KAB. CIREBON - Upaya menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon Imron saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Ciayumajakuning Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar Bank Indonesia (BI) Cabang Cirebon tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya ketersediaan dan harga pangan.
Bagi Bupati Imron, stabilitas pangan bukan hanya persoalan angka inflasi. Di balik harga beras, cabai, bawang, telur, dan kebutuhan pokok lainnya, ada kehidupan masyarakat yang ikut bergantung pada kestabilan harga.
Karena itu, menurut Imron, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa hanya mengandalkan satu daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, kerja sama antardaerah harus terus diperkuat,” ujar Imron.
Ia menjelaskan, kerja sama antardaerah menjadi penting karena setiap wilayah memiliki potensi dan kebutuhan pangan yang berbeda. Daerah yang memiliki surplus komoditas dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lain sehingga pasokan tetap terjaga.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan yang berpotensi mendorong kenaikan harga dan pada akhirnya membebani masyarakat.
Selain menjaga pasokan, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat pemantauan harga serta mempercepat langkah ketika terjadi gejolak pada komoditas pangan tertentu.
Menurut Imron, pengendalian inflasi harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Stabilitas harga diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan petani.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok karena harga yang terlalu tinggi. Kita harus bergerak bersama dan cepat ketika ada persoalan di lapangan,” katanya.
Melalui forum HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning tersebut, koordinasi antarpemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat.
Bagi masyarakat, kerja sama tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal sederhana namun penting: kebutuhan pokok tersedia, harga tetap terkendali, dan daya beli keluarga tetap terjaga. (Nur)
