Bupati Imron Optimis Dukupuntang Juara P2WKSS Tingkat Jabar 2025

KABUPATEN CIREBON - Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, mewakili Kabupaten Cirebon dalam Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Tim penguji melaksanakan evaluasi akhir pada Jumat (28/11/2025).

Bupati Cirebon Imron menyampaikan, Kabupaten Cirebon menaruh harapan besar pada hasil evaluasi tersebut.

Ia menilai, jawaban para kader saat sesi wawancara juri menunjukkan kesiapan dan pemahaman terhadap program.

“Acara penilaian akhir P2WKSS tingkat Jabar. Kami, di Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang ini mewakili Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

“Kalau kita lihat dari segi pertanyaan dan jawaban kader, hasilnya memuaskan. Dari fakta dan bukti yang ada saat diwawancara, mudah-mudahan juara,” ucapnya menambahkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menambahkan, evaluasi akhir ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan perubahan yang telah dicapai desa lokus.

“Melaksanakan evaluasi akhir P2WKSS di Desa Dukupuntang. Semoga hari ini kita betul-betul memberikan hal yang terbaik untuk tim juri, agar kita menjadi desa lokus P2WKSS yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Fitriani.

Ia menjelaskan, kondisi awal desa yang menjadi lokus P2WKSS masuk dalam kategori kumuh, masyarakat kurang berdaya, pendidikan rendah, serta tingkat kesejahteraan yang belum merata.

Melalui program ini, pemerintah daerah berharap terjadi peningkatan nyata.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini perempuannya makin berdaya, anak-anaknya terlindungi, dan keluarganya sejahtera,” tambahnya.

Fitriani menegaskan, pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Desa Dukupuntang yang Madani, Cirebon Katon, Jabar Istimewa, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. (Nur)

Read More

Kota Cirebon Raih Penghargaan Swasti Saba Wiwerda 2025

CIREBON- Kota Cirebon meraih penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda pada ajang Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2025 oleh Kementerian Kesehatan RI , Jumat (28/11/2025). 

Sebelumnya, Kota Cirebon juga meraih penghargaan serupa pada tahun 2023. Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkot Cirebon dalam memperkuat program kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja bersama semua pihak.

 “Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat. Kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya. 

Dalam proses verifikasi penghargaan ini, dokumen Kota Cirebon diperiksa berdasarkan 9 tatanan yang menjadi indikator penilaian. 

Diantaranya kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanganan bencana. 

Hasil verifikasi menunjukkan komitmen Kota Cirebon dalam menyelaraskan seluruh tatanan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Pj Sekda menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkot Cirebon untuk semakin memperkuat program kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mempererat sinergi lintas sektor. 

“Hal ini sejalan dengan visi membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menekankan pentingnya kolaborasi dalam pencapaian penghargaan ini. 

“Berkat dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan berbagai dinas terkait, kita bisa mencapai kategori Swasti Saba Wiwerda. Di tahun 2027, kami yakin Kota Cirebon bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Siti Maria juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan nyata dari masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang tertata dengan baik. 

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya kita dalam membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan sanitasi, dan kualitas hidup berjalan efektif,” tambahnya.

Keberhasilan Kota Cirebon ini menjadi kabar baik bagi warga dan juga menjadi motivasi bagi daerah lain di Ciayumajakuning. Saat ini, Kota Cirebon menempati peringkat terbaik di wilayah Ciayumajakuning dan menduduki peringkat ke-8 terbaik di Jawa Barat. Target ke depan, Pemkot Cirebon menyiapkan langkah strategis untuk meraih kategori Swasti Saba Wistara. (din)

Read More

Sekjen Kementerian Agama Gandeng Komdigi Gelar Uji Kompetensi Mandiri JF Pranata Humas 2025 Tahap Pertama

JAKARTA, FC — Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memulai rangkaian Uji Kompetensi Mandiri Jabatan Fungsional Pranata Humas (JF Prahum) Tahun 2025 Tahap Pertama. Kegiatan ini dibuka melalui pelaksanaan batch pertama yang digelar pada Kamis–Jumat, 27–28 November 2025, bertempat di Erian Hotel Jakarta, setelah melewati proses verifikasi dan validasi akhir yang dipastikan oleh Komdigi.

Ketua Pelaksana kegiatan, Rusdy Sani, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi tahun ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat kebutuhan peningkatan kualitas SDM kehumasan di lingkungan Kementerian Agama yang terus berkembang. Ia mengungkapkan bahwa proses seleksi peserta berlangsung cukup ketat dan memerlukan tahapan panjang.

“Jumlah Pranata Humas di satuan kerja Kemenag mencapai 1.200 orang. Dari total tersebut, dilakukan seleksi berkas untuk kategori inpassing dan kenaikan jenjang—mulai dari Pertama, Muda, hingga Madya—sebanyak 400 berkas. Setelah melalui tahapan seleksi, tersaring 180 berkas yang kemudian diajukan ke Komdigi, dan pada akhirnya 161 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti Uji Kompetensi,” ujarnya.

Rusdy memberikan apresiasi khusus kepada para peserta batch pertama, yang ia nilai menunjukkan komitmen dan daya juang tinggi hingga berhasil hadir mengikuti ujian. Ia menyebut semangat mereka sebagai “pantang menyerah dan berdarah-darah” dalam meraih kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier kehumasan.

Perkuat Peran Humas di Era Digital

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP), Dr. Thobib Al-Asyhar, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil lolos ke tahap uji kompetensi. Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang Humas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh ikhtiar batin.

“Ukom bukan hanya jalur ikhtiar, tetapi juga diperlukan jalur langit,” tegasnya, disambut antusias para peserta.

Dr. Thobib juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Ukom tahun ini dibagi menjadi tiga batch, yaitu:

Batch 1: 27–28 November 2025

Batch 2: 4–5 Desember 2025

Batch 3: 8 Desember 2025

Menurutnya, tantangan kehumasan di era digital semakin kompleks, khususnya dalam hal penguatan reputasi dan branding institusi pemerintah. Karena itu, Uji Kompetensi Mandiri ini menjadi ruang penting bagi para Pranata Humas untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Melalui uji kompetensi ini, peserta diharapkan mampu memperlihatkan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap reputasi satuan kerja masing-masing dan tentunya Kementerian Agama sebagai rumah besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Thobib menekankan bahwa seorang Humas harus mampu menjadi gatekeeper informasi yang efektif, khususnya dalam memitigasi potensi narasi negatif.

“Humas harus mampu memitigasi narasi negatif, baik di lingkungan kerja maupun dalam konteks kementerian sebagai rumah besar kita. Humas perlu terus menghadirkan narasi positif yang menjelaskan secara jernih maksud dan tujuan suatu kebijakan, sehingga masyarakat dapat membedakan mana informasi hoaks dan mana yang benar.”

Dengan terlaksananya batch pertama Uji Kompetensi Mandiri JF Pranata Humas 2025 ini, Kementerian Agama berharap para peserta dapat semakin memperkuat kualitas komunikasi publik sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun citra positif kementerian di tengah dinamika ruang digital yang semakin cepat dan menuntut ketepatan informasi. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Gelar Wisuda ke-3, 552 Lulusan Siap Menjawab Tantangan Peradaban Digital

 

CIREBON, FC – Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Cirebon resmi menggelar Wisuda Sarjana ke-3 tahun 2025 yang berlangsung khidmat di salah satu hotel kawasan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Sebanyak 552 mahasiswa dari berbagai fakultas diwisuda dalam Sidang Senat Terbuka yang dihadiri pimpinan kampus, para dekan, serta keluarga wisudawan.

Para lulusan tersebut mencakup 273 sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), 57 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), 50 dari Fakultas Syariah, 75 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI), 78 dari Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA), serta 18 lulusan program magister dan 1 lulusan program doktor.

Rektor UIN Siber Cirebon, Prof Dr H Aan Jaelani MAg, dalam pidatonya menyampaikan bahwa wisuda kali ini mengusung tema “Melangkah Bersama Ilmu, Menggerakkan Cinta Lingkungan, dan Membangun Peradaban Digital.” 

Tema tersebut, menurutnya, menandai fase penting perjalanan kampus sejak resmi bertransformasi dari IAIN menjadi UIN Siber pada 21 Mei 2024 lalu.

“Meskipun terjadi transisi lulusan dari IAIN menjadi UIN, kami berharap tema membangun peradaban digital ini menjadi fase baru bagi seluruh sivitas akademika untuk memiliki kompetensi digital,” ujar Prof Aan usai prosesi wisuda.

Ia menegaskan bahwa ada lima kompetensi digital utama yang harus dimiliki para alumni untuk menghadapi persaingan global, yaitu Literasi informasi dan data, Keamanan data, Kemampuan problem solving, Kemampuan menjadi kreator konten, Kemampuan memilih dan mengolah data

Menurutnya, kompetensi tersebut akan membuka peluang jejaring dan kesempatan kerja yang lebih luas di masa depan.

Selain aspek digital, Prof Aan juga menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Ia mengajak para lulusan menjadikan cinta lingkungan sebagai perilaku sehari-hari.

“Mencintai lingkungan harus menjadi cara pandang serta implementasi para alumni sebagai bagian dari kewajiban agama,” tuturnya.

Ia berharap para wisudawan mampu membawa manfaat bagi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global melalui penguasaan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan selama studi.

Dekan FITK UIN Siber Cirebon, Dr H Saifuddin MAg, menyampaikan bahwa dari total lulusan FITK, terdapat 50 mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang berhasil menyelesaikan studinya.

Banyak lulusan FITK, katanya, sudah mengabdi sebagai tenaga pendidik bahkan sebelum mereka resmi menyandang gelar sarjana.

“Tahun ini, kita juga sudah membuka PPG dalam jabatan bagi guru-guru yang belum bersertifikasi. Lulusan FITK memiliki peluang kerja yang luas, terutama di lingkungan Kementerian Agama seperti RA, MI, dan MTs swasta,” jelasnya.

Saifuddin juga mendorong para lulusan untuk terus memperkuat transformasi digital seiring perubahan status kampus.

“Ketika mahasiswa masuk, kampus masih berstatus IAIN. Namun saat mereka diwisuda, kampus telah bertransformasi menjadi UIN Siber. Karena itu, kemampuan digital menjadi bekal penting untuk menjawab tantangan dunia pendidikan,” pungkasnya. (din/ADV)

Read More

33 Peserta Lulus Uji Makalah Calon Pegawai KPK: Kepala SPI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Masuk Daftar

JAKARTA, FC — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan 33 peserta yang dinyatakan lulus tahapan Seleksi Penulisan Makalah pada rekrutmen terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan KPK. Satu nama yang turut lolos dalam seleksi bergengsi tersebut adalah H. Budi Affandi, S.Pd., M.Pd.I., Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pengumuman ini disampaikan Ketua Panitia Seleksi Terbuka KPK, Ranu Mihardja, usai seluruh peserta mengikuti seleksi penulisan makalah pada 14 November 2025. Para peserta bersaing untuk enam jabatan strategis di lembaga antirasuah tersebut.

“Tahapan seleksi selanjutnya adalah asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural serta tes kesehatan fisik dan jiwa yang akan dilaksanakan secara luring,” jelas Ranu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Lanjut ke Tahap Asesmen dan Tes Kesehatan

Sejalan dengan agenda resmi seleksi, peserta yang lolos akan kembali mengikuti dua tahapan lanjutan, yaitu:

 Asesmen Kompetensi Manajerial & Sosial Kultural

26–28 November 2025 — Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Jakarta

 Tes Kesehatan Fisik & Kejiwaan

29 November 2025 — Tirta Medical Center, Jakarta

Bangga Wakili Kementerian Agama & UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Dalam daftar resmi KPK, Budi Affandi tercatat sebagai peserta mewakili Kementerian Agama RI dalam seleksi Jabatan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat — posisi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi.

Capaian ini menjadi kebanggan bagi sivitas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, mengingat jabatan yang diperebutkan merupakan posisi kunci penggerak partisipasi masyarakat dalam sistem antikorupsi nasional.

Daftar Peserta Lolos Seleksi Makalah (33 Orang)

(Dikelompokkan berdasarkan jabatan yang dilamar)

A. Kepala Biro Hukum

1. Eko Setiawan – Kementerian BUMN

2. Farhan Abdi Utama – BKN

3. Iskandar Marwanto – KPK

4. Richard Marpaung – KPK

5. Syahmardan – Kemenkum

6. Wahyu Tri Hartomo – Kemenkum

B. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

1. Budi Affandi – Kementerian Agama (UINSSC)

2. Danang Sri Wibowo Riyanto – Kemenko Perekonomian

3. Jerry Kurniawan – Kemenkeu

4. Johnson Ridwan Ginting – KPK

5. Kunto Ariawan – KPK

6. Rahmaluddin Saragih – KPK

C. Direktur Penyelidikan

1. Achmad Taufik – KPK

2. Farhan – Kejagung

3. Nasidin – KPK

4. Tessa Mahardhika Sugiarto – KPK

D. Direktur Penuntutan

1. Adhryansah – Kejagung

2. Agustinus Heri Mulyanto – Kejagung

3. Budhi S – KPK

4. Dandeni Herdiana – Kejagung

5. Wagiyo – Kejagung

E. Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah V

1. Asep Rahmat – KPK

2. David Hartono Hutauruk – KPK

3. Eddy Taufiq – Pemkab Mojokerto

4. Jackson Simamora – BPIP

5. Maruli Tua – KPK

6. Niken Wulandari – Pemkab Bintan

F. Direktur Deteksi & Analisis Korupsi

1. Dadi Mulyady – KPK

2. Dzikran Kurniawan – Pemprov DKI Jakarta

3. Kuswanto – KPK

4. Rino Haruno – KPK

5. Taryanto – KPK

6. Teguh Widodo – KPK

Langkah Penting untuk Penguatan Peran ASN dalam Pemberantasan Korupsi

Melalui seleksi terbuka ini, KPK mendorong peningkatan profesionalitas dan kontribusi ASN terbaik dalam struktur kelembagaan antikorupsi nasional. Tahapan berikutnya akan menjadi penentu siapa saja yang akhirnya akan mengisi enam jabatan strategis tersebut.

Selamat kepada Budi Affandi atas prestasi yang membanggakan ini

Sivitas akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon turut mendoakan kelancaran dalam tahapan seleksi berikutnya. (din)

Read More

DPRD Dorong Penyelesaian Serah Terima PSU Perumahan, 122 Lokasi Belum Diserahkan

CIREBON – DPRD Kota Cirebon mendorong kepada pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kepada pemerintah daerah.

Hal itu mmengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama Asisten Administrasi Umum, Inspektorat, BPKPD, DPRKP dan DPP Barisan Advokat Rakyat (BAR), Kamis (20/11/2025) di Griya Sawala.

RDP membahas pelaksanaan Perda Nomor 6/2021 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan di Kota Cirebon serta Perwal Nomor 41/2022 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

DPRD menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian masalah PSU karena menyangkut hak dasar warga dan keberlanjutan pelayanan publik.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menegaskan, DPRD tidak ingin masyarakat dirugikan akibat keterlambatan serah terima PSU. Menurutnya, fasilitas publik seperti jalan lingkungan, drainase, taman, ruang terbuka hijau, hingga lahan pemakaman harus terjamin keberadaannya.

“Regulasinya sudah jelas. Sekarang yang kita dorong adalah komitmen pelaksanaan. Persoalan PSU ini harus dituntaskan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas pria akrab disapa HSG.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menambahkan bahwa kondisi ini merupakan darurat pengelolaan aset publik dan memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk penegakan hukum terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Perda.

“Dari 122 perumahan yang belum menyerahkan PSU, 77 pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya. Ini harus diselesaikan segera karena berkaitan dengan hak masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut,” ujar Andru, sapaanya.

Andru menambahkan, di samping itu keberadaan lahan pemakaman juga menjadi bagian penting untuk mendukung pemenuhan RTH di Kota Cirebon yang dinilai masih kurang dari target kebutuhan.

“Tentunya ini harus dibenahi tata kelola seperti apa, agar progres ke depan termanfaatkan betul. Karena kebutuhan RTH masih kurang,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, DPRD menyampaikan kesimpulan bahwa belum ada keputusan final, namun pertemuan hari ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan data, pandangan, dan arah penyelesaian.

Kendati demikian, tambah HSG, pelaksanaan RDP kali ini penting untuk menyamakan persepsi bahwa ketersediaan lahan pemakaman menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DPRD berkomitmen mengawal penuh proses penyelesaian PSU dan meminta pemerintah segera menyusun langkah operasional agar persoalan PSU tidak terus berlarut.

“Belum ada hal yang bisa diputuskan, namun pertemuan kali ini penting. Dan perlu ditegaskan kembali, kewajiban developer selain membangun rumah di dunia, mereka juga ada kewajiban menyediakan lahan pemakaman yang merupakan rumah masa depan kita semua,” tutup HSG, selaku pimpinan rapat.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala DPRKP Wandi Sofyan SSTP menyampaikan bahwa pihaknya mendata terdapat 151 perumahan di Kota Cirebon.

Dari jumlah tersebut, baru 6 perumahan yang telah melakukan serah terima PSU, 6 menjalani proses penguasaan aset sepihak, 19 PSU tercatat sebagai aset Pemda, 6 perumahan sedang dalam proses serah terima, dan 122 perumahan belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.

Dari 122 perumahan tersebut, 77 pengembang telah meninggalkan lokasi pembangunan, sehingga pengurusan aset menjadi terhambat.

Adapun untuk pengadaan lahan pemakaman, ia menyebut pihaknya masih melakukan peninjauan lokasi yang tepat mengingat luas wilayah daerah yang terbatas. Kendati demikian Kedung Menjangan dikabarkan menjadi lokasi selanjutnya untuk pengembangan lahan pemakaman.

“Tentunya kita sangat berhati-hati, pengembangan tapi memang berdekatan dengan yang sudah ada. Intinya kami mengakomodir kebutuhan masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya. (din)

Read More

Humas UIN Siber Cirebon Perkuat Branding Kampus Digital Melalui Podcast Bersama Itjen Kemenag RI

 

CIREBON, FC — Upaya memperkuat citra sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pertama dan satu-satunya berbasis digital di Indonesia terus dilakukan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Salah satunya melalui program sinergi publikasi dengan Humas Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI yang dikemas dalam sesi podcast menarik dan informatif.(20/11).

Dalam kesempatan tersebut, Mohamad Arifin Pranata, Humas Ahli Muda UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, tampil sebagai host dan berbincang dengan tiga narasumber dari Humas Itjen Kemenag RI, yaitu Agus Sujiarko, Aeni Farah Tristiyanti, dan Dwi Endah Lestari. Perbincangan berfokus pada identitas dan keunggulan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai PTKIN yang kini menjadi pusat inovasi pembelajaran jarak jauh di Indonesia.

Arifin menjelaskan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki Gedung Siber SBSN sebagai pusat kegiatan digital yang dilengkapi fasilitas modern, mulai dari studio podcast terbanyak di lingkungan PTKIN, ruang produksi bahan ajar Learning Management System (LMS) yang digunakan oleh mahasiswa 6 program studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), hingga sarana multimedia berstandar penyiaran profesional.

“Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen mendorong percepatan transformasi SDM agar adaptif dengan perkembangan teknologi digital,” tegas Arifin dalam siaran podcast tersebut.

Arifin menambahkan, pada minggu kedua November 2025, komitmen tersebut semakin ditegaskan melalui kebijakan Rektor yang mendorong peningkatan kompetensi seluruh SDM di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebanyak 108 dosen dan tenaga kependidikan, baik CPNS maupun PPPK, mengikuti pelatihan AI Generatif serta AI Dashboard Administrasi. Setelah pelatihan, setiap peserta diharapkan mampu menghasilkan inovasi aplikasi yang dapat membantu kelancaran tugas akademik maupun layanan administrasi kampus.

Arifin juga menekankan bahwa transformasi kampus tidak hanya sebatas pemanfaatan teknologi. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen menjadi ruang pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas maupun mahasiswa non-Muslim. Berbagai fasilitas pendukung aksesibilitas seperti jalur kursi roda, area parkir khusus, toilet aksesibel, serta layanan akademik yang setara disiapkan untuk memastikan tidak ada satu pun sivitas akademika terhambat dalam meraih pendidikan terbaik.

Tim Humas Itjen Kemenag RI memberikan apresiasi terhadap pesatnya perkembangan inovasi dan tata kelola UIN Siber Cirebon. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung publikasi kampus pada skala nasional, terutama dalam penguatan branding inovasi digital dan integritas kelembagaan.

Kolaborasi strategis ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkenalkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai kampus cerdas, inklusif, dan berdaya saing global — yang menghadirkan pendidikan agama Islam modern dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di era digital.

Read More

Isbat Nikah Terpadu, Solusi Pemkot Cirebon Penuhi Kepastian Hukum untuk Hak Perempuan dan Anak

CIREBON, FC – Pemenuhan hak sipil serta perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah prioritas. Pemerintah Kota Cirebon mewujudkan hak tersebut dalam kegiatan Isbat Nikah Terpadu. Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan HUT Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Harjamukti pada Kamis (20/11/2025). 

Tujuan penting lainnya dalam kegiatan ini adalah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Dengan adanya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang telah dijalani secara agama dapat diakui sah menurut hukum negara.

"Perjalanan rumah tangga yang sudah dijalani selama ini, akhirnya diakui secara hukum. Dengan keluarnya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang sudah dilaksanakan sesuai agama, kini sah menurut hukum negara," ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam sambutannya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa dengan adanya akta nikah, pasangan yang telah mengikuti Isbat Nikah Terpadu akan memperoleh hak-hak sipil yang sah, termasuk hak waris dan hak akses terhadap berbagai layanan publik. 

"Ini memberikan kepastian status bagi anak-anak, sehingga mereka bisa mengakses hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan tanpa hambatan administrasi," jelasnya. 

Kegiatan ini diikuti oleh 58 pasangan yang menjalani proses Isbat Nikah, serta 12 pasangan yang melaksanakan nikah ulang. Selain itu, sebanyak 41 Kartu Keluarga (KK) mengalami perubahan status, 39 Akta Kelahiran dikeluarkan, dan 38 Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan. Semua pencatatan sipil ini penting untuk memberikan kepastian dan melindungi hak-hak dasar warga.

Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan perangkat daerah terkait.

"Sinergi yang luar biasa antara instansi terkait ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak hanya fokus pada birokrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat," kata Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh pasangan yang telah mengikuti kegiatan Isbat Nikah untuk menjaga dan merawat ikatan suci pernikahan.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pasangan yang sudah sah secara hukum. Jadikan keluarga Bapak/Ibu sebagai keluarga yang berkualitas, harmonis, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya kita," tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, turut menambahkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terdapat lebih dari 2.000 keluarga di Kota Cirebon yang belum tercatat secara resmi pernikahannya. 

"Hal ini tentunya menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan instansi terkait," ujarnya.

Di kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyaluran bantuan nutrisi dari program Gerakan OrangTua Asuh Cegah Stunting (GENTING) untuk ibu hamil dan anak-anak oleh Korpri Kota Cirebon dan PT Asha Kreatif Unggul (Gadgetdoc).

"Kami bersyukur bahwa target orang tua asuh stunting sudah mencapai lebih dari 100 persen, dan ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat," tambah Suwarso. (Nur)

Read More

Kota Cirebon Raih Penghargaan Kampung Wisata Proklim Terbaik Jawa Barat 2025

 

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Kampung Wisata Proklim – Desa Wisata Terbaik dalam program Gapura Sapta Pesona (Gerakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya konsisten pemerintah daerah dalam mendorong kualitas pariwisata yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam kegiatan Rakor TPPPS Provinsi Jawa Barat dan Aksi Stunting Award Tahun 2025 yang diselenggarakan di Bale Asri PUSDAI Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Kepala BKKBN Jawa Barat serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi kembali menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran bagi keluarga dan individu yang menjadi sasaran TPPPS. Konvergensi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Karena itu, keterkaitan antara program pencegahan stunting dan pengelolaan desa wisata menjadi salah satu indikator penilaian yang semakin relevan untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara seimbang.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. “Alhamdulillah, penilaian ini tidak hanya melihat aspek pariwisata, tetapi juga bagaimana desa wisata mampu memberdayakan masyarakat, termasuk dalam edukasi dan penanganan stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program kampung wisata yang dikembangkan Kota Cirebon mengusung isu lingkungan hidup dan keberagaman sebagai fondasi utama. Kampung Wisata Proklim di kawasan Kampung Keberagaman Merbabu Asih, nilai toleransi tercermin dari keberadaan berbagai rumah ibadah seperti masjid, gereja, hingga pura yang berdampingan secara harmonis. 

“Isu ramah lingkungan dan keberagaman menjadi kekuatan utama kampung wisata ini, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat sekitar,” tutur Wakil Wali Kota.

Prestasi ini, lanjutnya, tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan perangkat daerah terkait lainnya yang turut mendampingi sepanjang proses penilaian. Pemkot Cirebon memastikan bahwa kampung wisata yang dikembangkan di Kota Cirebon selalu melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Penghargaan yang diterima tahun ini menegaskan bahwa pembangunan Kota Cirebon berjalan secara terpadu, kesehatan masyarakat, pemberdayaan sosial, dan kualitas pariwisata tumbuh berdampingan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Kota Cirebon dalam membangun destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga menghadirkan nilai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi warga.

"Lebih dari sekadar destinasi, kampung wisata ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga, memperluas kesadaran lingkungan, serta merawat nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari," tutur Wakil Wali Kota. (Nisa)

Read More

Pendidikan Politik dan Demokrasi di Kota Cirebon, Bakesbangpol Dorong Pengawasan Partisipatif demi Pemilu Berintegritas

CIREBON, FC– Suasana hangat dan dialogis mewarnai kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon, dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemutakhiran data partai politik serta peran aktif warga dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Mohamad Joharudin menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa pengawasan partisipatif harus menjadi budaya bersama, terutama di tengah proses pemutakhiran data partai politik yang menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

“Pemilih yang kritis adalah benteng utama demokrasi. Ketika masyarakat berani mempertanyakan, mengawasi, dan memastikan setiap proses berjalan transparan, maka di situlah integritas pemilu dapat terjaga,” ujar Joharudin dalam penyampaian materinya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan bukan hanya tugas lembaga resmi seperti Bawaslu atau KPU, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral seluruh warga. Dengan memahami proses pemutakhiran data partai politik, masyarakat diharapkan mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal, mulai dari keabsahan anggota parpol hingga validasi data kepengurusan.

Kegiatan ini tidak hanya berisi pemaparan, tetapi juga diskusi terbuka. Para peserta, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga kader organisasi kemasyarakatan, diberikan ruang untuk bertanya, berdialog, dan menyampaikan pandangan mereka mengenai dinamika politik lokal.

Joharudin menegaskan bahwa Bakesbangpol Kota Cirebon berkomitmen untuk terus menghadirkan program pendidikan politik yang mudah dipahami, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pemantik tumbuhnya pemilih yang sadar, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran.

“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi bagaimana kita menjaga agar suara rakyat tidak diselewengkan. Integritas pemilu adalah tugas kita bersama,” pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan ini, Bakesbangpol Kota Cirebon berharap masyarakat semakin memahami perannya dalam mengawasi proses politik sejak awal, sehingga Pemilu di Kota Cirebon dapat berlangsung lebih bersih, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat. (Ara)

Read More

Tips Lengkap Mitigasi Banjir dari BPBD Kabupaten Cirebon

 

KABUPATEN CIREBON — Memasuki musim hujan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui BPBD Kabupaten Cirebon kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting untuk menekan risiko bencana banjir.

“Masyarakat perlu memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah banjir. Upaya sederhana bisa menyelamatkan nyawa,” ujar Ikin.

Sebelum Musim Hujan: Persiapan yang Tidak Boleh Diabaikan

BPBD mengimbau warga untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Beberapa tindakan penting antara lain:

Menguras dan menutup sarang nyamuk untuk menghindari penyakit DBD.

Membuat sumur resapan sebagai upaya menahan limpasan air hujan.

Menyediakan karung pasir untuk penghambat air saat intensitas hujan meningkat.

Meninggikan rumah atau membuat tanggul sederhana bagi warga di wilayah rawan.

Membersihkan sampah di selokan dan sungai agar aliran air tidak tersumbat.

Mengamankan peralatan elektronik dari kemungkinan terendam air.

Menyediakan bak penyimpanan air bersih.

Menyiapkan jas hujan dan payung untuk aktivitas luar ruangan.

Menurut Ikin, tindakan-tindakan tersebut mampu mengurangi potensi kerugian saat puncak hujan datang. “Pencegahan adalah langkah paling murah dan paling mudah,” tegasnya.

Saat Banjir Mengancam: Warga Diminta Tetap Tenang dan Patuh Instruksi Petugas

Ketika air mulai naik, warga diminta fokus pada keselamatan: Matikan seluruh peralatan listrik untuk menghindari korsleting, Amankan barang elektronik dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, Menampung air bersih sebelum aliran air terganggu, Memeriksa kebocoran rumah agar tidak menjadi jalur masuk air, Memastikan sumur resapan berfungsi dengan baik, Mengikuti seluruh instruksi dari petugas BPBD atau aparat desa.

Ikin menekankan bahwa kepatuhan warga dapat mempercepat proses evakuasi jika dibutuhkan. “Petugas di lapangan bekerja sesuai prosedur. Ikuti arahan demi keselamatan bersama,” katanya.

Setelah Banjir Surut: Pastikan Lingkungan Aman dan Sehat

Usai banjir, masalah tidak berhenti begitu saja. Penyakit pascabanjir seperti leptospirosis, gatal-gatal, dan diare kerap muncul jika kebersihan tidak diperhatikan.

BPBD mengarahkan masyarakat untuk : Memberantas sarang nyamuk agar tidak terjadi peningkatan kasus DBD, Menggunakan kaporit jika sumur terkontaminasi air banjir, Mengonsumsi air minum dalam kemasan atau merebus air hingga benar-benar mendidih, Memeriksa kembali instalasi listrik dan gas sebelum dipasang, Menggunakan sepatu karet dan sarung tangan saat membersihkan rumah, Mewaspadai tanda-tanda penyakit pascabanjir.

Kondisi Gawat Darurat? Hubungi 112.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar menghubungi 112 (bebas pulsa) untuk mendapatkan penanganan cepat ketika menghadapi keadaan darurat.

“Jangan ragu menghubungi 112. Layanan ini tersedia 24 jam untuk membantu masyarakat,” pungkasnya. (din)

Read More

Komisioner KI Dilantik, Pemkot Cirebon Perkuat Tata Kelola Informasi Pertahankan Predikat Kota Informatif

CIREBON -  Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon periode 2025–2029 menjadi langkah penting dalam menjaga konsistensi keterbukaan informasi di daerah. Pemerintah Kota Cirebon juga kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat Kota Informatif yang telah diraih tahun sebelumnya.

Lima komisioner yang resmi dilantik diantaranya Agung Sedijono, Ibnu Abdillah, Luthfiyah Handayani, Ekky Bahtiar, dan Akhmad Junaeri. Keberhasilan para komisioner melalui proses seleksi yang panjang, transparan, dan terukur menjadi bukti keseriusan Pemkot Cirebon dalam menjaga kualitas lembaga pengawal keterbukaan informasi.

"Proses seleksi yang panjang telah dilalui dengan integritas. Dan hari ini, saya menaruh harapan besar agar Komisi Informasi semakin memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Selasa (18/11/2025).

Wali Kota menegaskan bahwa Komisi Informasi memegang peran sentral dalam menjamin hak fundamental masyarakat atas informasi. Ia menyampaikan bahwa amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan hanya kewajiban hukum, melainkan fondasi bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. 

“Kehadiran Komisi Informasi adalah pengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan nyata dalam menjaga kepercayaan publik,” ungkapnya.

Sejalan dengan meningkatnya transformasi digital, Wali Kota menekankan bahwa tantangan layanan publik saat ini semakin kompleks. Di tengah kebutuhan masyarakat yang makin tinggi terhadap informasi yang cepat dan akurat, Komisi Informasi diharapkan mampu adaptif dan responsif. Pemerintah Kota Cirebon, menurutnya, harus terus bergerak mengikuti dinamika tersebut agar tetap relevan dan dipercaya publik.

Wali Kota kemudian menyampaikan lima arahan penting yang harus menjadi perhatian para komisioner. Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Informasi sebagai pengawal utama keterbukaan informasi di daerah, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan tata kelola informasi publik. Kedua, memastikan penyelesaian sengketa informasi berlangsung profesional, berimbang, dan mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak.

Ketiga, para komisioner diminta untuk meningkatkan edukasi publik secara berkelanjutan, baik kepada masyarakat maupun kepada PPID di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pemahaman yang kuat tentang hak atas informasi adalah kunci terciptanya budaya transparansi. Keempat, Komisi Informasi didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal agar layanan publik menjadi lebih mudah diakses, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kelima, menjaga integritas dan independensi dalam seluruh proses kerja Komisi Informasi. Ia menambahkan bahwa Pemkot Cirebon siap bersinergi penuh demi memperkuat agenda keterbukaan informasi sebagai manifestasi dari pemerintahan yang melayani.

“Integritas adalah fondasi. Tanpa itu, kepercayaan publik sebagai modal utama tidak dapat ditegakkan. Saya ingin komisioner menjadikan etika dan independensi sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas Wali Kota. 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, turut memberikan apresiasi pada momentum pelantikan tersebut. Ia menyebut Kota Cirebon memiliki jejak yang konkret dalam sejarah pembentukan lembaga keterbukaan informasi di Indonesia. 

“Di Jawa Barat, KI hanya terbentuk di Kota dan Kabupaten Cirebon. Bahkan, Kota Cirebon adalah kota pertama secara nasional yang membentuk Komisi Informasi. Ini adalah catatan historis yang sangat kuat,” ungkapnya.

Husni menegaskan bahwa dedikasi Kota Cirebon dalam menata sistem informasi publik telah terlihat dari tahun ke tahun. Jejak tersebut bukan hanya administratif, tetapi juga mencerminkan semangat membangun kota yang informatif dan inklusif. 

“Kota Cirebon memiliki jejak yang konkrit dan jelas, yang menunjukkan konsistensi dalam menata kota informatif. Semoga mampu mempertahankan predikat Kota Informatif,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Cirebon berhasil meraih Kategori Kota Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa upaya pemenuhan hak publik atas informasi bukan hanya retorika, melainkan agenda kerja nyata yang terus diwujudkan dari tahun ke tahun. (din)

Read More

BPBD Kabupaten Cirebon Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Desa Slangit

KABUPATEN CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa hujan disertai angin kencang di Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 14 November 2025 pukul 16.30 WIB itu mengakibatkan 32 rumah rusak.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, tim Pusdalops langsung bergerak melakukan kaji cepat begitu menerima laporan melalui pesan WhatsApp.

“Kami langsung menurunkan tim untuk melakukan assessment dan memastikan kebutuhan prioritas warga. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pihak terkait lainnya,” kata Ikin dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Ikin mengatakan, BPBD Kabupaten Cirebon telah menyalurkan bantuan logistik darurat, terutama terpal untuk kebutuhan penutup atap sementara pada hari ini, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan, pemberian bantuan menjadi langkah cepat agar warga dapat kembali menempati rumahnya dengan aman.

“Kami memastikan bantuan darurat tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan, khususnya untuk perlindungan sementara mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi,” katanya.

Sejumlah unsur terlibat dalam penanganan bencana ini, antara lain BPBD Kabupaten Cirebon, Polresta Cirebon, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, perangkat Desa Slangit, serta relawan Destana.

Mereka bergotong-royong membantu warga membersihkan puing, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan memastikan lingkungan kembali aman.

BPBD Kabupaten Cirebon memastikan akan terus memonitor perkembangan di lokasi dan siap melakukan penanganan lanjutan bila diperlukan.

Dari hasil pendataan, terdapat 45 KK atau 200 jiwa terdampak. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia.

Sebagian besar kerusakan terjadi pada rumah warga di RT 001 RW 001 Desa Slangit, dengan rincian satu unit rumah rusak sedang dan 31 rumah rusak ringan. (DISKOMINFO)

Read More

Kecamatan Ciledug Kembangkan Sistem Arsip Pertanahan Digital

KABUPATEN CIREBON – Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Kecamatan Ciledug mulai mengoptimalkan tata kelola dokumen pertanahan berbasis digital dengan memanfaatkan Google Drive.

Inovasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sekretaris Kecamatan Ciledug, Toni Supriatna menjelaskan, dokumen pertanahan merupakan arsip vital yang mencakup berbagai data penting seperti akta tanah, hak guna bangunan, dan surat pelepasan hak.

Selama ini, pengelolaan arsip di tingkat kecamatan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam penyimpanan, pencarian, dan pengawasan dokumen.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap dokumen pertanahan tersimpan dengan baik, aman, dan mudah diakses kapan pun dibutuhkan,” ujar Toni.

“Pengelolaan berbasis digital menjadi solusi untuk menata ulang sistem arsip agar lebih efisien dan transparan,” tukasnya.

Melalui rencana aksi perubahan ini, Kecamatan Ciledug menargetkan pengelolaan 40 dokumen pertanahan secara digital pada tahap awal.

Selanjutnya, dalam jangka menengah ditargetkan 200 dokumen, dan pada jangka panjang seluruh dokumen pertanahan di Kecamatan Ciledug akan berbasis Google Drive.

Langkah ini, menurut Toni, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon yang menuntut pemerintahan lebih terbuka, akuntabel, dan cepat dalam pelayanan.

Arsip digital memungkinkan aparatur kecamatan mengakses dan memperbarui data secara real time tanpa terkendala jarak maupun waktu.

“Selain mendukung efisiensi administrasi, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya,” jelasnya.

Penerapan sistem kearsipan digital ini juga diharapkan dapat mendukung hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik serta mempermudah lembaga audit dan pengawas dalam melakukan pemeriksaan.

Dengan demikian, pengelolaan arsip pertanahan tidak hanya menjadi urusan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Kami ingin mewujudkan layanan yang tertib arsip, cepat, dan responsif. Harapannya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat ke kategori baik,” tambah Toni.

Inovasi digitalisasi arsip ini juga menjadi contoh penerapan prinsip good governance di tingkat kecamatan.

Dengan adanya tata kelola dokumen berbasis Google Drive, Kecamatan Ciledug berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (MOH)

Read More

Pemkab Cirebon Fasilitasi Operasi Celah Bibir Bagi 14 Anak

 

CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memfasilitasi pelaksanaan bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit bagi 14 anak di RS Pasar Minggu Cirebon, Kecamatan Palimanan, Selasa (18/11/2025), dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni mengatakan, operasi tersebut terlaksana melalui kolaborasi dengan Yayasan Smile Bandung, IDI Jawa Barat, IDI Kabupaten Cirebon, Fakultas Kedokteran, dan RS Pasar Minggu.

“Dari 15 anak yang sudah di-screening, ada 14 yang bisa dioperasi hari ini. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar dan anak-anak bisa kembali tersenyum,” kata Eni.

Ia menjelaskan, celah bibir dan langit-langit dapat mengganggu proses bicara, komunikasi, hingga kemampuan mengunyah makanan.

Karena itu, tindakan operasi diharapkan mampu memperbaiki fungsi dasar dan tumbuh kembang anak.

Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan ini merupakan komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“Semoga setelah operasi, mereka tumbuh lebih sehat, lebih percaya diri, dan bisa menjalani masa depan tanpa hambatan,” ujarnya menambahkan.

Ketua IDI Kabupaten Cirebon, dr Catur, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Ia menyebut operasi ini sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang inklusif dan humanis.

“Ini wujud komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menekankan operasi celah bibir tidak hanya memperbaiki struktur wajah, namun memberi kesempatan anak untuk tumbuh tanpa stigma dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Catur menyampaikan penghargaan kepada para dokter dan tenaga medis, yang telah bekerja memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan aman dan bermutu.

Sementara itu, Direktur RS Pasar Minggu Cirebon, dr Tiar M Pratamawati, menjelaskan proses skrining dilakukan sejak 17 September 2025.

Dari 20 calon pasien, sebanyak 13-15 pasien memenuhi kriteria operasi.

Ia mengatakan, kegiatan ini selaras dengan tema HKN, yang menekankan pentingnya menyiapkan generasi sehat untuk masa depan Indonesia.

Menurut Tiar, operasi celah bibir dan langit-langit tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga aspek sosial, karena anak-anak dengan kelainan bawaan sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk semakin banyak program sosial kesehatan di masa mendatang,” pungkasnya. (din)

Read More

Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum atas Raperda APBD 2026

CIREBON – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna, Senin (17/11/2025) di Griya Sawala.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE. Ia menegaskan, pelaksanaan paripurna sejalan dengan ketentuan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Andrie menjelaskan, sesuai ketentuan tersebut, kepala daerah wajib menyampaikan raperda APBD kepada DPRD lengkap dengan dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir.

“Sesuai kedua peraturan itu, Walikota Cirebon harus menyampaikan Raperda APBD 2026 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Andrie juga berharap agar substansi yang tercantum dalam APBD Tahun 2026 benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Cirebon.

“Harapan kami, apa yang tercantum dalam raperda APBD 2026 dapat mensejahterakan masyarakat dan bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan di Kota Cirebon,” katanya.

Pemandangan umum disampaikan secara berurutan oleh M Fahmi Mirza Ibrahim SE (Fraksi Partai Golkar), Andi Riyanto Lie (Fraksi Partai NasDem), Ruri Tri Lesmana (Fraksi Partai Gerindra), Imam Yahya SFilI MSi (Fraksi PDIP), Leni Rosliani SIP (Fraksi PKS Nurani), Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna (Fraksi PAN), M Handarujati Kalamullah SSos MAP (Fraksi Demokrat Pembangunan), dan Syaifurrohman SE MM (Fraksi PKB).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, M Fahmi Mirza Ibrahim SE menyoroti perlunya penguatan belanja daerah pada sektor-sektor dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kami mendesak agar belanja diarahkan pada infrastruktur pelayanan dasar, seperti jalan, drainase hingga air minum. Dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga sangat penting,” tegasnya.

Fraksi Golkar menyetujui agar raperda ini segera dibahas dalam Prolegda serta memberikan apresiasi terhadap upaya pimpinan daerah dalam membangun Kota Cirebon yang SETARA-berkelanjutan.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP, Imam Yahya SFilI MSi menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

“Kami mendorong pemkot meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik. Upaya meningkatkan PAD tidak hanya lewat kenaikan pajak dan retribusi, tapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Imam juga menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai, barang dan jasa, serta penguatan mekanisme audit kinerja.

“Sistem reward and punishment perlu diperkuat agar kualitas pelayanan publik benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PDIP mendorong adanya penguatan peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Penguatan peran kelurahan dalam APBD itu penting, agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Walikota Cirebon, Wakil Walikota Cirebon, Hj Siti Farida Rosmawati SPdI menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ia menyampaikan postur APBD 2026 yaitu untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, dan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp1,48 triliun. Sehingga, terjadi surplus sebesar Rp9,26 miliar.

Farida juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan dibahas lebih mendalam dalam tahap berikutnya.

“Banyak hal yang belum diulas secara rinci dan spesifik. Seluruh catatan fraksi akan menjadi materi utama dalam pembahasan selanjutnya antara Banggar dan TAPD, sehingga persetujuan bersama dapat tercapai tepat waktu demi kelancaran pelayanan publik,” ujarnya. (din)

Read More

Cepat Tanggap, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Syarifudin Tinjau Rumah Lansia Yang Runtuh di Karang Jalak

 

CIREBON, FC – Sikap cepat tanggap ditunjukkan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Syarifudin, saat meninjau langsung lokasi runtuhnya rumah milik seorang warga lanjut usia, Bp. Dali, di RT 06 RW 07, Karang Jalak Mekar, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Senin (17/11/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Rumah sederhana milik Dali usia 78 tahun  secara tiba-tiba ambruk untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga mengalami kerusakan serupa. Kondisi bangunan yang sudah tua dan rapuh membuat peristiwa ini nyaris tak terhindarkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Saat tiba di lokasi, Syarifudin langsung berinteraksi dengan warga, memastikan kondisi pemilik rumah, serta melihat secara langsung reruntuhan bangunan yang porak-poranda. Kehadirannya menjadi bentuk empati sekaligus upaya menegaskan bahwa setiap musibah yang menimpa masyarakat harus segera ditangani.

Namun hingga sore hari, warga menyampaikan bahwa belum ada bantuan atau respons dari BPBD, Dinas Sosial, maupun Baznas Kota Cirebon. Kondisi ini memunculkan rasa kecewa di tengah masyarakat, yang berharap pemerintah bergerak lebih cepat terutama dalam situasi darurat seperti ini.

“Ini kejadian kedua dan rumahnya benar-benar sudah tidak layak. Warga lansia seperti Bp. Dali seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan cepat. Jangan sampai alasan belum ada anggaran terus berulang,” ujar seorang warga dengan nada kesal. “Pie to iki…? Hadehhh masih saja seperti biasanya,” tambahnya.

Melihat kondisi ini, Syarifudin menekankan pentingnya respons cepat dari perangkat pemerintah demi keselamatan dan kelayakan hidup warga, terutama yang rentan.

“Kami akan segera koordinasi dengan pihak terkait. Tidak boleh ada warga yang dibiarkan menunggu tanpa kepastian, apalagi ini sudah kejadian kedua,” tegasnya.

Warga berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cirebon, agar penanganan bencana rumah warga yang ambruk tidak lagi terhambat oleh alasan teknis atau administrasi, dan bantuan dapat diberikan dengan lebih manusiawi, transparan, serta tepat waktu. (Nur)

Read More

West Java Investment Summit 2025 Jadi Momentum Kota Cirebon Tingkatkan Daya Tarik Investasi

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon turut berpartisipasi dalam The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 yang diselenggarakan di Bandung, Jumat (14/11/2025). 

Forum tahunan tersebut kembali menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah se-Jawa Barat untuk menunjukkan kesiapan dan peluang investasinya kepada calon investor dari dalam maupun luar negeri.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkenalkan 104 proyek investasi senilai total Rp186,29 triliun. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa rangkaian proyek itu terdiri dari 41 proyek yang siap ditawarkan serta 63 proyek yang masuk kategori potensi investasi baru. Ia menegaskan bahwa tingginya minat investor merupakan buah dari komunikasi yang terus dibangun secara intensif oleh Pemprov Jabar.

“Ya hari ini investasi di Jawa Barat relatif tinggi. Itu terjadi karena komunikasi yang baik dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, kepercayaan investor menjadi kunci utama meningkatnya realisasi investasi di Jawa Barat. Ia menyebut salah satu investor asing bahkan membawa 40 calon investor lainnya untuk hadir langsung dalam WJIS 2025. 

“Bagi saya itu hal yang baik, dan itu muncul karena adanya kepercayaan. Kepercayaan itu melahirkan keberanian mereka untuk berusaha,” ucapnya.

Ia menegaskan Pemprov Jabar akan terus memastikan proses investasi berjalan lancar, mulai dari regulasi hingga urusan teknis di lapangan. “Semuanya harus terkoneksi dengan baik. Investasi harus berjalan, alam harus dijaga, dan infrastruktur harus berfungsi,” tegasnya.

Pemerintah Kota Cirebon yang hadir melalui Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk menampilkan potensi investasinya. 

Ia hadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Icip Suryadi dan jajaran yang memaparkan perkembangan peluang investasi dari Kota Cirebon.

"Kesempatan seperti ini sangat berharga karena memperlihatkan bahwa Kota Cirebon memiliki daya tarik yang kuat,” ujar Wakil Wali Kota. 

Ia juga menambahkan bahwa gubernur menyarankan agar setiap daerah menggali investasi berbasis lingkungan. “Artinya boleh investasi, tetapi jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Untuk diketahui,  Kota Cirebon pernah tercatat masuk dalam 10 besar daerah yang menampilkan portofolio investasi pada tahun 2024. Pencapaian tersebut menjadi dorongan bagi daerah untuk terus memaksimalkan potensi ekonomi yang ada secara bertanggung jawab, inovatif, dan berkelanjutan.  Salah satu peluang strategis  yang dipaparkan adalah terkait pengembangan kawasan Stadion Bima. 

"Melalui forum ini, salah satu penyemangat bagi kami untuk memanfaatkan dan menggunakan potensi investasi semaksimal mungkin, tujuannya untuk menarik investor dalam negeri maupun luar negeri, dan tentu harapannya akan mendongkrak pendapatan asli daerah juga," harapnya. (din)

Read More

Wali Kota Dorong TP PKK Hadirkan Inovasi dan Manfaat Nyata untuk Warga

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo hadir sekaligus memberikan arahan pada acara pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu dan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran TP PKK, camat, lurah, serta para pengurus posyandu dan PAUD berlangsung di Balai Kota Cirebon, Jumat (14/11/2025).

Dalam arahannya, Wali Kota  mengimbau kepada para pengurus TP PKK harus mampu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari,  mengayomi, dan dekat dengan masyarakat. 

"Ibu-ibu, karena jabatan ini melengkapi jabatan suaminya. Suami bekerja dengan baik, maka istri juga harus bisa bekerja dengan baik dan bisa mengimbangi. Ayo gaspol bekerja,” ujar Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya bekerja dengan ikhlas. Meski menghadapi berbagai tantangan, Wali Kota meyakini selalu ada solusi yang bisa ditemukan bersama-sama. 

“Kalau kita bisa bekerja dengan ikhlas, tidak ada yang terasa terbebani, meski sulit, insya Allah ada solusinya,” tambahnya.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi, Wali Kota berharap para pengurus TP PKK dapat menjadi teladan bagi masyarakat serta mampu menghadirkan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi warga Kota Cirebon.

Pelantikan ini juga menjadi bukti komitmen Pemkot Cirebon dalam memberdayakan ibu-ibu sebagai garda terdepan pembangunan keluarga dan masyarakat, selaras dengan visi misi Kota Cirebon yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman,dan Berkelanjutan Tahun 2029.

"Semoga para pengurus mampu menggerakkan kegiatan posyandu dan PAUD dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi," harapnya.

Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo menilai, momentum ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak usia dini. 

"Posyandu dan PAUD menjadi ujung tombak pelayanan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kontribusi pengurus PKK sangat vital," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Noviyanti mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Sakinah, dari Posyandu Sakura, Kelurahan Panjunan Kota Cirebon yang mendapat peringkat ke-2  Regional 1 sebagai kader berprestasi.  "Semoga ada banyak Ibu Sakinah lainnya yang berprestasi dan mengharumkan nama Kota Cirebon," harapnya.

Ia juga mengajak menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program PKK dan kegiatan posyandu.  “Sampaikan ide, kreativitas, dan inovasinya. Ibu-ibu TP PKK luar biasa, bekerjasama, bangun potensi dan prestasi,” ucapnya.

Ia mengungkapkan harapannya agar para pengurus baru dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. “Semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan setulus hati dan penuh amanah," pungkasnya. (Nur)

Read More

Kasus Stunting di Kabupaten Cirebon Turun 5 Persen, DPPKBP3A Dorong Komitmen Lintas Sektor

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting atau tengkes melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang digelar di Ruang Suparman, Bapperida Kabupaten Cirebon, Kamis (13/11/2025).

Rapat koordinasi lintas sektor itu dihadiri berbagai perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD 5A) se-Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menyampaikan, selama dua tahun Pemkab Cirebon berhasil menurunkan stunting.

“Selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dua tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon.

“Prevalensi stunting menurut SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) turun dari 22,9% pada tahun 2023 menjadi 18% pada tahun 2024. Artinya, dalam dua tahun kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 5%,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari seluruh lintas sektor yang terlibat.

Meski demikian, Fitri mengingatkan, perjuangan untuk terus menurunkan angka stunting masih belum selesai.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan dengan komitmen tinggi dan konsistensi antar instansi

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Fitri juga menitipkan tiga pesan penting untuk memperkuat implementasi program ke depan. Pertama, menjadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama dalam perbaikan kebijakan.

Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran yang jelas agar program berjalan efektif tanpa tumpang tindih.

Ketiga, meningkatkan diseminasi pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang stunting.

“Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman keliru terkait stunting. Karena itu, diseminasi informasi yang tepat sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami bahwa stunting bukan sekadar masalah gizi, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” jelasnya.

Program percepatan penurunan stunting, lanjut Fitri, merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian dan lembaga, seluruh pemerintah daerah, hingga lembaga nonpemerintah.

Oleh karena itu, keberhasilan program di Kabupaten Cirebon akan sangat menentukan kontribusi terhadap target nasional, yakni Indonesia Bebas Stunting 2045.

Fitri mengatakan, rapat koordinasi merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah dan strategi dalam mewujudkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. (dun)

Read More

Wali Kota Tegaskan Dukungan pada Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026

TANGERANG- Pemerintah  Kota Cirebon mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu dan digitalisasi pembelajaran. Hal itu disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis (13/11/2025).

Untuk diketahui, rakor mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Rakor diikuti oleh ratusan kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, serta pejabat dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Agenda utama kegiatan ini adalah mempersiapkan pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat agar peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata. 

Program revitalisasi sekolah yang dibahas tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi guru, transformasi digital dalam pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan modern.

“Kami akan menyesuaikan program pendidikan di Kota Cirebon dengan kebijakan pusat, termasuk peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana berbasis teknologi, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak,” ujar Wali Kota

Hasil rakor ini akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Dinas Pendidikan, agar program-program strategis dapat diimplementasikan secara nyata. 

Wali Kota menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026 sebagai tonggak kemajuan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. 

“Revitalisasi dan digitalisasi pendidikan adalah langkah penting untuk memastikan anak-anak belajar di lingkungan yang layak, aman, dan berorientasi masa depan,” tandasnya.

Menutup keterangannya, Wali Kota menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rakor menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional. 

“Melalui koordinasi langsung, pemerintah daerah dapat lebih cepat menindaklanjuti kebijakan nasional hingga ke tingkat satuan pendidikan masing-masing,” pungkasnya.

Dalam rakor tersebut, Mendikbudristek RI, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif. 

“Kami mengundang kepala daerah untuk memberikan masukan agar implementasi revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran tahun 2026 dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” ujar Mu’ti.

Program ini menargetkan revitalisasi sebanyak 16.179 satuan pendidikan, meningkat signifikan dari target sebelumnya yaitu 10.390 satuan pendidikan, yang tersebar di 9.000 desa di seluruh Indonesia. 

Selain itu, sebanyak 288.865 lembaga pendidikan akan menerima perangkat digital untuk pembelajaran, meliputi akses internet satelit, laptop, media penyimpanan eksternal, panel surya, dan papan interaktif digital. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi secara merata dan inklusif. (Nur)

Read More

Pendidikan Politik Jadi Momentum Perkuat Demokrasi di Sekolah

 

CIREBON — Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menegaskan pentingnya peran lembaga legislatif memastikan setiap kebijakan dan peraturan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan materi kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat, kolaborasi antara Bakesbangpol dan Bawaslu Kota Cirebon, Kamis (13/11/2025), di ruang rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

Menurut Andrie, tugas utama DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 9/2015, memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.

“DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan aspirasi rakyat. Setiap perda yang kami bahas harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata formalitas,” ujar Andrie.

Ia menjelaskan, dalam fungsi legislasi, DPRD bersama kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah (Perda). Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi berbagai kebijakan publik, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan dan ekonomi daerah.

“Perda itu bukan sekadar dokumen hukum, tapi wujud konkret dari hasil dialog antara pemerintah dan masyarakat. Proses pembentukan perda juga tidak sebentar, karena partisipasi publik sangat penting,” terangnya.

Selain membentuk perda, kata Andrie, DPRD juga memiliki peran strategis dalam membahas dan menyetujui RAPBD yang diajukan pemerintah daerah.

“Fungsi anggaran ini sangat krusial. Kami memastikan alokasi dana publik dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama. Tidak boleh ada kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada masyarakat,” tegas Andrie.

Tugas berikutnya, masih kata Andrie, adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, untuk memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar dijalankan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

“DPRD tidak boleh hanya berhenti di tahap perencanaan. Pengawasan adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kami untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Andrie menambahkan, dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, DPRD Kota Cirebon berupaya menjaga sinergi yang baik dengan pemerintah daerah tanpa mengabaikan fungsi kontrol.

“Sinergi itu penting agar pembangunan berjalan efektif, tapi fungsi pengawasan tetap harus tegas dan objektif. Prinsipnya adalah kolaborasi untuk kemajuan Kota Cirebon,” tutunya.

Sementara itu, membuka kegiatan tersebut, Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati mengatakan, pendidikan politik ini sangat penting sebagai upaya memberikan pemahaman kepada pelajar tentang demokrasi, termasuk tahapan pemilu.

“Pendidikan politik dan demokrasi bagi pelajar bertujuan membentuk generasi muda yang sadar akan peran mereka dalam bernegara, mampu berpartisipasi aktif dalam demokrasi serta membentuk mereka menjadi pemilh cerdas,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini, selain ketua DPRD Kota Cirebon, narasumber juga diisi jajaran komisioner Bawaslu Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan peserta diisi oleh pelajar SMA/SMK se Kota Cirebon. (din)

Read More

Komitmen Pemkab Cirebon Mengoptimalkan Realisasi APBD 2025

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, memastikan Pemkab Cirebon berkomitmen mengoptimalisasi penyerapan anggaran tahun 2025.

Hendra menegaskan, berkenaan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja barang dan jasa yang dialihkan untuk infrastruktur.

Maka, Pemkab Cirebon mengoptimalkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat terutama untuk insfrastruktur.

Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, tentunya hal itu diperuntukkan bagi percepatan pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.

“Kami pastikan seluruh anggaran itu sedang dalam proses penyerapan. Jadi, masyarakat diminta agar tidak perlu khawatir dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat,” ujarnya.

Terkait penyerapan yang dilakukan menjelang akhir tahun, karena adanya pergeseran anggaran yang dilakukan dari barang dan jasa ke sektor perbaikan infrastruktur untuk memenuhi keinginan masyarakat.

“Prosesnya memang terus berjalan sampai akhir tahun, karena sumbernya dari hasil pergeseran efisiensi anggaran yang dilakukan beberapa waktu yang lalu,” tutur Hendra.

Kami pastikan, lanjut Hendra, semuanya tetap sesuai prosedur dan diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Sekadar diketahui, saat kegiatan retreat yang diikuti pemerintah daerah pada awal November 2025 di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pemkab Cirebon dinyatakan masuk dalam daerah yang berhasil mengoptimalkan penyerapan anggaran.

“Pemerintah daerah yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen pada saat reatret, wajib mengikuti pembinaan. Dan untuk pemerintah daerah yang berhasil menyerap anggaran hingga di atas 50 persen, tidak harus mengikuti pembinaan,” ungkap Hendra.

“Kalau untuk penyerapan Pemkab Cirebon sendiri sudah mencapai 68 persen di atas rata-rata, sehingga tidak harus mengikuti pembinaan. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Cirebon sudah mampu mengoptimalkan anggaran,” tegasnya.

Bukti Pemkab Cirebon mengoptimalisasi penyerapan anggaran, hingga 12 November 2025 dari pagu Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.581.972.228.500, sudah terealisasi sebesar Rp3.695.898.529.925 atau 80,66 persen dari pagu anggaran.

Sedangkan untuk Pagu Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.662.526.538.298 sudah terealisasi sebesar Rp3.311.118.156.008 atau 71,02 persen.

“Pemkab Cirebon berusaha mengoptimalkan untuk serapan anggaran tahun 2025 sampai akhir tahun mencapai 96 persen,” terangnya. (din)

Read More

Kafilah MTQH Belitung Sukses Raih Prestasi Gemilang di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Ustad Farid Wajdi, M.Ag, Pelatih Syarhil dan KTIQ bergembira bersama para kafilah MTQH Belitung

BELITUNG, FC -  Dengan penuh rasa syukur dan haru, para kafilah Kabupaten Belitung menorehkan prestasi gemilang pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025.

Bagi mereka, kemenangan ini bukan sekadar soal piala dan gelar juara, melainkan bentuk nyata dari pengabdian dan amanah untuk memuliakan kalam Ilahi.

“Kami bukanlah siapa-siapa, kami hanya hamba yang diberikan amanah untuk menghantarkan generasi Al-Qur’an meraih prestasi terbaik,” ungkap Ustad Farid Wajdi sebagai pelatih syarhil dan KTIQ dengan mata berbinar.

Menurutnya, perjuangan panjang dan latihan yang tidak kenal lelah kini berbuah manis. Para peserta dari berbagai cabang, mulai dari tilawah, tahfidz, hingga tafsir, berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mengharumkan nama Kabupaten Belitung di tingkat provinsi.

Sementara itu, di balik keberhasilan ini, tersimpan kisah kerja keras, kebersamaan, dan doa tanpa henti dari para guru, pelatih, serta pendamping yang dengan penuh keikhlasan membimbing anak-anak Qur’ani untuk tampil dengan hati yang tulus.

Sementara menurut Sekretaris LPTQ H Ahmad Tibroni, S.Ag, M.E, prestasi ini menjadi bukti bahwa generasi Qur’ani Belitung mampu bersaing dan menjadi teladan bagi daerah lain. Mari kita terus rawat semangat ini sebagai bagian dari cinta kita pada Al-Qur’an.

Euforia kebanggaan terasa di seluruh kafilah Belitung setelah dinobatkan sebagai Juara Umum kedua. Mereka menyambut prestasi ini dengan doa dan rasa syukur.

"MTQH 2025 menjadi momentum kebangkitan semangat religius dan budaya Qur’ani di Belitung," ujarnya.

Dengan semangat “Belitung Jaya, Belitung Juara”, para kafilah tak hanya membawa pulang piala, tetapi juga membawa harapan baru bahwa cahaya Al-Qur’an akan terus bersinar di hati generasi muda negeri laskar pelangi ini. (Ara)

Read More