Pemda Kota Cirebon Selalu Berupaya Alokasikan Anggaran Untuk Perbaikan Rutilahu
FOKUS CIREBON, FC - Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, usai sosialisasi kepada BKM/LKM/LPM Penerima Bantuan Sosial di Kota Cirebon menyampaikan bahwa Pemerintah daerah (Pemda) selalu berupaya alokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk warga Kota Cirebon.
“Kebutuhan kita masih banyak, namun saya bersyukur karena tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan alokasi yang lebih besar untuk perbaikan rutilahu di Kota Cirebon dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlahnya bahkan naik 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Eti, Rabu (10/2/2021).
Rasa syukur itu disampaikan, karena saat ini anggaran begitu sulit, namun Pemprov Jabar tetap bisa memberikan perbaikan rutilahu yang yang besar untuk Kota Cirebon, ucapnya di kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Gedung Korpri, Jalan Brigjen Dharsono By Pass Kota Cirebon.
Eti juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Jabar atas alokasi perbaikan rutilahu yang telah diberikan kepada Kota Cirebon.
Namun diakui Eti, kebutuhan untuk perbaikan rutilahu di Kota Cirebon masih cukup banyak. Tercatat masih ada sekitar 4 ribuan lagi rutilahu yang membutuhkan perhatian untuk segera diperbaiki. Untuk itu, pihaknya akan melakukan jemput bola.
“Saya akan langsung mendatangi Kementrian PUPR. Mereka akan mengakses program di kementrian tersebut agar bisa mendapatkan anggaran perbaikan rutilahu untuk masyarakat Kota Cirebon," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar, Ir. Muh Eko Damayanto, MT, menjelaskan dari sebanyak 630 rumah di Kota Cirebon, masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp 17.500.000 untuk perbaikan rutilahu.
“Total dana yang dialokasikan sebesar Rp 11,2 miliar lebih. Dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Eko.
Dari nilai tersebut, sebesar Rp 16,5 juta digunakan untuk bahan bangunan, Rp 700 ribu untuk upah tukang dan Rp 300 ribu untuk administrasi. Untuk penerima bantuan nantinya akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan. (din)