Hari Kedua Konsolidasi UM-PTKIN 2025 : Perkuat Kolaborasi dan Strategi Visual Promosi Digital PTKIN

JAKARTA — Konsolidasi Strategis Publikasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2025 memasuki hari kedua pada Sabtu, 3 Mei 2025, dengan antusiasme yang semakin tinggi dari para Penanggung Jawab (PJ) Humas PTKIN se-Indonesia, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center.

Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi lintas kampus untuk menyusun strategi komunikasi yang masif dan berdampak, baik secara daring maupun luring.

Dalam sambutan pembuka, Widi Cahya Adi dari UIN Walisongo Semarang, selaku Ketua Pokja PJ Humas UM-PTKIN 2025, menyampaikan keputusan penting mengenai format pelaksanaan kegiatan.

“Atas banyak pertimbangan, khususnya efisiensi anggaran PTKIN dan hasil survei hari ini, maka kegiatan 2–4 Mei dilaksanakan secara hybrid, mengikuti pola saat sidang kelulusan SPAN-PTKIN,” ujarnya.

Widi menekankan bahwa substansi kegiatan tidak akan berkurang meskipun sebagian peserta mengikuti secara daring. Ia mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga semangat publikasi dan membangun narasi besar PTKIN secara kolektif.

“Esensi strategi dan substansi tetap bisa berjalan optimal. Kami berharap semangat promosi PTKIN tidak padam demi meningkatkan jumlah pendaftar UM-PTKIN 2025,” tegasnya.

Peserta luring kegiatan ini berasal dari Zona Jawara, sementara PJ Humas dari Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur mengikuti secara daring. Kehadiran lintas zona ini membuktikan semangat kolaborasi nasional yang terjaga meskipun dengan format campuran.

Sesi utama pada hari kedua menghadirkan pemateri dari Pokja Humas UM-PTKIN 2025, Zidni (UIN Salatiga), yang mengupas strategi visual komunikasi dan optimalisasi platform publikasi. Ia memandu peserta melalui diskusi aktif mengenai redesign logo, kesalahan umum dalam desain promosi, prinsip desain visual, serta studi kasus komunikasi visual antar PTKIN.

“Visual bukan sekadar estetika, tapi bagian penting dari narasi kita. Bagaimana sebuah desain bisa membentuk persepsi dan kepercayaan publik terhadap kualitas PTKIN,” ujar Zidni.

Sesi diskusi makin hidup ketika Zidni mengajak peserta berbagi praktik terbaik dalam pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, serta membandingkan pendekatan antar PTKIN dalam menjangkau generasi muda.

Sementara itu, Mohamad Arifin, Penanggung Jawab Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan bahwa Konsolidasi Strategis Publikasi UM-PTKIN 2025 bukan sekadar agenda koordinatif, melainkan langkah kunci dalam membangun positioning strategis PTKIN di ranah publik nasional.

“Konsolidasi ini menjadi fondasi penting dalam menyatukan arah dan gaya komunikasi seluruh PTKIN di Indonesia. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, narasi PTKIN harus mampu tampil kuat, meyakinkan, dan mudah diterima oleh generasi muda. Kami di UIN Siber meyakini bahwa sinergi dan kreativitas kolektif inilah yang akan mendorong lonjakan pendaftar UM-PTKIN 2025,” ungkap Arifin.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap media sosial dan kanal digital yang kini menjadi ruang utama komunikasi publik.

“Strategi komunikasi hari ini harus mengandalkan pendekatan digital-first, karena calon mahasiswa kita hidup di dalam ekosistem digital. Maka kita perlu hadir di sana, dengan bahasa mereka, dan dengan kualitas visual serta pesan yang kuat,” tambahnya. (din)

Dengan semangat kolaboratif yang terbangun di forum ini, Arifin optimistis bahwa PTKIN akan mampu menjangkau lebih banyak generasi muda dan tampil sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

Hari kedua konsolidasi ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat distribusi konten digital terintegrasi lintas PTKIN dan pembentukan tim kreatif bersama yang siap memproduksi materi promosi berbasis data, narasi emosional, dan pendekatan visual yang menarik.

Read More

PJ Humas UIN Siber Cirebon Hadiri Konsolidasi Strategis UM-PTKIN 2025

JAKARTA – Penanggung Jawab (PJ) Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Mohamad Arifin, turut hadir secara langsung memenuhi undangan Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PMB-PTKIN) dalam kegiatan Konsolidasi Strategis Publikasi UM-PTKIN 2025. 

Acara berskala nasional ini digelar selama tiga hari, 2–4 Mei 2025, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta Barat.

Kegiatan ini merupakan ajang strategis tahunan yang secara khusus menghadirkan para PJ Humas PTKIN dari seluruh Indonesia, untuk menyusun langkah-langkah konkret promosi UM-PTKIN 2025 secara masif dan terkoordinasi.

Dipandu oleh Vaurina dari UIN Palembang, agenda dibuka secara resmi dengan pengarahan dari Widi Cahya Adi, Ketua Pokja PJ Humas UM-PTKIN yang juga berasal dari UIN Walisongo Semarang. 

Dalam sambutannya, Widi mengumumkan keputusan penting terkait teknis pelaksanaan kegiatan.

“Atas banyak pertimbangan, khususnya efisiensi anggaran dan hasil survei hari ini, maka kegiatan 2–4 Mei akan dilaksanakan secara hybrid, mengikuti pola saat sidang kelulusan SPAN-PTKIN,” jelas Widi. 

Ia menegaskan bahwa meskipun tidak semua peserta hadir secara fisik, semangat kolaborasi dan produktivitas tidak akan surut.

Widi juga menyampaikan bahwa undangan luring (offline) hanya diperuntukkan bagi PJ Humas dari Zona Jawara, sementara peserta dari Sumatera, Kalimantan, dan Poros Indonesia Timur mengikuti secara daring (online).

Sebagai perwakilan dari Zona Jawara, Mohamad Arifin dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyampaikan bahwa konsolidasi ini sangat penting dalam menjaga kesinambungan strategi promosi nasional yang adaptif dan menyentuh generasi muda.

“Ini adalah momentum menyatukan kekuatan publikasi PTKIN se-Indonesia. Meski format hybrid, semangat dan tanggung jawab dalam menyosialisasikan UM-PTKIN 2025 tetap tinggi. 

Kita harus menjadi pionir narasi positif PTKIN di ruang publik digital,” ujar Arifin dengan penuh antusias.

Konsolidasi ini diharapkan menjadi batu loncatan baru untuk memperkuat positioning PTKIN di tengah ekosistem pendidikan tinggi nasional. 

Di era digital seperti sekarang, sinergi komunikasi publik antar-PTKIN menjadi kunci utama menjangkau calon mahasiswa secara lebih efektif dan menyeluruh. (din)

Read More

SMSI Gaungkan Suara Media Daerah pada World Press Freedom Day 2025

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan peringatan World Press Freedom Day 2025 yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komite Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) bekerjasama dengan Institute of Journalism (IIJ).

Mengusung tema global “Media Sustainability: Strengthening Democracy & Public Trust”, acara ini bertujuan memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi dan membangun kepercayaan publik di era digital.

SMSI hadir dengan menghadirkan booth pameran yang menampilkan visi, misi, serta kiprah organisasi sebagai suara media siber daerah untuk dunia. 

Dalam pameran tersebut, SMSI menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi kebebasan pers dan etika jurnalistik melalui empat misi utama yakni Mewadahi dan memperkuat media siber lokal agar profesional dan berdaya saing, Menjadi mitra strategis dalam pengembangan literasi digital dan kebijakan pers nasional, Mendorong anggota memproduksi konten berkualitas, berimbang, dan bertanggung jawab dan Menjaga solidaritas antar media dan memperluas jejaring kolaborasi lintas daerah.

Dalam poster pameran bertajuk “Suara Media Siber dari Daerah untuk Dunia”, SMSI menggarisbawahi peran penting media daerah dalam menyuarakan kebenaran dan membangun masyarakat melek informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

Stand SMSI ini pun di sponsori oleh berbagai institusi media dan perhotelan ternama, termasuk Siber Indonesia Network (din.co.id), Pusaran.co, siberindo.co, IKEI, Novotel Kota  Tangerang, Mercure Hotel Batam, Pakons Prime Hotel Kota Tangerang, Claro Hotel  Makassar, Horison Ultima Ratu Kota Serang, Golden Tulip Esseential Kota Tangerang, Aston Hotel Kota Serang, Hotel Episode Gading Serpong Kab Tangerang, Swiss Belhotel, Hotel Asoka Tanjung Lesung Kab. Pandeglang. Novotel Tangerang, Mercure hotels, Pakons Prime Hotel, Claro Makassar, Horison ratu - serang, Golden Tulip, Aston Serang, Hotel Episode Gading Serpong, Swiss belhotel dan lainnya sebagai mitra pendukung.

Partisipasi SMSI dalam ajang ini menunjukkan peran strategis organisasi dalam memperkuat eksistensi media siber sebagai elemen penting dalam ekosistem pers nasional.

Sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia, SMSI ada di seluruh Provinsi hingga kota dan kabipaten di Indonesia, menjadi solusi dalam menyangga keberlangsungan media yang berkualitas.

Ketua umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia bukan sekadar seremoni, tapi momentum reflektif untuk meneguhkan kembali komitmen pers sebagai penyangga demokrasi. 

“Di tengah tantangan era digital, media siber daerah harus menjadi jangkar informasi yang akurat, berimbang, dan beretika,”ujarnya.

Dijelaskannya nya lagi, SMSI hadir bukan hanya untuk menyatukan suara media daerah, tapi juga untuk mengangkat martabat jurnalisme yang cerdas, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Media yang berkelanjutan adalah media yang dipercaya dan kepercayaan itu hanya lahir dari integritas yang tinggi.

"Kebebasan pers adalah napas dari demokrasi, dan jurnalisme yang merdeka adalah cahaya bagi masyarakat. Di tengah arus deras informasi digital, pers harus menjadi kompas moral dalam menunjukkan arah yang benar, bukan sekadar cepat,” ungkapnya.

SMSI berdiri untuk memastikan bahwa suara dari daerah, dari pelosok negeri, tidak hanya terdengar tapi juga dihargai. 

Di era globalisasi digital ini, SMSI percaya bahwa kekuatan jurnalisme tidak hanya lahir dari pusat-pusat informasi dunia, tetapi juga dari desa-desa, dari kabupaten, dari media lokal yang bekerja dengan hati dan nurani

“Pers yang bebas bukan hanya tentang hak berbicara, tapi tentang tanggung jawab menyuarakan kebenaran untuk dunia, dari Indonesia,” tutupnya penuh semangat.

Dalam momen ini, Ketua Umum SMSI Firdaus juga sempat berbincang dengan beberapa aktivis pers diantaranya, Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo selalu penyelenggara, Guntur Saragih, Alex Suban, Sasmito, dan Frans Surdiasis. Momen inipun diabadikan dengan sebuah foto bersama.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, kedepan pihaknya berencana menjalin  sinergi dengan SMSI selaku organisasi media siber terbesar di tanah air bahkan dunia.(din).

Read More

KDM Tetap Konsisten Keberpihakan kepada Pers

KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons turunnya nilai anggaran untuk media massa. 

Menurutnya, keberpihakan kepada pers tidak bisa dilihat dari besar kecilnya anggaran yang diberikan. 

"Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilhat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak," ucapnya di Kota  Bandung, Jumat (2/5/2025). 

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, keberpihakan kepada pers ditunjukkan dengan memberikan pernyataan yang terbuka kepada media untuk mencerdaskan masyarakat. 

Oleh sebab itu, walaupun anggaran media menurun, ia akan tetap memberikan yang terbaik untuk media. 

"Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat," ujarnya. 

Pemda Provinsi Jabar menurunkan anggaran untuk media massa dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar. 

Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut tidak akan membuat media kehilangan sumber berita. 

"Dari (kurang lebih) Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar ini apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang. Menurut saya hari ini malah banyak yang dibaca orang," ucap KDM. (Ara)

Read More

Bupati Imron Sebut Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Bukti Komitmen Pemkab Cirebon Berikan Kemudahan Layanan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menghadiri kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Tahun 2025 di Gor Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Sabtu (3/5/2025).

Pelayanan perizinan ini berkaitan dengan perbantuan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Imron mengatakan, kegiatan Pelayanan Perizinan Berusahan Terpadu merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan, kepastian, hingga kecepatan pelayanan perizinan berusaha bagi masyarakat.

“Melalui sistem online single submission (OSS), pemerintah pusat hingga daerah bekerja sama untuk mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik,” kata Imron.

Lebih lanjut, Imron menyatakan, NIB bukan hanya sekadar nomor identitas usaha, melainkan pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses perizinan hingga perlindungan hukum.

Sehingga, lanjut Imron, pelaku UMKM yang memiliki NIB berpeluang besar untuk mengembangkan bisnisnya, karena terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

“Pelayanan terpadu ini kami hadirkan agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus izin. Kami ingin memastikan bahwa prosesnya menjadi mudah, cepat, transparan, dan gratis,” ujar Imron.

“Sehingga semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk berwirausaha secara legal dan berkelanjutan,” ucapnya menambahkan.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim DPMPTSP, para pendamping OSS, serta semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini,” tutur Imron.

“Mari kita bersama-sama jadikan perizinan berusaha ini sebagai momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Ahli Madya Perizinan DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Teguh S mengatakan, tujuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu adalah memberikan kemudahan akses perizinan berusaha hingga menciptakan iklim investasi yang sehat. Harapannya, kegiatan ini bisa mendongkrak perekonomian di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Peringatan Hardiknas, Wali Kota Edo Soroti Pentingnya Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas

CIREBON –  Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Balai Kota, Jumat (2/5/2025). 

Hadir dalam upacara jajaran perangkat daerah, para kepala sekolah, tokoh pendidikan, serta seluruh insan pendidikan dari berbagai jenjang.

Dalam sambutannya, Wali Kota membacakan pidato dari pidato resmi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa Hardiknas bukan sekadar agenda tahunan, namun menjadi momen penting untuk merefleksikan arah dan semangat pembangunan pendidikan nasional. 

“Hari ini kita tidak hanya memperingati, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa,” ujar Wali Kota.

Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kerja keras, semangat belajar sepanjang hayat, dan rasa hormat dalam menghadapi arus perubahan zaman yang semakin cepat.

Ditegaskan juga bahwa pendidikan harus menjadi layanan publik yang tidak diskriminatif. Tidak boleh ada anak bangsa yang kehilangan hak atas pendidikan karena perbedaan agama, suku, ekonomi, gender, atau tempat tinggal.

“Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Kita harus pastikan tak satu pun anak Indonesia tertinggal dari pendidikan hanya karena latar belakangnya,” tambah Wali Kota.

Pidato tersebut juga menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan mobilitas sosial dan membangun martabat bangsa. 

Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Disebutkan dalam Asta Cita keempat bahwa membangun sumber daya manusia unggul adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. 

"Melalui pendidikan, diharapkan rantai kemiskinan bisa diputus dan masa depan anak-anak Indonesia bisa lebih cerah," lanjutnya.

Pemerintah pusat juga menegaskan akan terus mendorong revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran berbasis digital, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Kita semua memiliki peran penting. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media harus saling bergandeng tangan. Pendidikan tak bisa berjalan sendiri,” tegas Wali Kota.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memulai berbagai pembenahan strategis, baik secara manajerial, kurikuler, maupun pedagogis. 

Mulai dari penerapan pembelajaran mendalam, pengenalan coding dan AI, hingga kebijakan pembentukan karakter melalui program "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat".

Di jenjang usia dini, program seperti Album Kicau dan Pagi Ceria juga diperkenalkan untuk menanamkan nilai-nilai baik melalui lagu, senam, dan kebiasaan positif sejak kecil. Semua ini dirancang untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.

Menutup pidatonya, Wali Kota  mengajak seluruh elemen di Kota Cirebon untuk memperkuat kolaborasi demi menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.

 “Mari kita jaga semangat gotong royong demi mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada para insan pendidikan, baik akademis maupun non akademis. (din)

Read More

Meriahkan May Day 2025, Bupati Imron Serukan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Pekerja

KABUPATEN CIREBON - Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Bupati Cirebon, Imron bersama Wakil Bupati, Agus Kurniawan Budiman beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon menghadiri kegiatan peringatan yang digelar di Balai Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Dinasker), Kecamatan Plumbon, Jumat (2/5/2025).

Dengan mengangkat tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” serta tagar “May Day is Kolaborasi Day”, peringatan May Day tahun ini disambut hangat oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, pelaku industri, dan para tokoh pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menekankan pentingnya peningkatan keterampilan (skill) sebagai kunci utama dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

“Hari ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk menyadarkan kita semua bahwa perjuangan pekerja di era sekarang harus diarahkan pada peningkatan kompetensi,” ujar Imron.

“Dengan meningkatnya keterampilan, produktivitas nasional akan naik dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Imron.

Ia juga mengajak serikat buruh untuk terus menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah. Ia juga mendorong para pengusaha untuk aktif berkoordinasi dengan Forkopimda demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan kondusif.

Lebih lanjut, Imron meyakinkan para investor bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang ramah investasi.

“Iklim investasi di Kabupaten Cirebon saat ini sangat nyaman dan aman. Kami siap membantu setiap proses investasi agar berjalan lancar dan saling menguntungkan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan nasional terkait hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 76 Tahun 2024.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan antara pekerja dan pengusaha.

Sementara itu, Pembina Aliansi Buruh Kabupaten Cirebon, Bambang, menyambut baik komitmen pemerintah daerah. Ia menilai momentum May Day tahun ini menjadi tonggak penting bagi harmonisasi dan sinergitas antar pihak.

“Kabupaten Cirebon telah berhasil menciptakan suasana ketenagakerjaan yang kondusif. Hal ini menjadi modal besar dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat,” ujarnya.

Bambang menambahkan, bahwa sinergi antara dunia usaha dan pekerja harus terus diperkuat demi menciptakan stabilitas ekonomi dan investasi yang sehat.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan buruh dan pertumbuhan dunia industri.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan mengajak seluruh elemen pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan ramah.

“Kami mengajak para pekerja dan pengusaha untuk bahu membahu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Jika ada tindakan premanisme atau hal-hal negatif yang mengganggu stabilitas, mohon segera dilaporkan,” tegas Sumarni.

Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama pertumbuhan investasi di wilayah Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Otonomi Daerah dan Keberanian Kepala Daerah Kunci Kemajuan Daerah

Prof Dr H Sugianto SH MH

CIREBON, FC – Otonomi daerah (Otda) sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi. 

Dalam konteks ini, keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan menjadi kunci penting dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam sebuah wawancara hukum dan pemerintahan yang lebih menekankan pada persoalan Otda sebagai sebuah jalan dan kunci kemandirian daerah. 

Terkait ini, Prof. Sugianto menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki keberanian konstitusional untuk mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut kepentingan publik.

“Semangat otonomi daerah itu bukan hanya soal memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi juga soal bagaimana kepala daerah mampu bertindak cepat, tepat, dan berani dalam mengambil keputusan, dengan tetap berpijak pada hukum dan kepentingan rakyat,” ujar Prof. Sugianto, yang juga merupakan alumni IKAL PPRA LIV Lemhannas RI tahun 2016.

Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang tinggi seperti sekarang, kepala daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga pemimpin yang visioner dan progresif. 

“Kebijakan yang diambil tidak boleh hanya populis, tetapi juga harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang dan keberlanjutan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Sugianto mengingatkan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan harus tetap diimbangi dengan pemahaman hukum tata negara dan prinsip-prinsip good governance. “Jangan sampai keberanian berubah menjadi keberingasan birokrasi. Semua tetap harus dalam koridor hukum,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar setiap kepala daerah memperkuat kapasitas kepemimpinannya melalui pendidikan, pelatihan strategis, serta dialog intensif dengan para akademisi dan praktisi kebijakan publik.

Dengan otonomi daerah yang dikelola secara baik dan penuh keberanian, Prof. Sugianto meyakini bahwa masa depan Indonesia akan lebih kuat karena ditopang oleh daerah-daerah yang maju dan mandiri...

Menurutnya, keberanian kepala daerah itu krusial. Mereka tidak boleh hanya menjadi operator pusat, tapi harus menjadi pemimpin sejati yang mampu mengelola potensi daerah secara mandiri, termasuk dalam aspek keuangan, lingkungan, dan kerjasama lintas sektor.

Ia menyoroti pentingnya kesiapan finansial daerah dalam mendukung otonomi. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka salah satu langkah strategis yang bisa ditempuh adalah bagaimana pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih kredibel dan berorientasi bisnis.

“BUMD harus dikelola secara profesional, bukan jadi tempat parkir politik. Dengan tata kelola yang baik, BUMD bisa jadi motor penggerak ekonomi dan sumber PAD yang signifikan,” jelasnya.

Selain itu, penataan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan ketegasan kepala daerah. Prof. Sugianto menilai banyak kebijakan penataan ruang dan lingkungan yang lemah karena tidak adanya keberanian menindak pelanggaran atau kepentingan pemodal.

“Di sinilah pentingnya integritas dan keberpihakan kepala daerah pada kepentingan publik. Jangan sampai lingkungan rusak hanya demi investasi sesaat,” tambahnya.

Ia juga mendorong kepala daerah untuk aktif membangun kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, hingga mitra internasional, selama kerjasama tersebut didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Di akhir perbincangannya, Prof Sugianto menegaskan bahwa otonomi daerah akan berjalan baik jika kepala daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi tampil sebagai inovator, pelayan publik, sekaligus motor perubahan. (din)

Read More

Dinkes Kabupaten Cirebon Ajak Lintas Sektor Perkuat Kolaborasi untuk Cakupan Imunisasi PCV

 

KABUPATEN CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pneumonia dan diare melalui program imunisasi.

Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Hotel Aston Cirebon, Rabu (30/4/2025).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati, menyatakan bahwa pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita, baik di tingkat global maupun nasional.

“Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023–2030 dengan pendekatan 3P: perlindungan, pencegahan, dan penatalaksanaan. Imunisasi PCV dan Rotavirus menjadi langkah pencegahan kunci,” jelasnya.

Namun, Nurpatmawati mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi antigen baru di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Berdasarkan data capaian tahun 2024, imunisasi PCV baru mencapai 79% dan Rotavirus 83%, jauh dari target minimal 95%.

“Tingkat dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga juga cukup tinggi, yakni 13,8% untuk PCV dan 8,6% untuk Rotavirus. Selain itu, masih ditemukan kasus bayi zero dose, yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi sama sekali,” paparnya.

Ia menambahkan, bahwa tantangan lain seperti pendataan sasaran yang belum sinkron, rendahnya input data ke aplikasi ASIK, serta kurangnya penggerakan masyarakat turut memperumit pelaksanaan program.

Menurutnya, kompleksitas permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan saja, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor.

“Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan memperkuat Posyandu. Instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, Bappelitbangda, TP-PKK, serta organisasi masyarakat seperti Muslimat dan Aisyiyah berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi.

Sementara itu, IDI, IBI, dan PPNI menjadi ujung tombak dalam penguatan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu, beberapa strategi prioritas yang perlu diperkuat secara bersama meliputi: optimalisasi mobilisasi sasaran di desa dan kecamatan, sinkronisasi data antarprogram di tingkat puskesmas dan kecamatan, integrasi program kesehatan dengan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan RT/RW, serta peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa.

“Keberhasilan kita tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita, tetapi juga pada efisiensi pembiayaan kesehatan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan performa daerah di bidang pembangunan kesehatan,” pungkasnya. (Nurdin)

Read More

Pelantikan Pengurus PMI Tingkat Kecamatan, Ini Yang Disampaikan Bupati Imron

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menghadiri pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Cirebon di ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.

Imron mengapresiasi atas pelantikan pengurus PMI kecamatan di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada Rabu (30/4/2025).

PMI merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan. Imron menjelaskan, pelantikan pengurus merupakan momentum penguatan komitmen dan tekad PMI untuk mendedikasikan.

“Penguatan komitmen ini dalam wujud visi dan misi, program dan kegiatan organisasi, terutama dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan pelayanan masyarakat,” kata Imron.

Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu mendoakan agar pengurus yang telah dilantik bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diemban. Imron juga berterima kasih atas dedikasi dan kinerja PMI Kabupaten Cirebon.

“Keberhasilan dalam kegiatan donor darah, kegiatan bulan dana, kegiatan penanggulangan bencana, serta pelayanan kemanusiaan lainnya,” ucap Imron.

Ia pun berpesan agar pengurus PMI, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan wajib memahami peran, tugas, serta kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kemudian, pengurus PMI di tingkat kecamatan mampu meningkatkan koordinasi dan kerja samanya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

“Kami berharap, PMI Provinsi Jabar lebih memberikan dukungan kepada PMI Kabupaten Cirebon dalam rangka memperlancar mobilitas tugas kemanusiaan,” ucapnya.

Imron juga mengimbau, agar camat yang juga sekaligus sebagai pelindung PMI tingkat kecamatan wajib mengalokasikan target untuk kegiatan bulan dana kepada para kuwu.

Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk pelaksanaan bulan dana 2025.

Sementara itu, Ketua PMI Jabar, Yossi Irianto mengatakan, substansi dari pelantikan adalah tentang pemberian pengetahuan nilai-nilai PMI.

“Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) PMI, tentu posisinya menjadi berbeda, walaupun bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Maksud kita adalah agar tidak melenceng (sesuai dengan amanat UU),” ucap Yossi.

Lebih lanjut, Yossi mengatakan, pengurus harus saling menguatkan, karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah.

Ia menyebut, PMI memiliki tujuan yang berbeda saat kondisi perang atau tidak, atau seperti saat ini.

“Kalau saat perang kita fokus membantu korban. Dalam kondisi tidak perang, bantu pemerintah daerah dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan, termasuk respons kebencanaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana, bersyukur bisa melaksanakan pelantikan pengurus PMI tingkat kecamatan. Heviyana mengaku, pengurus sejatinya sudah terbentuk sejak tiga bulan lalu.

“Kami adalah mitra kerja pemerintah daerah. Dan, PMI Kabupaten Cirebon ingin membantu meningkatkan IPM, baik pendidikan dan SDM-nya,” tuturnya. (Ara)

Read More

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Komitmen Pemkot Cirebon untuk Pelayanan Publik

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin apel pagi dalam rangka penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di halaman Balai Kota, Rabu (30/4/2025).

Hadir Wakil Wali Kota, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten dan staf ahli, serta kepala perangkat daerah Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas administratif semata. Menurutnya, dokumen yang ditandatangani adalah simbol dari komitmen moral dan profesional para pemimpin perangkat daerah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Yang sebenarnya ditandatangani hari ini adalah kesediaan kita untuk memberikan segenap kemampuan dalam pelayanan publik. Ini bukan soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal komitmen yang lahir dari hati,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Pakta Integritas mencerminkan nilai moral dan etika jabatan, sementara Perjanjian Kinerja adalah rencana nyata yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

“Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang, satu bicara soal karakter, satu lagi soal kompetensi. Dan keduanya mutlak dimiliki oleh kepala perangkat daerah,” tambahnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa perangkat daerah tidak boleh hanya dilihat sebagai unit administratif. Ia ingin setiap kepala dinas tampil sebagai lokomotif penggerak pembangunan yang selaras dengan visi kota Cirebon, yaitu Setara Berkelanjutan.

“Tahun ini kita menghadapi tantangan berat, mulai dari percepatan pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, sampai adaptasi terhadap dunia digital yang bergerak cepat,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan tiga hal utama sebagai fondasi kinerja. Pertama, integritas sebagai fondasi. Tanpa integritas, semua target kinerja akan rapuh. 

"Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bukan hanya dalam ketaatan aturan, tapi juga dalam keberanian mengambil keputusan yang benar, meski tidak populer," tuturnya.

Kedua, kinerja harus berdampak. Wali Kota mendorong agar setiap program yang dibuat harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. "Tidak boleh ada program yang hanya bagus di laporan tapi tak terasa di lapangan," lanjutnya.

Ketiga, kolaborasi dan akuntabilitas. Wali Kota menyerukan pentingnya komunikasi antar dinas, pemanfaatan teknologi, serta budaya saling mengawasi demi menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

“Saya percaya, tidak ada organisasi hebat tanpa kepemimpinan yang tangguh di dalamnya. Dan saya berdiri di hadapan para pemimpin satuan kerja yang saya yakin mampu menjawab tantangan ini,” ucapnya optimis.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah awal dari sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjutinya dengan evaluasi internal dan aksi nyata.

“Kalau masih ada yang menganggap kinerja hanya urusan administratif, maka kita salah arah. Kita bukan sekadar manajer birokrasi, tapi juga arsitek perubahan. Rakyat hanya akan mengingat satu hal, apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau hanya sekadar menjabat,” tutupnya. (din)

Read More

Bupati Imron Serahkan SK CPNS dan Teken Komitmen Manajemen Talenta

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 kepada 56 orang CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penyerahan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan komitmen penerapan manajemen talenta di Hotel Apita Cirebon, Selasa (29/4/2025).

Imron dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada para CPNS yang telah resmi diangkat. Ia berharap para aparatur baru ini dapat melaksanakan tugas dengan dedikasi dan menjadi agen perubahan di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Kami berharap, anda semua bekerja dengan baik dan menjadi contoh. Jadilah agen perubahan untuk memajukan Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Imron menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Menurut dia, pegawai negeri harus menunjukkan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia juga menyampaikan, bahwa pemerintah daerah tengah mendorong penerapan manajemen talenta dalam sistem kepegawaian. Sistem ini disebut akan menjadi dasar dalam pengangkatan jabatan di lingkungan birokrasi.

“Pengangkatan jabatan nanti berdasarkan kemampuan dan penilaian kinerja, bukan lagi berdasarkan pendekatan pribadi. Tidak boleh ada kasak-kusuk ingin jabatan,” ujarnya.

Penerapan manajemen talenta, lanjut Imron, akan menciptakan birokrasi yang lebih sehat, transparan, dan profesional. Ia menyebut, sistem ini akan mengakhiri praktik-praktik yang tidak sesuai dalam proses promosi jabatan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menyatakan bahwa penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi nasional CPNS yang telah dilaksanakan sesuai regulasi.

“Penyerahan SK ini memberikan legalitas dan kejelasan status kepada CPNS yang telah lulus. Ini juga menjadi awal pembekalan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara,” kata Hendra.

Ia menambahkan, komitmen penerapan manajemen talenta menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam pembinaan karir ASN yang berbasis pada kompetensi dan kinerja.

“Penerapan sistem ini diharapkan menciptakan birokrasi yang dinamis, efektif, dan inovatif. Ini adalah langkah strategis untuk pengelolaan SDM aparatur yang lebih baik,” ujarnya.

Wakil Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Haryono Dwi Putranto, yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Pemkab Cirebon atas percepatan proses pengangkatan CPNS.

“Pak Bupati sudah mengambil kebijakan cepat dalam menyerahkan SK CPNS. Bahkan di instansi pusat banyak yang belum melakukannya. Di Jawa Barat, ini menjadi yang ke-12 tercepat,” kata Haryono.

Ia juga mendukung penuh langkah Bupati Cirebon dalam menerapkan manajemen talenta sebagai dasar dalam promosi jabatan. Menurutnya, sistem ini akan menghapus praktik tawar-menawar jabatan yang selama ini kerap terjadi.

“Dengan sistem ini, kepala daerah bisa lebih objektif dalam menentukan siapa yang layak menduduki jabatan tertentu, berdasarkan talenta, bukan kedekatan,” kata dia. (di )

Read More

Komisi II DPRD Kota Cirebon Berikan Catatan Pada Laporan LKPj Walikota Tahun 2024

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon memberi sejumlah catatan sebagai bahan rekomendasi pada laporan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II dengan tiga SKPD Kota Cirebon, Senin (28/4/2025) di ruang serbaguna DPRD.

Ketiganya yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), dan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan bahwa masih ada sejumlah catatan untuk LKPj tahun 2024. Sehingga, perlu adanya percepatan penyelesaian agar tidak berlarut-larut.

Seperti masih perlunya upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon. Sebab, hingga saat ini jumlah PAD di Kota Cirebon masih belum maksimal.

“Pada tahun 2024, ada beberapa catatan untuk LKPj. Seperti, perlu adanya tindak lanjut peningkatan PAD, karena itu masih menjadi permasalahan hingga saat ini,” kata Handarujati.

Di tempat yang sama, Abdul Wahid Wadinih SSos menambahkan, masih terdapat kawasan kumuh yang perlu segera diatasi, meski keberadaanya sudah mulai berkurang.

Di samping itu, Komisi II juga merekomendasikan agar pemda Kota Cirebon dapat mengalokasikan anggaran untuk program rutilahu. Sebab, masih ada sebanyak 3000 penerima yang mendapat program rutilahu.

“Untuk DPRKP, salah satunya yaitu penanganan kawasan kumuh. Memang sekarang tinggal sedikit, tapi masih perlu diperhatikan penanganannya,” tambahnya.

Sementara itu, catatan untuk DPUTR, Komisi berharap agar penanganan masalah banjir dapat segera teratasi. Salah satu di antaranya yakni dengan segera menyelesaikan pembuatan kolam retensi, hingga menyediakan pompa air untuk titik rawan banjir.

Selain itu, pembebasan lahan parkiran Benda Kerep masih belum terselesaikan, padahal catatan ini sudah ada sejak LKPj tahun 2023.

“Tentu kami berharap, Pemkot Cirebon menjadikan catatan LKPj ini jadi pedoman, sebab ini menjadi permasalahan seirus di masing-masing SKPD. Sehingga, catatan pada LKPj ini dapat dijadikan rujukan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MM MMtr, dan Tommy Sofianna SH.

Read More