyentuh kehidupan mereka. Inovasi ini juga merupakan bentuk dukungan kepada UMKM, karena warung angkringan dikelola dengan melibatkan pelaku usaha lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Cirebon, Kombes Pol Tunggul Sinatrio SIK MH, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan bahwa warung angkringan ini menjadi sarana untuk memberikan informasi terkait P4GN dan bela negara secara langsung kepada masyarakat. 

"Kami berharap warung ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan pengetahuan lebih mengenai bahaya narkoba, serta pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara," katanya.

Tunggul menegaskan bahwa komunikasi antara BNN dan masyarakat harus berjalan tanpa batas. Melalui tempat ini, pihaknya yakin kedekatan dengan masyarakat akan terjalin dengan baik.

"Tidak hanya sebagai lembaga yang mengawasi peredaran narkotika, tetapi juga sebagai mitra yang menyediakan informasi yang bermanfaat dan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita semua bisa bersama-sama mencegah peredaran narkoba di lingkungan kita," ujar Tunggul.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh perangkat daerah terkait, elemen masyarakat, termasuk jajaran Korem, perwakilan dari sektor UMKM, serta tokoh masyarakat Kota Cirebon. Semua pihak yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap upaya positif ini. (Nur)

Read More