Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Minggu, 08 Februari 2026

Pesan Menkomdigi di HPN: Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah oleh Algoritma

 

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

Selasa, 28 Oktober 2025

Hari Sumpah Pemuda ke-97, Prabowo: Jangan Takut Bermimpi Besar!

 

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal.

Seruan itu disampaikan dalam pidato ucapan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat para pemuda pada tahun 1928 yang telah meneguhkan persatuan bangsa.

“Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar. Jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya,” ujar Prabowo dalam keterangan videonya, Selasa (28/10).

Prabowo menekankan bahwa semangat para pemuda tahun 1928 juga harus diteruskan dalam bentuk kerja nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras.

Prabowo juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam membawa Indonesia menuju kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan bersama.

“Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa cinta tanah air bukan hanya slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pengabdian kepada rakyat.

“Cinta Tanah Air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya,” imbuhnya.


Jumat, 07 Oktober 2022

Tingkatkan Layanan dan Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Lahirkan 17 Inovasi

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tagline “Keuda Digital” berhasil membuat terobosan yang andal di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 17 inovasi yang diinisasi Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Langkah ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu, Ditjen Bina Keuda juga mendukung penerapan kota cerdas di Indonesia. Ini ditunjukkan melalui keterlibatan Ditjen Bina Keuda Kemendagri dalam acara Integrated Technology Event (ITE) 2022 yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. 

Keterlibatan ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi terselenggaranya ITE 2022. Menurutnya kegiatan itu penting dalam membangun kolaborasi semua pihak. 

"Event ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi teknologi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat," jelas Fatoni saat mengunjungi stand booth Ditjen Bina Keuda Kemendagri ITE 2022, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). 

Fatoni menegaskan, Ditjen Bina Keuda Kemendagri secara konsisten berkomitmen terus mengembangkan, memperbaiki, menciptakan inovasi pelayanan dan manajemen organisasi, serta tata kelola keuangan daerah. Fatoni membeberkan berbagai inovasi yang telah dilakukan Ditjen Bina Keuda. 

"Inovasi dan digitalisasi pelayanan digunakan untuk mengelola keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Adapun inovasi pelayanan digital yang telah dikembangkan meliputi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD pengelolaan keuangan daerah, kemudian e-BUMD, e-BLUD, e-BMD, SIMANDA, SISPENSI PDRB yang meliputi evaluasi Ranperda pajak dan retribusi daerah, e-konsultasi, e-pengaduan, e-sertifikat, e-office, dan program unggulan yang setiap minggu dilaksanakan, yaitu Webinar Keuda Update yang telah mencapai seri ke-26 pada September 2022 dan berhasil menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 24.754 serta podcast keuangan daerah," jelas Fatoni. 

Selain itu, inovasi berikutnya adalah reformasi di bidang pelayanan. Misalnya, menerapkan kebijakan konsultasi tatap muka ihwal pengelolaan keuangan daerah. Konsultasi ini berlaku hanya pada hari Rabu dan tamu diterima di lobby dengan tempat terbuka dan pemeriksaan dokumen berlapis. 

Selain itu, pembahasan setiap kebijakan dan rekomendasi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan unit kerja lainnya, seperti Biro Hukum, Inspektorat, staf khusus, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, dan unit kerja lainnya. Hal ini termasuk kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, KPK, dan kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai substansi pembahasan. 

Kemudian, guna memberikan pelayanan optimal, Ditjen Bina Keuda juga membuka help desk yang bisa dihubungi setiap waktu. Pemerintah daerah (Pemda) dapat berkonsultasi secara online, virtual, maupun datang langsung ke kantor ketika dibutuhkan. 

"Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, cakap dan peningkatan kualitas pelayanan secara cepat, tepat sangat penting guna terwujudnya akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien," tutur Fatoni. 

Di lain sisi, Fatoni menjelaskan, untuk menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di daerah, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada Pemda yang memiliki kinerja terbaik dalam merealisasikan pendapatan, belanja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan inovasi daerah dan membudayakan budaya kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah," ujar Fatoni. (Dade)



Selasa, 08 September 2020

Mulai 8 September 2020, Seluruh Kantor Damri Wajib Memiliki Hasil Rapid Test

JAKARTA, FC - Damri mewajibkan seluruh tamu atau pengunjung gedung, baik kantor pusat maupun cabang untuk membawa dan menunjukkan surat keterangan non-reaktif Covid-19 hasil pemeriksaan rapid test, kebijakan ini berlaku mulai Selasa, (8/9).

Hal ini dilakukan mengingat kasus positif Covid-19 di tanah air terus meningkat beberapa waktu terakhir. Hasil rapid test harus berlaku maksimal 7 hari. Sedangkan PCR test yang berlaku maksimal 14 hari. 

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Damri, Nico R. Saputra menegaskan bahwa pengunjung yang tidak membawa surat keterangan bebas Covid-19 tidak diperkenankan untuk masuk ke lingkungan Damri. 

"Manajemen Damri menghimbau agar seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan ini dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus dan tetap menerapkan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) di area kantor pusat maupun kantor cabang," ujarnya.

Kendati demikian, area lingkungan Damri sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan yakni pengecekan suhu tubuh sebelum masuk, penerapan jaga jarak termasuk di dalam lift, penggunaan wajib masker serta fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer di setiap titik. (dade)

Pengusaha Kapal Perikanan Serahkan 250 Paket Bantuan Sembako

JAKARTA, FC - Kegiatan sosial digelar di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara. Kegiatan ini berupa penyerahan bantuan paket sembako kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan Pelabuhan, seperti Anak Buah Kapal (ABK), petugas kebersihan, dan lainnya. 

Donasi ini digelar oleh pengusaha kapal perikanan bernama Budi Xiao Zhi Ming, yang didukung Polsek Kawasan Muara Baru, pihak Pelabuhan, Perum Perindo dan pihak lainnya. 

"Setiap ada rejeki kita selalu berusaha bantu warga," kata Budi, Selasa (8/9), saat acara penyerahan bantuan.

Total 250 paket bantuan diserahkan. Paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg dan mi instan satu dus. Sebelumnya, bantuan beras 5 ton telah dibagikan kepada warga di luar Pelabuhan. "Sejak 2019 awal kita bagikan nasi untuk orang-orang yang membutuhkan seperti di depan vihara, gereja, masjid. Sejak 2006 kita juga biasa berkunjung ke panti jompo untuk membantu mereka," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolsek Kawasan Muara Baru, AKP Seto Handoko Putra, S.I.Kom, S.I.K, mengapresiasi aksi sosial ini. "Ini kegiatan yang harus ditiru, diikuti, karena masih bisa menyisihkan hartanya di tengah pandemi Covid-19," kata Seto. 

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di kawasan Pelabuhan, bisa menggelar kegiatan serupa. Agar, semakin banyak masyarakat yang terdampak wabah virus corona, terbantu.

"Jika ada pihak-pihak lainnya yang ingin berderma lagi, kita siap memfasilitasi," ungkapnya.

Senada, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Rahmat Irawan juga memuji apa yang dilakukan Budi. Ia pun berharap agar niat baik ini tak berhenti sampai di sini. 

"Mudah-mudahan apabila ada rencana lagi nanti bisa dilanjutkan. Semoga kegiatan ini sedikit-banyak bisa membantu saudara kita yang terkena pandemi Covid-19," imbuhnya. 

Sementara, Hasan, penjaga kapal salah seorang penerima bantuan, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Budi.

Turut hadir dalam kesempatan itu Vice President Perum Perindo Pusat Laksamana Drie Suatmajhi, dan Kepala Perum Perindo cabang Jakarta, Arief.

"Semoga Pak Budi sukses. Mudah-mudahan banyak rejeki, lancar usahanya," tandasnya. (Dade)

Kamis, 03 September 2020

Kapolda Menghadiri Deklarasi Priok Bermasker

 


JAKARTA, (FC) - Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menghadiri deklarasi #Priok Bermasker, pada hari Kamis (3/9), di Lapangan Polres Pelabuhan Priok, Jakarta Utara. 

Kapolda berharap masyarakat bisa menjadikan memakai masker sebagai kebiasaan baru.

"Saya harapkan kepada masyarakat untuk melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus menjadi kebiasaan baru. Saya harap masyarakat harus menjadi agen perubahan dan memakai masker harus menjadi kebiasaan baru agar masyarakat tidak terkena pandemi COVID-19," kata Kapolda.

Lebih lanjut, kata Nana mengungkapkan kami menyadari mulai munculnya klaster di lingkungan buruh industri hingga pelabuhan, dengan adanya pelonggaran aktivitas ini tetap dibarengi dengperaturan mematuhi protokol kesehatan yang perlu diperhatikan dengan adanya klaster baru saat ini misalnya klaster perkantoran, ada beberapa klaster industri dan tak terkecuali klaster daerah pelabuhan.        

"Hal ini memang bisa dikatakan dampak semakin meningkatnya kegiatan masyarakat. Pelonggaran-pelonggaran bukan berarti kita bebas, tetapi pelonggaran relaksasi yang harus dipertanggungjawabkan. Kita boleh beraktivitas, tapi harus mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.  

Sementara itu, Kapolda turut melakukan pelepasan Satgas Pendisiplinan Covid-19, penyemprotan disinfektan dan penyerahan bakti sosial secara simbolis. 

Nana juga ikut menandatangani deklarasi #PriokBermasker bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Ahrie Sonta, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko, Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto, dan Dirut IPC Arif Suhartono.  

Kapolda mengimbau agar warga tetap menjaga kesehatan dan memeriksakan diri apabila mengalami gejala Covid-19.(dade)

Selasa, 01 September 2020

Polres Kepulauan Seribu Bagikan Modem Internet Wi-Fi dan Meja Belajar


JAKARTA, (FC) - Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Seribu AKBP Morry Ermond memimpin kegiatan Launching dan Pembagian Modem Internet Wi-Fi kepada pelajar di Kepulauan Seribu dan kepada perwakilan pelajar di Gedung Serbaguna Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Selatan, Selasa (1/9/20).

"Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan pada masa pandemi covid-19, Polres Kepulauan Seribu membagikan modem internet wi-fi kepada pelajar se Kepulauan Seribu," kata Kapolres Kepulauan seribu Morry Ermond.

Lebih lanjut, kata Morry bahwa fasilitas modem internet Wi-Fi yang diberikan untuk para pelajar dalam menjalankan proses belajar secara daring tanpa harus memikirkan bagaimana mengisi kouta internet.

"Nanti para pelajar bisa memanfaatkan modem internet Wi-Fi ini secara gratis tanpa harus memikirkan bagaimana mengisi kouta internet selama belajar daring dirumah. 

Selain memberikan modem internet Wi-Fi kepada pelajar Kapolres Kepulauan Seribu juga membagikan meja belajar lipat serta voucher berisi password untuk terkoneksi dengan Wi-Fi," ujarnya.

Meja belajar lipat sebagai penunjang proses belajar dan voucher password juga kami berikan agar para pelajar bisa langsung menggunakan.

Polres Kepulauan Seribu membagikan modem internet Wi-Fi sejumlah seratus buah yang diperuntukan bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Seribu yang pelaksanaannya secara simbolik diserahkan kepada perwakilan pelajar dan orang tua di Balai Warga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Selatan.

Semua pelajar yang ada di sebelas pulau berpenduduk kami berikan modem seperti ini. 

Terlihat hadir dalam acara launching dan pemberian modem internet Wi-Fi tersebut antara lain Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Morry Ermond, PLT Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Junaidi, Pejabat Utama (PJU) Polres Kepulauan Seribu, Lurah Pulau Untung Jawa, Perwakilan Pelajar dan Tokoh masyarakat setempat.

“Semoga apa yang dipersembahkan oleh Polres Kepulauan Seribu ini dapat bermanfaat dan memberi energi positif serta semangat bagi adik-adik pelajar yang saat ini belajar daring, terutama bagi adik-adik yang terkendala dalam mengisi paket data internet," ungkap Morry. (dade)

Senin, 24 Agustus 2020

BPPT Siap Bikin Lompatan Besar Inovasi, Wujudkan Transformasi Teknologi dan Digital


JAKARTA, (FC) - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza mengatakan pihaknya terus menggaungkan transformasi teknologi dan transformasi digital.

BPPT juga siap mewujudkan lompatan besar inovasi, mendukung cita-cita Indonesia Maju menuju negara berbasis inovasi.

Hammam Riza juga menjelaskan, bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) memberikan mandat penting bagi BPPT untuk terus melahirkan inovasi teknologi dalam mendukung program prioritas nasional. 

"Iptek menjadi landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional bukan sekedar iptek untuk kemajuan Iptek," kata Hammam, Senin (24/8), saat acara HUT BPPT Ke-42, di Kantor BPPT Jl. M.H Thamrin NO. 8, Jakarta.

Untuk menghadirkan inovasi dan layanan teknologi terbaik demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam sebuah ekosistem inovasi. 

Ekosistem inovasi pentahelix, mengusung pola kerja sama antarpemerintah, industri/bisnis, akademisi, hingga dukungan komunitas maupun media massa, yang merupakan pemangku kepentingan penyelenggara Iptek dalam menghasilkan produk inovasi buatan Indonesia.

Lebih lanjut, kata Hammam, BPPT juga berupaya membangun ekosistem inovasi nasional seperti saat BPPT dalam pembentukan Task Forces Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (TFRIC-19). Bahwa TFRIC-19 yang diorkestrasi BPPT adalah sebuah wujud nyata keberhasilan ekosistem inovasi nasional.

Dengan anggota yang berasal dari 8 institusi litbang pemerintah, 18 perguruan tinggi, 4 industri nasional, 6 startup, 3 rumah sakit, dan 15 komunitas, TFRIC-19 telah menghasilkan lima produk inovasi alat kesehatan yang telah digunakan dalam mendukung penanganan wabah COVID-19 di Tanah Air.

Lima produk tersebut, adalah Rapid Diagnostic Test (RDT) kit, PCR (swab) test kit, Mobile Laboratory Biosafety Level 2 (BSL-2), Emergency Ventilator, dan sistem deteksi COVID-19 dengan menggunakan pencitraan medis berbasis kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligences (AI). 

"Kelimanya ini sudah produksi semua, dan resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020," ungkap Hammam. (dade)

Sponsor

test

Featured Posts