DKM Al Muhajirin Bersama Warga Sumber Asri Perkuat Silaturrahmi Melalui Wisata Religi

 

CIREBON, FC – Rombongan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Muhajirin bersama para tokoh masyarakat, Ketua RW 05, serta warga Sumber Asri, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, melaksanakan perjalanan wisata religi sebagai bagian dari upaya mempererat ukhuwah islamiyah dan kebersamaan antarwarga.

Kegiatan wisata religi ini diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus DKM, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga warga setempat. Perjalanan tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi spiritual, tetapi juga momentum refleksi diri serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Ketua DKM Al Muhajirin, Ustad Gaos S.Ag menyampaikan bahwa kegiatan wisata religi ini merupakan agenda kebersamaan yang bertujuan memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. 

“Selain beribadah dan ziarah, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat persaudaraan antarwarga serta memperkuat sinergi antara pengurus DKM dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 05 Sumber Asri, Didi Supriadi mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, wisata religi menjadi sarana positif untuk membangun kekompakan warga sekaligus memperdalam nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selama perjalanan, rombongan mengisi kegiatan dengan zikir dan doa bersama di beberapa tempat yang dikunjungi.

Para peserta berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin, sebagai bagian dari pembinaan keagamaan dan penguatan persatuan warga RW 05 Sumber Asri Desa Kecomberan.

Selain itu, wisata religi ini juga menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan, keimanan, dan kepedulian sosial dapat berjalan seiring, sekaligus memperkokoh hubungan antara pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan warga Sumber Asri. 

Sementara itu, acara lainnya adalah pengurus DKM Al Muhajirin mengadakan rapat persiapan kegiatan Isra Mi'raj di ruang auditorium penginapan di Surabaya sekaligus penyusunan Panitia dan tugas-tugasnya, dengan tujuan kegiatan tersebut berjalan lancar dan sukses. (din)

Read More

Kabupaten Cirebon Raih Anugerah Kabupaten Informatif Empat Kali Berturut-Turut

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali meraih Anugerah Kabupaten Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik se-Jawa Barat Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025) malam.

Penghargaan ini menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut diterima Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak 2022.

Anugerah Kabupaten Informatif diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kepada Bupati Cirebon Imron.

Bupati Cirebon, Imron menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

“Penghargaan Kabupaten Informatif yang keempat kali ini merupakan hasil dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten,” ujar Imron.

“Kunci keberhasilannya terletak pada penguatan peran PPID di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau masyarakat,” lanjutnya.

Imron berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku PPID Utama, Bambang Sudaryanto menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.

“Penghargaan Kabupaten Informatif ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten,” kata Bambang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan dan penyediaan informasi publik selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) 2025,” tuturnya.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, guna mendorong partisipasi serta kepercayaan masyarakat. (din)

Read More

Migrant Day International 2025, Wabup Jigus Tekankan Pentingnya Jalur Resmi

 

KABUPATEN CIREBON — Ratusan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Cirebon berkumpul di halaman Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon untuk memperingati Hari Migran Internasional, Senin (29/12/2025).

Kegiatan terseut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman.

Dalam sambutannya, Jigus sapaan akrabnya, menyebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pejuang devisa negara yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Ia menegaskan pentingnya keberangkatan melalui jalur resmi agar para PMI mendapatkan perlindungan hukum dan tercatat secara administratif.

“PMI adalah pejuang devisa. Tahun ini tercatat ada 8.803 PMI asal Kabupaten Cirebon yang berangkat bekerja ke luar negeri,” katanya.

Menurutnya, jika rata-rata satu PMI mengirimkan uang sekitar Rp5 juta per bulan kepada keluarganya di kampung halaman, maka perputaran uang di Kabupaten Cirebon bisa mencapai Rp400 hingga Rp500 miliar per tahun.

“Ini angka yang sangat besar dan nyata dampaknya bagi ekonomi daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Jigus mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus dibenahi, khususnya terkait literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya.

Ia berharap penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dapat dikelola dengan baik dan produktif.

“Jangan sampai uang hasil kerja keras mereka habis tanpa arah. Kita ingin membekali PMI dengan literasi keuangan, sesuai jargon ‘Berangkat jadi pekerja migran, pulang jadi juragan’,” tegasnya.

Ia berharap, para PMI tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga kembali ke daerah sebagai pribadi yang mandiri, berdaya, dan memiliki usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto menegaskan, bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan secara komprehensif bagi PMI.

Ia menyampaikan, sejak tahun 2022 pihaknya secara masif melakukan sosialisasi ke desa-desa yang menjadi kantong PMI guna mencegah keberangkatan secara ilegal.

“Salah satu mekanismenya, kuwu atau kepala desa wajib mengetahui dan menandatangani izin keluarga. Kalau tidak diketahui kuwu, bisa dipastikan itu melalui jalur ilegal,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar mendaftarkan diri melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi guna menghindari praktik percaloan yang kerap merugikan calon pekerja migran.

Adapun negara tujuan PMI asal Kabupaten Cirebon hingga saat ini meliputi Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, dengan mayoritas bekerja sebagai pekerja domestik.

Melalui peringatan Hari Migran Internasional ini, Pemkab Cirebon berharap kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara aman, prosedural, dan bermartabat semakin meningkat. (Nur)

Read More

Pemkot Cirebon Tekankan Pentingnya Membumikan Toleransi hingga ke Akar Rumput

CIREBON - Kerukunan bukan sekadar slogan di atas kertas, tapi nafas yang harus dijaga bersama di setiap sudut gang dan rukun tetangga. Pemerintah Kota Cirebon bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  sepakat bahwa toleransi sejati harus benar-benar "membumi" di akar rumput, bukan hanya dibahas di meja rapat. 

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam agenda Refleksi Akhir Tahun Kerukunan 2025 yang digelar di Bandar Djakarta, Selasa (30/12/2025).

Ia menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan wujud tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di Kota Cirebon.

 "Tahun 2025 telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua sebagai kota dengan tingkat keragaman yang tinggi yang senantiasa diuji oleh berbagai dinamika sosial-keagamaan," ujarnya.

Sesuai dengan tema "Dalam Cahaya Iman, Merajut Kerukunan Menuju Kota Cirebon Idola", kerukunan ditegaskan bukan hanya soal ketiadaan konflik, melainkan adanya kolaborasi yang tulus antarumat beragama untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. 

Kota Cirebon yang dikenal sebagai kota jasa dan wisata sangat bergantung pada stabilitas keamanan, jika kerukunan terganggu, maka sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pun akan ikut terdampak, sehingga menjaga perdamaian merupakan investasi kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga.

Terkait tantangan zaman, Wakil Wali Kota menyoroti derasnya arus informasi digital yang kerap membawa konten provokatif bernuansa SARA sebagai pemicu keretakan hubungan antarwarga. 

"Refleksi tahun ini harus menjadi titik balik bagi kita untuk lebih cerdas dalam memverifikasi informasi dan bersama-sama meredam isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Selain itu, saya meminta FKUB untuk terus menjadi fasilitator dan mediator yang objektif terkait isu pendirian rumah ibadah, mengedepankan dialog serta ketaatan pada aturan hukum demi menjaga ketenangan bersama," tambahnya.

Pemerintah Kota Cirebon juga kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan regulasi terkait rumah ibadah secara adil dan transparan guna meminimalisir sensitivitas di tengah masyarakat. 

"Melalui kegiatan refleksi ini, diharapkan jalinan persaudaraan semakin kuat, mengingat dukungan para tokoh agama adalah kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKUB Kota Cirebon, Abdul Hamid, memperkenalkan interpretasi khusus FKUB terhadap tagline "IDOLA" sebagai komitmen moral mereka. 

"I-nya adalah Iman yang Matang, D-nya adalah Dialog yang Bermanfaat, O-nya adalah Objektif dalam Menyikapi Perbedaan, L-nya adalah Loyal dalam Persatuan dan Kebangsaan, serta A-nya adalah Amanah Merawat Kerukunan. Tanpa mengubah tagline Idola milik Pemerintah Daerah, kami menyempurnakannya untuk kalangan kami sebagai target yang ingin dicapai," jelas Abdul Hamid.

Secara teknis, FKUB melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan dan berhasil mengeluarkan empat rekomendasi pendirian rumah ibadah tanpa hambatan yang berarti. 

Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi FKUB untuk terus memperluas jangkauan komunikasi, terutama dalam menyasar generasi muda di tahun mendatang guna melestarikan warisan perdamaian di Kota Cirebon.

Abdul Hamid juga mengingatkan kembali filosofi nama Cirebon yang berasal dari kata 'Caruban' atau 'Campuran', yang mencerminkan jati diri kota sejak awal berdiri. 

"Dengan campuran etnis, bahasa, dan agama yang berbeda-beda, kita bisa memberikan contoh teladan dan membangun kota dengan lebih baik lagi. Kewajiban kita menjaga kerukunan yang sudah ditanam oleh para pendahulu pendiri kota ini," tegasnya. (din)

Read More

Empat Kali Berturut-Turut, Kabupaten Cirebon Raih Anugerah Kabupaten Informatif

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali meraih Anugerah Kabupaten Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik se-Jawa Barat Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025) malam.

Penghargaan ini menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut diterima Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak 2022.

Anugerah Kabupaten Informatif diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kepada Bupati Cirebon Imron.

Bupati Cirebon, Imron menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

“Penghargaan Kabupaten Informatif yang keempat kali ini merupakan hasil dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten,” ujar Imron.

“Kunci keberhasilannya terletak pada penguatan peran PPID di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau masyarakat,” lanjutnya.

Imron berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku PPID Utama, Bambang Sudaryanto menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.

“Penghargaan Kabupaten Informatif ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten,” kata Bambang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan dan penyediaan informasi publik selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) 2025,” tuturnya.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, guna mendorong partisipasi serta kepercayaan masyarakat. (din)

Read More

Walikota Effendi Edo : Struktur Fiskal Yang Sehat Adalah Pondasi Utama Bagi Kemandirian Daerah

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mulai membedah strategi besar dalam memperkokoh ketahanan ekonomi daerah melalui langkah-langkah fiskal yang lebih adaptif. 

Upaya ini diwujudkan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk menyempurnakan struktur fiskal agar lebih tangguh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penataan ulang regulasi ini merupakan respons cepat terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, struktur fiskal yang sehat adalah fondasi utama bagi kemandirian daerah. 

Dengan melakukan evaluasi pada sektor pendapatan, pemerintah berupaya memastikan bahwa instrumen pajak dan retribusi mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan.

"Perubahan terhadap Perda Pajak dan Retribusi ini adalah ikhtiar strategis kita bersama untuk menyempurnakan struktur fiskal daerah agar lebih tangguh, adaptif, dan berkeadilan. Kita ingin setiap rupiah yang ditarik dari masyarakat kembali dalam bentuk kualitas layanan publik yang nyata dan prima melalui prinsip high tax, high service," ujar Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Senin (29/12/2025).

Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM. Ia menekankan bahwa penyesuaian tarif tidak boleh menjadi beban yang menghambat produktivitas warga. 

Sebaliknya, reformasi ini diarahkan pada optimalisasi tata kelola melalui digitalisasi sistem perpajakan. Penggunaan teknologi atau E-Government diharapkan mampu meminimalisir kebocoran anggaran serta menciptakan sistem yang transparan dan akurat.

Selain aspek pelayanan, Pemkot Cirebon membidik penguatan iklim investasi. Sebagai kota jasa dan perdagangan di koridor timur Jawa Barat, Kota Cirebon berkompetisi ketat dalam menarik investor. Oleh karena itu, regulasi yang lahir nantinya harus memberikan kepastian hukum dan insentif yang menarik. 

"Jika infrastruktur jalan mulus dan layanan kesehatan mudah diakses dari hasil pajak yang dikelola dengan baik, maka kepercayaan publik dan investor akan meningkat secara linear," tuturnya.

Menutup rangkaian penyampaian tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapannya untuk bersinergi penuh dengan jajaran legislatif dalam forum Panitia Khusus (Pansus). 

"Ketersediaan data teknis yang akurat akan dipasok sepenuhnya agar produk hukum ini lahir sebagai solusi nyata bagi persoalan fiskal daerah," harapnya.

Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, Muhamad Noupel, menjelaskan bahwa revisi ini merupakan mandat dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. 

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Noupel menyebut ada beberapa poin krusial yang harus disinkronkan agar sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.

"Ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, mulai dari tarif PBB-P2, pengecualian BPHTB, hingga penyesuaian batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT makanan dan minuman. Kami di Bapemperda melakukan pembahasan ini bersama alat kelengkapan DPRD lainnya guna memastikan setiap pasal dalam Raperda ini benar-benar objektif dan memiliki dasar hukum yang kuat," kata  Noupel.

Lebih lanjut, Noupel merinci bahwa penyesuaian juga menyasar pada pengaturan alokasi hasil penerimaan pajak rokok, sanksi administratif bagi wajib pajak, hingga struktur tarif retribusi. 

"Pembahasan ini menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 agar segera memberikan kepastian bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas," jelasnya. (din)

Read More

Kunjungi Kota Cirebon, Menko Pangan Pastikan Stok Kebutuhan Pokok Aman Jelang Tahun Baru

CIREBON – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja di Kota Cirebon pada Jumat (26/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok di tingkat pasar tradisional serta gudang penyimpanan milik pemerintah menjelang pergantian tahun 2026.

Menko Zulkifli Hasan turut didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambangi Pasar Jagasatru. 

Menko berinteraksi langsung dengan para pedagang dan pembeli untuk mengecek fluktuasi harga komoditas penting seperti beras, cabai, telur, hingga daging ayam. 

Berdasarkan pantauannya, ia menyebutkan bahwa kondisi pasar di Kota Cirebon saat ini berada dalam tren yang sangat positif.

​Dalam keterangannya di hadapan media, Zulkifli Hasan menyatakan rasa syukurnya atas kondisi harga yang terjaga. 

"Alhamdulillah, hasil pantauan kita di Pasar Jagasatru menunjukkan harga-harga stabil dan stok cukup. Beras melimpah, ikan bahkan berlebih. Untuk cabai, telur, dan ayam harganya turun. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi Tahun Baru nanti," ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

​Menko Zulhas juga menekankan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

"Khusus untuk beras, stok kita sangat melimpah. Kita memiliki surplus hingga 4,7 juta ton secara nasional, sehingga ketersediaan di pasar-pasar akan terus terjaga," tambahnya.

​Senada dengan Menko Pangan, Wali Kota Cirebon, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat di daerah memberikan suntikan semangat bagi pemerintah kota untuk terus mengawal rantai distribusi pangan. 

Ia menegaskan bahwa Kota Cirebon siap bersinergi dengan seluruh pihak guna memastikan tidak ada lonjakan harga yang membebani masyarakat di akhir tahun.

​"Agenda pertama di Pasar Jagasatru tadi sangat krusial karena beliau ingin mendengar langsung suara dari pedagang. Kami di jajaran Pemkot Cirebon akan terus memantau setiap hari agar stok pangan tetap aman dan sangat aman sampai pergantian tahun nanti," jelasnya.

​Tak hanya meninjau pasar, rombongan juga bergerak menuju Gudang Bulog di Kota Cirebon. Di lokasi ini, Menko Pangan secara simbolis membagikan 250 bingkisan bantuan kepada para pengemudi ojek online (ojol) dari wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang berperan penting dalam ekosistem distribusi ekonomi.

Kepala Bulog Cabang Cirebon, Imam Mahdi yang turut mendampingi kunjungan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga kestabilan harga melalui program Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Meskipun masa panen sudah mulai berkurang di penghujung tahun, Bulog memastikan distribusi ke pasar tradisional maupun ritel modern tetap berjalan maksimal.

​"Stok cadangan beras pemerintah (CBP) per hari ini berada di angka 153 ribu ton. Jumlah ini sangat aman. Kami juga rutin melakukan pemantauan pasokan agar penyaluran beras SPHP di Cirebon yang saat ini serapannya cukup tinggi tetap dapat memenuhi permintaan masyarakat," terangnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dan Forkopimda Safari Gereja Sehari Jelang Natal 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan Safari Rumah Ibadah serta kunjungan ke Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) dalam rangka peringatan Natal 2025 di wilayah Cirebon Timur, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron dan diikuti unsur Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh masyarakat, ke dua Gereja, yaitu Gereja Katolik Stasi Paska Kristus Losari dan Gereja Katolik Stasi Theresia Liseux Ciledug.

Bupati Cirebon, Imron mengatakan, safari ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal.

“Dalam rangka menyambut Natal, kami sebagai pemerintah dan masyarakat hadir untuk menghormati serta memastikan pelaksanaan ibadah berjalan dengan baik dan tanpa kendala,” kata Imron.

Ia menjelaskan kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan pengurus gereja, guna mengetahui kesiapan serta potensi permasalahan yang mungkin timbul selama perayaan Natal.

Menurut Imron, Pemkab Cirebon bersama Forkopimda melakukan kunjungan ke dua gereja di wilayah Cirebon Timur, sekaligus meninjau kesiapan pos pengamanan dan pos pelayanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan pengamanan berjalan lancar, aman, dan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Romo Dian dari Gereja Katolik Paska Kristus Losari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Cirebon dan jajaran Forkopimda ke gerejanya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Bupati beserta Forkopimda, Kapolres, Dandim, FKUB, dan semua pihak yang hadir,” kata Romo Dian.

Ia menilai kunjungan tersebut memberikan rasa aman dan menambah kenyamanan umat dalam melaksanakan ibadah Natal.

“Perhatian ini menambah kemantapan kami dalam beribadah dan memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya.

Romo Dian memastikan hingga saat ini persiapan perayaan Natal di Gereja Paska Kristus Losari berjalan dengan aman dan lancar.

“Sejauh ini semuanya aman, tidak ada hal-hal negatif, dan persiapan berjalan dengan baik,” katanya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, pengamanan Natal dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.

“Pengamanan di setiap gereja dan tempat ibadah dilakukan oleh Polresta Cirebon, Kodim 0620, pemerintah daerah, FKUB, Banser, Anshor, serta elemen masyarakat dan internal gereja,” ujar Sumarni.

Ia menambahkan, sterilisasi lokasi ibadah telah dilakukan sebelum pelaksanaan misa Natal guna memastikan keamanan jemaat.

“Kami bersama-sama menjaga agar pelaksanaan ibadah Natal malam ini hingga perayaan Tahun Baru nanti berjalan lancar, aman, dan tertib,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Cirebon juga menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada seluruh masyarakat yang merayakan. (din)

Read More

Bupati Imron Pastikan Penanganan Banjir Di Kabupaten Cirebon Terkendali

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron memastikan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon telah dilakukan secara cepat dan saat ini dalam kondisi terkendali.

Hal tersebut disampaikan Bupati Imron usai meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (24/12/2025).

Imron mengatakan, pemerintah daerah segera bergerak, setelah memperoleh informasi banjir dari pemberitaan media.

Ia menyebutkan laporan tersebut menyampaikan adanya luapan air di beberapa titik hingga membawa material dan merendam kendaraan milik warga.

Menindaklanjuti kondisi itu, Imron bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon langsung meninjau lokasi terdampak.

“Hasil koordinasi dengan BPBD, sejumlah titik pengaman seperti benteng penahan air akan segera diperbaiki,” kata Imron.

Ia menjelaskan, banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu, bukan akibat genangan permanen di wilayah terdampak.

Menurut Imron, indikasi banjir kiriman terlihat dari kondisi air yang cepat surut setelah hujan di daerah hulu mereda.

“Begitu hujan berhenti di hulunya, air di sini langsung surut dan kering,” ujarnya.

Imron menyebutkan, banjir kiriman tersebut sempat berdampak ke beberapa wilayah lain, termasuk kawasan permukiman, sehingga menyebabkan rumah warga terendam.

Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah daerah akan menggelar rapat lanjutan lintas instansi guna membahas penataan kawasan dan sistem pengendalian banjir.

Ia menegaskan, penanganan ke depan akan difokuskan pada penataan lingkungan yang ramah lingkungan serta penguatan koordinasi dengan daerah hulu.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri mengatakan, pihaknya bersama Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon telah bergerak cepat untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal.

Ia menilai kejadian banjir harus menjadi pembelajaran bersama, karena peristiwa serupa terus berulang, tidak hanya di Kabupaten Cirebon tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Rokhmin menyoroti deforestasi sebagai salah satu penyebab utama banjir, mengingat tutupan hutan di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 17 persen, jauh di bawah ketentuan ekologis.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbaikan pengelolaan daerah aliran sungai, pembersihan saluran air, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, banjir berdampak pada tujuh kecamatan dengan total 24 desa terdampak.

Ia menyebutkan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat kemasukan air.

“Pengungsi tercatat sekitar 56 jiwa dan bersifat sementara. Saat ini seluruh genangan telah surut,” kata Ikin. (din)

Read More

Respon Keluhan Warga, Wali Kota Bersama Kepala BBWS Cimancis Tinjau Sungai Cikenis

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo melakukan peninjauan langsung ke aliran Sungai Cikenis di Kelurahan Kalijaga, Rabu (24/12/2025). Kunjungan lapangan ini dilakukan guna merespons keluhan warga terkait musibah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut setiap musim penghujan tiba.

​Dalam peninjauan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menggandeng Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro. Kehadiran pihak BBWS bertujuan untuk memetakan secara teknis titik-titik rawan luapan sungai.

​Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi di Kelurahan Kalijaga sudah terpantau mengalami degradasi fungsi saluran yang cukup serius. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BBWS menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan drainase makro di Kota Cirebon.

​"Wilayah Kalijaga ini sudah terdeteksi setiap tahunnya selalu terdampak banjir. Saya bersepakat dengan Pak Kepala BBWS untuk bisa menuntaskan dan menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif," ujar Wali Kota.

​Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa proses kajian teknis sedang dimatangkan. Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah bahwa pada tahun mendatang, intensitas banjir di wilayah bantaran Sungai Cikenis bisa teratasi melalui program normalisasi yang terencana.

“Kami berharap langkah ini menjadi titik balik bagi perbaikan kualitas hidup warga di wilayah bantaran sungai,” harapnya.

​Sementara itu, Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah cepat. Fokus utama BBWS adalah melakukan studi desain cepat untuk menentukan konstruksi yang paling tepat bagi karakter Sungai Cikenis.

​"Beberapa titik sudah kami deteksi perlu adanya perkuatan tebing, terutama di area tikungan luar sungai yang rawan gerusan," jelas Dwi Agus Kuncoro.

​Selain penguatan infrastruktur fisik berupa tanggul atau dinding penahan tanah, BBWS juga merencanakan pemasangan teknologi pengatur air. Hal ini mencakup pembuatan pintu klep otomatis serta penyediaan pompa banjir untuk membuang genangan air dari pemukiman ke sungai saat debit sungai utama sedang tinggi.

Dwi juga menambahkan bahwa koordinasi lintas daerah menjadi faktor krusial karena posisi Kota Cirebon berada di bagian hilir. 

"Cirebon ini paling hilir, sedangkan hulunya ada di Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Kami akan berkoordinasi untuk mengatur pola pintu air di daerah irigasi saat hujan lebat, agar beban air tidak semua lari ke sungai-sungai kecil di kota," jelasnya. (din)

Read More

Wali Kota Tekan Pentingnya Aksi Nyata dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memajukan Wisata Budaya

TANGERANG SELATAN – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kekayaan sejarah dan budaya Kota Cirebon tidak boleh berhenti hanya pada narasi kebesaran masa lalu. 

Ia menyerukan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi kolektif dalam momen malam silaturahmi bertajuk "Menyatukan Langkah dan Menguatkan Cirebon" di The Radiant Center, Tangerang Selatan, Jumat (19/12/2025).

​Dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat, Wali Kota menyatakan bahwa tanpa langkah konkret, aset budaya Cirebon yang melimpah hanya akan menjadi pajangan sejarah. 

Ia menekankan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan seni budaya memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar visi besar memajukan daerah dapat segera terakselerasi di lapangan.

​"Cirebon kaya akan sejarah dan budaya, tapi jika kita hanya berdiam diri tanpa aksi nyata, semuanya akan percuma. Mari kita berhenti hanya bicara soal potensi dan mulai lakukan sesuatu yang nyata untuk Cirebon yang lebih maju," tegas Wali Kota di hadapan para tokoh dan pemerhati budaya.

​Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan visi pembangunan Kota Cirebon tahun 2025-2029. Pemerintah Kota berkomitmen menghadirkan perubahan signifikan melalui pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi. 

Fokus utama diarahkan pada penguatan jati diri budaya lokal sebagai motor penggerak ekonomi, sehingga modernisasi yang terjadi tidak menghilangkan akar tradisi masyarakat.

​Ia berharap dialog seperti ini melahirkan keselarasan antara aspirasi para pegiat budaya dengan program strategis pemerintah. Menurutnya, menyatukan persepsi sejak dini adalah kunci agar Cirebon tetap kokoh sebagai pusat peradaban di tengah pesatnya pembangunan global. 

“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga hidup secara nilai,” tuturnya.

​Senada dengan visi tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, memaparkan peta jalan strategis pariwisata dengan konsep "Setara dan Berkelanjutan". Peta jalan ini merupakan turunan dari semangat aksi nyata yang diinstruksikan Wali Kota untuk membenahi tata kelola wisata dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi menghidupkan kembali roh 'Living Heritage' di kawasan keraton agar menjadi pusat budaya dan sejarah yang mendunia. Inilah wujud aksi nyata kita dalam menjaga warisan leluhur sekaligus mengemasnya secara profesional untuk menarik wisatawan,” ungkap Agus Sukmanjaya saat menjelaskan rencana pengembangan kawasan pariwisata Kota Cirebon tahun 2026-2029.

​Dalam paparannya, pemerintah telah memetakan kawasan prioritas yang mencakup Wisata Keraton (Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan), Wisata Bahari di area Kejawanan, hingga revitalisasi Kawasan Kota Lama. 

Setiap wilayah akan dirancang memiliki penanda visual (landmark) serta fasilitas publik ikonik yang mengutamakan kenyamanan pengunjung tanpa merusak nilai-nilai historis yang ada.

Strategi pengembangan ini juga menyentuh aspek kewilayahan di setiap kecamatan. Di Kecamatan Kejaksan, fokus dilakukan pada penataan kawasan perdagangan dan revitalisasi Kali Sukalila. Sementara di Lemahwungkuk, penekanan diberikan pada ekonomi pesisir. 

Adapun Kecamatan Kesambi, Harjamukti, dan Pekalipan masing-masing diproyeksikan sebagai pusat layanan publik, pemberdayaan UMKM urban farming, serta sentra kuliner berbasis ruang publik yang berkualitas.

​Agus juga mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan "Calendar of Event" yang telah disusun, termasuk festival budaya skala nasional. 

“Melalui integrasi dengan kawasan Metropolitan Rebana dan optimalisasi blue economy di pesisir, Kota Cirebon optimis mampu bertransformasi menjadi pusat jasa dan perdagangan yang tetap bangga dengan identitas heritagenya,” pungkasnya. (din)

Read More

Tingkatkan PAD, Pemkot Cirebon Adopsi Sistem Pajak Digital Persada dan Vesop Milik Pemkot Malang

MALANG – Pemerintah Kota Cirebon secara resmi melakukan langkah strategis dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan. Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Mastara dan jajaran ke Pemerintah Kota Malang pada Kamis (19/12/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk menyepakati replikasi dua aplikasi unggulan milik Pemkot Malang, yakni Aplikasi Online Restoran dan Subyek Pajak Daerah Lainnya (Persada) serta Virtual System of Payment (Vesop).

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (KSB) yang lebih luas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dengan mengadopsi sistem Persada dan Vesop, Pemerintah Kota Cirebon menargetkan adanya sinkronisasi data yang lebih akurat serta peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyambut baik kehadiran rombongan Wali Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa kerja sama antardaerah adalah kunci dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya bersifat searah, melainkan menjadi ajang saling belajar antar-instansi keuangan daerah.

"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon yang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota atas kunjungannya ke Malang. Ini adalah bentuk nyata kerja sama antardaerah yang produktif. Hari ini kita fokus pada kerja sama terkait pendapatan melalui sharing sistem dengan BPKPD Kota Cirebon. Namun, kami pun akan belajar juga dari Cirebon. Ke depan, akan ada kerja sama di bidang lain sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini," ujar Wahyu.

Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan rasa syukur atas terbukanya pintu kolaborasi teknis ini. Baginya, penggunaan aplikasi Persada dan Vesop akan memberikan lompatan besar bagi sistem administrasi perpajakan di Kota Cirebon agar lebih modern dan meminimalisir kebocoran potensi pendapatan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Cirebon telah menandatangani MoU terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Melalui replikasi sistem Persada dan Vesop ini, kita mendapatkan transfer ilmu yang sangat berharga untuk langsung diaplikasikan di Kota Cirebon. Kami optimis inovasi ini akan membawa manfaat besar bagi pembangunan kota dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat," tuturnya.

Implementasi sistem ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemantauan pajak restoran dan subjek pajak lainnya secara real-time, sehingga target PAD Kota Cirebon dapat tercapai secara maksimal. 

"Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital di segala lini guna menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani," pungkasnya.  (din)

Read More

Sinergi dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Cirebon Jamin Perlindungan JKN Pekerja Informal di Tahun 2026

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon secara tegas menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan sosial dengan memastikan tidak ada satu pun warga kurang mampu maupun pekerja sektor informal yang tertinggal dalam akses layanan medis. 

Melalui komitmen Universal Health Coverage (UHC), Pemkot Cirebon telah membangun sistem perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduknya untuk menyongsong tahun 2026 dengan fondasi masyarakat yang lebih tangguh dan produktif.

Langkah konkret ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon, Kamis (18/12/2025). 

Kesepakatan ini menjadi jaminan bagi para pedagang kaki lima, buruh lepas, hingga warga yang belum memiliki pekerjaan tetap agar mendapatkan perlindungan kesehatan yang pasti melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didanai langsung oleh APBD.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa agenda ini menyentuh hajat hidup orang banyak dan menjadi pilar utama pembangunan manusia di Kota Cirebon. 

Baginya, akses kesehatan yang terjamin adalah kunci agar produktivitas masyarakat tidak terhambat oleh beban biaya pengobatan yang tak terduga. Penandatanganan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjaga nyawa dan masa depan warganya.

"Per Desember 2025 ini, capaian UHC Kota Cirebon telah menyentuh angka 100,46 persen. Artinya, secara statistik, seluruh penduduk yang berjumlah lebih dari 358 ribu jiwa telah terlindungi payung JKN. Namun, saya tidak ingin kita hanya puas pada angka. Angka 100 persen ini harus berbanding lurus dengan kualitas layanan di lapangan dan keaktifan kepesertaan masyarakat," ujar Wali Kota.

Guna mengawal komitmen tersebut, Pemkot Cirebon telah menyiapkan dukungan anggaran yang signifikan sebesar Rp38.732.117.200,00 (Tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) untuk tahun anggaran 2026. 

Anggaran ini dialokasikan khusus untuk membiayai iuran 77.412 jiwa penduduk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). 

Wali Kota menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar menjaga akurasi data agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak terkendala masalah birokrasi.

Salah satu poin paling humanis dalam kesepakatan ini adalah adanya jaminan kesehatan otomatis bagi bayi yang baru lahir dari peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. 

Hal ini memastikan generasi penerus Kota Cirebon mendapatkan perlindungan medis sejak lahir, sehingga orang tua tidak perlu lagi dipusingkan oleh biaya persalinan atau perawatan intensif bagi buah hati.

Transformasi birokrasi juga menjadi sorotan, di mana warga kini semakin dimudahkan karena pelayanan kesehatan dapat diakses cukup dengan menunjukkan KTP-el atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Langkah ini menghapus kerumitan administratif di fasilitas kesehatan, sejalan dengan visi Pemkot Cirebon yang ingin menghadirkan layanan publik yang modern dan simpel.

Wali Kota juga memberikan peringatan kepada seluruh pengelola fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, agar tidak ada lagi praktik diskriminasi. Pasien JKN yang iurannya dibayari pemerintah harus mendapatkan keramahan dan kualitas pengobatan yang setara dengan pasien umum. 

Pemerintah tidak hanya bertugas mendaftarkan warga, tetapi juga memastikan mereka dirawat dengan layak dan penuh rasa hormat.

"Sinergi ini diharapkan menjadi pesan kuat bahwa di tahun 2026 dan seterusnya, kesehatan adalah hak dasar yang tak bisa ditawar," tuturnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Adi Darmawan, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemerintah Kota Cirebon yang berhasil menjaga tingkat keaktifan kepesertaan di angka 86,53 persen. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Cirebon.

"Penyaluran dana JKN untuk Kota Cirebon sudah lebih dari 1 triliun rupiah. Kami berharap ini bisa menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, mulai dari pertumbuhan tenaga kesehatan hingga munculnya usaha-usaha penunjang di sekitar fasilitas kesehatan," jelas Adi.

Efek multiplier dari program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Dengan warga yang sehat, perputaran ekonomi di tingkat akar rumput akan lebih stabil.

"Intinya adalah masih banyak ruang-ruang untuk kita improvement bersama. Sebagai bagian dari kolaborasi dan pengembangan dari sektor program JKN yang bisa kita pengembangan bersama," pungkasnya. (Nur)

Read More

Antisipasi Lonjakan Mobilitas, Pemkot Cirebon Bersama Forkopimda Siapkan Pengamanan Ekstra untuk Nataru 2025

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon bersama seluruh unsur Forkopimda memperketat kolaborasi lintas sektoral guna menjamin keamanan masyarakat selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah nyata ini diawali dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Lapangan Mako Polres Cirebon Kota, Jumat (19/12/2025). 

Fokus utama pemantauan mencakup pengendalian mobilitas di jalur arteri, sterilisasi tempat ibadah, hingga antisipasi dampak cuaca ekstrem di wilayah perkotaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ia menekankan bahwa mobilitas masyarakat pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan signifikan. 

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat secara nasional diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, naik sekitar 7,97 persen dibandingkan tahun lalu.

“Situasi ini tentunya menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi. Pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari aspek pengamanan, pelayanan, hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Wakil Wali Kota saat membacakan amanat Kapolri.

Operasi Lilin 2025  akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Secara nasional, operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya yang disiagakan di ribuan pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu.

Terkait kelancaran lalu lintas, Wakil Wali Kota mengingatkan pentingnya implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas. 

Ia menegaskan bahwa pengaturan pada titik-titik rawan kepadatan harus dilakukan secara tepat dengan memanfaatkan teknologi pemantauan lalu lintas yang tersedia.

Di sisi keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Pemkot Cirebon bersama Polres Cirebon Kota memberikan perhatian khusus pada sterilisasi tempat ibadah.

"Pastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dan libatkan ormas keagamaan dalam kegiatan pelayanan sebagai wujud toleransi beragama demi menjamin ibadah Natal berlangsung khidmat," tuturnya.

Selain ancaman terorisme dan kejahatan konvensional, kewaspadaan terhadap potensi bencana alam juga menjadi poin krusial mengingat saat ini memasuki puncak musim hujan. 

Personel di lapangan diminta siaga terhadap potensi banjir dan angin kencang yang dapat mengganggu jalur utama maupun akses menuju objek wisata di Kota Cirebon.

Menutup amanat tersebut, Wakil Wali Kota mengajak seluruh personel untuk menjaga kesehatan dan menjadikan tugas ini sebagai ladang ibadah. 

"Keberhasilan pengamanan Nataru merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan soliditas dan sinergisitas kuat antara Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya. (din)

Read More

Bupati Imron Tegaskan Peran ASN Ke 3.521 PPPK Paruh Waktu Di Apel Kesadaran Nasional

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menegaskan status dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 3.521 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Apel Kesadaran Nasional yang digelar di Stadion Ranggajati, Rabu (17/12/2025).

Dalam sambutannya, Imron menyampaikan ucapan selamat kepada PPPK Paruh Waktu yang telah menerima penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Ia menekankan bahwa penetapan NIP bukan sekadar proses administratif, melainkan pengukuhan kedudukan, tanggung jawab, dan hak sebagai ASN.

“Dengan penetapan NIP tersebut, Saudara secara resmi telah memperoleh kedudukan, tanggung jawab, dan hak sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memikul amanah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Imron.

Imron menegaskan, sebagai ASN, PPPK Paruh Waktu dituntut bekerja profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus menjaga kehormatan serta martabat jabatan.

Ia meminta kepada seluruh PPPK menjadikan nilai dasar BerAKHLAK sebagai pedoman perilaku dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, Imron mengingatkan kewajiban PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia untuk menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri.

Menurutnya, lima prinsip tersebut menjadi fondasi moral dalam menjaga integritas dan etika pelayanan aparatur.

“Saya berharap seluruh PPPK Paruh Waktu mampu menginternalisasi nilai BerAKHLAK dan Panca Prasetya Korpri dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Imron.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menaruh harapan besar agar PPPK paruh waktu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Imron juga mengajak seluruh peserta apel menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat untuk bekerja dengan dedikasi, disiplin, dan integritas.

“Setiap aparatur dituntut untuk bekerja dengan dedikasi, disiplin, serta penuh integritas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tuturnya.

Salah satu PPPK Paruh Waktu yang dilantik, Suwarno, yang bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, mengungkapkan rasa syukur atas pelantikan tersebut.

“Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Cirebon, Alhamdulillah kami sudah dilantik menjadi PPPK Paruh Waktu, ini menjadi motivasi kami agar menjadi ASN yang BerAKHLAK” ujarnya.

Pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas dalam melayani masyarakat Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Ramp Check Angkutan Umum, Upaya Mitigasi Risiko Kecelakaan Jelang Nataru

CIREBON - Ramp Check kendaraan angkutan umum penumpang yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon tidak boleh dipandang sebagai kegiatan incidental atau rutinitas semata. 

Pemeriksaan ini merupakan langkah nyata mitigasi risiko kecelakaan lalu lintas jalan, untuk memastikan setiap armada yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keselamatan dan kelaikan jalan, terutama pada periode meningkatnya pergerakan masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati saat melakukan monitoring ramp check di Terminal Tipe A Harjamukti, Jumat (19/12/2025). Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Kota Cirebon memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi di wilayah Jawa Barat bagian timur. 

“Momentum akhir tahun selalu diikuti peningkatan mobilitas masyarakat. Kota Cirebon bukan hanya daerah lintasan, tetapi juga tujuan. Karena itu, Ramp Check hari ini jangan dipandang sebagai kegiatan incidental semata. Ini adalah upaya mitigasi risiko kecelakaan lalu lintas jalan,” ujarnya.

Ia meminta para penguji kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan bekerja tegas dan presisi. Seluruh komponen vital kendaraan, mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, fungsi lampu, hingga ketersediaan fasilitas darurat di dalam bus, harus diperiksa secara detail. 

“Jika ditemukan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, jangan ragu memberikan sanksi administratif, bahkan melarang armada tersebut beroperasi sampai perbaikan dilakukan. Keselamatan penumpang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Menurutnya, keselamatan perjalanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan, tetapi juga kesiapan pengemudi. Oleh karena itu, ia mengapresiasi keterlibatan Dinas Kesehatan dan PSC 119 dalam pemeriksaan kesehatan awak angkutan. 

“Pastikan pengemudi dalam kondisi bugar, bebas dari narkoba, dan tidak mengalami kelelahan ekstrem. Setiap kemudi harus dipegang oleh orang yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan bahwa masa Nataru tahun ini bertepatan dengan musim penghujan. Ia meminta BPBD, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk siaga memantau kondisi infrastruktur jalan dan potensi gangguan akibat cuaca. 

Koordinasi dengan Satpol PP serta unsur TNI-Polri pun diminta terus diperkuat demi menjaga keamanan dan ketertiban di terminal maupun titik keramaian.

Melalui Ramp Check ini, Wakil Wali Kota berharap angkutan umum selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat beroperasi dengan aman, nyaman, dan terpercaya. 

"Sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan rasa tenang dan selamat sampai tujuan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan, menjelaskan bahwa Ramp Check dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi, teknis kendaraan, maupun kesehatan pengemudi. 

“Alhamdulillah, Ibu Wakil Wali Kota langsung turun melakukan inspeksi. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kita bersama agar perjalanan masyarakat aman dan nyaman,” katanya.

Ia menyebutkan, pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi seperti STNK, SIM, dan masa berlaku uji KIR, serta kondisi teknis kendaraan, antara lain ban, sistem pengereman, lampu, wiper, klakson, dan komponen pendukung lainnya. 

“Kalau dari hasil pengujian kendaraan dinyatakan tidak layak, maka tidak kami berangkatkan. Kami akan menghubungi pool untuk mengganti armada, supaya penumpang tidak dirugikan,” jelas Andi.

Dishub juga memberi perhatian khusus pada aspek kesehatan pengemudi, terutama untuk perjalanan jarak jauh. “Kami minta perusahaan menyiapkan sopir cadangan. Banyak trayek jarak jauh seperti Surabaya, Denpasar, hingga Sumatera. Kondisi fisik dan tekanan darah pengemudi harus benar-benar siap,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, armada yang lulus uji ditempeli stiker khusus sebagai tanda laik jalan, sementara kendaraan yang belum memenuhi syarat diberi stiker merah dan dilarang beroperasi. Dishub juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan angkutan yang tidak memenuhi ketentuan. (din)

Read More

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Penghargaan UI GreenMetric Indonesia 2025

 

SEMARANG, FC — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dan internasional dengan meraih penghargaan UI GreenMetric Indonesia 2025. 

Penganugerahan tersebut diumumkan secara resmi dalam kegiatan Awarding The 2025 UI GreenMetric Indonesian University Ranking yang diselenggarakan oleh UI GreenMetric di Universitas Diponegoro (UNDIP), Selasa (16/12/2025), bertempat di Muladi Dome, Kampus UNDIP Tembalang, Kota Semarang.

Kegiatan bergengsi ini mengusung tema “Doing Sustainable Development Goals in Higher Education: The Story of Our Institution and Society” dan dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi, pemangku kepentingan pendidikan, serta tokoh nasional yang memiliki perhatian besar terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir dalam kegiatan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Prof. Dr. Hajam, M.Ag. Turut mendampingi Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I. selaku Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan, bersama Tim UI GreenMetric UIN SSC yang terdiri atas Mujib Ubaidillah, M.Pd., Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd., dan Firiana, M.H.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil meraih capaian membanggakan, yaitu:

• Peringkat 831 Dunia

• Peringkat 492 Asia

• Peringkat 87 Indonesia

• Peringkat 12 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengimplementasikan prinsip kampus berkelanjutan, melalui penguatan kebijakan lingkungan, pengembangan riset dan publikasi berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan, serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Prof. Dr. Hajam, M.Ag., mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kampus.

“Alhamdulillah, capaian UI GreenMetric 2025 ini merupakan bukti nyata keseriusan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam membangun kampus yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, khususnya Tim UI GreenMetric yang dikoordinasikan oleh Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I., atas dedikasi dan kerja kerasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I., selaku Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih serta apresiasi kepada pimpinan universitas.

“Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan dukungan penuh pimpinan universitas serta partisipasi aktif seluruh unit kerja. Kami berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi untuk memperkuat budaya kampus hijau dan riset berkelanjutan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” ungkapnya.

Keikutsertaan dan capaian UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam UI GreenMetric Indonesia 2025 diharapkan semakin memperkuat posisi kampus sebagai perguruan tinggi siber yang unggul, inovatif, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mendorong kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. (din)

Read More

Rifaldi Safar Sabet Tiga Gelar Juara Dalam Kejuaraan Terbuka Wushu Pelajar dan Mahasiswa Tingkat Nasional

DEPOK, FC — Rifaldi Safar, mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA),  semester 5B angkatan 2023, UIN Siber Cirebon berhasil meraih tiga gelar juara dalam kejuaraan terbuka Wushu Pelajar dan mahasiswa tingkat nasional “WUGAMES 2025 Universitas Indonesia”. 

Ajang bergengsi ini diselenggarakan oleh UKM Wushu Universitas Indonesia dan berlangsung pada 15–18 Desember 2025 di Balairung UI, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam kompetisi yang diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia tersebut, Rifaldi tampil gemilang dengan menyabet:

• Juara II Shuang Dao Group D1 Male

• Juara II San Jie Gun Group D1 Male

• Juara I Other Flexible Weapon Group D1 Male

Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi, disiplin, dan konsistensi Rifaldi dalam menyeimbangkan prestasi akademik dan nonakademik di tengah kesibukan sebagai mahasiswa.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi penuh dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag., yang menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas keberhasilan mahasiswa FUA di kancah nasional.

“Prestasi ini patut disyukuri dan dibanggakan. Rifaldi telah menunjukkan bahwa mahasiswa FUA tidak hanya unggul dalam kajian keilmuan, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga tingkat nasional,” ungkapnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Aah Syafaah, M.Ag. Menurutnya, capaian Rifaldi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jurusan SPI sekaligus kado istimewa di penghujung tahun 2025.

“Prestasi Rifaldi Safar sangat membanggakan bagi Jurusan SPI. Ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi, baik di bidang akademik maupun nonakademik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap keberhasilan tersebut dapat diikuti oleh mahasiswa SPI-FUA khususnya, serta mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada umumnya, agar semakin banyak prestasi yang lahir dan mengharumkan nama kampus di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Keberhasilan Rifaldi Safar dalam ajang WUGAMES 2025 Universitas Indonesia menegaskan komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa secara holistik, sejalan dengan visi kampus sebagai universitas siber yang unggul dan berdaya saing. (din)

Read More

Perkuat Kolaborasi, Pemkot Cirebon Dukung MBG untuk Pemenuhan Gizi dan Perputaran Ekonomi

 

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. 

Program ini dipandang sebagai salah satu prioritas utama daerah, khususnya dalam memastikan tumbuh kembang anak sekolah serta perlindungan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). 

Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat tata kelola Program MBG di daerah.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan,  Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia,  Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam forum tersebut dipaparkan pula standar pemenuhan gizi yang wajib dipenuhi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, termasuk aspek keamanan pangan dan kualitas layanan.

Selain fokus pada pemenuhan gizi, rapat koordinasi ini menekankan pentingnya pelibatan UMKM lokal sebagai pemasok dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Skema kemitraan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap mengedepankan standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal. 

Sayuran, ikan, dan ayam dari daerah diharapkan menjadi bagian utama rantai pasok program tersebut, dengan pendampingan pemerintah hingga tingkat desa.

“Forum ini menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Badan Gizi Nasional berperan sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah daerah menjadi penggerak implementasi di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan dalam arahannya.

Menko Pangan juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap aman dan bernilai gizi tinggi. 

"Keberlanjutan layanan SPPG, termasuk kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi, harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Program MBG harus mampu meningkatkan daya saing daerah, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta menghadirkan rasa keadilan sosial. 

“Ada tiga titik tekan penting dalam pelaksanaan Program MBG yang kami sampaikan dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perputaran dana Program MBG di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Oleh karena itu, dukungan sektor perbankan sangat dibutuhkan, khususnya melalui skema pembiayaan berbunga ringan. Selain itu, program ini diharapkan menjadi siklus ekonomi yang melibatkan petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan MBG.

“MBG harus menjadi pasar langsung bagi petani dan peternak. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga menjadi lebih kompetitif dan menguntungkan semua pihak,” tegas Gubernur.

Ia juga mendorong keterlibatan sekolah melalui kegiatan edukatif seperti beternak ayam, menanam sayuran, padi, dan pisang sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik.

"Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, memaparkan kesiapan Kota Cirebon dalam mendukung Program MBG. Hingga saat ini, Kota Cirebon merencanakan 40 SPPG, dengan 30 SPPG telah terbangun, 10 SPPG lainnya sedang tahap pembangunan. Total 17 di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 13 masih dalam proses.

Adapun sasaran penerima manfaat Program MBG di Kota Cirebon yang telah terlayani meliputi 65.121 anak sekolah dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/MA/sederajat, serta 2.369 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Total penerima manfaat yang telah mendapatkan layanan MBG mencapai 67.490 orang.

“Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh pelaksanaan Program MBG karena kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan prioritas utama. Pemanfaatan UMKM lokal sebagai mitra juga menjadi langkah positif untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan hal ini akan terus kami evaluasi serta kembangkan ke depannya,” pungkas Wakil Wali Kota. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Kembangkan Unit Layanan Disabilitas Untuk Pendidikan Inklusif

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat komitmen terhadap pendidikan inklusif melalui pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan menggelar Lokakarya Penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas, bekerja sama dengan Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, INOVASI, serta Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (17/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Cirebon, Imron, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mochamad Syafrudin, meresmikan berfungsinya Kantor Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berlokasi di GOR Ranggajati Sumber.

Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong saat pembukaan lokakarya dan menjadi bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025.

Perlu diketahui, Pemkab Cirebon telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak 2012, khususnya pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Cirebon telah menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam sambutan Bupati Cirebon yang dibacakan Mochamad Syafrudin, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan daerah, yaitu Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/Kep.506-Disdik/2024 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Ia berharap keberadaan regulasi tersebut dapat memperkuat pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas.

“Harapannya, revisi SK dan peresmian sekretariat ULD Bidang Pendidikan dapat menjadi dukungan nyata bagi pemenuhan hak peserta didik disabilitas di Kabupaten Cirebon,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin selama enam bulan terakhir dalam penguatan pendidikan inklusif di sekolah dan madrasah.

“Kami berharap ULD ini akan semakin menguatkan sekolah dan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi disabilitas,” ujar Tolhas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan terhadap 84 guru, delapan bendahara sekolah, delapan kepala sekolah, dan 13 pengawas sekolah dari enam sekolah dasar dan dua madrasah dampingan.

Apresiasi juga disampaikan Provincial Manager INOVASI Jawa Barat, Agnes Widyastuti, atas komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

“Kami mengapresiasi kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif,” ujar Agnes.

Kegiatan lokakarya dilanjutkan dengan talkshow terkait arah pembangunan disabilitas dan pemanfaatan Unit Layanan Disabilitas guna memperkuat sinergi lintas sektor. (din)

Read More

Wujudkan Ekonomi Inklusif, Pemkot Cirebon Fokus Sektor Unggulan dalam RKPD 2027

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penguatan sektor unggulan daerah sebagai motor penggerak pembangunan lokal. Langkah ini menjadi fokus utama dan menjadi tema dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka secara resmi Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon untuk Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (17/12/2025). 

Menurut Wali Kota, Kick Off Meeting ini tidak sekadar rutinitas administrasi, melainkan langkah awal yang fundamental dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Kota Cirebon di masa depan. 

"Dokumen RKPD 2027 harus menjadi jembatan konkret yang menghubungkan visi besar kita dengan aksi nyata di lapangan,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, RKPD 2027 harus selaras dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang menargetkan terciptanya Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan pada 2029. Setiap program dan alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendekatkan Kota Cirebon pada target jangka menengah dan panjang tersebut.

Sejak dilantik pada Februari 2025, Wali Kota menyatakan, Pemerintah Kota Cirebon telah menyinkronkan seluruh gerak pembangunan, terutama menghadapi tantangan seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. 

Meski demikian, penyesuaian anggaran tetap berfokus pada tiga pilar utama: penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakat, selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah, di tengah tantangan tersebut, Kota Cirebon berhasil mencatatkan sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,89 persen pada Triwulan I, bahkan meningkat menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Inflasi juga relatif stabil di angka 2,27 persen, yang menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelas Wali Kota.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam penurunan angka kemiskinan dari 9,02% menjadi 8,66% per November 2025, berkat program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, Kota Cirebon mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Klasifikasi Unggul 2025, Swasti Saba Wiwerda  sebagai Kota Sehat 2025, dan pengakuan sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2024.

Meski capaian positif tersebut menjadi modal, Wali Kota menekankan pentingnya penyusunan RKPD 2027 yang lebih cermat dan terukur, untuk memastikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

"Proses perencanaan harus komprehensif dan melibatkan berbagai sudut pandang,” tuturnya.

Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada hasil pembangunan, Wali Kota menekankan pentingnya disiplin, akuntabilitas, dan pemanfaatan setiap peluang sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. 

“Mari kita maksimalkan seluruh potensi daerah dan bekerja dengan optimisme tinggi untuk mewujudkan Kota Cirebon yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menyampaikan target indikator makro kota untuk 2027. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,15-7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,99 persen, indeks gini 0,417, dan tingkat kemiskinan 7,00 persen. Agus menegaskan bahwa RKPD harus menjadi implementasi visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai RPJMD 2025-2029 selama lima tahun ke depan.

“Penyusunan RKPD harus memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan indikator target nasional, memanfaatkan Basis Data Terpadu melalui e-Walidata, serta mengoptimalkan keterisian data pembangunan melalui Cirebon Satu Data," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung operasional kinerja pelayanan vital juga harus dijaga agar pelayanan publik tetap optimal.

"Sektor pelayanan publik juga harus tetap terjamin, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya. (din)

Read More

Rektor UIN Siber Cirebon Umumkan Penghargaan UI GreenMetric dan Izin Prodi S1 Bioteknologi

CIREBON, FC — Penghujung tahun 2025 menjadi momentum istimewa bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dengan penuh rasa bangga dan syukur menyampaikan kabar gembira atas dua capaian strategis yang diraih institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Capaian pertama diraih pada Selasa, 16 Desember 2025, ketika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memperoleh Penghargaan UI GreenMetric 2025, sebuah pengakuan internasional atas komitmen kampus dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tak berselang lama, kabar membanggakan kembali hadir. Pada Rabu, 17 Desember 2025, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon secara resmi menerima izin pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana (S1). Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1136/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon di Kota Cirebon.

Rektor: Ini Buah Kerja Keras Kolektif Sivitas Akademika

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh sivitas akademika.

“Alhamdulillah, Program Studi S1 Bioteknologi telah resmi memperoleh izin pembukaan sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 1136/B/O/2025. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan dan menjadi hadiah terbaik di penghujung tahun 2025,” ungkap Prof. Aan.

Lebih lanjut, Prof. Aan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses panjang pengusulan hingga terbitnya izin tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika, khususnya tim yang terlibat langsung. Ini adalah hasil kerja keras kolektif teman-teman semuanya. Semoga Prodi Bioteknologi menjadi motor pengembangan keilmuan, riset, dan inovasi yang memberi manfaat luas bagi umat dan bangsa,” tambahnya.

Perkuat Transformasi Kampus Siber dan Pengembangan Keilmuan Strategis

Pembukaan Program Studi S1 Bioteknologi menjadi langkah strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam memperluas spektrum keilmuan sains dan teknologi, sekaligus memperkuat posisi kampus sebagai perguruan tinggi siber yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masa depan.

Dengan capaian penghargaan UI GreenMetric 2025 dan bertambahnya program studi baru, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi kampus unggul, inovatif, berdaya saing global, serta berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. (din)

Read More

Operasi Pasar Bersubsidi Stabilkan Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. 

Hal ini diwujudkan melalui kehadiran langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama kepala perangkat daerah terkait dalam kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi  (Opadi)  Natal dan Tahun Baru yang digelar Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Kalijaga, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan Opadi ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam merespons potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk membantu meringankan beban pengeluaran warga.

Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Disperindag Provinsi Jawa Barat, Ari Fadil Nasution, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk program Opadi. Anggaran tersebut disalurkan dalam tiga momentum besar, yakni Idulfitri, Iduladha, serta Natal dan Tahun Baru.

“Khusus untuk momen Natal dan Tahun Baru, dialokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar yang disalurkan ke 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk Kota Cirebon sendiri, jumlah paket yang disalurkan sebanyak 1.531 paket, sesuai dengan hasil kajian kebutuhan di daerah,” ujar Ari.

Ia menambahkan, setiap paket berisi beras 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan tepung terigu 1 kilogram. Dengan nilai harga normal sekitar Rp96.700, masyarakat hanya perlu menebusnya dengan harga kurang lebih Rp40.000 karena mendapat subsidi sekitar 58 persen. 

“Kami berharap kegiatan Opadi ini tepat sasaran, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas pangan dan meringankan pengeluaran warga,” katanya.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut baik pelaksanaan Opadi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. 

“Alhamdulillah, Opadi dari Provinsi Jawa Barat ini menjadi langkah nyata untuk membantu masyarakat Kota Cirebon,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kestabilan harga. 

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Cirebon tetap terjaga,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa Pemkot Cirebon memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. 

Menurutnya, Opadi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi daerah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon. Pemkot Cirebon sangat peduli agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ujar Iing.

Melalui kegiatan Opadi ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap dapat terus menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan rasa aman dan tenang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 

Komitmen pemerintah untuk hadir, peduli, dan berpihak kepada masyarakat akan terus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Iing mengimbau masyarakat agar tidak panik apabila terjadi kenaikan harga di pasaran.

 “Kami dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pasti akan melakukan intervensi jika diperlukan. Pemkot Cirebon akan selalu hadir untuk masyarakat,” tegasnya. 

Selain kehadiran pejabat pemerintah, kegiatan Opadi juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu warga, Yuliana, mengaku sangat terbantu dengan adanya paket sembako bersubsidi ini. 

Menurutnya, harga bahan pokok yang kerap naik menjelang akhir tahun bisa memberatkan rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pengeluaran terbatas.

“Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan program Opadi ini. Paket sembako dengan harga terjangkau benar-benar meringankan pengeluaran kami menjelang Natal dan Tahun Baru. Beras, gula, minyak, dan tepung yang kami dapatkan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Yuliana sambil tersenyum saat menerima paket sembako.

Ia berharap program seperti ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 

"Kegiatan ini membuat kami merasa pemerintah peduli dan hadir di tengah masyarakat. Semoga setiap warga bisa merasakan manfaatnya, sehingga tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga kebutuhan pokok,” tambah Yuliana. (Nur)

Dokumentasi : Beni Agus Pratama

Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon

Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124

Instagram: @prokompimkotacirebon

Read More

Pemkab Cirebon Perbaiki 417 Kilometer Jalan Di Tahun 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, total panjang jalan yang telah diperbaiki mencapai 417 kilometer.

Perbaikan jalan sepanjang 417 kilometer sepanjang 2025 itu mencakup peningkatan kualitas dan kegiatan pemeliharaan di berbagai wilayah.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menjelaskan, peningkatan jalan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Cirebon untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Berdasarkan data dari dinas, pada tahun ini pemerintah daerah mengerjakan 47 kilometer peningkatan jalan, baik berupa hotmix maupun rigid beton,” ujar pria yang kerap disapa Jigus ini usai Safari Pembangunan di wilayah barat, Senin (15/12/2025).

Selain peningkatan jalan, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon juga melaksanakan pemeliharaan rutin sepanjang 350 kilometer, serta pemeliharaan berkala sepanjang 20 kilometer.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap fungsional dan aman digunakan.

“Dengan demikian, total panjang jalan yang telah ditangani pada tahun 2025 mencapai 417 kilometer,” kata Jigus.

Ia menambahkan, capaian tersebut belum termasuk dukungan dari pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Pada program tersebut, terdapat dua ruas jalan yang juga menjadi perhatian, yakni ruas Arjawinangun–Suranenggala dan ruas Pabuaran–Sindanglaut.

“Angka ini (total panjang jalan yang sudah diperbaiki) belum termasuk tambahan dari program IJD dari pemerintah pusat,” ucapnya menambahkan. (din)

Read More