Monitoring Malam Tahun Baru : Fokus Keamanan Dan Kelancaran Lalu Lintas

KABUPATEN CIREBON — Malam pergantian tahun di Kabupaten Cirebon berlangsung dalam suasana aman dan terkendali.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seperti Polresta Cirebon, Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, dan Korem 063 Sunan Gunung Jati, melakukan monitoring langsung ke sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan.

Pospam yang dipantau meliputi Pospam Ramayana Weru, Pospam Lampu Merah Talun, Pospam Ciperna, dan Pospam Gronggong Beber.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam merayakan pergantian malam tahun baru.

Wahyu menyampaikan, bahwa pengamanan malam tahun baru melibatkan 235 personel dari berbagai instansi.

“Personel terdiri dari 75 anggota Satpol PP, 60 dari Dinas Perhubungan, 60 anggota Pemadam Kebakaran, dan 40 personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” ujar Wahyu, Selasa (31/12/2024).

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban selama perayaan tahun baru.

“Kami mengajak masyarakat Kabupaten Cirebon dan para pengunjung untuk tetap menjaga keamanan, mematuhi aturan, merayakan malam pergantian tahun dengan tertib, agar semua dapat merasa nyaman,” tambahnya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menjelaskan bahwa hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Cirebon sejak sore hari membuat situasi relatif kondusif. Hingga pukul 22.30 WIB, arus lalu lintas di sejumlah titik strategis terpantau lengang.

“Pemantauan di Weru, Ramayana, Gronggong, dan jalur Beber menuju Kuningan menunjukkan situasi masih landai. Kami juga bersiaga mengantisipasi kemungkinan banjir akibat hujan lebat,” ungkap Sumarni.

Untuk pengamanan, Polresta Cirebon menurunkan 661 personel Polri, didukung oleh 120 personel Kodim 0620 dan 235 personel dari instansi pemerintah daerah.

Kombes Sumarni juga mengimbau masyarakat agar merayakan tahun baru di rumah masing-masing.

“Kami harap masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan doa dan refleksi, agar tahun baru membawa kesuksesan, keberkahan, dan kebaikan bagi kita semua,” pesannya.

Dengan kolaborasi antarinstansi dan unsur Forkopimda yang solid, selain menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, juga guna memastikan keamanan pergantian malam tahun baru tetap terjaga.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di wilayah Kabupaten Cirebon terpantau kondusif dan terkendali. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan menjaga keselamatan selama perayaan tahun baru. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Pastikan Penggunaan Dana BHCHT Tepat Sasaran

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan-kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tahun anggaran 2024.

Kegiatan monev tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Senin-Selasa (23-24/12/2024) dan Jum’at (27/12/2024) dengan mengunjungi beberapa lokasi, seperti industri rokok, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), perkebunan tembakau, UMKM, dan balai latihan kerja di Kabupaten Cirebon.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono SE MPA, menjelaskan bahwa kegiatan monev tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan DBHCHT sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan stakeholder pengampu, sudah sesuai dengan PMK Nomor 72 Tahun 2024 dan tentunya tepat sasaran, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Dadang.

Perlu diketahui, PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT merupakan peraturan yang mengatur penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Peraturan ini mencakup ketentuan umum, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, program dan kegiatan yang didanai, serta pengelolaan dan pengawasan.

Turut hadir perwakilan stakeholder pengampu DBHCHT di Kabupaten Cirebon, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial. (Aisyah)

Read More

Pemkab Cirebon Borong Penghargaan Pada Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tingkat Provinsi Jawa Barat

KOTA BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima beberapa penghargaan sekaligus pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-96 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat di Sport JABAR Arcamanik, Kota Bandung.

Peringatan Hari Ibu yang mengusung tema “Perempuan Menyapa: Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045” ini, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dalam menuju kemajuan bangsa Indonesia di tahun 2045.

Pada peringatan tersebut, Kabupaten Cirebon menerima penghargaan Juara II dalam lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2024.

Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Risfa Eka Putri, menerima penghargaan Juara I Pelaksana Terbaik dalam Implementasi Program Sekoper Jabar (Sekolah Perempuan Jawa Barat).

Pemberian penghargaan tersebut dilakukan langsung oleh Istri Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Amanda Soemedi, didampingi Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti.

Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya meraih penghargaan “He for She” atas keterlibatan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Selain itu, Adang Kadarusman, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon meraih Juara III Teladan Pembina KB se-Jawa Barat, serta TK Negeri Pembina Sumber raih predikat sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA).

Penghargaan ini diserahkan dalam acara Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Wisuda Sekolah Perempuan Jawa Barat.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala DP3AKB Jawa Barat, Ketua Umum Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar), serta TP PKK se-Jawa Barat.

Pemberian penghargaan pada penyelenggaraan PHI ini, dengan harapan semoga menjadi motivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. (Ara)

Read More

Gelar Monev Penggunaan DBHCHT, Pemkab Cirebon Pastikan Tepat Sasaran December 30, 2024 Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan-kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tahun anggaran 2024. Kegiatan monev tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Senin-Selasa (23-24/12/2024) dan Jum’at (27/12/2024) dengan mengunjungi beberapa lokasi, seperti industri rokok, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), perkebunan tembakau, UMKM, dan balai latihan kerja di Kabupaten Cirebon. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono SE MPA, menjelaskan bahwa kegiatan monev tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan DBHCHT sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024. “Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan stakeholder pengampu, sudah sesuai dengan PMK Nomor 72 Tahun 2024 dan tentunya tepat sasaran, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Dadang. Perlu diketahui, PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT merupakan peraturan yang mengatur penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, program dan kegiatan yang didanai, serta pengelolaan dan pengawasan. Turut hadir perwakilan stakeholder pengampu DBHCHT di Kabupaten Cirebon, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial. (DISKOMINFO) CirebonKabupaten CirebonPemkab Cirebon Share: Pemkab Cirebon Borong Penghargaan pada Peringatan Hari Ibu ke-96 tingkat Provinsi Jawa Barat Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Pemkab Cirebon Deklarasi ODF Search … Search Berita Terbaru Monitoring Malam Tahun Baru di Kabupaten Cirebon: Fokus Keamanan dan Kelancaran Lalu Lintas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 0 Monitoring Malam Tahun Baru di Kabupaten Cirebon: Fokus Keamanan dan Kelancaran Lalu Lintas Pj Bupati Cirebon Lantik 60 Pejabat Fungsional Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 0 Pj Bupati Cirebon Lantik 60 Pejabat Fungsional Tahun 2024 Pelantikan Kuwu Antar Waktu, Pj Bupati Cirebon Tekankan Pembangunan Desa Makin Optimal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 0 Pelantikan Kuwu Antar Waktu, Pj Bupati Cirebon Tekankan Pembangunan Desa Makin Optimal Kategori Artikel (10) Bupati (208) Ekonomi (28) Government (226) Pendidikan (11) Perangkat Daerah (119) Sekretaris Daerah (40) Sosial & Kesehatan (51) Umum (88) Wakil Bupati (28) Wisata & Budaya (15) Tags 2024BatikBayi kembar SiamBudayaCirebonCSRDinas SosialDinsosDisbudpar Kabupaten CirebonDiskominfo Kabupaten CirebonDisnakerDisporaDLHDPPKBP3AEkonomiHilmy Riva'iIdul AdhaInflasiJawa BaratJobfairJob fairKabupaten CirebonKebersihanKesehatanKurbanLebaranPabrik Gula SindanglautPemkab CirebonPG SindanglautPilkadaPilkada 2024Pj Bupati CirebonPMIPMI Kabupaten CirebonPolresta CirebonRakorRapat PimpinanRapimRSHPSekdaSekretaris DaerahSekretaris Daerah Kabupaten CirebonSeniWahyu MijayaWisata

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan-kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tahun anggaran 2024.

Kegiatan monev tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Senin-Selasa (23-24/12/2024) dan Jum’at (27/12/2024) dengan mengunjungi beberapa lokasi, seperti industri rokok, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), perkebunan tembakau, UMKM, dan balai latihan kerja di Kabupaten Cirebon.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono SE MPA, menjelaskan bahwa kegiatan monev tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan DBHCHT sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan stakeholder pengampu, sudah sesuai dengan PMK Nomor 72 Tahun 2024 dan tentunya tepat sasaran, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Dadang.

Perlu diketahui, PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT merupakan peraturan yang mengatur penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Peraturan ini mencakup ketentuan umum, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, program dan kegiatan yang didanai, serta pengelolaan dan pengawasan.

Turut hadir perwakilan stakeholder pengampu DBHCHT di Kabupaten Cirebon, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial.

Read More

Kolaborator Kebaikan.ID Ajak Anak-Anak Pesisir Cirebon Liburan Akhir Tahun di Perpustakaan

CIREBON, FC – Sebanyak 22 anak pesisir dari Desa Kanci Kulon, Kabupaten Cirebon, mendapatkan pengalaman istimewa saat mengikuti kegiatan Safari Literasi yang diadakan oleh Kolaborator Kebaikan.ID (KK.ID), Jumat (27/12/2024). 

Dalam program ini, anak-anak diajak menjelajahi dua perpustakaan berbeda untuk pertama kalinya, sebagai bagian dari upaya mengisi liburan akhir tahun dengan aktivitas produktif sekaligus menumbuhkan minat baca sejak dini.

Acara ini terselenggara atas dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Cirebon, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Cirebon, Komunitas Kampung Dongeng, DT Peduli, hingga Perpustakaan Cirebon Power.

Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB di Taman Cirebon Power, tempat para peserta berkumpul sebelum diberangkatkan. Ketua Pelaksana, Nur Fadilah, memberikan arahan singkat kepada anak-anak untuk menjaga ketertiban selama kegiatan.

Dua lokasi yang dikunjungi adalah Perpustakaan Kabupaten Cirebon dan Perpustakaan 400. Di sana, anak-anak disuguhkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari tur perpustakaan, sesi membaca bersama pendamping KK.ID, makan siang Jumat Berkah, hingga dongeng inspiratif dari Komunitas Kampung Dongeng. Tak hanya itu, mereka juga menikmati permainan interaktif yang membuat kegiatan semakin seru.

CEO KK.ID, Omar Qad Panity, menyampaikan harapannya melalui kegiatan ini. “Kami ingin memberikan pengalaman berkesan kepada anak-anak melalui perjalanan sederhana yang menggabungkan edukasi dan rekreasi. Mari tutup lembaran 2024 dengan memori penuh kebaikan,” ungkapnya.

Salah satu peserta, Fifah, mengungkapkan antusiasmenya. “Aku sering belajar dengan kakak-kakak mahasiswa, tapi baru sekarang diajak ke perpustakaan di luar desa. Seru banget, bisa jalan-jalan, baca buku, dan main games,” katanya dengan semangat.

Wirda dan Nana, kakak beradik yang turut serta, juga berbagi kegembiraan. “Senang banget bisa jalan-jalan bareng kakak-kakak yang asyik. Banyak cerita, main permainan seru, dan belajar di perpustakaan. Liburan ini jadi pengalaman yang enggak terlupakan,” ujarnya.

Kegiatan Safari Literasi yang berlangsung dari pagi hingga sore ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi anak-anak, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi di kalangan masyarakat pesisir. 

KK.ID berharap program ini menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang cinta membaca dan mampu membawa perubahan positif di lingkungannya. (Red/fajar)

Read More

Desa Sampiran Sukses Tingkatkan Fasilitas dan Rencanakan Program Strategis 2025

 

CIREBON, FC – Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mencatatkan pencapaian membanggakan sepanjang tahun 2024.

Berbagai program unggulan telah berhasil dilaksanakan, menjadikan desa ini semakin nyaman dan strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pencapaian utamanya adalah rehabilitasi kantor desa yang kini memiliki fasilitas yang lebih nyaman. Hal ini berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat yang semakin efektif dan efisien.

"Saya bangga dengan keadaan kantor desa sekarang, di mana kami sebagai warga lebih nyaman terutama saat akan meminta pelayanan dari pihak desa. Ya pokoknya sekarang lebih nyaman dan pelayanan lebu cepat dan humanis," kata warga yang enggan menyebutkan namanya.

Kuwu Sampiran, KH Sujito, menjelaskan, selain rehabilitasi kantor, pihaknya juga menormalisasi saluran air. Program ini telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan infrastruktur desa dan mencegah potensi banjir saat musim hujan. 

Perbaikan sejumlah jalan juga menjadi salah satu bukti nyata komitmen pemerintah Desa Sampiran dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat.

Sebagai langkah awal dalam menyusun program kerja tahun depan, Desa Sampiran juga sukses melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 2025.

"Musrenbangdes ini bertujuan untuk membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025. Agenda tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga, untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik," ujar KH Sujito.

Kepala Desa Sampiran mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan pelayanan publik. Semua program ini bertujuan menjadikan Desa Sampiran sebagai desa yang maju dan sejahtera.

Dengan keberhasilan ini, masyarakat Desa Sampiran optimis akan masa depan desa yang lebih baik, berlandaskan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. 

"Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum baru bagi Desa Sampiran untuk melangkah lebih jauh dalam mewujudkan visi dan misi desa yang lebih progresif," tandasnya. (din)

Read More

Pj Wali Kota Cirebon Apresiasi Kinerja Jabar Bergerak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Jabar Bergerak Tahun 2024, sekaligus memperingati Hari Ibu ke-96, di Aula Wangsakerta Balai Kota Cirebon, pada Jumat (27/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk para relawan dan donatur yang telah berkontribusi dalam program Jabar Bergerak Kota Cirebon.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Jabar Bergerak Kota Cirebon dan para relawan yang telah bekerja keras dan bergerak cepat membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Terima kasih atas dedikasi luar biasa dari seluruh jajaran Jabar Bergerak serta para relawan yang telah bekerja tanpa pamrih untuk membantu sesama,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dukungan penuh, sehingga berbagai program sosial dapat terlaksana dengan baik.

Pj Wali Kota menambahkan bahwa kinerja Jabar Bergerak di Kota Cirebon sudah menunjukkan hasil yang positif. Program-program bantuan seperti perbaikan rumah yang roboh, rumah yang terbakar, khitanan massal, pemberian kursi roda, dan kegiatan lainnya semuanya telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

“Kinerja yang telah dilakukan menjadi contoh bahwa organisasi sosial seperti Jabar Bergerak bisa bekerja dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota mengingatkan bahwa evaluasi yang dilakukan hari ini menjadi momentum penting untuk introspeksi dan persiapan menghadapi tantangan yang semakin berat di tahun 2025.

“Kami berharap Jabar Bergerak dapat terus bergerak, berkolaborasi dengan semua pihak, dan menyentuh lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jika ini dilakukan bersama-sama, insya Allah akan menjadi sebuah amal ibadah yang tulus,” tambahnya.

Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya intervensi terhadap masalah stunting sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian bersama.

Sementara itu, Ketua Jabar Bergerak Kota Cirebon, Hj NR Madyawati SH MPd juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung program-program sosial.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Ini adalah sinergi yang luar biasa antara Jabar Bergerak, Pemkot Cirebon, dan masyarakat,” kata Madyawati.

Ia juga mengajak semua pihak untuk terus bergerak bersama. Sehingga, Jabar Bergerak Kota Cirebon diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan sosial yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Mari kita terus bergerak untuk membantu masyarakat. Kami yakin dengan dukungan semua pihak, kami akan terus hadir untuk masyarakat dan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat,” tutup Madyawati. (Ara)

Read More

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

Satu Tahun Kepemimpinan Pj Wali Kota Cirebon tahun 2024

CIREBON - Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi Kota Cirebon. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada stabilitas harga, peningkatan pendapatan daerah, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kualitas layanan publik, Kota Cirebon semakin menunjukkan kemajuannya.

Prestasi-prestasi yang diraih ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi Kota Cirebon sebagai kota yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pemerintah Kota Cirebon berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan sepanjang tahun 2024. Di tingkat nasional, Kota Cirebon meraih 8 penghargaan, sementara di Provinsi Jawa Barat berhasil mengukir 23 penghargaan bergengsi. 

Prestasi ini mencakup bidang pelayanan publik, pengelolaan informasi geospasial, dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, Kota Cirebon menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi melalui program Gerakan Pangan Murah. Pendapatan dan belanja daerah pun terealisasi sesuai target, mendukung program penurunan angka pengangguran melalui pelatihan dan penyaluran tenaga kerja.

Komitmen penguatan kelembagaan BUMD juga diwujudkan melalui optimalisasi peran Perumda Pasar dan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata. Investasi mencapai Rp1,97 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Di sektor layanan publik, Kota Cirebon menyusun 377 SOP layanan dan membangun Mall Pelayanan Publik.

Pada bidang kesehatan, seluruh RS di Kota Cirebon telah memenuhi standar pelayanan, sementara program spesifik stunting berhasil menjangkau ribuan anak dengan gizi tambahan. Strategi pengentasan kemiskinan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelompok usaha produktif.

Dengan sinergi yang kuat, Kota Cirebon terus melangkah maju mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (din)

Read More

Forkopimda Monitoring Pelaksanaan Perayaan dan Ibadah Natal di Sejumlah Gereja di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memonitor pelaksanaan perayaan dan ibadah Natal di sejumlah gereja di Kabupaten Cirebon, Rabu (25/12/2024).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memastikan pelaksanaan Natal berjalan lancar dan damai.

Wahyu Mijaya bersama Forkopimda berkeliling ke sejumlah gereja untuk memastikan pelaksanaan Natal tak ada kendala. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) juga turut membantu pengamanan di gereja.

Wahyu mengapresiasi sinergitas yang terjalin dari berbagai lembaga hingga masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Cirebon dan lembaga lainnya menciptakan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat

“Kami bersama-sama untuk monitoring pelaksanaan Natal di Kabupaten Cirebon. Silaturahmi dan sama-sama menjaga kerukunan, sehingga pelaksanaan ibadah saudara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” kata Wahyu

Lebih lanjut, ia berpesan agar masyarakat Kabupaten Cirebon turut aktif menjaga kerukunan yang sudah terjalin. Sebab, merawat kerukunan tentunya berdampak besar bagi terciptanya Kabupaten Cirebon yang damai.

“Mudah-mudahan kita selalu menjaga kebaikan, kerukunan dan saling mendoakan, serta menjaga Kabupaten Cirebon kita,” ucapnya.

Senada disampaikan dengan Kapolres Cirebon, Kombes Pol Sumarni. “Jajaran Polresta Cirebon, Kodim, dan pemerinitah daerah, serta ormas ikut melakukan pengamanan di gereja-gereja. Kita juga lakukan sterilisasi terlebih dahulu,” ucap Sumarni.

Sumarni mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pengamanan internal dan sekitar gereja untuk memastikan pelaksanaan Natal berjalan aman. Selain itu, lanjut dia, patroli juga dilakukan.

“Kita menciptakan rasa aman, tentram, dan aman bagi umat Nasrani. Kita juga memantau situasi dan mobilisasi masyarakat di pekan libur ini,” tukasnya.

“Jangan sampai terjadi kemacetan yang menuju tempat rekreasi di Kabupaten Cirebon,” kata Sumarni. 

Read More

Pemerintah Kabupaten Cirebon Gelar Safari Pembangunan Ke Wilayah Cirebon Timur

KABUPATEN CIREBON - Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi dan peninjauan langsung atas hasil-hasil pembangunan di wilayah tersebut, termasuk infrastruktur jalan (peningkatan jalan Bojongnegara-Kudukeras, serta pemeliharaan berkala jalan Sindanglaut-Ciawigajah).

Selain itu, peninjauan langsung pembangunan gedung PSC-119, revitalisasi gedung sekolah (SMPN 2 Mundu dan SDN 3 Desa Cikulak, Kecamatan Waled), dan uprating instalasi pengolahan air (IPA) di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu.

Kemudian, dilanjutkan peninjauan gedung unit transfusi darah (UTD) RSUD Waled dan agrowisata taman Saronggeh Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i, menyatakan kepuasannya terhadap kualitas pembangunan yang telah dilaksanakan.

“Secara keseluruhan, pelaksanaan pembangunan ini cukup memuaskan, bangunannya berkualitas,” ujarnya.

Ia pun sudah memastikan penggunaan material konstruksi, seperti baja ringan pada bangunan sekolah dan fasilitas lainnya, telah memenuhi standar yang ditetapkan.

“Saya juga bertanya pada penyedia terkait sertifikasi baja ringan, dan semuanya sudah sesuai standar,” imbuhnya.

Terkait infrastruktur jalan, Hilmy menjelaskan, bahwa dari total panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 3 kilometer, hanya menyisakan sekitar 80 sentimeter yang belum selesai. Namun, hal ini akan segera diselesaikan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap proses pembangunan.

Menurutnya, kekurangan dalam perencanaan seringkali menjadi penyebab hasil pembangunan tidak maksimal.

“Evaluasi pembangunan harus dimulai dari tahap perencanaan, termasuk proses lelang dan lainnya yang harus dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Safari pembangunan ini juga membawa kabar baik bagi masyarakat di wilayah timur Cirebon, khususnya di Kecamatan Waled.

Hilmy mengungkapkan, Kabupaten Cirebon kini memiliki unit transfusi darah yang merupakan satu-satunya di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).

“Kehadiran unit transfusi darah ini menjadi akses layanan kesehatan yang sangat penting, terutama terkait ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan,” jelasnya.

Unit transfusi darah di RSUD Waled ini, diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan di wilayah timur Cirebon, yang selama ini masih terbatas. Kini, masyarakat dapat dilayani lebih cepat dan efisien.

Hilmy berharap, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik dan menjaga keberlanjutannya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

Safari pembangunan tersebut menjadi momentum penting untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, serta mendengar langsung aspirasi yang ada.

“Semoga apa yang sudah kita bangun ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkas Hilmy. (Ara)

Read More

PJ Bupati Cirebon Tekankan Kick Off Meeting RKPD 2026 Merupakan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri kegiatan Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Kegiatan ini digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon dan digelar di Ruang Rapat Suparman, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Wahyu menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari proses penyusunan dan bentuk persiapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) untuk tahun 2026.

Wahyu menekankan, bahwa Kick Off Meeting RKPD 2026 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

“Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan momentum sangat strategis dalam upaya membangun keterpaduan dan sinergitas, baik antarwilayah kecamatan, pemangku kepentingan, maupun antarperangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan, dan pembangunan daerah,” jelasnya.

“Hal ini sekaligus membangun komitmen bersama dalam upaya melakukan proses dan tahapan perencanaan yang lebih tepat waktu, serta memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon,” kata Wahyu.

Wahyu juga mengingatkan, penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan bagian dari tahun rencana RPD Tahun 2025–2026 yang telah mengakomodasi visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Oleh karena itu, lanjut dia, perencanaan harus sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dijanjikan oleh kepala daerah terpilih.

“Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Tahun 2026 menjadi starting point atau titik awal kita, baik Bappelitbangda yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun masing-masing perangkat daerah yang juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun RKPD,” ungkapnya.

“Penyusunan RKPD dan Renja ini harus seiring sejalan, selaras, dan terpadu dalam satu sistem perencanaan pembangunan daerah,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan maksud dari kegiatan ini, adalah agar terbentuk satu persepsi untuk bersama-sama melakukan tahapan dan proses perencanaan sesuai dengan jadwal, norma, dan tata cara yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, ia meminta semua perangkat daerah agar memiliki atensi penuh dan mengawal proses perencanaan di perangkat daerah masing-masing.

Kemudian, lanjut dia, mampu memastikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses perencanaan dipenuhi dan diselesaikan tepat pada waktunya, terutama proses yang dilakukan melalui Sistem Aplikasi Perencanaan Daerah atau SIPD.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan, kapasitas fiskal daerah Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori rendah,” tukas Wahyu.

Sehingga, dengan keterbatasan sumber daya tersebut, kita perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan target-target pembangunan, di antaranya mengoptimalkan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan akses sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pusat dan provinsi, serta Corporate Social Responsibility (CSR), dan pelaksanaan belanja daerah yang lebih efisien dan efektif.

“Kemudian difokuskan pada program prioritas yang berdampak besar pada pencapaian target pembangunan, baik menu program yang akan dibiayai dari pagu sektoral, pagu kewilayahan, program strategis, maupun program-program unggulan,” tutupnya. (Nur)

Read More

Wadahi Aspirasi Bagi Para Pelaku Usaha Mikro, Pemkab Cirebon Gelar UMKM Awards 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menggelar acara “UMKM Awards 2024” yang bertempat di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC).

Acara ini menjadi wadah apresiasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing di tingkat lokal hingga internasional.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya dalam sambutannya, menyampaikan bahwa penyelenggaraan UMKM Awards ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.

“Acara ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, memasarkan produk mereka secara lebih luas, dan bersaing hingga tingkat internasional,” ucapnya.

“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Melalui UMKM Awards 2024, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memanfaatkan digitalisasi untuk naik kelas.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan untuk membawa UMKM Cirebon ke level yang lebih tinggi.

“Setiap inovasi dari pelaku UMKM adalah langkah maju bagi ekonomi daerah. Mari bersama-sama mendukung pertumbuhan UMKM sebagai pilar penting perekonomian Kabupaten Cirebon,” tutup Wahyu.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Suhendra MSi, menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun 2022, terdapat 202.017 pelaku usaha mikro di Kabupaten Cirebon yang tersebar di 40 kecamatan dan 424 desa/kelurahan.

Mereka bergerak di berbagai sektor unggulan, seperti makanan olahan, konveksi, jasa, pertanian, perikanan, batik, rotan, meubel, hingga kerajinan lainnya.

“UMKM Awards ini adalah bentuk apresiasi atas keberhasilan pelaku usaha mikro dalam mengelola bisnisnya,” ujar Dadang.

“Kami berharap, ajang ini dapat meningkatkan kualitas produk, menghadirkan inovasi baru, dan menciptakan wirausaha yang berdaya saing global,” tukasnya.

Dadang menyampaikan, rangkaian acara UMKM Awards dimulai sejak 7 November 2024, melibatkan 118 peserta, yang kemudian disaring menjadi 39 nominator.

Setelah tahap penjurian, terpilih 20 finalis terbaik dari kategori makanan/minuman olahan dan kerajinan. Pada puncak acara, diumumkan pemenang terbaik 1, 2, dan 3 di masing-masing kategori.

Sementara itu, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, Dr Maharto SSos MSi menyoroti tantangan yang masih dihadapi UMKM, seperti digitalisasi, kemasan produk, inovasi, pengembangan SDM, dan pemasaran.

“Kami terus mendampingi pelaku UMKM melalui kemitraan dengan usaha kecil dan besar, hingga ke Bandung. Selain itu, kami membantu legalisasi usaha, seperti pembuatan NIB dan memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan omzet,” ungkapnya. (Nur)

Read More

BPBD Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di ruang Nyi Mas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (24/12/2024).

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd.

Hilmy menyampaikan, pentingnya langkah antisipatif sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/KEP.580-BPBD/2024, yang menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, dan tanah longsor di wilayah Jawa Barat.

“BPBD Kabupaten Cirebon harus memastikan kesiapan penuh dalam mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana, baik banjir maupun tanah longsor,” tegasnya.

TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat dapat berjalan secara cepat, tepat, dan efektif.

Tim ini terdiri dari beberapa elemen, termasuk pembina, pengarah, pelaksana, dan sekretariat.

Hilmy menekankan, bahwa TRC memiliki tugas penting, di antaranya, mengkaji lokasi bencana secara cepat untuk mengidentifikasi dampak dan kebutuhan penanganan. Kemudian membantu mengkoordinasikan sektor terkait dalam penanganan darurat bencana.

Lalu menyampaikan saran strategis dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana, serta melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Kepala BPBD dan instansi terkait.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Dr H Deni Nurcahya ST MSi, menekankan pentingnya kolaborasi berbasis pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana.

“Sinergitas antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas tanggap darurat,” jelas Deni.

Ia juga menguraikan beberapa fungsi TRC, seperti mengaktifkan posko Satkorlak, memperlancar koordinasi lintas sektor, dan memberikan rekomendasi strategis dalam penanganan bencana.

“Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat,” tambahnya.

Rapat ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang kerap terjadi pada musim penghujan.

Melalui pembentukan TRC dan penguatan koordinasi lintas sektor, BPBD Kabupaten Cirebon berkomitmen memberikan respons cepat dan efektif terhadap situasi darurat, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Read More

Monitoring Bersama Forkopimda, Pj Wali Kota Pastikan Keamanan dan Kelancaran Libur Nataru 2024

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi, Kapolres Cirebon Kota AKBP M Rano Hadiyanto, serta Forkopimda dan unsur terkait, melakukan monitoring pengamanan ibadah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Selasa (24/12/2024). 

Monitoring juga melibatkan sejumlah unsur terkait lainnya, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan.

Monitoring dimulai dengan mengecek pengamanan di beberapa gereja yang menjadi pusat ibadah umat Kristiani, seperti Gereja GSPDI Filadelfia, Gereja Santo Yusuf, Gereja GKI Pengampon, dan Gereja Bunda Maria. 

Tidak hanya gereja, tim monitoring juga memeriksa kesiapan Pos Pengamanan (Pos Pam) yang tersebar di beberapa titik strategis di kota, seperti Pos Pam Krucuk, Pos Pam Tiga Berlian, Pos Yan Terminal Harjamukti, dan Pos Terpadu GTC. Pos-pos ini didirikan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang beraktivitas, sekaligus memastikan kelancaran arus lalu lintas dan pengawasan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Pj Wali Kota Cirebon mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan ini. 

“Kami bersama Forkopimda serta pihak terkait terus memantau kelancaran ibadah Natal dan pengamanan selama libur nataru. Memastikan bahwa semua elemen masyarakat merasa aman dan nyaman. Kami juga memberikan bingkisan kepada personel yang bertugas sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kerja keras mereka,” ujarnya.

Selain itu, Pj Wali Kota juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kota Cirebon yang terdiri dari berbagai etnis dan agama. 

“Kami bangga dengan keragaman yang ada di Kota Cirebon, dan melalui kolaborasi yang baik antara semua pihak, kita dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Cirebon adalah contoh nyata bagaimana perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan kedamaian,” kata Pj Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Pj Wali Kota juga mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan. 

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Semoga ibadahnya lancar, penuh kedamaian, dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat,” ujarnya. Ia juga berharap agar momen Natal ini dapat membawa semangat damai bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon, serta mempererat tali persaudaraan antar umat beragama.

Pj Wali Kota juga menyampaikan pesan agar kerukunan yang sudah terjalin di Kota Cirebon dapat terus dipertahankan. 

“Pesan damai dan kerukunan menjadi sangat penting untuk menjaga ketentraman. Kita harus terus menjaga kebersamaan dan menghormati perbedaan yang ada, karena itulah yang membuat Kota Cirebon semakin kuat dan harmonis,” tambahnya.

Mengakhiri monitoring, Pj Wali Kota menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara pihak terkait dan masyarakat. 

“Keberhasilan pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru ini sangat bergantung pada kerjasama dan koordinasi antara semua pihak. Mari kita semua bersatu demi menciptakan Kota Cirebon yang aman, damai, dan sejahtera,” tutupnya. (Nur)

Read More

DPRD Kota Cirebon Mengecam PT Bhirawa Yang Dinilai Tidak Memenuhi Hak-Hak Pekerja

CIREBON – DPRD Kota Cirebon mengecam PT Bhirawa Cirebon yang dinilai tidak memenuhi hak-hak pekerja. Kebijakan PT Bhirawa Cirebon dianggap menelantarkan nasib para pekerja dengan memutasi pindah kerja tanpa pembayaran gaji dan pekerjaan yang jelas.

Puluhan karyawan PT Bhirawa Cirebon mengadukan kejelasan nasib mereka kepada Komisi II DPRD Kota Cirebon, Selasa (24/12/2024) di ruang rapat gedung DPRD.

Kepada pada anggota Komisi II DPRD, mereka mengeluhkan nasib pekerjaan yang semakin tidak menentu. Sebab, sejumlah karyawan diminta dimutasi ke Surabaya tanpa ada kepastian kerja yang jelas dan tanpa upah.

Para pekerja menilai, kebijakan perusahaan itu salah satu upaya pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.

Merespons keluhan karyawan PT Bhirawa, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Subagja merasa prihatin terhadap pekerja yang menjadi korban kebijakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang tersebut.

“Tentu kami akan memanggil para pihak baik PT Bhirawa, Comfeed dan warga yang merasa dirugikan, agar persoalan dapat segera terselesaikan,” kata Bagja, panggilan akrabnya, usai menerima aksi unjuk rasa, Selasa (24/12/2024).

Bagja pun menyoroti masalah perusahaan seperti hak dasar pekerja yang belum dipenuhi PT Bhirawa, seperti jaminan kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Hak dasar itu merupakan syarat wajib perusahaan sebelum merekut tenaga kerja.

Selain itu, Bagja juga menyoroti status PT Bhirawa yang berasal dari luar Kota Cirebon. Sehingga, kemitraan antara PT Bhirawa dan PT Comfeed dinilai tidak memerhatikan sumber daya lokal.

“Karena jika PT Bhirawa hanya berpihak sebagai pihak ketiga atau vendor dalam jasa angkutan, semestinya menggunakan vendor lokal saja,” ujarnya.

Ia pun akan menekankan kepada Pemda Kota Cirebon untuk lebih selektif dalam memberikan perizinan terhadap suatu perusahaan, agar tidak terjadi hal serupa.

“Jika tetap tidak ada kepastian, kami akan membicarakan dengan pimpinan dan pemda untuk bertindak cepat, apakah PT Bhirawa masih layak beroperasi atau tidak,” tegasnya.

Begitu pun dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto SE MM MMTr. Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti aduan warga terkait tidak terpenuhinya hak-hak sebagai tenaga kerja dalam sepekan ke depan.

Salah satu di antaranya yakni akan melakukan pemantauan dan peninjauan secara langsung lokasi PT Bhirawa yang beroperasi di Kota Cirebon.

“Kami akan sampaikan juga ke pimpinan, dan segera meninjau lokasi tersebut sampai dilakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum warga Reno Sukriano mengapresiasi respons cepat DPRD Kota Cirebon terhadap aduan warga terkait keberadaan PT Bhirawa Cirebon.

Ia menuntut agar PT Comfeed juga bertanggung jawab atas kehadiran PT Bhirawa di Kota Cirebon dan pemda harus mengkaji ulang status operasi perusahaan tersebut karena dianggap tidak berperikemanusiaan.

“Kami sebagai masyarakat meminta pemkota mengkaji ulang kehadiran PT Bhirawa karena tidak memberi hak apapun, apalagi sampai membuang pekerja ke luar kota,” katanya. (Nun)

Read More

Pemkab Cirebon Kukuhkan PAAREDI CEKAS dan Bunda Forum Anak Untuk Cegah Kekerasan dan Lingkungan Ramah Anak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengukuhkan Tim Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Kekerasan (PAAREDI CEKAS), serta Bunda Forum Anak tingkat kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Acara yang berlangsung di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon ini, menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan ramah anak dan remaja di era digital.

Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk mendukung tumbuh kembang anak dan remaja di tengah tantangan era digital.

“Anak-anak dan remaja adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran besar dalam kemajuan daerah dan negara,” ujar Wahyu, Senin (23/12/2024).

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk melibatkan seluruh pihak dalam pola asuh yang positif dan ramah,” sambungnya.

Ia juga berharap, agar Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

“Bunda Forum Anak harus mampu menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, mendukung pendidikan, dan menjaga kesehatan anak-anak di kecamatan,” tambahnya.

Risfa Eka Putri selaku Bunda PAAREDI CEKAS dan Bunda Forum Anak Daerah, turut menyampaikan pentingnya pola asuh yang adaptif di era digital.

“Anak-anak adalah investasi terbesar masa depan. Kita perlu memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, terutama dengan pengaruh teknologi yang semakin besar,” kata Risfa.

Ia juga menyoroti empat hal penting dalam pola asuh, mulai dari Peran Pola Asuh di Era Digital, dimana orang tua harus mendampingi anak dengan cermat, termasuk mengawasi penggunaan teknologi.

Kemudian Partisipasi Anak dalam Pengambilan Keputusan, yang dimana Forum Anak menjadi wadah untuk mendengar suara dan aspirasi anak-anak.

Lalu Pencegahan Kekerasan yang merupakan program PAAREDI CEKAS, diharapkan memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Lalu Kolaborasi dan Sinergi, dimana semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, sekolah, maupun lembaga, diharapkan bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Pengukuhan ini menandai awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan Kabupaten Cirebon yang ramah anak dan bebas kekerasan. Wahyu mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu mendukung program ini.

“Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melindungi anak-anak adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Acara ini diakhiri dengan doa dan harapan, agar program PAAREDI CEKAS, serta Bunda Forum Anak dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Cirebon. (Nur)

Read More

Sempat Terputus, Jalan Penghubung Utama Antara Blok Nagrak Kembali Normal

KABUPATEN CIREBON — Jalan penghubung utama antara Blok Nagrak, Desa Sedong Kidul, dan Blok Cikaum, Desa Karang Wuni, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, yang sempat terputus akibat derasnya arus sungai pada Rabu (18/12/2024), kini kembali dapat dilalui.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan perbaikan sementara untuk memastikan akses masyarakat tidak lagi terhambat.

Hal itu ditandai dengan tinjauan yang dilakukan oleh Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH dan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni pada Minggu (22/12/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menjelaskan bahwa setelah dilakukan peninjauan, perbaikan sementara segera dilakukan agar aktivitas warga bisa kembali normal.

“Perbaikan permanen akan dilakukan pada anggaran selanjutnya (tahun 2025). Namun, langkah sementara ini sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital bagi kedua desa,” ujarnya.

Ia kembali melanjutkan, jalan ini menjadi penghubung utama bagi sekitar 2.000 warga Blok Nagrak, Desa Sedong Kidul, dan 500 warga Desa Karang Wuni.

Saat jalan terputus, masyarakat terpaksa turun langsung ke sungai untuk melintas, yang tentu saja membahayakan keselamatan mereka.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merealisasikan perbaikan permanen, agar jalan tersebut semakin kokoh dan aman untuk jangka panjang,” ucapnya.

Kuwu (Kepala Desa) Sedong Kidul, Ahmad Saehu mengungkapkan rasa syukurnya atas respons cepat pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Cirebon, yang telah sigap menangani persoalan ini. Sekarang masyarakat sudah bisa melintas dengan aman,” tuturnya.

Ia menegaskan, perbaikan sementara ini menjadi solusi penting guna memastikan kelancaran mobilitas warga, terutama dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan mengakses kebutuhan pokok.

“Kami bersyukur ada langkah cepat dari pemerintah dan berharap perbaikan permanen dapat segera terealisasi, sehingga insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan,” pungkasnya.

Read More

Safari Pembangunan 2024, Pj Bupati Cirebon Tinjau Langsung Revitalisasi Sekolah Hingga Pasar

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama jajaran pejabat pemerintah, serta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH melaksanakan safari pembangunan, meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya, Sabtu (21/12/2024).

Safari pembangunan tersebut dalam rangka peninjauan sejauh mana progres beberapa proyek di sejumlah titik di wilayah Cirebon Barat.

Seperti peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan Arjawinangun, penataan infrastruktur dasar di wilayah permukiman kumuh di Desa Waruroyom Kecamatan Depok, serta pembangunan gedung perpustakaan Kecamatan Sumber.

Kemudian, revitalisasi bangunan sekolah (SDN 3 Kenanga, SMPN 1 Dukupuntang, dan SDN 2 Palimanan Barat), revitalisasi Pasar Minggu Palimanan, normalisasi Kali Soka Plered, pengembangan Gedung Ekonomi Kreasi Kecamatan Weru, hingga Tempat Pembuangan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R).

“Kami berkeliling dari pagi bersama-sama, mencoba melihat sejauh mana progres pembangunan di 2024. Dari mulai sekolah SD dan SMP, kemudian juga di lingkungan kumuh, perpustakaan dan di sini pasar (Pasar Minggu Palimanan),” kata Wahyu usai meninjau revitalisasi Pasar Minggu Palimanan.

Wahyu mengaku telah memberikan catatan untuk mengevaluasi progres pembangunan yang telah dilakukan. Salah satunya soal pembangunan TPS 3R. Ia mengatakan, Pemkab Cirebob harus membuat pengadaan alat untuk TPS 3R.

“Untuk yang di pasar ini (Palimanan), memang belum selesai, karena masih berkontrak hingga 26 Desember. Jadi, kita melihat progres saat ini,” sambungnya.

Ia menyebut, pihaknya akan membuka lelang untuk pengerjaan lanjutan revitalisasi Pasar Minggu Palimanan, setelah kontrak pengerjaan tahun ini selesai. Proses lelang dini itu bertujuan, agar pengerjaan selanjutnya bisa dilaksanakan pada Januari 2025.

“Nah, ada beberapa yang memang alokasi dari APBD 2025. Jadi, ada beberapa titik, mulai dari pemagaran, lantai, nanti kita lelang dini, sekarang (2024). Mudah-mudahan awal Januari kita lanjutkan untuk penyelesaiannya,” ungkap Wahyu.

“Beberapa titik perlu tindak lanjut, kami coba segera selesaikan, termasuk yang di sini (Pasar Minggu Palimanan),” tuturnya.

Revitalisasi Pasar Minggu Palimanan bersumber dari bantuan Provinsi Jabar. Namun, untuk lanjutan pengerjaannya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Kenapa harus lelang dini, supaya tidak terlalu lama masyarakat menunggu. Kemudian di awal tahun, sudah bisa kita lakukan tindak lanjut kembali, sehingga bisa segera selesai,” kata Wahyu.

Ia juga mengevaluasi tentang pembangunan rehabilitasi sekolah. Ia berharap ke depan, pembangunan ruangan sekolah tidak lagi menggunakan genting yang berat, sehingga kejadian sekolah ambruk pun tak terulang lagi.

“Gunakan genting ringan. Mudah-mudahan secara struktur, saat mulai direhab, dari yang struktur penyangganya dulu, sehingga kokoh,” ujarnya. (din)

Read More

Peringati HKSN 2024, Pemkab Cirebon Gelar Kerja Bakti Di 40 Kecamatan

KABUPATEN CIREBON — Puluhan ribu orang dari berbagai unsur turun langsung melaksanakan kerja bakti membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang disinyalir rawan bencana banjir secara serentak di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan yang diikuti seluruh perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah desa, TNI/Polri, pilar-pilar sosial (Tagana, PKH, Karang Taruna, TKSK, Puskesos, PSM, relawan sosial), hingga lembaga kemasyarakatan desa ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, pelaksanaan kerja bakti ini dilakukan sesuai dengan amanat Presiden Prabowo, bahwa prioritas kerja pemerintah harus berdampak langsung kepada masyarakat.

Maka dari itu, dengan semangat kesetiakawanan sosial, HKSN 2024 diperingati dengan menggelar bhakti sosial nasional serentak se-Indonesia. Di Kabupaten Cirebon sendiri dilakukan serentak di 40 kecamatan.

“Kami bersama-sama membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang rawan bahaya banjir, serta pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah personel 20.000 orang,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala Dinsos, saat pencanangan HKSN 2024 tingkat Kabupaten Cirebon di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu.

Dirinya tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat daerah, serta para camat dan kuwu yang telah mengerahkan semua potensinya untuk melaksanakan kegiatan peringatan HKSN ini.

Ia terus mengimbau kepada masyarakat, agar bersinergi dalam menjaga lingkungan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan bahaya lainnya.

“Harapannya, bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan saat HKSN. Tapi, bisa dirutinkan masyarakat, baik secara mingguan ataupun bulanan. Menjaga kebersihan saluran air dan gorong-gorong kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pelaksanaan HKSN merupakan upaya dalam menumbuhkan jiwa dan semangat kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih.

Peringatan HKSN 2024 tahun ini mengangkat tema “Kuatkan Solidaritas Menuju Indonesia Emas 2024”. Jadi, lanjut dia, setiap individu bisa berkontribusi untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik dan inklusif.

“Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan keterlibatannya dalam kebijakan. Tujuannya memberikan informasi yang relevan dan mendukung pembangunan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

“Mari kita jadikan rangkaian kegiatan HKSN ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan solidaritas menjadi motor penggerak kebijakan sosial di semua level,” pungkasnya.

Harapannya, melalui HKSN, Indonesia menjadi bangsa yang semakin kokoh, sejahtera, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (din)

Read More

Hakordia 2024, Pj Bupati Cirebon Tekankan Pentingnya Substansi Antikorupsi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon di Mega Mendung Room, Hotel Patra Cirebon, Rabu (18/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah, camat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan integritas.

Menurutnya, peringatan Hakordia 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kita bersama-sama memperingati Hari Antikorupsi Sedunia ini dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Prinsipnya, perayaan ini tidak boleh sekadar seremonial, tetapi harus masuk ke substansi,” katanya.

“Kita harus berupaya mencegah korupsi, memperbaiki diri, dan terus berintegritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam memberantas korupsi, baik melalui peningkatan kesadaran individu maupun pembenahan sistem.

“Korupsi harus dicegah dari hulu hingga hilir, dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” tambahnya.

Wahyu memaparkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IPK Indonesia berada di angka 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara.

Sedangkan pada tahun 2023, meskipun nilai IPK tetap di angka 34, peringkat Indonesia turun menjadi 115.

Selain itu, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) nasional pada tahun 2023 mencapai 3,92 dari target RPJMN sebesar 4,09. Sementara pada 2024, angka tersebut turun menjadi 3,85 dari target 4,14.

Di tingkat daerah, Pemkab Cirebon mencatatkan peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pada 2022, SPI Pemkab Cirebon berada di angka 64,98 dari skala 100, dan naik menjadi 67,69 pada 2023.

Kendati demikian, Kabupaten Cirebon masih berada di peringkat 26 dari 28 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Untuk Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai MCP Kabupaten Cirebon pada 2023 mencapai 89 dari skala 100. Sementara hingga 10 Desember 2024, nilai tersebut berada di angka 83 dari skala 100.

Wahyu menambahkan, Pemkab Cirebon terus berkomitmen meningkatkan kinerja dalam pencegahan korupsi melalui pengawasan dan evaluasi yang konsisten.

“Kita harus terus memperbaiki sistem layanan publik, memastikan transparansi, dan memperkuat integritas di semua lini,” ujarnya.

Dengan langkah ini, lanjut Wahyu, diharapkan Pemkab Cirebon dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Nur)

Read More

DPMPTSP Kabupaten Cirebon Gelar Gebyar Pelayanan Terpadu 2024

KABUPATEN CIREBON — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024 di Gedung Olahraga Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Selasa (17/12/2024).

Acara ini dihadiri oleh 150 peserta dan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah tersebut.

Dalam acara GPT ini menawarkan berbagai layanan, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam sambutan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Drs Hafidz Iswahyudi MSi, menyampaikan bahwa target penerbitan NIB tahun 2024 di Kabupaten Cirebon mencapai 60.288.

Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai 50.523 NIB atau sekitar 83,8 persen.

“Pemerintah terus berupaya mempermudah proses perizinan melalui layanan langsung, demi mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing,” katanya.

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Nining Yulistiani, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Online Single Submission (OSS), sebanyak 99 persen pelaku usaha yang terdaftar merupakan UMK.

“Mereka menyerap 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, legalitas usaha seperti NIB, menjadi krusial untuk membantu UMK mengakses fasilitas pemerintah, perbankan, dan pasar,” jelas Nining.

DPMPTSP Jawa Barat juga melakukan survei di 27 kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa pelaku UMK membutuhkan layanan, seperti akses perbankan, pelatihan, dan legalisasi usaha.

Dalam GPT kali ini, disediakan 16 jenis layanan perizinan, termasuk penerbitan NIB, sertifikasi halal, izin edar dari BPOM, hingga konsultasi usaha.

“Bank BJB dan BRI turut hadir untuk memberikan akses pembiayaan super mikro dengan kisaran Rp5-10 juta, guna mendukung pengembangan usaha mereka,” tambahnya.

GPT 2024 juga menjadi momen pemberian penghargaan kepada pelaku usaha maupun kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, termasuk akselerasi penerbitan NIB, kinerja penanaman modal, dan kompetisi videografi UMK.

Hingga saat ini, Jawa Barat telah menerbitkan 2,37 juta NIB, setara dengan 21 persen dari total penerbitan NIB nasional yang mencapai 11 juta.

Acara ini juga menghadirkan talkshow mengenai akses pembiayaan dengan kredit murah dan rantai pasok otomotif. Diskusi ini diharapkan, dapat membuka peluang bagi UMK Jawa Barat untuk terhubung dengan sektor otomotif, serta memperluas jangkauan usaha mereka.

GPT 2024 akan digelar serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total partisipasi lebih dari 5.500 pelaku UMK.

Read More

Pemkab Cirebon Serahkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2024 di Hotel Sutan Raja Cirebon, Selasa (17/12/2024).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengapresiasi dedikasi berbagai pihak yang telah berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin, menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Ia menjelaskan, lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat terwujud tanpa peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, melainkan menjadi pengingat akan tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan lingkungan demi generasi mendatang,” ujarnya.

Pemkab Cirebon juga menyoroti peran strategis program Sekolah Adiwiyata sebagai media edukasi lingkungan yang efektif.

Melalui program ini, generasi muda bisa belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan, serta menanamkan budaya peduli lingkungan yang mengakar di masyarakat.

Ia menuturkan, penghargaan ini dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

“Mari kita jadikan penghargaan ini sebagai pijakan untuk membangun Kabupaten Cirebon yang lebih hijau, bersih, dan lestari,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan SSos MSi menambahkan, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang secara aktif, bahkan mandiri, melakukan pengelolaan lingkungan.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Jika tidak dimulai sekarang, kita akan mewariskan lingkungan yang buruk kepada generasi berikutnya,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, penilaian Sekolah Adiwiyata didasarkan pada indikator yang mencakup pengelolaan sampah, penghijauan, serta keberhasilan menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya lingkungan.

Sekolah yang berprestasi memiliki peluang untuk melanjutkan ke jenjang penghargaan yang lebih tinggi setiap tahunnya.

Selain penghargaan untuk sekolah, Pemkab Cirebon memberikan apresiasi kepada desa-desa yang aktif dalam Program Kampung Iklim (ProKlim).

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi berbasis pemberdayaan komunitas.

“Desa-desa yang menerima penghargaan ProKlim telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan,” pungkasnya.

Berikut daftar penerima penghargaan yang diberikan dalam acara tersebut :

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten:

SMPN 2 Palimanan, Palimanan

SMAN 1 Lemahabang, Lemahabang

SDN 1 Sitiwinangun, Jamblang

MIS Al-Ishlah Bobos, Dukupuntang

SMPN 1 Waled, Waled

SMPN 1 Arjawinangun, Arjawinangun

SD Islam Terpadu Asy-Syafi’iyah, Karangsembung

SMPN 1 Pabuaran, Pabuaran

SDN 1 Kalikoa, Kedawung

SMPN 1 Klangenan, Klangenan

SDN 1 Panggangsari, Losari

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi:

MTsN 1 Cirebon, Babakan

SMAN 1 Beber, Beber

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional

SMAN 1 Jamblang, Jamblang

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Mandiri:

SMPN 1 Dukupuntang, Dukupuntang

Penghargaan ProKlim Kategori Pratama:

Dusun Tengah Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran

Desa Cikeusal, Kecamatan Gempol

Penghargaan ProKlim Kategori Madya:

RW 03 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang

Dusun 2 Karang Glindingan, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu.

(Nur)

Read More

Seluruh Fraksi DPRD Kota Cirebon Setujui Tiga Raperda Inisiatif Eksekutif

CIREBON, FC – Seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif eksekutif untuk segera dibahas di tingkat panitia khusus (pansus) DPRD.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Griya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Di antara ketiga raperda yang disetujui adalah Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistyo SE, yang memimpin rapat menyatakan bahwa pengajuan usulan raperda ini telah sesuai dengan amanat Peraturan DPRD Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya pada Pasal 11.

"Setelah mendapatkan persetujuan fraksi-fraksi, ketiga raperda ini akan dibahas secara intensif melalui pansus DPRD. Harapannya, raperda ini dapat menjadi perda yang bermanfaat dan masuk ke dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda)," kata Andrie.

Selain pembahasan raperda, DPRD juga menyampaikan hasil reses masa persidangan I tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 19-22 November 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH, menyatakan bahwa laporan hasil reses akan segera disampaikan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk ditindaklanjuti.

"Persoalan air di wilayah Harjamukti, Kalijaga, dan Argasunya menjadi aspirasi yang mendominasi saat reses. Kami berharap ketiga raperda ini dapat membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pada tahun 2024," ujarnya.

Dukungan dan Catatan Fraksi

Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon turut memberikan pandangan umum terkait raperda yang diusulkan. Wakil Ketua Fraksi NasDem, Rizki Putri Mentari SH, mengapresiasi inisiatif tersebut, terutama karena berfokus pada sarana dan prasarana umum serta peningkatan kinerja SDM Pemda Kota Cirebon. Namun, ia menyoroti persoalan seperti praktik parkir liar dan minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.

"Masalah ini membutuhkan penyelesaian lintas sektoral karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon," kata Rizki.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS Nurani, Leni Rosliani SIP, juga menyoroti isu pelintasan sebidang dan maraknya parkir liar di Kota Cirebon. Ia berharap raperda LLAJ dapat menjadi payung hukum untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

"Fraksi PKS Nurani menyetujui raperda inisiatif eksekutif ini untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pansus," tegasnya.

Dukungan Eksekutif

Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, menyampaikan bahwa ketiga raperda tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat. Ia berharap raperda-radaperda ini dapat menjadi landasan hukum yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Melalui pembangunan hukum berbasis raperda ini, Pemerintah Kota Cirebon diharapkan memiliki regulasi yang lebih jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum," tutup Agus. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Raih Penghargaan Di Ajang BPH Migas Awards 2024

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan pada ajang BPH Migas Awards 2024 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 BPH Migas.

Acara ini berlangsung pada Jumat, 13 Desember 2024, di Grand Ballroom InterContinental Jakarta, DKI Jakarta.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kategori “Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, serta Penyaluran Jenis BBM Tertentu Melalui Aplikasi XStar BPH Migas.”

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung didampingi oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, serta perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Polri.

Wakil Menteri ESDM, Juliot Tanjung memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha atas kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran, penyaluran, dan pengawasan BBM bersubsidi.

Yuliot Tanjung menyebut bahwa upaya bersama ini telah membantu pemerintah menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor minyak dan gas bumi.

“Kami mengucapkan selamat kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang telah menerima penghargaan BPH Migas Awards 2024. Ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Dalam laporan yang disampaikan, hingga November 2024, realisasi penyaluran BBM subsidi dan gas bumi menunjukkan hasil yang signifikan, di antaranya BBM tertentu mencapai 16,6 juta kiloliter atau 85% dari total kuota sebesar 19,58 juta kiloliter.

Lalu BBM khusus penugasan (seperti Pertalite) terealisasi sebesar 27,33 juta kiloliter atau 86% dari kuota. BBM umum telah mencapai 30,7 juta kiloliter, juga setara 85% dari kuota.

“Di sektor gas bumi, realisasi distribusi melalui pipa hingga triwulan III 2024 mencapai 921,2 juta Mscv untuk peningkatan gas bumi melalui pipa. Kemudian 277,8 juta Mscv untuk niaga gas bumi melalui pipa,” terangnya.

Yuliot berharap, BPH Migas Awards dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi nasional.

Penghargaan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, daerah, dan badan usaha dalam mewujudkan penyaluran energi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

“Semoga apresiasi ini mendorong semua pihak untuk meningkatkan peran mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Bersama-sama, kita akan terus menjaga ketahanan energi nasional demi keberlanjutan pembangunan bangsa,” tutup Yuliot.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menyampaikan, penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Cirebon, karena hanya dua daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan serupa, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pati.

“Kedua pemerintah daerah ini dinilai berhasil dan aktif dalam menerapkan sistem aplikasi XStar sebagai upaya memastikan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran oleh Kementerian ESDM,” ungkapnya.

Bambang juga menjelaskan, penerapan aplikasi XStar di Kabupaten Cirebon telah dimulai sejak Februari 2024 lalu. Kabupaten Cirebon juga menjadi lokasi peluncuran perdana aplikasi XStar oleh BPH Migas, yang digelar di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komite BPH Migas, Abdul Halim, dan menandai dimulainya penerapan aplikasi secara resmi di wilayah tersebut.

Sekadar diketahui, aplikasi XStar dikembangkan oleh BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan usaha penugasan guna mempermudah akses masyarakat terhadap BBM.

“Tujuan aplikasi adalah mempermudah akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, memastikan penyaluran yang tepat sasaran, serta mengintegrasikan pembelian BBM subsidi dan kompensasi negara secara transparan,” paparnya.

Ia menyampaikan, ada beberapa keunggulan aplikasi ini, di antaranya surat rekomendasi BBM bersubsidi dilengkapi dengan QR code dan barcode.

Kemudian aplikasi XStar memastikan volume, manfaat, dan sasaran penyaluran BBM subsidi tepat. Serta mempermudah konsumen, khususnya nelayan, dalam mendapatkan BBM bersubsidi langsung di SPBU atau SPBUN.

“Melalui aplikasi ini, proses dokumentasi dan pengawasan menjadi lebih efisien, mendukung program pemerintah untuk memberikan subsidi BBM yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi menuturkan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Cirebon dalam mendukung program nasional di sektor energi.

“Dengan keberhasilan ini, diharapkan Kabupaten Cirebon terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan” pungkasnya. (Nur)

Read More