Sambut HPN 2026, AMKI dan FJO Santuni Anak Yatim dan Dhuafa Tebar Keberkahan

KAB.CIREBON, FC - Menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Cirebon Raya bersama Forum Jurnalis Online (FJO) meneguhkan makna kepedulian sosial melalui kegiatan Jumat Berkah, dengan menyambangi GRAY (Gerakan Rumah Anak Yatim dan Dhuafa) di wilayah Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan sosial tersebut menjadi ruang perjumpaan hangat antara insan pers dan anak-anak yatim serta dhuafa. Rombongan AMKI dan FJO dipimpin Ketua FJO Toto M. Sa’id, didampingi Ketua AMKI Cirebon Raya Rudi, Sukri, serta sejumlah jurnalis dan pengurus organisasi. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Mba Rika bersama suami yang mewakili pengelola GRAY.

Ketua FJO Toto M. Sa’id menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen insan pers untuk tidak hanya hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral.

“Melalui kegiatan ini, AMKI dan Forum Jurnalis Online ingin menunjukkan bahwa jurnalis tidak sekadar bekerja di ruang redaksi, tetapi juga hadir dan peduli terhadap anak yatim dan dhuafa sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Toto.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap kelompok rentan sejalan dengan nilai-nilai luhur Cirebon yang diwariskan para leluhur.

“Kami berpegang pada amanat Sunan Gunung Jati, ‘Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin’. Nilai ini terus kami jaga dan aktualisasikan dalam kehidupan sosial,” tegasnya.

Toto juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan rekan-rekan wartawan yang telah menyisihkan rezekinya.

“Semoga apa yang diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi semua,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua AMKI Cirebon Raya, Rudi, didampingi Nawawi. Menurutnya, Jumat Berkah bukan sekadar agenda berbagi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar pemilik media dan jurnalis, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan pers.

“Alhamdulillah, usai shalat Jumat kami dapat berbagi sembako kepada anak yatim, dhuafa, dan santri tahfidz Al-Qur’an. Ini adalah kegiatan sederhana, tetapi penuh keberkahan dan makna,” katanya.

Sementara itu, Dewan Penasihat AMKI dan FJO, Moh. Noly Alamsyah, menilai kegiatan sosial ini menegaskan peran jurnalis sebagai insan yang tidak hanya menjadi pilar demokrasi dan kontrol sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membangun solidaritas kemanusiaan.

“Di tengah tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, kehadiran insan pers di ruang-ruang sosial menjadi pengingat bahwa empati dan kemanusiaan harus tetap menjadi ruh profesi wartawan,” ujarnya.

Ia menambahkan, rangkaian HPN 2026 melalui aksi sosial semacam ini mengirimkan pesan kuat bahwa Hari Pers Nasional tidak melulu diperingati secara seremonial, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pers yang dekat dengan rakyat adalah pers yang mampu menjaga kepercayaan publik dan martabat profesinya,” tandasnya.

Di sisi lain, Mba Rika, mewakili pengelola GRAY, mengaku sangat mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan AMKI dan FJO. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian AMKI serta Forum Jurnalis Online kepada anak yatim dan dhuafa. Semoga Allah membalas dengan keberkahan dan kebaikan yang berlipat,” ucapnya haru. (Ara)

Read More

Optimalkan Inpres 11/2025, Wali Kota Dorong Skema Pembiayaan Kreatif untuk Akselerasi Konektivitas Jalan Daerah

JAKARTA – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menghadiri agenda strategis Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menjadi ajang krusial untuk membedah optimalisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah, termasuk di Kota Cirebon.

Fokus utama kegiatan ini adalah mengenalkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif di tengah keterbatasan dana konvensional. Melalui sinergi antara pemerintah dan badan usaha, diharapkan pembangunan konektivitas daerah tidak lagi terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah, melainkan didukung oleh sistem penjaminan dan investasi yang lebih fleksibel.

Plt Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Andre Permana, menjelaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kunci untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur daerah. 

PT PII hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus menarik keterlibatan sektor swasta melalui mekanisme yang aman dan terukur. Menurutnya, Instruksi Presiden Jalan Daerah adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan dukungan Pemerintah Pusat melalui skema KPBU. 

"Sebagai SMV Kementerian Keuangan, PT PII siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelas Andre Permana dalam paparannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menekankan bahwa infrastruktur yang terbangun harus mampu mendukung sektor produktif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, sebagaimana yang tertuang dalam arah pembangunan jangka menengah nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Haeruddin C. Maddi, menyampaikan bahwa Inpres 11/2025 memberikan jalan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas jalannya secara kompetitif. Ia menegaskan bahwa percepatan kualitas jalan daerah akan terwujud melalui kombinasi antara APBN dan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU, sehingga aspek operasional serta pemeliharaan infrastruktur dapat tetap terjaga. 

"Kami mengimbau Pemerintah Daerah untuk mengusulkan ruas jalan yang menghubungkan sentra pangan dengan pusat distribusi," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyambut antusias peluang ini untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur di wilayahnya. Kehadiran skema pembiayaan kreatif dinilai memberikan angin segar bagi percepatan perbaikan jalan-jalan strategis yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Kota Udang.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa pemahaman mengenai inovasi pembiayaan ini akan segera diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. 

Ia optimis bahwa kemitraan strategis ini akan membawa perubahan signifikan bagi mobilitas warga dan daya saing kota di masa depan.

"Kami memandang Inpres ini sebagai momentum bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk lebih inovatif dalam mencari solusi pembangunan. Dengan skema pembiayaan kreatif, kita tidak lagi hanya terpaku pada anggaran konvensional, sehingga percepatan perbaikan jalan dapat dilakukan lebih efektif guna mendongkrak ekonomi lokal dan kualitas layanan publik bagi warga," ujarnya.

Sebagai penutup, Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk menyusun usulan proyek infrastruktur yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi. 

"Dengan dukungan pusat melalui Inpres dan pendampingan pembiayaan, diharapkan konektivitas wilayah Kota Cirebon akan semakin mantap, menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tuturnya.(din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Minta Audit Seluruh Jaringan Pipa Tua

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon merekomendasikan kepada PAM Tirta Giri Nata untuk mengaudit seluruh jaringan pipa tua.

Hal itu disampaikan usai meninjau langsung proses perbaikan saluran pipa PAM Tirta Giri Nata di Kawasan Plangon, Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (06/2/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan, identifikasi jaringan pipa yang sudah tua perlu dilakukan, agar bisa diantisipasi sebelum terjadi kebocoran atau kerusakan.

Hasil monitoring Komisi II ke lokasi kebocoran pipa, mendapati temuan bahwa pipa tersebut sudah lebih dari lima puluh tahun. Pipa tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Swiss pada tahun 1978.

Komisi II pun meminta agar Perumda Air Minum untuk segera memperbaiki masalah kebocoran pipa segera mungkin. Mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Alhamdulillah, setelah meninjau langsung dan berdiskusi, perbaikan pipa jaringan distribusi ditargetkan selesai malam ini. Karena ini menyangkut kebutuhan untuk mengcover kebutuhan air bersih,” ujar Andru, sapaannya.

Andru mengapresiasi langkah cepat jajaran direksi dan petugas PAM Tirta Giri Nata yang cepat tanggap mengatasi masalah kebocoran pipa di Plangon.

Di samping itu, Komisi II juga meminta agar PAM Tirta Giri Nata untuk tetap memenuhi kebutuhan dengan mendistribusikan tangki air bersih sampai ke tingkat RW. Hal ini

“Perumda Air Minum harus bisa mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami sudah mendapat laporan dari beberapa RW, bahwa proses distribusi air sudah berjalan,” katanya.

Direktur Utama PDAM Kota Cirebon, Sofyan Satari, menjelaskan bahwa kebocoran terjadi pada pipa transmisi berdiameter 600 milimeter yang tertanam di bawah badan jalan. Insiden tersebut terjadi pada Rabu malam (4/2/2026).

Kebocoran pipa menyebabkan semburan air bertekanan tinggi hingga merusak lapisan aspal jalan dan membentuk rongga besar dengan kedalaman sekitar satu meter. Setelah menerima laporan, tim teknis PDAM langsung melakukan penelusuran dan menemukan titik kebocoran.

“Begitu diketahui titiknya, kami segera melakukan perbaikan. Proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu satu hingga dua hari, bergantung pada kondisi cuaca,” ujar Sofyan saat meninjau lokasi perbaikan, Kamis (5/2/2026).

Untuk meminimalkan dampak terhadap pelanggan, PDAM Kota Cirebon menyiagakan layanan bantuan air bersih. “Sebagai langkah antisipasi, kami menurunkan tiga unit mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak,” pungkasnya. (din)

Read More

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Bupati Imron Terapkan Gerakan Bersih Kantor untuk ASN

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah menjaga kebersihan lingkungan kantor sebagai bagian dari disiplin kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 100.3.4.2/1/Dis LH tentang Wajib Menjaga Kebersihan Lingkungan Kantor yang ditetapkan pada 5 Februari 2026, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato 2 Februari 2026.

Surat edaran ini berlaku untuk seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala perangkat daerah, camat, hingga pimpinan BUMD se-Kabupaten Cirebon, dan diterapkan di seluruh lingkungan kantor pemerintahan.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, “Setiap pimpinan dan pegawai wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban lingkungan kerja di masing-masing unit kerja.”

Ruang lingkup kebersihan meliputi ruang kerja, ruang pelayanan, ruang rapat, toilet, fasilitas umum, halaman, taman, area parkir, hingga saluran drainase di sekitar kantor.

Perangkat daerah juga diminta menunjuk penanggung jawab kebersihan serta mengelola sampah melalui pemilahan dari sumbernya.

Surat edaran ini juga menegaskan larangan membuang sampah sembarangan. “Dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan di lingkungan kantor dan sekitarnya,” sebagaimana tertuang dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan kebersihan dilakukan setiap hari kerja selama 30 menit, mulai pukul 07.30 hingga 08.00 WIB.

Kepala perangkat daerah dan camat bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung, sementara perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi.

ASN yang melanggar ketentuan akan dikenai teguran administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan disiplin ASN.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan kebijakan ini sebagai wujud dukungan terhadap arahan Presiden sekaligus komitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berwibawa. (Ara)

Read More

Daftar Luas Wilayah 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kapetakan Terluas

 

KABUPATEN CIREBON — Luas wilayah 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon menunjukkan bentang geografis yang beragam, dari wilayah pesisir hingga perbatasan Jawa Tengah.

Data Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat, Kecamatan Kapetakan menjadi kecamatan terluas dengan 67,47 kilometer persegi.

Di bawahnya, ada Kecamatan Gegesik yang memiliki luas 63,74 kilometer persegi, disusul Susukan 51,96 kilometer persegi, Losari 47,91 kilometer persegi, dan Pasaleman 41,28 kilometer persegi.

Lima kecamatan ini menjadi kawasan dengan hamparan wilayah terbesar di Kabupaten Cirebon.

Kelompok kecamatan dengan luas di atas 30 kilometer persegi juga cukup banyak.

Dukupuntang memiliki luas 37,39 kilometer persegi, Pangenan 36,81 kilometer persegi, Gebang 35,30 kilometer persegi, Sedong 34,40 kilometer persegi, Greged 32,20 kilometer persegi, Waled 30,76 kilometer persegi, dan Gempol 30,70 kilometer persegi.

Sementara itu, kecamatan dengan luas mendekati 30 kilometer persegi antara lain Sumber 29,50 kilometer persegi, Astanajapura 29,15 kilometer persegi, Kaliwedi 28,73 kilometer persegi, Mundu 27,49 kilometer persegi, Karangwareng 27,16 kilometer persegi, Suranenggala 25,92 kilometer persegi, Pabedilan 25,80 kilometer persegi, Beber 25,62 kilometer persegi, dan Arjawinangun 24,26 kilometer persegi.

Pada kelompok luas menengah, Lemahabang tercatat 22,63 kilometer persegi, Gunungjati 22,61 kilometer persegi, Babakan 22,16 kilometer persegi, Panguragan 21,97 kilometer persegi, Klangenan 20,40 kilometer persegi, Talun 19,53 kilometer persegi, Palimanan 19,10 kilometer persegi, Ciwaringin 19,01 kilometer persegi, Plumbon 19,01 kilometer persegi, Karangsembung 18,80 kilometer persegi, dan Susukan Lebak 18,03 kilometer persegi.

Adapun kecamatan dengan luas relatif kecil berada di bawah 17 kilometer persegi. Jamblang memiliki luas 16,57 kilometer persegi, Depok 16,36 kilometer persegi, Ciledug 14,62 kilometer persegi, dan Plered 13,22 kilometer persegi.

Empat kecamatan dengan luas paling kecil yakni Kedawung 10,77 kilometer persegi, Tengah Tani 9,75 kilometer persegi, Pabuaran 9,57 kilometer persegi, dan Weru 9,10 kilometer persegi.

Data luas wilayah menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, serta distribusi anggaran. (din)

Read More

Wali Kota Ajak SMSI Bangun Narasi Edukatif untuk Kecerdasan Masyarakat

CIREBON – Di tengah gempuran arus informasi digital yang kian tak terbendung, media siber kini memikul tanggung jawab lebih dari sekadar penyampai berita. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya peran strategis media dalam membangun narasi yang edukatif. 

Menurutnya, media siber harus bertransformasi menjadi sarana utama untuk mencerdaskan masyarakat, bukan sekadar mengejar kecepatan tayang.

Hal tersebut ditegaskan Effendi Edo saat menghadiri Pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Cirebon periode 2026-2029 di Balai Kota Cirebon, Rabu (4/2/2026). 

Dalam sambutannya, ia mengajak para pengelola media untuk berani memelopori konten yang memiliki kedalaman substansi dan mampu menjadi pencerah di tengah kesimpangsiuran informasi.

"Saya mengajak SMSI untuk menjadi benteng pertahanan melawan hoaks dan berita bohong yang dapat memecah belah kerukunan warga. Mari kita bangun narasi yang edukatif. Jadikan media siber sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat," ujar Wali Kota di hadapan para pengurus yang baru dilantik.

Wali Kota juga menyoroti fenomena kecepatan informasi yang seringkali mengabaikan akurasi. Ia mengingatkan bahwa kecepatan tanpa akurasi adalah sebuah kerawanan sosial. 

Baginya, media di Kota Cirebon harus menjadi referensi terpercaya yang mampu mengangkat potensi daerah, mulai dari pariwisata hingga geliat UMKM, sekaligus tetap tajam dalam memberikan koreksi yang membangun bagi jalannya pemerintahan.

“Dengan narasi yang positif dan jangkauan media siber yang luas, saya yakin kemajuan kota ini akan semakin cepat terakselerasi dan dikenal lebih luas di kancah nasional maupun internasional. Selamat bekerja untuk pengurus yang baru, semoga membawa warna baru bagi ekosistem media yang sehat,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua SMSI Jawa Barat, H. Hardiyansyah, menekankan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah adalah kunci untuk mempercepat pembangunan. Ia berharap pengurus yang baru dapat melahirkan ide-ide kreatif yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Cirebon.

Namun, Hardiyansyah juga mengingatkan adanya tantangan internal terkait profesionalisme perusahaan pers. "Tugas di SMSI itu berat. Salah satunya adalah mendata media-media siber yang ada. Banyak media berdiri bertahun-tahun tapi tidak dikelola secara profesional, seperti belum berbadan hukum atau belum terverifikasi," ungkapnya.

Ia meminta SMSI Kota Cirebon aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan. Tujuannya jelas, agar seluruh media yang bernaung di bawah SMSI menjadi entitas yang profesional dan taat aturan. "Sehingga dapat naik kelas ke tahap verifikasi Dewan Pers dan menjalin kerja sama yang lebih solid dengan Pemerintah Kota," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Kota Cirebon yang baru dilantik, Mastari, menyambut baik tantangan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa SMSI sebagai mitra strategis pemerintah yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dalam menyajikan informasi kepada publik.

“Pelantikan ini menjadi semangat bagi kami untuk berkolaborasi. Kita butuh arahan berkaitan dengan pemberitaan yang begitu cepat. Mudah-mudahan SMSI bisa hadir untuk menyehatkan informasi dan edukasi, khususnya di Kota Cirebon,” kata Mastari.

Ia juga berharap adanya bimbingan berkelanjutan dari pemangku kebijakan agar sinergi teknis di lapangan dapat berjalan beriringan. "Kami terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan ekosistem media di Kota Cirebon," pungkasnya.

Read More

Dari Karangan Bunga ke Tanaman Hidup: Ikhtiar Nyata Mewujudkan Kampus Hijau dan Ekoteologi

 

CIREBON, FC -- Penerbitan Surat Edaran Nomor: B 0806/Un.30/R/PP.00.9/02/2026 tentang Larangan Penggunaan Karangan Bunga dan Penggantian dengan Tanaman Hidup di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis dalam membangun peradaban kampus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Selama ini, budaya memberikan karangan bunga dalam berbagai kegiatan seremonial telah menjadi kebiasaan yang seolah tak terpisahkan. Namun, di balik keindahan sesaat tersebut, terdapat persoalan serius: limbah, pemborosan sumber daya, serta dampak lingkungan yang tidak kecil. Karangan bunga yang hanya bertahan satu hingga dua hari seringkali berakhir menjadi sampah, menambah beban pengelolaan limbah, dan tidak memberikan nilai keberlanjutan.

Karena itu, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengambil langkah progresif dengan mengganti karangan bunga menjadi tanaman hidup. Kebijakan ini kami pandang sebagai transformasi budaya simbolik menuju praktik yang lebih bermakna. Tanaman hidup tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan spiritual. Ia tumbuh, dirawat, dan memberi kehidupan—sebuah simbol keberlanjutan yang sejalan dengan nilai Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan global menuntut setiap institusi, termasuk perguruan tinggi, untuk mengambil peran aktif. Kampus tidak boleh hanya menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga teladan dalam praktik keberlanjutan. Konsep green campus bukan sekadar jargon, melainkan sebuah keniscayaan.

Melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ingin menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem kampus yang ramah lingkungan, sehat, dan berkelanjutan. Tanaman hidup yang menggantikan karangan bunga akan memperkaya ruang hijau kampus, meningkatkan kualitas udara, menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus membangun kesadaran ekologis seluruh sivitas akademika.

Langkah ini juga merupakan bentuk dukungan nyata UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap Program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tentang Indonesia Asri, yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, penataan ruang hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Kampus sebagai pusat intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pionir dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik konkret.

Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama RI tentang Ekoteologi, yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berkewajiban menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Menanam pohon dan merawat tanaman bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai pahala.

Dalam perspektif ekoteologi, setiap tanaman yang tumbuh, setiap oksigen yang dihasilkan, dan setiap makhluk yang merasakan manfaatnya, menjadi bagian dari amal jariyah. Dengan demikian, penggantian karangan bunga menjadi tanaman hidup adalah langkah kecil yang berdampak besar, baik secara ekologis maupun spiritual.

Kami menyadari bahwa perubahan budaya tidak selalu mudah. Namun, transformasi harus dimulai dari langkah konkret. Dengan mencantumkan kebijakan ini dalam setiap undangan resmi dan melakukan sosialisasi secara masif, kami berharap seluruh sivitas akademika, mahasiswa, alumni, dan mitra kerja dapat bersama-sama membangun budaya baru: budaya apresiasi yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak sekadar mematuhi kebijakan ini secara administratif, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Sebab, kampus hijau bukan hanya tentang banyaknya pohon yang ditanam, melainkan tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang ramah terhadap alam.

Akhirnya, melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pelopor kampus hijau berbasis nilai-nilai Islam, teknologi, dan keberlanjutan, demi terwujudnya generasi unggul yang berilmu, berakhlak, dan peduli lingkungan. (din)

Read More