Dinkes Kabupaten Cirebon Ajak Lintas Sektor Perkuat Kolaborasi untuk Cakupan Imunisasi PCV
KABUPATEN CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pneumonia dan diare melalui program imunisasi.
Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Hotel Aston Cirebon, Rabu (30/4/2025).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati, menyatakan bahwa pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita, baik di tingkat global maupun nasional.
“Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023–2030 dengan pendekatan 3P: perlindungan, pencegahan, dan penatalaksanaan. Imunisasi PCV dan Rotavirus menjadi langkah pencegahan kunci,” jelasnya.
Namun, Nurpatmawati mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi antigen baru di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Berdasarkan data capaian tahun 2024, imunisasi PCV baru mencapai 79% dan Rotavirus 83%, jauh dari target minimal 95%.
“Tingkat dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga juga cukup tinggi, yakni 13,8% untuk PCV dan 8,6% untuk Rotavirus. Selain itu, masih ditemukan kasus bayi zero dose, yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi sama sekali,” paparnya.
Ia menambahkan, bahwa tantangan lain seperti pendataan sasaran yang belum sinkron, rendahnya input data ke aplikasi ASIK, serta kurangnya penggerakan masyarakat turut memperumit pelaksanaan program.
Menurutnya, kompleksitas permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan saja, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor.
“Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan memperkuat Posyandu. Instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, Bappelitbangda, TP-PKK, serta organisasi masyarakat seperti Muslimat dan Aisyiyah berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi.
Sementara itu, IDI, IBI, dan PPNI menjadi ujung tombak dalam penguatan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Untuk itu, beberapa strategi prioritas yang perlu diperkuat secara bersama meliputi: optimalisasi mobilisasi sasaran di desa dan kecamatan, sinkronisasi data antarprogram di tingkat puskesmas dan kecamatan, integrasi program kesehatan dengan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan RT/RW, serta peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa.
“Keberhasilan kita tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita, tetapi juga pada efisiensi pembiayaan kesehatan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan performa daerah di bidang pembangunan kesehatan,” pungkasnya. (Nurdin)