Pemkab Cirebon Fokus Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

KABUPATEN CIREBON.- DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran Bupati Cirebon terhadap  RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 di kantor DPRD setempat, Jumat (24/9/2021). 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, di masa pandemi ini, Pemkab Cirebon terus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya. Bahkan, ada beberapa yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Untuk prioritas, pembangunan daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon nomor 85 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P 2021). Salah satunya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi  dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur melalui tema pembangunan," katanya.

Imron juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 4,38 persen. Sedangkan laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 persen sampai 3,5 persen.

"Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga bisa mendorong sektor rill di Kabupaten Cirebon untuk bergerak dan berkembang dengan pesat," katanya 

Imron mengatakan, alokasi anggaran yang dirumuskan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam pengelolaan keuangan. 

"Perubahan APBD dilakukan apabila dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi, atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program dan lainnya atau keadaan yang mengakibatkan silpa tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada anggaran yang sedang berjalan. Atau dalam keadaan darurat dan keadaan luar biasa," katanya.

Imron mengatakan, perubahan APBD yang ditetapkan, dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi. Sehingga, tidak tercapainya pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan sumber pembiayaan daerah. 

"Dalam perjalanan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang dengan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang sudah disepakati sesuai nota kesepakatan KUA/PPAS tahun 2021. Jadi, ada pergeseran anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah karena adanya penambahan dan pengurangan sumber pendapatan daerah itu sendiri," katanya. (din)

Read More

Bupati dan Ketua DPRD Teken kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2021

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfi tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Bupati Cirebon mengatakan, penandatangan tersebut merupakan tahapan berikutnya setelah penyampaian hantaran kua ppas perubahan 2021 pada paripurna sebelumnya.

Sebagai pemerintah daerah, bupati sangat menghargai dan memaknai kesepakatan ini sebagai wujud sinergitas antara eksekutif dan legislatif

"Kesepakatan ini nantinya bakal menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021," kata Imron.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya. Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 

"Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD-Perubahan tahun 2021 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2021.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tengat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021. 

"Tahun 2021 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional" kata Imron. (bam)

Read More

Persiapan PJJ, IAIN Cirebon Gandeng UT Latih Dosen Bikin Modul Pembelajaran

FOKUS CIREBON - Mempersiapkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) PAI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan pelatihan pembuatan modul pembelajaran bagi dosen-dosen PJJ PAI.

Ketua LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Ayus Ahmad Yusuf SE MSi menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan di kampus UT tersebut digelar selama 3 hari, yaitu 14-16 September 2021.

"Pelatihan diikuti oleh 30 orang dosen (calon pembuat modul), Warek 2, LPM, dan SPI," kata dia seperti dalam keterangan tertulis yang diterima fokus cirebon, Jumat (24/9/2021). 

Didampingi dirinya, imbuh Ayus, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor II IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Kartimi MPd.

"Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam upaya persiapan Pendidikan Jarak Jauh  Pendidikan agama Islam (PJJ PAI)," jelasnya.

Untuk itu, menurut Ayus, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah bahan ajar berupa modul pembelajaran.

"Materi pelatihan meliputi perencanaan dan pengembahan bahan ajar, mengembangkan peta kompetensi, GBPP, dan outline bahan ajar," terangnya.

Selain itu, kata Ayus, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan praktik mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar,

mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar, evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi, asesmen hasil belajar,

praktik mengembangkan instrumen, dan penilaian hasil belajar.

"Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta memeroleh dan memahami tentang teknik pembuatan modul yang selanjutnya dari hasil pelatihan ini para peserta dapat membuat dan menyelesaikan modul sesuai tugas yang diberikan," ujarnya.

Ayus mengungkapkam, modul yang dirancang dan dibuat saat pelatihan adalah modul yang akan menjadi bahan ajar untuk semester I dan II PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Sehingga, dari hasil pelatihan ini tersusun draft sebanyak 14 Modul.

Selanjutnya, dia berharap, ke depan para peserta pelatihan modul ini akan dilibatkan dan diajak dalam proses sinkronisasi antara modul, konten kreatif, dan Learning Management System (LMS).

"Harapan dengan selesainya kegiatan ini, kita semakin siap untuk menyongsong pelaksanaan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon," pungkasnya. (din)

Read More

Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak 2021, Wujudkan Tujuan SDGs di Desa

CIREBON - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengikuti rapat koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 2021. Pertemuan tersebut dilakukan secara virtual di Command Centre, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Bintang Puspayoga menyebutkan, rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti deklarasi yang dilakukan tahun lalu.

"Gerakan ini menjadi salah satu upaya sinergi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) di desa," kata Bintang Puspayoga.

Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak, nantinya bakal menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak.

Kemudian, bakal menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan. 

"Saya berharap, momentum yang sangat baik ini dapat menjadi awal yang baik pula demi membangun sinergi dan kerja nyata kita bersama dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak mulai dari pusat hingga desa," 

"Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak ini tentunya perlu didukung dengan berbagai langkah progresif, seperti peningkatan kapasitas pemerintah desa mengenai kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, dan perlindungan anak, serta berbagai strategi lainnya," sambungnya.

Selain itu, lanjut Bintang Puspayoga, perempuan di desa harus dilibatkan dalam pemerintahan desa, kader, atau pun relawan. Hal ini agar isu terkait anak serta perempuan bisa terurai. "Nantinya, keberhasilan dari pembangunan bisa terukur," katanya. (Heri)

Read More

Dengan Transformasi Digital, Semua Kegiatan Bisa Dilakukan secara Daring

CIREBON - Di masa pandemi Covid-19 ini membuat sejumlah sektor ikut terdampak. Akan tetapi bukan berarti hal itu menurunkan semangat dalam melakukan aktivitas. 

Transformasi digital menjadi solusi untuk tetap melakukan aktvitas, meskipun harus dilakukan secara daring. 

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Sugeng Darsono, SH.,MM. 

Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Bahkan, dengan teknologi informasi yang kian maju, masyarakat bisa melakukannya secara online. 

"Di masa pandemi ini justru transformasi digital sangat memberikan manfaat, karena aktivitas yang tadinya hanya melakukan tatap muka sekarang bisa dilaksanakan melalui virtual," kata Sugeng saat membuka acara Sosiaslisasi Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon di Hotel Apita Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Sugeng menjelaskan, dengan adanya transformasi digital, semua kegiatan bisa dilakukan secara daring. Bahkan, bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan. 

"Biasanya kita rapat kerja di Bandung, Jakarta secara langsung, sekarang bisa dilakukan dengan daring, ini bisa menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh lembaga sehinga bisa efektif," katanya. 

Selain itu, kata Sugeng, pertumbuhan ekonomi secara digital semakin berkembang di masa pandemi Covid-19. Sebab, semua kebutuhkan dilakukan secara Online. 

"Usaha yang secara online merasa terbantu dengan adanya pandemi, karena mereka hanya diam di rumah butuh apa tinggal online, akan tetapi ada juga yang dirugikan misalnya mal hotel mereka sangat terdampak. Sehingga akibat pandemi Covid-19 angka pengangguran di Kabupaten Cirebon meningkatkan, " ujarnya.

Ia mengatakan, dengan transformasi digital, kegiatan di masa pandemi Covid-19  bisa dilalui. 

"Pendidikan bisa dilakukan secara daring, kuliah daring, wisuda juga daring, ini merupakan bentuk ikhtiar kita sebagai solusi dalam menghadapi Covid-19.  Jangan sampai dengan adanya Covid-19 sebuah kegiatan berhenti total. Jadi dengan adanya transformasi digital, masyarakat Kabupaten Cirebon bisa terbantu," kata Sugeng. 

Sugeng menjelaskan, pada tahun 2018 Kabupaten Cirebon sudah masuk 100 kota/kabupaten gerakan Smart City se-Indonesia.

Menurut Sugeng, dari data survei Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet jumlah penduduk Indonesia sekarang mencapai 267 juta lebih, dan yang sudah melek internet sudah 212 juta. 

"76 persen masyarakat Indonesia sudah melek internet. Untuk Jabar dari jumlah penduduk 50 juta lebih yang sudah melek internet mencapai 35 juta lebih, hampir 85 persen warga Jabar melek internet. Sedangkan desa di Jabar berjumlah 5.312 dan sudah 4.240 desa yang sudah terkoneksi internet. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon dengan jumlah 412 desa 12 kelurahan semuanya sudah terkoneksi jaringan internet," kata Sugeng. (din)

Read More

Pendangkalan di Sungai Kedung Pane Hambat Aktivitas Nelayan, Pemkot - BBWS Lakukan Pengerukan

FOKUS CIREBON – Sedimentasi dan sampah di Sungai Kedung Pane (Tangkil) yang membelah Kota dan Kabupaten Cirebon dikeruk menggunakan alat berat. Pengerukan dilakukan untuk memudahkan aktivitas nelayan Kesenden.

Lurah Kesenden, Rulianto, S.STP., memantau langsung proses pengerukan sedimentasi. Pengerukan tersebut perintah langsung Wakil Wali Kota Cirebon atas keluhan nelayan. Terlebih sedimentasi mencapai 1,5 meter, bahkan tumpukan sampah sudah menutup bibir pantai Kesenden sepanjang sekitar 1 kilometer.

“Keluhan dari nelayan langsung direspon Pemda Kota Cirebon dengan meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung untuk mengeruk sungai dengan alat berat,” kata Rulianto, Kamis (23/9/2021).

Bedasarkan laporan warga, kata Rulianto, sampah berasal dari hulu yang terbawa saat debit air tinggi. 

“Warga mengaku tidak ada yang buang sampah sungai atau di pantai,” tuturnya.

Akibat sedimentasi dan sampah, pendapatan nelayan menurun drastis. Penyebabnya lalu lintas nelayan terganggu, sehingga tangkapan ikan berkurang. Ditambah lagi air laut tercemar sampah. 

“Oleh sebab itu nelayan langsung melaporkan kepada kami,” kata Rulianto.

Di Kelurahan Kesenden terdapat 170 nelayan yang bergantung hidupnya dari melaut. Hasil tangkapan ikan dijual langsung ke masyarakat atau di pelelangan ikan wilayah setempat.

Sementara itu, Sekretaris Rukun Nelayan Samadikun Kota Cirebon, Sofyan mengapresiasi langkah Pemda Kota Cirebon yang langsung merespon keluhan nelayan. “Semoga upaya yang dilakukan pemda yang terbaik untuk para nelayan,” ujarnya.

Ia berharap pengerukan bisa dilakukan secara rutin sebelum musim hujan. Sehingga saat musim melaut nanti lalu lintas perahu nelayan tidak terganggu. (din)

Read More

Kabupaten Cirebon Masuk Wilayah Bawah, Bupati Cirebon dan BBWSCC Bahas Antisipasi Banjir dan Kekeringan

CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menerima kunjungan dari BBWS Cimanuk Cisangarung di Pendopo Bupati Jalan Kartini Kota Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Dalam pertemuan itu banyak hal yang dibicarakan, salah satunya terkait potensi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Kami membicarakan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya yang masih ada kaitannya dengan pihak BBWS Cimanuk Cisangarung," kata Bupati Imron 

Imron menjelaskan, wilayah Kabupaten Cirebon merupakan wilayah bawah. Sehingga ketika ada hujan deras di wilayah Kabupaten Cirebon akan berdampak ke Kabupaten Cirebon sendiri. 

"Kalau hujan, Kabupaten Cirebon selalu ada banjir. Karena Cirebon kan di bawah yang di atas ada kuningan, sehingga butuh kerja sama dengan BBWS Cimanuk Cisangarung dan Pemkab Cirebon untuk mengatasinya," katanya. 

Selain itu, lanjut Imron, pertemuan tersebut juga membahas potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Kita akan kerja sama untuk menggali potensi sumber daya air. Sebab kita memiliki Setu Patok, Setu Sedong, serta beberapa embung," katanya. 

Namun demikian, sejumlah potensi air tersebut tidaklah cukup untuk mengairi semua sawah yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Kami juga masih mengandalkan Bendungan Jatigede untuk mengairi sawah di wilayah Barat Kabupaten Cirebon. Sehingga, misalkan bendungan tersebut mengalami kekurangan pasokan air itu akan berpengaruh terhadap pertanian di Kabupaten Cirebon wilayah Barat," katanya. 

Sementara itu, Kepala BBWS Cimanuk Cisangarung, Dr. Ismail Widadi, ST, M.Sc mengatakan, kedatangannya ke Rumdin Bupati Cirebon salah satunya untuk menjalin silaturahmi. Sebab, selama ini BBWS Cimanuk Cisangarung merupakan mitra kerja Pemkab Cirebon.

"Dalam pertemuan tersebut, kami membahas sejumlah potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon," katanya. 

Menurutnya, potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon bisa dikembangan lebih maju lagi. 

"Pada dasarnya potensi sumber daya air yang menjadi kekayaan Kabupaten Cirebon mempunyai potensi wisata seperti Setu Patok, Setu Sedong itu potensi sunber daya air sangat besar dan juga potensi sumber daya wisatanya," katanya.

Ismail mengungkapkan, selama ini Bendungan Jatigede ikut menyuplai air untuk pertanian di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Untuk kondisi sekarang, Bendungan Jatigede masih aman, air juga masih normal, tetapi kalau kemarau pasti ada kekurangan pasokan air sehingga bisa berpengaruh kepada lahan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, " katanya. (din)

Read More