Pengukuhan Pengurus AMKI Cirebon Raya, Perkuat Peran Media Konvergensi untuk Daerah

CIREBON, FC - Melalui Surat Keputusan (SK) yang dibacakan langsung oleh Sekretaris AMKI Jawa Barat, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Cirebon Raya resmi dikukuhkan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat di ruang Pendopo Bupati Cirebon bersamaan dengan pelantikan Pengurus AKMI yang ditandai dengan penyerahan bendara Pataka.

Dalam sambutannya, Ketua Umum AMKI Pusat, Ir Tundra Meliala menegaskan bahwa AKMI lahir dari kegelisahan sekaligus harapan para pegiat media di tengah perubahan lanskap pers nasional yang semakin dinamis, apalagi melihat perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa dibendung.

Tepat pada 24 Desember 2024, AMKI resmi berdiri sebagai rumah bersama bagi media siber, media cetak, media elektronik, hingga media sosial dan konten kreator dari berbagai daerah di Indonesia.

AMKI tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari ruang-ruang diskusi, pertemuan sederhana, dan semangat kolektif untuk menghadirkan karya jurnalistik dan konten kreatif yang tidak hanya informatif, tetapi juga berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Dari sanalah AMKI memantapkan diri sebagai wadah kolaborasi media konvergensi, menjawab tantangan zaman digital yang kian kompleks.

Langkah AMKI kian terasa strategis ketika pada 29 April 2025, organisasi ini melakukan audiensi dengan kementerian negara, bahkan sebelum Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM diterima. 

AMKI juga aktif dalam berbagai forum penting, serta mengikuti rangkaian agenda hingga ke Mahkamah Konstitusi. Tak berhenti di situ, AMKI melakukan roadshow dengan Deputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bagian dari ikhtiar membangun legitimasi dan sinergi kelembagaan.

Puncak tonggak sejarah terjadi pada 30 Juni 2025, saat AMKI secara resmi dikukuhkan dan hadir untuk Indonesia. Momentum tersebut menjadi penanda bahwa media konvergensi memiliki posisi dan peran strategis dalam ekosistem pers nasional. 

Pasca pengukuhan, AMKI langsung bergerak cepat dengan beraudiensi ke Dewan Pers, sebagai bentuk komitmen untuk berada dalam koridor profesionalisme dan etika jurnalistik.

Ke depan, AMKI juga merancang kerja sama lintas negara dan kementerian, di antaranya rencana MoU dengan Kedutaan Besar Timor Leste, serta penguatan kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. 

Komitmen intelektual AMKI diwujudkan melalui Seminar Nasional pada 19 November 2025, yang digelar bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komdigi.

Perjalanan organisasi terus berlanjut dengan konsolidasi daerah.  Pada 29 November 2025, AMKI melantik pengurus AMKI Jaya (Jakarta), setelah sebelumnya melantik pengurus di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, AMKI telah menuntaskan 28 agenda strategis, sebuah capaian penting bagi organisasi yang terbilang muda.

Di Jawa Barat sendiri, AMKI telah memiliki 13 kepengurusan daerah yang telah menerima SK. AMKI Cirebon Raya lahir setelah AMKI Karawang, menjadi bagian dari ekspansi organisasi yang menegaskan bahwa kekuatan media tidak hanya bertumpu di pusat, tetapi juga tumbuh dan berakar kuat di daerah.

AMKI membawahi berbagai platform media siber, cetak, elektronik, dan media sosial dengan kekuatan lebih dari 300 ribu konten kreator yang berada di belakangnya. 

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, AMKI berkomitmen menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi konten kreator, termasuk agenda pelatihan yang direncanakan pada momentum Idul Fitri mendatang. Terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW), AMKI juga tengah menyiapkan skema pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penanda sejarah bagi tumbuhnya media konvergensi di daerah.

“Media konvergensi tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi harus berkembang di daerah. AMKI hadir sebagai wadah dan tiang kolaborasi. Organisasi ini harus memiliki struktur yang kuat, program pembinaan yang nyata, dan tetap terbuka terhadap kolaborasi lintas media,” ujarnya.

Memasuki tahun kedua, AMKI dinilai mampu menunjukkan akselerasi organisasi yang signifikan. Meski masih muda, kepengurusan AMKI telah mengembang hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua AMKI Pusat juga menyinggung sejarah Cirebon yang memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan pers, sebagai modal moral dan inspirasi bagi insan media di wilayah ini.

“Jadilah contoh, jadilah pelopor, dan tetap profesional. Bangun AMKI dengan semangat kolaborasi. Mari kita buktikan bahwa media konvergensi berdiri kuat di tanah Indonesia,” pungkasnya.

AMKI kini menatap masa depan dengan keyakinan bahwa kolaborasi, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik adalah fondasi utama untuk menghadirkan media yang bermartabat dan berdaya guna bagi Indonesia. (din)

Read More

Upacara HPN 2026 Digelar di Balai Kota Cirebon, Insan Pers Diajak Hadir dan Bersatu

 

KOTA CIREBON, FC – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, insan pers di Kota Cirebon dijadwalkan mengikuti Upacara HPN yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Balai Kota Cirebon, mulai pukul 07.00 WIB.

Upacara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan insan pers sekaligus merefleksikan peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan mengawal kepentingan publik, khususnya di wilayah Cirebon.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cirebon, Muhammad Alif Santosa, SH, mengajak seluruh jurnalis dan insan media untuk hadir sebagai peserta upacara dengan penuh rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap profesi kewartawanan.

“Peringatan HPN bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan komitmen insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Alif Santosa.

Dalam pelaksanaannya, peserta upacara diimbau mengenakan pakaian menyesuaikan dengan seragam kerja masing-masing media atau organisasi, sebagai simbol identitas dan keberagaman pers yang tetap bersatu dalam satu semangat.

Melalui Upacara HPN 2026 ini, diharapkan insan pers Kota Cirebon semakin solid, berintegritas, dan mampu menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. (Nurdin)

Read More

Bukan Sekadar Pelapor Peristiwa, Wali Kota: Pers Adalah Fondasi Nalar Publik yang Sehat

CIREBON – Di tengah kepungan arus informasi digital yang kian riuh, pers dituntut untuk berdiri tegak melampaui fungsinya sebagai sekadar pelapor peristiwa. Pers yang profesional dan memiliki integritas kini menjadi kebutuhan mendesak sebagai fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. 

Hal tersebut menjadi pesan sentral dalam upacara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kota Cirebon tahun 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (9/2/2026).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kredibilitas pers adalah benteng terakhir masyarakat agar tidak tersesat dalam labirin disinformasi. 

Menurutnya, di era di mana hoaks mudah diproduksi, kehadiran produk jurnalistik yang terverifikasi menjadi penyaring sekaligus penerang yang menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah.

“Pers yang profesional dan berintegritas bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. Kita diingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pilar demokrasi. Kehadiran pers yang kredibel menjadi penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi,” ujar Wali Kota dalam amanatnya.

Menariknya, peringatan HPN tahun ini mencetak sejarah baru di Kota Cirebon. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara resmi bersama seluruh insan pers. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi atas pembacaan Ikrar Pers yang dilakukan para jurnalis, yang ia nilai sebagai janji moral untuk menyajikan fakta yang riil dan menjauhi hoaks demi memperkuat kembali kepercayaan publik.

“Alhamdulillah, tahun ini mungkin pertama kalinya kita melakukan upacara secara resmi bersama Pemerintah Kota Cirebon. Saya ingin ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya, insyaallah tahun depan lebih meriah lagi. Dengan adanya ikrar tadi, tujuannya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers akan semakin kuat lagi melalui pemberitaan yang benar,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memposisikan pers sebagai mitra strategis yang memiliki peran ganda. Di satu sisi, pers diharapkan menjadi penyambung lidah program pembangunan pemerintah kepada masyarakat secara edukatif. 

"Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik yang tajam selama berbasis data sebagai bahan evaluasi birokrasi dalam melakukan perbaikan layanan public," tegasnya.

Senada dengan semangat kolaborasi tersebut, Ketua PWI Kota Cirebon, Alif Santosa, menekankan pentingnya konsep sinergi pentahelix dalam membangun daerah, sesuai dengan tema HPN 2026 yakni "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat."

“Kolaborasi pentahelix adalah sumber kekuatan kita. Hari ini kita buktikan bahwa pers tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan, tapi juga aksi nyata melalui bakti sosial, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkap Alif.

Alif juga memaparkan bahwa HPN 2026 di Kota Cirebon akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari diskusi nasional pasca-Ramadan, turnamen futsal antarlembaga untuk memupuk kebersamaan, lomba baca puisi Hari Kartini, hingga sekolah jurnalistik bagi pelajar SMA dan mahasiswa.

Sebagai penutup rangkaian upacara, digelar pula diskusi bersama OJK bertajuk "Cerdas Finansial di Era Digital". Langkah ini diambil sebagai respons konkret pers dalam mengedukasi warga agar tidak terjerumus investasi ilegal. 

"Upacara HPN 2026 ini menjadi simbol bahwa di Kota Cirebon, pers dan pemerintah bergerak bersama bukan hanya untuk mengabarkan berita, tetapi untuk membangun peradaban dan ekonomi yang berdaulat," pungkasnya. (din)

Read More

Hadapi Tantangan Era Digital, Pemkot Cirebon Dorong Transformasi Guru BK yang Humanis

 

CIREBON – Guru Bimbingan Konseling (BK) di Kota Cirebon dituntut untuk terus beradaptasi dengan cepat di tengah gempuran teknologi yang mengubah pola perilaku siswa. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar Layanan Bimbingan Konseling yang digelar oleh PGRI Kota Cirebon bekerja sama dengan UNINDRA Jakarta di SMPN 1 Kota Cirebon, Sabtu (7/2/2026).

Membuka kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menekankan bahwa peran guru BK, guru kelas, hingga guru TK saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu. 

Era digital bukan sekadar perubahan alat komunikasi, melainkan pergeseran mendasar pada mentalitas dan interaksi sosial siswa.

"Digitalisasi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi akses informasi terbuka lebar, namun di sisi lain, fenomena perundungan siber (cyber bullying), kecanduan gawai, hingga paparan konten negatif menjadi ancaman nyata bagi psikologis siswa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tema seminar "Transformasi Layanan BK di Era Digital: Adaptif, Inovatif, dan Humanis" sangat relevan untuk dipraktikkan. Wakil Wali Kota berharap para pendidik di Kota Cirebon tidak gagap teknologi agar mampu masuk ke ekosistem digital tempat para siswa berada tanpa menghilangkan sisi empati.

"Jika cara kita berkomunikasi masih menggunakan pola lama yang kaku, maka pesan bimbingan tidak akan sampai. Namun ingat, meski kita di era digital, sentuhan kemanusiaan tidak boleh hilang. Teknologi hanyalah alat, namun empati dan kemampuan mendengarkan adalah inti dari konseling," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar layanan konseling tidak lagi bersifat pasif atau sekadar "menunggu bola" di ruang BK. Inovasi melalui platform konsultasi daring yang terintegrasi atau pemanfaatan data digital dianggap perlu untuk memetakan potensi serta risiko siswa secara dini.

Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis antara PGRI Kota Cirebon dengan UNINDRA Jakarta.

“investasi terbaik dalam dunia pendidikan bukanlah terletak pada kemegahan bangunan sekolah, melainkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia para gurunya,” tuturnya 

Di kesempatan yang sama, Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto melaporkan bahwa antusiasme peserta dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Tercatat lebih dari 200 peserta hadir mengikuti rangkaian seminar dan sesi praktik pemecahan masalah (problem solving).

"Kehadiran lebih dari 200 peserta ini menunjukkan betapa guru-guru di Kota Cirebon memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Mereka sadar bahwa memperbarui kompetensi adalah kebutuhan mutlak di zaman sekarang," ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan strategi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di sekolah masing-masing. 

“Transformasi hasil seminar ini diharapkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi serta mengarahkan generasi penerus di Kota Cirebon agar tetap tangguh di tengah disrupsi teknologi,” harapnya. (din)

Read More

Pesan Menkomdigi di HPN: Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah oleh Algoritma

 

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

Read More

BPBD Kabupaten Cirebon Catat 234 Bencana Sepanjang 2025, Warga Diminta Waspada

 

KABUPATEN CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 234 kejadian bencana sepanjang 2025.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 243 kejadian. Bencana pada 2025 didominasi oleh fenomena hidrometeorologi, seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, menyatakan potensi bencana hidrometeorologi masih perlu diwaspadai.

Menurutnya, hujan lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, hingga gelombang tinggi masih mengintai sejumlah wilayah.

“Sehubungan dengan potensi terjadinya cuaca hidrometeorologi berupa hujan lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi di beberapa wilayah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” ujar Ikin, Jumat (6/2/2026).

Ia mengingatkan masyarakat agar aktif memantau informasi cuaca terkini dari sumber resmi, seperti BMKG dan instansi terkait.

Warga juga diminta menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, mulai dari bantaran sungai, lereng perbukitan, hingga kawasan pesisir saat cuaca ekstrem melanda.

Selain itu, BPBD mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air guna menekan risiko banjir.

Langkah antisipasi lainnya adalah mengamankan barang-barang berharga yang berpotensi rusak akibat angin kencang maupun genangan air.

Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat segera melapor ke BPBD Kabupaten Cirebon melalui layanan call center 112 atau pesan singkat WhatsApp di nomor 087787299991.

“Kerja sama dan kewaspadaan seluruh masyarakat sangat diperlukan guna meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem. Keselamatan adalah prioritas utama,” tegasnya.

BPBD Kabupaten Cirebon berkomitmen terus memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas instansi, mengingat intensitas kejadian hidrometeorologi di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. (din)

Read More

Bupati Imron Lantik 116 Kepala Sekolah di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron melantik dan mengambil sumpah tugas tambahan 116 kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jumat (6/2/2026).

Imron mengatakan, pelantikan ini merupakan pelantikan susulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat telah terpenuhi.

Dengan pelantikan tersebut, kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Cirebon dipastikan telah tuntas.

“Total kepala sekolah yang dilantik hari ini ada 116 orang. Ini pelantikan susulan, karena izinnya baru turun. Sekarang sudah tuntas dan tidak ada lagi kekosongan,” ujar Imron.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sengaja mempercepat pelantikan agar kekosongan jabatan kepala sekolah tidak berlangsung lama dan tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Imron, pengangkatan kepala sekolah harus melalui mekanisme perizinan dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara langsung meski terjadi kekosongan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran kepala sekolah dan guru dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini, tidak hanya berfokus pada capaian akademik.

“Anak-anak harus dididik tidak hanya soal pelajaran, tetapi juga karakter yang baik, seperti disiplin dan tanggung jawab,” katanya.

Imron mencontohkan budaya kebersihan di negara maju yang telah tertanam sejak bangku sekolah dasar, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia meminta para kepala sekolah dan guru untuk menanamkan budaya bersih kepada peserta didik, termasuk pengelolaan sampah dari lingkungan sekolah.

“Kalau dari SD sudah dibiasakan bersih dan mengelola sampah, beban persoalan sampah di tingkat kabupaten akan jauh berkurang,” tuturnya.

Imron menambahkan, pembentukan karakter peserta didik menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak SD saat ini, nanti pada 2045, usianya sekitar 25-30 tahun. Kalau sejak sekarang dibentuk cerdas dan berkarakter, maka negara kita akan menjadi negara maju,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto mengatakan, pelantikan 116 kepala sekolah tersebut merupakan hasil promosi dari guru menjadi kepala sekolah.

Ronianto merinci, dari 116 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas tiga kepala TK, 17 kepala SMP, dan sisanya kepala SD, yang mengisi kekosongan jabatan per 1 Desember 2025.

Ia menambahkan, proses pengisian jabatan kepala sekolah membutuhkan waktu, karena harus melalui persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pelantikan hari ini merupakan pelantikan susulan. Seluruhnya adalah promosi dari guru menjadi kepala sekolah,” jelasnya. (din)

Read More

Sambut HPN 2026, AMKI dan FJO Santuni Anak Yatim dan Dhuafa Tebar Keberkahan

KAB.CIREBON, FC - Menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Cirebon Raya bersama Forum Jurnalis Online (FJO) meneguhkan makna kepedulian sosial melalui kegiatan Jumat Berkah, dengan menyambangi GRAY (Gerakan Rumah Anak Yatim dan Dhuafa) di wilayah Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan sosial tersebut menjadi ruang perjumpaan hangat antara insan pers dan anak-anak yatim serta dhuafa. Rombongan AMKI dan FJO dipimpin Ketua FJO Toto M. Sa’id, didampingi Ketua AMKI Cirebon Raya Rudi, Sukri, serta sejumlah jurnalis dan pengurus organisasi. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Mba Rika bersama suami yang mewakili pengelola GRAY.

Ketua FJO Toto M. Sa’id menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen insan pers untuk tidak hanya hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral.

“Melalui kegiatan ini, AMKI dan Forum Jurnalis Online ingin menunjukkan bahwa jurnalis tidak sekadar bekerja di ruang redaksi, tetapi juga hadir dan peduli terhadap anak yatim dan dhuafa sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Toto.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap kelompok rentan sejalan dengan nilai-nilai luhur Cirebon yang diwariskan para leluhur.

“Kami berpegang pada amanat Sunan Gunung Jati, ‘Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin’. Nilai ini terus kami jaga dan aktualisasikan dalam kehidupan sosial,” tegasnya.

Toto juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan rekan-rekan wartawan yang telah menyisihkan rezekinya.

“Semoga apa yang diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi semua,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua AMKI Cirebon Raya, Rudi, didampingi Nawawi. Menurutnya, Jumat Berkah bukan sekadar agenda berbagi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar pemilik media dan jurnalis, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan pers.

“Alhamdulillah, usai shalat Jumat kami dapat berbagi sembako kepada anak yatim, dhuafa, dan santri tahfidz Al-Qur’an. Ini adalah kegiatan sederhana, tetapi penuh keberkahan dan makna,” katanya.

Sementara itu, Dewan Penasihat AMKI dan FJO, Moh. Noly Alamsyah, menilai kegiatan sosial ini menegaskan peran jurnalis sebagai insan yang tidak hanya menjadi pilar demokrasi dan kontrol sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membangun solidaritas kemanusiaan.

“Di tengah tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, kehadiran insan pers di ruang-ruang sosial menjadi pengingat bahwa empati dan kemanusiaan harus tetap menjadi ruh profesi wartawan,” ujarnya.

Ia menambahkan, rangkaian HPN 2026 melalui aksi sosial semacam ini mengirimkan pesan kuat bahwa Hari Pers Nasional tidak melulu diperingati secara seremonial, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pers yang dekat dengan rakyat adalah pers yang mampu menjaga kepercayaan publik dan martabat profesinya,” tandasnya.

Di sisi lain, Mba Rika, mewakili pengelola GRAY, mengaku sangat mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan AMKI dan FJO. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian AMKI serta Forum Jurnalis Online kepada anak yatim dan dhuafa. Semoga Allah membalas dengan keberkahan dan kebaikan yang berlipat,” ucapnya haru. (Ara)

Read More

Optimalkan Inpres 11/2025, Wali Kota Dorong Skema Pembiayaan Kreatif untuk Akselerasi Konektivitas Jalan Daerah

JAKARTA – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menghadiri agenda strategis Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menjadi ajang krusial untuk membedah optimalisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah, termasuk di Kota Cirebon.

Fokus utama kegiatan ini adalah mengenalkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif di tengah keterbatasan dana konvensional. Melalui sinergi antara pemerintah dan badan usaha, diharapkan pembangunan konektivitas daerah tidak lagi terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah, melainkan didukung oleh sistem penjaminan dan investasi yang lebih fleksibel.

Plt Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Andre Permana, menjelaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kunci untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur daerah. 

PT PII hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus menarik keterlibatan sektor swasta melalui mekanisme yang aman dan terukur. Menurutnya, Instruksi Presiden Jalan Daerah adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan dukungan Pemerintah Pusat melalui skema KPBU. 

"Sebagai SMV Kementerian Keuangan, PT PII siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelas Andre Permana dalam paparannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menekankan bahwa infrastruktur yang terbangun harus mampu mendukung sektor produktif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, sebagaimana yang tertuang dalam arah pembangunan jangka menengah nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Haeruddin C. Maddi, menyampaikan bahwa Inpres 11/2025 memberikan jalan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas jalannya secara kompetitif. Ia menegaskan bahwa percepatan kualitas jalan daerah akan terwujud melalui kombinasi antara APBN dan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU, sehingga aspek operasional serta pemeliharaan infrastruktur dapat tetap terjaga. 

"Kami mengimbau Pemerintah Daerah untuk mengusulkan ruas jalan yang menghubungkan sentra pangan dengan pusat distribusi," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyambut antusias peluang ini untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur di wilayahnya. Kehadiran skema pembiayaan kreatif dinilai memberikan angin segar bagi percepatan perbaikan jalan-jalan strategis yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Kota Udang.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa pemahaman mengenai inovasi pembiayaan ini akan segera diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. 

Ia optimis bahwa kemitraan strategis ini akan membawa perubahan signifikan bagi mobilitas warga dan daya saing kota di masa depan.

"Kami memandang Inpres ini sebagai momentum bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk lebih inovatif dalam mencari solusi pembangunan. Dengan skema pembiayaan kreatif, kita tidak lagi hanya terpaku pada anggaran konvensional, sehingga percepatan perbaikan jalan dapat dilakukan lebih efektif guna mendongkrak ekonomi lokal dan kualitas layanan publik bagi warga," ujarnya.

Sebagai penutup, Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk menyusun usulan proyek infrastruktur yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi. 

"Dengan dukungan pusat melalui Inpres dan pendampingan pembiayaan, diharapkan konektivitas wilayah Kota Cirebon akan semakin mantap, menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tuturnya.(din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Minta Audit Seluruh Jaringan Pipa Tua

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon merekomendasikan kepada PAM Tirta Giri Nata untuk mengaudit seluruh jaringan pipa tua.

Hal itu disampaikan usai meninjau langsung proses perbaikan saluran pipa PAM Tirta Giri Nata di Kawasan Plangon, Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (06/2/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan, identifikasi jaringan pipa yang sudah tua perlu dilakukan, agar bisa diantisipasi sebelum terjadi kebocoran atau kerusakan.

Hasil monitoring Komisi II ke lokasi kebocoran pipa, mendapati temuan bahwa pipa tersebut sudah lebih dari lima puluh tahun. Pipa tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Swiss pada tahun 1978.

Komisi II pun meminta agar Perumda Air Minum untuk segera memperbaiki masalah kebocoran pipa segera mungkin. Mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Alhamdulillah, setelah meninjau langsung dan berdiskusi, perbaikan pipa jaringan distribusi ditargetkan selesai malam ini. Karena ini menyangkut kebutuhan untuk mengcover kebutuhan air bersih,” ujar Andru, sapaannya.

Andru mengapresiasi langkah cepat jajaran direksi dan petugas PAM Tirta Giri Nata yang cepat tanggap mengatasi masalah kebocoran pipa di Plangon.

Di samping itu, Komisi II juga meminta agar PAM Tirta Giri Nata untuk tetap memenuhi kebutuhan dengan mendistribusikan tangki air bersih sampai ke tingkat RW. Hal ini

“Perumda Air Minum harus bisa mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami sudah mendapat laporan dari beberapa RW, bahwa proses distribusi air sudah berjalan,” katanya.

Direktur Utama PDAM Kota Cirebon, Sofyan Satari, menjelaskan bahwa kebocoran terjadi pada pipa transmisi berdiameter 600 milimeter yang tertanam di bawah badan jalan. Insiden tersebut terjadi pada Rabu malam (4/2/2026).

Kebocoran pipa menyebabkan semburan air bertekanan tinggi hingga merusak lapisan aspal jalan dan membentuk rongga besar dengan kedalaman sekitar satu meter. Setelah menerima laporan, tim teknis PDAM langsung melakukan penelusuran dan menemukan titik kebocoran.

“Begitu diketahui titiknya, kami segera melakukan perbaikan. Proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu satu hingga dua hari, bergantung pada kondisi cuaca,” ujar Sofyan saat meninjau lokasi perbaikan, Kamis (5/2/2026).

Untuk meminimalkan dampak terhadap pelanggan, PDAM Kota Cirebon menyiagakan layanan bantuan air bersih. “Sebagai langkah antisipasi, kami menurunkan tiga unit mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak,” pungkasnya. (din)

Read More

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Bupati Imron Terapkan Gerakan Bersih Kantor untuk ASN

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah menjaga kebersihan lingkungan kantor sebagai bagian dari disiplin kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 100.3.4.2/1/Dis LH tentang Wajib Menjaga Kebersihan Lingkungan Kantor yang ditetapkan pada 5 Februari 2026, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato 2 Februari 2026.

Surat edaran ini berlaku untuk seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala perangkat daerah, camat, hingga pimpinan BUMD se-Kabupaten Cirebon, dan diterapkan di seluruh lingkungan kantor pemerintahan.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, “Setiap pimpinan dan pegawai wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban lingkungan kerja di masing-masing unit kerja.”

Ruang lingkup kebersihan meliputi ruang kerja, ruang pelayanan, ruang rapat, toilet, fasilitas umum, halaman, taman, area parkir, hingga saluran drainase di sekitar kantor.

Perangkat daerah juga diminta menunjuk penanggung jawab kebersihan serta mengelola sampah melalui pemilahan dari sumbernya.

Surat edaran ini juga menegaskan larangan membuang sampah sembarangan. “Dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan di lingkungan kantor dan sekitarnya,” sebagaimana tertuang dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan kebersihan dilakukan setiap hari kerja selama 30 menit, mulai pukul 07.30 hingga 08.00 WIB.

Kepala perangkat daerah dan camat bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung, sementara perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi.

ASN yang melanggar ketentuan akan dikenai teguran administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan disiplin ASN.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan kebijakan ini sebagai wujud dukungan terhadap arahan Presiden sekaligus komitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berwibawa. (Ara)

Read More

Daftar Luas Wilayah 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kapetakan Terluas

 

KABUPATEN CIREBON — Luas wilayah 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon menunjukkan bentang geografis yang beragam, dari wilayah pesisir hingga perbatasan Jawa Tengah.

Data Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat, Kecamatan Kapetakan menjadi kecamatan terluas dengan 67,47 kilometer persegi.

Di bawahnya, ada Kecamatan Gegesik yang memiliki luas 63,74 kilometer persegi, disusul Susukan 51,96 kilometer persegi, Losari 47,91 kilometer persegi, dan Pasaleman 41,28 kilometer persegi.

Lima kecamatan ini menjadi kawasan dengan hamparan wilayah terbesar di Kabupaten Cirebon.

Kelompok kecamatan dengan luas di atas 30 kilometer persegi juga cukup banyak.

Dukupuntang memiliki luas 37,39 kilometer persegi, Pangenan 36,81 kilometer persegi, Gebang 35,30 kilometer persegi, Sedong 34,40 kilometer persegi, Greged 32,20 kilometer persegi, Waled 30,76 kilometer persegi, dan Gempol 30,70 kilometer persegi.

Sementara itu, kecamatan dengan luas mendekati 30 kilometer persegi antara lain Sumber 29,50 kilometer persegi, Astanajapura 29,15 kilometer persegi, Kaliwedi 28,73 kilometer persegi, Mundu 27,49 kilometer persegi, Karangwareng 27,16 kilometer persegi, Suranenggala 25,92 kilometer persegi, Pabedilan 25,80 kilometer persegi, Beber 25,62 kilometer persegi, dan Arjawinangun 24,26 kilometer persegi.

Pada kelompok luas menengah, Lemahabang tercatat 22,63 kilometer persegi, Gunungjati 22,61 kilometer persegi, Babakan 22,16 kilometer persegi, Panguragan 21,97 kilometer persegi, Klangenan 20,40 kilometer persegi, Talun 19,53 kilometer persegi, Palimanan 19,10 kilometer persegi, Ciwaringin 19,01 kilometer persegi, Plumbon 19,01 kilometer persegi, Karangsembung 18,80 kilometer persegi, dan Susukan Lebak 18,03 kilometer persegi.

Adapun kecamatan dengan luas relatif kecil berada di bawah 17 kilometer persegi. Jamblang memiliki luas 16,57 kilometer persegi, Depok 16,36 kilometer persegi, Ciledug 14,62 kilometer persegi, dan Plered 13,22 kilometer persegi.

Empat kecamatan dengan luas paling kecil yakni Kedawung 10,77 kilometer persegi, Tengah Tani 9,75 kilometer persegi, Pabuaran 9,57 kilometer persegi, dan Weru 9,10 kilometer persegi.

Data luas wilayah menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, serta distribusi anggaran. (din)

Read More

Wali Kota Ajak SMSI Bangun Narasi Edukatif untuk Kecerdasan Masyarakat

CIREBON – Di tengah gempuran arus informasi digital yang kian tak terbendung, media siber kini memikul tanggung jawab lebih dari sekadar penyampai berita. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya peran strategis media dalam membangun narasi yang edukatif. 

Menurutnya, media siber harus bertransformasi menjadi sarana utama untuk mencerdaskan masyarakat, bukan sekadar mengejar kecepatan tayang.

Hal tersebut ditegaskan Effendi Edo saat menghadiri Pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Cirebon periode 2026-2029 di Balai Kota Cirebon, Rabu (4/2/2026). 

Dalam sambutannya, ia mengajak para pengelola media untuk berani memelopori konten yang memiliki kedalaman substansi dan mampu menjadi pencerah di tengah kesimpangsiuran informasi.

"Saya mengajak SMSI untuk menjadi benteng pertahanan melawan hoaks dan berita bohong yang dapat memecah belah kerukunan warga. Mari kita bangun narasi yang edukatif. Jadikan media siber sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat," ujar Wali Kota di hadapan para pengurus yang baru dilantik.

Wali Kota juga menyoroti fenomena kecepatan informasi yang seringkali mengabaikan akurasi. Ia mengingatkan bahwa kecepatan tanpa akurasi adalah sebuah kerawanan sosial. 

Baginya, media di Kota Cirebon harus menjadi referensi terpercaya yang mampu mengangkat potensi daerah, mulai dari pariwisata hingga geliat UMKM, sekaligus tetap tajam dalam memberikan koreksi yang membangun bagi jalannya pemerintahan.

“Dengan narasi yang positif dan jangkauan media siber yang luas, saya yakin kemajuan kota ini akan semakin cepat terakselerasi dan dikenal lebih luas di kancah nasional maupun internasional. Selamat bekerja untuk pengurus yang baru, semoga membawa warna baru bagi ekosistem media yang sehat,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua SMSI Jawa Barat, H. Hardiyansyah, menekankan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah adalah kunci untuk mempercepat pembangunan. Ia berharap pengurus yang baru dapat melahirkan ide-ide kreatif yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Cirebon.

Namun, Hardiyansyah juga mengingatkan adanya tantangan internal terkait profesionalisme perusahaan pers. "Tugas di SMSI itu berat. Salah satunya adalah mendata media-media siber yang ada. Banyak media berdiri bertahun-tahun tapi tidak dikelola secara profesional, seperti belum berbadan hukum atau belum terverifikasi," ungkapnya.

Ia meminta SMSI Kota Cirebon aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan. Tujuannya jelas, agar seluruh media yang bernaung di bawah SMSI menjadi entitas yang profesional dan taat aturan. "Sehingga dapat naik kelas ke tahap verifikasi Dewan Pers dan menjalin kerja sama yang lebih solid dengan Pemerintah Kota," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Kota Cirebon yang baru dilantik, Mastari, menyambut baik tantangan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa SMSI sebagai mitra strategis pemerintah yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dalam menyajikan informasi kepada publik.

“Pelantikan ini menjadi semangat bagi kami untuk berkolaborasi. Kita butuh arahan berkaitan dengan pemberitaan yang begitu cepat. Mudah-mudahan SMSI bisa hadir untuk menyehatkan informasi dan edukasi, khususnya di Kota Cirebon,” kata Mastari.

Ia juga berharap adanya bimbingan berkelanjutan dari pemangku kebijakan agar sinergi teknis di lapangan dapat berjalan beriringan. "Kami terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan ekosistem media di Kota Cirebon," pungkasnya.

Read More

Dari Karangan Bunga ke Tanaman Hidup: Ikhtiar Nyata Mewujudkan Kampus Hijau dan Ekoteologi

 

CIREBON, FC -- Penerbitan Surat Edaran Nomor: B 0806/Un.30/R/PP.00.9/02/2026 tentang Larangan Penggunaan Karangan Bunga dan Penggantian dengan Tanaman Hidup di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis dalam membangun peradaban kampus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Selama ini, budaya memberikan karangan bunga dalam berbagai kegiatan seremonial telah menjadi kebiasaan yang seolah tak terpisahkan. Namun, di balik keindahan sesaat tersebut, terdapat persoalan serius: limbah, pemborosan sumber daya, serta dampak lingkungan yang tidak kecil. Karangan bunga yang hanya bertahan satu hingga dua hari seringkali berakhir menjadi sampah, menambah beban pengelolaan limbah, dan tidak memberikan nilai keberlanjutan.

Karena itu, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengambil langkah progresif dengan mengganti karangan bunga menjadi tanaman hidup. Kebijakan ini kami pandang sebagai transformasi budaya simbolik menuju praktik yang lebih bermakna. Tanaman hidup tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan spiritual. Ia tumbuh, dirawat, dan memberi kehidupan—sebuah simbol keberlanjutan yang sejalan dengan nilai Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan global menuntut setiap institusi, termasuk perguruan tinggi, untuk mengambil peran aktif. Kampus tidak boleh hanya menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga teladan dalam praktik keberlanjutan. Konsep green campus bukan sekadar jargon, melainkan sebuah keniscayaan.

Melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ingin menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem kampus yang ramah lingkungan, sehat, dan berkelanjutan. Tanaman hidup yang menggantikan karangan bunga akan memperkaya ruang hijau kampus, meningkatkan kualitas udara, menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus membangun kesadaran ekologis seluruh sivitas akademika.

Langkah ini juga merupakan bentuk dukungan nyata UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap Program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tentang Indonesia Asri, yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, penataan ruang hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Kampus sebagai pusat intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pionir dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik konkret.

Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama RI tentang Ekoteologi, yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berkewajiban menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Menanam pohon dan merawat tanaman bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai pahala.

Dalam perspektif ekoteologi, setiap tanaman yang tumbuh, setiap oksigen yang dihasilkan, dan setiap makhluk yang merasakan manfaatnya, menjadi bagian dari amal jariyah. Dengan demikian, penggantian karangan bunga menjadi tanaman hidup adalah langkah kecil yang berdampak besar, baik secara ekologis maupun spiritual.

Kami menyadari bahwa perubahan budaya tidak selalu mudah. Namun, transformasi harus dimulai dari langkah konkret. Dengan mencantumkan kebijakan ini dalam setiap undangan resmi dan melakukan sosialisasi secara masif, kami berharap seluruh sivitas akademika, mahasiswa, alumni, dan mitra kerja dapat bersama-sama membangun budaya baru: budaya apresiasi yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak sekadar mematuhi kebijakan ini secara administratif, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Sebab, kampus hijau bukan hanya tentang banyaknya pohon yang ditanam, melainkan tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang ramah terhadap alam.

Akhirnya, melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pelopor kampus hijau berbasis nilai-nilai Islam, teknologi, dan keberlanjutan, demi terwujudnya generasi unggul yang berilmu, berakhlak, dan peduli lingkungan. (din)

Read More

Wakil Wali Kota dan Wamenperin Bahas Strategi Proteksi Industri Lokal

JAKARTA – Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di tengah perubahan pasar yang sangat dinamis. 

Melalui berbagai program strategis, Pemkot berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif dan manufaktur skala kecil di Kota Wali.

Dalam upaya memperluas jangkauan dukungan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan audiensi khusus dengan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, H. Faisol Riza, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (3/2/2026). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional guna mengakselerasi potensi industri yang ada di Kota Cirebon.

Berdasarkan data Dashboard Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tahun 2025, pertumbuhan sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan angka yang signifikan. 

Tercatat sebanyak 2.312 unit Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang aktif beroperasi, didukung oleh 35 industri skala menengah dan 17 industri skala besar. Angka ini mencerminkan dominasi sektor IKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di wilayah Cirebon.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai langkah konkret, mulai dari pemutakhiran data, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha. 

Selain itu, peningkatan kompetensi dilakukan melalui penciptaan wirausaha baru lewat program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) serta kolaborasi pelatihan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

"Kami tidak ingin pelaku IKM berjalan sendirian. Pemkot Cirebon hadir melalui penyediaan ruang pamer strategis di Mall UKM untuk memastikan produk unggulan lokal kita bisa naik kelas. Kami juga aktif memfasilitasi promosi melalui kemitraan dan pameran, baik di tingkat lokal maupun nasional, hingga memberikan sosialisasi ekspor melalui skema imbal dagang," ujar Wakil Wali Kota.

Meski demikian, Wakil Wali Kota menekankan bahwa tantangan di era digital memerlukan intervensi yang lebih dalam dari pemerintah pusat. Ia berharap Kementerian Perindustrian dapat membawa program-program fasilitasi langsung ke Kota Cirebon, terutama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi para perajin dan pengusaha lokal.

"Di era digital yang sangat kompetitif ini, perlindungan merek dan sertifikasi produk adalah harga mati. Kami sangat berharap dukungan Kemenperin melalui Bimtek dan standardisasi produk agar karya asli wong Cirebon tidak mudah diklaim atau dipalsukan oleh kompetitor di pasar e-commerce. Kesadaran akan pentingnya legalitas ini harus kita bangun bersama," tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan integrasi program yang tepat, industri di Kota Cirebon diproyeksikan akan semakin tangguh, mampu menembus pasar internasional, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas di masa depan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, menyambut positif inisiatif dan data capaian yang dipaparkan oleh Pemkot Cirebon. Ia menegaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki semangat tinggi dalam membina industri lokalnya.

"Kota Cirebon memiliki potensi industri yang sangat besar dan tertata secara administratif. Sinergi ini penting agar kebijakan yang kami miliki di pusat bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di daerah," ungkap Faisol Riza. (din).

Read More

Cegah Disinformasi, Menkomdigi Tegaskan Humas Pemerintah Harus Cepat dan Tepat

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu (4/2/2026) di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.

Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.

Read More

Keunggulan Kuliah di PTKIN, Melampaui Sekat Kampus Agama

CIREBON - Selama bertahun-tahun, label “kampus agama” masih dipahami secara sempit oleh sebagian masyarakat. PTKIN sering dipersepsikan sebagai ruang akademik yang terbatas, konservatif, dan kurang relevan dengan perkembangan zaman. 

Pandangan ini menempatkan PTKIN seolah berada di pinggiran peta pendidikan nasional, kalah pamor dibanding perguruan tinggi negeri umum. Padahal, asumsi tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga menutup mata terhadap transformasi besar yang telah dan sedang berlangsung di lingkungan PTKIN.

Di tengah dunia yang bergerak cepat dan pragmatis, pendidikan tinggi kerap direduksi menjadi sekadar mesin pencetak tenaga kerja. Kampus dituntut menghasilkan lulusan siap pakai, cepat bekerja, dan instan sukses. 

Orientasi ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi berbahaya ketika pendidikan kehilangan dimensi pembentukan karakter, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial. Dalam situasi inilah PTKIN tampil menawarkan alternatif yang lebih utuh: pendidikan yang profesional, etis, sekaligus spiritual.

PTKIN: Profesional, Etis, dan Spiritual

PTKIN tidak menolak profesionalisme dan kemajuan. Namun, PTKIN menolak tergesa-gesa dan pragmatisme sempit. Pendidikan di PTKIN tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis dan spiritual. Mahasiswa tidak sekadar diajak bertanya bagaimana menjadi sukses, melainkan juga untuk apa kesuksesan itu digunakan.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah krisis integritas, maraknya korupsi, menurunnya etika publik, serta melemahnya empati sosial. Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar, tetapi justru kekurangan figur berintegritas. Di sinilah PTKIN menemukan signifikansinya: membentuk lulusan yang cerdas sekaligus berkarakter.

“Beli 1 Dapat 2”: Keunggulan Unik PTKIN

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menegaskan bahwa kuliah di PTKIN sejatinya ibarat membeli satu produk, tetapi memperoleh dua manfaat sekaligus — beli 1 dapat 2.

Ia mencontohkan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Dalam satu jurusan, mahasiswa tidak hanya mempelajari hukum positif sebagaimana di fakultas hukum pada umumnya, tetapi juga mendalami hukum Islam berbasis fiqih. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh dua perspektif keilmuan sekaligus: hukum negara dan hukum agama.

“Di mana lagi kita bisa menemukan model pendidikan seperti ini?” tegasnya.

Inilah keunggulan khas PTKIN yang jarang dimiliki perguruan tinggi lain. Mahasiswa memperoleh kompetensi profesional sekaligus kekuatan nilai. Mereka tidak hanya dibekali keahlian teknis, tetapi juga ditanamkan etika, spiritualitas, dan kepekaan sosial. Perpaduan inilah yang melahirkan lulusan PTKIN yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan spiritual.

PTKIN Bukan Sekadar Kampus Agama

Transformasi kelembagaan PTKIN, terutama melalui perubahan IAIN menjadi UIN, telah membuka cakrawala keilmuan yang sangat luas. Kini, PTKIN mengelola program studi di bidang sains, teknologi, ekonomi, psikologi, komunikasi, hukum, bahkan kedokteran. Ini menegaskan bahwa PTKIN hari ini bukan lagi semata ruang kajian keagamaan, melainkan pusat pengembangan ilmu multidisipliner yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.

Keunggulan PTKIN tidak terletak pada banyaknya program studi semata, tetapi pada cara ilmu itu dipahami dan dipraktikkan. Di PTKIN, ilmu tidak berdiri di ruang hampa nilai. Sains dikembangkan dengan etika, ekonomi dibangun di atas prinsip keadilan, dan hukum diarahkan pada kemaslahatan sosial. Pendekatan integratif inilah yang menjadikan PTKIN relevan di tengah krisis nilai yang melanda masyarakat modern.

Ruang Moderasi dan Keadilan Akses

Lebih jauh, PTKIN memainkan peran strategis sebagai ruang moderasi beragama dan kebinekaan. Di tengah polarisasi sosial, menguatnya politik identitas, dan maraknya ujaran kebencian, PTKIN hadir sebagai laboratorium toleransi dan dialog. Tradisi akademiknya mendorong diskusi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, serta penguatan sikap moderat.

Selain itu, PTKIN juga berkontribusi nyata dalam menghadirkan keadilan akses pendidikan. Dengan biaya yang relatif terjangkau, PTKIN membuka peluang pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga sederhana. Dalam konteks ini, PTKIN tidak sekadar mencetak sarjana, tetapi juga membangun mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan struktural.

Sayangnya, dalam logika gengsi pendidikan, keterjangkauan justru sering dipersepsikan sebagai kelemahan. Kampus mahal dianggap bermutu, sementara kampus terjangkau dicurigai kualitasnya. Cara pandang ini perlu dikritik secara serius, karena menggeser pendidikan dari hak publik menjadi barang mewah, sekaligus memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Melampaui Gengsi, Mengembalikan Makna Pendidikan

Memilih PTKIN bukan berarti menutup mata terhadap keunggulan PTN umum. Keduanya sama-sama berperan penting dalam membangun ekosistem pendidikan nasional. Namun, persoalan muncul ketika gengsi dijadikan kompas utama dalam menentukan pilihan kampus. Pendidikan pun kehilangan makna substantifnya, karena dikalahkan oleh simbol, citra, dan status sosial.

PTKIN hadir sebagai perlawanan terhadap cara berpikir sempit tersebut. Ia menawarkan pendidikan yang tidak hanya mengejar nama besar, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Di PTKIN, pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apa yang bisa diraih, melainkan meluas pada untuk apa ilmu digunakan.

Di tengah obsesi ranking, reputasi global, dan pamer prestasi akademik, PTKIN mengingatkan bahwa ilmu tanpa nilai justru mudah kehilangan arah. Melawan gengsi pendidikan berarti berani menata ulang cara pandang tentang arti menjadi terdidik: bukan sekadar bergelar, tetapi mampu berpikir jernih, bersikap adil, dan bertanggung jawab terhadap sesama.

Di titik reflektif inilah PTKIN menemukan tempat strategisnya — bukan sebagai pilihan terakhir karena keterpaksaan, melainkan sebagai pilihan sadar bagi mereka yang memandang pendidikan sebagai jalan pembentukan generasi unggul bangsa.

Kuliah bukan tentang ke mana diterima, tetapi ke mana nilai akan membimbing hidup.

Ayo Kuliah di PTKIN — Kampus Unggul di Bawah Naungan Kementerian Agama! (Nurdin)

Read More

Dosen UIN Siber Cirebon Menembus Panggung Dunia, Menjadi Pembicara di Forum Internasional

CIREBON, FC – Salah satu dosen terbaik dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Royani Afriani, M.Pd., dosen Tadris Bahasa Inggris, terpilih sebagai pembicara dalam forum internasional Jadal 2026: Muslim Women Navigating Theology, Ethics, and Society, yang diselenggarakan pada 31 Januari–2 Februari 2026 di Al Mujadilah Center & Mosque for Women, Qatar.

Kepastian tersebut tertuang dalam surat resmi panitia Jadal tertanggal 9 September 2025, yang menyatakan bahwa makalah Royani Afriani berjudul “Reciprocity as Resistance: Muslim Women, Gendered Interpretation, and Social Ethics within the Mubadalah Framework” dinyatakan lolos seleksi dan diterima untuk dipresentasikan di forum prestisius tersebut.

Panitia menyampaikan apresiasi atas kontribusi intelektual Royani yang dinilai memiliki relevansi tinggi terhadap isu-isu kontemporer perempuan Muslim, khususnya dalam konteks tafsir keagamaan, etika sosial, serta relasi gender berbasis pendekatan mubadalah (kesalingan).

Jadal 2026 merupakan forum akademik internasional yang mempertemukan 228 akademisi, peneliti, dan praktisi dari lebih dari 17 negara, dengan 68 makalah terpilih. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai konferensi akademik, melainkan juga ruang dialog kolaboratif yang mendorong lahirnya solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi perempuan Muslim di tingkat global.

Mengusung semangat “A conversation can change the course of history”, Jadal menjadi ruang perjumpaan gagasan lintas disiplin yang mengintegrasikan dimensi teologi, etika, sosial, dan kemanusiaan dalam format dialog yang mendalam, reflektif, dan transformatif.

Al-Mujadilah Center & Mosque for Women sebagai tuan rumah terinspirasi dari dialog bersejarah antara Rasulullah SAW dan Khawlah binti Tsa’labah, yang melahirkan perubahan sosial signifikan bagi perempuan Muslim. Spirit inilah yang menjadi fondasi penyelenggaraan Jadal sebagai destinasi dialog bermakna dan berdampak global.

Dalam forum tersebut, Royani Afriani mempresentasikan gagasan mubadalah sebagai pendekatan teologis dan etis dalam membaca ulang relasi gender di masyarakat Muslim. Pendekatan ini menegaskan pentingnya prinsip kesalingan, keadilan, serta resistensi terhadap tafsir patriarkis, sebagai basis pembangunan etika sosial yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadaban.

Partisipasi ini sekaligus memperkuat peran strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam pengembangan wacana Islam moderat, adil gender, dan berorientasi pada kemaslahatan global, sejalan dengan visi Cyber Islamic University: Unggul Mendunia.

Keikutsertaan Royani Afriani dalam Jadal 2026 juga menjadi pengalaman akademik dan diplomasi budaya yang sangat berharga. Dalam kesempatan tersebut, Royani menyerahkan buku karya Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kepada Direktur Jadal Al-Mujadilah, sebagai simbol pertukaran keilmuan dan penguatan jejaring akademik internasional.

Royani juga berkesempatan bertemu dan berdialog langsung dengan Ibu Retno L.P. Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, serta Ibu Sinta selaku perwakilan KBRI di Qatar beserta jajaran staf, membahas peran strategis diplomasi pendidikan dan penguatan kontribusi perempuan Indonesia di panggung global.

Tak hanya itu, Royani turut bersua dan berdiskusi dengan sesama pembicara dari berbagai institusi ternama dunia, di antaranya perwakilan Paragon Corporation (Indonesia), akademisi dari Habib University Kanada, Stanford University (Amerika Serikat), serta para akademisi dari India, Bangladesh, Nigeria, Chicago, dan Malaysia. Pertemuan lintas negara ini membuka ruang kolaborasi riset, publikasi internasional, dan jejaring akademik global yang lebih luas.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut. Menurutnya, keterlibatan dosen UIN Siber dalam forum akademik internasional merupakan bukti nyata kualitas SDM dan komitmen institusi dalam internasionalisasi tridarma perguruan tinggi.

“Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, tetapi juga memperkuat posisi kampus sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam yang progresif, inklusif, dan berdaya saing global,” tegasnya.

Keikutsertaan Royani Afriani dalam Jadal 2026 menegaskan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus melangkah mantap menuju panggung dunia, menghadirkan kontribusi keilmuan yang relevan, solutif, dan berdampak luas bagi peradaban. (din)

Read More

Peringatan Dini Cuaca Jawa Barat: Warga Diimbau Waspada, Keselamatan Jadi Prioritas

BANDUNG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat mengeluarkan peringatan dini cuaca pada Senin, 2 Februari 2026, pukul 11.40 WIB. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyampaikan potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 11.50 WIB.

Sejumlah wilayah di Jawa Barat masuk dalam area yang berpotensi terdampak. Di antaranya Kabupaten Kuningan meliputi Cilimus, Mandirancan, dan Pancalang. Kabupaten Cirebon meliputi Sedong, Mundu, Beber, Talun, dan Greged. Sementara itu, potensi cuaca ekstrem juga terpantau di Kabupaten Sumedang (Surian), Kabupaten Subang (Tanjungsiang), Kabupaten Karawang (Batujaya dan Pakisjaya), serta Kota Cirebon, khususnya wilayah Harjamukti dan sekitarnya.

BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca ini berpotensi meluas ke berbagai wilayah lain, termasuk Perairan Waduk Cirata, serta sejumlah daerah di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, hingga wilayah Kota Cirebon lainnya.

Prakirawan BMKG Jawa Barat menyampaikan bahwa kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 15.10 WIB. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, pengendara, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang.

“Cuaca adalah bagian dari dinamika alam yang perlu disikapi dengan kesiapsiagaan. Mengurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan lebat, mencari tempat aman ketika terjadi petir, serta memastikan lingkungan sekitar tetap aman adalah langkah kecil yang dapat menyelamatkan banyak hal,” demikian imbauan BMKG.

BMKG mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG dan saling mengingatkan antarwarga. Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, kewaspadaan dan kepedulian bersama menjadi kunci menjaga keselamatan dan ketenangan seluruh lapisan masyarakat.

Read More

Menata Ulang Masa Depan Pendidikan: Guru Agama sebagai Pilar Peradaban Bangsa

 

CIREBON, FC  -- Pendidikan yang unggul tidak lahir dari kebijakan yang bersifat seremonial, tetapi dari keberpihakan nyata terhadap aktor utamanya guru. Dalam konteks pendidikan agama dan madrasah, guru bukan sekadar pengajar, melainkan penanam nilai, pembentuk karakter, dan penjaga moral bangsa. 

Oleh sebab itu, langkah serius Kementerian Agama RI dalam membenahi tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan guru agama dan madrasah patut diapresiasi sebagaiC kebijakan strategis dan visioner.

Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, yang menegaskan bahwa tata kelola dan kesejahteraan guru menjadi prioritas nasional, menandai babak baru dalam reformasi pendidikan keagamaan. 

Kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, percepatan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta afirmasi terhadap guru non-ASN adalah bukti bahwa negara hadir lebih serius dalam menjamin keberlangsungan profesi guru.

Langkah ini tidak hanya berdimensi kesejahteraan, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. 

Guru yang sejahtera akan lebih fokus dalam menjalankan tugas profesionalnya, lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi, serta mampu menghadirkan proses pembelajaran yang kreatif, inspiratif, dan bermakna.

Salah satu aspek krusial dalam kebijakan Kemenag adalah penataan tata kelola rekrutmen guru, khususnya guru madrasah swasta dan guru agama di sekolah umum. Penegasan pentingnya koordinasi lintas sektor antara yayasan, pemerintah daerah, sekolah, dan Kemenag merupakan terobosan yang sangat relevan untuk memastikan sistem pendataan yang valid, transparan, dan akuntabel.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021 telah menjadi instrumen regulatif yang kuat dalam mengatur proses rekrutmen guru madrasah swasta. Regulasi ini menghadirkan mekanisme yang sistematis mulai dari analisis kebutuhan melalui SIMPATIKA, proses seleksi yang melibatkan unsur Kemenag, hingga pengawasan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, kualitas guru dapat terjaga, sekaligus memastikan bahwa kebijakan afirmatif tepat sasaran.

Lebih jauh, pendataan yang tersistem menjadi pintu masuk bagi kebijakan afirmasi, baik dalam bentuk sertifikasi, peningkatan kompetensi, maupun pemenuhan hak kesejahteraan. Tanpa basis data yang kuat, kebijakan pendidikan hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata.

Fakta bahwa masih terdapat lebih dari 423 ribu guru madrasah yang belum tersertifikasi menjadi tantangan besar sekaligus peluang strategis. Program akselerasi PPG yang dicanangkan Kemenag perlu didukung secara masif oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Sebagai UIN berbasis siber, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi guru melalui inovasi pembelajaran digital, model PPG berbasis daring, serta penguatan jejaring akademik nasional dan internasional. Transformasi digital dalam pendidikan guru bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan di era disrupsi.

Sertifikasi bukan semata-mata administrasi, melainkan jaminan mutu profesionalisme guru. Guru tersertifikasi diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, literasi digital, moderasi beragama, dan kecakapan abad ke-21.

Komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola dan kesejahteraan guru harus dipahami sebagai bagian dari agenda besar transformasi pendidikan nasional. 

Pendidikan agama yang unggul dan kompetitif hanya mungkin terwujud jika guru diposisikan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Ke depan, sinergi antara Kementerian Agama, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat. Dunia pendidikan menuntut kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Akhirnya, kita meyakini bahwa guru adalah investasi peradaban. Memuliakan guru berarti memuliakan masa depan bangsa. Kebijakan afirmatif yang saat ini digulirkan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan agama di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi kekuatan peradaban yang mencerahkan, membebaskan, dan memajukan. (din)

Read More

Rektor UIN Siber Cirebon: Guru Agama Pilar Peradaban Bangsa

CIREBON, FC - Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menegaskan bahwa masa depan pendidikan agama di Indonesia sangat ditentukan oleh keberpihakan negara terhadap guru. Menurutnya, guru agama tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga penanam nilai, pembentuk karakter, dan penjaga moral generasi bangsa.

“Pendidikan yang unggul tidak lahir dari kebijakan seremonial, melainkan dari keberpihakan nyata terhadap guru sebagai aktor utama pendidikan. Guru agama adalah pilar peradaban bangsa,” ujar Prof. Aan, di Cirebon, Senin, (2/1/2026)

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi langkah Kementerian Agama RI yang menjadikan tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah sebagai prioritas nasional. Kebijakan itu, kata Prof. Aan, menandai arah baru reformasi pendidikan keagamaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi mutu.

Ia mengapresiasi pernyataan Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, yang menegaskan komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, percepatan sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta afirmasi terhadap guru non-ASN dinilai sebagai bukti kehadiran negara.

“Kesejahteraan guru bukan tujuan akhir, tetapi fondasi agar guru dapat bekerja secara profesional, fokus mendidik, dan terus meningkatkan kompetensi,” kata Prof. Aan.

Selain kesejahteraan, Prof. Aan menilai penataan tata kelola rekrutmen guru, khususnya guru madrasah swasta dan guru agama di sekolah umum, menjadi agenda penting. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor antara yayasan, pemerintah daerah, sekolah, dan Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021 disebutnya sebagai regulasi penting dalam memastikan proses rekrutmen guru yang transparan dan akuntabel, mulai dari analisis kebutuhan melalui SIMPATIKA hingga pengawasan yang lebih terstruktur.

“Pendataan yang valid menjadi kunci agar kebijakan afirmatif, termasuk sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan, tepat sasaran,” ujarnya.

Terkait masih adanya lebih dari 423 ribu guru madrasah yang belum tersertifikasi, Prof. Aan menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan besar yang harus dijawab secara kolaboratif. Program akselerasi PPG, menurutnya, membutuhkan dukungan aktif dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Sebagai PTKIN berbasis siber, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyatakan kesiapan berperan dalam percepatan peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan PPG berbasis daring dan inovasi pembelajaran digital.

“Transformasi digital dalam pendidikan guru adalah keniscayaan. Sertifikasi guru harus dimaknai sebagai upaya menjaga mutu dan profesionalisme, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.

Prof. Aan menegaskan, komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola dan kesejahteraan guru harus dipandang sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Pendidikan agama yang unggul dan berdaya saing hanya dapat terwujud jika guru ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan.

“Memuliakan guru berarti memuliakan masa depan bangsa. Dari ruang kelas dan madrasah, guru menyiapkan generasi yang berkarakter, moderat, dan berdaya saing,” pungkasnya. (din)

Read More

Sya’ban: Bulan Menyucikan Hati, Menata Takdir, dan Menyambut Cahaya Ramadan

H.M.Arifin M.Ag, Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 

CIREBON, FC - Humas UIN Siber Cirebon, H.M. Arifin M.Ag menegaskan, tatkala kalender Hijriah memasuki bulan Sya’ban, ada getaran lembut yang menyentuh relung batin umat Islam. Ia hadir bukan sekadar sebagai penanda waktu, melainkan isyarat spiritual bahwa Ramadan kian mendekat. 

Sya’ban menjadi jembatan sunyi ruang perenungan tempat jiwa membersihkan diri, menata niat, dan mempersiapkan hati sebelum menyambut bulan suci.

Dalam khazanah Islam, Sya’ban menempati posisi istimewa. Rasulullah ﷺ bahkan menyebutnya sebagai “syahri” bulanku. Sebutan ini bukan tanpa makna. Para ulama memaknai Sya’ban sebagai momentum memperbanyak shalawat dan menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad ﷺ. Jika Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Qur’an, maka Sya’ban adalah bulan mahabbah, keteladanan, dan kedekatan spiritual dengan Sang Rasul.

Ulama besar Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki menjelaskan, Sya’ban dinamakan demikian karena dari bulan inilah memancar cabang-cabang kebaikan. Setiap amal, doa, dan taubat yang dipanjatkan memiliki potensi besar melipatgandakan keberkahan. Ia menjadi ladang subur bagi siapa pun yang ingin menata ulang kehidupan batinnya.

Keistimewaan Sya’ban mencapai puncaknya pada malam Nisfu Sya’ban. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, pada malam pertengahan bulan ini Allah SWT menetapkan dan mencatat perjalanan hidup manusia untuk satu tahun ke depan. Kesadaran akan hal tersebut sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengajak manusia merenung.

Betapa sering manusia larut dalam hiruk-pikuk dunia mengejar harta, jabatan, dan ambisi tanpa menyadari bahwa ajal, rezeki, dan nasibnya tengah dituliskan. Dari perenungan inilah lahir tiga sikap utama dalam beragama: rasa takut akan dosa, harapan terhadap rahmat Allah, serta sikap berserah sepenuhnya kepada ketentuan-Nya.

Karena keagungannya, para ulama menganjurkan umat Islam menghidupkan malam Nisfu Sya’ban dengan ibadah: shalat sunnah, istighfar, dzikir, membaca Al-Qur’an, dan doa. Di Indonesia, tradisi membaca Surah Yasin tiga kali selepas Magrib dengan niat panjang umur, keselamatan, dan kecukupan rezeki telah mengakar kuat di tengah masyarakat.

Lebih dari sekadar ritual, amalan tersebut merupakan proses penyucian batin. Di hadapan Allah, manusia mengadu tentang dosa yang menumpuk, rezeki yang terasa sempit, hidup yang penuh ujian, serta harapan akan masa depan yang lebih baik. Doa-doa Nisfu Sya’ban mengajarkan kerendahan hati: bahwa manusia tak memiliki daya dan upaya kecuali dengan rahmat-Nya.

Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan materialistik, Sya’ban hadir sebagai oase rohani. Saat masyarakat diliputi kecemasan kolektif krisis ekonomi, kegelisahan sosial, retaknya relasi keluarga, hingga kekosongan makna Sya’ban mengajak manusia berhenti sejenak untuk menata ulang orientasi hidup.

Spiritualitas Sya’ban menawarkan terapi jiwa. Ia mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak selalu lahir dari kepemilikan, melainkan dari kepasrahan dan kedekatan kepada Allah SWT.

Hakikatnya, Sya’ban adalah madrasah persiapan menuju Ramadan. Ia melatih konsistensi ibadah, memperkuat doa, memperbanyak shalawat, serta membersihkan hati dari iri, dengki, dan dendam. Siapa yang memuliakan Sya’ban, insyaallah akan lebih siap memuliakan Ramadan.

Sebab Ramadan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan perjalanan transformasi spiritual. Dan Sya’ban adalah pintu masuknya.

Maka, mari sambut Sya’ban dengan kesungguhan. Hidupkan malam Nisfu Sya’ban dengan doa dan harap. Perbanyak shalawat sebagai tanda cinta. Luruhkan kesombongan dalam sujud panjang. Siapkan jiwa agar pantas menjadi tamu Ramadan. Sebab bisa jadi, inilah Sya’ban terakhir kita. (din)

Read More

DPRD Terima Usulan Mayor Tan Tjin Kie dan Kang Ayip Muh Peroleh Penghargaan

CIREBON – Pimpinan DPRD Kota Cirebon bersama Anggota Komisi II dan III Cirebon menerima usulan masyarakat pegiat seni dan budaya untuk memberikan penghargaan kepada Mayor Tan Tjin Kie.

Rapat yang digelar pada Senin (2/2/2026) tersebut turut dihadiri Staff Ahli wali Kota Cirebon, pejabat dari Disbudpar, Bappelitbangda, DPRKP, DPUTR dan BPKPD Kota Cirebon.

Saat rapat berlangsung, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani mengatakan, DPRD dan pemerintah daerah mmerupakan bagian dari enyelenggara pemerintahan, sehingga DPRD mesti menjembatani usulan masyarakat kepada pemerintah eksekutif.

Terlebih, pemberian penghargaan bagi tokoh masa lalu yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan budaya Cirebon, yakni Mayor Tan Tjin Kie dan tokoh Keagamaan yakni Al Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya (Kang Ayip Muh) Cirebon.

“Faktanya Mayor Tan Tjin Kie banyak peninggalannya, seperti rumah sakit, pabrik gula, kemudian rumah di santa maria, pabrik di Karangwusuwung, dan ada bangunan yang sudah tidak ada menjadi mal,” terangnya di Griya Sawala gedung DPRD.

Harry menambahkan, peran Kang Ayip Muh membangun umat pun sangat besar. Seperti menghilangkan praktik perjudian di sejumlah wilayah di Cirebon dan sekitarnya.

Ia juga mengatakan, momentum ini bisa menegaskan Kota Cirebon seperti namanya, Caruban yakni akulturasi kebudayaan dan toleransi.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD, yusuf MPd. Ia mengatakan, momentum ini mengembalikan literasi kebudayaan di Kota Cirebon. Komisi III mengapresiasi dan berterimakasih karena semua elemen yang hadir mengembalikan ingatan kepada warga terhadap orang-orang yang berjasa membangun Kota Cirebon.

“Ini sebagai bentuk terimakasih kita, maka hal ini mesti diseriusi dan mencari formulasi untuk menjawab usulan yang sudah disampaikan dengan berdiskusi dengan walikota Cirebon, mendorong agar usulan budayawan dan masyarakat bisa terealisasi,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPRD, Umar Stanis Klau juga mengatakan, Kota Cirebon memiliki kekayaan budaya dan sejarah, jangan sampai ramai di permukaan tetapi belum memuliakan tokoh besar yang sudah membangun Kota Cirebon.

“Ini pun merupakan motivasi yang positif untuk kebangkitan kembali peradaban Cirebon. Hari ini tokoh tionghoa, mungkin tokoh lain, baik suku arab, india dan lainnya yang pernah berperan membangun Kota Cirebon,” jelasnya.

Masih kata Umar Klau, secara genetika sejarah Cirebon berasal dari berbagai latar belakang negara. “Sepaham dan sepakat, tinggal nanti kita tidak sampai di sini saja, diharapkan tahun ini respon positif dari pemerintah, yakni penghargaan untuk Mayor Tan Tjin Kie dan Abah Ayip Muh,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MESTi Cirebon, Dedi Setiawan mengungkapkan, meminta agar Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan perhatian dan penghargaan kepada dua tokoh tersebut.

“Jasa kedua tokoh ini jelas, maka sudah seharusnya Pemkot memberikan penghargaan,” ungkap Dedi.

MESTi pun memberikan catatan, jika dalam satu tahun tidak ada respon dari Pemkot Cirebon, maka makam Mayor Tan Tjin Kie akan dipindahkan ke Kota Malang. Karena mereka meminta secara langsung.

“Jika pemda diam, kita akan pindahkan makam Mayor Tan Tjin Kie, karena pemda disana meminta, dan siap memberikan penghargaan,” kata Dedi.

Sebagai informasi, Mayor Tan Tjin Kie (1853-1919), sosok saudagar yang menurut cerita sejarah merupakan sosok saudagar kaya, dermawan dan menjadi pahlawan dalam membangun ekonomi di Kota Cirebon pada masa lampau.

Kemudian sosok Habib Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar bin Yahya, atau yang dikenal dengan Kang Ayip Muh dari Pondok Pesantren Jagasatru untuk sama-sama diangkat, atas nama besar dan jasanya dalam hal keagamaan di Kota Cirebon. (Ara)

Read More