Forum Perangkat Daerah Tekankan Sinergi Lintas Sektor dalam Penyusunan Renja 2027

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Senin (23/2/2026). 

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Pj Sekretaris Daerah, Sumanto, serta unsur pimpinan DPRD, para kepala perangkat daerah, hingga perwakilan lembaga sosial dan keagamaan. 

Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya menyelaraskan gerak langkah lintas sektor demi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Wali Kota Cirebon melalui Pj Sekda, Sumanto, menekankan bahwa tantangan perkotaan ke depan semakin kompleks. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan banjir. 

Pemkot menyadari bahwa persoalan genangan di Kota Cirebon salah satunya dipengaruhi oleh kiriman debit air dari wilayah hulu. Sebagai langkah konkret di hilir, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan pembangunan kolam retensi guna memecah beban aliran air sebelum masuk ke pemukiman warga.

Tak hanya soal air, urusan sampah juga menjadi prioritas yang mendesak. Pemkot Cirebon tengah menyiapkan strategi ganda, yakni pengelolaan di hulu melalui pemberdayaan Bank Sampah di tingkat RW dan kawasan perkantoran, serta penguatan infrastruktur di hilir. 

Rencana pembangunan TPS Sanitary Landfill di wilayah selatan serta penambahan Dinding Penahan Tebing (DPT) di area TPA terus digodok untuk memperpanjang usia pakai dan daya tampung sampah kota.

Daya dukung fiskal juga menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut. Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Cirebon akan mengandalkan transformasi digital. 

Langkah ini dilakukan dengan merekrut tenaga IT melalui seleksi ketat guna membangun sistem aplikasi pajak dan retribusi yang terintegrasi. 

Sasarannya jelas, memastikan pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau sistem digital dapat berkontribusi secara transparan dalam pembangunan daerah.

Di sisi internal pemerintahan, efisiensi menjadi kata kunci. Pj Sekda juga menyoroti perlunya restrukturisasi organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antar dinas. Salah satu poin pentingnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk lebih difokuskan di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dan taktis bagi warga.

Terkait kebijakan anggaran, pemerintah tidak ingin lagi terjebak pada sekadar penyerapan teknis. Monitoring dan Evaluasi (Monev) akan dilakukan lebih tajam untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan memberikan dampak nyata di lapangan. Efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

Pj Sekda juga mengingatkan seluruh jajaran bahwa tahun 2027 harus menjadi momentum keberlanjutan. Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja lebih detail dalam mengawal setiap program prioritas yang telah direncanakan.

"Tugas ke depan sangat berat. Kita harus lebih detail dan teliti dalam mengawal kebijakan. Penanganan sampah, optimalisasi PAD lewat teknologi, dan efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk memastikan keberlanjutan Kota Cirebon di masa mendatang," tegas Pj Sekda.

Melalui forum ini, Pj Sekda berharap sinergi antara eksekutif, legislatif, dan tokoh masyarakat mampu menghasilkan pembangunan yang setara dan berkelanjutan. 

"Dengan perencanaan yang matang dari sekarang, kami optimistis Kota Cirebon dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih maju, bersih, dan mandiri secara ekonomi pada tahun-tahun mendatang," pungkasnya. (Nisa)

Read More

Wakil Wali Kota Tinjau Lokasi Longsor di Jembatan Lebakngok, Pemkot Cirebon Gandeng BBWS untuk Perbaikan

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon merespons laporan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Fokus utama saat ini tertuju pada Jembatan Lebakngok di RW 11 Bendakerep yang mengalami longsor. 

Mengingat jembatan ini melintasi sungai yang bermuara ke Kali Benda, Pemkot Cirebon langsung menginisiasi kolaborasi strategis dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung untuk memastikan langkah penanganan teknis berjalan tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati langsung meninjau lokasi pada Senin (23/2/2026). Didampingi Camat Harjamukti, Yuki Maulana Hidayat, serta perwakilan dari pihak BBWS, dan sejumlah perangkat daerah terkait, Wakil Wali Kota menyisiri titik-titik longsor yang mulai menggerus fondasi jembatan. 

Peninjauan ini dilakukan untuk memetakan skala kerusakan sekaligus mencari solusi jangka pendek agar mobilitas warga tidak terputus.

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa perbaikan jembatan ini menjadi prioritas mendesak bagi Pemerintah Kota Cirebon. 

"Kami mengupayakan agar pembangunan kembali jembatan ini bisa dilakukan secepat mungkin. Mengingat ini berkaitan dengan aliran sungai, kami terus berkolaborasi dan berdiskusi intensif dengan BBWS serta pihak terkait lainnya untuk menentukan langkah teknis yang paling aman," ujar Wakil Wali Kota di sela-sela peninjauannya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menyatakan bahwa koordinasi internal di lingkungan Pemkot Cirebon juga terus dipacu guna memastikan anggaran dan teknis pelaksanaan berjalan sinkron. 

"Hasil dari tinjauan lapangan ini segera saya laporkan kepada Pak Wali Kota. Saya juga sudah menginstruksikan SKPD terkait untuk segera merumuskan detail perencanaan agar proses rehabilitasi tidak memakan waktu lama," tambahnya.

Kondisi Jembatan Lebakngok memang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan dua wilayah padat penduduk, yakni RW 11 Bendakerep dan RW 08 Kopiluhur. Selain faktor aksesibilitas, aspek keamanan lingkungan juga menjadi sorotan dalam peninjauan tersebut. 

Pemerintah berharap masyarakat untuk sementara waktu lebih berhati-hati saat melintasi area sekitar jembatan, terutama saat intensitas hujan meningkat. Petugas dari dinas terkait pun rencananya akan memasang rambu peringatan tambahan di sekitar lokasi longsor sebagai langkah preventif.

"Kami juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, baik kami Pemkot Cirebon, BBWS, dan masyarakat, agar Jembatan Lebakngok dapat kembali berdiri kokoh dan melayani mobilitas warga dengan aman," harapnya.

Camat Harjamukti, Yuki Maulana Hidayat, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arus sungai yang belakangan ini sangat tinggi. Menurutnya, posisi jembatan ini sangat krusial karena menjadi jalur pendidikan bagi anak-anak sekitar. 

"Arusnya sangat tinggi saat hujan turun, dan ini sangat berbahaya bagi kekuatan struktur jembatan. Jembatan ini akses krusial, terutama bagi anak-anak yang hendak menuju SDN Lebakngok. Kami tidak ingin keselamatan warga terancam," ungkap Yuki.

Sebagai tindak lanjut di tingkat wilayah, Yuki memastikan pihak kecamatan akan terus mengawal arahan pimpinan demi kenyamanan warga Argasunya. 

"Atas arahan Ibu Wakil Wali Kota, kami di tingkat kecamatan langsung melakukan koordinasi dan tindak lanjut di lapangan. Kami pastikan komunikasi dengan tokoh masyarakat di RW 11 dan RW 08 tetap terjaga agar warga mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan perbaikan ini," jelasnya. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Dorong Anak Muda Ambil Peran Nyata Melalui Yayasan KolaborAksi Kebaikan Indonesia

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon memberikan dukungan atas hadirnya Yayasan KolaborAksi Kebaikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. 

Peran yayasan ini dinilai krusial, yakni untuk mengisi celah-celah yang mungkin belum terjangkau sepenuhnya oleh program pemerintah melalui fleksibilitas dan inovasi gerakan sosialnya. 

Kehadiran lembaga ini juga diharapkan mampu bergerak lebih lincah untuk menyentuh sisi-sisi sosial yang sering kali membutuhkan respons cepat dan pendekatan yang lebih personal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati saat menghadiri soft launching Yayasan KolaborAksi Kebaikan Indonesia, di Aula RRI Cirebon, Minggu (22/2/2026). 

Soft launching ini  menandai fase baru bagi gerakan yang awalnya lahir dari komunitas mahasiswa. Wakil Wali Kota memandang transisi ini sebagai potret nyata dari evolusi kepedulian masyarakat. 

Menurutnya, tantangan zaman sekarang sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan cara-cara konvensional atau bekerja secara parsial di dalam sekat-sekat organisasi yang kaku.

"Transformasi Kolaborator Kebaikan ID (KKID) menjadi sebuah Yayasan dengan badan hukum yang jelas adalah langkah visioner. Ini menunjukkan bahwa semangat berbagi yang selama ini bersifat organik, kini naik kelas menjadi gerakan yang lebih terorganisir, akuntabel, dan berkelanjutan," ujarnya.

Wakil Wali Kota menekankan bahwa legalitas dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama agar sebuah gerakan sosial dapat meraih kepercayaan publik serta mitra strategis.

Nama "KolaborAksi" sendiri dipandang bukan sekadar singkatan, melainkan sebuah filosofi pembangunan modern. Wakil Wali Kota mengingatkan pentingnya konsep Pentahelix, di mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media harus bersatu padu. 

"Kami berharap yayasan ini menjadi jembatan yang menghubungkan niat baik para donatur dengan aksi nyata di lapangan, sehingga anak muda Kota Cirebon tidak lagi hanya menjadi penonton perubahan, melainkan aktor utama dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan," harapnya.

Menutup arahannya, Wakil Wali Kota juga menitipkan pesan khusus kepada founder KKID dan seluruh tim agar terus merangkul lebih banyak tangan. 

Ia percaya bahwa esensi dari kebaikan adalah sifatnya yang eksponensial, artinya semakin besar saat dibagikan dan akan semakin kuat saat dikerjakan secara kolektif. 

"Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus membuka pintu kolaborasi bagi inisiatif-inisiatif anak muda yang membawa semangat pembaruan seperti ini," tuturnya.

Di sisi lain, Founder & CEO Kolaborator Kebaikan ID, Omar Qad Panity, menceritakan perjalanan emosional gerakan ini dengan nada yang rendah hati. 

Ia mengaku tidak pernah membayangkan komunitas yang ia rintis bersama rekan-rekannya semasa kuliah kini bisa tumbuh menjadi lembaga formal. 

Niat awalnya sederhana, mahasiswa tidak boleh hanya berdiam diri di ruang akademik, tetapi harus berani turun tangan berkontribusi langsung kepada masyarakat di luar kelas.

"Kita saling bersinergi untuk satu visi yaitu semangat menebar kebaikan. Karena tagline kami jelas yaitu Kini Saatnya Kolaborasi, Kini Waktunya Tebar Kebaikan," ungkap Omar. 

Baginya, status yayasan ini adalah tanggung jawab baru untuk memperluas jangkauan manfaat tanpa membatasi golongan tertentu, menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan ketersediaan mitra. 

Omar menambahkan, bulan Ramadan juga akan menjadi momentum strategis bagi yayasan untuk memperkuat kontribusi sosial. Agenda padat telah disiapkan untuk memastikan setiap hari di bulan Ramadan terisi dengan aktivitas yang berdampak nyata. 

Program-program ini merupakan penyempurnaan dari aksi sosial yang sebenarnya telah konsisten dijalankan selama lima tahun terakhir saat masih berbentuk komunitas.

"Ada Pesantren Ramadan, Jumat Berkah, berbagi takjil, hingga aksi clean up bersama mitra. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran yayasan ini dirasakan langsung manfaatnya oleh lingkungan sekitar, bukan sekadar seremoni legalitas belaka," tambah Omar. (Ara)

Read More

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Pemkot Cirebon Serius Garap Skema KPBU untuk Penataan Cahaya Kota

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bukan sekadar alternatif pendanaan, melainkan instrumen vital untuk percepatan pembangunan daerah. 

Melalui skema ini, risiko pembangunan dapat dibagi secara proporsional antara pemerintah dan swasta, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta menjamin kualitas layanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi pembahasan penting dalam kegiatan Capacity Building KPBU untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang digelar di aula Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis (19/2/2026). 

Forum ini menjadi langkah konkret Pemkot Cirebon dalam membedah potensi kolaborasi investasi untuk menerangi setiap sudut kota tanpa harus terbebani oleh keterbatasan APBD secara langsung.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola pikir konvensional yang berujung pada stagnasi. 

Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar serius dan memiliki target yang jelas dalam mengimplementasikan skema ini. Apalagi, rencana ini diperkuat dengan studi banding yang telah dilakukan ke daerah lain yang sukses menerapkan hal serupa, seperti Kabupaten Madiun.

"Sistem KPBU ini harus segera kita wujudkan. Kita tidak boleh setengah-setengah. Dengan skema ini, volume PJU yang bisa kita pasang akan jauh lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan anggaran rutin. Saya minta seluruh pihak mendengarkan dengan seksama dalam kegiatan ini agar terwujud dengan baik,” ujar Wali Kota dalam arahannya.

Mengingat kegiatan ini bertepatan dengan momen awal Ramadan, Wali Kota juga mengajak jajarannya untuk memaknai langkah strategis ini sebagai bagian dari ibadah dan amanah kepada rakyat. 

Menurutnya, visi besar untuk menghadirkan kesejahteraan merata dan tata kota yang modern hanya bisa tercapai jika eksekutif dan legislatif berjalan beriringan dalam mendukung kebijakan yang inovatif.

"Keberhasilan KPBU sangat ditentukan oleh keselarasan antara eksekutif dan legislatif. Dukungan kebijakan dan pengawasan yang konstruktif dari DPRD akan menjadi fondasi kokoh. Kita ingin menarik mitra badan usaha yang kredibel, maka proyek yang kita tawarkan pun harus credible, feasible, dan bankable. Artinya, dokumen dan regulasi kita harus siap dan pasti," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdiyana, mengungkapkan bahwa pemilihan proyek PJU sebagai pilot project KPBU memiliki nilai simbolis yang kuat. Baginya, penerangan jalan bukan sekadar urusan fisik infrastruktur, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga di malam hari.

"PJU adalah simbol hadirnya pemerintah. KPBU ini menjadi instrumen strategis sekaligus solusi kebijakan agar layanan berkualitas tetap bisa dinikmati warga Cirebon meski anggaran terbatas. Kami berharap forum capacity building ini memberikan peta jalan yang jelas bagi percepatan pembangunan di kota kita," kata Agus.

Dukungan penuh juga datang dari pusat. Plt. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Andre Permana yang hadir secara daring menyampaikan bahwa skema KPBU untuk sektor penerangan jalan saat ini memang tengah populer dan terbukti efektif di berbagai daerah. Ia mengapresiasi keberanian Kota Cirebon dalam memulai langkah strategis ini.

"Ini adalah titik awal yang menunjukkan komitmen kuat dari Pemkot Cirebon. Kami di PT PII siap mendukung setiap tahapan prosesnya, mulai dari perencanaan, penyiapan dokumen, hingga nanti pada tahap pelaksanaan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi infrastruktur yang sehat di daerah," ujar Andre. (din)

Read More

Wali Kota Tinjau Penataan Kabel Telekomunikasi, Prioritaskan Keamanan dan Estetika Kota

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo meninjau langsung penataan kabel telekomunikasi sebagai langkah awal merapikan wajah kota. 

Bagi Wali Kota, keselamatan warga dan keindahan tata ruang bukan sekadar target pembangunan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan hadir di lapangan, memastikan setiap proses berjalan tertib, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Didampingi jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dan perangkat daerah terkait serta perwakilan operator, Wali Kota menegaskan bahwa penataan kabel ini akan berlangsung secara bertahap selama beberapa bulan ke depan. 

"Karena hari ini bertepatan dengan awal puasa, ini juga menjadi awal untuk perapihan kabel di Kota Cirebon. Insyaallah, mulai hari ini dan beberapa bulan ke depan, kita targetkan kurang lebih satu kilometer per hari saat pelaksanaan," ujar Wali Kota, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan perapihan akan dilakukan satu minggu sekali, dengan capaian sekitar 1 hingga 1,5 kilometer dalam satu hari kerja, mulai pagi hingga siang. Pada tahap awal, terdapat sembilan ruas jalan yang menjadi prioritas untuk dirapikan. Secara keseluruhan, panjang kabel yang akan ditata pada tahap awal ini diperkirakan mencapai kurang lebih 15 kilometer di wilayah Kota Cirebon.

Wali Kota menjelaskan, fokus utama saat ini adalah perapihan kabel yang semrawut di atas permukaan. Setelah itu, Pemerintah Kota akan menyiapkan infrastruktur ducting sebagai jalur kabel bawah tanah. 

"Pemotongan kabel dilakukan manakala infrastruktur untuk pemindahan kabel di bawah tanah sudah siap. Jadi kita rapikan dulu, siapkan ducting, baru kemudian kabel yang di atas dipotong dan dipindahkan ke bawah," jelasnya.

Wali Kota juga menekankan bahwa langkah ini telah melalui kajian dan studi banding ke sejumlah daerah yang lebih dahulu melaksanakan penataan serupa. 

"Kami sudah berkunjung ke Kota Bandung dan Kota Bogor. Alhamdulillah, tidak ada keluhan terkait gangguan jaringan internet di rumah-rumah warga. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," tegasnya.

Saat ini, tercatat kurang lebih 18 operator telekomunikasi yang beroperasi di Kota Cirebon, meskipun tidak semua ruas jalan dilintasi jumlah operator yang sama. Penataan dilakukan secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan gangguan layanan. 

"Yang jelas, ke depan di Kota Cirebon tidak ada lagi kabel-kabel yang semrawut seperti yang terlihat sekarang," imbuhnya.

Pelaksanaan teknis perapihan kabel dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL). Ketua Korwil APJATEL Jawa Barat, Yudiana Arifin, menyampaikan bahwa agenda hari ini merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota yang didisposisikan melalui perangkat daerah terkait untuk penataan jangka pendek.

“Hari ini kita mulai penataan perapihan kurang lebih satu kilometer dalam satu hari. Ke depan, setiap hari Kamis kita efektifkan penataan, dan ini menjadi kewajiban seluruh operator. Kurang lebih ada 18 operator yang terdata dan wajib mengikuti penataan di Kota Cirebon,” jelas Yudiana.

Terkait rencana relokasi kabel ke bawah tanah, Yudiana menegaskan bahwa prosesnya akan melalui tahapan, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama. Secara teknis, ducting akan dibangun terlebih dahulu. 

"Kita pakai kabel yang baru, yang kabel existing sudah tidak bisa dipakai. Setelah sistem bawah tanah terbangun, baru kabel yang di atas dipotong," terangnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh pembiayaan relokasi menjadi tanggung jawab operator tanpa menggunakan APBD. "Ini tanpa APBD. Semua didorong oleh operator, dan memang menjadi kewajiban kami. Demi estetika dan keamanan kota, jika ada arahan dari pemerintah daerah, kami harus bersedia dan melaksanakan," tegasnya.

Menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kabel yang menjuntai atau putus, Yudiana menambahkan bahwa kabel fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga relatif aman. "Kalau kabel fiber optik tidak ada setrumnya, berbeda dengan kabel listrik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," pungkasnya. (dim)

Read More

Satu Tahun Edo-Farida,Setara Berkelanjutan Fondasi Kuat Transformasi di Tengah Tantangan Efisiensi

CIREBON – Membangun fondasi tidak harus selalu menunggu anggaran berlebih. Melewati 365 hari pertamanya, duet Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati berhasil mengubah tantangan efisiensi menjadi energi transformasi. Mengamankan sektor pendidikan hingga kesehatan lewat visi Setara Berkelanjutan yang kini mulai dirasakan dampaknya di setiap sudut Kota Cirebon.

Capaian terlihat pada peningkatan kualitas birokrasi. Kota Cirebon meraih predikat “Unggul” dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Prestasi ini menyejajarkan Cirebon dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam hal perumusan kebijakan berbasis data dan bukti empiris.

Sektor investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kepercayaan pasar terhadap stabilitas politik dan regulasi di Kota Cirebon berhasil mendorong realisasi investasi melampaui target yang ditetapkan, menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu destinasi investasi utama di Jawa Barat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah penghalang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen bahwa setiap kebijakan yang lahir harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat. 

“Efisiensi dilakukan pada belanja operasional birokrasi, namun pos-pos prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi pelindung bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Pemkot Cirebon mulai menerapkan skema inovatif untuk menjawab keterbatasan APBD. Salah satunya adalah pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk peremajaan Penerangan Jalan Umum (PJU) guna mewujudkan program “Cirebon Caang” demi keamanan dan kenyamanan warga.

Selain itu, rehabilitasi jalan dengan metode betonisasi mulai dilakukan di sejumlah titik vital, untuk memastikan durabilitas infrastruktur terhadap cuaca ekstrem. Langkah ini dibarengi dengan normalisasi sungai dan penguatan sistem drainase untuk meminimalisir risiko banjir rob dan genangan.

Di sisi pembangunan manusia, program Kartu Idola Pendidikan resmi diluncurkan sebagai jaring pengaman agar tidak ada anak di Kota Cirebon yang putus sekolah karena kendala biaya personal. 

Di bidang kesehatan, Kota Cirebon sukses mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi hampir seluruh penduduk.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati turut menyoroti pentingnya sentuhan humanis dan pemberdayaan dalam pembangunan. Fokus Pemerintah Kota Cirebon adalah memastikan kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak mendapatkan perhatian penuh. 

“Melalui kerja kolaboratif, kita bersyukur prevalensi stunting terus mengalami penurunan signifikan dan akses ekonomi bagi pelaku UMKM semakin terbuka lebar melalui berbagai ajang pemberdayaan,” tuturnya.

Sebagai kota yang menjunjung nilai religiusitas, pemerintah juga memberikan apresiasi bagi para penjaga moral bangsa melalui pemberian insentif bagi guru ngaji dan imam masjid. Program ini diharapkan mampu memperkuat karakter generasi muda Cirebon di tengah tantangan zaman digital.

Menutup tahun pertama, Pemkot Cirebon menyadari masih adanya tantangan besar, terutama terkait manajemen pengelolaan sampah berkelanjutan dan kerentanan infrastruktur akibat cuaca. Pemerintah telah menyusun peta jalan akselerasi penuntasan sampah 2025-2026 yang mengedepankan pembangunan TPS 3R di tingkat wilayah.

Dengan semangat "Kerja Bersama", Pemerintah Kota Cirebon mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mewujudkan Kota Cirebon Setara berkelanjutan. (din)

Read More

Sambut Bulan Suci Ramadhan, Keraton Kasepuhan Cirebon Gelar Tradisi Drugdag

CIREBON – Tradisi Drugdag kembali digelar oleh Keraton Kasepuhan Cirebon dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi tahunan ini ditandai dengan pemukulan bedug sebagai simbol pemberitahuan sekaligus ungkapan kegembiraan umat Islam menyongsong bulan penuh berkah dan ampunan.

Patih Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, PR Goemelar Soeryadiningrat, menyampaikan bahwa bulan Ramadan disambut dengan rasa syukur dan suka cita oleh seluruh keluarga besar keraton maupun masyarakat.

“Kita sebagai umat Muslim menyambut dengan penuh gembira datangnya bulan suci, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di Keraton Kasepuhan ada karakteristik memukul bedug sebagai penanda. Kemarin juga ada masyarakat yang menyambut dengan pawai obor keliling bersama-sama, menandakan kita menyambut dengan sukacita,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama Ramadan pihak keraton secara rutin menggelar kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Qur’an dan salat tarawih di Langgar Alit hingga akhir bulan puasa.

“Alhamdulillah setiap bulan puasa kita mengadakan tadarusan atau mengaji setelah salat tarawih di Langgar Alit sampai selesai hingga akhir Ramadan,” tambahnya.

Sementara itu, Penghulu Masjid Agung Sang Ciptarasa, KH Jumhur, menjelaskan bahwa pemukulan bedug dalam tradisi Drugdag memiliki makna filosofis yang mendalam.

“Pertama, pemukulan bedug itu sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa esok hari mulai melaksanakan ibadah puasa. Mengapa dilakukan saat waktu Asar? Karena dalam penanggalan Hijriah, pergantian tanggal dimulai sejak terbenamnya matahari. Jadi ketika matahari terbenam, itulah masuk tanggal satu Ramadan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penetapan awal puasa tetap berlandaskan ajaran Rasulullah SAW, yakni dengan melihat hilal.

“Kita mengikuti apa yang disampaikan Rasul, berpuasalah ketika melihat hilal dan berhari raya ketika melihatnya. Di keraton, semuanya berlandaskan Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, KH Jumhur memaparkan filosofi irama tabuhan bedug yang terdiri dari tiga bagian. Tabuhan pertama melambangkan kalimat tauhid Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tabuhan kedua dimaknai dengan seruan Allah, Allah, Allah. Sedangkan tabuhan ketiga mengandung makna tasbih dan ketakwaan, seperti kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah.

Tradisi Drugdag tidak hanya menjadi simbol religius, tetapi juga menjadi warisan budaya yang mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat identitas spiritual masyarakat Cirebon dalam menyambut Ramadan setiap tahunnya.

Read More