CIREBON, FC - Kota-kota di Indonesia, termasuk Cirebon, masih menghadapi ironi yang sama dalam dunia birokrasi dan kebijakan publik: perempuan dipuji sebagai penopang ekonomi keluarga dan penggerak usaha rakyat, tetapi tetap minim diberi ruang dalam pengambilan keputusan strategis.
Konselor muda dan aktivis , Imelda Triadhari, S.Sos., menilai kondisi tersebut menunjukkan masih kuatnya budaya patriarki yang bekerja secara halus di lingkungan pemerintahan dan sektor publik.
“Perempuan itu dipakai tenaganya, dipakai loyalitasnya, dipakai ketangguhannya saat ekonomi sulit. Tapi ketika bicara soal jabatan strategis dan kendali kebijakan, mereka sering dianggap belum cukup layak. Itu bentuk ketidakadilan yang terus diwariskan,” ujar Imelda dalam diskusi publik di Cirebon, baru-baru ini.
Menurutnya, perempuan di sektor publik masih harus menghadapi standar penilaian yang jauh lebih berat dibanding laki-laki. Mereka dituntut selalu sempurna hanya untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang sama.
“Laki-laki boleh salah lalu dianggap sedang belajar. Perempuan baru sekali dianggap kurang tegas atau emosional langsung diragukan kapasitasnya. Standarnya tidak pernah benar-benar setara,” katanya.
Imelda menilai banyak perempuan yang bekerja di birokrasi mengalami tekanan mental berlapis karena harus terus membuktikan diri di lingkungan yang masih bias gender.
“Perempuan di birokrasi itu bukan cuma bekerja menyelesaikan tugas kantor. Mereka juga sibuk melawan stigma, penilaian personal, bahkan penghakiman sosial soal kehidupan rumah tangga mereka. Itu melelahkan secara psikologis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya cara pandang masyarakat yang lebih mudah menerima laki-laki sebagai pemimpin, meskipun kompetensinya biasa saja, dibanding perempuan yang memiliki kemampuan tinggi.
“Masalahnya bukan perempuan kurang mampu. Masalahnya banyak orang masih merasa tidak nyaman melihat perempuan terlalu kompeten atau terlalu berani bersuara,” ucap Imelda.
Menurut Imelda, banyak lembaga pemerintah saat ini hanya menampilkan wajah inklusif secara formalitas. Perempuan memang hadir dalam struktur organisasi, tetapi belum tentu dilibatkan secara serius dalam pengambilan keputusan penting.
“Kadang perempuan ditempatkan hanya supaya terlihat representatif. Tapi saat keputusan besar dibahas, suara mereka sering dipotong, diabaikan, atau dianggap sekadar pelengkap,” katanya.
Ia menilai budaya birokrasi yang terlalu maskulin membuat banyak perempuan berbakat memilih mundur karena lelah menghadapi lingkungan kerja yang tidak sehat.
“Negara sering bicara soal meritokrasi, padahal akses menuju posisi strategis saja belum benar-benar adil. Kalau sistemnya masih penuh bias, jangan heran kalau lingkaran kekuasaan terus diisi kelompok yang sama,” tambahnya.
Imelda juga menegaskan bahwa minimnya perspektif perempuan dalam kebijakan publik berdampak langsung terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan pemerintah.
Menurutnya, banyak kebijakan terasa jauh dari kebutuhan masyarakat karena disusun tanpa memahami pengalaman hidup perempuan, terutama perempuan pekerja dan pelaku usaha kecil.
“Kita sering heran kenapa kebijakan publik terasa kaku dan tidak manusiawi. Salah satu penyebabnya karena ruang pengambilan keputusan terlalu homogen dan kurang mendengar pengalaman nyata masyarakat,” ujarnya.
Ia mengkritik keras budaya seremonial yang hanya menjadikan isu perempuan sebagai bahan pidato tanpa perubahan nyata di lapangan.
“Kalau perempuan cuma dipuji saat peringatan Hari Kartini, tetapi tetap disingkirkan dari ruang strategis, berarti kesetaraan itu masih sebatas slogan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Imelda menegaskan bahwa perempuan tidak membutuhkan belas kasihan atau pujian simbolik, melainkan kesempatan yang benar-benar adil.
“Perempuan tidak meminta diistimewakan. Kami hanya ingin dinilai dengan ukuran yang sama. Jangan jadikan perempuan penyelamat ekonomi saat krisis, lalu lupakan mereka ketika kekuasaan mulai dibagi,” katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa daerah maupun negara akan sulit berkembang jika masih mempertahankan budaya birokrasi yang eksklusif dan bias gender.
“Bangsa yang terus membatasi perempuan sebenarnya sedang membatasi masa depannya sendiri,” tutup Imelda.
.jpg)
.jpg)
