Dinkes Kabupaten Cirebon Ajak Lintas Sektor Perkuat Kolaborasi untuk Cakupan Imunisasi PCV

 

KABUPATEN CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pneumonia dan diare melalui program imunisasi.

Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Hotel Aston Cirebon, Rabu (30/4/2025).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati, menyatakan bahwa pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita, baik di tingkat global maupun nasional.

“Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023–2030 dengan pendekatan 3P: perlindungan, pencegahan, dan penatalaksanaan. Imunisasi PCV dan Rotavirus menjadi langkah pencegahan kunci,” jelasnya.

Namun, Nurpatmawati mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi antigen baru di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Berdasarkan data capaian tahun 2024, imunisasi PCV baru mencapai 79% dan Rotavirus 83%, jauh dari target minimal 95%.

“Tingkat dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga juga cukup tinggi, yakni 13,8% untuk PCV dan 8,6% untuk Rotavirus. Selain itu, masih ditemukan kasus bayi zero dose, yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi sama sekali,” paparnya.

Ia menambahkan, bahwa tantangan lain seperti pendataan sasaran yang belum sinkron, rendahnya input data ke aplikasi ASIK, serta kurangnya penggerakan masyarakat turut memperumit pelaksanaan program.

Menurutnya, kompleksitas permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan saja, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor.

“Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan memperkuat Posyandu. Instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, Bappelitbangda, TP-PKK, serta organisasi masyarakat seperti Muslimat dan Aisyiyah berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi.

Sementara itu, IDI, IBI, dan PPNI menjadi ujung tombak dalam penguatan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu, beberapa strategi prioritas yang perlu diperkuat secara bersama meliputi: optimalisasi mobilisasi sasaran di desa dan kecamatan, sinkronisasi data antarprogram di tingkat puskesmas dan kecamatan, integrasi program kesehatan dengan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan RT/RW, serta peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa.

“Keberhasilan kita tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita, tetapi juga pada efisiensi pembiayaan kesehatan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan performa daerah di bidang pembangunan kesehatan,” pungkasnya. (Nurdin)

Read More

Pelantikan Pengurus PMI Tingkat Kecamatan, Ini Yang Disampaikan Bupati Imron

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menghadiri pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Cirebon di ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.

Imron mengapresiasi atas pelantikan pengurus PMI kecamatan di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada Rabu (30/4/2025).

PMI merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan. Imron menjelaskan, pelantikan pengurus merupakan momentum penguatan komitmen dan tekad PMI untuk mendedikasikan.

“Penguatan komitmen ini dalam wujud visi dan misi, program dan kegiatan organisasi, terutama dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan pelayanan masyarakat,” kata Imron.

Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu mendoakan agar pengurus yang telah dilantik bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diemban. Imron juga berterima kasih atas dedikasi dan kinerja PMI Kabupaten Cirebon.

“Keberhasilan dalam kegiatan donor darah, kegiatan bulan dana, kegiatan penanggulangan bencana, serta pelayanan kemanusiaan lainnya,” ucap Imron.

Ia pun berpesan agar pengurus PMI, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan wajib memahami peran, tugas, serta kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kemudian, pengurus PMI di tingkat kecamatan mampu meningkatkan koordinasi dan kerja samanya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

“Kami berharap, PMI Provinsi Jabar lebih memberikan dukungan kepada PMI Kabupaten Cirebon dalam rangka memperlancar mobilitas tugas kemanusiaan,” ucapnya.

Imron juga mengimbau, agar camat yang juga sekaligus sebagai pelindung PMI tingkat kecamatan wajib mengalokasikan target untuk kegiatan bulan dana kepada para kuwu.

Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk pelaksanaan bulan dana 2025.

Sementara itu, Ketua PMI Jabar, Yossi Irianto mengatakan, substansi dari pelantikan adalah tentang pemberian pengetahuan nilai-nilai PMI.

“Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) PMI, tentu posisinya menjadi berbeda, walaupun bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Maksud kita adalah agar tidak melenceng (sesuai dengan amanat UU),” ucap Yossi.

Lebih lanjut, Yossi mengatakan, pengurus harus saling menguatkan, karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah.

Ia menyebut, PMI memiliki tujuan yang berbeda saat kondisi perang atau tidak, atau seperti saat ini.

“Kalau saat perang kita fokus membantu korban. Dalam kondisi tidak perang, bantu pemerintah daerah dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan, termasuk respons kebencanaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana, bersyukur bisa melaksanakan pelantikan pengurus PMI tingkat kecamatan. Heviyana mengaku, pengurus sejatinya sudah terbentuk sejak tiga bulan lalu.

“Kami adalah mitra kerja pemerintah daerah. Dan, PMI Kabupaten Cirebon ingin membantu meningkatkan IPM, baik pendidikan dan SDM-nya,” tuturnya. (Ara)

Read More

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Komitmen Pemkot Cirebon untuk Pelayanan Publik

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin apel pagi dalam rangka penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di halaman Balai Kota, Rabu (30/4/2025).

Hadir Wakil Wali Kota, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten dan staf ahli, serta kepala perangkat daerah Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas administratif semata. Menurutnya, dokumen yang ditandatangani adalah simbol dari komitmen moral dan profesional para pemimpin perangkat daerah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Yang sebenarnya ditandatangani hari ini adalah kesediaan kita untuk memberikan segenap kemampuan dalam pelayanan publik. Ini bukan soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal komitmen yang lahir dari hati,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Pakta Integritas mencerminkan nilai moral dan etika jabatan, sementara Perjanjian Kinerja adalah rencana nyata yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

“Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang, satu bicara soal karakter, satu lagi soal kompetensi. Dan keduanya mutlak dimiliki oleh kepala perangkat daerah,” tambahnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa perangkat daerah tidak boleh hanya dilihat sebagai unit administratif. Ia ingin setiap kepala dinas tampil sebagai lokomotif penggerak pembangunan yang selaras dengan visi kota Cirebon, yaitu Setara Berkelanjutan.

“Tahun ini kita menghadapi tantangan berat, mulai dari percepatan pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, sampai adaptasi terhadap dunia digital yang bergerak cepat,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan tiga hal utama sebagai fondasi kinerja. Pertama, integritas sebagai fondasi. Tanpa integritas, semua target kinerja akan rapuh. 

"Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bukan hanya dalam ketaatan aturan, tapi juga dalam keberanian mengambil keputusan yang benar, meski tidak populer," tuturnya.

Kedua, kinerja harus berdampak. Wali Kota mendorong agar setiap program yang dibuat harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. "Tidak boleh ada program yang hanya bagus di laporan tapi tak terasa di lapangan," lanjutnya.

Ketiga, kolaborasi dan akuntabilitas. Wali Kota menyerukan pentingnya komunikasi antar dinas, pemanfaatan teknologi, serta budaya saling mengawasi demi menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

“Saya percaya, tidak ada organisasi hebat tanpa kepemimpinan yang tangguh di dalamnya. Dan saya berdiri di hadapan para pemimpin satuan kerja yang saya yakin mampu menjawab tantangan ini,” ucapnya optimis.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah awal dari sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjutinya dengan evaluasi internal dan aksi nyata.

“Kalau masih ada yang menganggap kinerja hanya urusan administratif, maka kita salah arah. Kita bukan sekadar manajer birokrasi, tapi juga arsitek perubahan. Rakyat hanya akan mengingat satu hal, apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau hanya sekadar menjabat,” tutupnya. (din)

Read More

Bupati Imron Serahkan SK CPNS dan Teken Komitmen Manajemen Talenta

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 kepada 56 orang CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penyerahan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan komitmen penerapan manajemen talenta di Hotel Apita Cirebon, Selasa (29/4/2025).

Imron dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada para CPNS yang telah resmi diangkat. Ia berharap para aparatur baru ini dapat melaksanakan tugas dengan dedikasi dan menjadi agen perubahan di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Kami berharap, anda semua bekerja dengan baik dan menjadi contoh. Jadilah agen perubahan untuk memajukan Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Imron menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Menurut dia, pegawai negeri harus menunjukkan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia juga menyampaikan, bahwa pemerintah daerah tengah mendorong penerapan manajemen talenta dalam sistem kepegawaian. Sistem ini disebut akan menjadi dasar dalam pengangkatan jabatan di lingkungan birokrasi.

“Pengangkatan jabatan nanti berdasarkan kemampuan dan penilaian kinerja, bukan lagi berdasarkan pendekatan pribadi. Tidak boleh ada kasak-kusuk ingin jabatan,” ujarnya.

Penerapan manajemen talenta, lanjut Imron, akan menciptakan birokrasi yang lebih sehat, transparan, dan profesional. Ia menyebut, sistem ini akan mengakhiri praktik-praktik yang tidak sesuai dalam proses promosi jabatan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menyatakan bahwa penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi nasional CPNS yang telah dilaksanakan sesuai regulasi.

“Penyerahan SK ini memberikan legalitas dan kejelasan status kepada CPNS yang telah lulus. Ini juga menjadi awal pembekalan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara,” kata Hendra.

Ia menambahkan, komitmen penerapan manajemen talenta menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam pembinaan karir ASN yang berbasis pada kompetensi dan kinerja.

“Penerapan sistem ini diharapkan menciptakan birokrasi yang dinamis, efektif, dan inovatif. Ini adalah langkah strategis untuk pengelolaan SDM aparatur yang lebih baik,” ujarnya.

Wakil Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Haryono Dwi Putranto, yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Pemkab Cirebon atas percepatan proses pengangkatan CPNS.

“Pak Bupati sudah mengambil kebijakan cepat dalam menyerahkan SK CPNS. Bahkan di instansi pusat banyak yang belum melakukannya. Di Jawa Barat, ini menjadi yang ke-12 tercepat,” kata Haryono.

Ia juga mendukung penuh langkah Bupati Cirebon dalam menerapkan manajemen talenta sebagai dasar dalam promosi jabatan. Menurutnya, sistem ini akan menghapus praktik tawar-menawar jabatan yang selama ini kerap terjadi.

“Dengan sistem ini, kepala daerah bisa lebih objektif dalam menentukan siapa yang layak menduduki jabatan tertentu, berdasarkan talenta, bukan kedekatan,” kata dia. (di )

Read More

Komisi II DPRD Kota Cirebon Berikan Catatan Pada Laporan LKPj Walikota Tahun 2024

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon memberi sejumlah catatan sebagai bahan rekomendasi pada laporan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II dengan tiga SKPD Kota Cirebon, Senin (28/4/2025) di ruang serbaguna DPRD.

Ketiganya yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), dan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan bahwa masih ada sejumlah catatan untuk LKPj tahun 2024. Sehingga, perlu adanya percepatan penyelesaian agar tidak berlarut-larut.

Seperti masih perlunya upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon. Sebab, hingga saat ini jumlah PAD di Kota Cirebon masih belum maksimal.

“Pada tahun 2024, ada beberapa catatan untuk LKPj. Seperti, perlu adanya tindak lanjut peningkatan PAD, karena itu masih menjadi permasalahan hingga saat ini,” kata Handarujati.

Di tempat yang sama, Abdul Wahid Wadinih SSos menambahkan, masih terdapat kawasan kumuh yang perlu segera diatasi, meski keberadaanya sudah mulai berkurang.

Di samping itu, Komisi II juga merekomendasikan agar pemda Kota Cirebon dapat mengalokasikan anggaran untuk program rutilahu. Sebab, masih ada sebanyak 3000 penerima yang mendapat program rutilahu.

“Untuk DPRKP, salah satunya yaitu penanganan kawasan kumuh. Memang sekarang tinggal sedikit, tapi masih perlu diperhatikan penanganannya,” tambahnya.

Sementara itu, catatan untuk DPUTR, Komisi berharap agar penanganan masalah banjir dapat segera teratasi. Salah satu di antaranya yakni dengan segera menyelesaikan pembuatan kolam retensi, hingga menyediakan pompa air untuk titik rawan banjir.

Selain itu, pembebasan lahan parkiran Benda Kerep masih belum terselesaikan, padahal catatan ini sudah ada sejak LKPj tahun 2023.

“Tentu kami berharap, Pemkot Cirebon menjadikan catatan LKPj ini jadi pedoman, sebab ini menjadi permasalahan seirus di masing-masing SKPD. Sehingga, catatan pada LKPj ini dapat dijadikan rujukan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MM MMtr, dan Tommy Sofianna SH.

Read More

Wakil Wali Kota Hadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage untuk Wujudkan Jawa Barat Istimewa

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama para camat, lurah dan kepala perangkat daerah terkait hadir dalam Rapat Koordinasi "Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah" se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

 Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Visi Jawa Barat Istimewa dan menguatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu, acara ini juga menjadi momentum penting dengan digelarnya Deklarasi Jawa Barat Istimewa yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah Deklarasi Jawa Barat Istimewa, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah. Dalam deklarasi ini, para pemimpin daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat di desa dan kelurahan. 

Program ini mencakup lima poin utama. Pertama, desa dan kelurahan tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru). Kedua, desa dan kelurahan bebas dari kemiskinan ekstrim, serta turut mensukseskan Sekolah Rakyat. 

Ketiga, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya lestari. Keempat, desa dan kelurahan Mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih. Kelima, desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya program Jawa Barat Istimewa. 

"Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat. Kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di sini. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia," ujar Dedi.

Gubernur juga menekankan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki data yang akurat dan presisi terkait kondisi setiap desa. 

“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada. Saya mengusulkan kepada kementerian untuk memperhatikan hal ini agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cirebon menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa. 

"Kami di Cirebon siap mendukung penuh program-program ini. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan di desa dan kelurahan," ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, serta mendorong semua sektor untuk turut serta dalam pencapaian tujuan bersama ini. (din)

Read More

Bupati Imron Resmi Buka Grand Final Pasanggiri Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Semangat untuk memajukan pariwisata dan budaya Kabupaten Cirebon terus digelorakan. Hal ini tampak dalam pembukaan Grand Final Pasanggiri Nok dan Kacung 2025 yang berlangsung meriah di Hotel Patra Cirebon, Sabtu malam (26/4/2025).

Acara prestisius ini dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, di hadapan para finalis, tamu undangan, rektor universitas, kepala sekolah, serta jajaran pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Imron menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memajukan pariwisata dan melestarikan budaya daerah.

“Pasanggiri Nok dan Kacung ini bukan sekadar ajang pemilihan duta pariwisata, melainkan peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri, memperdalam pengetahuan tentang daerahnya, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Imron menyebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menggelar ajang ini sebagai upaya regenerasi duta-duta wisata yang memahami pentingnya menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya serta lingkungan.

Ia juga mengapresiasi kehadiran para pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah yang terus mendukung ajang tersebut.

“Saya hormati para Rektor dan Kepala Sekolah yang hadir. Kehadiran Bapak-Ibu semua membuktikan komitmen kita bersama dalam membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti fakta bahwa selama ini pariwisata Kabupaten Cirebon masih identik dengan kunjungan religi, seperti ke Makam Sunan Gunung Jati. Namun, menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi lain yang belum tergarap maksimal.

“Kalau orang datang ke Kabupaten Cirebon, umumnya hanya tahu Makam Sunan Gunung Jati, batik trusmi, dan kuliner khas Cirebon. Padahal, banyak potensi wisata lain yang perlu kita kenalkan ke luar daerah,” ungkapnya.

“Melalui para Nok dan Kacung terpilih, saya berharap potensi-potensi ini bisa dipromosikan lebih luas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Imron menyampaikan bahwa para finalis Nok dan Kacung ini diharapkan menjadi agen perubahan, tidak hanya di bidang pariwisata dan budaya, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

“Ini tugas yang mulia. Kita ingin generasi muda ikut ambil bagian, bergerak bersama membangun Kabupaten Cirebon menjadi lebih maju, lebih dikenal, dan lebih sejahtera,” kata Imron.

Di akhir sambutannya, Imron menyampaikan ucapan selamat kepada 10 pasang finalis Nok dan Kacung yang terpilih.

Ia berharap, para finalis dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjadi teladan bagi pemuda-pemudi lainnya.

“Selamat kepada para finalis. Kami berharap, kalian bisa mengembangkan tugas ini dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih maju, santun, dan berkarakter,” pungkasnya. (Anin)

Read More

Wabup Jigus Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026

KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budimana membuka secada resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Aston Cirebon, Senin (28/4/2025).

Pria yang akrab disapa Jigus ini menegaskan, Musrenbang menjadi momen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan ke depan sejalan dengan visi-misi pemerintah daerah saat ini.

“Yang terpenting adalah bagaimana visi-misi yang telah kami tetapkan bersama masyarakat bisa diwujudkan,” katanya.

Ia menyampaikan, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang telah direncanakan.

“Kami tidak bisa sendiri. Semua harus bergotong-royong, termasuk dukungan dari para SKPD untuk mendukung program-program prioritas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jigus juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui program koperasi desa.

Ia menyampaikan, salah satu upaya yang tengah berjalan adalah pengembangan Koperasi Merah Putih, yang diinisiasi untuk memperkuat sektor ekonomi di tingkat desa.

“Secara simbolik sudah ada lima desa yang membentuk Koperasi Merah Putih. Saat ini sudah berkembang di 22 desa,” tutur Jigus.

Program ini, lanjut dia, akan terus dikembangkan hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

“Insyaallah pada 12 Juli nanti, saat peluncuran resmi oleh Bapak Presiden, pembentukan koperasi ini akan dimaksimalkan di seluruh desa,” kata dia.

Selain fokus pada pembentukan, Jigus juga menekankan pentingnya pembangunan dan pengembangan koperasi agar mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat.

Ia berharap, melalui kolaborasi semua pihak, pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Ara)

Read More

Sekda Kabupaten Cirebon Tegaskan Pentingnya Pembinaan Atlit Usia Dini

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menegaskan pentingnya pembinaan atlet usia dini sebagai bagian dari investasi jangka panjang daerah dalam bidang sumber daya manusia.

Hal itu disampaikannya saat membuka Kejuaraan Atletik Pelajar se-Kabupaten Cirebon di Stadion Ranggajati Sumber, Senin (28/4/2025).

Dalam sambutannya, Hilmy menyebut bahwa olahraga bukan hanya kegiatan fisik, melainkan bagian dari sistem pembinaan karakter dan kualitas generasi muda.

Menurutnya, pelajar yang dibina lewat jalur olahraga berpotensi besar membawa nama baik daerah, bahkan bangsa, di kancah nasional maupun internasional.

“Pemerintah daerah terus berupaya mendorong tumbuhnya generasi yang sehat, kompetitif, dan berprestasi melalui jalur olahraga. Atlet pelajar harus menjadi bagian dari sistem pembinaan berkelanjutan yang tertata dan terintegrasi,” ujar Hilmy.

Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk sekolah, dinas pendidikan, dan keluarga, untuk mendukung tumbuhnya prestasi para pelajar di bidang olahraga.

“Olahraga adalah media untuk membangun daya juang, disiplin, dan integritas. Kita ingin pelajar Kabupaten Cirebon bukan hanya unggul di akademik, tapi juga kuat dalam karakter dan fisik,” tegasnya.

Kejuaraan Atletik Pelajar ini diikuti oleh 1.735 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA.

Kepala Seksi Bidang Olahraga Dispora Kabupaten Cirebon, Sukawi, menyebut jumlah peserta masing-masing terdiri dari 747 siswa tingkat SD/MI, 639 siswa tingkat SMP/MTs, dan 349 siswa tingkat SMA/SMK/MA.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang penyaringan dan pembinaan atlet potensial yang akan mewakili Kabupaten Cirebon pada kejuaraan tingkat lebih tinggi. (Ara)

Read More

Pemkot Cirebon dan Baznas Serahkan Bantuan untuk Imam, Marbot, Guru Ngaji hingga Petugas Kebersihan

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon bekerja sama dengan Baznas Kota Cirebon menyerahkan 1.300 paket bantuan kepada para imam masjid, marbot, guru ngaji, lebe, serta petugas pengangkut sampah. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo di Islamic Centre At-Taqwa Cirebon, Sabtu (26/4/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para penerima bantuan, yang disebutnya sebagai “penjaga nilai dan kebersihan lahir-batin Kota Cirebon.”

“Kota Cirebon berdiri bukan hanya karena bangunan dan sistem, tetapi juga karena do’a para imam, kerja senyap para marbot, ketulusan para guru ngaji, kesabaran para lebe, dan pengabdian para petugas pengangkut sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa bantuan ini bentuk penghargaan yang tulus atas dedikasi yang sering kali luput dari perhatian.

“Bantuan ini mungkin tidak besar dalam jumlah, tapi besar dalam makna. Ini adalah bentuk perhatian dari negara, dari pemerintah daerah, dari lembaga zakat, kepada orang-orang yang selama ini menghidupkan ruh kota kita, lewat adzan yang dikumandangkan, lewat mushaf yang diajarkan, hingga jalan-jalan kota yang dirapikan setiap pagi,” tambahnya.

Ketua Baznas Kota Cirebon, H Hamdan, mengungkapkan rasa syukur atas partisipasi para muzaki (pemberi zakat) yang telah mempercayakan zakatnya kepada Baznas.

“Terima kasih kepada para muzaki. Mudah-mudahan rezekinya ditambahkan dan dilimpahkan keberkahan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa Baznas bukan hanya sekadar lembaga pengelola zakat, melainkan jembatan kepedulian antara masyarakat yang memiliki dan yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Cirebon dan Baznas berharap semangat gotong royong, saling peduli, dan berbagi akan terus menjadi napas utama kehidupan di kota ini.

L

Read More

Cirebon Catat Sejarah: PLTB Pertama di Pulau Jawa Siap Dibangun, Sedong Jadi Pusat Energi Hijau Baru

KABUPATEN CIREBON – Angin segar perubahan kini berembus dari timur. Kabupaten Cirebon akan mencetak sejarah sebagai lokasi berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Pulau Jawa. 

Proyek ambisius ini bukan hanya menandai langkah besar Jawa Barat dalam transisi menuju energi bersih, tetapi juga mempertegas posisi Cirebon sebagai pionir energi terbarukan di tengah padatnya populasi dan kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, usai audiensi bersama pengembang PLTB di Pendopo Bupati Cirebon pada Kamis, 24 April 2025. 

Dengan nada optimis, Imron menyebut proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur energi, tapi sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih hijau.

“Ini bukan hanya soal energi, ini soal warisan bagi anak cucu kita. PLTB Sedong akan membuka babak baru dalam pembangunan berkelanjutan di Cirebon,” ujar Imron penuh semangat.

Dengan kapasitas 150 megawatt (MW) dari 20 menara turbin, PLTB Sedong akan menjadi penyuplai energi ramah lingkungan ke jaringan PLN, menyokong kebutuhan listrik nasional. Lokasi yang dipilih, yakni Kecamatan Sedong, dinilai sangat ideal berkat topografi perbukitan terbuka dan potensi angin yang konsisten.

Gery Julian, Direktur PT Cirebon Tenaga Bayu, mengungkapkan bahwa keputusan membangun di Cirebon merupakan hasil riset selama dua tahun. Timnya telah memasang alat pengukur kecepatan angin di berbagai titik, dan hasilnya menunjukkan potensi yang luar biasa.

“Cirebon bukan pilihan instan. Ini hasil kerja keras dan riset yang mendalam. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, kami targetkan pembangunan dimulai 2026 dan mulai beroperasi 2027,” terang Gery.

Jika proyek ini sukses, maka Cirebon akan menyusul jejak Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan, wilayah yang lebih dulu menikmati manfaat energi angin. Bedanya, kali ini Jawa pulau dengan beban listrik terbesar di Indonesia akan ikut merasakan semilir energi hijau yang berkelanjutan.

Lebih dari sekadar proyek energi, PLTB Sedong diharapkan menjadi simbol harapan baru dan bukti nyata bahwa masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bisa dimulai dari daerah. (din)

Read More

Jalan Perbatasan Cirebon Kuningan Longsor, Pemkab Cirebon Tanggap Darurat

 

KABUPATEN CIREBON — Aroma tanah basah masih terasa menyengat di udara Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Di tengah sunyinya pagi, suara dentuman alat berat dan deru truk pengangkut bronjong memecah kesenyapan.

Di sinilah, sepanjang 25 meter jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dan Kuningan mengalami longsor yang memakan sebagian badan jalan terjadi beberapa hari lalu.

Longsor itu bukan hanya menggerus badan jalan, tapi juga memotong alur vital masyarakat yang menggantungkan mobilitasnya pada jalur ini.

Bencana itu datang tak lama setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin dini hari, 21 April 2025. Kepala Desa Belawa, seperti yang diungkapkan oleh Deni Kusuma.

“Daerah ini memang rawan longsor, karena kontur tanahnya yang labil. Kejadian terjadi pagi hari dan langsung kami laporkan,” ujarnya.

Menurutnya, longsor menggerus badan jalan dengan kedalaman sekitar 3 meter dan panjang retakan mencapai 25 meter.

Saat ini, jalan tersebut masih bisa dilalui, namun hanya untuk kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat dilarang melintas, karena kondisi jalan yang sangat berisiko.

“Jalan masih dilintasi oleh masyarakat, tapi hanya motor saja, tidak untuk kendaraan berat,” ucapnya.

Pihak desa telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. 

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan dinas terkait. Untuk langkah awal, kami melakukan pemasangan kerucut lalu lintas guna memperingatkan pengguna jalan dan mencegah kecelakaan,” tambahnya.

Retakan sepanjang 25 meter dengan kedalaman hingga 3 meter telah membuat jalur tersebut nyaris tak bisa dilalui. Kini, hanya sepeda motor dan mobil kendaraan pribadi yang diizinkan melintas.

Di tengah ancaman bahaya, harapan hadir dalam bentuk upaya cepat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon. Dipimpin langsung oleh Kepala DPUTR, Iwan Rizky, penanganan darurat mulai digulirkan.

“Fokus kami saat ini adalah mencegah kerusakan lebih parah. Kami pasang bronjong sebagai penguat tebing sementara,” ujar Iwan saat ditemui di lokasi, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan, bahwa DPUTR telah menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mempercepat proses pengadaan dan pemasangan bronjong. “Kami targetkan dalam empat sampai lima hari, penanganan darurat sudah selesai,” tambahnya.

“Kami minta masyarakat bersabar. Yang penting sekarang jalan tetap aman untuk dilalui,” katanya.

Bagi warga Desa Belawa dan pengguna jalur ini, Warsiman (49) mengungkapkan rasa terima kasih atas respon cepat pemerintah daerah yang sigap memperbaiki kondisi jalan meskipun bersifat sementara.

“Kalau enggak diberesin bisa-bisa longsorannya meluas, ya makasih udah perhatian,” jelasnya.

Bencana memang tak bisa diprediksi, tapi respon cepat dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama. (din)

Read More

BAZNAS Pusat dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Gelar “Cahaya Zakat” untuk Penguatan Beasiswa dan Zakat Perusahaan

CIREBON, FC – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat menggandeng UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang akrab disebut Cyber Islamic University (CIU), menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peserta Beasiswa Cendekia BAZNAS sekaligus Penyerahan Zakat Perusahaan PT Mulia Inti Pangan bertajuk “Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik”. 

Acara berlangsung di Auditorium lantai 8 Gedung Siber, UIN Siber, dan dihadiri oleh pimpinan universitas, pengurus BAZNAS, serta manajemen PT Mulia Inti Pangan.

Rangkaian Acara dan Hadirinya Para Tokoh

• Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

• Prof. Dr. Hajam, M.Ag., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama

• Dr. Naila Farah, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi Islam

• Zaenal Arifin, S.Ag., Kabag Umum & Layanan Akademik

• Syifauzakia, M.Pd, Ketua UPZ Syarifah Mudaim

• Argo Sayoto, Kepala Divisi Pengumpulan Zakat Perusahaan, BAZNAS RI

• H. Hamdan, S.Ag., M.Pd.I, Ketua BAZNAS Kota Cirebon

• Ahmad Muzaki, Direktur PT Mulia Inti Pangan

Laporan Zakat Perusahaan dan Dampaknya

Dalam sambutannya, Argo Sayoto melaporkan perkembangan penyaluran zakat perusahaan PT Mulia Inti Pangan:

• 2023: Total zakat sebesar Rp 250 juta, menyalurkan beasiswa kepada 60 santri untuk studi S1 (27 orang berhasil lolos ke PTKIN dan PTN, sisanya ke perguruan tinggi lain).

• 2024: Kenaikan menjadi Rp 267 juta dengan 33 penerima manfaat, dominasi mahasiswa UIN Siber Cirebon.

“Setiap penerima manfaat mendapat beasiswa selama dua semester,” jelas Argo, “Semoga sinergi dengan PT Mulia Inti Pangan terus berlanjut.”

Makna “Cahaya Zakat” Menurut Rektor

Prof. Aan Jaelani menyambut hangat kehadiran BAZNAS Pusat, BAZNAS Kota Cirebon, dan PT Mulia Inti Pangan. Ia menekankan bahwa tema “Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik” merefleksikan kemuliaan zakat sebagai pilar sosial Islam. 

“Zakat bukan sekadar kewajiban, melainkan cahaya yang menerangi kehidupan muzaki dan mustahik,” ujarnya. Prof. Aan juga mengajak para mahasiswa penerima beasiswa agar menjadi insan paripurna—unggul secara akademik dan berakhlaq mulia.

Pengalaman Perusahaan di Tengah Pandemi

Ahmad Muzaki, Direktur PT Mulia Inti Pangan, mengungkapkan terima kasih kepada UIN Siber yang telah memfasilitasi acara ini. Ia berbagi kisah perusahaan yang didirikan pada 2020, saat gelombang awal pandemi memaksa lockdown. 

“Banyak keluarga bergantung pada operasional kami,” kata Ahmad. “Kami berinovasi—menggunakan sistem digital dan model ‘recycle’—untuk memastikan kelangsungan usaha dan menjaga karyawan tetap produktif.”

Apresiasi BAZNAS Kota Cirebon

Menutup acara, H. Hamdan, Ketua BAZNAS Kota Cirebon, menyampaikan terima kasih kepada PT Mulia Inti Pangan atas kepercayaannya menyalurkan zakat melalui BAZNAS. “Kepercayaan ini memastikan zakat sampai tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi mustahik,” pungkasnya.

Dengan sinergi antara lembaga zakat, universitas, dan dunia usaha, kegiatan “Cahaya Zakat” menjadi momentum penting dalam memperkuat program beasiswa dan penyaluran zakat korporasi—mewujudkan keajaiban bagi muzaki dan mustahik di era kebangkitan ekonomi pasca-pandemi.

Partisipasi 60 Peserta Beasiswa Cendekia

Kegiatan ini diikuti 60 peserta terpilih, berasal dari:

• UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

• Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)

• Institut Teknologi dan Bisnis Cirebon (ITB Cirebon)

• Beasiswa UPZ Syarifah Mudaim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Peserta mendapatkan pembinaan intensif, mempersiapkan mereka menjadi insan cendekia yang tidak hanya unggul akademik, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai keislaman dan sosial. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Menggelar Seminar Cahaya Zakat, Kupas Integrasi Raga, Akal, dan Jiwa Sebagai Pondasi Keseimbangan Hidup

Prof, Dr Hajam M.Ag

CIREBON, FC – Dalam rangkaian Pembinaan Peserta Beasiswa Cendekia BAZNAS dan Penyerahan Zakat Perusahaan PT Mulia Inti Pangan bertajuk “Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik”, sesi seminar yang dipandu Fitria HRGA Manager PT Mulia Inti Pangan sukses memikat perhatian 60 peserta di Auditorium lantai 8 Gedung Siber, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Prof. Dr. Hajam, M.Ag., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama UIN Siber Cirebon, didampingi Ilman Faqih dari BAZNAS RI. Prof Hajam menyajikan paparan mendalam tentang “Integrasi Raga, Akal, dan Jiwa sebagai Fondasi Keseimbangan Hidup”.

Poin poin utama materi:

1. Keterkaitan Fisik, Mental, dan Spiritual

o Stres mental bisa menimbulkan masalah kesehatan tubuh.

o Kondisi fisik yang buruk berpotensi merusak kestabilan emosi dan iman.

2. Prinsip Kesehatan Holistik

o Menjaga raga, akal, dan jiwa secara seimbang memaksimalkan kualitas hidup.

o Pendekatan terpadu mencegah penyakit dan memperkuat daya tahan batin.

3. Implementasi Sehari hari

o Latihan fisik teratur, seperti jalan cepat atau yoga, untuk menjaga kebugaran.

o Pengelolaan stres melalui meditasi, doa, dan diskusi positif.

o Pembelajaran terus menerus untuk merangsang kecerdasan dan kreativitas.

“Tidak ada satu elemen pun yang bisa berdiri sendiri,” tegas Prof. Hajam. “Kesehatan holistik menuntut kita merawat tubuh, pikiran, dan jiwa sebagai satu kesatuan utuh.”

Setelah paparan, peserta aktif mengajukan pertanyaan tentang praktik konkretnya—mulai manajemen waktu antara ibadah, studi, dan olahraga, hingga strategi menenangkan pikiran di tengah tekanan akademik. 

Ilman Faqih memberikan contoh program BAZNAS RI yang mendukung kesejahteraan mahasiswa, seperti workshop mindfulness dan kelompok pendukung psikososial.

Seminar ini menegaskan bahwa “keajaiban muzaki dan mustahik” tidak hanya tentang finansial, tetapi juga menyentuh kualitas hidup holistik. 

Para peserta meninggalkan auditorium dengan inspirasi baru—bahwa zakat dan beasiswa BAZNAS tidak hanya mencerahkan rezeki, tetapi juga menguatkan tubuh, pikiran, dan jiwa demi generasi cendekia yang sejahtera. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Terima Bantuan Bus Operasional dari BRI, Upaya Mendorong Mobilitas Akademik

CIREBON, FC - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan akademik dan operasional dengan menerima bantuan kendaraan operasional dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

Penyerahan secara simbolis dilakukan pada Rabu, 23 April 2025, bertempat di Gedung Siber UIN Cirebon, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua institusi.

Hadir dalam acara tersebut

• Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

• Para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas

• Ahmad Furkon, Regional Consumer Business Head (RCBH) Kanwil Bandung BRI

• Dodi Wahyu Budiarso, Pemimpin Cabang BRI Cirebon Kartini

• Eko Fajar Noegraha, Manajer Bisnis Konsumer BRI

Dalam sambutannya, Rektor Aan Jaelani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bank BRI sebagai mitra strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

 “Bantuan kendaraan operasional jenis Elf ini sangat berarti untuk mendukung mobilitas civitas akademika—mulai dari pengangkutan dosen dan tenaga kependidikan hingga melayani kunjungan mahasiswa di berbagai kampus pembantu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Furkon menegaskan komitmen Bank BRI dalam mendukung sektor pendidikan nasional. 

“BRI adalah satu‐satunya bank di dunia yang memiliki satelit sendiri, dengan jaringan ribuan kantor cabang dan layanan digital yang tersebar hingga pelosok Indonesia. Kami bangga dapat bermitra dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan siap terus memfasilitasi kebutuhan operasional kampus serta pelayanan perbankan bagi mahasiswa di mana pun mereka berada,” jelas Ahmad Furkon.

Penyerahan unit Elf operasional ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan efisiensi distribusi dosen dan staf antar-kampus pembantu.

2. Mempermudah mobilitas akademik untuk kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kunjungan kerja.

3. Memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan perbankan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dengan tambahan kendaraan operasional dari BRI, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin siap mewujudkan visi menjadi kampus nasional terdepan dalam layanan siber dan pendidikan terpadu. 

Kerja sama ini pun menjadi bukti nyatanya—bahwa peran dunia perbankan tidak hanya terbatas pada layanan finansial, tetapi juga berkontribusi langsung pada kemajuan sektor pendidikan di Indonesia.

Read More

Banjir Jadi Fokus Utama Komisi II, Dorong Percepatan Penanganan

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon terus mendorong percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan krusial bagi warga.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (24/4/2025), Komisi II kembali memanggil sejumlah pihak terkait, di antaranya BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Satpol-PP, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon serta LBH Buana Caruban Nagari.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto SE MM MMTr, menegaskan bahwa pihaknya telah sejak lama mendorong penanganan banjir secara serius dan terencana.

“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah agar banjir dapat ditangani dengan segera. Dalam rapat ini, kita meminta kejelasan kembali atas rencana-rencana tersebut,” ujarnya di Griya Sawala DPRD.

Anton menyampaikan, berdasarkan pemaparan BBWS, penanganan fisik akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei hingga Desember 2025.

Program tersebut mencakup normalisasi sungai, pengangkatan sedimentasi, pembangunan sandaran, hingga pembuatan tanggul di beberapa titik rawan banjir seperti di Ciremai Giri, Kriyan, Sijarak, Kecapi, dan Kesunean.

Selain itu, dari sisi pemerintah daerah, DPUTR Kota Cirebon telah merencanakan perbaikan drainase di 24 titik serta pembangunan sumur-sumur retensi untuk mempercepat resapan air hujan.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah teknis tersebut, karena banjir ini bukan hanya soal bencana musiman, tapi sudah menyentuh aspek kenyamanan dan kesehatan warga,” imbuh Anton.

Tak hanya itu, Komisi II juga menyoroti pentingnya edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. DLH diminta untuk lebih aktif mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mendirikan bangunan liar di sekitar aliran sungai.

“DPRD terus mengawal agar penanganan banjir ini berjalan terarah, tidak hanya reaktif ketika bencana terjadi. Penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan kesadaran masyarakat,” tegas Anton.

Komisi II DPRD Kota Cirebon memastikan akan terus memantau progres program tersebut, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor agar Kota Cirebon terbebas dari ancaman banjir di masa mendatang.

“Penanganan banjir adalah prioritas lintas sektor. Maka dari itu DPRD akan terus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan solusi nyata akan penanganan banjir,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Abdul Wahid Wadinih SSos. (din)

Read More

Produksi Perikanan Kabupaten Cirebon Tembus 44 Ribu Ton, Pemkab Genjot Hilirisasi dan Teknologi Ramah Lingkungan

KABUPATEN CIREBON – Sektor perikanan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus menunjukkan geliat positif sepanjang tahun 2024. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon mencatat, total produksi perikanan daerah tersebut mencapai angka mencengangkan, yakni 44 ribu ton.

Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menjelaskan bahwa sebagian besar produksi tersebut berasal dari subsektor perikanan tangkap sebesar 37.660 ton. Sisanya, sebanyak 7.048 ton, berasal dari subsektor perikanan budidaya dan air tawar.

“Angka ini menjadi bukti nyata potensi besar yang dimiliki Kabupaten Cirebon di sektor perikanan. Ini adalah modal penting untuk mengembangkan industri perikanan bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan,” ujar Erus saat ditemui, Kamis (24/4/2025).

Tak hanya puas dengan angka produksi, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mulai menatap masa depan industri perikanan dengan merancang strategi jangka panjang yang fokus pada keberlanjutan. Melalui program budidaya berkelanjutan, pemerintah mendorong penerapan teknologi efisien yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Kami terus mengenalkan teknologi budidaya perikanan terbaru kepada para pelaku usaha agar hasil produksi meningkat tanpa menurunkan kualitas lingkungan,” jelas Erus.

Pemkab juga membagikan alat tangkap ramah lingkungan kepada para nelayan guna mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih produktif dan efisien. Sejalan dengan itu, infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, cold storage, dan tempat pelelangan ikan (TPI) juga terus diperkuat di wilayah-wilayah sentra perikanan.

Tidak hanya berhenti pada produksi, DKPP Kabupaten Cirebon juga serius mendorong hilirisasi. Diversifikasi produk olahan perikanan menjadi prioritas, termasuk pengembangan makanan siap saji, camilan laut, hingga produk turunan lainnya yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Kami aktif memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku usaha perikanan agar produk mereka memenuhi standar pasar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” tambahnya.

Dalam rangka memperkuat posisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), DKPP juga memfasilitasi akses permodalan serta membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perikanan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Upaya promosi produk-produk perikanan lokal juga terus digencarkan melalui berbagai event, media digital, dan pameran nasional. Pemerintah berharap, branding produk lokal yang kuat akan mendongkrak permintaan dari pasar regional maupun nasional.

“Tujuan besar kami adalah menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu pusat industri perikanan unggulan di Indonesia—yang inovatif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global,” pungkasnya optimis. (din)

Read More

Satpol PP Kabupaten Cirebon Gelar Pelatihan Penanggulangan Rokok Ilegal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) terkait pemberantasan barang kena cukai (BKC) tembakau ilegal tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Apita Cirebon, Rabu (23/4/2025).

Pelatihan tersebut diikuti oleh 25 anggota Satpol PP Kabupaten Cirebon dan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, serta Bea Cukai.

Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon Imam Ustadi dalam sambutannya menegaskan, pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap legalitas produk tembakau yang dikonsumsi.

“Dalam keseharian, masyarakat selaku konsumen hasil tembakau sering kali tidak memperhatikan apakah rokok yang mereka beli dilekati pita cukai atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah rasa dan harga yang terjangkau,” ujar Imam.

Ia menambahkan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu, termasuk hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, hingga hasil olahan tembakau lainnya.

Oleh karena itu, lanjut Imam, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Satpol PP akan terus berupaya mencegah peredaran cukai ilegal di wilayahnya.

Upaya ini dilakukan dengan menggelar pengumpulan informasi serta operasi bersama lintas sektor, termasuk dengan Bea Cukai, Polri, TNI, dan Kejaksaan.

“Kami sangat antusias dalam memerangi peredaran cukai palsu, karena hal ini sangat memengaruhi penerimaan negara,” tegas Imam.

“Kami juga terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membeli rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan pada Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Setda Kabupaten Cirebon, Apip Sirojudin menyebutkan, kegiatan ini merupakan bagian dari sub kegiatan penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ia berharap, pelatihan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para peserta dalam mendukung langkah konkret pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan sinergi antarinstansi dan kesadaran masyarakat meningkat, sehingga ruang gerak rokok ilegal bisa semakin dipersempit,” kata Apip.

Pelaksanaan ToT ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. (Ainin)

Read More

Reuni dan Halal Bihalal Alumni APDN Angkatan IX/1973, Wakil Wali Kota Ajak Perkuat Komitmen Pengabdian

 

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan Reuni dan Halal Bihalal Alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung Angkatan IX/1973 yang digelar di Bandar Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan rasa syukur dan kehormatan karena dapat hadir di tengah para tokoh dan alumni yang telah banyak berkontribusi dalam dunia pemerintahan dan pelayanan publik. 

Menurut Wakil Wali Kota, reuni ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia, namun juga momentum penting untuk mempererat kembali tali silaturahmi dan berbagi pengalaman.

“Pertemuan seperti ini menjadi pengingat bahwa menjaga hubungan dan semangat kebersamaan sangatlah penting. Silaturahmi yang erat dapat menjadi kekuatan besar dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya peran para alumni APDN dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

Ia menyebut bahwa pengalaman panjang para alumni menjadi aset berharga yang harus terus diwariskan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu menciptakan Cirebon sebagai kota yang sejahtera, tertata, aspiratif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia mengajak para alumni untuk terus berkontribusi dan bersinergi dalam mewujudkan hal tersebut.

“Kontribusi nyata Bapak dan Ibu sekalian sangat kami butuhkan. Semangat pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini menjadi teladan dan inspirasi, baik bagi kami di pemerintahan maupun masyarakat luas,” tambahnya.

Dalam nuansa Syawal yang penuh berkah, Wakil Wali Kota turut mengucapkan selamat Idulfitri kepada seluruh peserta reuni.

“Minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan acara ini. 

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilestarikan sebagai sarana memperkuat solidaritas, persatuan, dan semangat pengabdian.

Read More

Ketua DPRD Kota Cirebon Mengapresasi Araa Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 yang disinergikan dengan Forum Konsultasi Publik penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2025–2029.

Kegiatan yang dilaksankan di Auditorium FK UGJ tersebut, Andrie menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang terarah agar pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Pembangunan daerah harus diawali perencanaan matang, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun output, agar outcome-nya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Senin (21/4/2025).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Cirebon juga menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan penghasilan, membuka lapangan kerja, memperluas akses kebijakan, dan mendorong daya saing serta indeks pembangunan manusia (IPM).

Ia mengingatkan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 harus selaras dengan RPJPD Kota Cirebon 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2024.

Dengan keselarasan ini, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

“Mewakili lembaga DPRD, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berdiskusi dalam forum ini agar hasil perencanaan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyatakan, tahun 2025 menjadi awal penting dalam pembangunan Kota Cirebon.

Setelah pelantikannya pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI di Istana Merdeka, Walikota dan Wakil Walikota berkewajiban menyusun dokumen RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23/2014.

RPJMD Kota Cirebon 2025–2029, menurutnya, memiliki kedudukan strategis karena menjadi penjabaran awal dari RPJPD Kota Cirebon 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 8/2024.

“Penyusunan RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi langkah fondasional dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan kota,” ujarnya.

RPJMD ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen RKPD tahunan, mulai dari RKPD 2026 hingga 2030.

“Karena itu, Musrenbang RKPD 2026 juga menjadi momen penting dalam menyelaraskan pembangunan jangka menengah dan tahunan,” katanya.

Read More

Lima Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Ditunjuk Sebagai Reviewer Litapdimas 2025–2027

CIREBON, FC - UIN Siber Cirebon kembali menunjukkan eksistensinya dalam kancah akademik nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya lima dosen dari berbagai rumpun keilmuan sebagai Reviewer Nasional Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) untuk periode 2025–2027. 

Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1049 Tahun 2025 dan diumumkan secara resmi melalui surat B-231/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/04/2025.

Kelima dosen yang terpilih berasal dari disiplin ilmu yang beragam:

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. – Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag. – Psikologi Islam

Prof. Dr. Ria Tulia Gloria, M.Pd. – Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I. – Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

Dr. Darwan, M.Kom. – Sains dan Teknologi

Penunjukan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kualitas tridharma perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 

Para reviewer akan berperan penting dalam proses penilaian proposal, evaluasi hasil akhir, serta memastikan relevansi akademik dan dampak sosial dari kegiatan riset dan pengabdian.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang juga menjadi salah satu reviewer terpilih, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Agama RI. 

“Penetapan ini adalah bentuk pengakuan terhadap kualitas sumber daya manusia di UIN Siber. Semoga kontribusi kami dapat memperkuat mutu riset dan pengabdian di level nasional,” ujarnya.

Dalam arahannya, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag RI, Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA., menekankan pentingnya peran reviewer dalam mendorong kemajuan keilmuan dan dampak sosial dari setiap kegiatan penelitian. 

Ia menyampaikan bahwa Diktis kini tengah memetakan dosen-dosen dengan kemampuan bahasa Arab dan Inggris yang mumpuni untuk didorong mengikuti joint research dengan berbagai institusi luar negeri, seperti di Belanda, Maroko, Tunisia, dan Jerman. 

Selain itu, program seperti visiting professor, magang pengabdian masyarakat, hingga kolaborasi penulisan dengan mitra luar negeri juga tengah diperluas. Tujuannya adalah menghasilkan artikel-artikel ilmiah yang layak dipublikasikan di jurnal bereputasi tinggi seperti Scopus dan Web of Science.

Lebih lanjut, Prof. Sahiron juga memberikan wejangan yang sarat nilai-nilai etika akademik kepada para reviewer. Ia menekankan pentingnya kerendahan hati dan sikap terbuka dalam menilai karya ilmiah. 

“Sebagai reviewer, Bapak/Ibu harus tetap menjadi pribadi yang tawadu’. Ilmu, jabatan, dan kedudukan bisa menjadi sumber kesombongan. Jangan menjadi orang yang mutakabbir. Ingatlah bahwa peneliti seringkali lebih memahami substansi dalam bidangnya. Tugas reviewer adalah menilai secara objektif, terus belajar, dan menghargai keberagaman keilmuan,” terangnya.

Keterlibatan lima dosen UIN Siber dalam skema nasional ini menjadi bukti nyata bahwa institusi pendidikan tinggi berbasis digital seperti UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mampu mengambil peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam, tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga dalam membangun etika akademik dan jejaring kolaborasi global. (sin)

Read More

Transformasi Digital Penerimaan Mahasiswa Baru : UIN Siber Cirebon Luncurkan Pusat Admisi dan Promosi

 

CIREBON, FC – Dalam menyongsong era globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University (CIU) kembali menunjukkan langkah progresifnya. 

Salah satu terobosan penting yang baru saja diresmikan adalah pembentukan Pusat Admisi dan Promosi, unit baru yang menjadi ujung tombak dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dari jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).

Transformasi ini merupakan wujud komitmen kampus dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperluas jangkauan penerimaan mahasiswa dalam lanskap pendidikan tinggi yang kini serba digital. 

Melalui Keputusan Rektor Nomor 334 Tahun 2025, unit ini secara resmi ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses admisional dan promosi universitas.

Dari Verifikasi Digital hingga Branding Global

Berbeda dengan sistem konvensional sebelumnya, Pusat Admisi dan Promosi kini mengelola seluruh proses seleksi secara terintegrasi dan digital, mulai dari verifikasi data, validasi hasil seleksi, hingga penetapan mahasiswa aktif yang langsung terhubung dengan sistem akademik universitas.

Namun tugas unit ini tak hanya berhenti di urusan seleksi. Dengan mandat promosi yang kuat, Pusat Admisi dan Promosi juga bertanggung jawab dalam membangun citra institusional, memperluas branding universitas, dan melaksanakan kampanye penerimaan mahasiswa secara nasional dan internasional.

“Unit ini adalah wajah pertama yang akan dilihat oleh calon mahasiswa dan publik. Maka, kecepatan, transparansi, dan profesionalitas adalah harga mati,” ujar Basiran, S.Ag., M.A., yang kini memimpin unit ini sebagai Kepala Pusat, didampingi oleh Oktavianus Bere, S.Sos. sebagai Sekretaris.

Gerbang Digital Menuju Kampus Masa Depan

Sebagai universitas Islam negeri berbasis siber pertama di Indonesia, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki visi besar untuk menjadi kampus yang menyelenggarakan pendidikan tinggi daring secara penuh (fully online) maupun hybrid. 

Dengan hadirnya Pusat Admisi dan Promosi, proses masuk ke universitas ini kini semakin mudah diakses, efisien, inklusif, dan berbasis teknologi.

“Ini bukan sekadar perubahan nama unit, melainkan transformasi paradigma. Kami ingin menjadikan proses penerimaan mahasiswa sebagai pengalaman yang nyaman, modern, dan membanggakan,” tegas Rektor Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam peluncuran unit ini.

Pusat Admisi dan Promosi juga akan berperan strategis dalam menyebarluaskan program-program unggulan universitas ke berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. 

Dengan semangat inklusivitas dan digitalisasi, universitas membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi Islam yang unggul dan berbasis teknologi.

Untuk informasi lengkap mengenai penerimaan mahasiswa baru di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, masyarakat dapat mengakses laman resmi Pusat Admisi dan Promosi di: https://pmb.uinssc.ac.id/ Digital PMB UIN Siber Cirebon Luncurkan Pusat Admisi dan Promosi

CIREBON, FC – Dalam menyongsong era globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University (CIU) kembali menunjukkan langkah progresifnya. 

Salah satu terobosan penting yang baru saja diresmikan adalah pembentukan Pusat Admisi dan Promosi, unit baru yang menjadi ujung tombak dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dari jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).

Transformasi ini merupakan wujud komitmen kampus dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperluas jangkauan penerimaan mahasiswa dalam lanskap pendidikan tinggi yang kini serba digital. 

Melalui Keputusan Rektor Nomor 334 Tahun 2025, unit ini secara resmi ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses admisional dan promosi universitas.

Dari Verifikasi Digital hingga Branding Global

Berbeda dengan sistem konvensional sebelumnya, Pusat Admisi dan Promosi kini mengelola seluruh proses seleksi secara terintegrasi dan digital, mulai dari verifikasi data, validasi hasil seleksi, hingga penetapan mahasiswa aktif yang langsung terhubung dengan sistem akademik universitas.

Namun tugas unit ini tak hanya berhenti di urusan seleksi. Dengan mandat promosi yang kuat, Pusat Admisi dan Promosi juga bertanggung jawab dalam membangun citra institusional, memperluas branding universitas, dan melaksanakan kampanye penerimaan mahasiswa secara nasional dan internasional.

“Unit ini adalah wajah pertama yang akan dilihat oleh calon mahasiswa dan publik. Maka, kecepatan, transparansi, dan profesionalitas adalah harga mati,” ujar Basiran, S.Ag., M.A., yang kini memimpin unit ini sebagai Kepala Pusat, didampingi oleh Oktavianus Bere, S.Sos. sebagai Sekretaris.

Gerbang Digital Menuju Kampus Masa Depan

Sebagai universitas Islam negeri berbasis siber pertama di Indonesia, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki visi besar untuk menjadi kampus yang menyelenggarakan pendidikan tinggi daring secara penuh (fully online) maupun hybrid. 

Dengan hadirnya Pusat Admisi dan Promosi, proses masuk ke universitas ini kini semakin mudah diakses, efisien, inklusif, dan berbasis teknologi.

“Ini bukan sekadar perubahan nama unit, melainkan transformasi paradigma. Kami ingin menjadikan proses penerimaan mahasiswa sebagai pengalaman yang nyaman, modern, dan membanggakan,” tegas Rektor Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam peluncuran unit ini.

Pusat Admisi dan Promosi juga akan berperan strategis dalam menyebarluaskan program-program unggulan universitas ke berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. 

Dengan semangat inklusivitas dan digitalisasi, universitas membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi Islam yang unggul dan berbasis teknologi.

Untuk informasi lengkap mengenai penerimaan mahasiswa baru di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, masyarakat dapat mengakses laman resmi Pusat Admisi dan Promosi di: https://pmb.uinssc.ac.id/

Read More

Kendalikan Laju inflasi, Pemkab Gelar Gerakan Pangan Murah

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Weru, Selasa (22/4/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian laju inflasi daerah.

Sambutan Bupati Cirebon Imron yang dibacakan oleh Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga stabilitas pangan, baik dari sisi produsen maupun konsumen.

“Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan,” ujar Erus.

Ia menambahkan, diperlukan sinergi dan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau.

“Untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat guna memperoleh bahan pangan pokok strategis yang berkualitas dengan harga terjangkau dan di bawah harga pasar, diperlukan upaya berkesinambungan dan sinergi guna memenuhi konsumsi masyarakat,” jelasnya.

GPM menjadi salah satu program yang mendukung langkah tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Erus menjelaskan, GPM bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta sebagai bentuk pengendalian inflasi daerah.

“Tujuan diselenggarakannya kegiatan Gerakan Pangan Murah adalah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta upaya pengendalian laju inflasi daerah dan menyediakan bahan pangan pokok strategis dengan harga yang terjangkau dan berkualitas,” jelasnya.

Melalui pelaksanaan GPM, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pasar. (din)

Read More

DAKOCAN Diluncurkan, Bupati Imron : KIA Jadi Basis Data Pendukung Sistem Pendidikan bagi Anak-anak

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi meluncurkan program Dokumen Adminduk KIA Bocah Kabupaten Cirebon (DAKOCAN) di SMP Negeri 1 Sumber, Selasa (22/4/2025).

Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus membangun basis data yang akurat untuk mendukung sistem pendidikan dan perlindungan anak di daerah.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, program DAKOCAN bukan hanya sekadar program administrasi kependudukan, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merancang pembangunan sumber daya manusia sejak dini.

“Selama ini kita punya data umum penduduk, tetapi belum terpetakan secara rinci berapa anak-anak usia sekolah, mana yang SD, SMP, atau SMA. Dengan KIA, kita bisa melihat data itu secara jelas dan akurat,” ujar Imron.

Ia menjelaskan, melalui program ini pemerintah bisa mengetahui potensi anak-anak di Kabupaten Cirebon secara lebih terukur.

Data KIA akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“KIA ini menjadi pintu masuk untuk berbagai program. Misalnya, dalam hal bantuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, lomba, atau pembinaan anak berbakat, semua itu butuh data. Kalau datanya tidak jelas, kita susah menyusun kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya data anak yang valid, pemda bisa lebih mudah menjalin kerja sama lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

“Kita ingin semua anak punya identitas sejak dini. Ini juga penting untuk jaminan perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, dan pendidikan,” tambahnya.

“Anak-anak ini aset kita. Maka kita harus tahu siapa mereka, di mana mereka, dan apa kebutuhannya,” tegas Imron.

Peluncuran program ini menjadi tonggak awal untuk penerbitan KIA secara kolektif di sekolah-sekolah. Dalam tahap awal, sasaran utamanya adalah siswa tingkat SMP.

“Hari ini kita mulai dari SMP Negeri 1 Sumber, nanti berlanjut ke SMP lainnya, lalu ke SMA. Kami ingin setiap anak di Kabupaten Cirebon memiliki KIA. Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil yang menjalankan program ini secara proaktif,” tambahnya.

Imron juga menekankan, bahwa DAKOCAN mendukung sinkronisasi data antara sistem kependudukan dan sistem pendidikan nasional, terutama dalam menghadapi kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yang mulai menerapkan ijazah digital.

“Kalau datanya tidak sinkron, anak bisa kesulitan saat lulus atau mendaftar sekolah. Nama berbeda di ijazah dan di akta, ini jadi masalah. KIA menyelesaikan itu. Jadi ini bukan soal administrasi saja, tapi juga menjamin hak anak mendapatkan layanan yang layak,” kata Imron.

Ia berharap, dengan dukungan seluruh sekolah, orang tua, dan aparatur di lapangan, program DAKOCAN bisa mencapai target 62% dari total anak usia 0–16 tahun di tahun ini.

“Kami yakin program inibisa sukses, karena ini untuk kepentingan anak-anak kita. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon Iman Supriadi, menyebutkan bahwa saat ini sudah tercetak sekitar 420 ribu KIA.

Pihaknya tengah mengejar pencetakan tambahan sebanyak 300 ribu blanko untuk mencapai target total 639.333 anak tahun ini.

“Kami sudah siapkan sistem kolektif melalui sekolah. Anak cukup kirim pas foto, lalu KIA kami cetak dan distribusikan. Di dalam KIA sudah tercantum seluruh data penting anak, jadi tidak perlu lagi membawa akta atau KK ke mana-mana,” tutur Iman.

Peluncuran DAKOCAN turut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, yang menilai program ini mendukung sinkronisasi antara data pendidikan dan data kependudukan yang kini diwajibkan dalam sistem ijazah online.

“Dengan KIA, kami bisa pastikan nama anak, tanggal lahir, hingga nama orang tua sesuai. Ini penting untuk menghindari residu data,” ucap Ronianto.

“Saat ini masih ada sekitar 600 siswa yang data Dapodiknya belum cocok dengan data Capil,” tukasnya.

Read More

Bupati Imron Resmikan 25 Proyek Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2024

 

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 25 proyek pembangunan fisik yang dikerjakan selama tahun anggaran 2024 diresmikan oleh Bupati Cirebon Imron.

Peresmian dilakukan melalui penandatanganan prasasti di Lobby Kantor Bupati Cirebon, Senin (21/4/2025), yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon.

Imron menegaskan, pembangunan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi merata hingga ke pelosok desa. Semua ini dilakukan demi mempercepat kemajuan Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Dari total proyek yang diresmikan, sebagian besar merupakan revitalisasi infrastruktur pendidikan. Sebanyak 11 sekolah dasar dan menengah direvitalisasi, antara lain SD Negeri Gegunung di Kecamatan Sumber, SD Negeri 2 Panggangsari di Kecamatan Losari, hingga SMP Negeri 1 Astanajapura.

Revitalisasi ini dilakukan guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan lebih layak.

Menurut Imron, pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. “Kami percaya, pembangunan sumber daya manusia dimulai dari ruang kelas yang memadai. Maka, sekolah-sekolah yang rusak harus dibenahi,” ujarnya.

Di sektor penanggulangan bencana, Pemkab Cirebon meresmikan gedung sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kecamatan Greged. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran dan evakuasi di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Pemerintah daerah juga memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif melalui pengembangan Gedung Ekonomi Kreasi.

Gedung ini ditujukan sebagai ruang kolaborasi bagi seniman, pelaku UMKM, dan komunitas budaya lokal. “Kami ingin Kabupaten Cirebon menjadi pusat kreativitas yang bisa membanggakan daerah dan menciptakan lapangan kerja,” kata Imron.

Di bidang kesehatan, dua infrastruktur penting turut diresmikan, yakni Gedung Public Safety Center (PSC) 119 dan Unit Transfusi Darah di RSUD Waled.

Pembangunan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan layanan darurat dan pemenuhan kebutuhan darah yang aman dan cepat.

Sementara itu, sejumlah jembatan penting juga telah selesai ditingkatkan. Di antaranya jembatan pada ruas Munjul–Gemulung Tonggoh, Cempaka–Karangsari, dan Keduanan–Kasugengan Kidul.

Peningkatan ini ditujukan untuk memperlancar konektivitas antarwilayah serta menunjang distribusi ekonomi lokal.

Peningkatan tiga instalasi pengolahan air (IPA) di Desa Pamengkang, Desa Gegunung, dan Desa Tukmudal turut menjadi fokus pembangunan infrastruktur dasar.

Uprating IPA ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Mundu dan Sumber.

Pemkab Cirebon juga meresmikan rehabilitasi jaringan irigasi di dua lokasi, yakni D.I Ciwado dan D.I Jatisawit. Proyek ini menjadi bagian dari strategi penguatan sektor pertanian agar para petani bisa mengakses air secara berkelanjutan.

Normalisasi Kali Soka di Kecamatan Plered juga turut diresmikan. Proyek ini berfungsi sebagai langkah pengendalian banjir musiman yang sering melanda daerah padat penduduk dan lahan pertanian.

Terakhir, pembangunan gedung Dekopinda Kabupaten Cirebon juga menjadi bagian dari proyek yang diresmikan. Gedung ini akan dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi kegiatan koperasi dan UMKM. (sin)

Read More

Kolaborasi Pemerintah dan Ketenagakerjaan, Dorong Atasi Pengangguran di Kota Cirebon

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Cirebon yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Selasa (22/4/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan pentingnya pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal, khususnya di wilayah Ciayumajakuning.

“Pelatihan itu penting, tapi jangan asal. Harus sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri,” ujar Wali Kota.

Ia berharap kolaborasi antara lembaga ketenagakerjaan dan pemerintah bisa berjalan lebih erat demi menekan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan bersama.

Wali Kota menyebutkan bahwa penurunan angka pengangguran di tahun 2024 merupakan bukti bahwa upaya yang dilakukan sudah berada di jalur yang benar. Ia pun mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan para mitranya atas kerja keras selama ini. 

“Insya Allah, mudah-mudahan semua sepakat. Kita ingin bangun kerja sama yang lebih kuat,” ucapnya.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Disnaker Kota Cirebon, Agus Suherman, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cirebon mengalami penurunan cukup signifikan. 

“Pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,6 persen atau sekitar 13.800 orang. Tahun 2024 turun menjadi 6,29 persen, setara dengan 12.500 orang,” terangnya.

Agus menambahkan, penurunan ini tidak lepas dari kontribusi para mitra kerja Disnaker yang aktif membantu membuka peluang kerja. 

Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lingkungan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. BKK ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pencari kerja muda dengan dunia industri.

Lebih lanjut, Disnaker juga mendorong sinergi regional melalui forum ketenagakerjaan Ciayumajakuning. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, termasuk dalam memperluas kesempatan kerja di wilayah tersebut.

“Kami juga fokus menjaga komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja, agar tidak terjadi konflik yang bisa mengganggu iklim kerja. Kondusifitas kota tetap jadi prioritas,” kata Agus. 

Ia menyebut prinsip hubungan industrial Pancasila tetap menjadi dasar yang dipegang dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Agus juga menegaskan bahwa di Kota Cirebon, praktik seperti penahanan ijazah oleh perusahaan ataupun kesenjangan yang terlalu jauh antara hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha terus diupayakan untuk dicegah. 

“Hubungan yang harmonis itu kunci. Kita ingin semua pihak merasa aman dan dihargai,” ujarnya.

Melalui forum dan rapat kerja seperti ini, Pemkot Cirebon berharap kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja bisa semakin solid. 

Harapannya, langkah ini bisa mempercepat penurunan pengangguran sekaligus menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Kota Cirebon. (din)

Read More

Komisi II DPRD Desak Pemkot Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola BUMD Kota Cirebon

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memperbaiki tata kelola keuangan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI) Gema Damar membahas isu yang berkembang di Kota Cirebon, Selasa (22/4/2025), di ruang Griya Sawala DPRD.

Pada RDP tersebut, Komisi II DPRD didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Cirebon. Hal itu sekaligus sebagai tuntutan PAMACI dan lintas ormas kepada Komisi II DPRD.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, pembenahan terhadap lima BUMD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon merupakan salah satu prioritas walikota dan wakil walikota Cirebon terpilih, yakni Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati.

Perbaikan yang dilakukan itu, dimulai dengan inventarisasi persoalan yang terjadi di setiap internal BUMD sebagai bahan perbaikan dan menyelesaikan dengan solusi yang terbaik.

“Pembenahan ini merupakan garapan besar bagi Komisi II DPRD Kota Cirebon. Terlebih ini salah satu program kerja pasangan walikota dan wakil walikota Cirebon. Dengan harapan pembenahan BUMD bisa secara terstruktur dan sehat,” tutur pria yang akrab disapa Andru.

Pihaknya juga mengaku terbuka, apabila ada masukan-masukan yang berkaitan dan pembenahan BUMD dari seluruh elemen untuk dibahas di Komisi II dan menjadi rekomendasi Pemkot Cirebon, terlebih walikota Cirebon sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD.

“Segala masukan yang masuk terkait pembenahan BUMD, kami tunggu dari seluruh elemen masyarakat, karena untuk menunjang visi Setara dengan target agar BUMD bisa memberikan deviden yang besar untuk kas daerah,” ungkapnya.

Perihal membentuk pansus, lanjut Andru, berkaitan dengan perkara dugaan penggelapan di tubuh PAM Tirta Giri Nata atau BUMD lainnya, Komisi II akan menindaklanjuti dengan rapat internal, dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.

“Pimpinan DPRD yang memandang perlu ada atau tidak membentuk pansus. Tetapi untuk PAM Tirta Giri Nata Komisi II sudah melakukan telaah awal dan sudah mendesak untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas Andru.

Andru menambahkan, akan ada rapat lanjutan tanggal 5 Mei mendatang. Ada dua poin yang menjadi pembahasan utama, yakni kinerja direksi dan proses hukumnya.

Ketua Harian Pamaci, Adji Priatna mengatakan, pada rapat dengar pendapat ini menuntut beberapa hal, salah satunya meminta Komisi II membenahi BUMD-BUMD yang ada.

Adji juga menyebutkan, pembenahan menyeluruh tersebut termasuk perkara hukum di internal PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

“Benahi secara terstruktur, sehingga BUMD bisa menyumbang PAD secara maksimal. Kami juga akan datang lagi pada 5 Mei mendatang,” katanya.

Hadir juga saat rapat Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MMTr, Abdul Wahid Wadinih S.Sos. (Ara)

Read More