Setiap Bulan Pemkab Cirebon Keluarkan Biaya Hingga Rp 9 Milyar Untuk Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M.Ag

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Bupati Cirebon menyatakan, bahwa hampir setiap bulannya pemerintah daerah membiayai program JKN-KIS. 

Sementara jumlah warga Kabupaten Cirebon yang tercatat menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 2.122.490 jiwa. Jika dilakukan prosentase, maka jumlah tersebut setara dengan 96,05 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, yang mencapai 2.209.870 jiwa.

Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M.Ag mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa diantaranya, biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dengan banyaknya warga Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki jaminan kesehatan, Imron berharap problem pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon, tidak lagi bermasalah.

Dirinya tidak ingin lagi, mendengar ada informasi mengenai warga yang tidak diberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal.

"Karena salah satu tujuan kami bekerjasama dengan BPJS, yaitu agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," kata Imron, Usai menandatangani perjanjian kerjasama jaminan kesehatan cakupan semesta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Pendopo Bupati Cirebon.

Imron juga menyampaikan, bahwa  pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut jugalah yang menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Kabupaten Cirebon, yaitu agar seluruh penduduk dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai. 

“Dengan terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta di Kabupaten Cirebon kami berharap dapat menyukseskan Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,” jelas Imron.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari menuturkan, masih ada sekitar 4 % warga Kabupaten Cirebon yang belum bergabung dalam program JKN-KIS. 

Namun menurut Andayani, jumlah tersebut bukan merupakan tanggungjawab Pemkan Cirebon secara keseluruhan. Karena sangat memungkinkan dalam 4 % persen tersebut, merupakan pegawai swasta yang seharusnya menjadi tanggungjawab perusahaan tempat warga tersebut bekerja.

"Karena harus dicek dulu. Kalau memang dia pekerja swasta, maka harus diarahkan untuk meminta kepada tempat warga tersebut bekerja," ujar Andayani.

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam program kerjasama yang disepakati bersama Pemkab Cirebon ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membayar biaya program JKN - KIS untuk warganya, sebesar Rp 9 Milyar dalam setiap bulannya. (din)

Read More

Jurusan HKI IAIN Cirebon Gelar Kegiatan Studi Audensi Virtual 2020, Studi Terhadap UU Cipta Kerja

Dr Drs H Amran Suadi SH MH M.Hum, Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung RI

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Dengan disyahkannya UU Cipta Kerja, maka diharapkan bagaimana peran Lembaga Peradilan di Indonesia mampu bekerja optimal untuk keadilan masyarakat Indonesia. Maka untuk menjawab ini, Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI) mengundang dua pemateri yang berkompeten melalui kegiatan Studi Audensi Virtual 2020, Kamis, (5/11/2020).

Uji Wijaya, Ketua Pelaksana menyampaikan, kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai muatan pengetahuan tentang hukum yang menjadi kajian-kajian mahasiswa dari berbagai sisi dan aspek. Kendati demikian, kegiatan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan.

"Ini merupakan hari yang istimewa, karena terselanggaranya kegiatan tahunan yang digagas himpunan keluarga hukum Islam IAIN SNJ Cirebon ini bisa menghadirkan para pemateri yang berkompeten di bidang hukum," jelasnya.

Dian Rhamdan Hidayat, Ketua Umum HMJ HK mengatakan, bahwa kegiatan Studi Audien Virtual dengan tema Optimalisasi Fungsi Peradilan Dalam Upaya Menegakan Keadilan di Tengah Arus Globalisasi (Studi Terhadap UU Cipta Kerja) ini sangat mendukung terhadap pengetahuan hukum bagi para mahasiswa.

"Kita tahu bahwa UU Cipta Kerja menjadi diskusi yang hangat, mulai dari soal naskah dan teknis yang tertutup, maka kita sebagai mahasiswa tentu ini menjadi kajian yang menarik sebagai pengetahuan hukum," katanya.

Sementara Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Asep Saepullah M.H.I mengatakan bahwa apa yang digagas ini menjadi pengetahuan kita semua dan meningkatkan mutu akademik, khusunya di jurusan hukum keluarga.

Wakil Dekan III, Fakultas dan Ekonomi Islam, Dr H.A. Syatori, M.Si mengatakan Studi Audensi Virtual 2020 menjadi pengetahuan yang sangat berguna bagi kita semua, terutama bagi pengetahuan akademik yakni jurusan HK, semoga kajian kajian berkualitas yang disajikan HK bisa memberikan Konstribusi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Terlebih materi yang diangkat soal kehangatan UU Cipta Kerja, bagaimana UU ini mampu berperan dalam keadilan sehingga dengan pemaparan para materi yang berkompeten, menjadi pengetahuan bagi kita semua dan ini sangat mampu meningkatkan intelektualitas para mahasiswa khususnya para mahasiswa hukum.

Wakil Rektor III, Dr H Ilman Nafi'a MAg, dengan kegiatan ini, maka jurusan HKI ini menjadi sangat penting untuk dipublikasikan di internal IAIN dan dipublikasikan secara umum kepada publik masyarakat, karena kelebihan fakultas hukum dan jurusan hukum, berbeda dengan fakultas atau jurusan lainnya. 

Kemudian melihat hukum ini juga harus dilihat pada dua persepketif yang berbeda, yakni bagaimana memahami hukum secara persepektif Islam dan hukum secara umum dan nilai.

Masuk dalam pemaparan materi, pembicara pertama Dr Drs H Amran Suadi SH MH M.Hum, Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung RI, menjelaskan tentang optimlasi peran peradilan dalam menegakan keadilan di era globalisasi, dengan menyebutkan bahwa di Indonesia Mahkamah Agung membawahi 4 peradilan di bawahnya, yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). 

Tugas Mahkamah Agung, adalah Badan Peradilan Tertinggi dalam menjalankan tugas Kehakiman. Sedang fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengatur, fungsi nasehat, fungsi administrasi dan fungsi lainnya. 

Demikian juga dengan soal peningkatan peran peradilan di era globalisasi itu, menurutnya Mahkamah Agung melakukan 13 tugas yakni peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, inovasi percepatan penyelesaian perkara, penyederhanaan penyelesaian perkara, efektivitas pelaksanaan tugas peradilan, peningkatan integritas aparatur peradilan, keterbukaan informasi, membentuk badan peradilan yang mandiri, meningkatkan transparansi, transparansi persidangan digital, kerjasama dengan peradilan dunia dan efektivitas pelayanan unit kerja.

Sedangkan Badilag, atau Badan Peradilan Agama sebagai representasi kita terhadap audensi dengan IAIN Cirebon. Yang isinya adalah tentang pelayanan terpadu satu pintu yang sudah di manfaatkan masyarakat pencari keadilan, praktisi hukum dan lainnya. Termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Lalu kenapa tidak menyinggung UU Cipta Kerja, karena memang Mahkamah Agung itu milik bersama dan tidak membuat opini tersendiri.

"Jadi Mahkamah Agung itu selalu terus mengawasi dan memonitor perjalanan peradilan di Indonesia. Dan yang terpenting keadilan itu berdasarkan hukum bukan berdasarkan perasaan, kemudian biaya perkara yang diperlukan juga semuanya sudah transparan, termasuk soal penetapan prodeo," ujarnya.

Pemateri kedua, Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum Ketua Komisi Yudisial mengawali dengan membahas tentang pengenalan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. 

Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum Ketua Komisi Yudisial RI

Lalu mengapa diperlukan adanya Komisi Yudisial, yakni dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim. 

Kemudian juga karena keinginan yang besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yang bersih. Dan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pengawasan atas prilaku hakim di luar teknis yudisial oleh sebuah lembaga independen. (din)

 

Read More

Sengketa Tanah Jalan Pintu Masuk Pasca Sarjana IAIN Diakui Milik PD Pembangunan

Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon, Panji Amiarsa SH, M.Hum

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Sepertinya kasus tanah seluas 2.101 M2, yang membentang masuk ke kampus Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon mulai menemui titik terang. Kendati kedua belah pihak masih sama-sama saling mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut.

Panji Amiarsa, Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon saat ditemui sejumlah media menyatakan, bahwa tanah tersebut memang termasuk aset daerah dan dikelola oleh PD Pembangunan.

Kendati Panji Amiarsa mengakui jika tanah tersebut belum tersertifikasi. Pihaknya, berencana akan menemui Jaksa pengacara negara untuk konsultasi sekaligus meminta masukan sebagai bahan pertimbangan kedepannya.

"Masih banyak aset daerah yang belum di sertifikat. Ini memang kelemahan PD Pembangunan, tetapi kami akan memperbaiki kelemahan ini untuk meminimalisir pada kasus-kasus tanah aset daerah, sehingga kedepan PD Pembangunan sudah bisa melakukan validasi hukum," katanya, Kamis (5/11/2020).

Jadi sekali lagi, tegas Panji Amiarsa, tanah yang berada di Jalan Perjuangan, pintu masuk ke kampus Pasca Sarjana IAIN SNJ Cirebon adalah tanah aset daerah yang dikelola pihak PD Pembangunan.

"IAIN Cirebon (dulu STAIN-red) mempergunakan tanah tersebut sudah sesuai yang didasarkan pada MoU dengan Walikota Cirebon pada jaman Subardi S.Pd. Selanjutnya kami akan intens membicarakan penyelesaian tanah tersebut, tentunya setelah melakukan koordinasi-koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, agar tanah bisa segera diselesaikan," tandasnya.

Sementara itu, dipihak lain H M Muharam MPd mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) 004/THTT-SPH/SSXIV/II/2015. Sehingga status tanah tersebut muncul kepermukaan dan menjadi sengketa kedua belah pihak.   (din)

Read More

Buruan.. !! Daftar dan Ikuti Bebagai Perlombaan Dengan Hadiah Menarik Di Acara HUT KPI Ke 19, IAIN Cirebon

CIREBON, (fokuscirebon.com) -  Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) ke-19,  Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) KPI adakan berbagai macam jenis kegiatan mulai dari lomba webinar, hingga acara malam puncak yang menjadi penutup kegiatan ini. Kamis, (4/11/2020)

Pada tahun ini HMJ KPI melangsungkan kembali acara COMIC (Communication Interest Contest) jilid 2 dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Media di Masa Pandemi dengan Mengaktualisasi Nilai-nilai Islami”.

Acara ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan guna memeriahkan hari ulang tahun Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Kegiatan Comic jilid 2 ini sudah dimulai sejak tanggal 1 (pembukaan pendaftaran lomba) yang berlangsung hingga tanggal 20 November (sebagai malam puncaknya) mendatang.

Berbagai macam lomba yang diselenggarakan juga sebagai ajang penyaluran bakat para mahasiswa pada bidangnya masing-masing, tidak hanya ditujukkan kepada mahasiswa KPI saja tetapi beberapa perlombaan juga dibuka untuk umum.

Karena masih dalam keadaan pandemi maka perlombaan banyak dilaksanakan secara online. 

Kegiatan ini sudah disusun oleh panitia pelaksana sejak jauh-jauh hari, berbagai opsi kegiatan sudah dibahas dan dipersiapkan dengan maksimal, meskipun ada beberapa kendala yang dialami namun mereka tetap bersemangat dan antusias dalam mensukseskan acara HUT KPI pada tahun ini.

Berikut adalah daftar nama lomba beserta nomor contact penanggung jawab (pj) LombaFutsal, Cp : 089529958432 (Burhanudin),  LombaTiktok, Cp : 085711242614 (Dea), Lomba Vlog Hut KPI, Cp : 087833234135 (Fitrotunnisa), Lomba Presenter, Cp: 087784467677 (Adnil), Lomba Desain Grafis, Cp : 083824647313 (Nepri), Lomba Fotography Cp : 082318051379 (Abdul), Lomba Dakwah, Cp : 089607341379 (Kadadi), Lomba E-Sport (Mobile Legend) Cp : 081223285824 (Miftah), Lomba Essay, Cp : 081461148769 (Widia). 

Untuk info selanjutnya dapat menghubungi @hmjkpiiainsnj. Banyak hadiah menarik dari setiap perlombaan, jadi pastikan untuk mengikuti setiap lomba dan kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

"Selamat bertanding dan jadilah pemenang!!!… show your talent and be champions," ujar panitia kegiatan. (Nur)

Read More

Di Tengah Pandemi, Pemkab Cirebon Dorong UMKM Berinovasi dalam Produk

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melalukan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bangkit dalam masa pandemi covid 19 ini.

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag mengatakan, pandemi covid 19 ini cukup berdampak dalam berbagai hal, terutama sosial ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong untuk memulihkan kembali perekonomian di Kabupaten Cirebon.

"Salah satunya yaitu, mendorong UMKM untuk bangkit," kata Imron, saat melakukan kunjungan kerja di  Kecamatan Suranenggala, Selasa 3 November 2020.

Menurut Imron, di tengah pandemi saat ini, UMKM jangan sampai terpuruk, namun harus bangkit. Agar bisa bangkit, Imron meminta UMKM untuk melakukan inovasi dalam produknya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tanggungjawab untuk mendorong kebangkitan UMKM ini. Oleh karena itu, sejumlah langkah juga sudah dilakukan oleh Pemkab Cirebon, untuk mendukung kebangkitan UMKM.

"Salah satunya yaitu menggelar pameran produk-produk UMKM," kata Imron.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga, akan mengenalkan sejumlah produk UMKM kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga siap untuk membantu dalam hal pemasaran.

Walaupun pemerintah daerah sangat siap untuk mendukung kebangkitan UMKM, namun Imron meminta unsur lainnya juga ikut terlibat dalam gerakan ini.

Selain pemerintah daerah, Imron instansi lainnya di level kecamatan dan desa, untuk bisa membantu pemda, dalam mendorong bangkitnya kembali UMKM.

"Pelaku usaha UMKM nya juga, harus ikut berusaha bersama, untuk bisa bangkit dalam masa pandemi ini," katanya. (Nur)

Read More

Bupati Cirebon : Akreditasi Fakultas Kedokteran UGJ Layak Mendapat A

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag saat mengikuti assesment lapangan daring, Senin (2/11/2020).

CIREBON - Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag berharap nilai akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, bisa meningkatkan dibandingkan sebelumnya.

Hal tersebut disampailan Imron, usai mengikuti assesment lapangan daring, akreditasi fakultas kedokteran UGJ Cirebon, Senin 2 November 2020.

Menurut Imron, sudah banyak kontribusi yang diberikan oleh UGJ untuk Kabupaten Cirebon, seperti halnya dalam masalah kesehatan.

Imron mengungkapkan, bahwa Kabupaten Cirebon melakukan kerjasama dengan UGJ dalam penanganan covid 19, sehingga penanganan di Kabupaten Cirebon lebih cepat.

"Banyak juga pegawai kesehatan kami yang merupakan alumni dari UGJ," ujar Imron.

Sehingga menurut Imron, sudah sangat layak jika akreditasi untuk Fakultas Kedokteran UGJ yang sebelumnya B, bisa meningkat menjadi A.

Tentunya, peningkatan akreditasi ini, nantinya akan meningkatkan kualitas dari sistem pengajaran dan juga lulusannya.

"Peningkatan akreditasi juga, akan berdampak positif terhadap lulusannya," ujar Imron.

Imron juga menjelaskan, selain bekerjasama dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga, menggandeng UGJ dalam masalah ekonomi, pariwisata dan bidang lainnya.

Dalam bidang ekonomi, UGJ melakukan pendampingan terhadap masyarakat secara langsung. 

Ia mengatakan, salah satu hasil positif dari pendampingan yang dilakulan oleh UGJ, dirasakan oleh pengrajin gerabah di Jamblang.

"Setelah dilakukan pendampingan oleh UGJ, kualitas gerabah di Jamblang menjadi meningkat," ujarnya. (Nur)

Read More

HMJ KPI IAIN Cirebon Gelar Webinar Globalisasi Tentang Tantangan Kaum Akademisi Indonesia Pasca Covid-19

Dr.H.Aan Mohammad B, M.A, Ketua Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati  Cirebon dan Dr. Didi Junaedi, M.A tengah memberikan pemaparan materi pada acara wabinar tentang globalosasi

CIREBON, (fokuscirebon.com) - Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan webinar nasional online tentang 'Globalisasi: Tantangan Kaum Akademisi Indonesia Pasca Covid-19, Kompetensi, Kualitas, dan Kolaborasi', Minggu, (1/11/2020).

Dalam kegiatan ini, sejumlah pemateri dihadirkan, di antaranya Dr. H.Aan Mohammad B, M.A, Ketua Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati  Cirebon. Kemudian Dr. Didi Junaedi, M.A (Dosen IAT dan penulis buku-buku motivasi Islam) serta Romzi Ahmad (Asisten Stafsus Presiden RI- Wakil Ketua Siber Kreasi) 

Dalam pemaparannya, Dr. Didi Junaedi, M.A mengatakan, bahwa kualitas mahasiswa ditentukan oleh dari apa yang ada di dalam dirinya. Sebab kompetisi itu harus didasari oleh kualitas, dan kompetisi tidak bisa.dilakukan secara sendiri, tetapi harus dengan berkolaborasi. 

"Terkait dengan kualitas, tentu perlu diupgrade di internalnya. Ini maksudkan untuk memenuhi dan menjawab kualitas diri dengan dunia luar," paparnya.

Didi Junaedi juga menyinggung soal pengaruh globalisasi dan pandemi covid 19 hingga bagaimana cara menyiasati pendidikan di masa ini. Maka menurut Didi, kuasai teknologi dan selalu mengupgrade informasi agar tidak gaptek teknologi. 

Selain itu, kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dan tidak mengkaitkan pandemi.covid 19 ini dengan budaya dan agama. Artinya, ini soal kesehatan, maka protokol kesehatan harus tetap dilakukan di mana pun kita berada.

 "Jadi kita semua harus selau mengupgrade diri, mengupgrade informasi, hal ini untuk menjawab tantangan globalisasi dan revolusi industri. Sebab yang dibutuhkan pada era ini yakni kecerdasan intelektual dan penguasaan teknologi," jelasnya.

Sementara itu, Dr H Aan Mohammad B, M.A menyatakan, gobalisasi dan era industrialisasi menuntut semua memiliki keahlian.

Maka, seorang akademisi harus dapat meminimalisir dampak globalisasi, misalnya seperti hoax. Selain itu, mahasiswa dan akademisi juga haus memiliki tantangan, yakni budaya kecerdasan. (Nur)

Read More