Wakil Wali Kota Cirebon Hadiri Kegiatan ISCFE di Yogyakarta

Wakil Wali Kota Cirebon, Drs Hj Eti Herawati

FOKUS CIREBON - Mewakili Walikota Cirebon, Wakil Wali Kota, Dra Hj Eti Herawati hadiri kegiatan Indo Smart City Forum and Expo (ISCFE) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Yogyakarta. 

"Tema yang diusung adalah membangun ekosistem smart city berkelanjutan bagi penanggulangan pandemi Covid-19," kata Eti, Jum'at (15/10/2021).

Eti juga menegaskan, bahwa pandemi Covid-19 mengajarkan kita pentingnya untuk membangun kembali ekosistem smart city yang sebelumnya sudah dicetuskan. 

"Hingga ke depannya, smart city tidak hanya mengedepankan penerapan aplikasi namun lebih jauh yaitu perubahan perilaku. Kita bersama-sama maju untuk Indonesia juara," tandasnya. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Sambut Hadirnya Kapal Riset Canggih Korea Selatan di Perairan Cirebon Kerjasama

FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon sambut hadirnya kapal riset canggih kerja sama Indonesia-Korea Selatan di perairan Cirebon. Dengan pemetaan di perairan Cirebon, pembangunan di wilayah pesisir dapat lebih terencana dengan baik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., usai menghadiri kunjungan kerja Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea, Moon Seong-Hyeok di kampus ITB Cirebon dan di Dermaga Pelindo II, Jalan Ambon, Kota Cirebon, Kamis (14/10/2021) menjelaskan Pemda Kota Cirebon sangat mengapresiasi kehadiran kapal riset “ARA” yang canggih ini. 

“Kami sangat berharap kapal riset canggih ini bermanfaat untuk penataan ruang pantai dan laut yang ada di Kota Cirebon,” tutur Agus.

Terlebih, lanjut Agus, Pemda Kota Cirebon juga telah meminta agar prioritas pemetaan dilakukan di wilayah perairan Cirebon. Sehingga dapat dilihat dengan jelas kontur dan pergerakan pantai di Kota Cirebon. Melalui pemetaan ini dapat dilakukan perencanaan untuk pengembangan perairan di Cirebon. 

“Walaupun pantai jadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, tapi juga menjadi bagian dari pemerintahan administrasi kota. Apalagi saat ini rencana detail tata ruang (RDTR) kita juga tengah disusun,” tutur Agus.

Agus melihat terdapat sejumlah permasalahan di perairan Cirebon. Salah satunya tingkat sedimentasi yang terlalu tinggi. Sehingga akhirnya membentuk tanah-tanah timbul. 

“Kita harapkan dengan riset yang akan dilakukan bisa didapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini,” tutur Agus.

Sementara itu Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA., Chairman Advisory Board Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) menjelaskan kedatangan Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea ini untuk melihat langsung kerjasama riset yang dilakukan dengan Indonesia. 

“Salah satu kecanggihan yang dimiliki yaitu memiliki laboratorium,” ungkap Safri. 

Kapal riset tersebut juga dapat melihat profil dasar laut hingga kedalaman 50 meter serta dilengkapi dengan 5 drone yang dapat memetakan daerah pantai. 

“Kapal ini telah diberikan ke ITB dan akan memetakan perairan Cirebon terlebih dahulu,” tutur Safri. 

Dengan mengetahui data secara detail, maka merancang kota khususnya di daerah perairan dapat dilakukan dengan baik pula.

Sementara itu, General Manager PT Pelindo II, Guna Mulyana, menjelaskan mereka hanya sebagai penyedia fasilitas untuk kapal riset tersebut. 

“Namun kami juga merupakan bagian dari maritim. Ini juga memberikan kontribusi buat pelabuhan Cirebon,” tutur Guna.

Keberadaan kapal riset tersebut dapat menunjukkan Pelabuhan Cirebon dapat berkembang ke arah mana.

Indonesia memiliki kerja sama riset teknologi kelautan dan perikanan dengan Korea Selatan sejak lama. Di bawah payung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan Kementerian Samudera Perikanan Republik Korea, terciptalah Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) pada 14 September 2018. 

Pusat penelitian tersebut menjalankan riset bersama antara Indonesia dan Korea, program pendidikan serta pelatihan di bidang kemaritiman. (Heri)

Read More

Bupati Imron Sambut Hangat Kunjungan Menteri Samudera dan Perikanan Korea Selatan

Bupati Cirebon bersama Menteri Samudera dan Perikanan Korea Selatan 

FOKUS CIREBON - Menteri Samudera dan Perikanan Korea Selatan Moon Seong-hyeok, melakukan kunjungan kerja ke Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) di Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Cirebon, Jalan Fatahillah, Kabupaten Cirebon, Kamis (14/10/2021).

Bupati Cirebon Drs.H.Imron, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Ir. Muhamad Abduh, MT., Ph.D, menyambut langsung kedatangan Moon Seong-hyeok. Imron mengucapkan selamat datang kepada Moon Seong-hyeok di Kabupaten Cirebon. 

"Perlu saya sampaikan, gedung ITB kampus Cirebon merupakan pusat penelitian dan pelatihan oceanografi yang dibangun berdasarkan kerja sama pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea pada tahun 2018 sebagai bagian dari pembangunan kampus ITB yang ada di Kabupaten Cirebon," kata Imron dalam sambutannya. 

Imron berterima kasih lantaran pembangunan kampus ITB Cirebon posisi geo-politis dan strategis Kabupaten Cirebon yang terletak di bagian paling timur Jawa Barat semakin menguat dan berdaya saing regional, kini meningkat secara nasional dan internasional. 

"Terbukti hari ini Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea Selatan berkunjung ke Kabupaten Cirebon dalam rangka penguatan pembangunan dan kerja sama antara Indonesia-Korea di bidang Kemaritiman," kata Imron. 

Imron menjelaskan, secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi sangat strategis yaitu antara DKI dan Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Cirebon yaitu 107.028 hektare dengan administrasi wilayah 40 kecamatan dan 412 desa serta 12 kelurahan.

"Jika dibandingkan luas wilayah dan populasi penduduk daerah lain, luas wilayah Kabupaten Cirebon cukup kecil namun jumlah penduduk mencapai 2,3 juta jiwa," kata Imron. 

Imron menambahkan, potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Cirebon beragam. Di bidang pertanian ada padi, bawang merah, cabe, tebu, dan mangga gedong gincu. Bidang industri dan perdagangan ada kerajinan rotan, meubel kayu, sandal karet, batu alam, konveksi, kerajinan kulit kerang, makanan ringan dan kerajinan batik. 

"Bidang kelautan, Kabupaten cirebon mempunyai panjang pantai 77,97 km yang terbentang di delapan kecamatan pesisir pantai mulai wilayah Losari hingga Kapetakan dengan produksi perikanan hingga 105,219 ton dari hasil penangkapan laut, tambak, kolam dan budidaya laut. Bidang pariwisata yaitu beberapa spot wisata bahari, religi, alam maupun buatan," tambahnya.

Tak hanya itu, saat ini telah terbangun industri kelistrikan yaitu Cirebon Elektric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura yang memasok energi listrik untuk Jawa dan Bali, kereta api double track yang melintasi Kabupaten Cirebon, jalan tol Cikampek-Palimanan, jalan tol Kanci-Pejagan dan sedang berlangsung pembangunan Cirebon Elektric Power II didukung dengan adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan aerocity di Kertajati Kabupaten Majalengka.

"Kabupaten Cirebon masih memiliki banyak permasalahan pembangunan, di antaranya pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan ketertiban umum, sosial, ekonomi, penyediaan infrastruktur, teknologi kelautan, kemaritiman dan kualitas lingkungan hidup," kata Imron. 

Imron mengaku, pemenuhan kebutuhan pembangunan sesuai permasalahan dan isu strategis daerah Cirebon, belum dibarengi dengan kekuatan sumber daya anggaran keuangan daerah yang memadai. 

"Sementara kesejahteraan rakyat harus tetap dipenuhi secara ideal sesuai visi misi kami untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman," katanya.

Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus menerapkan prinsip pentahelix pembangunan yang mengutamakan sinergitas pembangunan para pihak, di antaranya pemerintah, perguruan tinggi, komunitas masyarakat dan dunia usaha, maka dirinya merasa perlu untuk melakukan banyak kerja sama dengan pihak lain.

"Sehingga saya sangat mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea Selatan beserta jajaran kementerian pusat Republik Indonesia ke Kabupaten Cirebon," kata Imron. 

Imron berharap, kunjungan ini akan lebih membuka peluang kerja sama multipihak, terutama di bidang kemaritiman sehingga proses pembangunan berjalan maksimal di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Hasanudin Banten Jalin Kerjasama Tiga Bidang dengan Fakultas Syari'ah IAIN Cirebon

Dekan FSEI IAIN SNJ Cirebon tengah menandatangi kerjasama tiga bidang dengan Dekan Syariah UIN Maulana Hasanudin Banten, Kamis (14/10/2021).

FOKUS CIREBON - IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) mendapat kunjungan kerjasama dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, Kamis (14/10/2021).

Dekan FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada beberapa kegiatan yang dibicarakan bersama, kemudian dikerjasamakan dan ditindaklanjuti pada masa-masa mendatang.

Pertama di bidang pendidikan, terkait dengan pengembangan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Di bidang ini ada beberapa yang nanti bisa dilakukan bersama dimulai dari penyusunan kurikulum, review kurikulum sampai penyelenggaraan pembelajaran yang bisa dilakukan bersama-sama.  

"Untuk dosen bisa visiting lekture, sekaligus juga untuk pengembangan-pengembangan soft skill mahasiswa terutama di bidang hukum Islam. Kemudian di bidang pendidikan ini juga dikerjasamakan terkait magang yang diarahkan pada capaian-capaian atau kompetensi yang diharapkan pada mahasiswa di bidang hukum islam," jelasnya.

Aan juga menjelaskan bahwa ada arah untuk pengembangan teknologi digital dalam pengembangan di bidang hukum Islam. "Inilah yang akan dikembangkan bersama Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan UIN Maulana Hasanudin Banten," terangnya.

Sementara di bidang penelitian, kerjasama yang kita lakukan adalah dimulai dari penulisan jurnal, pelatihan atau workshop publikasi ilmiah untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi dosen sampai program-program pengembangan kemampuan penulisan jurnal internasional bereputasi.

"Ini bisa dalam bentuk workshop bersama atau dalam bentuk tulisan-tulisan yang dilakukan secara kolaburatif antara dosen di dua fakultas. Kemudian riset kolaburatif juga akan dilakukan terkait penguatan dan peningkatan ilmu-ilmu keislaman khususnya di bidang hukum.islam," paparnya. 

Sedangkan program pengabdian pada masyarakat, kata Aan, diarahkan pada penguatan metodologi pemberdayaan atau pengabdian masyarakat (PKM) seperti PAR, RAR yang nanti akan dilakukan bersama-sama dalam bentuk workshop atau riset, PKM ini berbasis penelitian untuk dosen dan juga mahasiswa.

"Itulah secara umum tiga bidang yang menjadi garapan kerjasama antara Fakultas Syariah IAIN Cirebon dengan Fakuktas Syariah UIN Maulana Hasanudin Banten," tandasnya. (Nurudin)

Read More

Reses Masa Persidangan III Tahun 2021, Ketua DPRD Affiati Temui Warga di Dua RW

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, menemui warga pada kegiatan reses masa persidangan III tahun 2021.

CIREBON - Ada yang menarik pada kegiatan reses yang dilakukan pihak DPRD Kota Cirebon saat bertemu masyarakat di sejumlah tempat. Seperti reses yang dilakukan Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd, yang menggelar Reses Masa Persidangan III tahun 2021. 

Reses tersebut berlangsung di dua RW sekaligus, yakni RW 04 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi dan RW 03 Jagasatru, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Kamis (14/10).

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan reses tidak lagi mengumpulkan konstituen di satu tempat karena bisa berpotensi penularan Covid-19, tetapi dengan mendatangi ke rumah warga secara door to door.

Dikatakan Affiati, kegiatan reses kali ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung konstituen dari rumah ke rumah, sehingga meminimalkan kontak langsung dengan banyak warga.

“Semua anggota DPRD yang melakukan reses wajib memakai masker dan alat pelindung lainnya dan warga yang dikunjungi anggota dewan harus memakai masker,” kata Affiati.

Hal ini, lanjut Affiati, untuk mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Masih kata Affiati, dengan mendatangi langsung ke warga, dirinya mendapat keuntungan yang lebih banyak karena bisa lebih dekat dan bisa berkomunikasi langsung dengan konstituen.

“Biasanya warga kalau berkumpul di tengah masa yang banyak suka enggan menyampaikan keluhan serta aspirasinya. Tetapi dengan mengunjungi langsung, banyak warga yang menyampaikan keluhan serta aspirasi dengan bebas dan tanpa malu-malu,” ungkapnya.

Kegiatan reses ini dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri setiap gang di RW 04 Kelurahan Drajat, dan RW 03 Jagasatru. Setiap bertemu warga, Affiati selalu bertanya tentang kesehatan dan memperkenalkan dirinya serta maksud dan tujuan kunjungannya.

Kunjungan tersebut disambut baik konstituen, bahkan beberapa warga merasa terharu karena mereka masih diingat di tengah kesibukan Affiati sebagai Ketua DPRD. 

Dalam kesempatan itu, Affiati tak lelahnya menyampaikan dan meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan di tengah mewabahnya Covid-19.

Hasil reses tersebut, Affiati mencatat sejumlah aspirasi warga yang akan menjadi pokok pikiran (Pokir) yang akan diperjuangkan di parlemen. Sebagian besar permasalahan warga, kata Affiati, terkait masalah infrastruktur, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan permodalan.

“Saya berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga pokir dapat terealisasi, tidak seperti saat ini dimana banyak pokir yang terkena refocusing,” pungkasnya. (Nur)

Read More

Wakil Bupati Cirebon Ajak Semua Elemen Masyarakat Berantas Narkoba

FOKUS CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si menghadiri acara Pemusnahan Barang Bukti Miras dan Narkoba dalam rangka Cipta Kondisi Menjelang Pemilihan Kuwu di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, di Desa Surakarta Kecamatan Suraneggala Kabupaten Cirebon, Kamis (14/10/2021). 

Wabup Ayu mengatakan, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah Kabupaten Cirebon. 

"Mari bersama-sama berantas narkoba sampai akar-akarnya, karena narkoba akan merusak generasi muda kita," kata Ayu. 

Ayu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan stakeholder berupaya melakukan pembinaan kepada generasi muda. 

"Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat, anak sekolah, mahasiswa terkait bahaya narkoba. Kita ketahui bahwa di era globalisasi ini begitu besarnya pengaruh keterbukaan informasi yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap generasi muda," ujarnya. 

Selain itu, kata Ayu, pihaknya akan melakukan penanganan secara holistik dan terintegrasi. Bahkan, BNK sebagai leading sektor dalam penanganan narkotika terus melakukan pencegahan serta pemberantasan. 

"Walaupun BNK merupakan leading sektor penanganan. Tetapi ini juga merupakan tugas kita semua dari mulai tingkatan RT, RW, desa, kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembinaan jangan sampai generasi muda kita terjerumus narkoba," kata Ayu. 

Ayu mengungkapkan, generasi muda merupakan penerus dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga jangan sampai generasi muda terjerumus narkoba dan miras. 

"Nantinya kepemimpinan Kabupaten Cirebon berada di tangan generasi muda. Ini merupakan tugas bersama bahwa kita mempunyai generasi yang tidak terkena  narkoba dan miras," tambah Ayu. 

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Anggia Natua Siregar, S.H., S.l.K., M.H mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam penanganan peredaran narkoba dan miras. 

"Hari ini ada beberapa barang bukti yang kami musnahkan, di antaranya 10.250 botol miras. Narkotika jenis sabu sebanyak 1.03 gram, narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila 79.7 gram, ganja 118.12598 gram serta obat-obat farmasi tanpa izin edar 327.822 butir," katanya. 

Fahri menjelaskan, kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dan miras ini juga bertujuan untuk mewujudkan cipta kondisi menjelang pemilihan kuwu (pilwu). 

"Kami tidak hanya melakukan tindakan preemptif tetapi juga tindakan preventif serta  melakukan represif untuk pengamanan menjelang pilwu agar wilayah yang sedang melakukan pilwu menjadi aman tanpa gangguan," ujarnya. (Bamb)

Read More

Soroti Anggaran di DPRKP, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dinas Perumahan Rakyat Prioritaskan Program Rutilahu

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat DPRD, Rabu (14/10). 

Rapat membahas program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Saat rapat berlangsung, Komisi II DPRD menyoroti prioritas anggaran DPRKP tahun 2021 yang tidak seimbang antara program  prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan rutilahu. Padahal, program rutilahu merupakan kebijakan prioritas untuk membantu masyarakat agar mendapat tempat tinggal yang layak huni.

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA mengatakan, saat ini program rutilahu di Kota Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tahun ini, Kota Cirebon hanya mendapat bantuan perbaikan rumah 300 unit dari provinsi dan 100 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. 

Namun demikian, dari data yang dianalisis DPRKP tercatat sebanyak 4.892 rumah warga di Kota Cirebon yang perlu mendapat bantuan program rutilahu. Kondisi itu sangat timpang melihat kemampuan bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

“Kendalanya di daerah belum ada payung hukum untuk program rutilahu dari Pemda. Kalau perlu, kami siap buatkan perdanya. Karena ini menyangkut program prioritas masyarakat. Agar mereka mendapat tempat tinggal layak,” ujar Watid usai memimpin jalannya rapat.

Kendati belum ada regulasi daerah perihal rutilahu, Pemkot Cirebon sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta di tahun 2021. Nilai itu dirasakan masih sangat kecil jika dilihat dari jumlah keseluruhan anggaran untuk PSU di DPRKP sebesar Rp13,9 miliar.

“Kami di Komisi II ingin ada semacam kebersamaan dalam menyikap masalahi kelayakan hunian ini. Saya sendiri sebagai anggota DPRD, lebih memilih program rutilahu dulu diprioritaskan, ketimbang pembuatan taman,” tegas Watid.

Sementara itu, Kepala DPRKP, Ir Agung Sediono MSi memastikan untuk program rutilahu mulai kembali berjalan pada Oktober ini. Proses penerimaan program ini sudah terdata oleh DPRKP, sehingga runah warga yang hanya benar-benar tidak layak huni saja yang akan menerima bantuan.

Dia pun juga memastikan bahwa program rutilahu dari pusat dan provinsi ini mulai akan dieksekusi pada awal tahun 2021. Penerima bantuan tidak menerima uang secara tunai. Melainkan hanya menerima material bangunan berikut dengan biaya upah tukang.

“Saya pastikan yang sudah dapat, tidak akan dapat lagi. Satu nama satu unit rumah. Artinya, jika sudah mendapat bantuan, maka sudah otomatis sudah masuk daftar penerima program rutilahu,” katanya. (din)

Read More