Pemkab Targetkan MPP Beroperasi Akhir Tahun

CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan terealisasi pada akhir 2022. Mal Pelayanan Publik ini nantinya akan membantu masyarakat saat melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengatakan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik  (MPP) ini bisa membantu masyarakat untuk mengurus segala sesuatu dengan satu pintu. Menurutnya, di era modernisasi ini, pemerintah harus mengikuti jaman. Dimana semua bisa dilakukan dengan cepat. 

"Pemerintah ingin melayani masyarakat dengan satu pintu. Agar mereka yang akan  melakukan segala sesuatunya bisa terlayani dengan maksimal, tanpa harus mondar-mandir kesana kemari, semuanya ada di Mal Pelayanan Publik," kata Imron usai membuka acara Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon tahun 2022 di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Jumat (10/6/2022). 

Imron menjelaskan, Mal Pelayanan Publik tersebut sudah dicanangkan pada tahun sebelumnya. Namun karena tidak adanya anggaran dan masih terkena recofucing Covid-19 sehingga tertunda. 

"Saya ingin Mal Pelayanan Publik akhir tahun 2022 ini bisa beroperasi, walau belum 100 persen. Karena kalau nunggu 100 persen bisa lama, jadi sambil berjalan kekurangannya nanti kita akan lengkapi," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, H. Sugeng Darsono SH mengatakan, untuk tempat Mal Pelayanan Publik sendiri akan bertempat di kantor DPMPTSP. Menurutnya, semua persiapan sudah dilakukan agar MPP ini bisa beroperasi pada akhir tahun. 

"Mudah-mudahan akhir tahun 2022 bisa beroperasi dan bisa diresmikan," ungkapnya. 

Sugeng menjelaskan, untuk anggaran MPP sendiri mengunakan anggaran murni APBD Kabupaten Cirebon. Bahkan kini sudah masuk tahap lelang. 

"Kita anggarkan Rp 3miliar lebih itu untuk renovasi gedung, sarana prasarana dan sistem, karena kita menggunakan gedung yang ada," ujarnya. 

Ia pun mengungkapkan, nantinya MPP ini akan diisi 45 outlet dari 35 instansi vertikal, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan instansi yang berkaitan dengan layanan publik yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga pelayanan kedepan bisa maksimal dan masyarakat bisa terbantu. 

"Didalamnya nanti ada SKPD yang memang punya pelayanan publik, seperti Dinkes, Disdukcapil, Dinsos dan lainnya. Bahkan pelayanan SIM, serta Pojok Nikah dari Pengadilan Agama juga ada di Mal Pelayanan Publik ini," ungkapnya. (Indah)

Read More

Pemkab Cirebon Sudah Penuhi Hak-Hak Anak

CIREBON - Pemkab Cirebon sudah memenuhi hak-hak anak. Hal itu telah dibuktikan dengan memenuhi beberapa fasilitas pada ruang-ruang publik, untuk hak-hak anak. Pemkab sudah memiliki fasilitas ruang bermain ramah anak, baik di desa maupun kelurahan. Ada juga puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan beberapa pemenuhan hak-hak anak.

Demikian dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan Verifikasi Lapangan Hibryd (VLH) Evaluasi Kabupaten Cirebon Layak Anak secara virtual di Kantor Bappelitbangda, Jumat kemarin (10/6/2022). Ayu menyebutkan, meskipun belum maksimal, namun Pemkab terus berupaya  memenuhi hak-hak anak, di manapun mereka berada.

Ayu menjelaskan, pelaksanaan evaluasi Kabupaten Cirebon layak anak adalah moment penting dalam melakukan program Kabupaten Cirebon Layak Anak (KLA). Saat ini, Pemkab Cirebon sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan itu, perlu menyamakan persepsi dan langkah kongkretnya.

"Kalau semua sudah bersinergi, maka program yang sudah disusun dengan sendirinya akan berjalan," ungkap Ayu.

Ayu menyebut, untuk lebih menguatkan implementasi Kabupaten Cirebon Layak Anak, saat ini semua stakeholder perlu melakukan evaluasi mendalam untuk menjawab dinamika yang terjadi. Khususnya, pada indikator Kabupaten Cirebon Layak Anak, hasil masukan para pelaksana di lapangan.

"Pengembangan KLA nantinya menjadi sebuah sistem pemenuhan hak-hak anak yang aktual dan konseptual dengan isu dan potensi lokal. Indikator KLA sangat banyak, ya ada 26 indikator yang didasarkan pada subtansi hak-hak anak," ucapnya.

Menurut Wabup, ada lima klaster substansi pemenuhan hak anak. Subtansi tersebut adalah hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

"Saya berharap indikator-indikator KLA ini bisa menjadi acuan kita untuk memenuhi hak-hak anak. Walau masih dalam masa pandemi, tapi anggota gugus tugas harus menjadi responden aktif dan memberikan penjelasan detail mengenai kegiatan yang sudah dilakukan," pinta Ayu.

Ayu menambahkan, Kabupaten Cirebon sudah mengikuti KLA dari tahun 2015, namun sampai tahun 2021 masih mendapatkan predikat Pratama. Dirinya berharap, tahun sekarang Kabupaten Cirebon bisa meraih KLA untuk tingkat Madya. 

"Dalam mewujudkan KLA, kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kami meminta saran dan masukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan," tukas Ayu.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono mengatakan, sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait perlindungan anak. Dari beberapa regulasi tersebut, pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan seluruh stakeholder yang ada. Baik gerakan ketahanan keluarga, maupun ketahanan menuju keluarga sejahtera. (Indah)

Read More

Wakil Walikota Cirebon Ucapkan Selamat, Ratusan Personil Pemadam Kebakaran Dinyatakan Lulus Diklat,

CIREBON, FC – Ratusan personel pemadam kebakaran dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) kualifikasi pemadam 1 bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Cirebon, Jumat (10/6/2022), di markas Arhanud 14/PWY Cirebon.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati menyampaikan selamat dalam sambutannya. Menurutnya, kelulusan pelatihan ini bukanlah akhir dari pencapaian keterampilan. Karena keterampilan harus terus diasah dengan ketekunan dan disiplin.

“Setelah lulus, saya harap tetap menjaga tingkat keterampilan penyelamatan dan teknik pemadaman kebakaran, dengan selalu disiplin dalam bekerja,” kata Eti.

Eti juga berharap, ilmu yang telah didapatkan selama diklat ini bisa bermanfaat untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya kebakaran. Pihaknya apresiasi para pelatih yang sabar dan semangat untuk memberikan materi selama pelatihan.

“Saya harap ilmu yang telah didapat bisa memberikan manfaat. Tidak hanya pada diri sendiri, melainkan untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” kata dia.

Pihaknya juga berterimakasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Terbukti semua peserta bisa lulus diklat.

“Terima kasih telah bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini. Saya harap semangat ini terus berkobar selama menjalankan tugas,” tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, Drs. Adam Nuridin, M.Si. Pihaknya menilai bahwa dengan adanya diklat ini keterampilan petugas pemadam sudah meningkat.

Petugas Damkar Lulus Diklat Peningkatan Keterampilan, Wakil Wali Kota: Tetap Disiplin

Petugas Damkar Lulus Diklat Peningkatan Keterampilan, Wakil Wali Kota: Tetap Disiplin

“Terima kasih sudah mengikuti pelatihan dengan penuh semangat. Keterampilan ini akan terjaga dengan terus berlatih secara disiplin,” kata Adam.

Sebagai informasi, diklat ini berlangsung selama lima hari, ditutup dengan demonstrasi para petugas pemadam setelah mengikuti pelatihan.

Rencananya, setelah diklat ini petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon juga akan mengikuti kompetisi Fire Fighter Challenge di Jakarta pada Agustus mendatang. (Indah)

Read More

Telkom dan Pemkab Cirebon Kembangkan Eco-Tourism Melalui Digitalisasi Desa Ambulu

KABUPATEN CIREBON — Telkom Indonesia kembali melakukan digitalisasi dan berkolaborasi bersama Pemkab Cirebon mengembangkan eco-tourism, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ambulu. 

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Komisaris PT. Telkom Indonesia Tbk, sekaligus Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Isa Rachmatarwata yang juga merupakan penggiat pelestarian lingkungan. 

Direktur Enterprise dan Bisnis Telkom Edi Witjara, EVP Telkom Regional 3 Jawa Barat Syaifudin, GM Telkom Cirebon Ferry Zuljanna, Bupati Cirebon Drs. H. Imron M.Ag dan Kepala Desa Sunaji juga turut mendampingi. 

Upaya digitalisasi ini, merupakan bentuk kontribusi Telkom dalam mendukung smart government dengan membangun infrastruktur fiber optic di 412 desa, salah satunya Desa Ambulu, Kecamatan Losari.

Inisiatif ini diawali dengan melakukan pilotting di lokasi Wisata Eco-tourism Desa Ambulu dengan mengimplementasikan E-Lokct dan Ekosistem Smart Village Nusantara. 

Komisaris PT. Telkom Indonesia Tbk, Isa Rachmatarwata mengatakan, kegiatan ini selaras dengan komitmen Telkom. 

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mensejahterakan masyarakat, dengan melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di daerah wisata Desa Ambulu. Tentunya hal ini tidak lepas dari upaya kami untuk mendigitalisasikan lokasi wisata tersebut,” terang Isa. 

Dalam kegiatan ini, pihak Telkom juga akan memberikan pendampingan berupa pelatihan kepada pihak-pihak desa untuk memanfaatkan penggunaan aplikasi. 

“Agar tujuan pembuatan aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Kami akan memberikan pelatihan secara khusus kepada pihak-pihak desa. Sehingga mereka dapat memahami secara betul bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini," papar Edi Witjara. 

Sementara itu, Syaifudin selaku EVP Telkom Regional 3 Jawa Barat menyampaikan, pihaknya sangat antusias dalam mengembangkan eco-tourism, karena  melihat ada prospek jangka panjang yang baik sebagai output dari kegiatan ini," ujar Syaifudin.

Menurut Syaifudin, melakukan digitaliasasi di sektor ini menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa depan. 

"Kami percaya bahwa nantinya kolaborasi ini akan saling menguntungkan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan lokasi wisata,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Telkom juga menggandeng UMKM dalam mengakselerasi digitalisasi. Di Kabupaten Cirebon, Telkom telah memberikan Pinjaman Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) kepada 1.388 UMKM. 

Tidak anya itu, Telkom juga memberikan beberapa dukungan lain untuk mengembangkan lokasi wisata agar semakin diminati. Sebelumnya, Telkom telah melaksanakan penanaman 20.000 pohon mangrove. 

Namun, pada kesempatan ini, Telkom melaksanakan kembali penanaman 37.000 bibit mangrove di Pantai Ambulu, Losari. Disamping itu. diberikan pula dukungan lainnya, berupa pemberian Mesin Packaging Bandeng untuk fasilitas bersama bagi para UMKM Desa Ambulu. 

Telkom berharap, kolaborasi bersama Pemkab Cirebon dalam mengembangkan Eco-Tourism melalui digitalisasi dapat berdampak baik dan memberikan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. 

Sementara itu, Bupati Cirebon yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, mengucapkan terima kasih atas kepedulian Telkom terhadap Kabupaten Cirebon. Apalagi, dalam kegiatan tersebut juga, PT. Telkom bukan hanya memberikan bantuan pohon mangrove saja, namun juga memberikan bantuan lainnya untuk masyarakat.

"Selain pohon mangrove, tadi ada bantuan juga buat UMKM dan pendidikan," ujar Imron.

Imron berharap, bantuan yang diberikan oleh PT. Telkom memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan bisa ikut mengembangkan wilayah Desa Ambulu. (din)

Read More

BPBD Kabupaten Cirebon Terima Trailer Dapur Keliling BNPB

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapatkan satu unit Trailer Dapur Lapangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, hanya Kabupaten Cirebon yang mendapatkan.

Usai menerima, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh BNPB. Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat bagi penyediaan pangan untuk korban bencana.

"Kendaraan ini sangat bermanfaat, khususnya di wilayah bencana. Masyarakat jika perlu fasilitas dapur umum, maka mobil ini bisa dipergunakan," ujar Imron, Kamis (9/6/2022) di Pendopo Bupati Cirebon.

Disinggung mengenai diperolehnya bantuan, karena wilayah Kabupaten Cirebon termasuk daerah rawan bencana, Imron tidak menampiknya. Hanya saja, dirinya juga mengaku senang dengan kinerja BPBD yang terbukti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Ini hasil kerja dan lobi BPBD Kabupaten Cirebon. Saya selalu meminta kepada dinas untuk tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. BPBD sudah membuktikan kalau komunikasi yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik pula," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Cirebon, Dr. Alex Suheriyawan MM sebut bantuan ini hasil pengajuan BPBD kepada BNPB. Dia beralasan, situasi cuaca di wilayah Kabupaten Cirebon yang tidak menentu, membuat pihaknya berinisiatif memohon bantuan trailer dapur lapangan ini.

"Bukan hanya untuk Kabupaten Cirebon saja, jika daerah tetangga memerlukannya juga bisa, selama ada koordinasi dengan kita," terangnya.

Untuk pengelolaannya ke depan, Alex menyebut akan bekerja sama dengan Dinas Sosial guna pemenuhan bahan pangannya. Menurutnya, selama ini untuk dapur umum disediakan oleh Dinsos.

"Apabila ada dua tempat terjadinya bencana, maka dapur umum bisa dihandle oleh BPBD dan Dinsos. Kita akan terus berkolaborasi, karena pada dasarnya, trailer dapur lapangan ini memiliki fasilitas yang cukup komplit dan bisa dimanfaatkan secara maksimal," tutupnya. (Hafiz)

Read More

Sekretaris Panitia Nasional PPG Kementerian Agama RI Monitoring Kegiatan PPG Dalam Jabatan Yang Diselenggarakan LPTK IAIN Cirebon

Monitoring kegiatan PPG Dalam Jabatan ya g dilakukan Sekretaris Panitia Nasional PPG, Kementerian Agama RI, di kampus IAIN Cirebon. 

FOKUS CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon dikunjungi langsung oleh Direktorat GTK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama RI. Kunjungan tersebut dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan PPG dalam jabatan yang diselenggarakan oleh LPTK IAIN Cirebon, Kamis, (8/6/2022).

Dekan FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Farihin, M.Pd menyatakan bahwa kedatangan rombongan Kementerian Agama RI ini adalah kegiatan kunjungan dari direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama RI, yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Panitia Nasional PPG, Kementerian Agama, Dr Mustofa Fahmi, M.Pd sebagai Ketua rombongan.

Dalam kesempatan tersebut, Mustofa Fahmi menyampaikan, maksud dari kunjungan ini adalah untuk memonitoring, ingin melihat visitasi kegiatan PPG dalam jabatan yang diselenggarakan oleh LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

"Intinya adalah kegiatan PPG dalam jabatan ini lebih berkualitas dan menghasilkan lulusan yang maksimal dan lulusan yang berkualitas juga tentunya," kata Farihin menirukan ucapan yang disampaikan Sekretaris Panitia Nasional PPG.

Amanah Mustofa Fahmi, kata Farihin yaitu monitoring ini semata-mata ingin melihat langsung tata kelola dalam kegiatan PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Cirebon. 

Demikian juga sebaliknya, Farihin juga menyampaikan langsung kepada Pak Fahmi bahwa LPTK IAIN Cirebon pada tahun ini menyelenggarakan PPG dalam jabatan untuk PPG Madrasah sebanyak 200 peserta, sedangkan PPG PAI pada sekolah sebanyak 124 peserta dan akan diikuti pada kegiatan PPG berikutnya.

"Sebagai penanggungjawab PPG dalam jabatan LPTK IAIN Cirebon tahun ini berharap agar lulusan di tahun ini lebih besar ketimbang kelulusan di tahun yang lalu. Di mana di kelulusan tahun lalu kita ada di posisi 10 besar dari PPG hitungan Nasional," tandasnya. (Udin)

Read More

ORMAWA Institut Gelar Audensi Dengan Para Pimpinan IAIN, Inilah Delapan Point Disampaikan

ORMAWA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan audensi dengan para pimpinan di lingkungan Rektorat IAIN Cirebon. 

FOKUS CIREBON, FC - ORMAWA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang terdiri dari  SEMA-DEMA Institut, SEMA-DEMA Fakultas, dan perwakilan seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mengadakan kegiatan audensi denga  pimpinan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Rabu, (8/6/2022).

Audensi yang dipimpin langsung oleh Ketua Senat Mahasiswa dan Presma IAIN Syekh Nurjati Cirebon, langsung diterima oleh Rektor IAIN, Dr H Sumanta M.Ag, Kepala Biro AUAK, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan serta perwakilan dari PTIPD.

Rifqi Fadhillah, Ketua SEMA, mahasiswa semester 8, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan, bahwa kegiatan audensi ini dilakukan bersama dengan Fatihul Fauzi, Ketua Presma, Semester 8, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

"Kami menggagas kegiatan ini dalam rangka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkembang di lingkungan mahasiswa terkait fasiltas kampus dan lainnya. Tentu, audensi ini menjadi cara dan jalan terbaik untuk memperbaiki kondisi yang ada guna menuju kampus dan mahasiswa yang maju dan berprestasi," terangnya.

Rifki juga menyatakan, bahwa dari audiensi tersebut menghasilkan sejumlah poin di antaranya pertama, perbaikan  pada sistem aplikasi yang dimiliki kampus (SC, LMS, dan web kampus) akan segera di evaluasi kembali dan tahun depan akan menggunakan sistem yang baru.

Kedua, Untuk perpanjangan waktu registrasi ulang camaba jalur SPAN-PTKIN akan dirapatkan terlebih dahulu kemudian akan diinformasikan. Sementara menunggu pembayaran tanggal 16 Juni 2022 (registrasi gelombang kedua) selesai.

Ketiga, Transparansi penggolongan UKT untuk camaba sudah terjawab dalam audiensi, bahwa untuk penggolongan UKT banyak faktor dan variabel yang mempengaruhi dalam penentuan besaran UKT bagi mahasiswa baru.

Keempat, Perihal banding UKT bagi camaba golongan ekonomi tertentu yang layak mendapat golongan UKT rendah akan ditinjau kembali dan diverifikasi oleh lembaga secara langsung dengan pengecekan berkas 

Kelima, Penyelarasan terkait mekanisme pembayaran UKT untuk camaba hanya menggunakan 1 bank yaitu BRI dikarenakan jika menambah dengan bank lain ada tambahan biaya yang cukup besar (40 jt/pembukaan host).

Untuk mahasiswa on going tetap menggunakan Bank Mandiri

Keenam, Untuk semester depan (TA 2022-2023) direncanakan akan diadakan KBM secara offline/PTM di kampus.

Ketujuh, Adanya persiapan dan perbaikan sarana prasarana kampus dalam mempersiapkan perkuliahan perkuliahan offline.

Kedelapan, Untuk perencanaan kegiatan masa ta'aruf (PBAK) yg sebelumnya sudah direncanakan secara online akan dilakukan pembahasan ulang. Karena harapan dari mahasiswa untuk PBAK 2022 dilakukan secara offline. 

"Alhamdulillah, delapan point ini sudah kami sampaikan pada kegiatan audensi dengan para pimpinan. Kami berharap, pihak lembaga dapat segera merspon delapan point' tersebut," tandas Rifki. (Udin)

Read More