KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Safari Ramadan bertema Tarling Neuleuman Poekna Peuting di Lapangan Mandala Giri, Sabtu (28/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Cirebon Imron, dan Gus Miftah.
Safari Ramadan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian arah kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmen kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Seluruh atribut itu hilang ketika kita jadi pemimpin. Yang ada hanya satu kepentingan rakyat yang harus utama dari kepemimpinan,” ujar Gubernur yang akrab disapa KDM.
Ia juga menekankan langkah efisiensi anggaran untuk memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran.
“Saya memotong seluruh anggaran perjalanan dinas yang tidak penting, agar aliran uang Jawa Barat nanti menjadikan sarjana baru dan rumah rakyat miskin terbangun,” lanjut KDM.
Menurutnya, pemangkasan anggaran perjalanan dinas dilakukan untuk dialihkan pada program prioritas, seperti beasiswa pendidikan dan pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat mendukung program pembangunan daerah agar berjalan optimal
“Kepada masyarakat diharapkan selalu mendukung program-program yang ada di pemerintahan, karena Kabupaten Cirebon akan bisa maju ini apabila antara pemerintah dan masyarakatnya kita satu kesatuan,” jelas Imron.
Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang masih rusak.
“Jalan-jalan yang masih rusak sedang kita perbaiki tahun ini, kalau yang masih belum beres akan segera diberesi secara bertahap,” pungkasnya.
Safari Ramadan tersebut tidak hanya menjadi momentum ibadah dan silaturahmi, tetapi juga ruang komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dengan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, sinergi pembangunan antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Cirebon diharapkan semakin kuat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan infrastruktur. (din)
