Pemkab Cirebon Gandeng Kejari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Untuk ketiga kalinya, Pemkab Cirebon menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon.

Kegiatan yang bertujuan untuk mengawal penggunaan dana desa agar sesuai aturan ini dilaksanakan di Kecamatan Palimanan, Rabu (30/7/2025).

MoU ini bukanlah yang pertama. Dua gelombang sebelumnya sudah dilakukan di beberapa kecamatan lain. Namun, kali ini Pemkab Cirebon meluaskan jangkauan pendampingan hukum tersebut ke lima kecamatan sekaligus, yakni Palimanan, Plumbon, Jamblang, Depok, dan Dukupuntang.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Kejari atas komitmen mereka dalam membina pemerintahan desa.

“Hari ini kami dari Pemkab Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, melaksanakan MoU yang ketiga kalinya, yaitu dilaksanakan di lima kecamatan, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klangenan, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Dukupuntang,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Jigus itu.

“Pemerintah daerah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri yang sudah bersinergi dengan kami dan pemerintahan desa,” ucapnya menambahkan.

Ia menekankan, sinergi dengan Kejaksaan menjadi salah satu cara untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Tak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga di pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan MoU ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membenahi pengelolaan anggaran desa agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kita melaksanakan terus kegiatan MoU ini yang Insya Allah setiap minggu kita akan laksanakan di lima kecamatan, dan di akhirnya kita bisa menyelesaikan seluruh kegiatan ini di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon,” ungkap Yudhi.

Ia berharap agar seluruh perangkat desa mampu menjalankan tugas pengelolaan dana desa dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Harapan dan tujuan yang sama bahwa seluruh penggunaan kegiatan anggaran di desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan juga memberikan kebaikan dan manfaat buat seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon,” tuturnya. (din)

Read More

Bupati Imron Minta Para Camat Tingkatkan Pelayanan dan Komunikasi Publik

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, meminta para camat di wilayahnya untuk memperkuat pelayanan publik dengan meningkatkan kemampuan komunikasi, pemahaman teknologi, serta peran pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Camat se-Kabupaten Cirebon di ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (30/7/2025).

Menurut Imron, camat memiliki peran strategis, karena menjadi garda terdepan dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, khususnya dalam hal administrasi, teknologi, dan komunikasi publik.

“Camat harus dibekali ilmu, teknologi, dan cara berkomunikasi yang baik agar mampu membimbing pemerintahan desa dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Imron mengusulkan agar beberapa bentuk pelayanan dan perizinan sederhana bisa dilimpahkan ke tingkat kecamatan.

Ia mencontohkan perizinan usaha kecil seperti salon atau apotek, yang menurutnya selama ini masih terlalu rumit karena harus melalui dinas teknis di kabupaten.

“Kalau bisa, izin usaha kecil cukup di kecamatan saja, tapi retribusinya tetap masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi pelayanan mudah, PAD tetap jalan,” kata dia.

Ia juga menyinggung soal kualitas sumber daya manusia di tingkat desa yang beragam dan belum semuanya memiliki kemampuan administratif memadai.

Oleh sebab itu, peran camat sebagai pembina desa menjadi sangat penting, termasuk dalam mendampingi perangkat desa dalam mengelola dana dan program-program pembangunan.

Imron juga menambahkan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pengawasan tata kelola keuangan desa, sehingga pengelolaan anggaran desa bisa lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau akrab disapa Jigus menambahkan, pembinaan terhadap desa harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling kompleks.

“Pemerintahan desa itu paling bawah, paling kompleks. Maka perlu sinergi antara bupati, camat, dan perangkat desa,” kata Jigus.

Ia mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 60 desa di Kabupaten Cirebon yang telah berstatus sebagai desa wisata.

Namun di lapangan, menurutnya, belum ada satu pun yang mampu menjalankan program tersebut secara optimal.

“Desa wisata ini banyak yang hanya status. Ke depan perlu ada pendampingan, agar desa bisa menjalankan perannya sesuai potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Jigus juga menyinggung pentingnya koordinasi berkala antarcamat dan perangkat kecamatan lainnya, mengingat beragamnya karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di tiap wilayah.

“Camat harus mengenal karakter wilayah dan warganya. Ada yang petani, buruh, nelayan, dan lainnya. Maka pendekatan dan pembinaan pun harus menyesuaikan,” tambahnya.

“Kami sebagai pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” tegasnya. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Tegaskan Komitmen Kolektif Tekan Stunting Menuju Generasi Sehat dan Berkualitas

 

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan stunting secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Tahun 2025 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon , Kamis (31/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menjadikan rapat ini sebagai momentum strategis, bukan sekadar forum administratif. 

“Saya berharap forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah dan sinergi dalam mewujudkan masa depan generasi Kota Cirebon yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” tuturnya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat bahwa prevalensi stunting di Kota Cirebon  17% pada 2022 menjadi 19,9% pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, turun menjadi 14,9%. Wakil Wali Kota menyebut capaian ini sebagai hasil dari kerja keras berbagai pihak. “Penurunannya cukup signifikan. Ini adalah buah dari ikhtiar luar biasa dari semua pihak,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tantangan masih panjang. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kualitas generasi bangsa. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan kognitif, produktivitas rendah, hingga penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karenanya, isu ini harus ditangani secara holistik dan multisektoral. 

“Ini bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga menyangkut ketahanan keluarga, pola pengasuhan, sanitasi, pelayanan dasar, dan tentu saja keberpihakan kebijakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia percaya bahwa solusi untuk stunting hanya dapat dicapai bila semua elemen masyarakat saling bahu-membahu. 

“Di era sekarang, tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan sosial,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen daerah, TPPS Kota Cirebon diminta untuk tidak hanya merancang program, tetapi juga memastikan implementasi yang menyentuh masyarakat secara nyata. 

Program seperti edukasi pranikah, penyuluhan gizi untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting, serta penguatan peran Posyandu, menjadi garda depan dalam menanggulangi stunting.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar hasil rapat ini benar-benar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Evaluasi atas intervensi tahun 2024 menjadi dasar penting dalam merancang strategi 2025 dan menyiapkan perencanaan 2026 secara lebih tajam. 

“Kita semua harus benar-benar memperkuat komitmen; komitmen yang tampak dalam kebijakan, dalam alokasi anggaran, dalam pengawasan, dan dalam kemampuan kita hadir langsung di tengah masyarakat yang rentan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa upaya penurunan stunting adalah bagian tak terpisahkan dari visi Kota Cirebon yang  Setara dan Berkelanjutan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong isu ini menjadi arus utama dalam pembangunan daerah. 

“Tidak bosan saya terus sampaikan bahwa visi  Setara Berkelanjutan hanya akan bermakna apabila anak-anak yang lahir dan tumbuh di Kota Cirebon benar-benar merasakan keberpihakan dan kehadiran pemerintah,” harapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, Pemerintah Kota Cirebon optimis bahwa cita-cita menciptakan generasi emas yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan kuat secara emosional bukan sekadar impian, melainkan sebuah tujuan yang akan terwujud dengan langkah-langkah kolektif yang berkesinambungan. (din)

Read More

Roadshow KPK 2025, Wabup Jigus Buka Sosialisasi Antikorupsi di Desa Susukan

 

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dalam rangkaian Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bertajuk Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Senin (28/7/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK dalam memperluas edukasi dan penyadaran antikorupsi di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Jigus itu menyampaikan pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih dan sesuai regulasi.

“Intinya melakukan sosialisasi yaitu dengan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Harapannya di Kabupaten Cirebon ke depan, terkait dengan masalah korupsi, bisa diminimalisasi atau syukur-syukur tidak ada suatu hal yang dikhawatirkan,” ujar Jigus.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah awal yang perlu diikuti dengan komitmen menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan.

“Tadi hanya sosialisasi. Ke depannya kita kalau bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menggelar kegiatan serupa di SMP Negeri 1 Suranenggala dengan menyasar kalangan pelajar. Kegiatan tersebut turut melibatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain itu, di tempat lain, dilaksanakan pula sosialisasi antikorupsi bagi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD), bertempat di ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon.

Sebagai bagian dari rangkaian edukasi kepada masyarakat umum, KPK telah terlebih dahulu melaksanakan dialog interaktif melalui media radio lokal, kemudian menggelar nonton bareng film bertema antikorupsi di Desa Susukan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungannya.

Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi merupakan program KPK yang menyasar berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, aparatur pemerintah, dan warga desa, guna memperkuat budaya antikorupsi sejak dini dan di berbagai level pemerintahan serta kehidupan sosial. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Lantik Pengurus FKDT 2025–2030, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pendidikan

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Cirebon Masa Bakti 2025–2030 yang berlangsung di Balai Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025). 

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh jajaran perangkat daerah, tokoh agama, serta perwakilan lembaga pendidikan keagamaan di Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus FKDT yang baru dilantik, sekaligus mengapresiasi peran penting lembaga pendidikan diniyah dalam memperkuat fondasi moral dan spiritual generasi muda di Kota Cirebon. 

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini menjadi ladang ibadah dan pengabdian yang penuh keberkahan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa FKDT memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, madrasah diniyah bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga menjadi benteng moral masyarakat. 

“Di madrasah-madrasah inilah anak-anak kita dikenalkan dengan Al-Qur’an, diajarkan adab, akhlak, dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kehidupan berbangsa,” lanjutnya.

Namun demikian, ia juga menyadari bahwa perjalanan FKDT tidak tanpa tantangan. Permasalahan seperti keterbatasan tenaga pengajar, minimnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pengakuan legalitas kelembagaan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. 

“Pemerintah hadir sebagai mitra strategis, tidak hanya dalam bentuk dukungan administratif, tetapi juga memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan diniyah secara sistemik,” jelas Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon saat ini sedang memasuki babak baru dalam penguatan pendidikan keagamaan, menyusul diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. 

Regulasi ini membuka ruang besar bagi penguatan peran pesantren dan madrasah diniyah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan dakwah. 

“Pemerintah Kota Cirebon sangat terbuka dan serius untuk memfasilitasi lahirnya regulasi turunan yang berpihak pada penguatan pendidikan diniyah,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara FKDT dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan keagamaan. 

“Regulasi tidak boleh hanya menjadi dokumen formal. Ia harus berdampak nyata melalui afirmasi anggaran, kemudahan administrasi, dan perlindungan terhadap guru-guru diniyah dan pesantren,” tegasnya.

Sebagai penutup, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa visi Kota Cirebon saat ini adalah “SETARA BERKELANJUTAN” yang berarti Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan. Ia menyatakan, pendidikan keagamaan merupakan bagian dari strategi keberlanjutan sosial. 

“Tidak akan mungkin ada kota yang sejahtera dan aman tanpa generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berakar pada nilai-nilai spiritual,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPC FKDT Kota Cirebon yang baru dilantik, Badri Mubarok, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan seluruh jajaran pengurus. 

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin,” katanya.

Badri juga mengajak seluruh pengurus dan elemen masyarakat untuk terus membangun sinergi demi kemajuan dunia pendidikan diniyah di Kota Cirebon. 

“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita bisa mewujudkan pendidikan diniyah yang semakin maju, saling mendukung dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan FKDT dan pendidikan keagamaan secara umum,” imbuhnya. (din)

Read More

Wali Kota Cirebon Hadiri Peluncuran Aplikasi Jaga Desa, Tegaskan Komitmen terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

SUBANG — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi turut hadir dalam acara peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding atau Jaga Desa yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Selasa (29/07) malam. 

Kehadirannya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Cirebon terhadap inovasi pengawasan keuangan desa dan kelurahan berbasis teknologi digital.

Acara yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Barat tersebut diawali dengan penandatanganan naskah kerja sama dan pernyataan komitmen bersama dari para kepala daerah serta kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat. Peluncuran aplikasi  Jaga Desa  menjadi bagian dari upaya terintegrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat lokal.

Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon memandang aplikasi ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Kami sangat mendukung peluncuran aplikasi  Jaga Desa  yang memungkinkan pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan dilakukan secara real time. Ini merupakan inovasi penting dalam memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan berbasis digital ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Skema apresiasi seperti Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemprov Jawa Barat merupakan contoh baik yang dapat mendorong kinerja optimal di tingkat kelurahan dan desa," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa implementasi aplikasi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen dana desa. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa mutlak diperlukan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital.

"Para kepala desa perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan menjadi keharusan, sekaligus sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa," ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia menyoroti menurunnya wibawa dalam kepemimpinan di tingkat desa, yang menurutnya turut berdampak pada efektivitas pembangunan di wilayah pedesaan. Ia menilai bahwa nilai-nilai kepemimpinan tradisional berbasis budaya lokal harus terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial masyarakat desa.

"Kepemimpinan yang kuat dan bermartabat sangat berperan dalam mendorong kemajuan desa," imbuhnya.

Dukungan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon ini memperkuat semangat kolaboratif antar pemerintah daerah di Jawa Barat dalam membangun sistem pengelolaan dana desa dan kelurahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (din)

Read More

Aliansi Rakyat Geruduk Kantor Disdik Kota Cirebon, Tuntut Hentikan Pungli dan Minta Transparansi Dana Sekolah

CIREBON, FC - Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Rabu pagi (30/7/2025). 

Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik terhadap maraknya dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di lingkungan sekolah.

Sejak pukul 09.00 WIB, massa telah memadati halaman kantor dinas dengan membawa poster, pamflet, dan selebaran berisi tuntutan keras. Aksi sempat memanas saat massa membakar ban di depan gerbang sebagai simbol kekecewaan atas lemahnya pengawasan dinas terhadap praktik pungli di sekolah.

Koordinator aksi, Trias, dalam orasinya menyebut bahwa Dinas Pendidikan selama ini terkesan lamban dan menutup mata atas berbagai laporan masyarakat terkait pungutan liar.

“Kami tidak datang untuk membuat kekacauan. Kami datang untuk menuntut keadilan. Pungli di sekolah sudah lama jadi momok, mulai dari proses PPDB sampai kegiatan ekstrakurikuler. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Trias melalui pengeras suara.

Massa juga secara bergantian menyampaikan orasi, mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk keluar dan berdialog langsung. Namun hingga aksi usai, pejabat yang ditunggu tak kunjung menemui para pendemo.

Dalam pernyataan sikapnya, AKSI menyoroti lima poin utama : 1. Stop Pungli : Hentikan segala bentuk pungutan liar di sekolah. 2. Transparansi Anggaran : Sekolah wajib terbuka dalam pengelolaan dana, termasuk yang berasal dari orang tua siswa. 3. Akuntabilitas : Setiap rupiah dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara jelas. 4. Sanksi Tegas : Tindak tegas pelaku pungli di lingkungan pendidikan, tanpa kompromi. Dan 5. Keterbukaan Informasi: Semua bentuk pungutan wajib diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Widi, salah satu juru bicara AKSI, menambahkan bahwa pejabat Disdik harus lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga siswa.

“Banyak keluarga siswa yang secara ekonomi sangat terbatas. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya inklusif justru jadi beban karena pungutan yang tidak jelas. Uang dari orang tua harus dikelola secara jujur dan transparan,” ujarnya.

Aksi ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Meskipun berlangsung dengan intensitas tinggi, situasi tetap kondusif. Sejumlah warga yang melintas bahkan berhenti untuk menyaksikan jalannya aksi. Spanduk-spanduk bertuliskan pesan protes seperti "Pendidikan Tanpa Pungli Cuma Mimpi" dan "Berantas Pungli di Lingkungan Pendidikan" terbentang di depan gerbang kantor Disdik.

Warga yang diwawancarai media menyatakan dukungan terhadap tuntutan demonstran. Mereka berharap aksi ini tidak berhenti di jalanan, tetapi menjadi alarm bagi Dinas Pendidikan, Wali Kota, bahkan Gubernur hingga Pemerintah Pusat, untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menciptakan iklim pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat. (din)

Read More

Respons Cepat, Pemkot Salurkan Bantuan Kursi Roda dan Sembako untuk Warga Prasejahtera

CIREBON — Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang cepat dan responsif, Pemerintah Kota Cirebon kembali menyalurkan bantuan langsung kepada warga. 

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, secara langsung mengunjungi dua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Argasunya pada Senin (29/7/2025), guna menindaklanjuti laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota menyambangi RW 04 Surapandan dan RW 07 Sumur Wuni. Di RW 04 Surapandan, Pemerintah Kota menyerahkan satu unit kursi roda kepada warga yang membutuhkan, tiga paket popok lansia, serta paket sembako kepada keluarga prasejahtera. 

Penyaluran ini bertujuan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan mobilitas serta mendukung kebutuhan dasar keluarga berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, di RW 07 Sumur Wuni, diserahkan pula satu unit kursi roda dan sejumlah paket sembako untuk warga yang telah diidentifikasi sebagai penerima manfaat oleh kader dan tokoh masyarakat setempat. 

"Alhamdulillaah, bantuan ini merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat sasaran," ujar Wakil Wali Kota.

Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada para Ketua RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kader, serta seluruh elemen masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi dan turut menjaga kesinambungan program-program sosial pemerintah. 

"Sinergi ini sangat penting. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat agar penyaluran bantuan tepat guna dan tepat sasaran," tambahnya.

Sejumlah penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah kota. Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai wilayah. 

Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Cirebon untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Insya Allah, program seperti ini akan terus kami perkuat dan evaluasi secara berkala. Pemerintah Kota hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Wakil Wali Kota.

Read More

Komisi III DPRD Dorong Optimalisasi Digitalisasi Pendidikan di Kota Cirebon

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul di masa depan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Google Indonesia, Senin (28/7/2025), di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

Menurut Umar, Google Indonesia melalui program pendidikannya menawarkan kolaborasi penyediaan sarana prasarana digital serta pelatihan bagi guru dan siswa untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.

“Google ingin tahu kondisi objektif di lapangan, apakah fasilitas seperti Chromebook yang sudah disediakan itu berjalan optimal. Jika ada kendala, mereka siap mendukung,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa distribusi perangkat digital di Kota Cirebon masih jauh dari ideal. Banyak sekolah belum mendapatkan perangkat, sementara yang sudah menerima hanya mendapat sekitar 15 unit per kelas yang memiliki 32 hingga 40 siswa. Artinya, satu perangkat masih harus digunakan bergantian oleh beberapa siswa.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III berkomitmen mengawal pengalokasian anggaran dalam jangka pendek melalui pendekatan politik anggaran, baik dari APBD Kota Cirebon maupun dana perbantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Masih ada kekurangan sekitar tiga ribu perangkat. Setengah dari kebutuhan pun belum terpenuhi. Ini yang akan kami perjuangkan secara konkret,” kata Umar.

Ia juga mendorong Dinas Pendidikan menyusun desain pembelajaran jangka panjang yang memanfaatkan fasilitas digital secara maksimal, sehingga output pendidikan di Kota Cirebon mampu bersaing secara nasional, bahkan internasional.

Namun, ia juga menyoroti beberapa tantangan besar dalam proses digitalisasi ini, di antaranya budaya, mentalitas, serta literasi digital masyarakat dan pendidik yang masih rendah. Selain itu, minimnya kolaborasi antar-stakeholder dan lemahnya dukungan konkret dari pimpinan menjadi hambatan tersendiri.

“Kultur digital masyarakat kita masih tabu, termasuk di sektor pendidikan. Padahal AI dan teknologi digital sudah banyak tersedia, namun penggunaannya masih minim karena belum terbiasa,” jelasnya.

Umar menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan, Diskominfo, Bappelitbangda, hingga bagian keuangan agar implementasi transformasi digital dapat berjalan optimal. Ia juga mengkritisi minimnya kehadiran pimpinan dinas dalam forum penting seperti ini.

“Sayangnya, Ibu Kadis Pendidikan tidak hadir hari ini. Ini bukan yang pertama kali. Kita akan lakukan crosscheck, karena hal seperti ini bisa menjadi tanda tanya bagi publik,” ujarnya.

Umar berharap seluruh pihak yang bergerak di bidang pendidikan dapat menunjukkan komitmen konkret, bekerja total dan tulus dalam mewujudkan visi kepala daerah mencetak generasi unggul untuk Kota Cirebon masa depan.

“Ini soal wajah masa depan kota kita. ASN, terutama dari dinas pendidikan, harus bekerja dengan sepenuh hati. Tidak bisa setengah-setengah,” tegasnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Fitrah Malik SH, Ketua Komisi III Yusuf MPd, Laurentia Mellynda, Leni Rosliani SIP, Rizki Putri Mentari SH. (Nur)

Read More

KPK RI Roadshow di Kabupaten Cirebon, Bangun Karakter Antikorupsi Sejak Dini

 

KABUPATEN CIREBON — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali menggelar roadshow nasional bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Cirebon.

Salah satu titik kegiatan berlangsung di SMP Negeri 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Senin (28/7/2025), yang dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, Plt Sekda Kabupaten Cirebon, Iyan Ediyana, beberapa kepala perangkat daerah, serta Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Jawa Barat.

Roadshow ini merupakan bagian dari agenda besar KPK RI tahun 2025 untuk menyemai nilai-nilai antikorupsi di kalangan pelajar hingga pejabat pemerintahan daerah. Bupati Imron mengapresiasi kehadiran tim KPK.

“Hari ini kedatangan tamu terhormat, KPK RI, yang sedang menggelar Roadshow KPK 2025 di Kabupaten Cirebon. Dan sekarang tepatnya di SMPN 1 Suranenggala,” ujar Imron.

“Kami atas nama Pemkab Cirebon mengucapkan banyak terima kasih kepada KPK, yang telah memberikan bimbingan terhadap anak-anak sekolah di Kabupaten Cirebon, dan juga para pejabat. Agar Kabupaten Cirebon bersih daripada korupsi,” tuturnya.

Imron mengatakan, korupsi berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Imron mengaku, pemkab terus berupaya agar korupsi tak terjadi di daerah berjuluk Kota Wali ini.

Menurutnya, kegiatan KPK di Kabupaten Cirebon memiliki dua sasaran penting, yaitu membentuk karakter antikorupsi pada pelajar sebagai generasi masa depan, serta mengingatkan para pejabat agar menjauh dari praktik korupsi.

“Sangat penting, ini ada dua kegiatan. Kalau untuk anak sekolah tujuannya masa depan, supaya anak-anak sudah tertanam karakternya antikorupsi,” kata Imron.

“Kedua, kepada orang dewasa, kepada pejabat sekarang. Biasanya orang korupsi itu ada kesempatan dan ada niat. Bisa saja orang itu korupsi,” sambungnya.

“Ini harus kita lakukan secara terus menerus mengkampanyekan antikorupsi. Kemudian, korupsi yang terjadi pada PNS itu ada dua, berupa uang dan tidak berupa uang. Yang tidak berupa uang ini, seperti tidak disiplin, abai terhadap aturan,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KPK RI, Guntur Kusmeiyano menjelaskan, program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini sudah berjalan sejak 2014. Untuk tahun ini, KPK menjangkau delapan kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Cirebon.

“Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kabupaten Cirebon, pada dasarnya kita ingin merangkul semua pemangku kepentingan,” jelas Guntur.

“Seperti disampaikan Pak Bupati tadi, dari mulai penyelenggara negara, OPD, sampai dengan kuwu atau kepala desa, hingga ke pelajar SMA, SMP, dan SD untuk membumikan internalisasi nilai-nilai antikorupsi,” kata Guntur.

Lebih lanjut, ia mengatakan, internalisasi nilai antikorupsi itu dengan ‘Jumat Bersepeda Kaka’. Nilai-nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, yang kemudian disingkat menjadi Jumat.

Kemudian berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil disingkat menjadi ‘Bersepeda’. Serta, kerja keras yang disingkat jadi ‘Kaka’.

Dalam kegiatan ini, KPK juga melibatkan penyuluh antikorupsi, duta integritas, serta kelompok kesenian seperti angklung, sebagai media kampanye kreatif.

Tujuannya agar pesan antikorupsi tersampaikan secara ringan dan menyenangkan, tanpa terasa menggurui.

“Kami juga sudah nonton bareng di Desa Susukan, dibarengi tanya jawab. Masyarakat di sana tahu pesan dari film yang kami tayangkan itu seperti apa,” ungkap Guntur.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi pemantik lahirnya program-program berkelanjutan di daerah.

“Harapannya, hal ini sebagai trigger (pemicu). Selesai ini, seperti yang Pak Bupati sampaikan, akan ada banyak kegiatan lanjutan,” ucapnya.

“Mungkin nanti untuk mobil Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi akan ada permainan, dan buku bacaan seperti komik. Mudah-mudahan bisa diduplikasi dan diperbanyak, agar menjangkau secara luas,” pungkasnya. (din)

Read More

Wali kota Cirebon: HUT Arhanud 14/PWY, Kejuaraan Renang Jadi Momentum Bangun Generasi Tangguh

CIREBON — Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan Kejuaraan Renang Danyon Arhanud 14/PWY Cup II Champion Tahun 2025 di Kolam Renang Tirta Wira Yudha, Sabtu (26/7/2025). Kejuaraan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Batalyon Arhanud 14/PWY.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh jajaran Batalyon Arhanud 14/PWY. Ia menyebut, kehadiran Arhanud 14/PWY selama ini telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga stabilitas serta mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

"Atas nama pribadi, masyarakat, dan Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-59 kepada Batalyon Arhanud 14/PWY. Teriring doa dan harapan, semoga Yon Arhanud 14/PWY senantiasa menjadi kesatuan yang tangguh, profesional, dan terus hadir di tengah rakyat, melindungi, mengayomi, dan menginspirasi,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menilai, pelaksanaan kejuaraan renang ini bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai sarana membangun sinergi yang kuat antara prajurit TNI dan masyarakat.

"Penyelenggaraan kejuaraan renang ini bukan hanya sebagai ajang olahraga semata, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Ini adalah wujud sinergi dan semangat kolektif yang sangat penting kita pelihara di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menekankan bahwa olahraga seperti renang memiliki nilai-nilai penting dalam pembentukan karakter, terutama bagi generasi muda.

"Olahraga, termasuk renang, bukan hanya soal kekuatan fisik. Hal ini juga melatih disiplin, daya juang, fokus, serta ketangguhan mental. Nilai-nilai inilah yang sejatinya sangat selaras dengan semangat TNI dan juga penting ditanamkan dalam kehidupan masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah Kota Cirebon, menurutnya, sangat mendukung kegiatan positif seperti ini karena mampu memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat di tengah masyarakat.

"Pemerintah Kota Cirebon sangat mengapresiasi inisiatif yang mampu membangun budaya kompetitif yang sehat, menjunjung tinggi sportivitas, dan memperkuat kohesi sosial. Kegiatan semacam ini perlu terus dikembangkan, bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga untuk membangun karakter dan solidaritas,” ujarnya.

Kepada seluruh peserta lomba, Wakil Wali Kota memberikan semangat dan motivasi agar menjadikan ajang ini sebagai pengalaman yang berharga.

"Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi nilai-nilai sportivitas, dan jadikan ajang ini sebagai pengalaman berharga dalam membina kemampuan dan melatih mental menuju raihan prestasi di masa mendatang,” tutupnya.

Sementara itu, Komandan Batalyon Arhanud 14/PWY, Letkol Arh Hafda Prima Agung, dalam sambutannya menjelaskan bahwa lomba renang ini merupakan bagian dari upaya pembinaan prestasi dan karakter generasi muda di bidang olahraga.

"Kejuaraan ini bertujuan untuk mencetak atlet-atlet renang sebagai penerus yang mampu berkompetisi di kejuaraan tingkat nasional maupun internasional," ujarnya 

Menurutnya, olahraga renang bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga pembentukan karakter.

"Karena membutuhkan konsentrasi, sinkronisasi gerak tubuh, kreativitas, serta disiplin,” terangnya.

Semangat juang dan kebersamaan yang ditunjukkan dalam lomba ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus membangun generasi muda yang sehat, tangguh, dan berkarakter, selaras dengan semangat TNI dan cita-cita pembangunan Kota Cirebon. (din)

Read More

Konvensi Nasional SMSI 2025, Dukung Penegakan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi  star up media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia (MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn, Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik. (din)

Read More

Lakukan Mubeng, Bupati Imron Serap Langsung Aspirasi Warga

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyerap langsung aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Jawa Tengah melalui kegiatan “Mubeng” atau mudun bareng, yang difokuskan di Kecamatan Losari, Sabtu (26/7/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Imron turun langsung bersama Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau Jigus, jajaran kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.

“Kegiatan ini untuk menyapa warga sekaligus mendengar secara langsung kebutuhan dan persoalan mereka, terutama di daerah perbatasan yang selama ini jarang tersentuh,” kata Imron.

Ia menegaskan, kegiatan Mubeng merupakan salah satu metode yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon agar pelayanan dan pembangunan lebih merata hingga ke pelosok daerah.

Menurutnya, dari hasil kunjungan tersebut ditemukan sejumlah masalah mendasar, mulai dari permukiman warga di bantaran sungai yang rawan banjir, infrastruktur jalan yang rusak, hingga tingginya angka stunting.

“Banyak warga tinggal di lahan yang rawan longsor dan banjir. Ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan bencana saat musim hujan,” ujarnya.

Ia juga menerima usulan pembangunan jembatan penghubung di kawasan perbatasan yang dinilai krusial sebagai jalur antardaerah, karena menghubungkan Cirebon dengan Brebes.

“Karena melibatkan dua provinsi, pembangunan jembatan ini akan kami usulkan ke pemerintah pusat agar dapat dianggarkan dan dibangun segera,” tuturnya.

Selain infrastruktur, Imron juga menyoroti lemahnya layanan kesehatan dasar di daerah perbatasan dan meminta Dinas Kesehatan agar segera melakukan intervensi terhadap kasus stunting.

“Kami minta jajaran dinas turun langsung. Jangan menunggu laporan, tapi bergerak cepat setelah melihat langsung di lapangan,” katanya menegaskan.

Imron mengatakan, seluruh temuan dari kegiatan Mubeng akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan tahun berikutnya, terutama untuk wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Kegiatan Mubeng ini, kata Imron, akan dilanjutkan ke wilayah lainnya di Kabupaten Cirebon secara berkala, sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menyentuh masyarakat secara langsung.

“Mubeng itu adalah kegiatan belanja masalah, supaya para pejabat melihat apa yang perlu dikembangkan hingga ke tingkat bawah,” pungkasnya. (din)

Read More

DPRD Terima Penyampaian Raperda RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat paripurna, Kamis (24/7/2025) di Griya Sawala.

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mengatakan, penetapan RPJMD 2025-2029 perlu dilaksanakan guna memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, guna memenuhi ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebelumnya Walikota Cirebon telah menyampaikan rancangan awal RPJMD 2025-2029 pada April lalu.

Andrie juga mengatakan, DPRD sebagai lembaga legislatif akan membahas dokumen RPJMD tersebut secara maksimal sehingga dapat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Cirebon.

“RPJMD ini akan menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan. Maka perlu pembahasan yang serius, mendalam, dan partisipatif,” ujarnya.

DPRD juga akan mengawal proses ini agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi mampu diterjemahkan ke dalam program nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Selanjutnya, raperda ini akan dibahas lebih mendalam oleh pansus pembahas raperda RPJMD 2025-2029 dan Tim Aistensi Pemda, dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah fraksi turut menyampaikan pemandangan umum atas penyampaian Raperda tentang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 oleh Walikota.

Di antaranya, juru bicara Fraksi NasDem Laurentia Mellynda. Ia menyampaikan, bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diperhatikan optimalisasi di sejumlah sektor.

Seperti, peningkatan BUMD, optimalisasi sektor pariwisata dan industri, menciptakan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja daerah, hingga penanganan pelintasan sebidang yang mempengaruhi mobilitas masyarakat saat berkendara.

“Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu melakukan ekspansi wilayah dengan mengambil kebijakan strategis, seperti mendorong pembangunan ke arah Selatan, hingga peningkatan RTH di Kota Cirebon,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Gerindra dr Tresnawaty SpB, mengkritisi julukan yang kerap disematkan terhadap Kota Cirebon sebagai Kota Udang ataupun Kota Wali. Menurutnya, identitas daerah tersebut masih harus diperkuat dengan dasar hukum yang jelas.

Tresnawaty juga mengatakan, pemerintah daerah harus segera membuat kebijakan untuk menangani persoalan yang masih terjadi, sepertinya banjir di sejumlah titik vital, penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal.

“Kendati demikian, sikap fraksi menerima penyampaian RPJMD dengan catatan pada poin-poin tersebut,” katanya.

Adapun juru bicara penyampaian pemandangan umum lainnya, yaitu Fraksi Golkar Fahmi Mirza Ibrahim SE, Fraksi PDIP Sarifudin SH, Fraksi PKS Nurani Cicih Sukaesih, Fraksi PAN Rinna Suryanti ST, dan Fraksi Demokrat Pembangunan M Handarujati Kalamullah SSos MAP. Seluruh Fraksi menyetujui raperda RPJMD dibahas lebih lanjut melalui pansus.

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi mengatakan, penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 memuat visi Kota Cirebon yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan (Setara Berkelanjutan) Tahun 2029”.

Edo menambahkan, visi tersebut nantinya akan dijabarkan ke dalam lima misi yaitu, meningkatan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, meningkatan tata kelola pemerintahan, mewujudkan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan pemberdayaan sosial dan budaya lokal.

“Kami juga berkomitmen untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis elektronik, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam evaluasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Sekadar diketahui, adapun Ketua dan Wakil Pansus Raperda tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yaitu, Ana Susanti SE MSi dan Stanis Klau.

Sementara anggota pansus lainnya yaitu, Agung Supirno SH, Erry Yudistira Ramadhan SH, Andi Riyanto Lie, M Noupel SH MH, Ruri Tri Lesmana, dr Tresnawaty SpB, Imam Yahya Sfil MSi, Cicih Sukaesih, Leni Rosliani SIP, M Handarujati Kalamullah SSos MAP, Dian Novitasari SKom MAP, Rinna Suryanti ST, dan Prsilia. (din)

Read More

Peringatan HAN ke-41 Tahun 2025, Wabup Jigus Ajak Tanamkan Nilai Persaudaraan Sejak Dini Bagi Anak

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau yang akrab disapa Jigus, mengajak seluruh elemen masyarakat menanamkan nilai persaudaraan kepada anak sejak dini sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang inklusif dan tangguh.

“Persaudaraan ini melampaui ikatan darah, ia adalah ikatan kebangsaan yang dijalin dengan empati, kepedulian, dan gotong royong,” kata Jigus saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tingkat Kabupaten Cirebon di Gedung Kesenian Kecamatan Gegesik, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, penting untuk menanamkan rasa persatuan dan semangat kebangsaan kepada anak-anak, agar kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang menghargai keberagaman serta memiliki rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.

Ia menyebutkan, anak-anak dari Sabang sampai Merauke, merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang harus dijaga melalui nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika.

“Dengan menanamkan rasa persaudaraan sejak dini, kita membangun fondasi masyarakat yang harmonis dan aman bagi anak-anak untuk bertumbuh,” ujarnya.

Jigus berpesan kepada anak-anak agar terus semangat dalam belajar, mencintai keluarga, peduli terhadap sesama, serta tidak lupa berdoa memohon perlindungan bagi diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menyampaikan bahwa peringatan HAN tahun ini diikuti 500 peserta dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, lembaga vertikal, organisasi profesi, pemerhati anak, Forum Anak Kabupaten Cirebon, serta dunia usaha.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984.

“Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak,” kata Indra.

Ia menyebutkan, rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 5 Juli 2025 dengan sejumlah agenda seperti lomba menulis surat untuk guru, pelatihan membatik, melukis kaca, serta berbagai pertunjukan seni dan dongeng yang ditampilkan pada puncak acara.

Dalam acara tersebut sekaligus peluncuran buku “Bapak/Ibu Guru Tolong Dengarkan Suara Kami” yang berisi tentang suara hati anak-anak SMP dan SMA, yang mereka tuangkan dalam bentuk tulisan bertema surat cinta untuk bapak/ibu guru dan dilombakan.

Fitri–sapaan akrab Kepala DPPKBP3A, menyampaikan bahwa anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon serta partisipasi CSR sejumlah mitra, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, RSUD Arjawinangun, RSUD Waled, Fakultas Kedokteran UGJ, Bank Indonesia, BJB, BCJ, BKC, Baznas, Indocement, PT Sumber Alfaria Trijaya, Indomarco, Wardah, PT Yakult, Empal Gentong H Apud, dan Lab Paramita.

“Terima kasih atas kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan kegiatan ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperhatikan hak anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya. (din)

Read More

Komitmen Tingkatkan Transparansi, Kemenag Gelar Pendampingan Self Assessment PPID PTKN Zona 1 di UIN Walisongo

SEMARANG, FC - Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama RI kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Self Assessment Questionnaire bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Zona 1.

Yaitu PTKN Zona Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, NTT. Acara bergengsi ini digelar selama dua hari, Kamis dan Jumat, 24–25 Juli 2025, bertempat di UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan ini diikuti oleh 32 PTKN dari wilayah tengah Indonesia, termasuk delegasi dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang secara khusus mengirimkan Kepala Pustikom Riyanto, ST., M.Kom., dan Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I., sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan PPID yang transparan dan profesional di lingkungan kampus berbasis digital tersebut.

Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang juga merupakan pejabat utama PPID kampus tersebut, membuka kegiatan secara resmi. 

Dalam sambutannya, Prof. Nizar menekankan pentingnya penguatan tata kelola informasi publik sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan good university governance. 

“Kata kuncinya adalah akuntabel dan transparan. Dan kitab sucinya bagi kita adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” tegasnya.

Lebih jauh, Prof. Nizar menguraikan tiga misi utama dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan PTKN:

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Mengembangkan sistem informasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Menyediakan serta mengelola informasi publik secara berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan anggaran serta ruang khusus bagi PPID adalah keharusan. “PPID tak bisa berjalan tanpa anggaran. Dan keberadaannya wajib terlihat, dengan ruang khusus yang senantiasa dimonitor oleh KIP,” ujarnya.

Kepala Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Kemenag RI, Moh. Khoeron, S.Ag., MA., dalam laporannya menyampaikan urgensi dari kegiatan ini. Menurutnya, dari total 72 PTKN yang ada, hanya lima yang berhasil meraih predikat informatif, yakni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Fatah Palembang, dan IAIN Kediri. 

“Sisanya masih perlu peningkatan serius dalam hal pelayanan informasi publik. Dan kegiatan ini adalah langkah nyata untuk menuju ke arah itu,” jelas Khoeron.

Dijelaskan pula bahwa Self Assessment Questionnaire menjadi instrumen vital untuk menilai kesiapan dan implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing PTKN. Skor di atas 90 menjadi syarat agar suatu lembaga dapat menyandang status “informatif”, dari lima kategori penilaian yang berlaku.

Sebagai kampus yang telah menyandang status informatif sejak 2021, UIN Walisongo dijadikan benchmark bagi peserta. Dalam acara ini, hadir pula para tokoh penting seperti Prof. Dr. Ahmad Ismail, M.Ag. (Wakil Rektor II sekaligus PPID Utama UIN Walisongo), serta M. Fatah, S.Ag., M.Ed., selaku Kepala Biro AAKK dan Plt. Biro AUPK.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Kementerian Agama dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. 

Harapannya, ke depan seluruh PTKN mampu membentuk sistem informasi publik digital yang modern, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keterbukaan.

"Digitalisasi sistem informasi publik bukan pilihan, tapi keniscayaan," pungkas Prof. Nizar, yang disambut tepuk tangan peserta yang memenuhi aula utama UIN Walisongo Semarang. (din)

Read More

Rektor Utus Pustikom dan Humas UIN Siber Cirebon Hadiri Pendampingan PPID Zona 1 PTKN Se-Indonesia

H.M.Arifin, M.PD.I dan Riyanto, S.Kom hadiri agenda nasional di Semarang 

SEMARANG – Suasana kampus UIN Walisongo Semarang terasa berbeda selama dua hari terakhir. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Zona 1 yang meliputi wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT—berkumpul dalam sebuah agenda nasional bergengsi: Pendampingan Self Assessment Questionnaire bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Kegiatan penting ini dipandu oleh Safrudin Ketua Tim Pengelola Informasi Kementerian Agama RI, dan diadakan selama dua hari, Kamis–Jumat, 24–25 Juli 2025, dengan menghadirkan peserta dari berbagai PTKN se-Zona 1.

Sesi materi utama disampaikan oleh narasumber kompeten, Siti Ajijah, S.H., M.H, Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP), yang membuka cakrawala peserta tentang esensi keterbukaan informasi publik. 

Dalam paparannya, Ajijah menekankan bahwa seluruh dokumen yang diterima instansi pemerintah adalah informasi publik. “Setiap dokumen adalah informasi publik, kecuali yang dikecualikan sesuai UU,” ujarnya tegas.

Tak hanya menjelaskan peran PPID dan KIP, Ajijah juga menyoroti pentingnya peran Arsiparis dalam manajemen informasi. 

“Ke depan, Arsiparis akan menjadi bagian tak terpisahkan dari PPID. Mereka yang akan mengkaji dokumen ketika terjadi sengketa informasi,” jelasnya.

Acara ini tak hanya bersifat monolog. Seluruh peserta aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para PPID dari berbagai kampus pun saling bertukar pengalaman dan strategi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, hadir Kepala Pustikom Riyanto, ST., M.Kom., dan Pranata Humas Ahli Muda Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I. Keduanya menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang acara. "Kami serius mengikuti pendampingan ini. Kami bertekad segera mengimplementasikannya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon," ujar Riyanto optimis.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PTKN. Selain memperluas wawasan teknis dan regulatif, acara ini juga mempererat jejaring antar-PPID se-Zona 1.

Dengan semangat transparansi dan tata kelola informasi yang profesional, acara ini menandai komitmen kuat PTKN se-Zona 1 dalam mendukung keterbukaan dan akuntabilitas publik di era digital. 

UIN Walisongo pun membuktikan diri sebagai tuan rumah yang profesional dan inspiratif dalam menyelenggarakan kegiatan strategis ini. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Penuh Pancasila Saka Adikara dan Adisiswa, Nyalakan Api Ideologi di Hati Generasi Muda

CIREBON - Denyut Pancasila terasa berdegup kencang dari jantung kota, Alun-Alun Kejaksan. Tempat yang menjadi saksi sejarah perjumpaan nilai, tradisi, dan harapan ini menjadi panggung kegiatan Pancasila Saka Adikara dan Pancasila Saka Adisiswa, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (24/7/2025). 

Suatu kehormatan besar bagi Kota Cirebon yang dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan yang sarat makna ini.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, hadir dan memberikan sambutan penuh semangat. Dalam kata-katanya yang mengalun tenang namun membakar semangat kebangsaan, Sekda menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPIP yang telah memilih Kota Cirebon sebagai ruang berkumpulnya semangat kebangsaan anak-anak muda.

“Ini bukan sekadar kegiatan, ini adalah pernyataan bahwa Pancasila hidup dan menyala di dada generasi muda,” ujarnya.

Sekda menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dokumen sejarah yang dibaca dalam upacara atau dideklamasikan saat hari besar nasional. Menurutnya, Pancasila adalah ideologi hidup, kompas moral dan kekuatan pemersatu bangsa. 

"Dalam zaman yang penuh tantangan, dari krisis identitas hingga polarisasi sosial, nilai-nilai Pancasila justru menjadi lentera,” tambahnya.

Kegiatan ini pun tak hanya berhenti pada tataran simbolik. Dengan gerakan pungut sampah, aksi sosial di panti asuhan, ekspresi budaya, dan kolaborasi antar pelajar, mahasiswa, serta komunitas, semangat Pancasila dihidupkan secara nyata. 

Aksi nyata ini menjadi penanda bahwa Pancasila tak lagi mengendap di ruang wacana, tapi tumbuh dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari.

“Generasi muda hari ini bukan sekadar penerus, mereka adalah penentu arah masa depan. Maka, membekali mereka dengan nilai luhur sejak dini adalah investasi kebangsaan,” tutur Sekda. 

Ia juga menekankan komitmen Kota Cirebon dalam menjaga ruang kebhinekaan sebagai bagian dari pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter.

“Marilah kita rawat dan jaga Pancasila bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai kesadaran kolektif, sebagai napas kehidupan, dan pijakan dalam setiap langkah membangun Indonesia," harapnya.

Turut hadir,  Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden,  Panji Setiadi Nugraha yang memberikan refleksi mendalam terkait peran generasi muda dalam merawat Pancasila di era digital. 

“Ini bukan seremonial belaka. Kegiatan ini sesuai dengan asa cita pertama Presiden, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila sebagai dasar berbangsa," ujarnya.

Panji juga mengingatkan bahwa tantangan zaman kini hadir bukan hanya di sekolah dan lingkungan rumah, tetapi juga di ruang digital yang penuh arus informasi. 

“Generasi muda menghabiskan banyak waktunya di media sosial. Penting untuk cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Kita harus memiliki kesadaran kritis, agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tapi diterapkan,” jelasnya.

Menurut Panji, media sosial dapat menjadi medan baru perjuangan ideologis. Di sinilah generasi muda harus mampu membumikan Pancasila dalam cara berkomentar, berbagi informasi, dan membangun narasi kebangsaan yang inklusif.

Kegiatan Pancasila Saka Adikara dan Saka Adisiswa  menjadi oase kebangsaan di tengah riuhnya zaman. Menyentuh tidak hanya logika, tapi juga rasa. Tidak sekadar mendidik, tapi juga menggerakkan. Menanamkan kesadaran bahwa Indonesia yang majemuk ini hanya dapat berdiri teguh jika nilai-nilai Pancasila hidup di setiap langkah rakyatnya. (din)

Read More

DKUKMPP Kota Cirebon Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Koperasi, Dorong Penguatan Kelembagaan

CIREBON, FC – Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Koperasi selama dua hari, pada 23–24 Juli 2024.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data koperasi yang tercatat di daerah. Data yang valid dan mutakhir akan menjadi landasan penting dalam upaya penguatan kelembagaan koperasi di era digital.

“Pemutakhiran data bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Melalui data yang valid, program pembinaan dan pengembangan koperasi bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Selama dua hari, peserta mendapatkan materi seputar tata cara pemutakhiran data koperasi melalui dan juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan koperasi.

DKUKMPP berharap, kegiatan ini mampu mendorong koperasi-koperasi di Kota Cirebon untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus memperkuat posisi kelembagaan mereka dalam ekosistem ekonomi lokal. (Ara)

Read More

Dr.H.Acep Komara, M.Si Resmi Dilantik sebagai Ketua DPD AFEBSI Jawa Barat Periode 2025–2030

CIREBON, FC — Segenap keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunung Jati (FEB UGJ) dengan bangga mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Drs. H. Acep Komara, SE., M.Si., AK., CSRS atas pelantikannya sebagai Ketua DPD AFEBSI (Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia) Provinsi Jawa Barat untuk masa bakti 2025–2030. 

Pelantikan ini menandai kepercayaan dan pengakuan terhadap dedikasi, integritas, dan kiprah beliau dalam memajukan dunia pendidikan tinggi, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. 

AFEBSI merupakan wadah kolaborasi antar fakultas ekonomi dan bisnis dari perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang bertujuan meningkatkan mutu akademik, riset, serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. 

Dengan terpilihnya Dr. Acep Komara sebagai Ketua DPD Jawa Barat pertama, diharapkan akan memperkuat sinergi antar kampus swasta, meningkatkan kualitas SDM akademik, serta memperluas jejaring kerja sama regional dan nasional. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ sebagai tempat beliau mengabdi, turut merasa bangga dan siap mendukung penuh segala langkah dan program strategis yang akan dijalankan selama masa kepemimpinan lima tahun mendatang. 

FEB UGJ menyatakan komitmen penuh untuk mendukung seluruh program strategis AFEBSI di bawah kepemimpinannya. Bahkan semua harus siap menyongsong era baru pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis yang lebih kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap transformasi digita. 

Dengan semangat ini, FEB UGJ siap terus mencetak lulusan unggul dan berdaya saing tinggi di era digital, sejalan dengan misi besar AFEBSI dalam memajukan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. (din)

Read More

Dr. H. Acep Komara, M.Si : AFEBSI Jawa Barat Wadah Startegis Perkuat Kolaborasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Se-Indonesia

Dr. H. Acep Komara, SE., M.Si., AK., CSRS, 
Ketua DPD AFEBSI Jawa Barat 

CIREBON, FC – Sebuah tonggak penting dalam dunia pendidikan tinggi swasta kembali tercatat. Dr. Drs. H. Acep Komara, SE., M.Si., AK., CSRS resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia (AFEBSI) Provinsi Jawa Barat untuk periode 2025–2030.

AFEBSI adalah wadah strategis yang menghimpun fakultas ekonomi dan bisnis dari perguruan tinggi swasta (PTS) di seluruh Indonesia. 

Organisasi ini, menurut Dr H Acep Komara, hadir dengan semangat “Tumbuh Bersama, Berkembang Bersama, dan Sukses Bersama”, sebagai sarana koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antar-fakultas dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi.

"AFEBSI tidak dibentuk untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi. Kita percaya bahwa di era sekarang, kekuatan perguruan tinggi terletak pada kolaborasi dan saling dukung, bukan persaingan," ungkap Dr. Acep Komara, M.Si.

Sebagai informasi, DPN AFEBSI Pusat baru terbentuk 4 tahun, yakni di bulan april 2021. Sedangkan pada tahun 2025 ini, DPD Jabar baru terbentuk, dan Acep Komara adalah Ketua DPD Jabar yang pertama untuk masa bakti 2025-2030 yang dilantik hari ini di Bandung.

Menurut Dr H Acep Komara, di jawa barat sendiri, terdapat lebih dari 350 PTS, dan hampir seluruhnya memiliki fakultas ekonomi dan bisnis yang kerap menjadi fakultas favorit dengan jumlah mahasiswa terbesar.

"AFEBSI hadir untuk menjembatani kebutuhan pertukaran informasi, peningkatan kapasitas SDM akademik, pengembangan riset kolaboratif, hingga membangun jejaring kerja sama antarkampus," ujar Dr H Acep Komara, M.Si.

Melalui platform ini, setiap fakultas memiliki peluang untuk tumbuh bersama dan menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. (din)

Read More

SMK Presiden Delta Cirebon Berikan Beasiswa dan Program Unggulan untuk Siswa, Termasuk Magang ke Bali hingga Jepang

 Susanti, S.Pd

Kepsek SMK Presiden Delta Cirebon

CIREBON, FC - SMK Presiden Delta Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas kepada siswanya. 

Hingga tahun keempat berdirinya, sekolah ini tetap memberikan perhatian besar terhadap siswa dari keluarga menengah ke bawah. Sekitar 40% siswa berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dan sekolah tetap memberikan beasiswa penuh hingga kelas 3. Beasiswa tersebut mencakup pembebasan biaya SPP, uang kegiatan, dan kebutuhan lainnya.

Salah satu program unggulan yang dijalankan sekolah ini adalah program magang yang terbukti berjalan dengan baik. Tahun ini, sebanyak 22 siswa diberangkatkan magang ke Bali, disusul oleh 31 siswa lainnya yang saat ini juga tengah mengikuti program serupa. 

Program magang ini dirancang agar para siswa belajar langsung mengenai budaya kerja profesional di berbagai sektor.

“Anak-anak kami anggap sebagai karyawan kontrak selama enam bulan. Mereka tinggal di Bali dan menjalani kehidupan sebagai pekerja penuh, bukan sekadar magang biasa,” ujar Susanti, S.Pd Kepala SMK Presiden Delta Cirebon.

Meskipun demikian, kata Susanti, kontrol dari pihak sekolah tetap dilakukan secara berkala, seperti melalui pertemuan virtual (Zoom Meeting) bulanan dan absensi daring.

Selain di dalam negeri, sekolah juga telah memberangkatkan satu angkatan pertama untuk magang ke Jepang. Permintaan dari berbagai perusahaan di Jepang terus berdatangan, sehingga sekolah juga mempersiapkan siswa dengan pelatihan bahasa dan keterampilan kerja untuk dapat bersaing secara global.

Berbeda dengan sekolah lain yang hanya melaksanakan MPLS selama lima hari, MPLS di sekolah ini menjalankan program pelatihan dasar disiplin dan kepemimpinan siswa (DKS) selama satu bulan penuh. 

Para siswa baru tidak langsung mengenakan seragam kebanggaan mereka, melainkan hanya diperbolehkan setelah mengikuti pelantikan resmi sebagai bagian dari penanaman nilai kedisiplinan.

“Ini bukan sekolah taruna, tetapi kami terapkan sistem yang mendidik siswa agar tangguh dan bermental pekerja. Mereka harus menyelesaikan pelatihan satu bulan setengah sebelum masuk masa belajar penuh selama satu setengah tahun,” jelasnya.

Program magang juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar seperti Astra. Para siswa tidak hanya belajar, tetapi juga mendapatkan upah selama magang, dengan nominal yang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp1.200.000 per bulan, tergantung perusahaan. 

“Yang kami tekankan bukan nominalnya, tetapi bagaimana siswa memahami budaya kerja, membangun kedisiplinan, dan mengenali etos kerja di dunia nyata,” pungkasnya.

Sekolah ini juga menjalin kerja sama magang dengan beberapa kota seperti Madiun, Salatiga, dan Pekalongan. Program ini menjadi jembatan penting bagi siswa untuk siap terjun ke dunia kerja, baik nasional maupun internasional. (Udin)

Read More

Job Fair 2025, Ikhtiar Pemkot Cirebon Kurangi Pengangguran dan Buka Peluang Baru

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menggelar  Job Fair atau Bursa Kerja Tahun 2025 di Grage City Mall, Rabu-Kamis  (23-24/7/2025).

 Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Cirebon ke-598, dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Sumanto, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.

Job Fair 2025 ini hadir tidak semata sebagai pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan, melainkan sebagai jembatan harapan yang kokoh antara potensi lokal dan peluang kerja. Bertemakan “Cirebon Nyumponi Ing Gawe” yang berarti Cirebon menyediakan dan menyiapkan pekerjaan.

Acara ini mencerminkan tekad dan kolaborasi semua pihak dalam menata masa depan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Sumanto menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Tenaga Kerja atas konsistensinya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. 

Ia menekankan bahwa pembangunan suatu daerah tidak semata diukur dari kemegahan infrastruktur, melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya. Menurutnya, peningkatan kualitas tenaga kerja adalah batu pijakan utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

“Job Fair ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata dari kepedulian pemerintah untuk menyediakan ruang yang adil dan terbuka bagi seluruh pencari kerja, khususnya generasi muda,” lanjutnya.

Sumanto juga berterimakasih kepada para perusahaan, terima kasih atas dedikasi dalam membuka kesempatan kerja untuk masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya lewat ajang ini.  

“Kepada para pencari kerja, jangan hanya mencari pekerjaan, carilah juga pengalaman dan pemahaman. Karena di antara angka-angka statistik ini, ada harapan, ada keluarga, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan," tuturnya.

Untuk diketahui, Job Fair tahun ini diikuti oleh 35 perusahaan dari dalam dan luar Kota Cirebon yang bergerak di berbagai sektor seperti perbankan, jasa, konstruksi, dan industri lainnya. 

Tak kurang dari 1.839 lowongan kerja tersedia, terdiri dari 1.530 posisi dalam negeri, 304 posisi luar negeri, dan 5 posisi yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Tercatat sebanyak 4.252 orang telah mendaftar secara daring.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Agus Suherman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret Pemerintah Kota Cirebon dalam menurunkan angka pengangguran yang saat ini berada pada angka 6,29 persen atau sekitar 12 ribu orang.

“Ini adalah momentum penting untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara langsung. Lewat Bursa Kerja Khusus (BKK) yang telah kami bentuk di 28 sekolah, baik SMA, SMK, maupun madrasah, kami berharap job fair ke depan bisa hadir juga di sekolah-sekolah dan kampus,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana pencarian kerja, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan pemetaan potensi angkatan kerja muda. Informasi mengenai peluang kerja kini tidak lagi terbatas di papan pengumuman, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat, membuka pintu-pintu masa depan yang lebih luas.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melewatkan kesempatan ini," tutup Agus. (din)

Read More

SMK Presiden Delta Cirebon Jadi Tuan Rumah Sosialisasi Program B2SA Goes to School dari Badan Pangan Nasional, Ratusan Siswa Antusias Ikuti Program Gizi Seimbang

Susanti, S.Pd 

Kepala SMK Presiden Delta Cirebon

CIREBON, FC— Sebanyak 750 pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kota dan Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan sosialisasi Program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) Goes to School yang digelar oleh Badan Pangan Nasional di SMK Presiden Delta Cirebon, Rabu, (23/7/2025).

Saat wawancara, Susanti, S.Pd, Kepala SMK Presiden Delta Cirebon menjelaskan, kegiatan ini berlangsung meriah dan edukatif di salah satu sekolah yang ditunjuk langsung sebagai tuan rumah oleh Badan Pangan Nasional.

Pihak sekolah terpilih hanya bertindak sebagai penyedia tempat, sementara seluruh koordinasi dan pelaksanaan teknis acara dikendalikan langsung oleh pihak Badan Pangan Nasional bersama Kementerian terkait. 

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pangan Provinsi Jawa Barat serta pejabat dari dinas-dinas pangan kabupaten/kota se-Jawa Barat.

"Ini adalah program nasional yang menyasar pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Kita ingin mereka mengenal pentingnya pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang sejak dini," ujar Susanti, S.Pd.

Dijelaskan, awalnya Bupati Cirebon direncanakan hadir, namun karena adanya agenda yang bersamaan, beliau diwakili oleh Sekda dan jajaran asisten daerah.

"Dalam kegiatan ini, siswa diajak mengenal berbagai jenis makanan lokal bergizi seperti olahan singkong, serta diberikan edukasi melalui simulasi porsi makan sehat menggunakan miniatur makanan," jelasnya.

Anak-anak diajak membandingkan kebiasaan makan sehari-hari dengan pola makan ideal. Ternyata, masih banyak siswa yang cenderung memilih makanan instan dan tidak seimbang, seperti mi instan dan jajanan berlemak tinggi.

“Melalui simulasi ini, siswa menyadari bahwa pola makan mereka belum ideal. Kami ingin mereka paham bahwa gizi seimbang bukan hanya soal kenyang, tapi investasi untuk kesehatan dan prestasi belajar,” jelas narasumber dari Badan Pangan Nasional yang disampakian Susanti kepada media.

Menurutnya, program ini menjadi momentum penting bagi Kota Cirebon sebagai lokasi pertama pelaksanaan B2SA Goes to School di Jawa Barat. Penyelenggara berharap kegiatan serupa bisa berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelajar di seluruh Indonesia.

"Ini adalah awal yang baik. Kami siap jika ke depan dipercaya kembali untuk berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain dalam program edukasi pelajar,” paparnya.

Dengan waktu persiapan yang hanya satu minggu, acara ini tetap berlangsung sukses berkat dukungan penuh dari sekolah, panitia, dan para peserta. 

"Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan para pelajar, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini," tandasnya. (udin)

Read More

TNI dan Pemkab Cirebon Buka TMMD di Desa Sende, Bangun Akses Jalan dan Tingkatkan Kesejahteraan Warga

 

KABUPATEN CIREBON - Kodim 0620 bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon membuka kegiatan karya bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, Rabu (23/7/2025).

Program ini menyasar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik.

Bupati Cirebon, Imron, yang hadir dalam pembukaan tersebut mengapresiasi pelaksanaan program TMMD. Ia menilai, TMMD sangat bermanfaat bagi warga.

Salah satu titik fokus pembangunan, yakni akses jalan penghubung yang selama ini menjadi persoalan utama warga saat musim hujan.

“Hari ini kami menghadiri pembukaan acara TMMD di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun. Di sini, dibuat jalan yang tembus langsung ke blok IV. Kata Pak Kuwu (kepala desa), kalau hujan, jalan ini banjir dan tidak bisa dilalui. Maka dibangunlah jalan ini,” ujar Imron.

Imron berterima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0620/Kabupaten Cirebon yang telah memilih Desa Sende sebagai lokasi pelaksanaan TMMD.

“Kami ucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya kepada Pak Dandim 0620. Program ini menyasar pembangunan fisik seperti jalan yang rusak dan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta nonfisik seperti pembinaan kesehatan, kebangsaan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat,” tambah Imron.

Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron, menyampaikan program karya bhakti ini difokuskan pada pembangunan jalan sepanjang 584 meter dan perbaikan tanggul, dengan lebar sekitar 3 meter. Hal itu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Pekerjaan kami libatkan warga lokal, untuk mengangkat kearifan lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Target pengerjaan rampung dalam satu bulan,” jelas Dandim Yusron.

Selain pembangunan fisik, program ini juga mencakup kegiatan nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, dan keterampilan bagi warga.

Diharapkan, keberadaan program TMMD ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya Desa Sende. (Hafiz)

Read More